Xcloud.id

Tag: Basuki Hadimuljono

  • Prabowo Pindahkan PNS ke IKN Tahun Depan, Jadi Dapat Insentif?

    Prabowo Pindahkan PNS ke IKN Tahun Depan, Jadi Dapat Insentif?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Proses teknis pemindahan para aparatur sipil negara (ASN), termasuk para pegawai negeri sipil atau PNS untuk tahun depan masih belum jelas. Termasuk jadi tidaknya pemberian insentif atau tunjangan pioneer terhadap para PNS yang pindah pada 2025.

    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan, tanggal pasti pemindahan para PNS itu masih harus menunggu ketetapan dari Presiden Prabowo Subianto. Sedangkan untuk insentif pioneer ia pastikan akan diperjuangkan oleh Kementerian PANRB.

    “Perpindahannya ini yang kita belum.. masih menunggu arahan dari presiden, tapi insentif itu sudah janji pemerintah sebelumnya, itu akan diberikan insentif dan tentunya itu akan menjadi salah satu yang akan kita bicarakan, kita upayakan,” kata Rini saat ditemui di kawasan Gedung Bappenas, Jakarta, Senin (30/12/2024).

    Sementara itu, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono, saat ditemui di lokasi yang sama mengatakan, untuk seluruh infrastruktur penunjang PNS di IKN sudah terpenuhi semuanya. Maka, bila setelah Lebaran 2025 PNS pindah ke IKN, ia pastikan tak akan ada kendala.

    “Kalau memang MenPAN mau memutuskan setelah hari Lebaran ke sana, kami sudah siapkan huniannya, kantornya, airnya, listriknya, kemudian ekosistem perkotaannya, restoran, kios-kios itu juga sudah mulai masuk ke sana,” ucap Basuki.

    Meski begitu, Basuki mengakui, infrastruktur seperti perumahan tambahan untuk menteri-menteri baru Kabinet Merah Putih memang belum siap, karena jumlah yang tersedia baru untuk menteri era Kabinet Indonesia Maju.

    Sebagaimana diketahui, total menteri kabinet Prabowo sendiri sebanyak 48 orang sedangkan wakil menterinya sejumlah 55 orang. Untuk era Jokowi di Kabinet Indonesia Maju, jumlah menterinya 34 orang dengan jumlah wakil menteri nya sebanyak 18 orang.

    “Jadi kalau untuk rumah menteri tambahan, saya sudah dapat surat dari Pak Menteri PU, bahwa Menteri PU menyelesaikan multi-years yang baru diserahkan pada OIKN,” tutur Basuki.

    “Dan tadi pun saya ketemu Pak Ara, saya juga ingin ketemu. Saya besok ingin ketemu, karena jam 3 saya dengan Pak ATR, karena dekat kan saya mau jam 4, tapi beliau ngajak lain waktu,” tegasnya.

    (arj/mij)

  • Bos Otorita Blak-blakan Prioritas Pembangunan IKN di 2025, Apa Itu?

    Bos Otorita Blak-blakan Prioritas Pembangunan IKN di 2025, Apa Itu?

    Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono mengungkapkan prioritas pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada 2025.

    Basuki menjelaskan, salah satu prioritas proyek yang akan ditangani oleh Otorita IKN yakni membangun fasilitas jalan di sejumlah proyek investasi yang telah terealisasi di IKN. Di mana, alokasi anggarannya mencapai Rp6,3 triliun. 

    “Sekarang kan ada Original DIPA itu sekitar Rp6,3 triliun, itu saya fokuskan di jalan yang di daerah-daerah yang sudah groundbreaking dulu. Mereka [investor] kan juga menunggu infrastrukturnya,” jelasnya saat ditemui di Kementerian PPN/Bappenas, Senin (30/12/2024). 

    Selain fokus membangun konektivitas yang terintegrasi pada sejumlah proyek para investor, Basuki juga menyebut bakal melengkapi ekosistem di IKN dengan saluran sejumlah utilitas mulai dari pipa air, gas, jaringan optik, hingga kabel listrik.

    Pada saat yang sama, Basuki memastikan air yang teraliri pada proyek investor itu merupakan tap water yang dapat langsung diminum.

    “Iya [akan tap water], karena di tiap hunian juga kita pasang purifier, jadi digandakan infrastruktur airnya,” tegasnya. 

    Untuk diketahui, OIKN mendapat alokasi pagu anggaran sebesar Rp6,39 triliun pada tahun pertama Presiden dan Wapres Terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menjabat. 

    Keputusan anggaran Otorita IKN itu sebagaimana tertuang dalam Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang disahkan pada Kamis, (19/9/2024).

    Dalam beleid tersebut dijelaskan bahwa anggaran tersebut bakal digunakan untuk pelaksanaan kegiatan persiapan, pembangunan dan atau pemindahan Ibu Kota Negara yang bakal dilakukan oleh OIKN. 

    Namun demikian, realisasi suntikan pagu OIKN tahun depan itu masih jauh dari kebutuhan yang telah disampaikan. Pasalnya, sebelumnya OIKN mengusulkan untuk dapat tambahan anggaran menjadi Rp27,8 triliun.

  • Prabowo Groundbreaking Proyek Baru IKN Rp6,5 Triliun Januari 2025

    Prabowo Groundbreaking Proyek Baru IKN Rp6,5 Triliun Januari 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono mengaku telah menyiapkan groundbreaking IKN tahap ke-9 untuk dilaksanakan pada Januari 2025. 

    Basuki menegaskan, nilai investasi dari seremoni groundbreaking tersebut bakal mencapai Rp6,5 triliun. Dia menuturkan, rencana realisasi investasi tersebut telah dilaporkan ke Presiden Prabowo Subianto.

    “Kalau kami sudah siap untuk Januari 2025 [groundbreaking], tapi ini tergantung jadwal Presiden. Tadi pada saat salaman dengan Bapak Presiden, beliau bilangnya kapan-kapan kita obrolkan. Nilainya Rp6,5 triliun,” kata Basuki saat ditemui di Kementerian PPN/Bappenas, Senin (30/12/2024).

    Bos IKN itu membocorkan setidaknya terdapat 4 perusahaan hingga 5 perusahaan yang bakal merealisasikan komitmen investasinya itu. Berdasarkan sektornya, di antaranya hotel, sekolah, restoran, hingga area perkantoran. 

    Di samping itu, Basuki juga menyebut pada groundbreaking investasi berikutnya bakal diikuti oleh sektor properti hingga area taman safari. 

    Sebelumnya, hal senada sempat disampaikan oleh Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN, Agung Wicaksono mengatakan groundbreaking tahap 9 nilai investasinya mencapai Rp6,5 triliun dari perusahaan asing maupun lokal. 

    Dia menyebut, perusahaan asing yang bakal turut serta yakni asal Malaysia pada sektor perumahan atau hunian bakal menggelontorkan investasi Rp3,9 triliun. 

    Selain itu, investor asing juga menggelontorkan dana sekitar Rp1 triliun untuk membangun hotel di IKN. Selanjutnya, pada sektor pendidikan akan dibangun universitas negeri dengan nilai investasi sebesar Rp150 miliar dan gedung perkantoran senilai Rp1,4 triliun.  

    “Yang universitas sekitar Rp150 miliar, untuk kawasan perkantoran karena ada [area] komersialnya nilai investasi sekitar Rp1,4 triliun,” tambahnya.

  • Mutasi TNI, 12 Staf Khusus KSAD Maruli Simanjuntak Digeser

    Mutasi TNI, 12 Staf Khusus KSAD Maruli Simanjuntak Digeser

    loading…

    Sebanyak 12 Staf Khusus Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak digeser dalam mutasi pada Jumat, 6 Desember 2024. Foto/Dok TNI AD

    JAKARTA – Sebanyak 12 Staf Khusus Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak digeser dalam mutasi pada Jumat, 6 Desember 2024. Mereka termasuk dari 143 Perwira Tinggi (Pati) TNI Angkatan Darat (AD) yang masuk daftar mutasi TNI perdana di Pemerintahan Prabowo-Gibran.

    Rotasi dan mutasi itu berdasarkan Surat Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Kep/1545/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan di lingkungan TNI.

    “Telah resmi ditetapkan rotasi dan mutasi 300 Pati (Perwira Tinggi) TNI terdiri dari 143 Pati TNI AD, 92 Pati TNI AL, dan 65 Pati TNI AU,” kata Kapuspen TNI Mayjen TNI Hariyanto dalam keterangannya di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (9/12/2024).

    Berikut 12 Staf Khusus KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak yang digeser dalam mutasi pada Jumat, 6 Desember 2024.

    1. Mayjen TNI Muhamad Muchidin, S.Sos. dari Staf Khusus KSAD menjadi Wairjenad,

    2. Brigjen TNI Bondan Widiawan, S.Kom., M.Si. dari Staf Khusus KSAD Bidang Siber menjadi Pa Sahli Tk. II Kasad,

    3. Brigjen TNI Putut Witjaksono Hadi, S.I.P. dari Staf Khusus KSAD menjadi Pa Sahli Tk. II Wassus Sahli Bid. Wassus dan LH Panglima TNI,

    4. Brigjen TNI Sri Widodo, S.I.P., M.Si., M.Sc. dari Staf Khusus KSAD menjadi Kabinda Papua Barat pada Deputi Bid. Intelijen Dalam Negeri BIN,

    5. Mayjen TNI Puji Cahyono, S.IL.P., M.Si. dari Staf Khusus KSAD menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun),

    6. Mayjen TNI dr. Purwo Setyanto, Sp.B., M.A.R.S. dari Staf Khusus KSAD menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun),

  • Mahasiswi UPI Bandung Ditemukan Tewas usai Terjatuh dari Lantai 2

    Mahasiswi UPI Bandung Ditemukan Tewas usai Terjatuh dari Lantai 2

    Bandung, CNN Indonesia —

    Seorang mahasiswi Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung ditemukan tewas dengan kondisi kepala terluka di Gedung Gymnasium kampus pada Kamis (26/12).

    Mahasiswi itu diketahui berinisial AM (21). Jasad AM ditemukan tewas pertama kali oleh mahasiswa lainnya sekitar pukul 15.00 WIB. Jasad AM pertama kali ditemukan ada di lantai tiga, dengan kondisi telungkup dengan bercucuran darah, serta kepala tertutup kerudung.

    Kepala Kantor Hubungan Masyarakat UPI, Prof. Suhendra, M.Ed., Ph.D, membenarkan laporan tersebut. Suhendra mengatakan korban meninggal karena terjatuh dari gedung Gymnasium UPI.

    “Saya baru berkoordinasi dengan Tim UPT K3 UPI. KA UPT K3 menyatakan benar ada seorang mahasiswi UPI yang terjatuh dari Lantai 2 Gedung Gymnasium. Saat ini tim dari kepolisian sedang menyelidiki kejadian tersebut dan menurut kabar jenazah dibawa RS Sartika Asih. Sementara itu berita dari kami,” katanya, saat dikonfirmasi.

    Sementara itu, Kasat Reskrim Polrestabes Bandung AKBP Abdul Rachman tengah mendalami adanya kejadian mahasiswi yang tewas di dalam kawasan kampus UPI tersebut.

    “Itu betul di temukan adanya mahasiswi UPI ditemukan meninggal di lantai 3,” kata Abdul, saat dihubungi.

    Abdul menyebutkan berdasarkan hasil pemeriksaan awal yang dilakukan oleh Unit Inafis Polrestabes Bandung, ada beberapa luka yang ditemukan pada mahasiswi tersebut.

    “Tidak ada luka di kepala. Yang ada luka dari hidung yang banyak mengeluarkan darah. Kemudian ada patah kaki sebelah kanan. Namun untuk pastinya kita menunggu hasil pemeriksaan tim kedokteran dari rumah sakit,” katanya.

    Abdul mengatakan dalam kasus ini, sudah ada tiga orang saksi yang dimintai keterangan. Salah satu yang dimintai keterangan merupakan orang yang pertama kali melihat mahasiswi tersebut.

    “Kejadian sekira pukul 15.30-16.00 WIB. Ada tiga saksi termasuk yang menemukan pertama,” katanya.

    Abdul menuturkan, berdasarkan data yang didapat, mahasiswi yang tewas tersebut, merupakan mahasiswi dari Fakultas Ilmu Pendidikan, dengan prodi Pendidikan Masyarakat.

    “Mahasiswi semester 7. Untuk penyebab kematiannya kita masih dalami,” katanya.

    (csr/rds)

    [Gambas:Video CNN]

  • Gonjang-ganjing Tapera yang Potong Gaji Pekerja hingga 3%

    Gonjang-ganjing Tapera yang Potong Gaji Pekerja hingga 3%

    Pekerja-Pengusaha Keberatan

    Pengusaha dan buruh satu suara terkait penolakan iuran Tapera. Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban mengatakan baik dari buruh maupun pengusaha tidak ada satupun yang terlibat dalam pembahasan aturan PP 21/2024.

    “Keterlibatan? Kalau pernah terlibat pasti tidak sekeras ini atau meminta ada revisi atau menolak. Kami iuran sampai 58 tahun di mana rumahnya? Di mana lahannya?” kata Elly dalam Konferensi Pers terkait Tapera, Jakarta, Jumat (31/5/2024).

    Senada, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Shinta Kamdani mengatakan dari pengusaha tak ada satu orang pun yang terlibat dalam kepengurusan BP Tapera. Di sisi lain, dia juga telah menyampaikan keberatan pada tahun 2016 lalu sebelum UU 4/2021 disahkan.

    “Kami sudah menyurati presiden, memberikan pandangan kami, masukan kami, namun sampai Peraturan Pemerintah (PP 21/2024) ini diterbitkan, belum ada tanggapan ya. Mungkin pemerintah punya sikap tersendiri kenapa harus jalan. Makanya kami pikir mungkin perlu klarifikasi,” ujar Shinta.

    Dinilai Bikin Beban hingga Mustahil Hadirkan Rumah

    Dari sisi pekerja, mereka tegas menolak karena ogah ada tambahan potongan gaji. Bukan cuma membebani, mereka tak yakin bisa memiliki rumah dari iuran Tapera ini. Jika dipaksakan, hal ini dinilai bisa merugikan buruh dan peserta Tapera.

    “Secara akal sehat dan perhitungan matematis, iuran Tapera sebesar 3% (dibayar pengusaha 0,5% dan dibayar buruh 2,5%) tidak akan mencukupi buruh untuk membeli rumah pada usia pensiun atau saat di PHK,” kata Presiden Partai Buruh dan KSPI Said Iqbal dalam keterangan tertulis, Rabu (29/5/2024).

    Saat ini upah rata-rata buruh Indonesia Rp 3,5 juta per bulan. Jika dipotong 3% per bulan, maka iurannya jadi Rp 105.000/bulan atau Rp 1.260.000/tahun. Kalau dihitung lebih jauh, dalam jangka waktu 10-20 tahun ke depan uang yang terkumpul Rp 12.600.000 sampai Rp 25.200.000.

    “Pertanyaan besarnya adalah, apakah dalam 10 tahun ke depan ada harga rumah yang seharga Rp 12,6 juta atau Rp 25,2 juta dalam 20 tahun ke depan? Sekali pun ditambahkan keuntungan usaha dari tabungan sosial Tapera tersebut, uang yang terkumpul tidak akan mungkin bisa digunakan buruh untuk memiliki rumah,” ucapnya.

    “Jadi dengan iuran 3% yang bertujuan agar buruh memiliki rumah adalah kemustahilan belaka bagi buruh dan peserta Tapera. Sudahlah membebani potongan upah buruh setiap bulan, di masa pensiun atau saat PHK juga tidak bisa memiliki rumah,” tambah Said Iqbal.

    Pada kesempatan lain, Presiden KSBSI Elly Rosita Silaban sempat menghitung, dengan gaji UMR Jakarta, pekerja harus membayar sekitar Rp 126 ribu per bulan. Di luar itu, upah pekerja selama ini sudah dipotong 4,5%. Padahal, kata Elly, kalau Tapera ini sifatnya tabungan, seharusnya dilakukan secara sukarela.

    “Untuk pemerintah membatalkan setidaknya revisi pasal paling krusial pasal 7 ya yang wajib jadi sukarela. Kalau Anda mau nabung silakan, ya silahkan. Kalau mau dapat rumah melalui Tapera, silakan. Kita kalikan Rp 100 ribu sampai usia 58 tahun itu nggak sampai Rp 100 juta ya. Saya sudah pensiun, saya belum dapat rumah,” kata Elly dalam acara Konferensi Pers Terkait Tapera, Jakarta, Jumat (31/5/2024).

    Tumpang Tindih

    Keberadaan Tapera dinilai tumpang tindih dengan program yang sudah ada. Program tersebut antara lain Manfaat Layanan Tambahan (MLT) perumahan pekerja bagi peserta program Jaminan Hari Tua (JHT) BP Jamsostek.

    “Tambahan beban bagi Pekerja (2,5%) dan Pemberi Kerja (0,5%) dari gaji yang tidak diperlukan karena bisa memanfaatkan sumber pendanaan dari dana BPJS Ketenagakerjaan,” ujar Ketua Umum APINDO Shinta Kamdani dalam keterangan tertulis.

    Menurutnya, pemerintah lebih baik mengoptimalkan dana BPJS Ketenagakerjaan. Di mana sesuai PP maksimal 30% (Rp 138 triliun), aset JHT yang memiliki total Rp 460 triliun dapat digunakan untuk program MLT perumahan pekerja. Dana MLT yang tersedia pun sangat besar, namun sangat sedikit pemanfaatan.

    Selain itu, APINDO juga menilai aturan Tapera akan menambah beban pengusaha dan pekerja, sebab saat ini beban pungutan yang ditanggung pelaku usaha sudah mencapai angka 18,224-19,74% dari penghasilan kerja dengan rincian sebagai berikut.

    A. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (berdasarkan UU No. 3/1999 ‘Jamsostek’)

    1. Jaminan Hari Tua (3,7%)
    2. Jaminan Kematian (0,3%)
    3. Jaminan Kecelakaan Kerja (0,24-1,74%)
    4. Jaminan Pensiun (2%)

    B. Jaminan Sosial Kesehatan (berdasarkan UU No.40/2004 ‘SJSN’)

    Jaminan Kesehatan (4%)

    C. Cadangan Pesangon (berdasarkan UU No. 13/2003 ‘Ketenagakerjaan’) sesuai dengan PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) No. 24/2004 berdasarkan perhitungan aktuaria sekitar (8%).

    Penyesalan Basuki hingga Tapera Diundur ke 2027

    Kondisi program Tapera yang banjir protes dari masyarakat membuat Basuki Hadimuljono yang pada kala itu menjabat sebagai Menteri PUPR sekaligus Ketua Komite BP Tapera mengaku menyesal.

    “Dengan kemarahan ini saya pikir saya menyesal betul,” katanya di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (6/6/2024).

    Pada kesempatan itu, Basuki menyebut program tersebut tidak perlu juga diburu-buru. Ia menjelaskan awalnya pemerintah sudah menyusun aturan soal Tapera sejak tahun 2016. Lalu ia dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melakukan pengecekan kredibilitas, hingga akhirnya pemungutan iuran diundur hingga 2027.

    “Sebetulnya itu kan dari 2016 undang-undangnya. Kemudian kami dengan bu Menteri Keuangan dipupuk dulu kredibilitasnya, ini masalah trust. Sehingga kita undur ini sudah, sampai 2027. Menurut saya pribadi, kalau memang ini belum siap, kenapa kita harus tergesa-gesa,” jelas Basuki.

    (shc/kil)

  • ASN Siap-siap Pindah ke Nusantara, Pembangunan 47 Tower untuk Tempat Tinggal di IKN Sudah 91 Persen – Halaman all

    ASN Siap-siap Pindah ke Nusantara, Pembangunan 47 Tower untuk Tempat Tinggal di IKN Sudah 91 Persen – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Aparatur Sipil Negara (ASN) saat ini harus bersiap-siap untuk pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.

    Hal ini perlu dilakukan karena pemerintah akan memboyong ASN dari Jakarta ke IKN pada 2025, apalagi pembangunan rumah susun (rusun) sebanyak 47 tower sudah hampir rampung dengan progres 91,36 persen.

    Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Iwan Suprijanto meminta kontraktor dan konsultan yang terlibat untuk terus berkomitmen menyelesaikan pekerjaan.

    Walaupun ASN tidak jadi pindah ke IKN pada tahun 2024, menurut Iwan, pemanfaatan rusunnya sudah dimulai oleh berbagai pihak.

    “Seperti untuk acara-acara kenegaraan yang dimanfaatkan oleh tamu dari berbagai institusi, termasuk oleh Otorita IKN,” kata Iwan dikutip Kamis (26/12/2024).

    Pembangunan 47 tower rusun ini dibagi ke dalam enam paket pekerjaan.

    Enam paket pekerjaan tersebut terdiri dari Paket I Konstruksi Rusun ASN 1 yang terdiri dari 9 tower dengan progres 91,02 persen.

    Paket 2 Konstruksi Rusun ASN 2 sebanyak 8 tower dengan progres 83,84 persen.

    Paket 3 Konstruksi Rusun ASN 3 sebanyak 6 tower dengan progres 85,16 persen.

    Paket 4 Konstruksi Rusun ASN 4 sebanyak 8 tower dengan progres 87,81 persen.

    Paket 5 Konstruksi Rusun Paspampres sebanyak 9 tower dengan progres 89,91 persen.

    Paket 6 Konstruksi Rusun Polri dan BIN sebanyak 7 tower dengan progres 92,44 persen.

    Selain enam paket tersebut, saat ini juga telah dimulai pembangunan 9 tower lainnya.

    9 tower itu merupakan asrama Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) di IKN sebanyak 2 tower, Hunian Modular TNI sebanyak 3 tower, dan Hunian Vertikal Negara sebanyak 4 tower.

    Prabowo Berkantor ke IKN

    Presiden Prabowo Subianto direncanakan berkantor Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 17 Agustus 2028.

    Sementara itu, Aparatur Sipil Negara (ASN) akan pindah terlebih dahulu ke IKN pada awal 2025.

    Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah melakukan persiapan pemindahan ASN dari sekarang.

    Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti memastikan alokasi anggaran untuk kelanjutan infrastruktur IKN masih tersedia.

    “Kami tetap semangat untuk menyesaikan IKN, alokasi anggarannya pun tetap ada juga di Kementerian untuk melanjutkan infrastrukturnya,” kata Diana dalam Rapat Strategi Re-Introduksi IKN di Kantor Otorita IKN (OIKN), beberapa waktu lalu.

    Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono menyatakan, pemindahan ASN ke IKN akan dilakukan secara bertahap mulai 2025.

    Menurutnya, OIKN masih terus memonitor berapa kantor Kementerian dan Lembaga yang sudah siap beroperasi dan jumlah pasti para ASN untuk bisa berpindah tugas ke IKN. 

    “Iya (ASN pindah 2025), tapi bertahap kan. Saya harus melaporkan kantor-kantor semua sudah siap. Tapi eselon satu berapa saja, eselon dua berapa, dan staf berapa termasuk hunian nya,” kata Basuki.

    Di satu sisi, Basuki belum bisa memastikan waktu pasti pemindahan ASN ke IKN. Sebab menurutnya, hal itu tergantung dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB).

    “Tergantung Menpan-RB. Itu semua,” jelasnya.

    OIKN Kebut Pembangunan 

    OIKN mengebut pembangunan pembangunan infrastruktur legislatif dan yudikatif. 

    Hingga kini, pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) berjalan sesuai rencana, dengan infrastruktur eksekutif hampir rampung dan direncanakan fungsional pada awal 2025 guna mendukung perpindahan ASN secara bertahap.

    Selaras dengan target pemerintah, pembangunan infrastruktur legislatif dan yudikatif kini menjadi fokus utama yang mana akan dibangun oleh Otorita IKN. 

    Pembangunan ini dirancang untuk memastikan Nusantara dapat berfungsi secara penuh sebagai pusat pemerintahan, dengan ketiga fungsi utama, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, yang hadir dan berjalan. 

    Infrastruktur legislatif meliputi pembangunan gedung-gedung DPR/MPR/DPD, sementara infrastruktur yudikatif akan mencakup gedung Mahkamah Agung dan institusi hukum lainnya. 

    Pembangunan ini ditargetkan selesai pada tahun 2028, seiring dengan upaya menjadikan Nusantara ibu kota yang sepenuhnya fungsional.

    Dari 109 paket pembangunan dari APBN yang terkontrak mulai 2020 hingga 2024, progres pembangunan di IKN sudah mencapai 61,7 persen. 

    Dari sisi investasi, Otorita IKN telah mencatat pencapaian yang luar biasa. Dari delapan groundbreaking yang telah dilaksanakan, total investasi mencapai Rp58,4 triliun. 

    Beberapa investasi swasta telah selesai dan mulai beroperasi, seperti Hotel Nusantara dengan 191 kamar, Rumah Sakit Mayapada dengan 200 bed layanan patologi, serta Rumah Sakit Hermina yang menyediakan 200 bed layanan gawat darurat. Selain itu, terdapat Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) IKN yang telah beroperasi di mana mampu menyuplai 10 MW listrik energi terbarukan yang merupakan kerjasama PLN dan Sembcorp Singapore.

    Sebagai penunjang pembangunan kompleks legislatif, yudikatif, serta investasi yang telah terbangun di IKN tersebut, dalam waktu dekat di awal 2025 akan dibangun jaringan jalan dan MUT (Multi Utility Tunnel) di kawasan 1B dan 1C KIPP IKN.

    Staf Khusus Kepala Otorita IKN Bidang Komunikasi Publik, Troy Pantouw, menegaskan pentingnya keberlanjutan dalam pembangunan IKN. 

    “Ini bukan proyek tapi kerja bersama yang harus gotong royong kita lakukan. Bukan hanya oleh pemerintah namun juga oleh masyarakat, lembaga, media, pengusaha baik lokal, nasional dan internasional bahkan orang-orang muda. IKN ibaratnya beranda Indonesia. Ini akan membuktikan bahwa Indonesia mampu memiliki kota pintar berbasis digital yang tetap bisa menjaga keberadaan lingkungan hidup dan keberagaman budaya, karena bukan hanya pembangunan fisik namun juga pembangunan manusia, alam dan lingkungan”, tegas Troy.

    Dengan semangat kolaborasi dan optimisme, Otorita IKN terus bekerja keras memastikan bahwa Nusantara tidak hanya menjadi ibu kota pemerintahan, tetapi juga pusat peradaban baru yang membawa manfaat besar bagi seluruh rakyat Indonesia.

  • Kaleidoskop 2024: Pembangunan IKN Melambat, Investasi Mandek

    Kaleidoskop 2024: Pembangunan IKN Melambat, Investasi Mandek

    Bisnis.com, JAKARTA – Pembangunan Megaproyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara banyak mengalami pasang surut sepanjang 2024. Posisinya bahkan mengalami perlambatan imbas dari adanya estafet kepemimpinan dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) ke Presiden Prabowo Subianto.

    Sementara itu, kinerja investasi di IKN juga tampak mengalami perlambatan pasca-pergantian pemerintahan. Hal itu ditunjukkan lewat nihilnya groundbreaking investasi IKN sejak Prabowo resmi menjabat sebagai Presiden pada 20 Oktober 2024.

    Namun demikian, baru-baru ini kabinet Prabowo Subianto memastikan bahwa pembangunan IKN bakal tetap berlanjut. Di lain hal, kinerja investasi proyek jumbo sebesar Rp466 triliun itu juga dikabarkan bakal terus berlanjut.

    Berikut rangkuman Bisnis mengenai pasang surut pembangunan dan investasi IKN sepanjang 2024:

    1. Anggaran Jumbo

    Pada tahun anggaran 2024, pembangunan IKN mendapat alokasi jumbo dari kas negara mencapai Rp40,6 triliun untuk mendukung pembangunan infrastruktur dasar jelang pelaksanaan HUT RI perdana di IKN.

    Kala itu, Menteri Keuangan Kabinet Indonesia Maju yakni Sri Mulyani Indrawati mengatakan mayoritas anggaran IKN dikucurkan pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

    “Untuk IKN tahun depan akan mencapai Rp40,6 triliun, termasuk yang PUPR Rp35 triliun,” kata Sri Mulyani, Rabu (16/8/2023).

    Adapun, penggunaan anggaran tersebut akan disalurkan untuk menyelesaikan pekerjaan prioritas untuk kemajuan infrastruktur dasar di IKN, yakni kantor pemerintahan dan perumahan terutama untuk ASN tahap pertama.

    Berdasarkan catatan Bisnis, anggaran senilai Rp40,6 triliun itu digunakan untuk penyempurnaan Bendungan Sepaku Semoi dan pembangunan Embung di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

    Kemudian, anggaran juga digunakan untuk mendukung pembangunan Jalan Tol Akses Ikn Seksi 3A, Seksi 3B, Seksi 5A, Seksi 5B, Seksi 6A, Seksi 6B, serta Seksi 6c.

    Tak hanya itu, anggaran itu juga digunakan untuk pembangunan landasan pacu di Bandara IKN hingga untuk mendukung konstruksi rumah susun (rusun) bagi para ASN di IKN.

    Akan tetapi, dalam peralanannya alokasi negara untuk pembangunan IKN pada 2024 mengalami penambahan. Per Juli 2024, Kementerian Keuangan melaporkan pagu pembangunan IKN senilai Rp42,5 triliun atau naik sekitar Rp1,9 triliun.

    Dalam konfirmasinya, tambahan anggaran tu digunakan untuk penyelesaian pembangunan Bandara IKN hingga jalan dan jembatan.

    2. Proyek Konglomerat RI

    Di masa pemerintahan Presiden Jokowi, belasan konglomerat tampak ikut turun gunung mendukung pembangunan IKN.

    Komitmen sejumlah konglomerat RI turut serta dalam pembangunan IKN dimulai oleh Bos Agung Sedayu Group (ASG) yakni Sugianto Kusuma atau kerap disapa Aguan.

    Tak tanggung-tanggung, untuk memantik komitmen pengusaha lain, Aguan bersama dengan konsorsiumnya langsung mengguyur investasi IKN dengan nilai mencapai Rp40 triliun.

    Alhasil, hingga groundbreaking ke-8 total investasi di IKN dilaporkan telah mencapai Rp58,4 triliun.

    “Nah ini dengan ke-8 terakhir kemarin jadi Rp58,4 triliun. Nah mudah-mudahan nanti kalau yang ke-9 ini ada beberapa lagi mungkin di sana [bertambah] ya,” jelas Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono.

    Adapun hingga saat ini posisinya belum bertambah seiring dengan belum adanya komitmen investasi selama Presiden Prabowo menjabat.

    3. Nasib Investasi Djarum dan Wings Group

    Meski diklaim mendapat banyak dukungan dari pengusaha kelas kakap RI, mencuat kabar Grup Djarum milik konglomerat Budi Hartono dan Wings Group milik Wiliam Katuari mundur dari konsorsium Nusantara yang dipimpin bos Agung Sedayu Sugianto Kusuma alias Aguan untuk pembangunan proyek di IKN.

    Informasi tersebut diketahui usai Badan Otorita IKN merilis daftar baru anggota Konsorsium Nusantara yang dipimpin oleh Aguan-Sugianto Kusuma. Dalam laporannya, Grup Djarum milik Budi Hartono dan Wings Group milik Wiliam Katuari tidak lagi terdaftar dalam Konsorsium Nusantara.

    Saat ditelusuri, Djarum Group dan Wings Group memang menyebut dirinya tidak akan ikut dalam proyek komersial IKN. Keduanya memilih terlibat dalam pembangunan botanical Garden atau proyek nonkomersial di IKN.

  • Erick Thohir Kaji Ulang Rencana Pangkas BUMN Karya, Ini Alasannya

    Erick Thohir Kaji Ulang Rencana Pangkas BUMN Karya, Ini Alasannya

    Jakarta –

    Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berencana mengkaji ulang terkait pemangkasan jumlah BUMN Karya dari 7 menjadi 3. Hal ini dikarenakan kajian pemangkasan itu dilakukan di era Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PPR) Basuki Hadimuljono.

    Erick mengatakan karena menterinya sudah berganti, kajiannya juga harus diulang kembali. Rencananya, kajian tersebut dikirim oleh Erick ke Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo pada Januari 2025.

    “Terus kajian untuk karya-karya, kemarin kan surat pertama untuk zamannya Pak Bas. Sekarang berbeda menteri, kajiannya harus kita ulang memang secara hukumnya bisa pas itu. Mungkin Januari baru dikirimkan kembali,” kata Erick saat ditemui di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (24/12/2024).

    Dia menegaskan perampingan BUMN memang membutuhkan proses hingga dua tahun. Dia menyinggung perampingan BUMN bidang pelayaran, seperti Pelindo, Pelni, dan ASDP sudah menyampaikan ke Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi. Dia bilang Dudy mendukung dengan rencana pemangkasan tersebut.

    “Perlu proses. Ada yang setahun ada yang bisa dua tahun, tetapi kalau yang Pelindo, Pelni, ASDP kan kita sudah sounding juga ke Menteri Perhubungan. Beliau dukung, karena ini bagian solusi juga,” terang Erick.

    Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir sudah bertemu dengan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo untuk mendiskusikan hal tersebut. Erick memastikan perampingan jumlah BUMN karya tidak akan mengganggu penugasan dan percepatan yang ditargetkan pemerintah. Konsolidasi ini juga akan mempercepat dan mendorong efektivitas dalam pelaksanaan program strategis nasional.

    “Tadi kita sudah bicara, menjelaskan bahwa ketujuh BUMN ini nanti akan dipayungi oleh tiga induk. Jadi, ini hanya bagian kita restrukturisasi tidak akan mengganggu penugasan dan percepatan. Justru ini yang kita pastikan bahwa perlu percepatan jadi itu bukan sesuatu isu yang menjadi kemudian hari ini insyaallah nanti kita laksanakan,” kata Erick di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Jumat (15/11/2024).

    (ara/ara)

  • Asal Muasal Kecoak Bisa Masuk dan Berkembang Biak di Indonesia

    Asal Muasal Kecoak Bisa Masuk dan Berkembang Biak di Indonesia

    Jakarta –

    Kecoak atau lipas, menjadi serangga yang kerap dianggap jorok dan menjijikkan. Kehadirannya mudah ditemui di tempat-tempat yang kotor seperti di bak sampah, saluran pembuangan kamar mandi, got, dan tempat kumuh lainnya.

    Kadang, yang bikin orang semakin geli dengan kehadirannya adalah karena serangga ini punya sayap. Setelah hinggap di tempat yang kotor, dia bisa sewaktu-waktu terbang dan hinggap di baju kita.

    Kecoak yang punya nama latin Blattaria dan di Jawa disebut ‘coro’, ini juga punya aroma yang khas dari tempatnya bersemayam. Bahkan dalam berbagai penelitian, kecoak membawa banyak kuman. Lalu, dari mana datangnya serangga ini sampai bisa ‘menginvasi’ ke Indonesia? Berikut informasinya, dikutip dari berbagai literatur.

    Awal Mula Kecoak Masuk ke Indonesia

    Ada lebih dari 4.000 spesies kecoak yang berbeda. 40 spesies di antaranya dianggap sebagai hama, sementara yang lain bermanfaat di lingkungan alami mereka. Di Indonesia, kecoa jerman dan kecoa amerika biasa ditemukan. Penyebutan ini bukan karena negara asalnya ya, melainkan berkaitan dengan nama latin spesiesnya.

    Kecoak jerman (Blattella germanica) biasanya menjadi hama di restoran, hotel, dan tempat tinggal. Mereka biasa memilih area yang gelap dan terpencil, seperti di bawah lemari dan di belakang kulkas. Sementara kecoak amerika (Periplaneta americana) yang biasa kita temukan, lebih menyukai lingkungan yang hangat dan lembab seperti saluran pembuangan dan selokan.

    Nama kecoak jerman dan amerika pun ada penjelasannya. Pada 1767, ahli biologi Carl Linnaeus mengklasifikasi dan menamakan spesies ini dengan nama Blatta germanica yang diambil dari dua kata.

    Blatta adalah Bahasa Latin dari ‘menghindari cahaya’ dan germanica karena spesimen penelitiannya diambil dari Jerman. Genus tersebut kemudian diubah menjadi Blattella untuk mengelompokkan varietas kecoa yang lebih kecil menjadi satu.

    Dalam artikel pada laman Science Alert itu, juga disebut kecoak masuk ke Indonesia sekitar 390 tahun lalu. Setelah ditelusuri ilmuwan, kecoak di Indonesia berasal dari timur India dan Bangladesh.

    Theo Evans, Associate Professor of Applied Entomology di University of Western Australia dan Qian Tang, Research Associate in Evolutionary Biology dari Harvard University melakukan penelitian soal kecoak jerman lebih lanjut. Mereka mengambil sampel dari 281 kecoak dari 17 negara di seluruh dunia.

    Mempelajari sekuens DNA yang dikenal dengan SNPs (single nucleotide polymorphisms), Evans dan Tang menggunakan sampel dari 17 negara yang tersebar di enam benua. Tujuannya satu, mencari tahu bagaimana kecoak jerman bisa tersebar dari tanah aslinya di India, ke seluruh dunia.

    Gelombang migrasi pertama muncul dari Teluk Benggala sekitar 1.200 tahun yang lalu dan bergerak ke arah barat. Kemungkinan besar kecoak tersebut menumpang bersama para pedagang dan tentara Kekhalifahan Umayyah dan Abbasiyah yang sedang berkembang.

    Dampak Keberadaan Kecoak

    Penjelasan Evans dan Tang sangat spesifik. Artinya, awal mula kecoak ada di Indonesia adalah sekitar 390 tahun lalu, terbawa dari kapal VOC dan EIC yang berlayar dari India ke Indonesia.

    Penelitian juga menemukan bahwa kecoak jerman tiba di Eropa sekitar 270 tahun yang lalu. Kecoak jerman kemudian menyebar dari Eropa ke seluruh dunia sekitar 120 tahun lalu. Ekspansi global ini sejalan dengan catatan sejarah spesies baru ini di berbagai negara.

    Kecoak bukan hanya menjadi hama, tetapi juga ancaman bagi kesehatan manusia. Laman Illinois Departement of Public Health, menyebut kecoak membawa patogen penyakit. Seperti berbagai bakteri yang menghasilkan keracunan makanan pada manusia dengan mencemari makanan, piring, dan peralatan lainnya.

    Dikutip dari laman Healthline yang telah diverifikasi Debra Sullivan, Ph.D, kecoak membawa bakteri yang dapat menyebabkan salmonella, stafilokokus, dan streptokokus jika mereka mencemari makanan. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO juga menjelaskan kecoak dikenal berperan sebagai pembawa penyakit usus, seperti disentri, diare, kolera, dan demam tifoid.

    Selain itu, kecoak juga menyebabkan reaksi alergi dan asma. Bahayanya lagi, kecoak punya reproduksi yang cepat terutama pada kecoak jerman. Jumlah telurnya relatif besar yakni 30-48 per kapsul telurnya, sehingga populasi kecoak bisa terbangun dengan cepat.

    Nah, itulah tadi pengetahuan singkat tentang sejarah asal usul kecoak dan dampak buruk dari tingginya populasi. Semoga menambah informasimu, ya!

    (aau/fds)