Xcloud.id

Tag: Basuki Hadimuljono

  • 36 Rumah Menteri dan Rusun ASN di IKN Sudah Rampung, Segera Diresmikan Prabowo? – Halaman all

    36 Rumah Menteri dan Rusun ASN di IKN Sudah Rampung, Segera Diresmikan Prabowo? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pembangunan 27 tower dari total 47 rumah susun (rusun) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) serta Pertahanan dan Keamanan (Hankam) di Ibu Kota Nusantara (IKN) telah rampung dan siap diresmikan.

    Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) masih akan menyelesaikan 20 tower rusun lainnya hingga akhir 2025 dengan kemungkinan penyelesaian lebih cepat di pertengahan tahun.

    “27 tower di IKN siap untuk diresmikan,” kata Menteri PKP Maruarar Siahaan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, dikutip dari siaran pers pada Rabu (22/1/2025).

    Namun, Ia tidak menyebut peresmian tersebut akan dilakukan Presiden Prabowo Subianto atau menteri terkait.

    27 tower yang telah rampung tersebut selanjutnya tinggal menunggu proses serah terima.

    Ara, sapaan akrab Maruarar, telah menginformasikan hal ini kepada Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono.

    “Saya sudah kasih tahu untuk bisa diserahterimakan karena kami sudah selesaikan. 27 tower sudah selesai, yang 20 tower juga kita sambil jalan terus pembangunannya,” ujarnya.

    Sebagai informasi, pembangunan 47 Tower Rusun tersebut dibagi ke dalam enam paket pekerjaan.

    Enam paket pekerjaan tersebut terdiri dari Paket I Konstruksi Rusun ASN 1 yang terdiri dari 9 tower, Paket 2 Konstruksi Rusun ASN 2 sebanyak 8 tower, dan Paket 3 Konstruksi Rusun ASN 3 sebanyak 6 tower.

    Selanjutnya, Paket 4 Konstruksi Rusun ASN 4 sebanyak 8 tower, Paket 5 Konstruksi Rusun Paspampres sebanyak 9 tower, dan Paket 6 Konstruksi Rusun Polri dan BIN sebanyak 7 tower.

    Selain pembangunan tower untuk ASN, Ara mengatakan pemerintah juga telah menyelesaikan pembangunan 36 rumah jabatan menteri.

    “Kami laporkan di IKN, Kementerian PKP juga telah menyelesaikan pembangunan rumah jabatan menteri dan itu juga siap untuk diresmikan,” ucapnya.

  • Prabowo Alokasikan Rp48,8 Triliun untuk IKN, Buat Bangun Apa Saja?

    Prabowo Alokasikan Rp48,8 Triliun untuk IKN, Buat Bangun Apa Saja?

    JAKARTA – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono menyampaikan, Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui APBN sebesar Rp48,8 triliun untuk IKN selama periode 2025-2029.

    Basuki mengatakan, anggaran ini untuk menyelesaikan kompleks kantor yudikatif dan legislatif, termasuk ekosistemnya. Biaya ini juga untuk membuka akses pendukung menuju kawasan Wilayah Perencanaan (WP) II Barat IKN.

    “Untuk itu, dalam menyelesaikan program dari 2025 sampai 2029 dibutuhkan APBN Rp48,8 triliun. Pertama, untuk menyelesaikan kompleks legislatif, yudikatif, ekosistem pendukungnya serta membuka akses menuju IKN Kawasan WP2,” kata Basuki setelah rapat terbatas seperti dilihat di YouTube Sekretariat Presiden, Selasa, 21 Januari.

    Anggaran Rp48,8 triliun ini juga digunakan untuk memelihara atau mengelola sarana dan prasarana yang sudah selesai pada tahap awal. Basuki bilang, Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan menyerahkan pengelolaan sarana dan prasarana kepada Otorita IKN untuk dikelola dengan APBN.

    Dia menambahkan, Presiden Prabowo Subianto juga menargetkan IKN menjadi ibu kota politik RI pada 2028. Oleh karena itu, kata Basuki, Presiden Prabowo memberikan arahan dan melakukan pengecekan kembali desain dari ekosistem yudikatif dan legislatif yang akan dibangun di IKN.

    “Untuk yudikatif dan legislatif dulu sudah pernah ada basic desainnya dari Kementerian PUPR, beliau minta direview lagi. Kemudian, kami nanti dengan Kementerian PU akan membentuk tim desain yang bisa diarahkan oleh bapak presiden ke depannya,” tutur Basuki.

    Adapun pembangunan IKN selama periode 2022-2024 telah menelan biaya hingga Rp89 triliun, yang mana bersumber dari APBN. Menurut Basuki, anggaran tersebut telah digunakan untuk menyelesaikan pembangunan Tahap I Nusantara.

    “Jadi pada saat tahap awal 2022-2024, APBN telah menginvestasikan Rp89 triliun untuk jalan tol, 47 tower hunian, sanitasi, embung, kolam retensi, perkantoran. Kemudian, kantor sekretariat dan sarana peribadatan seperti masjid, basilica dan gereja yang kesemuanya dikerjakan oleh Kementerian PU dan sebelumnya,” ungkap dia

    Sementara itu, investasi yang berasal dari pihak swasta sampai dengan September 2024 telah mencapai Rp58,41 triliun. “Ini progresnya sekarang ada beberapa yang sudah jalan, sudah selesai dan ada yang sedang dalam persiapan desain,” pungkas Basuki.

  • MPR Akan Tinjau Progres Pembangunan Gedung Parlemen dan Tempat Tinggal Anggota Dewan di IKN

    MPR Akan Tinjau Progres Pembangunan Gedung Parlemen dan Tempat Tinggal Anggota Dewan di IKN

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani mengungkapkan pimpinan MPR akan melakukan kunjungan ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur pada Jumat dan Sabtu pekan ini. Kunjungan ini bertujuan untuk memantau perkembangan pembangunan gedung parlemen di IKN, termasuk gedung MPR, DPR, dan DPD.

    “Alhamdulillah kita tadi melaksanakan rapat pimpinan MPR. Cukup panjang, cukup lama pada awal masa persidangan ini dan cukup kompleks yang dibahas, antara lain, kita membahas rencana kunjungan pimpinan MPR ke Ibu Kota Negara Nusantara besok pada Jumat dan Sabtu,” ujar Muzani di Gedung Nusantara V, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/1/2025).

    Muzani menjelaskan tujuan utama dari kunjungan ini adalah untuk melihat langsung perkembangan pembangunan gedung-gedung parlemen di IKN Nusantara, termasuk gedung MPR, DPR, dan DPD. Selain itu, mereka juga akan memeriksa pembangunan tempat tinggal bagi anggota MPR, DPR, dan DPD yang akan ditempatkan di IKN.

    “Pimpinan MPR berencana melakukan kunjungan ke IKN karena kita ingin melihat perkembangan pembangunan IKN dan rencana pembangunan gedung parlemen, gedung DPR, gedung DPD, dan gedung MPR,” tambah Muzani.

    Dalam kunjungan tersebut, Muzani menyebutkan mereka juga akan berdiskusi dengan Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono dan pihak terkait lainnya mengenai progres pembangunan IKN. Muzani berharap rencana pembangunan yang telah disusun dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

    “Mudah-mudahan apa yang direncanakan selama ini bisa berjalan dengan baik, progresnya bagus. Terkait hal itu kita perlu melakukan kunjungan langsung ke IKN,” ujar Muzani.

    Setelah melakukan pengecekan lapangan, Muzani menyatakan MPR akan memberikan masukan dan saran berbasis data kepada kepala Otorita IKN. Hal ini diharapkan dapat membantu mempercepat dan mempermudah proses pembangunan di IKN.

    “Ya, nanti dari pemaparan kepala otorita kepada kami mungkin kami akan berdiskusi, menyampaikan pandangan beberapa hal yang diperlukan,” pungkas Muzani.

  • Kepala OIKN Tegaskan Banyak Minat Investasi di Ibu Kota Nusantara

    Kepala OIKN Tegaskan Banyak Minat Investasi di Ibu Kota Nusantara

    Jakarta, Beritasatu.com – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengungkapkan banyak investor yang tertarik untuk menanamkan modal di IKN. Basuki tidak menyebutkan angka spesifik, tetapi pihaknya sudah menerima banyak letter of intent (LoI) atau surat pernyataan minat dari calon investor yang ingin berinvestasi di IKN.

    “Kalau untuk investor, saya kira marketing sudah jalan sejak dahulu, Pak Jokowi dan semuanya saya kira sudah berjalan untuk memasarkan IKN. Ini banyak juga (investor) sudah yang menyampaikan LoI-nya,” ujar Basuki dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (21/1/2025).

    Basuki menambahkan investor kini semakin yakin untuk berinvestasi di IKN, terutama setelah pemerintah menegaskan komitmennya untuk melanjutkan pembangunan IKN. “Ini sekarang dengan lebih firm yakinnya pemerintahan ini akan melanjutkan IKN. Saya kira sekarang sudah banyak,” katanya.

    Di antara investor asing yang tertarik untuk berinvestasi di IKN adalah Citadel Group, sebuah perusahaan swasta asal Malaysia. Citadel berencana untuk melakukan groundbreaking investasi di IKN pada 2025, dengan fokus pada pembangunan permukiman.

    “Citadel ini nanti lagi dari Malaysia (LoI) juga sudah masuk,” kata Basuki.

    Selain Citadel, Basuki juga mengungkapkan Taman Safari Indonesia berencana untuk membangun fasilitas wisata di IKN. “Jadi saya kira Taman Safari juga akan membangun Taman Safari di IKN. Jadi sudah banyak yang sudah mulai masuk,” tegas Basuki.

    Pada akhir pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), tercatat ada 472 investor yang mengajukan letter of intent (LoI) kepada Otorita IKN. Dari jumlah tersebut, hanya 220 investor yang dinilai serius dan telah lolos seleksi untuk berinvestasi di IKN.

    “Berkaitan dengan investasi, ada 472 investor yang ajukan dan tanda tangan LoI dengan OIKN, tetapi tetap diseleksi dan ketemu 220 investor yang serius dan ingin masuk ke IKN Nusantara,” ungkap Jokowi pada 12 Agustus 2024.

  • Kepala OIKN Tegaskan Banyak Minat Investasi di Ibu Kota Nusantara

    Presiden Prabowo Targetkan IKN Jadi Ibu Kota Politik pada 2028

    Jakarta, Beritasatu.com – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengatakan Presiden Prabowo Subianto menargetkan IKN dapat menjadi ibu kota politik pada tahap kedua pembangunan atau 2028 mendatang.

    Hal ini disampaikan Basuki setelah mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo dan sejumlah menteri di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (21/1/2025).

    “Kemudian yang tahap kedua, ini yang paling penting, beliau mempunyai target bahwa (IKN) pada 2028 sudah ditargetkan menjadi ibu kota politik,” jelas Basuki.

    Untuk membangun IKN menjadi ibu kota politik, Basuki mengatakan pihaknya ditugaskan Presiden Prabowo untuk menyelesaikan proyek-proyek yang digunakan legislatif dan yudikatif seperti kantor serta huniannya.

    Basuki menyebut desain pembangunan untuk legislatif dan yudikatif sudah dirancang oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada eranya. Namun, Prabowo meminta desain tersebut ditinjau ulang.

    “Beliau minta direvieu lagi. Kemudian kami nanti dengan Kementerian PU bersama OIKN akan membentuk tim desain yang nanti bisa diarahkan oleh Bapak Presiden tentang ke depannya,” ujarnya tentang IKN jadi ibu kota politik.

    Memasuki tahap kedua pada 2025-2029, Basuki mengatakan kelanjutan pembangunan IKN kedua akan memakan anggaran Rp 48,8 triliun dari APBN dan telah disetujui oleh Presiden Prabowo.

  • Kepala Otorita IKN Laporkan Progres dan Rencana Perubahan Anggaran kepada Prabowo

    Kepala Otorita IKN Laporkan Progres dan Rencana Perubahan Anggaran kepada Prabowo

    Jakarta, Beritasatu.com – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono melaporkan perkembangan terbaru terkait pembangunan IKN kepada Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Negara, Senin (21/1/2025).

    Basuki memaparkan sejumlah progres fisik dan nonfisik yang telah dicapai. Fokus utama meliputi alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), serta investasi yang telah masuk.

    “Yang saya laporkan adalah progres saat ini, baik fisik maupun lainnya, termasuk APBN, skema KPBU, serta investasi yang sudah berjalan di IKN,” ungkap Basuki.

    Saat ditanya terkait potensi perubahan anggaran pembangunan IKN, Basuki menjelaskan belum ada keputusan resmi mengenai hal tersebut. “Kalau sudah ada keputusan, nanti saya sampaikan. Saat ini kami fokus pada program-program prioritas,” tegasnya.

    Basuki juga mengungkapkan investasi swasta yang mulai mengalir ke IKN, termasuk proyek groundbreaking senilai Rp 6,9 triliun. Proyek ini mencakup pembangunan jalan, hunian, tapak, hingga 107 tower ASN melalui skema KPBU.

    “Semua sudah diproses, tinggal tanda tangan kontrak,” jelas Basuki.

    Selain itu, investasi dari luar negeri, seperti dari perusahaan Malaysia, Citadel, juga menjadi perhatian. Proyek ini mencakup pembangunan hotel, perkantoran, dan restoran dengan nilai investasi sekitar Rp 6,5 triliun.

    Basuki menambahkan Kementerian PUPR telah mengirimkan surat undangan kepada Presiden Prabowo untuk menghadiri peresmian dan groundbreaking proyek di IKN.

    “Kami sudah kirim surat, mudah-mudahan bisa segera dijadwalkan. Undangan kami terbuka kapan saja presiden siap,” pungkasnya.

  • Kepala OIKN: Presiden targetkan IKN jadi ibu kota politik pada 2028

    Kepala OIKN: Presiden targetkan IKN jadi ibu kota politik pada 2028

    “Beliau (Presiden, red.) mempunyai target bahwa pada tahun 2028 sudah ditargetkan menjadi ibu kota politik sehingga kami ditugasi untuk menyelesaikan ekosistem yudikatif, kantor-kantor dan huniannya,”

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono menyebut Presiden Prabowo Subianto menargetkan IKN dapat ditetapkan sebagai ibu kota politik pada 2028.

    Demi mewujudkan itu, Presiden memerintahkan jajarannya, di antaranya OIKN dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk meninjau kembali desain pembangunan kompleks perkantoran lembaga-lembaga legislatif dan yudikatif di IKN, yang merupakan bagian dari pembangunan tahap kedua IKN.

    “Beliau (Presiden, red.) mempunyai target bahwa pada tahun 2028 sudah ditargetkan menjadi ibu kota politik sehingga kami ditugasi untuk menyelesaikan ekosistem yudikatif, kantor-kantor dan huniannya,” kata Kepala OIKN saat jumpa pers selepas rapat terbatas bersama Presiden Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

    Dia melanjutkan desain dasar (basic design) untuk ekosistem dan kompleks yudikatif dan legislatif pernah dibuat oleh Kementerian PUPR. Namun, Presiden memerintahkan desain itu ditinjau dan dievaluasi kembali.

    “Kami nanti dengan Kementerian PU bersama OIKN akan membentuk tim desain yang nanti bisa diarahkan oleh Bapak Presiden,” kata Ketua OIKN saat jumpa pers.

    Dalam rapat terbatas membahas IKN sore ini, Presiden menyetujui pembangunan tahap kedua IKN yang berlangsung pada 2025–2029. Prabowo juga menyetujui anggaran yang dialokasikan untuk itu sebesar Rp48,8 triliun.

    Basuki menyebut pembangunan tahap dua itu tak hanya mencakup ekosistem untuk legislatif dan yudikatif, tetapi juga ekosistem pendukung, dan akses menuju IKN.

    “(Itu semua, red.) termasuk juga dalam Rp48,8 triliun ini, adalah untuk memelihara, untuk mengelola prasarana, dan sarana yang sudah diselesaikan pada tahap awal. Jadi, dari Kementerian PU, Kementerian Perumahan, menyerahkan untuk OIKN untuk kami mengelola dan kami pelihara. Itu dari APBN,” kata Basuki Hadimuljono.

    Dalam jumpa pers yang sama, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjelaskan lebih lanjut rencana menjadikan IKN sebagai ibu kota politik.

    “Ibu kota politik, artinya kalau saat ini kami masih fokus menuntaskan pembangunan berbagai fasilitas untuk pemerintahan eksekutif, tentu belum lengkap, karena syarat pemerintahan itu harus hadir pula lembaga legislatif. Kita berbicara DPR RI, DPD RI, tentu juga MPR RI,” kata AHY.

    “Sedangkan, untuk lembaga yudikatif juga bukan hanya simbol, tetapi itulah kelengkapan utuh dari pemerintahan di sebuah negara demokratis,” sambung AHY.

    Menko Infra melanjutkan Presiden memerintahkan kepada mereka, yang terlibat dalam pembangunan IKN, untuk fokus mendirikan bangunan-bangunan untuk lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif lebih dulu.

    “Dengan demikian, kalau semua sudah berdiri, tiga fungsi tadi, maka sebetulnya kita sudah bisa menjalankan tugas-tugas, kegiatan-kegiatan politik, baik yang sifatnya harian maupun strategis,” kata AHY.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • MPR kunjungi IKN guna cek perkembangan pembangunan pada pekan ini

    MPR kunjungi IKN guna cek perkembangan pembangunan pada pekan ini

    Kita membahas rencana kunjungan Pimpinan MPR ke Ibu Kota Negara Nusantara besok pada hari Jumat dan hari Sabtu

    Jakarta (ANTARA) – Pimpinan MPR RI berencana untuk mengunjungi Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, untuk mengecek perkembangan pembangunan infrastruktur di ibu kota baru Republik Indonesia tersebut pada akhir pekan ini.

    Selain mengecek pembangunan, Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan Pimpinan MPR RI juga akan mengecek rencana pembangunan gedung parlemen, yang terdiri dari Gedung DPR, Gedung DPD, dan Gedung MPR.

    “Kita membahas rencana kunjungan Pimpinan MPR ke Ibu Kota Negara Nusantara besok pada hari Jumat dan hari Sabtu,” kata Muzani usai mengikuti Rapat Pimpinan MPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.

    Menurut dia, pihaknya akan segera mengetahui jadwal selesainya gedung parlemen setelah mengecek langsung IKN pada akhir pekan ini. Nantinya MPR juga akan memberi masukan secara langsung kepada Kepala Otorita IKN.

    Sejauh ini, dia pun belum mengetahui terkait proses pembangunan rumah dinas bagi anggota legislatif. Nantinya semua informasi perkembangan pembangunan IKN terkait lembaga legislatif akan disampaikan kepada publik.

    “Saya belum tahu, makanya kami perlu melihat langsung, mendengar dari pejabat yang memiliki otoritas,” ujar dia.

    Adapun Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengatakan sejumlah agenda peletakan batu pertama (ground breaking) di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur oleh Presiden Prabowo Subianto masih menunggu jadwal.

    Basuki mengatakan pihaknya telah mengirim surat ke Presiden untuk sejumlah agenda peletakan batu pertama di IKN tersebut.

    “Saya sudah mengirim surat untuk ground breaking. jadi mudah-mudahan beliau bisa menjadwalkan waktunya,” ujar Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2025

  • Sederet Proyek Rp 6,5 T Mau Groundbreaking di IKN, Prabowo Hadir?

    Sederet Proyek Rp 6,5 T Mau Groundbreaking di IKN, Prabowo Hadir?

    Jakarta –

    Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) akan berlanjut. Kali ini ada beberapa proyek yang akan dimulai pembangunannya (groundbreaking) di IKN dengan investasi mencapai Rp 6,5 triliun.

    Plt Deputi Sarana dan Prasarana Otorita IKN Danis H Sumadilaga mengatakan, ini merupakan rangkaian groundbreaking yang ke-9 di IKN.

    “Ada Rp 6,5 T, groundbreaking ke-9,” ungkap Danis ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta Pusat, Selasa (21/1/2025).

    Sementara itu, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengatakan ada enam proyek di IKN yang akan groundbreaking dalam waktu dekat, yaitu hotel, perkantoran, hingga restoran. Perusahaan Malaysia Citadel Group menjadi salah satu investornya.

    Lantas, apakah Presiden Prabowo Subianto akan hadir dalam agenda groundbreaking tersebut? Basuki tak bisa memastikan, yang jelas undangan sudah dikirim langsung ke Prabowo.

    “Pak Menteri PU sudah kirim surat untuk peresmian, saya sudah kirim surat untuk groundbreaking. Mudah-mudahan bisa dijadwalkan waktunya,” sebut Basuki.

    “Kan jadwal semua tergantung Presiden,” lanjutnya ketika dikonfirmasi lebih lanjut apakah groundbreaking akan dilakukan minggu ini atau tidak.

    Pada intinya semua sudah siap untuk menyambut Prabowo di IKN, Basuki bilang kapanpun orang nomor satu di Indonesia itu mengunjungi ibu kota baru semuanya siap menyambut.

    “Kita sih open undangannya, anytime beliau siap ke sana, kami siap, dan mestinya nggak perlu groundbreaking aja, semua dilaporkan juga sama pak AHY,” pungkas Basuki.

    (hal/ara)

  • Basuki Lapor Progres IKN ke Prabowo di Istana

    Basuki Lapor Progres IKN ke Prabowo di Istana

    Jakarta –

    Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono merapat ke Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat. Dia akan melaporkan progres pembangunan IKN langsung ke Presiden Prabowo Subianto.

    Dia akan melaporkan progres pembangunan proyek di IKN yang menggunakan APBN, investasi swasta, dan KPBU.

    “Yang saya laporkan adalah progres saat ini fisik dan lainnya juga, APBN dan juga KPBU dan investasi yang berjalan di IKN sekarang,” beber Basuki, Selasa (21/1/2025).

    Menurutnya, akan ada investasi swasta lewat skema KPBU senilai Rp 60 triliun untuk pembangunan jalan, hunian tapak, dan juga vertikal.

    “Sudah ada proses dari jauh, tinggal tanda tangan kontrak aja,” sebut Basuki.

    (hal/ara)