Xcloud.id

Tag: Basuki Hadimuljono

  • Harta Kekayaan Menteri Dikti Saintek Satryo Soemantri Brodjonegoro Capai Rp 46 Miliar – Halaman all

    Harta Kekayaan Menteri Dikti Saintek Satryo Soemantri Brodjonegoro Capai Rp 46 Miliar – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Berikut harta kekayaan Menteri Pendidikan Tinggi dan Sains dan Teknologi (Dikti Saintek), Satryo Soemantri Brodjonegoro.

    Satryo Soemantri Brodjonegoro mendapat protes dari puluhan pegawai terkait dugaan pemecatan pegawai kementerian di depan Kantor Kemendikti Saintek, Senayan, Jakarta, Senin (20/1/2025).

    Para pegawai Kemendikti Saintek menggunakan pakaian berwarna hitam dan membentangkan spanduk protes terhadap Satryo Soemantri Brodjonegoro.

    “Institusi Negara Bukan Perusahaan Pribadi Satryo dan Istri,” tulis spanduk aksi tersebut.

    Ketua Paguyuban Pegawai Ditjen Dikti, Suwitno, mengatakan selama ini prosedur mutasi jabatan di Kemendiktisaintek dilakukan secara tidak sesuai prosedur.

    “Perubahan kementerian kalau soal pergantian jabatan pimpinan itu hal yang biasa. Tapi dengan cara-cara yang tidak elegan, cara-cara tidak fair, cara-cara juga tidak sesuai prosedur,” ujar Suwitno.

    Puluhan pegawai Kemendiktisaintek menggelar aksi demonstrasi mengecam dugaan pemecatan pegawai kementerian di depan Kantor Kemendiktisaintek, Senayan, Jakarta, Senin (20/1/2025). (Tribunnews.com/Fahdi Fahlevi)

    Harta Kekayaan Satryo Soemantri Brodjonegoro

    Berdasar Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tahun 2024, Satryo Soemantri Brodjonegoro memiliki harta senilai Rp 46 miliar.

    Mayoritas sumber kekayaan Satryo Soemantri Brodjonegoro berasal dari aset tanah dan bangunan yang dimilikinya.

    Satryo memiliki tujuh tanah dan bangunan yang berada di Jakarta Selatan, Tangerang, Tangerang Selatan, hingga Buleleng.

    Total nilai aset properti yang dimiliki Satryo mencapai Rp 33,65 miliar.

    Selain properti, Satryo Soemantri Brodjonegoro juga punya empat mobil.

    Yaitu BMW X3, BYD Seal, Toyota Innova Reborn, dan Ford Escape. Total nilai mobilnya mencapai Rp 1,4 miliar.

    Kemudian, besaran kas dan setara kas yang dimiliki Satryo berjumlah Rp 11 miliar.

    Satryo Soemantri Brodjonegoro tercatat tidak punya utang.

    Sehingga, total harta kekayaannya mencapai Rp 46.050.000.000.

    Profil Satryo Soemantri Brodjonegoro

    Prof Satryo Soemantri Brodjonegoro. (AIPI)

    Mengutip laman Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI), Satryo Soemantri Brodjonegoro lahir di Delft, Belanda pada 5 Januari 1956.

    Satryo Soemantri Brodjonegoro adalah putra dari Profesor Soemantri Brodjonegoro, mantan Rektor Universitas Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1973. 

    Salah seorang adiknya, Profesor Bambang Brodjonegoro pernah menjabat menteri di beberapa kementerian pada masa Presiden Joko Widodo. 

    Ia merupakan lulusan Ph.D di bidang teknik mesin University of California, Berkeley, Amerika Serikat (AS) pada 1985.

    Setelah itu, Satryo Soemantri Brodjonegoro menjadi dosen Teknik Mesin di Institut Teknologi Bandung (ITB).

    Pada tahun 1992, Satryo dipilih sebagai Ketua Jurusan Teknik Mesin ITB saat mengawali implementasi dari proses self evaluation pada jurusan tersebut.

    Belakangan, proses ini diadopsi oleh ITB dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia.

    Di bawah kepemimpinannya, pembaharuan pendidikan tinggi Indonesia mulai pada Desember 2000 saat institusi pendidikan tinggi yang besar diubah menjadi Badan Hukum Milik Negara (BHMN).

    Di dunia pendidikan Indonesia, nama Satryo Soemantri Brodjonegoro adalah nama yang tidak asing lagi.

    Selama pengabdiannya di dunia pendidikan Indonesia, Satryo telah menghadapi berbagai masalah dan rintangan dalam usahanya memajukan pendidikan di Indonesia.

    Sebagai Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti), Satryo Soemantri Brodjonegoro telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan bagi pendidikan Indonesia.

    Di masa kepemimpinannya, Satryo Soemantri Brodjonegoro mengalami banyak rintangan di dunia pendidikan.

    Beberapa dilema di dunia pendidikan Indonesia terus menguji kegigihan Satryo dalam memperjuangkan pendidikan di Indonesia.

    Salah satu ujian terberat yang dihadapi Satryo adalah tingkat kualitas lulusan perguruan tinggi di dalam dunia kerja. Lulusan perguruan tinggi Indonesia dinilai kurang kompeten.

    Hal ini diperburuk oleh kenyataan bahwa banyak putra-putri Indonesia yang bersekolah di luar negeri dan bahkan mengabdikan dirinya di luar negeri pula.

    Keadaan ini membuat kualitas sumber daya manusia di mata internasional juga tidak begitu baik.

    Banyak negara yang menilai Indonesia mempunyai kualitas tenaga kerja di bawah rata-rata.

    Bahkan generasi muda Indonesia sendiri pun memandang negaranya sebelah mata.

    Mereka lebih memilih bekerja untuk negara lain karena mereka menilai negara lain lebih menghargai kemampuan mereka dengan harga yang lebih tinggi.

    Hal inilah yang coba diperbaiki oleh Satryo selaku Dirjen Dikti Indonesia.

    Di sisi lain dari dilema-dilema yang muncul dalam masa jabatannya sebagai Dirjen Dikti, Satryo tidak berhenti berkarya.

    Ia bergabung dengan tim Japan International Cooperation Agency atau yang lebih dikenal dengan nama JICA, dalam perencanaan gedung fakultas teknik Universitas Hasanudin di Gowa.

    Saat ini, beliau adalah Ketua AIPI Periode 2018-2023 dan juga Anggota Komisi Bidang Ilmu Rekayasa pada Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia.

    (Tribunnews.com/Gilang Putranto, Fahdi Fahlevi, Anita K Wardani)

  • Profil Satryo Soemantri Brodjonegoro, Mendikti Saintek yang Disebut Menteri Pemarah

    Profil Satryo Soemantri Brodjonegoro, Mendikti Saintek yang Disebut Menteri Pemarah

    loading…

    Mendikti Saintek Satryo Soemantri Brodjonegoro mendapat sorotan publik setelah diprotes para pegawainya karena arogan dan suka marah-marah. FOTO/ARI SANDITA

    JAKARTA – Satryo Soemantri Brodjonegoro adalah Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi di Kabinet Merah Putih pemerintahan Prabowo-Gibran. Namanya sedang ramai menjadi pembicaraan di media sosial, khususnya platform X (dulu Twitter).

    Puluhan orang yang menyebut diri mereka sebagai pegawai Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) menggelar aksi protes di depan kantor kementerian di Jalan Pintu Senayan, Jakarta, Senin (20/1/2025). Aksi ini diketahui dari sejumlah postingan di X, termasuk salah satunya unggahan Kepala Bidang Advokasi Guru P2G, Iman Zanatul Haeri di akun @zanatul_91.

    “Pak Presiden, selamatkan kami dari menteri pemarah, suka main main tampar, dan main pecat,” tulis salah satu spanduk yang terpajang di depan kantor Kemendikti Saintek.

    Berdasarkan unggahan lain, aksi protes ditujukan kepada Menteri Dikti Saintek, Satryo Soemantri Brodjonegoro. Massa yang hadir menyuarakan keluhan terkait dugaan arogansi Satryo dan keluarganya yang dianggap mencampuri urusan kementerian.

    Profil Satryo Soemantri BrodjonegoroSatryo Soemantri Brodjonegoro merupakan salah satu menteri di Kabinet Merah Putih pemerintahan Prabowo-Gibran periode 2024-2029. Dia menjabat sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi.

    Sebelum ditunjuk menjadi menteri, Satryo dikenal sebagai ilmuwan dan pernah menjadi Ketua Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia. Namanya sendiri sudah tak asing di dunia riset dan kependidikan.

    Satryo lahir di Delft, Belanda pada 5 Januari 1956. Pada latar belakangnya, dia diketahui sebagai anak dari Soemantri Brodjonegoro yang pernah menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia tahun 1973.

    Satryo meraih gelar Ph.D di bidang teknik mesin dari University of California, Berkeley, USA tahun 1985. Sebagai ilmuwan, laman AIPI menyebutnya memiliki tulisan ilmiah mencapai lebih dari 99 publikasi.

    Pada sepak terjangnya, Satryo bukan nama baru di dunia pendidikan tinggi. Sekitar 1992, dia pernah dipilih menjadi Ketua Jurusan Teknik Mesin ITB.

    Kemudian, Satryo juga berpengalaman menjadi Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi selama periode 1999-2007. Di bawah kepemimpinannya, terjadi pembaharuan pendidikan tinggi Indonesia menuju arah yang lebih baik..

    Berkat kontribusinya di dunia pendidikan dan teknologi, Satryo juga beberapa kali mendapat penghargaan. Di antaranya dianugerahi Bintang Jasa The Order of the Rising Sun, Gold Rays with Neck Ribbon dari Jepang.

    Penghargaan itu diberikan pemerintah Jepang karena jasanya atas peningkatan kerja sama di bidang pendidikan antara kedua negara baik di sisi pemerintah maupun akademik. Pada Oktober 2024 lalu, Satryo menjadi salah satu nama yang ditunjuk Presiden Prabowo Subianto sebagai menteri di Kabinet Merah Putih.

    Demikian ulasan mengenai profil Satryo Soemantri Brodjonegoro yang tengah menjadi perhatian.

    (abd)

  • Jamu Perbankan, Otorita Yakinkan Prabowo Bakal Pindah ke IKN 2028 – Page 3

    Jamu Perbankan, Otorita Yakinkan Prabowo Bakal Pindah ke IKN 2028 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menggelar pertemuan dengan sejumlah investor perbankan terkemuka di Indonesia. Itu turut dilakukan bersama dengan bank berstatus milik negara (Himbara), seperti Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), dan Bank Tabungan Negara (BTN).

    Selain itu, juga dengan bank BUMD yakni Bankaltimtara, hingga bank swasta raksasa yaitu Bank Central Asia (BCA).

    Pertemuan ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan kantor layanan jasa perbankan yang akan beroperasi di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.

    Percepatan pembangunan layanan perbankan di IKN menjadi prioritas untuk melengkapi ekosistem yang dibutuhkan oleh warga yang akan berpindah ke Nusantara.

    Kantor layanan perbankan ini ditargetkan mulai beroperasi pada kuartal pertama 2026. Untuk mendorong pelayanan jasa perbankan yang cepat dan efisien, sesuai dengan kebutuhan para penduduk IKN.

    Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menegaskan, sarana dan prasarana di Ibu Kota Nusantara telah disiapkan, untuk menyambut inisiasi proyek baru dari sejumlah investor besar.

    “Bapak Presiden (Prabowo Subianto) telah memberikan arahan untuk melaksanakan kegiatan eksekutif, legislatif, dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara pada 2028. Mulai Januari 2025, kami akan memetakan lokasi-lokasi untuk memulai pembangunan jalan,” ujar Basuki dalam keterangan tertulis, Minggu (19/1/2025)

    Lebih lanjut, Basuki juga menjelaskan bahwa Prabowo telah menyampaikan dalam forum internasional G20 terkait perpindahan ibu kota negara.

    Presiden dan DPR juga telah mengesahkan status Jakarta tidak lagi menjadi Daerah Khusus Ibu Kota (DKI), melainkan menjadi Daerah Khusus (DK) dan menyampaikan pembangunan Masjid Negara di IKN pada 2025. Sementara Menteri Pekerjaan Umum (PU) juga telah mengonfirmasi bahwa presiden akan mulai berkantor di IKN pada 17 Agustus 2028.

    “Harapannya, pertemuan pembahasan progres ini dapat mempercepat realisasi investasi sektor perbankan di IKN serta menciptakan ekosistem perekonomian yang inklusif bagi pengembangan ibu kota negara yang modern,” pungkas Basuki.

  • Kantor Bank di IKN Dibuka 2026, Prabowo Mulai Ngantor Agustus 2028

    Kantor Bank di IKN Dibuka 2026, Prabowo Mulai Ngantor Agustus 2028

    Jakarta –

    Megaproyek Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur terus berlangsung. Setelah infrastruktur untuk kepentingan eksekutif dibangun, kini pemerintah mulai mempersiapkan pembangunan sarana legislatif, yudikatif, serta infrastruktur pendukung lainnya.

    Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengatakan percepatan pembangunan layanan perbankan di IKN menjadi salah satu prioritas prioritas untuk melengkapi ekosistem yang dibutuhkan oleh warga yang akan berpindah ke Nusantara.

    Kantor layanan perbankan ini ditargetkan mulai beroperasi pada kuartal I tahun 2026. Infrastruktur ini penting guna mendorong pelayanan jasa perbankan yang cepat dan efisien, sesuai dengan kebutuhan para penduduk IKN.

    “Sarana dan prasarana di Ibu Kota Nusantara sudah kami siapkan,” ujar Basuki, dalam keterangan tertulis, Sabtu (18/1/2025).

    Selaras dengan itu, Otorita IKN telah menggelar pertemuan bersama sejumlah investor perbankan terkemuka di Indonesia, beberapa waktu lalu. Pertemuan ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan kantor layanan jasa perbankan yang akan beroperasi di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), Nusantara.

    Di sisi lain, Basuki mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan mulai berkantor di IKN pada 17 Agustus 2028, yang mana menandai tonggak sejarah penting dalam pelaksanaan pemerintahan RI. Hal tersebut sebelumnya juga telah dikonfirmasi oleh Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo.

    “Bapak Presiden Republik Indonesia (Prabowo) telah memberikan arahan untuk melaksanakan kegiatan eksekutif, legislatif, dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara pada 2028,” kata Basuki.

    Proses persiapan pembangunan sarana prasarana di IKN juga terus berlangsung. Basuki bilang, persiapan untuk mendukung kegiatan pembangunan infrastruktur eksekutif, legislatif, dan yudikatif telah dimulai sejak tahun ini, termasuk salah satunya Masjid Nusantara.

    “Mulai Januari 2025, kami akan memetakan lokasi-lokasi untuk memulai pembangunan jalan,” ujarnya.

    Basuki menambahkan, Prabowo telah menyampaikan dalam forum internasional G20 terkait perpindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur. Presiden dan DPR juga telah mengesahkan status Jakarta tidak lagi menjadi Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) melainkan menjadi Daerah Khusus (DK).

    (shc/hns)

  • Isu Politilk Terpopuler: Anies dan Ahok Berpelukan hingga Prabowo Optimistis Swasembada Beras Dicapai 4 Tahun

    Isu Politilk Terpopuler: Anies dan Ahok Berpelukan hingga Prabowo Optimistis Swasembada Beras Dicapai 4 Tahun

    Jakarta, Beritasatu.com – Berita tentang dua orang mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berpelukan dan tertawa lepas menjadi isu politik terpopuler di Beritasatu.com pada Sabtu (18/1/2024).

    Berita politik lainnya yang mendapat perhatian pembaca, yakni Presiden Subianto akan resmi berkantor di ibu kota Nusantara (IKN) mulai 17 Agustus 2028, komentar Bahlil Lahadalia kabar tentang masuknya Gibran Rakabuming Raka ke Golkar dari MKGR, penambahan reses DPD dikritik, serta Presiden Prabowo Subianto optimistis Indonesia swasembada pangan kurang dari empat tahun.

    Berikut isu politik terpopuler di Beritasatu.com sepanjang Sabtu (18/1/2025): 

    1. Momen Anies dan Ahok Bertemu di Sudirman, Berpelukan lalu Tertawa Lepas
    Anies Baswedan dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok bertemu dalam acara peluncuran buku “Makanya, Mikir!” di Mal FX Sudirman, Jakarta Pusat, Sabtu (18/1/2025). Pertemuan kedua mantan gubernur DKI Jakarta menghebohkan hadirin.

    Anies dan Ahok memang diundang untuk memberikan testimoni tentang buku karya Abigail Limuria dan Cania Citta tersebut.

    Anies membagikan momen pertemuannya dengan Ahok melalui Stories Instagram @aniesbaswedan. Dalam video direkam akun follower-nya itu, terlihat Anies dan Ahok bertemu di atas panggung.

    2. Presiden Prabowo Subianto Akan Resmi Berkantor di IKN pada 17 Agustus 2028
    Presiden Prabowo Subianto akan resmi berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 17 Agustus 2028. Hal ini diungkap oleh Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono.

    “Sarana dan prasarana di IKN sudah kami siapkan. Bapak Presiden Prabowo telah memberikan arahan untuk melaksanakan kegiatan eksekutif, legislatif, dan yudikatif di IKN pada Agustus 2028. Mulai Januari 2025, kami akan memetakan lokasi-lokasi untuk memulai pembangunan jalan,” ucap Basuki dikutip dari keterangannya, Sabtu (18/1/2025).

    Terbaru, Otorita IKN mempercepat proses investasi sektor perbankan untuk mendukung pembangunan dan mengadakan pertemuan dengan industri perbankan Indonesia, seperti Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), Bankaltimtara, Bank Tabungan Negara (BTN), serta Bank Central Asia (BCA).

    3. Kabar Gibran Masuk Golkar Lewat MKGR, Bahlil: Kita Lihat Nanti
    Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia angkat bicara soal menguatnya isu Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bakal bergabung dengan partai berlambang pohon beringin tersebut. 

    Bahlil meminta awak media dan masyarakat bersabar dan menanti kemungkinan Gibran bergabung di organisasi sayap Partai Golkar lewat Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) Sabtu (18/1/2025).

    “Saya sampai dengan sekarang, masih itu kan mungkin di MKGR. Nanti kita lihat,” ujar Bahlil di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Jumat (17/1/2025) malam.

     4. Penambahan Reses DPD Dikritik, Dinilai Langgar UU dan Bebani APBN
    Kebijakan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk menambah jumlah masa reses pada Oktober hingga Desember 2025 dari satu kali menjadi dua kali menuai kritik tajam. Pengamat Hukum dan Pembangunan, Hardjuno Wiwoho menilai langkah tersebut tidak hanya melanggar Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), tetapi juga mencerminkan kurangnya kepekaan terhadap krisis keuangan negara.

    “Masa reses DPD seharusnya sinkron dengan DPR, yang pada periode Oktober-Desember 2025 hanya satu kali. Kebijakan ini tidak hanya melanggar UU MD3, tetapi juga memberikan tekanan berat pada APBN,” kata Hardjuno, Jumat (17/1/2025).

     5. Presiden Prabowo Subianto Optimistis Swasembada Pangan Tercapai Kurang dari 4 Tahun
    Presiden Prabowo Subianto meyakini target swasembada pangan yang direncanakan dalam empat tahun dapat tercapai lebih cepat dari yang diharapkan. Keyakinan tersebut disampaikan Prabowo dalam Musyawarah Nasional Konsolidasi Persatuan Kadin Indonesia (Munas Kadin), yang diadakan di Hotel The Ritz-Carlton, Jakarta, pada Kamis (16/1/2025).

    “Target kita semakin jelas. Swasembada pangan kita rencanakan dalam waktu 4 tahun, namun ternyata kita akan terkejut karena jauh sebelum 4 tahun, kita sudah mencapai swasembada pangan,” ujar Prabowo.

    Presiden Prabowo mengungkapkan pemerintah sudah bergerak cepat untuk melaksanakan program-program yang telah dicanangkan, khususnya yang tertuang dalam Asta Cita. Terkait swasembada pangan, pemerintah terus mengimplementasikan berbagai strategi, termasuk melalui pengembangan food estate dan pertanian modern untuk memastikan tercapainya target tersebut. 

  • Presiden Prabowo Subianto Akan Resmi Berkantor di IKN pada 17 Agustus 2028

    Presiden Prabowo Subianto Akan Resmi Berkantor di IKN pada 17 Agustus 2028

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto akan resmi berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 17 Agustus 2028. Hal ini diungkap oleh Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono.

    “Sarana dan prasarana di IKN sudah kami siapkan. Bapak Presiden Prabowo telah memberikan arahan untuk melaksanakan kegiatan eksekutif, legislatif, dan yudikatif di IKN pada Agustus 2028. Mulai Januari 2025, kami akan memetakan lokasi-lokasi untuk memulai pembangunan jalan,” ucap Basuki dikutip dari keterangannya, Sabtu (19/1/2025).

    Terbaru, Otorita IKN mempercepat proses investasi sektor perbankan untuk mendukung pembangunan dan mengadakan pertemuan dengan industri perbankan Indonesia, seperti Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), Bankaltimtara, Bank Tabungan Negara (BTN), serta Bank Central Asia (BCA).

    “Pertemuan ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan kantor layanan jasa perbankan yang akan beroperasi di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN,” ucap Basuki.

    Pembangunan layanan perbankan di Ibu Kota Negara (IKN) dipercepat sebagai salah satu langkah prioritas untuk melengkapi kebutuhan ekosistem bagi masyarakat yang akan bermigrasi ke Nusantara.

    Kantor layanan perbankan ditargetkan mulai beroperasi pada kuartal I 2026 untuk mendukung layanan keuangan yang cepat dan efektif sesuai kebutuhan penduduk di IKN.

    Pembahasan progres ini diharapkan dapat mempercepat realisasi investasi di sektor perbankan sekaligus menciptakan ekosistem ekonomi yang inklusif untuk mendukung pengembangan IKN yang berorientasi modern.

  • 4 Manfaat Memiliki Teman dalam Membangun Karakter Anak

    4 Manfaat Memiliki Teman dalam Membangun Karakter Anak

    JAKARTA – Anak-anak belajar dan meniru dari orang tuanya. Pernyataan ini memang tidak terbantahkan. Namun, selain dari orang tua, anak-anak juga belajar dari teman-temannya. Teman adalah salah satu hal esensial dalam masa pertumbuhan anak-anak. Dari pertemanan, anak-anak belajar banyak hal tentang dirinya sendiri dan kehidupan sosial.

    Bila Anda melihat anak bersama anak-anak lain sedang bermain-main dan terlihat biasa saja seperti tidak ada hal lain yang terjadi, Anda tidak sepenuhnya benar. Justru di saat itulah dia sedang belajar banyak hal bermakna untuk bekal pembentukan karakternya.

    Eileen Kennedy-Moore, Ph.D., psikolog dari New Jersey yang fokus pada pengasuhan dan perkembangan sosial serta emosional anak-anak, dilansir Parents.com membagikan informasi seputar apa saja yang dipelajari anak-anak dari pertemanan. 

    Self Esteem

    Menginjak usia Sekolah Dasar, anak-anak umumnya sudah memilih teman berdasarkan kesamaan ketertarikan, misalnya saja sama-sama suka bermain bola, atau sama-sama menyukai balet. Pertemanan menyadarkan mereka bahwa mereka disukai dan diterima oleh beberapa orang. Hal itu akan membantu mereka melihat diri mereka sebagai pribadi yang menyenangkan serta dapat menumbuhkan self esteem atau harga diri mereka.

    Saling Melindungi

    Teman adalah seseorang yang ada di saat senang maupun sedih. Teman dapat membantu anak-anak saat menghadapi masalah. Teman akan melindungi mereka saat mereka menghadapi sesuatu yang sulit. Anak-anak yang setidaknya memiliki satu teman cenderung tidak mengalami depresi serta terlindung dari potensi mengalami bully.

    Pemecahan Masalah

    Sebuah penelitian yang dilakukan oleh University of Missouri menunjukkan bahwa anak-anak yang memiliki persahabatan berkualitas tinggi akan lebih banyak menggunakan strategi dalam memecahkan masalah seperti membicarakan masalah dengan temannya. Artinya, pertemanan memberikan anak-anak kesempatan untuk melatihan keterampilannya dalam menyelesaikan masalah. Pertemanan juga memberikan mereka peluang menyelesaikan perselisihan. Mereka dapat belajar bernegosiasi, berkompromi, mempersuasi, serta menerima, memaafkan, serta meminta maaf.

    Empati

    Pertemanan mengajarkan anak-anak untuk bertindak melampaui kepentingan pribadi. Mereka perlu merespons kepentingan dan perasaan temannya yang lain. Hal ini sangat penting agar dia tetap memiliki teman dan diterima oleh temannya.

  • Kemendukbangga: Pemanfaatan Bonus Demografi Belum Dikonstruksikan Secara Holistik dan Integratif – Halaman all

    Kemendukbangga: Pemanfaatan Bonus Demografi Belum Dikonstruksikan Secara Holistik dan Integratif – Halaman all

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga) Prof. Budi Setiyono, S.Sos, M. Pol. Admin, Ph.D, membeberkan, pemanfaatan bonus demografi belum dikontruksikan secara holistik dan integratif.

    Akibatnya, isu tentang bonus demografi kemungkinan tidak sesuai harapan.

    Padahal, dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Kemendukbangga)/BKKBN harus dapat mewujudkan Indonesia Emas  tahun 2045, dimana salah satu komponennya adalah pemanfaatan bonus demografi.

    Karena itu pihaknya mendorong revisi Undang Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

    Menurut Prof. Budi, bonus demografi harus bisa memanfaatkan surplus jumlah orang usia produktif sehingga menghasilkan kontribusi fiskal dari sektor pajak.

    Artinya, mereka harus memiliki pekerjaan di mana mereka bisa membayar pajak agar  penerimaan negara menjadi optimal.

    Dalam kerangka itu, dalam revisi tersebut perlu ada satu kerangka kebijakan kependudukan yang bersifat holistik, integratif dan komprehensif.

    “Itu hanya bisa dilakukan kalau di dalam proses pengendalian penduduk, dalam konteks kebijakan demografi, dikendalikan sepenuhnya  oleh pemerintah pusat, tidak diserahkan secara otonom kepada pemerintah daerah,” ujar Prof. Budi di kantor Kemendukbangga/BKKBN, Jakarta, pada Kamis (16/1/2024).

    Jika diserahkan secara otonom kepada pemerintah daerah, pemanfaatan bonus demografi tidak akan berjalan optimal.

    Pasalnya, di dalam program kependudukan ada banyak hal, di antaranya distribusi penduduk, kepadatan penduduk, migrasi, urbanisasi, lanskeping terkait kebutuhan fasilitas umum, rumah sakit, tenaga kerja dan lainnya.

    “Kalau hal itu diotonomkan sepenuhnya kepada daerah, maka tidak bisa dilakukan rekonsiliasi dan sinergitas,” ujar Prof. Budi.

    Seperti kepadatan penduduk  di Jawa Barat dengan populasi 48 juta jiwa. Sementara ada provinsi yang jumlah penduduknya kurang dari 1 juta jiwa.

    “Kalau di provinsi dengan jumlah penduduk sedikit tapi di situ ada kawasan industri yang membutuhkan tenaga kerja banyak, dan di sisi lain ada provinsi yang kelebihan tenaga kerja tetapi keterbatasan lowongan kerja, itu tidak bisa dilakukan rekonsiliasi dan sinergi,” jelasnya.

    Prof. Budi mengatakan, pihaknya akan mencoba mengkonstruksi data kependudukan yang reliabel, bisa diandalkan.

    Tidak hanya data makro saja, seperti pertumbuhan jumlah angkatan kerja baru, tetapi juga harus memuat data tentang lowongan pekerjaan yang tersedia. Sehingga semua angkatan kerja bisa terserap di lowongan pekerjaan.

    Data kependudukan juga sangat dibutuhkan dunia pendidikan.

    Prof. Budi juga membeberkan data di saat bangsa ini sedang menuju (akhir) bonus demografi di 2030, di mana saat ini terdapat 190-an juta penduduk usia produktif. Ironisnya, jumlah kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP),  sebelum ada pemaduan NPWP dan  Nomor Induk Kependudukan (NIK), ada sekitar 61 juta penduduk.

    Data itu menunjukkan  penduduk usia produktif masih menanggung sebagian besar penduduk tidak produktif.

    Hal ini terjadi, karena pembangunan yang dijalankan belum  memiliki data kependudukan yang komprehensif dan kebijakan yang belum berwawasan kependudukan, serta tidak ada persiapan perencanaan awal yang reliabel.

    Tentu ini menjadi beban bagi upaya menggapai bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045.

  • Profil Rita Widyasari, Terpidana Kasus Gratifikasi Rp 110 Miliar dan Suap Perizinan Kelapa Sawit – Halaman all

    Profil Rita Widyasari, Terpidana Kasus Gratifikasi Rp 110 Miliar dan Suap Perizinan Kelapa Sawit – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Berikut adalah profil Rita Widyasari, terpidana kasus gratifikasi Rp 110 miliar dan suap perizinan kelapa sawit.

    Nama Rita Widyasari saat ini sedang ramai menjadi perbincangan.

    Hal ini lantaran Rita Widyasari yang seorang mantan Bupati Kutai Kartanegara (Bupati Kukar) terseret dalam gratifikasi besar-besaran

    Lantas siapa Rita Widyasari sebenarnya ?

    Berikut Tribunnews rangkum terkait profil Rita Widyasari, mantan Bupati Kutai Kartanegara yang menjadi terpidana kasus gratifikasi Rp 110 miliar dan suap perizinan kelapa sawit.

    Rita Widyasari memiliki nama lengkap Rita Widyasari, S.Sos, M.M., Ph.D.

    Rita Widyasari merupakan mantan Bupati Kutai Kartanegara yang berkuasa pada tahun 2010-2015.

    Bahkan Rita Widyasari kembali menduduki jabatan yang sama untuk periode 2016–2021 s metelah dirinya berhasul memenangkan pemilihan umum Bupati Kutai Kartanegara 2015 silam. 

    Rita Widyasari adalah kepala daerah yang ikut menyuap penyidik KPK Stephanus Robin Pattuju.

    Bupati Wanita pertama di Provinsi Kalimantan Timur ini pada 7 November 1973 di Tenggarong, Kutai Kartanegara.

    Politikus Golkar ini adalah anak kedua dari Syaukani Hasan Rais.

    Ayah Rita Widyasari adalah mantan Bupati Kutai Kartanegara.

    Bahkan pada 2007 silam, ayah Rita tersebut juga pernah terseret dalam kasus korupsi dana APBD Kutai Kartanegara.

    Ayah Rita diketahui sebagai narapidana kasus korupsi yang memperoleh grasi.

    Sementara itu, Rita Widyasari menikah dengan Endri Elfran Syafril, dilansir Wikipedia.

    Keduanya dikaruniai 3 orang anak.

    Pendidikan

    Sarjana – S1 di Universitas Padjadjaran.

    Magister – S2 di Universitas Soedirman, Purwokerto.

    S3 di Universitas Utara Malaysia

    Karier

    Simak inilah perjalanan karier Rita Widyawati mantan Bupati Kutai Kartanegara :

    Ketua STIE Kab. Kukar
    Ketua DPRD Kab. Kukar
    Komisaris Utama PT. Ketopong Damai Persada
    Ketua umum DPD KNPI Kab. Kukar
    Ketua umum DPD IPPI Kab. Kukar
    Ketua KORDA INKADO KALTIM
    Bendahara umum DPP AMMDI
    Ketua DPD Partai GOLKAR Kab. Kukar
    Ketua KONI Kab. Kukar
    Ketua MPI Kab. Kukar
    Wakil Bendahara DPP KNPI
    Bupati Kutai Kartanegara (2010-2015) dan (2016-2017)

    Harta Kekayaan

    Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN, Rita Widyasari hanya tiga lai melaporkan harta kekayaannya.

    Pertama kali Rita Widya sari melaprokan harta kekayaannya pada 1 Februari 2010 saat menjabat sebagai Bupati periode 2010-2015 jenis laporan periodic senilai Rp.30.004.484.964.

    Laporan kedua harta kekayaan Rita Widyasari dilaporkan ada 23 Juni 2011 jenis laporan periodic, harta mantan Bupati Kukar tersebut ada di angka Rp.27.234.537.979

    Serta laporan terakhir harta kekayaan Rita Widyasari dilaporkan pada 29 Juni 2015 jenis Laporan Periodik yang mencatatkan bahwa hartanya sebanyak Rp.238.134.537.979.

    Kabar Terbaru: KPK Sita Rp 350 Miliar Terkait Gratifikasi Eks Bupati Kukar Rita Widyasari

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang senilai Rp 350 miliar atau Rp 350.865.006.126 dari 36 rekening dalam kasus gratifikasi dan suap perizinan produksi batu bara yang menjerat eks Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Rita Widyasari.

    Uang tersebut disita pada 10 Januari 2025 dari rekening eks Bupati Kukar, Rita Widyasari, dan sejumlah pihak lainnya.

    Tessa juga mengatakan, penyidik juga menyita uang asing senilai 6,2 juta dollar Amerika Serikat (AS) atau setara Rp 102,2 miliar dari 15 rekening atas nama Rita Widyasari dan pihak terkait lainnya.

    Kemudian, KPK juga menyita uang senilai 2 juta dollar Singapura atau setara Rp 23,7 miliar.

    Tessa mengatakan, uang tersebut disita karena uang yang tersimpan dalam rekening tersebut diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi.

    Dalam kasus ini, Rita diduga mendapatkan jatah 3,3 sampai 5 dollar Amerika Serikat (AS) untuk setiap metrik ton tambang batu bara.

    Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, jatah tersebut merupakan nilai gratifikasi yang diduga diterima Rita dari perusahaan tambang.

    Asep menuturkan, uang tersebut kemudian mengalir ke sejumlah orang yang saat ini tengah didalami penyidik.

    Rita merupakan kepala daerah yang turut menyuap penyidik KPK Stephanus Robin Pattuju.

    Ia saat ini menjadi terpidana kasus gratifikasi Rp 110 miliar dan suap perizinan kelapa sawit di Kutai Kartanegara.

    (TRIBUNNEWS/Ika Wahyuningsih, Kompas)(Falza/Jayanti Tri Utami/Ilham Rian Pratama, TribunKaltim.com/Heriani AM) (Tribun-Timur.com))

  • 47 Tower Rusun ASN di IKN Ditargetkan Rampung pada 2025

    47 Tower Rusun ASN di IKN Ditargetkan Rampung pada 2025

    JAKARTA – Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti menyatakan 47 tower rumah susun (rusun) hunian untuk ditempati pemindahan aparatur sipil negara (ASN) di IKN, Kalimantan Timur, ditargetkan rampung di tahun 2025.

    “Seharusnya nanti tahun ini 47 unit (tower ASN) sudah ada, insyaallah,” kata Diana seusai menerima kunjungan Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Mugiyanto Sipin di Jakarta, dikutip Antara, Selasa 14 Januari.

    Dia menyampaikan bahwa proyek tower rumah susun hunian untuk ditempati pemindahan ASN di IKN sebelumnya telah dibangun. Setidaknya ada sekitar 27 tower telah terbangun.

    Diana mengaku optimistis bahwa pembangunan 47 tower secara keseluruhan akan rampung di tahun ini, sehingga dapat difungsikan bagi ASN ketika telah dipindahtugaskan di IKN.

    “Insya Allah, (47 tower ASN di IKN rampung di tahun 2025),” imbuh Diana.

    Di sisi lain, Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menyebutkan sarana prasarana bagi aparat sipil negara (ASN) Kota Nusantara, ibu kota Indonesia, berlokasi di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, sudah siap digunakan.

    “Kami pastikan sarana prasarana ASN Kota Nusantara siap digunakan pada tahun ini,” kata Kepala OIKN Basuki Hadimuljono di Sepaku, Penajam Paser Utara, Selasa (7/1).

    “Hunian ASN Kota Nusantara serta fasilitas pendukung lainnya siap digunakan,” tambahnya.

    OIKN menyiapkan mulai dari bangunan hunian, kantor, kompleks pertokoan, menyediakan kebutuhan dasar seperti listrik dan air bersih bagi ASN.

    “Semua sudah siap bagi ASN untuk pindah ke Kota Nusantara,” ujarnya.

    OIKN tinggal menunggu arahan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menyangkut pemindahan ASN.

    “Pembangunan sejumlah infrastruktur sektor eksekutif di kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) Kota Nusantara juga sudah selesai,” jelasnya.

    Pencapaian penting yang menjadi acuan OIKN dalam pembangunan Kota Nusantara saat ini, ia menimpali lagi, infrastruktur sektor legislatif dan yudikatif, termasuk kantor, hunian pejabat dan fasilitas pendukung lainnya ditarget rampung pada 2028.

    Perencanaan pembangunan dibarengi dengan peningkatan investasi menjadi pencapaian penting Kota Nusantara, guna mewujudkan Kota Nusantara sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi baru yang modern, demikian Basuki Hadimuljono.