Xcloud.id

Tag: Basuki Hadimuljono

  • Profil Rita Widyasari, Terpidana Kasus Gratifikasi Rp 110 Miliar dan Suap Perizinan Kelapa Sawit – Halaman all

    Profil Rita Widyasari, Terpidana Kasus Gratifikasi Rp 110 Miliar dan Suap Perizinan Kelapa Sawit – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Berikut adalah profil Rita Widyasari, terpidana kasus gratifikasi Rp 110 miliar dan suap perizinan kelapa sawit.

    Nama Rita Widyasari saat ini sedang ramai menjadi perbincangan.

    Hal ini lantaran Rita Widyasari yang seorang mantan Bupati Kutai Kartanegara (Bupati Kukar) terseret dalam gratifikasi besar-besaran

    Lantas siapa Rita Widyasari sebenarnya ?

    Berikut Tribunnews rangkum terkait profil Rita Widyasari, mantan Bupati Kutai Kartanegara yang menjadi terpidana kasus gratifikasi Rp 110 miliar dan suap perizinan kelapa sawit.

    Rita Widyasari memiliki nama lengkap Rita Widyasari, S.Sos, M.M., Ph.D.

    Rita Widyasari merupakan mantan Bupati Kutai Kartanegara yang berkuasa pada tahun 2010-2015.

    Bahkan Rita Widyasari kembali menduduki jabatan yang sama untuk periode 2016–2021 s metelah dirinya berhasul memenangkan pemilihan umum Bupati Kutai Kartanegara 2015 silam. 

    Rita Widyasari adalah kepala daerah yang ikut menyuap penyidik KPK Stephanus Robin Pattuju.

    Bupati Wanita pertama di Provinsi Kalimantan Timur ini pada 7 November 1973 di Tenggarong, Kutai Kartanegara.

    Politikus Golkar ini adalah anak kedua dari Syaukani Hasan Rais.

    Ayah Rita Widyasari adalah mantan Bupati Kutai Kartanegara.

    Bahkan pada 2007 silam, ayah Rita tersebut juga pernah terseret dalam kasus korupsi dana APBD Kutai Kartanegara.

    Ayah Rita diketahui sebagai narapidana kasus korupsi yang memperoleh grasi.

    Sementara itu, Rita Widyasari menikah dengan Endri Elfran Syafril, dilansir Wikipedia.

    Keduanya dikaruniai 3 orang anak.

    Pendidikan

    Sarjana – S1 di Universitas Padjadjaran.

    Magister – S2 di Universitas Soedirman, Purwokerto.

    S3 di Universitas Utara Malaysia

    Karier

    Simak inilah perjalanan karier Rita Widyawati mantan Bupati Kutai Kartanegara :

    Ketua STIE Kab. Kukar
    Ketua DPRD Kab. Kukar
    Komisaris Utama PT. Ketopong Damai Persada
    Ketua umum DPD KNPI Kab. Kukar
    Ketua umum DPD IPPI Kab. Kukar
    Ketua KORDA INKADO KALTIM
    Bendahara umum DPP AMMDI
    Ketua DPD Partai GOLKAR Kab. Kukar
    Ketua KONI Kab. Kukar
    Ketua MPI Kab. Kukar
    Wakil Bendahara DPP KNPI
    Bupati Kutai Kartanegara (2010-2015) dan (2016-2017)

    Harta Kekayaan

    Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN, Rita Widyasari hanya tiga lai melaporkan harta kekayaannya.

    Pertama kali Rita Widya sari melaprokan harta kekayaannya pada 1 Februari 2010 saat menjabat sebagai Bupati periode 2010-2015 jenis laporan periodic senilai Rp.30.004.484.964.

    Laporan kedua harta kekayaan Rita Widyasari dilaporkan ada 23 Juni 2011 jenis laporan periodic, harta mantan Bupati Kukar tersebut ada di angka Rp.27.234.537.979

    Serta laporan terakhir harta kekayaan Rita Widyasari dilaporkan pada 29 Juni 2015 jenis Laporan Periodik yang mencatatkan bahwa hartanya sebanyak Rp.238.134.537.979.

    Kabar Terbaru: KPK Sita Rp 350 Miliar Terkait Gratifikasi Eks Bupati Kukar Rita Widyasari

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang senilai Rp 350 miliar atau Rp 350.865.006.126 dari 36 rekening dalam kasus gratifikasi dan suap perizinan produksi batu bara yang menjerat eks Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Rita Widyasari.

    Uang tersebut disita pada 10 Januari 2025 dari rekening eks Bupati Kukar, Rita Widyasari, dan sejumlah pihak lainnya.

    Tessa juga mengatakan, penyidik juga menyita uang asing senilai 6,2 juta dollar Amerika Serikat (AS) atau setara Rp 102,2 miliar dari 15 rekening atas nama Rita Widyasari dan pihak terkait lainnya.

    Kemudian, KPK juga menyita uang senilai 2 juta dollar Singapura atau setara Rp 23,7 miliar.

    Tessa mengatakan, uang tersebut disita karena uang yang tersimpan dalam rekening tersebut diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi.

    Dalam kasus ini, Rita diduga mendapatkan jatah 3,3 sampai 5 dollar Amerika Serikat (AS) untuk setiap metrik ton tambang batu bara.

    Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, jatah tersebut merupakan nilai gratifikasi yang diduga diterima Rita dari perusahaan tambang.

    Asep menuturkan, uang tersebut kemudian mengalir ke sejumlah orang yang saat ini tengah didalami penyidik.

    Rita merupakan kepala daerah yang turut menyuap penyidik KPK Stephanus Robin Pattuju.

    Ia saat ini menjadi terpidana kasus gratifikasi Rp 110 miliar dan suap perizinan kelapa sawit di Kutai Kartanegara.

    (TRIBUNNEWS/Ika Wahyuningsih, Kompas)(Falza/Jayanti Tri Utami/Ilham Rian Pratama, TribunKaltim.com/Heriani AM) (Tribun-Timur.com))

  • 47 Tower Rusun ASN di IKN Ditargetkan Rampung pada 2025

    47 Tower Rusun ASN di IKN Ditargetkan Rampung pada 2025

    JAKARTA – Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti menyatakan 47 tower rumah susun (rusun) hunian untuk ditempati pemindahan aparatur sipil negara (ASN) di IKN, Kalimantan Timur, ditargetkan rampung di tahun 2025.

    “Seharusnya nanti tahun ini 47 unit (tower ASN) sudah ada, insyaallah,” kata Diana seusai menerima kunjungan Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Mugiyanto Sipin di Jakarta, dikutip Antara, Selasa 14 Januari.

    Dia menyampaikan bahwa proyek tower rumah susun hunian untuk ditempati pemindahan ASN di IKN sebelumnya telah dibangun. Setidaknya ada sekitar 27 tower telah terbangun.

    Diana mengaku optimistis bahwa pembangunan 47 tower secara keseluruhan akan rampung di tahun ini, sehingga dapat difungsikan bagi ASN ketika telah dipindahtugaskan di IKN.

    “Insya Allah, (47 tower ASN di IKN rampung di tahun 2025),” imbuh Diana.

    Di sisi lain, Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menyebutkan sarana prasarana bagi aparat sipil negara (ASN) Kota Nusantara, ibu kota Indonesia, berlokasi di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, sudah siap digunakan.

    “Kami pastikan sarana prasarana ASN Kota Nusantara siap digunakan pada tahun ini,” kata Kepala OIKN Basuki Hadimuljono di Sepaku, Penajam Paser Utara, Selasa (7/1).

    “Hunian ASN Kota Nusantara serta fasilitas pendukung lainnya siap digunakan,” tambahnya.

    OIKN menyiapkan mulai dari bangunan hunian, kantor, kompleks pertokoan, menyediakan kebutuhan dasar seperti listrik dan air bersih bagi ASN.

    “Semua sudah siap bagi ASN untuk pindah ke Kota Nusantara,” ujarnya.

    OIKN tinggal menunggu arahan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menyangkut pemindahan ASN.

    “Pembangunan sejumlah infrastruktur sektor eksekutif di kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) Kota Nusantara juga sudah selesai,” jelasnya.

    Pencapaian penting yang menjadi acuan OIKN dalam pembangunan Kota Nusantara saat ini, ia menimpali lagi, infrastruktur sektor legislatif dan yudikatif, termasuk kantor, hunian pejabat dan fasilitas pendukung lainnya ditarget rampung pada 2028.

    Perencanaan pembangunan dibarengi dengan peningkatan investasi menjadi pencapaian penting Kota Nusantara, guna mewujudkan Kota Nusantara sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi baru yang modern, demikian Basuki Hadimuljono.

  • Wamen PU: 47 tower ASN di IKN ditargetkan rampung 2025

    Wamen PU: 47 tower ASN di IKN ditargetkan rampung 2025

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti menyatakan 47 tower rumah susun (rusun) hunian untuk ditempati pemindahan aparatur sipil negara (ASN) di IKN, Kalimantan Timur, ditargetkan rampung di tahun 2025.

    “Seharusnya nanti tahun ini 47 unit (tower ASN) sudah ada, insya Allah,” kata Diana ditemui seusai menerima kunjungan Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Mugiyanto Sipin di Jakarta, Senin.

    Dia menyampaikan bahwa proyek tower rumah susun hunian untuk ditempati pemindahan ASN di IKN sebelumnya telah dibangun. Setidaknya ada sekitar 27 tower telah terbangun.

    Diana mengaku optimistis bahwa pembangunan 47 tower secara keseluruhan akan rampung di tahun ini, sehingga dapat difungsikan bagi ASN ketika telah dipindahtugaskan di IKN.

    “Insya Allah, (47 tower ASN di IKN rampung di tahun 2025),” imbuh Diana.

    Di sisi lain, Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menyebutkan sarana prasarana bagi aparat sipil negara (ASN) Kota Nusantara, ibu kota Indonesia, berlokasi di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, sudah siap digunakan.

    “Kami pastikan sarana prasarana ASN Kota Nusantara siap digunakan pada tahun ini,” kata Kepala OIKN Basuki Hadimuljono di Sepaku, Penajam Paser Utara, Selasa (7/1).

    “Hunian ASN Kota Nusantara serta fasilitas pendukung lainnya siap digunakan,” tambahnya.

    OIKN menyiapkan mulai dari bangunan hunian, kantor, kompleks pertokoan, menyediakan kebutuhan dasar seperti listrik dan air bersih bagi ASN.

    “Semua sudah siap bagi ASN untuk pindah ke Kota Nusantara,” ujarnya.

    OIKN tinggal menunggu arahan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menyangkut pemindahan ASN.

    “Pembangunan sejumlah infrastruktur sektor eksekutif di kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) Kota Nusantara juga sudah selesai,” jelasnya.

    Pencapaian penting yang menjadi acuan OIKN dalam pembangunan Kota Nusantara saat ini, ia menimpali lagi, infrastruktur sektor legislatif dan yudikatif, termasuk kantor, hunian pejabat dan fasilitas pendukung lainnya ditarget rampung pada 2028.

    Perencanaan pembangunan dibarengi dengan peningkatan investasi menjadi pencapaian penting Kota Nusantara, guna mewujudkan Kota Nusantara sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi baru yang modern, demikian Basuki Hadimuljono.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

  • IKN akan Kedatangan Investor dari Swedia, Basuki Tegaskan Pembangunan Nusantara Terus Berlanjut – Halaman all

    IKN akan Kedatangan Investor dari Swedia, Basuki Tegaskan Pembangunan Nusantara Terus Berlanjut – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) memastikan kelanjutan pembangunan IKN di Kalimantan Timur, terus berjalan di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Hal tersebut disampaikan Kepala OIKN Basuki Hadimuljono saat menerima kunjungan dari delegasi Parlemen Swedia yang tergabung dalam kelompok persahabatan parlemen Swedia-Indonesia, di Galeri UMKM, Nusantara, belum lama ini.

    “Mereka ingin melihat progres pembangunan IKN. Juga dikarenakan dengan perubahan pemerintah ini, mereka ingin memastikan apa benar IKN ini berjalan,” tutur Basuki dikutip Minggu (12/1/2025).

    Basuki menyampaikan kepada delegasi tersebut, bahwa dirinya sudah mendapatkan kepastian kelanjutan program pembangunan IKN dari Presiden Prabowo. 

    “Saya sudah koordinasi dengan Kementerian Sekretaris Negara, menanyakan program di IKN ini. Menurut Bapak Menteri Sekretaris Negara, Bapak Presiden sudah menyampaikan arahannya, yaitu diteruskan,” ungkapnya.

    Dalam kesempatan ini, Basuki pun enjelaskan terdapat tiga sumber pembiayaan pembangunan IKN, yakni dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), investasi sektor swasta, dan KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha).

    “Kami sampaikan bahwa sekitar Rp58 triliun sudah ada dari investasi sektor swasta. KPBU juga sudah ada dari usulan yang sedang diproses untuk jalan, MUT (Multi Utility Tunnel) maupun hunian, dari Intiland dan Nindya Karya, dari APBN Rp68 Triliun sampai sekarang,” ujarnya.

    Basuki menjelaskan terkait minat investasi dari Swedia, mereka menanyakan terkait pengembangan teknologi dan transportasi electric vehicle. 

    Selain itu, ia mengungkapkan bahwa Wakil Duta Besar Swedia Gustav Dahlin akan kembali dengan membawa beberapa calon investor.

    “Beliau (Wakil Duta Besar Swedia untuk Indonesia) akan membawa beberapa investor Swedia untuk kembali ke sini,” ungkap Basuki.

    Beberapa Proyek IKN Belum Selesai

    Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyatakan masih ada beberapa pembangunan yang belum selesai di IKN seperti jalan tol dan jalan akses bandara.

    Ada juga pembangunan infrastruktur air minum yang tengah ditambah kapasitasnya.

    “Itu ada beberapa [infrastruktur] yang belum, yang kita selesaikan tahun ini. Kalau infrastruktur SDA kan sudah selesai semua. Kemudian Cipta Karya ada air minum kita tambah kapasitasnya, MUT (Multi Utility Tunnel), sebagian kecil, perapihan” kata Sekretaris Jenderal Kementerian PU Zainal Fatah ketika ditemui di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Jumat (10/1/2025).

    Beberapa infrastruktur pemerintahan yang disebut Zainal sudah rampung adalah Istana Negara dan kantor Kementerian Koordinator (Kemenko).

    Ia memastikan pembangunan infrastruktur ini akan secepat mungkin dirampungkan oleh Kementerian PU.

    Pemindahan ASN ke IKN 

    Aparatur Sipil Negara (ASN) kementerian maupun lembaga negara akan pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.

    Kepastian pemindahan ASN dari Jakarta ke IKN belum diketahui waktu pastinya, namun akan dilaksanakan pada 2025.

    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Rini Widyantini mengatakan, ada sejumlah hal yang dipertimbangkan sebelum pemindahan ASN dilakukan.

    “Saya masih menunggu arahan Bapak Presiden kapan kita mulai bisa bergerak,” ujar Rini dikutip dari Kompas.com, Jumat (27/12/2024).

    Menurutnya, KemenPANRB akan melakukan berkoordinasi dengan Otorita IKN terkait kesiapan infrastruktur yang dibutuhkan ASN dalam bekerja, terlebih saat ini ada perubahan kementerian menjadi 48 kementerian.

    Rini pun ingin memberikan waktu kepada seluruh kementerian melakukan konsolidasi persiapan pegawai yang akan pindah ke IKN.

    “Jadi basisnya baru gitu ya, jadi pejabat-pejabatnya aja kan banyak yang belum dilantik kemudian ada penyebaran dulu (untuk kementerian yang dipecah),” papar Rini.

    Adapan progres pembangunan rumah susun (rusun) sebanyak 47 tower yang diperuntukkan bagi ASN serta Pertahanan dan Keamanan (Hankam) di IKN telah mencapai 91,36 persen.

    Pembangunan 47 tower rusun ini dibagi ke dalam enam paket pekerjaan.

    Enam paket pekerjaan tersebut terdiri dari Paket I Konstruksi Rusun ASN 1 yang terdiri dari 9 tower dengan progres 91,02 persen.

    Paket 2 Konstruksi Rusun ASN 2 sebanyak 8 tower dengan progres 83,84 persen.

    Paket 3 Konstruksi Rusun ASN 3 sebanyak 6 tower dengan progres 85,16 persen.

    Paket 4 Konstruksi Rusun ASN 4 sebanyak 8 tower dengan progres 87,81 persen.

    Paket 5 Konstruksi Rusun Paspampres sebanyak 9 tower dengan progres 89,91 persen.

    Paket 6 Konstruksi Rusun Polri dan BIN sebanyak 7 tower dengan progres 92,44 persen.

    Selain enam paket tersebut, saat ini juga telah dimulai pembangunan 9 tower lainnya.

    9 tower itu merupakan asrama Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) di IKN sebanyak 2 tower, Hunian Modular TNI sebanyak 3 tower, dan Hunian Vertikal Negara sebanyak 4 tower.

  • Peresmian Istana Negara di IKN Dijadwalkan Bulan Ini, Tapi Masih Tunggu Restu Prabowo

    Peresmian Istana Negara di IKN Dijadwalkan Bulan Ini, Tapi Masih Tunggu Restu Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah berencana untuk melakukan peresmian sejumlah infrastruktur dasar di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang telah rampung pembangunannya pada Januari 2025.

    Namun demikian, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengaku hingga saat ini belum mengantongi jawaban dari Presiden Prabowo terkait dengan rencana peresmian tersebut.

    “Belum ada respon dari Pak Presiden, tapi kalau tanya lebih detail mungkin karena sudah ada Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), jadi Pak Presiden mungkin diskusinya sama OIKN,” jelasnya saat ditemui di Kawasan Universitas Indonesia, Jumat (10/1/2025).

    Dengan demikian, Dody menyebut hingga saat ini belum mendapat kepastian kapan proses peresmian sarana dan prasarana di IKN yang telah rampung itu bakal dilanjutkan. Dia menjelaskan, setidaknya terdapat 7 infrastruktur yang rencananya bakal diresmikan.

    Di samping itu, peresmian 7 infrastruktur itu juga semula direncanakan bakal dilakukan bersamaan dengan seremoni groundbreaking investasi tahap 9 di IKN.

    Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PU, Muhammad Zainal Fatah memberi bocoran, selain Istana Presiden gedung Kemenko Infrastruktur juga masuk ke dalam infrastruktur yang bakal diresmikan Prabowo dalam waktu dekat.

    “Intinya nanti kan tergantung Pak Presiden meresmikannya kapan, [kami] belum mendapat [informasi], nanti kalau dapat pasti dikabarin,” tambahnya.

    Sebelumnya, kabar mengenai peresmian sejumlah sarana dan prasarana di IKN dan groundbreaking investasi bakal dilakukan bulan ini disampaikan oleh Kepala OIKN, Basuki Hadimuljono. Dia menjelaskan, pihaknya telah bersurat dan menunggu ketersediaan Presiden Prabowo untuk melakukan kunjungan kerja tersebut.

    “Menteri PU mengusulkan [ke Presiden] untuk meresmikan beberapa bangunan. Kami juga mengusulkan beberapa groundbreaking,” jelasnya.

    Adapun, Basuki menjelaskan bahwa nilai investasi dari seremoni groundbreaking tersebut bakal mencapai Rp6,5 triliun.

  • Mitigasi Inklusif Kolaboratif Organisasi Jadi Model Ideal Hadapi Bencana Non Alam Pandemi

    Mitigasi Inklusif Kolaboratif Organisasi Jadi Model Ideal Hadapi Bencana Non Alam Pandemi

    loading…

    Hasil penelitian disertasi Sudiyatmiko Aribowo, mahasiswa doktoral Prodi Pembangunan USU, konsep policy learning yakni pengambilan kebijakan merupakan hasil dari pembelajaran yang sistematis dan pembangunan yang rasional. FOTO ILUSTRASI/DOK>SINDOnews

    MEDAN – Pandemi Covid-19 yang berlangsung dalam kurun waktu 2020-2022 telah memberikan pelajaran berharga bagi bangsa Indonesia dalam menangani bencana nonalam. Ditemukan model kebijakan keseimbangan yang terbukti mampu menjadi instrumen penting dalam penanganan Covid-19.

    Temuan itu terungkap dari hasil penelitian disertasi Sudiyatmiko Aribowo, mahasiswa doktoral Program Studi Pembangunan Universitas Sumatera Utara (USU) yang disampaikan dalam ujian Promosi Doktor, Rabu (8/1/2025). Dalam temuan risetnya, Miko menggunakan konsep policy learning yakni pengambilan kebijakan merupakan hasil dari pembelajaran yang sistematis dan pembangunan yang rasional. Konsep tersebut dipadu dengan pendekatan inkremental yakni menempatkan policy learning dalam formulasi dan implementasi kebijakan yang bertujuan menyempurnakan kebijakan secara gradual.

    “Temuan yang didapatkan dari penelitian di Sumatera Utara ini ditemukan model kebijakan keseimbangan dalam penanggulangan pandemi Covid-19 yang dirancang kompatibel dengan budaya di daerah,” kata Miko dalam paparannya di hadapan dewan penguji, Rabu (8/1/2025).

    Menurut salah satu Presidium Asosiasi Sarjana Hukum Tata Negara (ASHTN) Indonesia ini, implementasi model keseimbangan dalam penanganan pandemi Covid-19 dapat terlihat dalam penanganan pandemi dengan menyeimbangkan antara kebijakan protokol kesehatan dan penanganan medis serta kebijakan stimulus ekonomi dan bantuan sosial di sisi yang lain.

    “Tentu dari kebijakan tersebut ditopang dengan koordinasi para pemangku kepentingan berupa koordinasi pentahelix yakni kolaborasi pemerintah pusat, daerah, akademisi, bisnis, masyarakat, dan media,” kata Miko.

    Alumnus Magister Hukum Universitas Indonesia (UI) ini menguraikan dalam mengimplementasikan model kebijakan keseimbangan saat penanganan Covid-19 di Sumatera dilakukan dengan mitigasi inklusif kolaboratif organisasi.

    “Uraiannya yakni kebijakan tunggal dan terkoordinasi, kepemimpinan yang kuat dan responsif, sinergi kelembagaan, dan melibatkan sumber daya yang dimiliki secara massif,” kat Miko.

    Menurutnya, model kebijakan keseimbangan ini dapat diterapkan di pelbagai tempat dan momentum dengan menerapkan empat prinsip penting yakni keseimbangan mitigasi, keseimbangan inklusif, keseimbangan kolaboratif, dan keseimbangan organisasi.

    “Nah, seperti saat ini sedang ramai jadi sorotan soal masuknya virus Human Metapneumovirus (HMPV) yang terdeteksi masuk ke Indonesia, model kebijakan keseimbangan ini dapat dijadikan instrumen dalam penanganan. Yang penting jangan menyepelekan setiap virus yang masuk,” kata Miko.

    Sudiyatmiko Aribowo berhasil mempertahankan disertasinya di hadapan dewan penguji yakni Prof Dr Muryanto Amin, S.Sos., (Rektor/Promotor); Prof Subhilhar, MA, Ph.D, (Ketua Program Studi Doktor Studi Pembangunan/Co-Promotor); ⁠Prof Drs Heri Kusmanto, MA, (Sekretaris Program Doktor Studi Pembangunan/Co Promotor); Dr Hatta Ridho S.Sos, M.SP (Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/Direktur Sekolah Pascasarjana USU); Dr Tengku Irmayani, M.Si, (Sekretaris Program Magister Studi Pembangunan); dan Prof Dr Drs Sam’un Jaja Raharja, M.Si, selaku Penguji Luar Komisi, dengan predikat sangat memuaskan.

    (abd)

  • BAZNAS RI bersama Nobby Official salurkan sedekah penjualan produk Ghazia Collection untuk Palestina

    BAZNAS RI bersama Nobby Official salurkan sedekah penjualan produk Ghazia Collection untuk Palestina

    Foto: Istimewa

    BAZNAS RI bersama Nobby Official salurkan sedekah penjualan produk Ghazia Collection untuk Palestina
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 10 Januari 2025 – 18:39 WIB

    Elshinta.com – Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI bekerja sama dengan Nobby Official dalam program sedekah penjualan produk Ghazia Collection dan menghasilkan infak sebesar Rp1.002.749.683 yang akan disalurkan bagi masyarakat Palestina.

    Sebelumnya, BAZNAS RI bersama Nobby Official meluncurkan Program Sedekah Penjualan Produk selama periode bulan Desember 2024. Seluruh keuntungan hasil program sedekah penjualan produk Ghazia Collection tersebut didonasikan 100 persen kepada masyarakat Palestina melalui BAZNAS RI.

    Secara simbolis penyerahan bantuan kemanusiaan tersebut diselenggarakan di Gedung BAZNAS RI, Jakarta, Kamis (9/1/2024). Turut hadir Ketua BAZNAS RI Prof. Dr. KH Noor Achmad MA., Komisaris Nobby Official, Sapari, serta Direktur & Founder Nobby Official Unilahwati.

    Dalam sambutannya, Ketua BAZNAS RI Prof. Dr. KH Noor Achmad MA. menyampaikan apresiasinya kepada Nobby Official dan seluruh masyarakat yang telah berpartisipasi dalam pengumpulan donasi Kemanusiaan untuk rakyat Palestina.

    “Kami sangat berterima kasih kepada Nobby Official atas kepercayaan yang diberikan kepada BAZNAS. Insya Allah, donasi ini akan kami distribusikan secara amanah untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina,” kata Kiai Noor, seperti dalam rilis yang diterima redaksi elshinta.com.

    Kiai Noor menggambarkan penderitaan rakyat Palestina akibat kekejaman agresi penjajahan yang dilakukan oleh Israel, yang menutup hampir semua celah bantuan untuk Palestina.

    “Bantuan teman-teman di Indonesia sangat dibutuhkan, bukan berarti karena besar kecilnya tapi dorongan moralnya itu luar biasa,” ujar Kiai Noor.

    Dalam kesempatan tersebut, Kiai Noor juga menjelaskan, baru-baru ini BAZNAS telah bekerja sama menyalurkan bantuan sebesar Rp7 miliar dengan Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA), juga melakukan kerja sama penyaluran bantuan untuk pengungsi Palestina di Yordania sebesar Rp2 miliar dengan King Hussein Cancer Center (KHCC).

    Kiai Noor menyebut, total bantuan yang telah disalurkan oleh BAZNAS untuk membantu masyarakat Palestina sebesar Rp120 miliar, dan masih akan terus bertambah.

    Lebih lanjut Kiai Noor mengatakan, BAZNAS akan terus berusaha memastikan setiap bantuan yang diterima dapat tersalurkan meski di situasi yang penuh tantangan ini, hingga segala bantuan benar-benar bisa bermanfaat dan tersalurkan bagi masyarakat Palestina.

    Sementara itu, Komisaris Nobby Official, Sapari menyebutkan, seluruh donasi yang terkumpul merupakan hasil keuntungan dari penjualan Ghazia Collection selama periode Desember 2024 yang tersedia di 49 outlet Nobby di seluruh Indonesia.

    “Akhirnya kesempatan ini datang di mana kami bisa menyerahkan bantuan secara simbolis untuk saudara-saudara kita di Palestina lewat program Hope For Palestine lewat penjualan Ghazia Collection di mana keuntungan penjualan selama bulan Desember alhamdulillah sudah terkumpul,” kata Sapari.

    Sapari mengatakan, penyerahan donasi kemanusiaan ini juga merupakan bentuk pertanggungjawaban Nobby Official kepada para konsumen di seluruh wilayah tanah air.

    Sapari berharap, donasi yang terkumpul dapat meringankan penderitaan yang dirasakan masyarakat Palestina.

    “Mudah-mudahan dana yang terkumpul ini bisa membantu meringankan beban dan penderitaan saudara-saudara kita di Palestina,” harapnya.

    Turut hadir dalam penyerahan bantuan tersebut, Pimpinan BAZNAS RI, Bidang Perencanaan, Kajian, dan Pengembangan, Prof (HC). Dr. Zainulbahar Noor, SE, M.Ec, Pimpinan BAZNAS RI Bidang Transformasi Digital Nasional, Prof. Ir. H. Muhammad Nadratuzzaman Hosen, MS. M.Ec., Ph.D, Pimpinan BAZNAS RI Bidang Pengumpulan H. Rizaludin Kurniawan M.Si, CFRM, Pimpinan BAZNAS RI Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Saidah Sakwan, M.A, serta Deputi 1 BAZNAS RI M. Arifin Purwakananta.

    Sumber : Sumber Lain

  • PDIP Tegaskan Komitmen Jadi Parpol yang Konsisten Kawal Demokrasi

    PDIP Tegaskan Komitmen Jadi Parpol yang Konsisten Kawal Demokrasi

    Surabaya (beritajatim.com) – Menyambut HUT ke-52 PDI Perjuangan, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Jawa Timur pada Sabtu (11/1/2025) akan menggelar seminar bertema ‘Refleksi 52 Tahun Perjalanan dan Perjuangan Mengawal Demokrasi’.

    Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jatim, Sri Untari Bisowarno menjelaskan, seminar tersebut akan menjadi ajang refleksi untuk menegaskan kembali komitmen PDI Perjuangan sebagai partai politik yang konsisten mengawal demokrasi dan menjaga keberlangsungan republik.

    “Seminar ini adalah bagian dari upaya kami untuk mempertahankan sistem demokrasi yang telah dirumuskan bersama. Di tengah berbagai tantangan yang ada, kami ingin menyampaikan pesan bahwa PDI Perjuangan tetap menjadi garda terdepan dalam menyelamatkan demokrasi,” kata Sri Untari di kantor DPD PDI Perjuangan Jatim, Jumat (10/1/2024).

    Perempuan yang juga Ketua Komisi E DPRD Jatim tersebut menuturkan, momentum peringatan ulang tahun ini juga menjadi sarana untuk menguatkan soliditas kader di Jawa Timur.

    “Kita solidkan Jawa Timur kepada satu ibu Ketua Umum. Dalam masa yang penuh kesulitan ini, kesolidan adalah kunci untuk membawa PDI Perjuangan menuju kesuksesan,” tegasnya.

    Dengan mengusung tema besar ‘Satyam Eva Jayate’ yang berarti ‘Kebenaran Pasti Menang’, PDI Perjuangan Jatim menegaskan bahwa perjuangan partai selama 52 tahun merupakan wujud komitmen terhadap prinsip kebenaran dan keadilan.

    “PDI Perjuangan telah melewati perjalanan panjang dan berliku. Kami percaya bahwa kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Itulah pesan penting dari tema tahun ini, yang kami harap dapat menginspirasi seluruh kader dan masyarakat,” ujarnya.

    Seminar ini juga diharapkan menjadi ruang diskusi bagi masyarakat untuk memahami lebih dalam proses kenegaraan dan kebangsaan yang telah berlangsung.

    Sri Untari menegaskan, komitmen PDI Perjuangan terhadap demokrasi tidak hanya sebatas kata-kata, tetapi juga tercermin dalam berbagai langkah nyata.

    “Kami percaya bahwa melalui diskusi seperti ini, masyarakat dapat semakin memahami pentingnya menjaga sistem demokrasi. Seminar ini menjadi bukti nyata bahwa PDI Perjuangan terus berjuang untuk kepentingan rakyat dan bangsa,” imbuhnya.

    “Seluruh kader harus bangga menjadi bagian dari PDI Perjuangan. Perjalanan 52 tahun ini bukanlah hal yang mudah. Banyak ujian yang telah kita lalui, tetapi dengan prinsip Satyam Eva Jayate’ kita mampu bertahan dan terus melangkah maju,” tandas Untari.

    Wakil Sekretaris Bidang Internal DPD PDIP Jatim, Hari Yulianto menambahkan, bahwa seminar ini juga bertujuan membumikan nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda. Menurutnya, Pancasila sebagai dasar negara harus terus ditanamkan dalam setiap generasi untuk menjaga integritas bangsa.

    “Prinsipnya, acara ini adalah semakin membumikan Pancasila pada generasi muda. Kami ingin generasi penerus memiliki pemahaman yang kokoh terhadap demokrasi dan nilai-nilai kebangsaan,” tegas Hari.

    Untuk itu, seminar yang akan digelar di Mercure Surabaya Grand Mirama tersebut akan menghadirkan beberapa pembicara terkemuka yang memiliki keahlian di bidang demokrasi dan politik.

    Mereka adalah Adi Prayitno, M.Si., seorang pengamat politik yang dikenal dengan analisisnya yang tajam dan relevan, serta Prof. Ikrar Nusa Bhakti, Ph.D., pakar politik senior yang memiliki pengalaman panjang dalam meneliti perkembangan demokrasi Indonesia.

    Selain itu, Ketua DPP PDIP Ir. Bambang Wuryanto, MBA., serta Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, MH Said Abdullah, juga dijadwalkan memberikan pandangan mereka dalam seminar ini.

    “Kami percaya bahwa melalui diskusi seperti ini, masyarakat dapat semakin memahami pentingnya menjaga sistem demokrasi. Seminar ini menjadi bukti nyata bahwa PDI Perjuangan terus berjuang untuk kepentingan rakyat dan bangsa,” jelasnya.

    Politisi yang juga anggota Komisi E DPRD Jatim itu berharap bahwa seminar tersebut tidak hanya menjadi ruang diskusi, tetapi juga inspirasi bagi semua elemen masyarakat untuk terus memperjuangkan demokrasi yang lebih baik.

    “Seminar ini adalah salah satu wujud dari komitmen kami untuk terus bersama rakyat. Kami ingin memastikan bahwa semangat kebangsaan tetap menjadi fondasi utama dalam setiap langkah perjuangan PDI Perjuangan,” pungkas Hari. [tok/suf]

  • Jelang Pemindahan ASN ke IKN, PU Beberkan Sejumlah Pembangunan Infrastruktur yang Belum Selesai – Halaman all

    Jelang Pemindahan ASN ke IKN, PU Beberkan Sejumlah Pembangunan Infrastruktur yang Belum Selesai – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Aparatur Sipil Negara (ASN) direncanakan akan pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) pada tahun ini, tetapi beberapa infrastruktur masih belum selesai.

    Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyatakan masih ada beberapa pembangunan yang belum selesai di IKN seperti jalan tol dan jalan akses bandara.

    Ada juga pembangunan infrastruktur air minum yang tengah ditambah kapasitasnya.

    “Itu ada beberapa [infrastruktur] yang belum, yang kita selesaikan tahun ini. Kalau infrastruktur SDA kan sudah selesai semua. Kemudian Cipta Karya ada air minum kita tambah kapasitasnya, MUT (Multi Utility Tunnel), sebagian kecil, perapihan” kata Sekretaris Jenderal Kementerian PU Zainal Fatah ketika ditemui di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Jumat (10/1/2025).

    Beberapa infrastruktur pemerintahan yang disebut Zainal sudah rampung adalah Istana Negara dan kantor Kementerian Koordinator (Kemenko).

    Ia memastikan pembangunan infrastruktur ini akan secepat mungkin dirampungkan oleh Kementerian PU.

    Terkait dengan kapan ASN akan pindah, Zainal menyebut pihaknya hanya menunggu perintah dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

    Adapun saat ini IKN memiliki dua milestone penting untuk lima tahun ke depan yang akan menjadi acuan pembangunan.

    Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menyebutkan milestone dapat menjadi penanda progres signifikan IKN. Dua milestone yang menjadi target utama pembangunan IKN jatuh pada 2025 dan 2028.

    “Saya kira memang kita punya dua milestone yang sangat penting, yaitu di 2025 dan 2028,” kata Basuki dikutip dari keterangan tertulis pada Selasa (31/12/2024).

    Pada 2025, apabila Menteri PANRB sudah memberi arahan pemindahan ASN ke IKN, Basuki menyebut pihak otorita sudah siap menyambut mereka.

    Otorita IKN disebut telah siap dengan hunian, kantor, dan fasilitas pendukung lainnya seperti air, listrik, serta pertokoan bagi ASN yang pindah ke IKN.

    Lalu, pada 2028, pembangunan infrastruktur untuk sektor legislatif dan yudikatif akan diselesaikan, termasuk kantor dan hunian para pejabatnya.

    Guna mempercepat pembangunan IKN sebagai pusat pemerintahan baru, Basuki menyebut langkah strategis perlu dilakukan, terutama dalam perencanaan pembangunan infrastruktur yang matang serta peningkatan investasi.

    Ia mengatakan, peletakan batu pertama atau groundbreaking akan segera dilakukan lagi di IKN.

    Ada sekitar empat hingga lima proyek groundbreaking yang melibatkan pembangunan sekolah, restoran, dan kantor.

    “Kami sudah hampir siap untuk menandatangani laporan kepada Presiden. Menteri Pekerjaan Umum juga akan segera melaporkan untuk peresmian, sementara saya akan menyampaikan laporan untuk groundbreaking,” ujar Basuki.

    Pemindahan ASN ke IKN Kata MenPANRB

    Aparatur Sipil Negara (ASN) kementerian maupun lembaga negara akan pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.

    Kepastian pemindahan ASN dari Jakarta ke IKN belum diketahui waktu pastinya, namun akan dilaksanakan pada 2025.

    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Rini Widyantini mengatakan, ada sejumlah hal yang dipertimbangkan sebelum pemindahan ASN dilakukan.

    “Saya masih menunggu arahan Bapak Presiden kapan kita mulai bisa bergerak,” ujar Rini, Jumat (27/12/2024).

    Menurutnya, KemenPANRB akan melakukan berkoordinasi dengan Otorita IKN terkait kesiapan infrastruktur yang dibutuhkan ASN dalam bekerja, terlebih saat ini ada perubahan kementerian menjadi 48 kementerian.

    Rini pun ingin memberikan waktu kepada seluruh kementerian melakukan konsolidasi persiapan pegawai yang akan pindah ke IKN.

    “Jadi basisnya baru gitu ya, jadi pejabat-pejabatnya aja kan banyak yang belum dilantik kemudian ada penyebaran dulu (untuk kementerian yang dipecah),” papar Rini.

    Adapan progres pembangunan rumah susun (rusun) sebanyak 47 tower yang diperuntukkan bagi ASN serta Pertahanan dan Keamanan (Hankam) di IKN telah mencapai 91,36 persen.

    Pembangunan 47 tower rusun ini dibagi ke dalam enam paket pekerjaan.

    Enam paket pekerjaan tersebut terdiri dari Paket I Konstruksi Rusun ASN 1 yang terdiri dari 9 tower dengan progres 91,02 persen.

    Paket 2 Konstruksi Rusun ASN 2 sebanyak 8 tower dengan progres 83,84 persen.

    Paket 3 Konstruksi Rusun ASN 3 sebanyak 6 tower dengan progres 85,16 persen.

    Paket 4 Konstruksi Rusun ASN 4 sebanyak 8 tower dengan progres 87,81 persen.

    Paket 5 Konstruksi Rusun Paspampres sebanyak 9 tower dengan progres 89,91 persen.

    Paket 6 Konstruksi Rusun Polri dan BIN sebanyak 7 tower dengan progres 92,44 persen.

    Selain enam paket tersebut, saat ini juga telah dimulai pembangunan 9 tower lainnya.

    9 tower itu merupakan asrama Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) di IKN sebanyak 2 tower, Hunian Modular TNI sebanyak 3 tower, dan Hunian Vertikal Negara sebanyak 4 tower.

  • KOPRI PB PMII: HMPV Bukan Pandemi Baru, Tetap Waspada – Halaman all

    KOPRI PB PMII: HMPV Bukan Pandemi Baru, Tetap Waspada – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Belakangan ini, muncul kekhawatiran akan kemunculan virus baru yang mirip dengan COVID-19, yaitu Human Metapneumovirus (HMPV).

    Menanggapi hal ini, Bidang Kesehatan KOPRI PB PMII melakukan penelusuran dan wawancara dengan pakar epidemiologi UI, dr. Syahrizal Syarif, MPH, Ph.D.

    Menurut dr. Syahrizal, peningkatan kasus influenza, termasuk HMPV, merupakan hal yang biasa terjadi terutama di musim dingin, seperti yang saat ini dialami China.

    “HMPV biasanya menyerang anak-anak dan gejalanya mirip flu biasa, seperti batuk, demam, dan nyeri otot,” jelasnya.

    Meskipun demikian, dr. Syahrizal menekankan bahwa angka kematian akibat HMPV sangat rendah.

    “Pencegahan terbaik adalah dengan menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga kebersihan, dan menjaga imunitas tubuh,” tambahnya.

    Widia Fitri, Ketua Bidang Kesehatan KOPRI PB PMII, mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan waspada. 

    “Mari kita jaga kesehatan diri dan lingkungan sekitar untuk mencegah penyebaran virus,” ujarnya.

    Senada dengan Widia, Wulansari AS, Ketua KOPRI PB PMII, menekankan pentingnya sinergi antara masyarakat, pemerintah, dan tenaga kesehatan dalam menghadapi situasi ini. 

    “Terutama bagi mereka yang baru pulang dari luar negeri, penting untuk melakukan pemeriksaan kesehatan,” kata Wulansari.

    Dwi Putri, S.Psi, Sekretaris Bidang Kesehatan KOPRI PB PMII, juga menyoroti pentingnya kesehatan mental dalam menghadapi situasi seperti ini.

    “Jangan panik, tetap tenang, dan fokus pada hal-hal yang dapat kita kendalikan,” pesan Dwi.

    Kesimpulannya, meskipun HMPV saat ini menjadi perhatian, namun tidak perlu panik berlebihan. Dengan menerapkan protokol kesehatan dan menjaga kesehatan, kita dapat mencegah penyebaran virus ini.

    Jaga pola hidup

    Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) meminta masyarakat agar tidak terlalu panik dalam menyikapi kemunculan kasus virus HMPV di Indonesia.

    Masyarakat tetap diminta untuk waspada terhadap potensi penularan penyakit HMPV. 

    “Sebagaimana Kemenkes juga menghimbau masyarakat untuk tidak terlalu panik, namun tetap menambah kewaspadaan tentang penularan, terutama penularan HMPV ini,” ungkap Anggota Bidang Penanggulangan Penyakit Menular Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) dan Ketua Satgas Covid PB IDI Prof DR Dr Erlina Burhan, SpP(K) pada media briefing virtual, Rabu (8/1/2025). 

    Ia juga menekankan bahwa virus HMPV bukanlah penyakit yang baru ditemukan. Virus ini sudah ada bahkan sejak tahun 2001 atau 24 tahun yang lalu. 

    Sebagian masyarakat mungkin saja sudah pernah terinfeksi dan memiliki imunitas terhadap infeksi HMPV. 

    “Walaupun HMPV ini mudah menular melalui droplet, percikan dari saluran pernapasan, dan gejalanya mirip flu, mayoritas dapat sembuh sendiri. Penyakit saluran pernapasan karena virus umumnya self limiting disease. Kecuali pada kasus-kasus yang berat,” imbuhnya. 

    Namun masyarakat diharapkan tetap waspada terutama pada kelompok berisiko, seperti anak-anak, orang lanjut usia, orang dengan penyakit komorbid dan mereka yang memiliki imunitas rendah. 

    “Terkait HMPV ini,  direkomendasikan kepada masyarakat untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Menghindari kontak dengan pasien atau orang dengan gejala flu. Dan membersihkan benda-benda yang terkontaminasi,” imbuhnya. 

    Pada orang yang tengah mengalami gejala flu atau batuk, diminta menggunakan masker agar tidak menularkan penyakit pada orang lain. 

    Sedangkan pada kelompok berisiko, Erlina mengimbau untuk memakai masker. Khususnya ketika berada di tengah keramaian, bekerja atau bepergian. 

    Lakukan pola hidup sehat, seperti mencuci tangan pakai sabun, tutup mulut serta hidung dengan siku yang dilipat. 

    Bisa pula menutup hidup dan mulut menggunakan tisu atau masker.

    “Hindari juga menyentuh wajah karena mulut, hidung, mata menjadi pintu masuk virus. Bersihkan benda atau permukaan atau alat-alat yang sering digunakan. Seperti meja, pegangan pintu, keyboard komputer, dan lain-lain,” paparnya.