Xcloud.id

Tag: Basuki Hadimuljono

  • MPR Akan Tinjau Progres Pembangunan Gedung Parlemen dan Tempat Tinggal Anggota Dewan di IKN

    MPR Akan Tinjau Progres Pembangunan Gedung Parlemen dan Tempat Tinggal Anggota Dewan di IKN

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani mengungkapkan pimpinan MPR akan melakukan kunjungan ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur pada Jumat dan Sabtu pekan ini. Kunjungan ini bertujuan untuk memantau perkembangan pembangunan gedung parlemen di IKN, termasuk gedung MPR, DPR, dan DPD.

    “Alhamdulillah kita tadi melaksanakan rapat pimpinan MPR. Cukup panjang, cukup lama pada awal masa persidangan ini dan cukup kompleks yang dibahas, antara lain, kita membahas rencana kunjungan pimpinan MPR ke Ibu Kota Negara Nusantara besok pada Jumat dan Sabtu,” ujar Muzani di Gedung Nusantara V, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/1/2025).

    Muzani menjelaskan tujuan utama dari kunjungan ini adalah untuk melihat langsung perkembangan pembangunan gedung-gedung parlemen di IKN Nusantara, termasuk gedung MPR, DPR, dan DPD. Selain itu, mereka juga akan memeriksa pembangunan tempat tinggal bagi anggota MPR, DPR, dan DPD yang akan ditempatkan di IKN.

    “Pimpinan MPR berencana melakukan kunjungan ke IKN karena kita ingin melihat perkembangan pembangunan IKN dan rencana pembangunan gedung parlemen, gedung DPR, gedung DPD, dan gedung MPR,” tambah Muzani.

    Dalam kunjungan tersebut, Muzani menyebutkan mereka juga akan berdiskusi dengan Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono dan pihak terkait lainnya mengenai progres pembangunan IKN. Muzani berharap rencana pembangunan yang telah disusun dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

    “Mudah-mudahan apa yang direncanakan selama ini bisa berjalan dengan baik, progresnya bagus. Terkait hal itu kita perlu melakukan kunjungan langsung ke IKN,” ujar Muzani.

    Setelah melakukan pengecekan lapangan, Muzani menyatakan MPR akan memberikan masukan dan saran berbasis data kepada kepala Otorita IKN. Hal ini diharapkan dapat membantu mempercepat dan mempermudah proses pembangunan di IKN.

    “Ya, nanti dari pemaparan kepala otorita kepada kami mungkin kami akan berdiskusi, menyampaikan pandangan beberapa hal yang diperlukan,” pungkas Muzani.

  • Kepala OIKN Tegaskan Banyak Minat Investasi di Ibu Kota Nusantara

    Kepala OIKN Tegaskan Banyak Minat Investasi di Ibu Kota Nusantara

    Jakarta, Beritasatu.com – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengungkapkan banyak investor yang tertarik untuk menanamkan modal di IKN. Basuki tidak menyebutkan angka spesifik, tetapi pihaknya sudah menerima banyak letter of intent (LoI) atau surat pernyataan minat dari calon investor yang ingin berinvestasi di IKN.

    “Kalau untuk investor, saya kira marketing sudah jalan sejak dahulu, Pak Jokowi dan semuanya saya kira sudah berjalan untuk memasarkan IKN. Ini banyak juga (investor) sudah yang menyampaikan LoI-nya,” ujar Basuki dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (21/1/2025).

    Basuki menambahkan investor kini semakin yakin untuk berinvestasi di IKN, terutama setelah pemerintah menegaskan komitmennya untuk melanjutkan pembangunan IKN. “Ini sekarang dengan lebih firm yakinnya pemerintahan ini akan melanjutkan IKN. Saya kira sekarang sudah banyak,” katanya.

    Di antara investor asing yang tertarik untuk berinvestasi di IKN adalah Citadel Group, sebuah perusahaan swasta asal Malaysia. Citadel berencana untuk melakukan groundbreaking investasi di IKN pada 2025, dengan fokus pada pembangunan permukiman.

    “Citadel ini nanti lagi dari Malaysia (LoI) juga sudah masuk,” kata Basuki.

    Selain Citadel, Basuki juga mengungkapkan Taman Safari Indonesia berencana untuk membangun fasilitas wisata di IKN. “Jadi saya kira Taman Safari juga akan membangun Taman Safari di IKN. Jadi sudah banyak yang sudah mulai masuk,” tegas Basuki.

    Pada akhir pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), tercatat ada 472 investor yang mengajukan letter of intent (LoI) kepada Otorita IKN. Dari jumlah tersebut, hanya 220 investor yang dinilai serius dan telah lolos seleksi untuk berinvestasi di IKN.

    “Berkaitan dengan investasi, ada 472 investor yang ajukan dan tanda tangan LoI dengan OIKN, tetapi tetap diseleksi dan ketemu 220 investor yang serius dan ingin masuk ke IKN Nusantara,” ungkap Jokowi pada 12 Agustus 2024.

  • Kepala OIKN Tegaskan Banyak Minat Investasi di Ibu Kota Nusantara

    Presiden Prabowo Targetkan IKN Jadi Ibu Kota Politik pada 2028

    Jakarta, Beritasatu.com – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengatakan Presiden Prabowo Subianto menargetkan IKN dapat menjadi ibu kota politik pada tahap kedua pembangunan atau 2028 mendatang.

    Hal ini disampaikan Basuki setelah mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo dan sejumlah menteri di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (21/1/2025).

    “Kemudian yang tahap kedua, ini yang paling penting, beliau mempunyai target bahwa (IKN) pada 2028 sudah ditargetkan menjadi ibu kota politik,” jelas Basuki.

    Untuk membangun IKN menjadi ibu kota politik, Basuki mengatakan pihaknya ditugaskan Presiden Prabowo untuk menyelesaikan proyek-proyek yang digunakan legislatif dan yudikatif seperti kantor serta huniannya.

    Basuki menyebut desain pembangunan untuk legislatif dan yudikatif sudah dirancang oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada eranya. Namun, Prabowo meminta desain tersebut ditinjau ulang.

    “Beliau minta direvieu lagi. Kemudian kami nanti dengan Kementerian PU bersama OIKN akan membentuk tim desain yang nanti bisa diarahkan oleh Bapak Presiden tentang ke depannya,” ujarnya tentang IKN jadi ibu kota politik.

    Memasuki tahap kedua pada 2025-2029, Basuki mengatakan kelanjutan pembangunan IKN kedua akan memakan anggaran Rp 48,8 triliun dari APBN dan telah disetujui oleh Presiden Prabowo.

  • Kepala Otorita IKN Laporkan Progres dan Rencana Perubahan Anggaran kepada Prabowo

    Kepala Otorita IKN Laporkan Progres dan Rencana Perubahan Anggaran kepada Prabowo

    Jakarta, Beritasatu.com – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono melaporkan perkembangan terbaru terkait pembangunan IKN kepada Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Negara, Senin (21/1/2025).

    Basuki memaparkan sejumlah progres fisik dan nonfisik yang telah dicapai. Fokus utama meliputi alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), serta investasi yang telah masuk.

    “Yang saya laporkan adalah progres saat ini, baik fisik maupun lainnya, termasuk APBN, skema KPBU, serta investasi yang sudah berjalan di IKN,” ungkap Basuki.

    Saat ditanya terkait potensi perubahan anggaran pembangunan IKN, Basuki menjelaskan belum ada keputusan resmi mengenai hal tersebut. “Kalau sudah ada keputusan, nanti saya sampaikan. Saat ini kami fokus pada program-program prioritas,” tegasnya.

    Basuki juga mengungkapkan investasi swasta yang mulai mengalir ke IKN, termasuk proyek groundbreaking senilai Rp 6,9 triliun. Proyek ini mencakup pembangunan jalan, hunian, tapak, hingga 107 tower ASN melalui skema KPBU.

    “Semua sudah diproses, tinggal tanda tangan kontrak,” jelas Basuki.

    Selain itu, investasi dari luar negeri, seperti dari perusahaan Malaysia, Citadel, juga menjadi perhatian. Proyek ini mencakup pembangunan hotel, perkantoran, dan restoran dengan nilai investasi sekitar Rp 6,5 triliun.

    Basuki menambahkan Kementerian PUPR telah mengirimkan surat undangan kepada Presiden Prabowo untuk menghadiri peresmian dan groundbreaking proyek di IKN.

    “Kami sudah kirim surat, mudah-mudahan bisa segera dijadwalkan. Undangan kami terbuka kapan saja presiden siap,” pungkasnya.

  • Kepala OIKN: Presiden targetkan IKN jadi ibu kota politik pada 2028

    Kepala OIKN: Presiden targetkan IKN jadi ibu kota politik pada 2028

    “Beliau (Presiden, red.) mempunyai target bahwa pada tahun 2028 sudah ditargetkan menjadi ibu kota politik sehingga kami ditugasi untuk menyelesaikan ekosistem yudikatif, kantor-kantor dan huniannya,”

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono menyebut Presiden Prabowo Subianto menargetkan IKN dapat ditetapkan sebagai ibu kota politik pada 2028.

    Demi mewujudkan itu, Presiden memerintahkan jajarannya, di antaranya OIKN dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk meninjau kembali desain pembangunan kompleks perkantoran lembaga-lembaga legislatif dan yudikatif di IKN, yang merupakan bagian dari pembangunan tahap kedua IKN.

    “Beliau (Presiden, red.) mempunyai target bahwa pada tahun 2028 sudah ditargetkan menjadi ibu kota politik sehingga kami ditugasi untuk menyelesaikan ekosistem yudikatif, kantor-kantor dan huniannya,” kata Kepala OIKN saat jumpa pers selepas rapat terbatas bersama Presiden Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

    Dia melanjutkan desain dasar (basic design) untuk ekosistem dan kompleks yudikatif dan legislatif pernah dibuat oleh Kementerian PUPR. Namun, Presiden memerintahkan desain itu ditinjau dan dievaluasi kembali.

    “Kami nanti dengan Kementerian PU bersama OIKN akan membentuk tim desain yang nanti bisa diarahkan oleh Bapak Presiden,” kata Ketua OIKN saat jumpa pers.

    Dalam rapat terbatas membahas IKN sore ini, Presiden menyetujui pembangunan tahap kedua IKN yang berlangsung pada 2025–2029. Prabowo juga menyetujui anggaran yang dialokasikan untuk itu sebesar Rp48,8 triliun.

    Basuki menyebut pembangunan tahap dua itu tak hanya mencakup ekosistem untuk legislatif dan yudikatif, tetapi juga ekosistem pendukung, dan akses menuju IKN.

    “(Itu semua, red.) termasuk juga dalam Rp48,8 triliun ini, adalah untuk memelihara, untuk mengelola prasarana, dan sarana yang sudah diselesaikan pada tahap awal. Jadi, dari Kementerian PU, Kementerian Perumahan, menyerahkan untuk OIKN untuk kami mengelola dan kami pelihara. Itu dari APBN,” kata Basuki Hadimuljono.

    Dalam jumpa pers yang sama, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjelaskan lebih lanjut rencana menjadikan IKN sebagai ibu kota politik.

    “Ibu kota politik, artinya kalau saat ini kami masih fokus menuntaskan pembangunan berbagai fasilitas untuk pemerintahan eksekutif, tentu belum lengkap, karena syarat pemerintahan itu harus hadir pula lembaga legislatif. Kita berbicara DPR RI, DPD RI, tentu juga MPR RI,” kata AHY.

    “Sedangkan, untuk lembaga yudikatif juga bukan hanya simbol, tetapi itulah kelengkapan utuh dari pemerintahan di sebuah negara demokratis,” sambung AHY.

    Menko Infra melanjutkan Presiden memerintahkan kepada mereka, yang terlibat dalam pembangunan IKN, untuk fokus mendirikan bangunan-bangunan untuk lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif lebih dulu.

    “Dengan demikian, kalau semua sudah berdiri, tiga fungsi tadi, maka sebetulnya kita sudah bisa menjalankan tugas-tugas, kegiatan-kegiatan politik, baik yang sifatnya harian maupun strategis,” kata AHY.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • MPR kunjungi IKN guna cek perkembangan pembangunan pada pekan ini

    MPR kunjungi IKN guna cek perkembangan pembangunan pada pekan ini

    Kita membahas rencana kunjungan Pimpinan MPR ke Ibu Kota Negara Nusantara besok pada hari Jumat dan hari Sabtu

    Jakarta (ANTARA) – Pimpinan MPR RI berencana untuk mengunjungi Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, untuk mengecek perkembangan pembangunan infrastruktur di ibu kota baru Republik Indonesia tersebut pada akhir pekan ini.

    Selain mengecek pembangunan, Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan Pimpinan MPR RI juga akan mengecek rencana pembangunan gedung parlemen, yang terdiri dari Gedung DPR, Gedung DPD, dan Gedung MPR.

    “Kita membahas rencana kunjungan Pimpinan MPR ke Ibu Kota Negara Nusantara besok pada hari Jumat dan hari Sabtu,” kata Muzani usai mengikuti Rapat Pimpinan MPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.

    Menurut dia, pihaknya akan segera mengetahui jadwal selesainya gedung parlemen setelah mengecek langsung IKN pada akhir pekan ini. Nantinya MPR juga akan memberi masukan secara langsung kepada Kepala Otorita IKN.

    Sejauh ini, dia pun belum mengetahui terkait proses pembangunan rumah dinas bagi anggota legislatif. Nantinya semua informasi perkembangan pembangunan IKN terkait lembaga legislatif akan disampaikan kepada publik.

    “Saya belum tahu, makanya kami perlu melihat langsung, mendengar dari pejabat yang memiliki otoritas,” ujar dia.

    Adapun Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengatakan sejumlah agenda peletakan batu pertama (ground breaking) di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur oleh Presiden Prabowo Subianto masih menunggu jadwal.

    Basuki mengatakan pihaknya telah mengirim surat ke Presiden untuk sejumlah agenda peletakan batu pertama di IKN tersebut.

    “Saya sudah mengirim surat untuk ground breaking. jadi mudah-mudahan beliau bisa menjadwalkan waktunya,” ujar Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2025

  • Sederet Proyek Rp 6,5 T Mau Groundbreaking di IKN, Prabowo Hadir?

    Sederet Proyek Rp 6,5 T Mau Groundbreaking di IKN, Prabowo Hadir?

    Jakarta –

    Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) akan berlanjut. Kali ini ada beberapa proyek yang akan dimulai pembangunannya (groundbreaking) di IKN dengan investasi mencapai Rp 6,5 triliun.

    Plt Deputi Sarana dan Prasarana Otorita IKN Danis H Sumadilaga mengatakan, ini merupakan rangkaian groundbreaking yang ke-9 di IKN.

    “Ada Rp 6,5 T, groundbreaking ke-9,” ungkap Danis ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta Pusat, Selasa (21/1/2025).

    Sementara itu, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengatakan ada enam proyek di IKN yang akan groundbreaking dalam waktu dekat, yaitu hotel, perkantoran, hingga restoran. Perusahaan Malaysia Citadel Group menjadi salah satu investornya.

    Lantas, apakah Presiden Prabowo Subianto akan hadir dalam agenda groundbreaking tersebut? Basuki tak bisa memastikan, yang jelas undangan sudah dikirim langsung ke Prabowo.

    “Pak Menteri PU sudah kirim surat untuk peresmian, saya sudah kirim surat untuk groundbreaking. Mudah-mudahan bisa dijadwalkan waktunya,” sebut Basuki.

    “Kan jadwal semua tergantung Presiden,” lanjutnya ketika dikonfirmasi lebih lanjut apakah groundbreaking akan dilakukan minggu ini atau tidak.

    Pada intinya semua sudah siap untuk menyambut Prabowo di IKN, Basuki bilang kapanpun orang nomor satu di Indonesia itu mengunjungi ibu kota baru semuanya siap menyambut.

    “Kita sih open undangannya, anytime beliau siap ke sana, kami siap, dan mestinya nggak perlu groundbreaking aja, semua dilaporkan juga sama pak AHY,” pungkas Basuki.

    (hal/ara)

  • Basuki Lapor Progres IKN ke Prabowo di Istana

    Basuki Lapor Progres IKN ke Prabowo di Istana

    Jakarta –

    Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono merapat ke Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat. Dia akan melaporkan progres pembangunan IKN langsung ke Presiden Prabowo Subianto.

    Dia akan melaporkan progres pembangunan proyek di IKN yang menggunakan APBN, investasi swasta, dan KPBU.

    “Yang saya laporkan adalah progres saat ini fisik dan lainnya juga, APBN dan juga KPBU dan investasi yang berjalan di IKN sekarang,” beber Basuki, Selasa (21/1/2025).

    Menurutnya, akan ada investasi swasta lewat skema KPBU senilai Rp 60 triliun untuk pembangunan jalan, hunian tapak, dan juga vertikal.

    “Sudah ada proses dari jauh, tinggal tanda tangan kontrak aja,” sebut Basuki.

    (hal/ara)

  • Harta Kekayaan Satryo Soemantri, Mendikti Saintek Didemo Gegara Pecat dan Tampar Pegawai, Tembus 46M

    Harta Kekayaan Satryo Soemantri, Mendikti Saintek Didemo Gegara Pecat dan Tampar Pegawai, Tembus 46M

    TRIBUNJATIM.COM – Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Satryo Soemantri Brodjonegoro viral di media sosial.

    Namanya mencuat setelah para aparatur sipil negara (ASN) Kementerian Diktisaintek berdemo pada Senin (20/1/2025).

    Aksi ini buntut tindakan sewenang-wenang Satryo Soemantri.

    Menurut para pegawai, Satryo kerap memecat pegawai tanpa prosedur jelas serta menampar karywannya.

    Informasi berita menarik lainnya di Google News TribunJatim.com

    Dikutip dari Tribunnews.com, puluhan pegawai Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) berdemo di depan kantor Kementerian di Jalan Pintu Senayan, Jakarta pada Senin (20/1/2025).

    Mereka memprotes Menteri Dikti Saintek, Satryo Soemantri Brodjonegoro.

    Para pegawai kompak mengenakan pakaian serba hitam.

    Bahkan mereka tampak membawa berbagai spanduk bernuansa senada dalam aksi protes yang berlangsung sejak pagi tadi .

    Salah satu spanduk tersebut bertiliskan “Institusi negara bukan perusahaan pribadi Satryo & istri”.

    Kemudian di depan gedung kementerian ada spanduk yang dipasang bernada permintaan tolong ke Presiden Prabowo.

    Dalam spanduk tersebut disebutkan mereka minta tolong untuk dibebaskan dari menteri pemarah dan suka bermain tangan.

    Mereka menyebut sang menteri kerap bersikap arogan dan menampar bahkan memecat pegawainya.

    Meski tidak ditulis siapa menteri yang dimaksud, namun diduga spanduk itu menyindir Menteri Dikti Saintek, Satryo Soemantri Brodjonegoro.

    Spanduk lainnya juga menyuarakan kritik serupa mengecam perilaku Menteri Satryo Soemantri Brodjonegoro dan keluarganya.

    Sejak pagi tadi lobby gedung Kemendikti Saintek dipenuhi karangan bunga berucapkan duka cita.

    Dalam jajaran karang bunga itu, mereka mengatasnamakan Paguyuban Pegawai Dikti.

    Meski demikian belum diketahui secara pasti penyebab aksi protes yang dilakukan puluhan pegawai.

    Sementara itu, Ketua Paguyuban Pegawai Ditjen Dikti, Suwitno, mengatakan selama ini prosedur mutasi jabatan di Kemendiktisaintek dilakukan secara tidak sesuai prosedur.

    “Perubahan kementerian kalau soal pergantian jabatan pimpinan itu hal yang biasa. Tapi dengan cara-cara yang tidak elegan, cara-cara tidak fair, cara-cara juga tidak sesuai prosedur,” ujar Suwitno.

    Salah satu puncak dari kekecewaan pegawai Kemendiktisaintek, adalah pemecatan salah satu pegawai di bagian rumah tangga Kemendiktisaintek .

    Suwitno mengatakan seharusnya proses pendisiplinan pegawai dilakukan secara prosedural.

    “Kalau pegawai melakukan kesalahan, itu kan bisa ditindaklanjuti dengan penjatuhan hukuman disiplin. Tapi harus jelas prosedurnya, ini tidak dilakukan sama sekali,” kata Suwitno.

    Berdasarkan pantauan Tribunnews.com, massa mulai bubar sekira pukul 11.00 WIB di kantor Kemendiktisaintek.

    Hingga berita ini diturunkan, upaya konfirmasi terkait demo tersebut kepada Menteri Dikti Saintek, Satryo Soemantri Brodjonegoro maupun pejabat terkait di lingkungan Kementerian Dikti Saintek masih terus dilakukan oleh Tribun Network.

    Sosok Satryo Soemantri Brodjonegoro

    Prof. Satryo Soemantri Brodjonegoro ditunjuk menjadi Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi di Kabinet Merah Putih pemerintahan Prabowo-Gibran periode 2024-2029 .

    Sebelum ditunjuk menjadi Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi di Kabinet Merah Putih, Satryo Soemantri Brodjonegoro dikenal sebagai ilmuwan sekaligus Ketua Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia.

    Berikut ini profil Satryo Soemantri Brodjonegoro, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Kabinet Prabowo dan Gibran:

    Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Satryo Soemantri Brodjonegoro. Kompascom+ baca berita tanpa iklan: https://kmp.im/plus6 Download aplikasi: https://kmp.im/app6 (KOMPAS.com/Adryan Yoga Paramadwya, YouTube Tribunnews.com)

    Berikut ini profil Satryo Soemantri Brodjonegoro, yang ditunjuk menjadi Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi di Kabinet Prabowo-Gibran:

    Data diri:

    Nama Lengkap: Satryo Soemantri Brodjonegoro
    Tempat/Tanggal Lahir: Delft, Belanda pada 5 Januari 1956.

    Riwayat pendidikan:

    Sarjana 2 Universitas Indonesia
    Ph.D bidang teknik mesin di University of California, Berkeley, AS

    Riwayat pekerjaan:

    Ketua Jurusan Teknik Mesin Institut Teknologi Bandung (ITB) 
    Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia. (1999-2007)
    Anggota tim Japan International Cooperation Agency (JICA) untuk pembagunan Fakultas Teknik
    Universitas Hasanudin
    Dosen tamu bidang teknik mesin Toyohashi University of Technology, Jepang
    Dosen Teknik Mesin Institut Teknologi Bandung (ITB)
    Ketua sekaligus anggota Komisi Bidang Ilmu Rekayasa di Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia
    Ketua Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia.
    Itulah profil Satryo Soemantri Brodjonegoro, yang dipercaya menjadi Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi di Kabinet Prabowo dan Gibran.

    Harta kekayaan Satryo Soemantri Brodjonegoro

    Dikutip dari halaman Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) didaftarkan pada 7 Desember 2024.

    Total kekayaan Satryo Soemantri mencapai lebih dari Rp 46 Miliar atau tepatnya Rp 46.050.000.000.

    Daftar hartanya meliputi tanah dan bangunan, transportasi dan mesin, kas, dan harta lainnya. Berikut ini perinciannya:

    TANAH DAN BANGUNAN Rp. 33.650.000.000

    Tanah dan Bangunan Seluas 170 m2/170 m2 di KAB / KOTA KOTA

    JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000.000

    Tanah dan Bangunan Seluas 130 m2/130 m2 di KAB / KOTA KOTA

    JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 6.250.000.000

    Tanah dan Bangunan Seluas 413 m2/250 m2 di KAB / KOTA KOTA

    TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000.000

    Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/130 m2 di KAB / KOTA KOTA

    TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000

    Tanah dan Bangunan Seluas 445 m2/250 m2 di KAB / KOTA

    BULELENG, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000.000

    Tanah dan Bangunan Seluas 77 m2/92 m2 di KAB / KOTA

    TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 1.400.000.000

    Tanah dan Bangunan Seluas 16000 m2/1000 m2 di KAB / KOTA

    BULELENG, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000.000

    ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 1.400.000.000

    MOBIL, BMW X3 Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
    MOBIL, BYD SEAL Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000
    MOBIL, TOYOTA INNOVA REBORN 2.0 G AT Tahun 2020, HASIL

    SENDIRI Rp. 200.000.000

    MOBIL, FORD ESCAPE 2.3L LIMITED AT Tahun 2011, HASIL

    SENDIRI Rp. 100.000.000

    HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. —

    SURAT BERHARGA Rp. —-

    KAS DAN SETARA KAS Rp. 11.000.000.000
    HARTA LAINNYA Rp. —-

    Sub Total Rp. 46.050.000.000

    III. HUTANG Rp. —-

    TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 46.050.000.000

    Total harta kekayaan Mendikti Saintek Satryo Soemantri nampak melonjak signifikan jika dibandingkan dengan total kekayaannya 19 tahun lalu.

    Saat melapor pada Desember 2005, total kekayaannya mencapai Rp.7.869.464.776.

    —– 

    Berita Jatim dan berita seleb lainnya.

  • Sosok Neni Herlina Pegawai Diduga Dipecat Mendiktisaintek, Bakal Lapor ke DPR: Attitude yang Baik

    Sosok Neni Herlina Pegawai Diduga Dipecat Mendiktisaintek, Bakal Lapor ke DPR: Attitude yang Baik

    TRIBUNJATIM.COM – Berikut ini sosok Neni Herlina yang diduga dipecat oleh Mendiktisaintek.

    Ia berencana untuk melaporkan hal tersebut kepada DPR.

    Neni Herlina, pegawai Kemendiktisaintek yang diduga dipecat oleh Mendiktisaintek Satryo Soemantri Brodjonegoro berencana melapor ke Komisi X DPR RI.

    Neni bakal melaporkan pemecatan dirinya oleh Satryo pada esok hari, Selasa (20/1/2025).

    Dirinya mengaku telah menghubungi anggota Komisi X DPR RI Ferdiansyah yang berasal dari Fraksi Partai Golkar.

    “Saya juga kan kenal juga sama Pak Ferdi dari Komisi 10. Kemarin waktu dampingi Pak Wamen saya ketemu sama beliau. Sudah saya WA aja,” ujar Neni di Kantor Kemendiktisaintek, Jakarta, Senin (20/1/2025).

    “Saya bilang besok Insya Allah kita mau ke DPR. Kita kan banyak bidang yang sering berurusan dengan DPR,” tutur Neni.

    Selain Ferdiansyah, Neni mengatakan ada temannya yang mengungkapkan bahwa Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto ingin bertemu dengannya.

    Dirinya mengaku ingin mengadukan pemecatannya kepada para anggota DPR.

    “Tadi ada yang teman, ada yang bilang Bu Titik Prabowo ingin ketemu sama saya. Ya sudah menjalin saja, saya udah kadung diusir,” tuturnya.

    Selain DPR, Neni membuka peluang melapor ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) jika surat pemberhentiannya sudah dikeluarkan.

    “Nanti kalau memang saya ternyata saya ada surat dikeluarkan mungkin kita akan (ke KASN). Kalau ada surat saya dikeluarkan menunggu surat itu aja,” tuturnya.

    Dirinya berharap protes para pegawai dapat menjadi koreksi bagi para pemimpin di Kemendiktisaintek.

    “Karena ini tuh institusi pendidikan loh. Kita saja sama teman-teman selalu berpesan ya, attitude kita tuh yang baik karena kita tuh di institusi pendidikan,” pungkasnya.

    Sebelumnya, puluhan pegawai Kemendiktisaintek menggelar aksi demonstrasi mengecam dugaan pemecatan pegawai kementerian di depan Kantor Kemendiktisaintek, Senayan, Jakarta, Senin (20/1/2025).

    Dalam aksi tersebut, para pegawai menggunakan pakaian berwarna hitam dan membentangkan spanduk protes terhadap Mendiktisaintek Satryo Soemantri Brodjonegoro.

    Sosok Satryo Soemantri Brodjonegoro

    Neni Herlina, pegawai Kemendiktisaintek yang dipecat oleh Mendiktisaintek Satryo Soemantri Brodjonegoro di kantor Kemendiktisaintek, Senin (20/1/2025). (Tribunnews.com/Fahdi Fahlevi/YouTube Tribunnews.com)

    Prof. Satryo Soemantri Brodjonegoro ditunjuk menjadi Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi di Kabinet Merah Putih pemerintahan Prabowo-Gibran periode 2024-2029 .

    Sebelum ditunjuk menjadi Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi di Kabinet Merah Putih, Satryo Soemantri Brodjonegoro dikenal sebagai ilmuwan sekaligus Ketua Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia.

    Berikut ini profil Satryo Soemantri Brodjonegoro, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Kabinet Prabowo dan Gibran:

    Profil Satryo Soemantri Brodjonegoro, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Kabinet Prabowo-Gibran

    Berikut ini profil Satryo Soemantri Brodjonegoro, yang ditunjuk menjadi Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi di Kabinet Prabowo-Gibran:

    Data diri:

    Riwayat pendidikan:

    Sarjana 2 Universitas Indonesia
    Ph.D bidang teknik mesin di University of California, Berkeley, AS

    Riwayat pekerjaan:

    Ketua Jurusan Teknik Mesin Institut Teknologi Bandung (ITB) 
    Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia. (1999-2007)
    Anggota tim Japan International Cooperation Agency (JICA) untuk pembagunan Fakultas Teknik
    Universitas Hasanudin
    Dosen tamu bidang teknik mesin Toyohashi University of Technology, Jepang
    Dosen Teknik Mesin Institut Teknologi Bandung (ITB)
    Ketua sekaligus anggota Komisi Bidang Ilmu Rekayasa di Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia
    Ketua Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia.

    Itulah profil Satryo Soemantri Brodjonegoro, yang dipercaya menjadi Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi di Kabinet Prabowo dan Gibran.

    Berita Viral dan Berita Jatim lainnya

    Informasi lengkap dan menarik lainnya di GoogleNews TribunJatim.com