Xcloud.id

Tag: Basuki Hadimuljono

  • Ketua MPR: Perkembangan IKN “on the track”

    Ketua MPR: Perkembangan IKN “on the track”

    Percepatan penting pembangunan Kota Nusantara 2025-2028, yakni sektor legislatif dan yudikatif, termasuk kantor, hunian pejabat dan fasilitas pendukung lainnya

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia Ahmad Muzani menilai perkembangan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur berjalan baik di jalur yang semestinya atau on the track.

    “Perkembangannya IKN bagus. IKN perkembangannya on the track. Rencana akan menjadi pusat pemerintahan tahun 2028. Perkembangan secara fisik yang saya lihat on the track,” kata Muzani saat ditemui di Jakarta, Sabtu.

    Muzani mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah menganggarkan Rp48,8 triliun untuk percepatan pembangunan IKN.

    Adapun, pembangunan gedung DPR, DPD, dan MPR sudah direncanakan dan ditargetkan selesai sebelum tahun 2028. Begitu pula dengan pembangunan gedung-gedung lembaga yudikatif, seperti Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan Komisi Yudisial.

    “Jadi, menurut saya on the track, bagus,” ucapnya.

    Menurut Muzani, dengan perkembangan pembangunan tersebut, keraguan investor untuk berinvestasi di IKN dapat terbantahkan. Dia pun optimistis IKN diharapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru.

    “Kalau menurut saya terbantahkan karena saya sudah lihat sendiri. Jalan bandara IKN akan selesai di akhir bulan Februari atau awal Maret. Kemudian, jalan tol katanya akhir tahun ini selesai, yang saya dengar saya langsung dari Pak Basuki (Kepala Otorita IKN),” katanya.

    Ketua MPR itu menuturkan bahwa selain menjadi pusat pemerintahan dan kegiatan politik, IKN juga merupakan pusat peradaban yang menjadi tempat pengambilan keputusan-keputusan penting.

    “Berkumpulnya orang dari nol, dengan suasana baru, kehidupan baru, ini yang menurut saya harus dipikirkan dan jumlahnya tidak kecil. Karena itu, ini yang perlu kita pikirkan supaya IKN bisa menjadi pusat perhatian baru, pusat pemerintahan, pusat politik, pusat peradaban,” ucapnya.

    Terpisah, Kepala Otorita IKN (OIKN) Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa Presiden Prabowo menargetkan IKN yang dibangun di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur dapat ditetapkan menjadi ibu kota politik Indonesia pada tahun 2028.

    Basuki menjelaskan, Presiden memberikan instruksi kepada OIKN dan Kementerian Pelajaran Umum untuk meninjau kembali desain pembangunan kompleks perkantoran lembaga legislatif dan yudikatif di Kota Nusantara.

    “Percepatan penting pembangunan Kota Nusantara 2025-2028, yakni sektor legislatif dan yudikatif, termasuk kantor, hunian pejabat dan fasilitas pendukung lainnya,” kata dia di Sepaku, Penajam Paser Utara, Sabtu.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • IKN Ditargetkan Jadi Kota Politik pada 2028, Prabowo Perintahkan Tinjau Ulang Desain

    IKN Ditargetkan Jadi Kota Politik pada 2028, Prabowo Perintahkan Tinjau Ulang Desain

    Penajam Paser Utara, Beritasatu.com – Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur ditetapkan sebagai ibu kota politik Indonesia pada 2028. Desain pembangunan perkantorannya akan ditinjau ulang.

    Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengatakan penetapan IKN sebagai ibu kota politik pada 2028 sesuai perintah Presiden Prabowo Subianto.

    Menurut Basuki, Presiden Prabowo telah menginstruksikan kepada OIKN dan Kementerian Pekerjaan Umum untuk meninjau kembali desain pembangunan kompleks perkantoran lembaga legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara.

    “Percepatan penting pembangunan Kota Nusantara 2025-2028, yakni sektor legislatif dan yudikatif, termasuk kantor, hunian pejabat dan fasilitas pendukung lainnya,” kata Basuki di Sepaku, Penajam Paser Utara, Sabtu (25/1/2025).

    Desain dasar ekosistem dan kompleks lembaga yudikatif dan legislatif di IKN sudah pernah dibuat oleh Kementerian Pekerjaan Umum, tetapi Presiden Prabowo Subianto memerintahkan desain tersebut ditinjau dan dievaluasi kembali.

    “Kami bersama Kementerian Pekerjaan Umum segara bentuk tim desain yang nantinya bisa diarahkan oleh kepala negara,” ujarnya dikutip dari Antara.

    Untuk mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara, pemerintah bersama DPR sepakat dana Rp 48,8 triliun pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2025.

    OIKN dan Kementerian Pekerjaan Umum menargetkan pembangunan ekosistem yudikatif dan legislatif di IKN tersebut rampung dan operasional pada 2028.

    “Presiden Prabowo Subianto menargetkan pada 2028 Kota Nusantara menjadi kota politik, sehingga lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif sudah berkantor di ibu kota Indonesia pada tahun itu,” kata Basuki Hadimuljono.

  • OIKN sebut 2028 Kota Nusantara ditetapkan jadi ibu kota politik

    OIKN sebut 2028 Kota Nusantara ditetapkan jadi ibu kota politik

    Penajam Paser Utara (ANTARA) – Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menyebut pada 2028 Kota Nusantara, ibu kota Indonesia yang dibangun di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, ditetapkan menjadi ibu kota politik.

    Presiden Prabowo Subianto, kata Kepala OIKN Basuki Hadimuljono di Sepaku, Penajam Paser Utara, Sabtu, menargetkan Kota Nusantara pada 2028 ditetapkan menjadi ibu kota politik.

    Sehingga kepala negara, kata dia, memberikan instruksi kepada OIKN dan Kementerian Pekerjaan Umum untuk meninjau kembali desain pembangunan kompleks perkantoran lembaga legislatif dan yudikatif di Kota Nusantara.

    “Percepatan penting pembangunan Kota Nusantara 2025-2028, yakni sektor legislatif dan yudikatif, termasuk kantor, hunian pejabat dan fasilitas pendukung lainnya,” ujarnya.

    Desain dasar ekosistem dan kompleks lembaga yudikatif dan legislatif sudah pernah dibuat Kementerian Pekerjaan Umum, tetapi Presiden Prabowo Subianto memerintahkan desain tersebut ditinjau dan dievaluasi kembali.

    “Kami bersama Kementerian Pekerjaan Umum segara bentuk tim desain yang nantinya bisa diarahkan oleh kepala negara,” ujarnya.

    Percepatan pembangunan Kota Nusantara, Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyepakati mengalokasikan dana Rp48,8 triliun pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2025.

    OIKN dan Kementerian Pekerjaan Umum menargetkan pembangunan ekosistem yudikatif dan legislatif tersebut rampung dan operasional pada 2028.

    “Presiden Prabowo Subianto menargetkan pada 2028 Kota Nusantara menjadi kota politik, sehingga lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif sudah berkantor di ibu kota Indonesia pada tahun itu,” kata Basuki Hadimuljono.

    Pewarta: Nyaman Bagus Purwaniawan/Muhammad Solih Januar
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Asosiasi Antariksa Indonesia Resmi Didirikan, Sekjennya Keponakan Prabowo Nasional 25 Januari 2025

    Asosiasi Antariksa Indonesia Resmi Didirikan, Sekjennya Keponakan Prabowo Nasional 25 Januari 2025

    Asosiasi Antariksa Indonesia Resmi Didirikan, Sekjennya Keponakan Prabowo
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Indonesia kini mempunyai lembaga keantariksaan non-pemerintah selain Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), yakni
    Asosiasi Antariksa Indonesia
    .
    Dikutip dari Antara, Sabtu (25/1/2025), Asosiasi Antariksa Indonesia resmi didirikan 21 Januari 2025, di Jakarta dengan pendiri dan Dewan Pengurus Asosiasi Antariksa Indonesia terdiri dari praktisi di industri satelit nasional, Adi Rahman Adiwoso dan pengusaha muda nasional, Aryo PS Djojohadikusumo serta David Fernando Audy.
    Diketahui, Aryo PS Djojohadikusumo adalah anak dari Hashim Djojohadikusumo. Hashim sendiri adalah adik dari Presiden RI Prabowo Subianto.
    Pendirian asosiasi disaksikan Ketua National Air and Space Power Center of Indonesia (NASPCI), Marsekal Pertama TNI Dr. Penny Radjendra, serta Kepala Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Dr. Robertus Heru Triharjanto, B. Eng., M.Sc.
    Menurut Ketua Asosiasi Antariksa Indonesia Adi Rahman Adiwoso, pendirian Asosiasi Antariksa Indonesia dilandasi visi besar untuk mendukung kemajuan industri antariksa nasional sehingga Indonesia menjadi salah satu pemain utama di dunia internasional.
    “Asosiasi Antariksa Indonesia berkomitmen akan terus meningkatkan peran strategis Indonesia, memajukan teknologi, dan industri antariksa nasional bagi pembangunan, kesejahteraan, serta keamanan negara Indonesia,” ujar dia.
    Dengan pesatnya perkembangan inovasi teknologi, Indonesia harus memiliki komitmen kuat untuk meningkatkan kapabilitas serta kapasitas teknologi antariksa agar dapat bersaing di industri antariksa global.
    “Dengan begitu, Indonesia bisa melangkah lebih maju meninggalkan posisi yang dulunya hanya sebagai pengguna ruang angkasa (space), kini mempunyai kemampuan untuk memproduksi hingga meluncurkan teknologi-teknologi antariksa,” lanjut dia.
    Oleh karena itu, lanjutnya Asosiasi Antariksa Indonesia dibentuk untuk menjadi landasan kuat dalam membangun kolaborasi yang berkelanjutan antara pemerintah, sektor swasta, pertahanan, serta institusi penelitian, sehingga Indonesia mempunyai kemampuan untuk mengakses antariksa secara mandiri.
    Sekretaris Jenderal (Sekjen) Asosiasi Antariksa Indonesia Aryo PS Djojohadikusumo menambahkan, antariksa memiliki peranan penting bagi Indonesia dalam aspek geopolitik, ekonomi dan inovasi teknologi.
    Melalui pengelolaan antariksa secara mandiri dan memanfaatkan teknologi antariksa terkini, maka turut serta membantu pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merealisasikan Asta Cita yang fokus meningkatkan sistem pertahanan negara, swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
    Sebab, pemanfaatan antariksa beserta teknologinya akan memudahkan pemerintah dalam memantau dan mengelola Sumber Daya Alam (SDA) hingga menemukan potensi sumber daya energi baru.
    “Kedaulatan akses ke antariksa penting untuk penyediaan jasa yang bisa mendukung produksi pangan dan energi. Seperti satelit penginderaan jarak jauh untuk mendapatkan data aktual tentang kondisi tanah, air, dan unsur hara. Hal ini penting di era Pemerintahan Presiden Prabowo yang mengutamakan kedaulatan pangan, energi, dan air,” kata dia.
    Kepala Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa BRIN, Dr. Robertus Heru Triharjanto mengatakan, BRIN siap mendukung Asosiasi Antariksa Indonesia untuk memaksimalkan potensi industri keantariksaan.
    BRIN siap bekerja sama dengan Asosiasi Antariksa Nasional terutama dalam program riset, pengembangan SDM dan inovasi teknologi, diplomasi antariksa, hingga fasilitasi industri antariksa.
    “Kami optimistis kolaborasi ini akan memperkuat daya saing Indonesia di industri antariksa internasional,” katanya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ketua MPR Optimistis Target Presiden Prabowo Berkantor 2028 Tercapai

    Ketua MPR Optimistis Target Presiden Prabowo Berkantor 2028 Tercapai

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan keyakinannya target Presiden Prabowo Subianto untuk mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, pada 2028 akan tercapai. Optimisme ini disampaikan Muzani setelah mengunjungi langsung lokasi pembangunan IKN pada Jumat (24/1/2025).

    “Kami sungguh terkesan dengan progres pembangunan IKN yang saat ini sudah terlihat sebagai ibu kota yang akan menjadi simbol negara. Target presiden berkantor pada 2028 di IKN, Insyaallah, tercapai,” ujar Muzani di Kalimantan Timur.

    Menurut Muzani, Presiden Prabowo telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 48,8 triliun untuk mendukung pembangunan IKN. Dana ini diharapkan cukup untuk memastikan IKN siap menjadi pusat pemerintahan pada 2028.

    “Progres pembangunan yang dilakukan oleh Otorita IKN sangat luar biasa. Pak Basuki (Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono) bekerja tanpa kenal lelah pagi, siang, sore, dan malam untuk memastikan target ini tercapai,” tambahnya.

    Muzani juga menyampaikan apresiasi khusus kepada kepala Otorita IKN atas dedikasi dan kerja kerasnya. Ia menyebut pembangunan IKN adalah pengalaman pertama bagi Indonesia dalam membangun sebuah ibu kota dari nol.

    “Hampir tidak ada kota yang dibangun dari nol. Ini pengalaman berharga bagi republik kita,” ungkap Muzani.

    Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menyampaikan progres pembangunan berjalan sesuai rencana. Ia optimistis target presiden untuk berkantor di IKN pada 2028 akan terpenuhi.

    “Kami langsung memaksimalkan progres pembangunan setelah mendapat arahan dari presiden. Saat ini, kantor-kantor kementerian dan hunian ASN sudah mulai siap,” jelas Basuki.

    Basuki mengungkapkan infrastruktur untuk kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) sudah hampir selesai. Dari 16 menara yang direncanakan, 14 di antaranya telah dipersiapkan untuk kantor menko, sedangkan hunian ASN sudah tersedia lengkap dengan furnitur.

    “Fisik kantor menko sudah siap, begitu juga dengan hunian ASN. Tinggal menunggu pengisian,” pungkasnya terkait progres pembangunan IKN.

  • Tol Balikpapan-IKN Menuju Pulau Balang Ditargetkan Rampung Februari 2025

    Tol Balikpapan-IKN Menuju Pulau Balang Ditargetkan Rampung Februari 2025

    Nusantara, Beritasatu.com – Pemerintah terus mempercepat proses pengerjaan Tol Balikpapan-IKN yang bakal mempermudah konektivitas dan mobilitas masyarakat dari Kota Balikpapan menuju ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Ditargetkan tol Balikpapan-IKN dengan ruas seksi 3B dan 5A hingga menuju ke Jembatan Pulau Balang rampung pada akhir Februari 2025 mendatang.

    Saat ini ruas jalan seksi 3B dengan panjang sekira 6 kilometer yang membentang dari Kota Balikpapan hingga Simpang Tempadung di Kabupaten Penajam Paser Utara, telah hampir rampung. Selain itu, ruas jalan tol seksi 5A dengan panjang yang 6,7 kilometer yang menghubungkan simpang Tempadung menuju ke jembatan Pulau Balang, juga sudah hampir rampung 100%.

    Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional atau BBPJN Kalimantan Timur, Hendro Satrio menyebut dua ruas jalan Tol Balikpapan-IKN, yakni ruas jalan seksi 3B dan 5A yang menghubungkan Kota Balikpapan-Jembatan Pulau Balang-Kabupaten Penajam Paser Utara, saat ini progresnya hampir rampung.

    Pengerjaan proyek jalan tol untuk dua seksi ruas jalan ini sempat molor lantaran terkendala oleh persoalan lahan. 

    “Akhir Februari 2025 ditargetkan selesai karena sebelumnya sempat terkendala lahan. Saat ini seluruh lahan telah dibebaskan sehingga kini hanya tinggal menyelesaikan pemasangan beton rigid dan pile-slab,” kata Hendro saat ditemui Beritasatu.com di Ibukota Nusantara, Kalimantan Timur, Jumat (24/1/2025) Sore.

    Lebih lanjut Kepala Badan Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengatakan keterlambatan ini merupakan hal yang biasa terjadi dalam pengerjaan proyek kontruksi. Diakuinya banyak kendala yang dihadapi, salah satunya yang umum adalah persoalan lahan masyarakat.

    Namun, kondisi saat ini seluruh lahan masyarakat telah dibebaskan sehingga persoalan itu dinilai sebagai pernak-pernik dalam pengerjaan suatu proyek kontruksi. “Enggak ada masalah. Pernak-pernik pekerjaan kontruksi ya begitu itu, ya,” ujar Basuki saat ditemui Beritasatu.com di IKN bersama dengan Kepala BBPJN Kaltim, Hendro Satrio.

    Setelah pekerjaan rampung direncanakan akan dilakukan uji coba kelayakan sebelum akhirnya bisa dibuka untuk umum. Dengan adanya jalan Tol Balikpapan-IKN ini, maka akses jalan darat dari Kota Balikpapan menuju ke IKN dari yang semula dibutuhkan waktu selama lebih dari 90 menit, kini bisa dipangkas hanya 45 menit.

  • Terkesan Progres Pembangunan IKN, Ketua MPR RI Yakin Tahun 2028 Siap Pakai

    Terkesan Progres Pembangunan IKN, Ketua MPR RI Yakin Tahun 2028 Siap Pakai

    Jakarta (beritajatim.com) – Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengaku terkesan dengan progres pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Dia pun yakin IKN dapat menjadi ibu kota politik pada tahun 2028 mendatang.

    “Kami sungguh terkesan dengan progres pembangunan IKN yang saat ini sudah terlihat sebagai Ibu Kota yang akan jadi simbol negara kita,” kata Muzani dalam keterangannya saat mengunjungi IKN, Jumat (24/1/2025).

    Menurut Muzani, saat ini Presiden Prabowo telah mengalokasikan anggaran pembangunan IKN sebesar Rp 48,8 triliun. Anggaran ini diharapkan cukup untuk membangun IKN yang akan mulai pindah dan beraktivitas pada 2028.

    “Progres pembangunan yang dilakukan oleh otorita IKN untuk mengejar target sangat luar biasa. Target presiden berkantor tahun 2028 di IKN Insya Allah tercapai,” ujar Muzani.

    Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengatakan, saat ini progres pembangunan IKN sudah sangat baik. Basuki optimis bisa mengejar target yang diberikan presiden agar bisa berkantor di IKN pada 2028.

    “Setelah mendapat arahan dari presiden kemarin, kami langsung memaksimalkan progres pembangunan IKN agar target yang presiden berikan bisa berkantor pada 2028 bisa kita penuhi,” jelasnya.

    Basuki menjelaskan, saat ini kantor-kantor kementerian sudah disiapkan seperti kantor Menteri Koordinator. Saat ini terdapat tujuh Kementerian Koordinator dan kantor untuk para Menko tersebut sudah disiapkan.

    “Kita bisa lihat fisik untuk kantor Menko sudah siap. Terdapat 16 tower, dan 14 towernya kita siapkan untuk Menko-menko. Hunian untuk ASN juga beberapa sudah siap dan furnish, tinggal masuk,” tutur Basuki. [hen/ian]

  • Ketua MPR optimistis target presiden berkantor di IKN 2028 tercapai

    Ketua MPR optimistis target presiden berkantor di IKN 2028 tercapai

    Hampir tidak ada sebuah kota yang dibangun itu dari nol karena semuanya mayoritas pengembangan.

    Jakarta (ANTARA) – Ketua MPR RI Ahmad Muzani optimistis target Presiden RI Prabowo dapat berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang akan menjadi Ibu Kota Politik dapat tercapai pada tahun 2028.

    “Progres pembangunan yang dilakukan oleh otorita IKN untuk mengejar target sangat luar biasa. Saya kira cukup bagus. Oleh karena itu, Pak Basuki (Kepala OIKN Basuki Hadimuljono) pagi, siang, sore, malam terus-menerus bekerja membangun IKN tanpa kenal lelah. Target presiden berkantor pada tahun 2028 di IKN insyaallah tercapai,” kata Muzani dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

    Hal itu disampaikannya saat berkunjung ke IKN bersama pimpinan dan anggota MPR RI di Sepaku, Penajam Paser Utara, Jumat.

    Ahmad Muzani mengaku terkesan atas progres pembangunan IKN hingga saat ini yang seakan sudah tampak sebagai simbol negara Indonesia.

    “Hari ini kami MPR RI berkunjung ke IKN untuk melihat progres pembangunan dan letak gedung parlemen. Kami sungguh terkesan dengan progres pembangunan IKN yang saat ini sudah terlihat sebagai ibu kota yang akan jadi simbol negara kita,” ujarnya.

    Wakil rakyat ini mengatakan bahwa Presiden Prabowo telah mengalokasikan anggaran pembangunan IKN sebesar Rp48,8 triliun.

    Ia berharap anggaran tersebut cukup untuk membangun IKN yang akan mulai pindah dan beraktivitas pada tahun 2028.

    “Itu sebabnya kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Basuki karena ini adalah pengalaman pertama kita bisa membangun sebuah ibu kota dari nol. Hampir tidak ada sebuah kota yang dibangun itu dari nol karena semuanya mayoritas pengembangan. Inilah pengalaman republik ini membangun kota dari nol dan pada tahun 2028 akan jadi Ibu Kota Politik,” tuturnya.

    Sementara itu, Kepala Otorita IKN (OIKN) Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa progres pembangunan IKN sejauh ini sudah sangat baik.

    Basuki optimistis bisa mengejar target yang diberikan oleh Presiden berkantor di IKN pada tahun 2028.

    “Setelah mendapat arahan dari Presiden kemarin, kami langsung memaksimalkan progres pembangunan IKN agar target yang Presiden berikan bisa berkantor pada tahun 2028 bisa kami penuhi,” katanya.

    Dijelaskan pula bahwa kantor-kantor kementerian saat ini sudah disiapkan seperti kantor untuk para menteri koordinator yang berasal dari tujuh kementerian koordinator.

    “Kita bisa lihat fisik untuk kantor menko sudah siap. Terdapat 16 tower, dan 14 towernya kita siapkan untuk menko-menko. Hunian untuk ASN juga beberapa sudah siap dan furnish, tinggal masuk,” kata Basuki.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Prabowo Minta Gedung DPR-MA di IKN Dirancang Ulang, Ini Alasannya

    Prabowo Minta Gedung DPR-MA di IKN Dirancang Ulang, Ini Alasannya

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar rancangan dasar atau basic design gedung-gedung legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur dirancang ulang. Rancangan desain gedung DPR hingga Mahkamah Agung di IKN dinilai kurang greget.

    Hal ini diungkapkan langsung oleh Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono usai rapat terbatas soal pengembangan IKN di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa 21 Januari 2025. Menurutnya dalam waktu dekat dirinya dan Kementerian PU akan membentuk tim untuk melakukan rancangan ulang dan melaporkan rancangan baru kepada Prabowo.

    “Untuk bangunan gedung yudikatif dan legislatif dulu sudah pernah ada desain dari Kementerian PUPR, basic design-nya. Cuma sekarang beliau minta di-review lagi. Kami nanti dengan Kementerian PU bersama Otorita IKN akan bentuk tim design yang nanti bisa diarahkan oleh bapak presiden tentang ke depannya,” beber Basuki dalam konferensi pers di Kantor Presiden, ditulis Jumat (24/1/2025).

    Eks Menteri PUPR itu mengatakan Prabowo nampaknya ingin rancangan baru bisa lebih megah, dia menyebutnya lebih grande. Menurutnya, rancangan yang sudah ada selama ini didapatkan dari hasil sayembara dan dirasa kurang greget oleh Prabowo.

    “Beliau pengin lebih grande gitu. Jadi menurut beliau kan, itu dulu dengan Pak Jokowi kan dulu hasil sayembara. Nah, sekarang beliau melihatnya kurang grande. Kurang rengreng kalau kata Wong Jowo. Jadi beliau minta di-review,” kata Basuki.

    Basuki menegaskan yang dirancang ulang nantinya cuma untuk bangunan instansi yudikatif dan legislatif saja, seperti misalnya Gedung DPR/MPR, Gedung Mahkamah Konstitusi, hingga Gedung Mahkamah Agung.

    “Kalau ranah eksekutif semuanya sudah. Ini tinggal yang legislatif dan yudikatif yang untuk di-review design-nya. Dan design-nya kan baru basic design, belum ada detail design-nya. Basic design baru dilelang untuk design and build,” kata Basuki.

    Prabowo memberikan target agar IKN siap menjadi ibu kota politik pada 2028. Maka dari itu fasilitas sarana prasarana instansi legislatif dan yudikatif mesti selesai dibangun dan bisa digunakan sebelum 2028. Orang nomor satu di Indonesia itu juga sudah merestui anggaran tambahan untuk pembangunan IKN sebesar Rp 48,8 triliun selama lima tahun ke depan.

    (hal/ara)

  • Sri Mulyani Siapkan Anggaran IKN Rp48,8 Triliun Sampai 2029, Bakal Bangun Gedung DPR

    Sri Mulyani Siapkan Anggaran IKN Rp48,8 Triliun Sampai 2029, Bakal Bangun Gedung DPR

    Bisnis.com, JAKARTA- Pemerintah telah menetapkan anggaran Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sebesar Rp48,8 triliun yang digunakan hingga 2029, termasuk untuk pembangunan Gedung DPR.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan prioritas penggunaan anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara untuk 2025-2029.

    Sebelumnya, Kepala Otoritas Ibu Kota Nusantara atau OIKN Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa anggaran yang dibutuhkan guna menyelesaikan pembangunan IKN untuk 2025-2029 yakni Rp48,8 triliun. 

    Sri Mulyani menyebut pemerintahan Prabowo menargetkan anggaran Rp48,8 triliun itu difokuskan pada tahun ini untuk menyelesaikan pembangunan gedung lembaga pemerintahan atau eksekutif, serta yudikatif hingga legislatif. 

    “Kami upayakan untuk sesuai arahaan presiden untuk pembangunan berbagai gedung-gedung pemerintahan terutama untuk Trias Politika bisa diselesaikan sesuai waktu yang disampaikan bapak presiden,” ungkapnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/1/2025). 

    Dalam pemberitaan Bisnis sebelumnya, Basuki Hadimuljono menyebut Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan untuk sarana dan prasarana untuk lembaga yudikatif dan legislatif rampung pada 2028. 

    “Beliau [Prabowo] mempunyai target bahwa pada 2028 sudah ditargetkan menjadi Ibu Kota politik. Sehingga kami ditugasi untuk menyelesaikan ekosistem yudikatif, jadi kantor-kantor dan huniannya, juga ekosistem legislatif,” tuturnya di Kantor Presiden, Selasa (21/1/2025).

    Mantan Menteri PUPR ini mengatakan bahwa giat pertama yang akan dilakukan oleh instansinya adalah menyelesaikan kompleks legislatif, yudikatif dan ekosistem pendukungnya, serta membuka akses menuju IKN kawasan Wilayah Perencanaan (WP) 2.