Xcloud.id

Tag: Basuki Hadimuljono

  • Membangun Identitas Global dalam Bingkai Lokal

    Membangun Identitas Global dalam Bingkai Lokal

    loading…

    Harryanto Aryodiguno, Ph.D Associate Professor International Relations Study Programs di President University, Indonesia. Foto/istimewa

    Harryanto Aryodiguno, Ph.D
    Associate Professor International Relations Study Programs di President University, Indonesia

    TAHUN Baru Imlek, yang dahulu hanya menjadi perayaan khas komunitas Tionghoa di wilayah tertentu dan perayaan tradisional di negara-negara Asia Timur yang masih menganut budaya Konfusianisme, seperti Jepang, Korea maupun Asia Tenggara, seperti Vietnam, kini telah bertransformasi menjadi salah satu perayaan dengan daya tarik global.

    Dari Jakarta hingga New York, dari Hanoi hingga Kuala Lumpur, Eropa sampai Australia, gema budaya Imlek terdengar dan dirasakan, tidak hanya oleh komunitas Tionghoa tetapi juga oleh masyarakat lokal lintas budaya. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan pengaruh budaya Tionghoa yang semakin meluas, tetapi juga membuka ruang analisis baru tentang bagaimana identitas Tionghoa, khususnya di Asia Tenggara, terus dibentuk dan ditafsirkan ulang. Di sinilah konsep Post.
    Chineseness (后华性) memainkan peran penting.

    Tahun Baru Imlek: Simbol Globalisasi dan Identitas yang Fleksibel

    Tahun Baru Imlek telah berkembang menjadi lebih dari sekadar perayaan tradisional, sekaligus menjadi simbol globalisasi budaya. Di negara seperti Indonesia, perayaan yang sempat dilarang selama era Orde Baru kini menjadi hari libur nasional dan dirayakan dengan berbagai cara, mulai dari bazar kuliner, atraksi barongsai, hingga dekorasi merah dan emas di pusat perbelanjaan.

    Di Vietnam, Imlek (Tết) menjadi momen yang meriah untuk berkumpul bersama keluarga, sementara di Malaysia, tradisi Tahun baru Imlek pasti ada “Yee Sang” atau tradisi mengaduk salad yang menjadi simbol kebersamaan lintas etnis.

    Namun, perayaan yang tampak seragam ini sebenarnya mencerminkan dinamika identitas yang unik di setiap tempat. Konsep Post Chineseness menunjukkan bahwa identitas Tionghoa tidak pernah bersifat tunggal atau homogen.

    Identitas ini lebih merupakan hasil dari proses saling pengenalan atau saling memahami dan mempelajari (mutual recognition) di antara komunitas Tionghoa sendiri, dan juga dengan masyarakat lokal. Dengan kata lain, perayaan tahun baru Imlek adalah ruang di mana identitas Tionghoa terus dinegosiasikan, dirayakan, dan diredefinisi.

    Post Chineseness: Melampaui Identitas Tionghoa Tradisional

    Menurut teori Post Chineseness, identitas Tionghoa tidak lagi didefinisikan oleh nilai-nilai atau tradisi yang seragam, melainkan melalui proses saling mengakui dan menerima yang kontekstual. Di Indonesia, misalnya, identitas Tionghoa sering kali dipengaruhi oleh dinamika hubungan dengan masyarakat pribumi.

  • Prabowo Bakal Resmikan Jalan Tol IKN, Berikut Sejumlah Ruasnya dari Balikpapan ke Nusantara – Halaman all

    Prabowo Bakal Resmikan Jalan Tol IKN, Berikut Sejumlah Ruasnya dari Balikpapan ke Nusantara – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pembangunan jalan tol Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur masih terus berlangsung hingga saat ini.

    Sejumlah ruas tol IKN ditargetkan rampung pada pertengahan 2025, yang mana Presiden Prabowo Subianto diharapkan dapat meresmikannya.

    Adapun jalan tol IKN menghubungkan Kota Balikpapan dan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. 

    “Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah mengusulkan untuk Bapak Presiden Prabowo meresmikan sejumlah ruas proyek yang sudah selesai,” kata Plt Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN Danis Hidayat Sumadilaga dikutip dari Kompas.com, Selasa (28/1/2025).

    Adapun pembangunan sejumlah ruas utama Jalan Tol IKN di antaranya, mulai dari Tol IKN Seksi 3A-1 dan 3A-2 Karangjoang-KKT Kariangau, Tol IKN Seksi 3B-1 dan 3B-2 KKT Kariangau-Sp Tempadung, Tol IKN Seksi 5A Sp Tempadung-Jembatan Pulau Balang, dan Tol IKN Seksi 5B Jembatan Pulau Balang-Sp Riko. 

    Kemudian Jalan Bebas Hambatan Seksi 6A Sp Riko, dan Jalan Bebas Hambatan Sp Riko-Rencana Outer Ring Road, dan Jalan Bebas Hambatan Seksi 6B Rencana Outer Ring Road-Sp. 3 ITCI. 

    “Secara rata-rata progres pembangunan jalan tol dari Balikpapan-KIPP IKN mencapai 74,6 persen,” kata Danis. 

    Sementara itu, untuk Jalan Tol IKN Seksi 1A yang menghubungkan Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman (SAMS) Sepinggan dan Balikpapan Selatan masih dalam proses sosialisasi kepada publik. 

    Jalan bebas hambatan berbayar ini dirancang sepanjang 5 kilometer dengan sebagian besar berstuktur melayang atau elevated. 

    Pelelangan proyek Jalan Tol IKN Seksi 1A akan dilakukan pada Februari 2025, dan ditargetkan mulai dibangun pada Juli 2025. 

    Pembangunan fisik diharapkan tuntas pada 2027 sehingga dapat mendukung konektivitas dan mobilitas masyarakat dari Balikpapan hingga ke IKN. 

    Adapun hingga 31 Desember 2024, realisasi anggaran pengadaan lahan untuk pembangunan jalan tol IKN yang telah dikucurkan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) mencapai Rp 2,32 triliun. 

    Sebagaimana disampaikan Direktur Pendanaan dan Pengadaan Lahan LMAN Rustanto bahwa angka ini sekitar 78,11 persen dari total APBN Rp 2,87 triliun yang dialokasikan untuk pengadaan lahan khusus infrastruktur konektivitas jalan tol dan jalan bebas hambatan IKN.

    IKN Ditargetkan Rampung 2028

    Presiden Prabowo Subianto menargetkan IKN akan menjadi ibu kota politik pada 2028 nanti. 

    Hal itu disampaikan Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, (21/1/2025).

    “Beliau mempunyai target bahwa pada tahun 2028, sudah ditargetkan menjadi ibu kota politik,” kata Basuki.

    Oleh karena itu kata Basuki, pihaknya mendapatkan tugas untuk menyelesaikan ekosistem yudikatif dan ekosistem legislatif. Baik berupa kantor maupun hunian pegawai.

    “Sehingga kami ditugasi untuk menyelesaikan ekosistem yudikatif jadi kantor-kantor dan huniannya juga ekosistem legislatif, kantor-kantor dan huniannya,” katanya.

    OIKN akan membentuk tim desain dalam membangun ekosistem yudikatif dan legislatif tersebut. Presiden Prabowo kata Basuki meminta desain dasar yang ada di Kementerian PU untuk ditinjau ulang.

    “Yudikatif dan legislatif dulu sudah pernah ada desain dari kementerian PUPR basic desainnya, beliau (Prabowo) minta di review lagi. Kemudian kami dengan kementerian PU bersama IKN akan membentuk tim desain bisa diarahkan bapak presiden kedepannya,” katanya.

    Dalam menyelesaikan program pembangunan IKN hingga 2029, dibutuhkan anggaran sebesar Rp 48,8 triliun. 

    Anggaran tersebut diperuntukkan salah satunya untuk membangun kantor dan hunian untuk lembaga legislatif dan yudikatif.

    “Dalam menyelesaikan program 2025-2029, dibutuhkan APBN Rp48,8 triliun. Untuk tadi pertama untuk menyelesaikan kompleks yudikatif dan legislatif serta ekosistem pendukungnya dan membuka akses pendukung IKN menuju kawasan WP2 (IKN Barat),” katanya.

    Rusun ASN Siap Diresmikan

    Pembangunan 27 tower dari total 47 rumah susun (rusun) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) serta Pertahanan dan Keamanan (Hankam) di IKN telah rampung dan siap diresmikan.

    Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) masih akan menyelesaikan 20 tower rusun lainnya hingga akhir 2025 dengan kemungkinan penyelesaian lebih cepat di pertengahan tahun.

    “27 tower di IKN siap untuk diresmikan,” kata Menteri PKP Maruarar Siahaan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, dikutip dari siaran pers pada Rabu (22/1/2025).

    27 tower yang telah rampung tersebut selanjutnya tinggal menunggu proses serah terima.

    Ara, sapaan akrab Maruarar, telah menginformasikan hal ini kepada Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono.

    “Saya sudah kasih tahu untuk bisa diserahterimakan karena kami sudah selesaikan. 27 tower sudah selesai, yang 20 tower juga kita sambil jalan terus pembangunannya,” ujarnya.

    Sebagai informasi, pembangunan 47 Tower Rusun tersebut dibagi ke dalam enam paket pekerjaan.

    Enam paket pekerjaan tersebut terdiri dari Paket I Konstruksi Rusun ASN 1 yang terdiri dari 9 tower, Paket 2 Konstruksi Rusun ASN 2 sebanyak 8 tower, dan Paket 3 Konstruksi Rusun ASN 3 sebanyak 6 tower.

    Selanjutnya, Paket 4 Konstruksi Rusun ASN 4 sebanyak 8 tower, Paket 5 Konstruksi Rusun Paspampres sebanyak 9 tower, dan Paket 6 Konstruksi Rusun Polri dan BIN sebanyak 7 tower.

    Selain pembangunan tower untuk ASN, Ara mengatakan pemerintah juga telah menyelesaikan pembangunan 36 rumah jabatan menteri.

    “Kami laporkan di IKN, Kementerian PKP juga telah menyelesaikan pembangunan rumah jabatan menteri dan itu juga siap untuk diresmikan,” ucapnya.

      

     

    Jalan Tol IKN Seksi 3A Karangjoang-KKT Kariangau(KOMPAS.com/HILDA B ALEXANDER)

  • Program Smartfarm Academy Dorong Pemanfaatan Zakat Bagi Petani dan Ketahanan Pangan – Halaman all

    Program Smartfarm Academy Dorong Pemanfaatan Zakat Bagi Petani dan Ketahanan Pangan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketahanan pangan menjadi salah satu isu krusial yang terus diperbincangkan di berbagai forum, baik nasional maupun global. Indonesia, sebagai negara agraris, memiliki tantangan besar dalam menjaga stabilitas produksi pangan di tengah berbagai ancaman, seperti perubahan iklim, alih fungsi lahan, dan keterbatasan akses terhadap teknologi pertanian modern. 

    Upaya berkelanjutan diperlukan untuk memastikan ketersediaan pangan yang cukup bagi seluruh masyarakat.

    Salah satu tantangan utama dalam ketahanan pangan adalah menurunnya jumlah petani muda yang berminat menggeluti sektor pertanian.

    Banyak generasi milenial lebih tertarik pada sektor lain yang dianggap lebih menjanjikan secara ekonomi. 

    Akibatnya, regenerasi petani di Indonesia mengalami hambatan, yang berdampak pada produktivitas pertanian dalam jangka panjang.

    Untuk mengatasi hal ini, diperlukan inovasi dalam bidang pertanian yang mampu menarik minat anak muda untuk terjun ke sektor ini.

    Pemerintah Indonesia telah menggulirkan berbagai kebijakan untuk memperkuat ketahanan pangan, termasuk melalui program swasembada pangan dan dukungan terhadap petani kecil.

    Pun begitu, peran sektor swasta dan organisasi sosial juga sangat dibutuhkan untuk melengkapi upaya pemerintah.

    Kolaborasi berbagai pihak dalam memberikan bantuan teknologi, modal usaha, dan pendampingan dapat mempercepat transformasi sektor pertanian ke arah yang lebih modern dan berkelanjutan.

    Di tengah upaya memperkuat ketahanan pangan, Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) menggelar Public Expose “Smartfarm Academy” di Sofyan Hotel, Cikini, Jakarta Pusat, Kamis, 23 Januari 2025.

    Acara ini dihadiri oleh berbagai stakeholder zakat dan petani penerima manfaat, dengan tujuan mempublikasikan dampak zakat dalam mendukung petani dan ketahanan pangan nasional.

    Direktur Utama IZI, Wildhan Dewayana, menyampaikan bahwa sejak 2017, Smartfarm Academy terus berkembang hingga 2025 sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan secara global berkat kolaborasi mitra, donatur, dan petani mustahik.

    “Atas izin Allah dan kerja sama dengan banyak pihak. Semoga jadi amal jariyah dan amal saleh bagi kita semua,” tuturnya.

    Direktur Pemberdayaan Zakat & Wakaf Kemenag RI, Prof. Dr. H. Waryono, S Ag MAg, mengapresiasi langkah IZI dalam mendukung petani, terutama generasi milenial yang mulai menunjukkan ketertarikan pada sektor pertanian.

    “Mudah-mudahan ini menjadi tradisi dan bisa diikuti oleh lembaga lain. Tradisi baik ini perlu dikembangkan dan menguatkan para petani milenial dan petani di daerah-daerah melalui sentuhan IZI,” ungkapnya.

    Sementara itu, Muhammad Hasbi Zaenal, Ph.D, Direktur Puskas BAZNAS RI, menyoroti bagaimana program ini mampu menjawab amanah Presiden RI terkait penciptaan lapangan kerja, swasembada pangan, dan adopsi teknologi pertanian. 

    “Semoga Public Expose bisa menggabungkan ketiganya (menciptakan lapangan kerja, swasembada pangan, dan teknologi terbarukan bisa masuk ke Indonesia. Apresiasi untuk IZI bisa membuat program Smartfarm Academy sehebat ini,” ungkapnya.

    Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Banten, Ibu Ismatul Hidayah, menambahkan bahwa program ini tidak hanya membantu petani meningkatkan produksi, tetapi juga mengubah status mereka dari mustahik menjadi muzaki. 

    “Program IZI menyentuh dan mengatasi masalah di pertanian. Semoga program ini bisa menjadi model, dan  direplikasi seluruh Indonesia,” tutupnya. 

    Pada acara tersebut, IZI juga meluncurkan 10.000 patriot ketahanan pangan yang diharapkan dapat menjadi motor penggerak dalam menghadirkan petani-petani unggul di berbagai wilayah Indonesia. 

    Dengan pendekatan berbasis zakat dan kolaborasi multipihak, program ini diharapkan mampu menjadi solusi konkret dalam menghadapi tantangan ketahanan pangan di masa depan.

     

     

  • Usai IKN Dapat Dana Rp48,8 Triliun, Pimpinan MPR Tinjau Pembangunan, Prabowo Mulai Berkantor di 2028 – Halaman all

    Usai IKN Dapat Dana Rp48,8 Triliun, Pimpinan MPR Tinjau Pembangunan, Prabowo Mulai Berkantor di 2028 – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, – Anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur, kembali mendapat tambahan dari APBN.

    Anggaran tersebut dikucurkan agar pembangunan IKN terus berlanjut dan ditargetkan Presiden Prabowo Subianto sudah bisa berkantor di IKN pada 2028.

    Dalam memastikan progresnya, pimpinan MPR pun melakukan kunjungan kerja ke IKN, yang mana akan dibangun kompleks legislatif dan yudikatif.

    Adapun pimpinan MPR yang hadir adalah Ahmad Muzani,  Hidayat Nur Wahid, Eddy Dwiyanto Soeparno, Edhie Baskoro Yudhoyono, AM. Akbar Supratman.

    “Kami mengecek kesiapan proses pembangunan penyelenggaraan negara, baik eksekutif, legislatif, dan yudikatif,” ujar Muzani dikutip Minggu (26/1/2025).

    Menurut Sekjen Gerindra tersebut, saat ini Presiden Prabowo telah mengalokasikan anggaran pembangunan IKN sebesar Rp 48,8 triliun. 

    Anggaran ini diharapkan cukup untuk membangun IKN yang akan mulai pindah dan beraktivitas pada 2028.

    “Progres pembangunan yang dilakukan oleh otorita IKN untuk mengejar target sangat luar biasa. Saya kira cukup bagus karena itu Pak Basuki pagi siang sore malam terus menerus bekerja membangun IKN tanpa kenal lelah. Target presiden berkantor tahun 2028 di IKN Insya Allah tercapai,” ujar Muzani.

    Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menjelaskan, perkembangan pembangunan IKN terkini, salah satunya pada persiapan pembangunan kompleks legislatif dan yudikatif beserta ekosistem pendukungnya.

    “Sesuai target dari Bapak Presiden Prabowo Subianto di tahun 2025-2029 ini untuk menjadikan IKN sebagai ibu kota politik, saat ini kami sedang fokus menyelesaikan kompleks legislatif dan yudikatif,” ujarnya.

    Basuki menjelaskan, pembangunan kantor-kantor kementerian terus dilakukan. Saat ini terdapat tujuh Kementerian Koordinator yang sudah disiapkan.

    “Kita bisa lihat fisik untuk kantor Menko sudah siap. Terdapat 16 tower, dan 14 towernya kita siapkan untuk Menko-menko. Hunian untuk ASN juga beberapa sudah siap dan furnish, tinggal masuk,” pungkas Basuki.

    Adapun dalam rangkaian kunjungan ini, Basuki mengajak rombongan berkeliling ke Taman Kusuma Bangsa serta kompleks Istana Negara dan Istana Garuda.

    27 Tower Rusun Telah Rampung

    Pembangunan 27 tower dari total 47 rumah susun (rusun) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) serta Pertahanan dan Keamanan (Hankam) di IKN telah rampung dan siap diresmikan.

    Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) masih akan menyelesaikan 20 tower rusun lainnya hingga akhir 2025 dengan kemungkinan penyelesaian lebih cepat di pertengahan tahun.

    “27 tower di IKN siap untuk diresmikan,” kata Menteri PKP Maruarar Siahaan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, dikutip dari siaran pers pada Rabu (22/1/2025).

    27 tower yang telah rampung tersebut selanjutnya tinggal menunggu proses serah terima.

    Ara, sapaan akrab Maruarar, telah menginformasikan hal ini kepada Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono.

    “Saya sudah kasih tahu untuk bisa diserahterimakan karena kami sudah selesaikan. 27 tower sudah selesai, yang 20 tower juga kita sambil jalan terus pembangunannya,” ujarnya.

    Sebagai informasi, pembangunan 47 Tower Rusun tersebut dibagi ke dalam enam paket pekerjaan.

    Enam paket pekerjaan tersebut terdiri dari Paket I Konstruksi Rusun ASN 1 yang terdiri dari 9 tower, Paket 2 Konstruksi Rusun ASN 2 sebanyak 8 tower, dan Paket 3 Konstruksi Rusun ASN 3 sebanyak 6 tower.

    Selanjutnya, Paket 4 Konstruksi Rusun ASN 4 sebanyak 8 tower, Paket 5 Konstruksi Rusun Paspampres sebanyak 9 tower, dan Paket 6 Konstruksi Rusun Polri dan BIN sebanyak 7 tower.

    Selain pembangunan tower untuk ASN, Ara mengatakan pemerintah juga telah menyelesaikan pembangunan 36 rumah jabatan menteri.

    “Kami laporkan di IKN, Kementerian PKP juga telah menyelesaikan pembangunan rumah jabatan menteri dan itu juga siap untuk diresmikan,” ucapnya.

  • Politik sepekan, survei kepuasan Prabowo hingga pelantikan 6 Februari

    Politik sepekan, survei kepuasan Prabowo hingga pelantikan 6 Februari

    Jakarta (ANTARA) – Berbagai peristiwa politik sepekan, mulai 19 hingga 25 Januari 2025, yang menjadi sorotan, di antaranya tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mencapai 80,9 persen hingga kepala daerah tak bersengketa dilantik pada tanggal 6 Februari.

    Berikut rangkuman ANTARA untuk berita politik sepekan yang menarik untuk kembali dibaca:

    Survei Litbang Kompas: Tingkat kepuasan Prabowo-Gibran 80,9 persen

    Hasil survei terbaru Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kompas yang disiarkan di Jakarta, Senin, mengungkap tingkat kepuasan para responden terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mencapai 80,9 persen.

    Survei Litbang Kompas, yang melibatkan 1.000 responden di 38 provinsi, digelar pada 4–10 Januari 2025 yaitu dalam periode 100 hari pertama masa kerja pemerintahan Prabowo-Gibran.

    Dalam hasil survei itu, yang juga dibagikan oleh Tim Media Prabowo di Jakarta, Senin, responden yang mengaku puas terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran juga mencakup mereka yang bukan pemilih pasangan tersebut saat Pilpres 2024.

    Baca selengkapnya di sini.

    100 hari kerja, Presiden tegaskan kebijakan pemerintah prorakyat

    Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan dalam waktu kurang lebih 3 bulan atau sekitar 100 hari pertama masa kerja, pemerintahannya membuat berbagai kebijakan yang prorakyat.

    Presiden pun berterima kasih kepada jajaran menteri, wakil menteri, dan kepala badan yang telah bekerja keras membuktikan hasil kerjanya untuk rakyat.

    “Dalam 3 bulan, kita telah memberi bukti kepada rakyat, kebijakan-kebijakan kita adalah kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada rakyat, berpihak pada kepentingan negara,” kata Presiden Prabowo saat memberikan arahan-arahan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.

    Baca selengkapnya di sini.

    Kepala OIKN: Presiden targetkan IKN jadi ibu kota politik pada 2028

    Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono menyebut Presiden Prabowo Subianto menargetkan IKN dapat ditetapkan sebagai ibu kota politik pada 2028.

    Demi mewujudkan itu, Presiden memerintahkan jajarannya, di antaranya OIKN dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk meninjau kembali desain pembangunan kompleks perkantoran lembaga-lembaga legislatif dan yudikatif di IKN, yang merupakan bagian dari pembangunan tahap kedua IKN.

    “Beliau (Presiden, red.) mempunyai target bahwa pada tahun 2028 sudah ditargetkan menjadi ibu kota politik sehingga kami ditugasi untuk menyelesaikan ekosistem yudikatif, kantor-kantor dan huniannya,” kata Kepala OIKN saat jumpa pers selepas rapat terbatas bersama Presiden Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

    Baca selengkapnya di sini.

    AHY akui tak tahu soal HGB pagar laut saat jabat Menteri ATR/BPN

    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengaku tak mengetahui tentang sertifikat hak guna bangunan (HGB) pagar laut di Tangerang, Banten, saat dirinya menjabat Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN).

    “Saya tidak tahu, saya tidak tahu, dan tentunya ini sudah terjadi sebelumnya untuk yang HGB itu ‘kan, 2023. Dan sekali lagi karena itu sudah keluar, saya masuk ‘kan 2024,” ujar pria yang akrab disapa AHY tersebut di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

    AHY menjelaskan bahwa HGB pagar laut tersebut sudah ada sejak 2023, sebelum dirinya menjabat sebagai Menteri ATR/BPN. Dia mengaku tidak menerima laporan terkait adanya HGB pagar laut saat menduduki jabatan tersebut.

    Baca selengkapnya di sini.

    Wamendagri: 270 kepala daerah dilantik Presiden di Istana pada 6 Februari

    Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan sekitar 270 kepala daerah terpilih hasil Pilkada Serentak 2024 rencananya dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada 6 Februari 2025.

    Bima menjelaskan bahwa kepala daerah yang dilantik pada 6 Februari itu tergabung dalam pelantikan pertama para kepala daerah yang hasil pemilihannya tidak bersengketa atau tidak digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

    “Insya Allah Pak Prabowo akan melantik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 164 B,” kata Wamendagri menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, selepas sidang kabinet.

    Baca selengkapnya di sini.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Usai IKN Dapat Dana Rp48,8 Triliun, Pimpinan MPR Tinjau Pembangunan, Prabowo Mulai Berkantor di 2028 – Halaman all

    Ketua MPR Yakin Target IKN Jadi Ibu Kota Politik pada 2028 akan Tercapai – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengaku terkesan atas progres pembangunan IKN di Kalimantan Timur yang sudah terlihat sebagai simbol negara.

    Hal itu disampaikan Muzani, usai meninjau IKN bersama pimpinan dan sejumlah anggota MPR, pada Jumat (24/1/2025).

    “Hari ini kami MPR RI berkunjung ke IKN untuk melihat progres pembangunan dan letak gedung parlemen. Kami sungguh terkesan dengan progres pembangunan IKN yang saat ini sudah terlihat sebagai Ibu Kota yang akan jadi simbol negara kita,” kata Muzani. 

    Menurut Sekjen Gerindra tersebut, saat ini Presiden Prabowo telah mengalokasikan anggaran pembangunan IKN sebesar Rp 48,8 triliun.

    Anggaran ini diharapkan cukup untuk membangun IKN yang akan mulai pindah dan beraktivitas pada 2028. 

    “Progres pembangunan yang dilakukan oleh otorita IKN untuk mengejar target sangat luar biasa. Saya kira cukup bagus karena itu Pak Basuki pagi siang sore malam terus menerus bekerja membangun IKN tanpa kenal lelah. Target presiden berkantor tahun 2028 di IKN Insya Allah tercapai,” ujar Muzani. 

    Sementara itu Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengatakan, saat ini progres pembangunan IKN sudah sangat baik. Basuki optimis bisa mengejar target yang diberikan presiden agar bisa berkantor di IKN pada 2028. 

    “Setelah mendapat arahan dari presiden kemarin, kami langsung memaksimalkan progres pembangunan IKN agar arget yang presiden berikan bisa berkantor pada 2028 bisa kita penuhi,” jelasnya. 

    Basuki menjelaskan, pembangunan kantor-kantor kementerian terus dilakukan. Saat ini terdapat tujuh Kementerian Koordinator yang sudah disiapkan. 

    “Kita bisa lihat fisik untuk kantor Menko sudah siap. Terdapat 16 tower, dan 14 towernya kita siapkan untuk Menko-menko. Hunian untuk ASN juga beberapa sudah siap dan furnish, tinggal masuk,” pungkas Basuki.

  • Asosiasi Antariksa Indonesia perkuat industri antariksa berkelanjutan

    Asosiasi Antariksa Indonesia perkuat industri antariksa berkelanjutan

    Dewan Pengurus Asosiasi Antariksa Indonesia Ketua Umum Adi Rahman Adiwoso (kedua kiri), Sekjen Aryo PS Djojohadikusumo (tengah) berfoto bersama Ketua National Air and Space Power Center of Indonesia (NASPCI) Marsekal Pertama TNI Dr. Penny Radjendra (kanan) serta Kepala Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Dr. Robertus Heru Triharjanto, B. Eng., M.Sc. (kedua kanan) usai pendirian Asosiasi Antariksa Indonesia di Jakarta, Selasa (21/1/2025). ANTARA/HO-Asosiasi Antariksa Indonesia

    Asosiasi Antariksa Indonesia perkuat industri antariksa berkelanjutan
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Sabtu, 25 Januari 2025 – 15:10 WIB

    Elshinta.com – Asosiasi Antariksa Indonesia menyatakan siap untuk memperkuat posisi dan peran strategis Indonesia di industri antariksa internasional.

    Ketua Asosiasi Antariksa Indonesia Adi Rahman Adiwoso mengatakan, dengan pesatnya perkembangan inovasi teknologi, Indonesia harus memiliki komitmen kuat untuk meningkatkan kapabilitas serta kapasitas teknologi antariksa agar dapat bersaing di industri antariksa global.

    “Dengan begitu, Indonesia bisa melangkah lebih maju meninggalkan posisi yang dulunya hanya sebagai pengguna ruang angkasa (space), kini mempunyai kemampuan untuk memproduksi hingga meluncurkan teknologi-teknologi antariksa,” katanya dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

    Oleh karena itu, lanjutnya Asosiasi Antariksa Indonesia dibentuk untuk menjadi landasan kuat dalam membangun kolaborasi yang berkelanjutan antara pemerintah, sektor swasta, pertahanan, serta institusi penelitian, sehingga Indonesia mempunyai kemampuan untuk mengakses antariksa secara mandiri.

    Dikatakannya Asosiasi Antariksa Indonesia resmi didirikan 21 Januari 2025, di Jakarta dengan pendiri dan Dewan Pengurus Asosiasi Antariksa Indonesia terdiri dari praktisi di industri satelit nasional, Adi Rahman Adiwoso dan pengusaha muda nasional, Aryo PS Djojohadikusumo serta David Fernando Audy.

    Pendirian asosiasi disaksikan Ketua National Air and Space Power Center of Indonesia (NASPCI), Marsekal Pertama TNI Dr. Penny Radjendra, serta Kepala Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Dr. Robertus Heru Triharjanto, B. Eng., M.Sc.

    Menurut Adi Rahman, pendirian Asosiasi Antariksa Indonesia dilandasi visi besar untuk mendukung kemajuan industri antariksa nasional sehingga Indonesia menjadi salah satu pemain utama di dunia internasional.

    “Asosiasi Antariksa Indonesia berkomitmen akan terus meningkatkan peran strategis Indonesia, memajukan teknologi, dan industri antariksa nasional bagi pembangunan, kesejahteraan, serta keamanan negara Indonesia,” ujarnya.

    Sekretaris Jenderal (Sekjen) Asosiasi Antariksa Indonesia Aryo PS Djojohadikusumo menambahkan antariksa memiliki peranan penting bagi Indonesia dalam aspek geopolitik, ekonomi dan inovasi teknologi.

    Melalui pengelolaan antariksa secara mandiri dan memanfaatkan teknologi antariksa terkini, maka turut serta membantu Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merealisasikan Asta Cita yang fokus meningkatkan sistem pertahanan negara, swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

    Sebab, tambahnya, pemanfaatan antariksa beserta teknologinya akan memudahkan pemerintah dalam memantau dan mengelola Sumber Daya Alam (SDA) hingga menemukan potensi sumber daya energi baru.

    “Kedaulatan akses ke antariksa penting untuk penyediaan jasa yang bisa mendukung produksi pangan dan energi. Seperti satelit penginderaan jarak jauh untuk mendapatkan data aktual tentang kondisi tanah, air, dan unsur hara. Hal ini penting di era Pemerintahan Presiden Prabowo yang mengutamakan kedaulatan pangan, energi, dan air,” katanya.

    Kepala Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa BRIN, Dr. Robertus Heru Triharjanto mengatakan BRIN siap mendukung Asosiasi Antariksa Indonesia untuk memaksimalkan potensi industri keantariksaan.

    Dikatakannya, BRIN siap bekerja sama dengan Asosiasi Antariksa Nasional terutama dalam program riset, pengembangan SDM dan inovasi teknologi, diplomasi antariksa, hingga fasilitasi industri antariksa.

    “Kami optimistis kolaborasi ini akan memperkuat daya saing Indonesia di industri antariksa internasional,” katanya.

     

    Sumber : Antara

  • RI Kini Punya Asosiasi Antariksa

    RI Kini Punya Asosiasi Antariksa

    Jakarta –

    Indonesia kini memiliki asosiasi antariksa yang akan menjadi wadah bagi para pelaku, pakar, profesional, dan pemerhati dunia antariksa untuk berkolaborasi dalam menciptakan, membina tumbuh kembangnya ekosistem yang dinamis guna memajukan teknologi, industri, serta regulasi keantariksaan Indonesia.

    Asosiasi Antariksa Indonesia resmi didirikan pada Selasa lalu, 21 Januari 2025, di Jakarta. Pendiri dan Dewan Pengurus Asosiasi Antariksa Indonesia terdiri dari praktisi di industri satelit nasional, Adi Rahman Adiwoso dan pengusaha muda nasional, Aryo PS Djojohadikusumo serta David Fernando Audy.

    Pendirian asosiasi ini turut disaksikan Ketua National Air and Space Power Center of Indonesia (NASPCI), Marsekal Pertama TNI Dr. Penny Radjendra, serta Kepala Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Dr. Robertus Heru Triharjanto, B. Eng., M.Sc.

    Ketua Asosiasi Antariksa Indonesia Adi Rahman Adiwoso mengatakan, dengan pesatnya perkembangan inovasi teknologi, Indonesia harus memiliki komitmen kuat untuk meningkatkan kapabilitas serta kapasitas teknologi antariksa agar dapat bersaing di industri antariksa global.

    Dengan begitu, Indonesia bisa melangkah lebih maju meninggalkan posisi yang dulunya hanya sebagai pengguna ruang angkasa (space), kini mempunyai kemampuan untuk memproduksi hingga meluncurkan teknologi-teknologi antariksa.

    Atas dasar tersebut, Asosiasi Antariksa Indonesia dibentuk untuk menjadi landasan kuat dalam membangun kolaborasi yang berkelanjutan antara pemerintah, sektor swasta, pertahanan, serta institusi penelitian, sehingga Indonesia mempunyai kemampuan untuk mengakses antariksa secara mandiri.

    “Pendirian Asosiasi Antariksa Indonesia dilandasi visi besar untuk mendukung kemajuan industri antariksa nasional sehingga Indonesia menjadi salah satu pemain utama di dunia internasional. Asosiasi Antariksa Indonesia berkomitmen akan terus meningkatkan peran strategis Indonesia, memajukan teknologi, dan industri antariksa nasional bagi pembangunan, kesejahteraan, serta keamanan negara Indonesia,” ujar Adi Rahman dalam keterangannya, Sabtu (25/1/2025).

    Sekretaris Jenderal (Sekjen) Asosiasi Antariksa Indonesia Aryo PS Djojohadikusumo menambahkan antariksa memiliki peranan penting bagi Indonesia dalam aspek geopolitik, ekonomi dan inovasi teknologi.

    Melalui pengelolaan antariksa secara mandiri dan memanfaatkan teknologi antariksa terkini, maka turut serta membantu Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merealisasikan Asta Cita yang fokus meningkatkan sistem pertahanan negara, swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Sebab, pemanfaatan antariksa beserta teknologinya akan memudahkan pemerintah dalam memantau dan mengelola Sumber Daya Alam (SDA) hingga menemukan potensi sumber daya energi baru.

    “Kedaulatan akses ke antariksa penting untuk penyediaan jasa yang bisa mendukung produksi pangan dan energi. Seperti satelit penginderaan jarak jauh untuk mendapatkan data aktual tentang kondisi tanah, air, dan unsur hara. Hal ini penting di era Pemerintahan Presiden Prabowo yang mengutamakan kedaulatan pangan, energi, dan air,” kata Aryo.

    Ketua National Air and Space Power Center of Indonesia (NASPCI) Marsekal Pertama TNI, Dr. Penny Radjendra mengapresiasi dibentuknya Asosiasi Antariksa Indonesia. Dengan hadirnya asosiasi antariksa ini maka akan semakin memperkuat Indonesia dalam memaksimalkan hak kedaulatan (sovereign right) nasional terhadap akses antariksa untuk kepentingan pemerintah, militer, swasta, dan institusi penelitian.

    “Bagi militer, pemanfaatan teknologi antariksa seperti satelit komunikasi, penginderaan jarak jauh, dan navigasi akan semakin memperkuat keamanan nasional dari ancaman-ancaman asing terhadap kedaulatan nasional,” kata Penny.

    (rrd/rir)

  • Sah! RI Punya Asosiasi Antariksa, Ini Pendirinya

    Sah! RI Punya Asosiasi Antariksa, Ini Pendirinya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Indonesia kini memiliki asosiasi antariksa yang akan menjadi wadah bagi para pelaku, pakar, profesional, dan pemerhati dunia antariksa untuk berkolaborasi dalam menciptakan, membina tumbuh kembangnya ekosistem yang dinamis guna memajukan teknologi, industri, serta regulasi keantariksaan Indonesia. Kehadiran asosiasi antariksa ini sekaligus memperkuat posisi dan peran strategis Indonesia di industri antariksa internasional.

    Asosiasi Antariksa Indonesia resmi didirikan pada Selasa lalu, 21 Januari 2025, di Jakarta. Pendiri dan Dewan Pengurus Asosiasi Antariksa Indonesia terdiri dari praktisi di industri satelit nasional, Adi Rahman Adiwoso dan pengusaha muda nasional, Aryo PS Djojohadikusumo serta David Fernando Audy. Pendirian asosiasi ini turut disaksikan Ketua National Air and Space Power Center of Indonesia (NASPCI), Marsekal Pertama TNI Dr. Penny Radjendra, serta Kepala Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Dr. Robertus Heru Triharjanto, B. Eng., M.Sc.

    Ketua Asosiasi Antariksa Indonesia Adi Rahman Adiwoso mengatakan, dengan pesatnya perkembangan inovasi teknologi, Indonesia harus memiliki komitmen kuat untuk meningkatkan kapabilitas serta kapasitas teknologi antariksa agar dapat bersaing di industri antariksa global. Dengan begitu, Indonesia bisa melangkah lebih maju meninggalkan posisi yang dulunya hanya sebagai pengguna ruang angkasa (space), kini mempunyai kemampuan untuk memproduksi hingga meluncurkan teknologi-teknologi antariksa. Atas dasar tersebut, Asosiasi Antariksa Indonesia dibentuk untuk menjadi landasan kuat dalam membangun kolaborasi yang berkelanjutan antara pemerintah, sektor swasta, pertahanan, serta institusi penelitian, sehingga Indonesia mempunyai kemampuan untuk mengakses antariksa secara mandiri.

    “Pendirian Asosiasi Antariksa Indonesia dilandasi visi besar untuk mendukung kemajuan industri antariksa nasional sehingga Indonesia menjadi salah satu pemain utama di dunia internasional. Asosiasi Antariksa Indonesia berkomitmen akan terus meningkatkan peran strategis Indonesia, memajukan teknologi, dan industri antariksa nasional bagi pembangunan, kesejahteraan, serta keamanan negara Indonesia,” ujar Adi Rahman dalam keterangannya, Sabtu (25/1/2025).

    Sekretaris Jenderal (Sekjen) Asosiasi Antariksa Indonesia Aryo PS Djojohadikusumo menambahkan antariksa memiliki peranan penting bagi Indonesia dalam aspek geopolitik, ekonomi dan inovasi teknologi. Melalui pengelolaan antariksa secara mandiri dan memanfaatkan teknologi antariksa terkini, maka turut serta membantu Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merealisasikan Asta Cita yang fokus meningkatkan sistem pertahanan negara, swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Sebab, pemanfaatan antariksa beserta teknologinya akan memudahkan pemerintah dalam memantau dan mengelola Sumber Daya Alam (SDA) hingga menemukan potensi sumber daya energi baru.

    “Kedaulatan akses ke antariksa penting untuk penyediaan jasa yang bisa mendukung produksi pangan dan energi. Seperti satelit penginderaan jarak jauh untuk mendapatkan data aktual tentang kondisi tanah, air, dan unsur hara. Hal ini penting di era Pemerintahan Presiden Prabowo yang mengutamakan kedaulatan pangan, energi, dan air,” kata Aryo.

    Ketua National Air and Space Power Center of Indonesia (NASPCI) Marsekal Pertama TNI, Dr. Penny Radjendra mengapresiasi dibentuknya Asosiasi Antariksa Indonesia. Dengan hadirnya asosiasi antariksa ini maka akan semakin memperkuat Indonesia dalam memaksimalkan hak kedaulatan (sovereign right) nasional terhadap akses antariksa untuk kepentingan pemerintah, militer, swasta, dan institusi penelitian. “Bagi militer, pemanfaatan teknologi antariksa seperti satelit komunikasi, penginderaan jarak jauh, dan navigasi akan semakin memperkuat keamanan nasional dari ancaman-ancaman asing terhadap kedaulatan nasional,” kata Penny.

    Dalam kesempatan yang sama, Kepala Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa BRIN, Dr. Robertus Heru Triharjanto mengatakan sesuai dengan Perpres 78/2021, badan antariksa Indonesia adalah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), yang menyelenggarakan fungsi layanan Penginderaan Jauh sesuai PP 11/2018, penguasaan dan otoritas perizinan teknologi antariksa berdasarkan PP 7/2023, dan kelak menjadi otoritas peluncuran satelit dari wilayah Indonesia saat PP mengenai penyelenggaraan Bandar Antariksa, yang saat ini draftnya telah sampai di Sekretariat Negara, diterbitkan.

    BRIN menyambut baik dan siap mendukung Asosiasi Antariksa Indonesia untuk memaksimalkan potensi industri keantariksaan. “BRIN siap bekerja sama dengan Asosiasi Antariksa Nasional terutama dalam program riset, pengembangan SDM dan inovasi teknologi, diplomasi antariksa, hingga fasilitasi industri antariksa. Kami optimistis kolaborasi ini akan memperkuat daya saing Indonesia di industri antariksa internasional,” kata Robertus Heru.

    Asosiasi Antariksa Indonesia akan terus berupaya meningkatkan kesadaran dan edukasi bagi seluruh pemangku kepentingan tentang peran strategis antariksa dalam meningkatkan perekonomian, pertahanan dan keamanan negara, riset serta pengembangan inovasi teknologi sehingga mempertegas posisi dan peran strategis Indonesia di dunia internasional.

    (ayh/ayh)

  • Proyek Gedung Parlemen dan Yudikatif IKN Dilelang Februari 2025, Total Anggaran Rp 11,2 Triliun

    Proyek Gedung Parlemen dan Yudikatif IKN Dilelang Februari 2025, Total Anggaran Rp 11,2 Triliun

    Nusantara, Beritasatu.com – Kementerian Pekerjaan Umum akan melelang proyek pembangunan kompleks gedung parlemen atau legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur pada Februari 2025. Pemerintah menyiapkan anggaran Rp 11,2 triliun dari APBN untuk proyek tersebut.

    Kepala Satgas Pembangunan IKN Danis Sumadilaga pembangunan kompleks gedung parlemen dan yudikatif di IKN serta sarana juga prasarana pendukungnya akan dimulai pada 2025. Pembangunan ditargetkan selesai sebelum Agustus 2028.

    “Insyaallah bulan Februari 2025, kita akan mulai lelang untuk kawasan legislatif dan yudikatif, serta ekosistem pendukungnya,” kata Danis kepada Beritasatu.com di IKN, Sabtu (25/1/2025).

    Menurutnya kontrak pembangunan kompleks legislatif dan yudikatif di IKN berjalan dari 2025 sampai 2027, sehingga keinginan Presiden Prabowo untuk berkantor di IKN pada Agustus 2028 dan menjadikan Nusantara sebagai sebagai ibu kota politik Indonesia bisa terwujud.

    Pada Agustus 2028 ditargetkan IKN sudah dilengkapi perkantoran  eksekutif, legislatif, dan yudikatif beserta ekostismen sarana serta prasarana pendukung lainnya.

    Presiden Prabowo Subianto sudah menginstruksikan Otorita IKN dan Kementerian PU untuk meninjau ulang desain pembangunan kompleks gedung parlemen atau legislatif dan yudikatif di IKN. 

    Puluhan anggota MPR hari ini kembali mengunjungi IKN untuk melihat langsung progres pembangunan infrastrukturnya. Mereka disambut Kepala Badan Otorita IKN Basuki Hadimuljono dan Danis Sumadilaga.

    Kunjungan para anggota MPR untuk memastikan pembangunan IKN tetap berjalan sesuai instruksi Presiden Prabowo.