Xcloud.id

Tag: Basuki Hadimuljono

  • Anggaran Diblokir, Menteri PU Pusing Ditanya Progres IKN

    Anggaran Diblokir, Menteri PU Pusing Ditanya Progres IKN

    GELORA.CO -Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo agak sedikit geram ketika ditanya wartawan mengenai progres pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

    Ia menegaskan bahwa anggaran untuk IKN kini masih diblokir imbas efisiensi yang digaungkan Kementerian Keuangan.

      

    “Progres gimana sih? Anggarannya enggak ada (ditanya) progres,” tegas Dody kepada wartawan usai rapat dengan Komisi V DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 6 Februari 2025.

    Meredakan emosinya, Dody pun berkelakar bahwa progres yang ada hanya untuk “makan siang menteri.” 

    Kendati demikian, Dody tetap menjelaskan progres pembangunan IKN pada tahun 2024, tercatat mencapai 87,9 persen dari alokasi anggaran tahun lalu.

    Untuk 2024, dukungan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum untuk IKN sebesar Rp 40,29 triliun. 

    Di sisi lain meskipun anggaran untuk 2025 diblokir, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), memastikan pembangunan IKN tetap berlanjut.

    “Setelah menyelesaikan pembangunan Istana Negara dan Istana Garuda, fokus kini beralih ke pembangunan kawasan serta fasilitas legislatif dan yudikatif,” jelas AHY.

    Kini pembangunan IKN juga menjadi tugas pokok Otoritas Ibu Kota Nusantara (OIKN) di bawah pimpinan Basuki Hadimuljono. 

  • Jelang Ramadhan, BAZNAS RI pastikan layanan penghimpunan ZIS lebih mudah dan cepat

    Jelang Ramadhan, BAZNAS RI pastikan layanan penghimpunan ZIS lebih mudah dan cepat

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

    Jelang Ramadhan, BAZNAS RI pastikan layanan penghimpunan ZIS lebih mudah dan cepat
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 05 Februari 2025 – 19:10 WIB

    Elshinta.com – Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI terus  meningkatkan kemudahan dan kecepatan layanan penghimpunan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) menjelang bulan Ramadhan 1446 H/2025 M. Berbagai strategi, baik melalui kanal retail maupun digital, disiapkan untuk memastikan masyarakat dapat menunaikan ZIS dengan lebih praktis dan aman.

    Hal tersebut mengemuka pada Pengajian BAZNAS Selasa Pagi bertema “Pengumpulan Retail dan Off Balance Sheet dalam Mencapai Target Pengumpulan Ramadhan” yang diselenggarakan Pusdiklat dan disiarkan melalui kanal Youtube BAZNAS TV, Selasa (4/2/2025). Hadir Pimpinan BAZNAS RI Pimpinan BAZNAS RI bidang Transformasi Digital Nasional, Prof. Ir. Nadratuzzaman Hosen, MS., M.Ec, Ph.D., serta Direktur Pengumpulan Perorangan BAZNAS RI, Fitriansyah Agus Setiawan. 

    Pimpinan BAZNAS RI Bidang Pimpinan BAZNAS RI bidang Transformasi Digital Nasional, Prof. Ir. Nadratuzzaman Hosen, MS., M.Ec, Ph.D. mengatakan, Bulan Ramadhan adalah momen emas yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin.

    “Bulan Ramadhan bukan hanya soal ibadah puasa dan shalat, tapi juga menjadi waktu di mana masyarakat lebih banyak berzakat, berinfak, dan bersedekah. Jangan sampai pengumpulan kita rendah, sementara potensi donasi sangat besar,” ujarnya.

    Untuk mencapai target tersebut, Nadratuzzaman mengungkapkan, BAZNAS telah menyiapkan strategi layanan penghimpunan yang lebih mudah dan cepat melalui berbagai kanal, seperti pendekatan retai_l dilakukan dengan menambah gerai ZIS, bekerja sama dengan perusahaan ritel dan komunitas, serta menyelenggarakan _event fundraising dan creative fundraising.

    “Selain itu, program zakat istana dan layanan jemput zakat juga difasilitasi guna memudahkan masyarakat menyalurkan ZIS melalui BAZNAS,” ujar Nadratuzzaman.

    “Sementara itu, pada kanal digital diperkuat melalui pembayaran via e-wallet, transfer bank, dan marketplace agar lebih mudah diakses oleh para muzaki,” lanjutnya.

    Selain kanal retail dan digital, lanjut Nadratuzzaman, BAZNAS juga mengoptimalkan penghimpunan off balance sheet, yaitu dana zakat yang dihimpun dari lembaga di luar pencatatan resmi, seperti masjid, yayasan, dan komunitas.

    “Pendekatan ini sangat penting karena banyak donasi yang sebenarnya bisa dihimpun dari sumber-sumber tersebut jika dikelola dengan baik,” kata Nadratuzzaman.

    Sementara itu, Direktur Pengumpulan Perorangan BAZNAS RI, Fitriansyah Agus Setiawan, menambahkan bahwa kecepatan dan kemudahan layanan menjadi kunci sukses penghimpunan.

    “Kami ingin memastikan donasi bisa dilakukan dengan lebih mudah dan cepat. Apalagi, puncak penghimpunan terjadi di 10 hari terakhir Ramadhan, sehingga kita harus siap dengan berbagai kanal,” jelasnya.

    Fitriansyah juga menyampaikan, BAZNAS juga telah menyiapkan strategi komunikasi yang agresif. Kampanye Above The Line (ATL) dilakukan melalui media sosial, televisi, radio, dan billboard, sedangkan kampanye Below The Line (BTL) memanfaatkan WhatsApp, SMS, dan email untuk mengajak masyarakat berzakat. Ia berharap seluruh BAZNAS di daerah dapat memanfaatkan momentum Ramadhan guna meningkatkan pengumpulan dana ZIS.

    “Dengan strategi yang telah dipaparkan, kami optimistis, BAZNAS dapat mencapai target fundraising Ramadhan tahun 2025. Dengan demikian, BAZNAS dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat yang membutuhkan, khususnya selama Bulan Ramadhan,” pungkas Fitriansyah.

    Sumber : Elshinta.Com

  • PAGAR Team TUP Tingkatkan Nilai Jual Kelapa Desa Pernasidi melalui  Website CocoBase

    PAGAR Team TUP Tingkatkan Nilai Jual Kelapa Desa Pernasidi melalui  Website CocoBase

    TRIBUNJATENG.COM – Telkom University Purwokerto kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung kesejahteraan masyarakat melalui inovasi digital program Innovillage 2024, kompetisi yang mendorong mahasiswa menciptakan solusi berbasis teknologi untuk masalah sosial, Kamis (23/1/2025).

    Pagar Team yang terdiri dari Farhat Huda, Stania Chlorita, dan Ilham Lii Assidaq berhasil lolos Top 165 Innovillage dari 719 proposal yang diajukan, dan mendapatkan hibah pendanaan sebesar 21 juta dalam kategori inovasi untuk menciptakan nilai bersama. 

    Pagar Team yang dibimbing oleh Aiza Yudha Pratama, S.T., M.Sc. mengembangkan website dengan nama “CocoBase” yaitu sistem database dan business intelligence data crawling.

    Website ini bertujuan untuk meningkatkan nilai jual gula kelapa di Desa Pernasidi, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas.

    Hal ini merupakan solusi dari permasalahan utama yang dialami Kelompok Tani Gendis Asri.

    Berdasarkan wawancara pada Oktober 2024, kelompok tani menyampaikan bahwa harga gula kelapa masih bergantung pada koperasi.

    Harga ini seringkali ditentukan sepihak tanpa pertimbangan dari petani dan bahkan jauh di bawah harga pasar. 

    Selain itu, petani juga menghadapi masalah kurangnya akses informasi dan sistem distribusi yang tidak transparan.

    “Masih terdapat kekurangan akses informasi harga pasar. Sistem distribusi juga tidak transparan, ditambah lagi pencatatannya masih manual jadi rawan terjadi missing data,” ujar Farhat, ketua Pagar Team. 

    Dalam menjawab permasalahan tersebut, Pagar Team menghadirkan CocoBase sebagai solusi platform informasi bagi petani yang dapat memberikan akses terhadap data hasil panen, termasuk total berat gula kelapa yang disetorkan, penyusutan pasca-pengeringan, dan harga pasar terkini. 

    “Sistem ini berbasis Telkom BigBox data crawlin, memanfaatkan OCA Blast dari PT Telkom Indonesia untuk mengirimkan informasi penting kepada petani melalui SMS atau WhatsApp secara real-time. Harapannya dapat memungkinkan petani membuat keputusan yang lebih baik terkait waktu distribusi dan penjualan produk,” terang Ilham saat ditanya mengenai sistem yang digunakan. 

    Selain itu, terdapat fitur CocoBlog yang menyajikan artikel informatif mengenai inovasi produk, tips pengolahan, dan perkembangan tren pasar gula kelapa.

    Menu Produk yang tersedia juga memungkinkan petani untuk memasarkan gula kelapa secara langsung kepada konsumen melalui e-commerce sehingga petani mendapat harga yang sesuai dengan pasar. 

    Dalam mendukung keberlanjutan proyek, Pagar Team memberikan kartu By.U dari Telkomsel kepada petani untuk memastikan akses internet yang stabil, serta layanan SMS yang memadai dalam pengoperasian website CocoBase. 

    “Kami juga melakukan pelatihan kepada Kelompok Tani Gendis Asri mengenai pengelolaan dan pemanfaatan website ini agar mereka dapat secara mandiri mengelola platform tersebut,”  imbuh Farhat. 

    Melalui CocoBase dan pendampingan yang dilakukan, Pagar Team berharap program ini dapat menjadi inspirasi untuk diterapkan di wilayah lain, sekaligus membantu meningkatkan kesejahteraan petani secara berkelanjutan. (*)

     

  • 222.061 Guru Bakal Masuki Usia Pensiun, LLDikti Minta Kampus Cetak Guru Profesional – Halaman all

    222.061 Guru Bakal Masuki Usia Pensiun, LLDikti Minta Kampus Cetak Guru Profesional – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Data Kemendikdasmen tahun 2024 memperkirakan sekitar 222.061 guru akan pensiun dalam beberapa tahun mendatang.

    Rata-rata sebanyak 70.000 guru akan pensiun setiap tahun.

    Kebutuhan akan guru profesional yang bersertifikat di Indonesia terus meningkat seiring dengan jumlah guru yang memasuki masa pensiun.

    Kepala LLDikti Wilayah III Jakarta, Prof. Dr. Toni Toharudin, mendorong perguruan tinggi untuk mencetak banyak tenaga guru profesional.

    Hal ini disampaikan oleh Toni terkait pembukaan Program Studi Biologi oleh Universitas Pelita Harapan (UPH).

    “Kami optimis, dengan kapasitas dan pengalaman FIP UPH, PPG Biologi akan mampu mencetak guru profesional yang berkontribusi signifikan bagi kemajuan pendidikan nasional,” ujar Toni melalui keterangan tertulis, Senin (3/2/2025).

    Fakultas Ilmu Pendidikan UPH resmi memperoleh izin membuka Program Profesi Guruuntuk Program Studi (Prodi) Biologi.

    Surat Keputusan Kemendiktisaintek Nomor 11/A/O/2025 diserahkan oleh Prof. Dr. Toni Toharudin kepada Dekan FIP UPH, Oh Yen Nie, M.Ed., Ph.D. (Cand.).

    Oh Yen Nie menyampaikan bahwa langkah tersebut merupakan bukti nyata kontribusi FIP UPH dalam kemajuan pendidikan di Indonesia.

    “Program ini dirancang untuk mencetak tenaga pengajar yang tidak hanya kompeten secara akademis, tetapi juga mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman dan kebutuhan siswa di era modern,” jelasnya.

    FIP UPH sebelumnya juga telah mendapatkan izin untuk membuka Program Profesi Guru (PPG) pada Mei 2024.

    Izin ini diberikan untuk tiga Program Studi (Prodi), yaitu Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD), Pendidikan Matematika, dan Pendidikan Bahasa Inggris.

    Program baru akan berjalan di bulan Maret 2025, sesuai dengan jadwal pemerintah.

  • Angka Kesintasan Pasien Kanker Anak di Indonesia Tergolong Rendah, Ini Penyebabnya – Halaman all

    Angka Kesintasan Pasien Kanker Anak di Indonesia Tergolong Rendah, Ini Penyebabnya – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Unit Kerja Koordinasi Hematologi-Onkologi Ikatan Dokter Anak Indonesia(IDAI) Dr Eddy Supriyadi, Sp.A(K), Ph.D menyebut, angka kesintasan (Survival Rate) (angka harapan hidup) kanker pada anak Indonesia terbilang rendah hanya berkisar 20 – 30 persen.

    Jika dibandingkan di negara-negara maju yang mencapai 80 persen maka gap angka kesintasan kanker pada anak di Indonesia sangat jauh.

    “Ini pekerjaan rumah yang nyata dan menyedihkan. Di negara-negara maju survivornya 80 persen, tapi di negara berkembang termasuk Indonesia 20 – 25 persen. Inilah gap yang harus diatasi,” kata dia dalam press briefing via daring, Selasa (4/2/2025).

    Lantas apa penyebab kesintasan kanker pada anak di Indonesia rendah?

    Dokter Eddy menerangkan, angka kesintasan yang rendah di Indonesia disebabkan oleh kesenjangan dalam akses dan infrastruktur layanan kanker anak di Indonesia.

    Banyak pasien kanker anak yang mengalami keterlambatan penanganan sehingga berujung fatal dan kematian, terlebih pada tahap awal, penyakit keganasan pada anak ini seringkali sulit dikenali karena gejalanya mirip dengan penyakit lain yang lebih ringan.

    “Di Indonesia pusat layanan terpadu kanker banyak berada di pulau Jawa. Di Kalimantan hanya ada 2 RS, di pulau Sulawesi juga 2 RS, Maluku dan Papua belum punya sama sekali,” kata dia.

    Selain itu, hal ini mungkin disebabkan belum terintegrasinya data kanker dengan data kependudukan khususnya data kematian. Diharapkan evaluasi kesintasan dapat dilakukan secara rutin di masa mendatang.

    Di Indonesia jumlah kasus kanker anak, diperkirakan terdapat sekitar 10.000 kasus baru per tahunnya, dengan tingkat kesintasan tiga tahun sebesar 24 persen.

    Enam jenis kanker anak yang menjadi prioritas penanganan global mencakup Leukemia Limfoblastik Akut, Retinoblastoma, Nefroblastoma, Limfoma Burkitt, Limfoma Hodgkin, dan Glioma Derajat Rendah.

    Kanker anak juga dipilih sebagai prioritas karena menurut pengalaman global, enam jenis kanker yang umum diderita oleh anak dapat diobati (highly curable) melalui akses diagnostik, terapi, serta adanya layanan dukungan yang memadai. 

  • Presiden pastikan pembangunan IKN berlanjut

    Presiden pastikan pembangunan IKN berlanjut

    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono bersama Kepala OIKN Basuki Hadimuljono, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti dan Staf Khusus OIKN Bidang Perencanaan Pembangunan Imam Santoso Ernawi, jumpa pers selepas rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/2/2025). ANTARA/Genta Tenri Mawangi.

    Presiden pastikan pembangunan IKN berlanjut
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Selasa, 04 Februari 2025 – 08:00 WIB

    Elshinta.com – Presiden Prabowo Subianto memastikan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur terus berlanjut hingga lima tahun ke depan, yaitu pada 2025-2029.

    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan sikap Presiden itu selepas rapat terbatas membahas IKN di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/2).

    “Terkait dengan IKN, ini juga sudah dipastikan akan dilanjutkan dan beliau (Presiden) sendiri juga sudah memastikan akan ada alokasi anggaran besaran kurang lebih Rp48,8 triliun (untuk periode) 2025 hingga 2029 ini,” AHY kepada wartawan.

    Tentu anggaran tersebut nanti digunakan seusai dengan per tahapan dan juga rencana yang telah ditetapkan sejak awal.

    Presiden kembali memanggil Menko AHY, Kepala Otorita IKN (OIKN) Basuki Hadimuljono, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dodi Hanggodo, Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti dan Staf Khusus OIKN Bidang Perencanaan Pembangunan Imam Santoso Ernawi untuk rapat membahas pembangunan IKN.

    Rapat itu juga dihadiri oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Dalam pertemuan yang berlangsung selama kurang lebih 3 jam tersebut, Presiden dan menteri-menterinya beserta Kepala OIKN membahas desain dasar pembangunan kawasan.

    “Jadi ada beberapa penyesuaian yang mestinya membutuhkan waktu. Tentunya, mudah-mudahan tidak lama lagi bisa difinalisasi dan tentunya itu bisa segera dibangun,” kata AHY.

    Di lokasi yang sama, Kepala OIKN juga memastikan anggaran yang dialokasikan untuk OIKN tahun ini tetap pada angka yang telah disetujui Presiden, yaitu Rp6,3 triliun, ditambah dengan Rp8,1 triliun. Dengan demikian, anggaran yang dialokasikan untuk OIKN tahun ini sebesar Rp14,4 triliun.

    Alokasi dana tersebut merupakan bagian dari anggaran IKN 2025-2029 Rp48,8 triliun.

    Basuki menjelaskan, persoalan anggaran OIKN menjawab pertanyaan mengenai kebijakan penghematan sebagaimana yang ditetapkan Presiden dalam Inpres (Instruksi Presiden) Nomor 1 Tahun 2025.

    Dampak dari kebijakan itu, anggaran OIKN tahun ini semula direncanakan terpangkas hingga lebih dari separuh.

    “Inpres Nomor 1 Tahun 2025 itu dibuat sebelum ratas (rapat terbatas) IKN pada 21 Januari. Jadi, nanti kami akan mengirim (surat),” katanya.

    “Kami sudah diminta untuk berkirim surat kepada Menteri Keuangan untuk menyesuaikan dengan yang disetujui oleh Bapak Presiden Rp6,3 triliun plus Rp8,1 triliun,” kata Kepala OIKN.

    Basuki menambahkan, Mensesneg Prasetyo Hadi juga menyatakan anggaran OIKN akan disesuaikan agar tak kena pangkas sebagaimana ditetapkan dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025.

    “Tadi kami juga sampaikan kepada beliau (Presiden), kebetulan ada Mensesneg, dijawab bahwa itu akan segera disesuaikan,” kata Basuki Hadimuljono.

    Sumber : Antara

  • Direstui Prabowo Anggaran OIKN Tambah Rp 8,1 T, Basuki Surati Sri Mulyani

    Direstui Prabowo Anggaran OIKN Tambah Rp 8,1 T, Basuki Surati Sri Mulyani

    Jakarta –

    Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono akan menyurati Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati soal tambahan anggaran. Basuki menjelaskan anggaran OIKN saat ini sebesar Rp 6,39 triliun sesuai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2025.

    Selanjutnya OIKN akan mendapatkan tambahan anggaran untuk pembangunan fasilitas Yudikatif dan Legislatif di IKN sebesar Rp 8,1 triliun. Tambahan anggaran ini, menurut Basuki, sudah direstui Presiden Prabowo Subianto.

    “Jadi nanti kami akan mengirim, kami sudah diminta untuk berkirim surat kepada Menteri Keuangan untuk menyesuaikan sesuai dengan yang disetujui oleh Bapak Presiden Rp 6,3 triliun plus Rp 8,1 triliun,” kata Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (3/2/2025).

    “DIPA awal yang ada di kami adalah Rp 6,3 triliun. Untuk memulai pekerjaan yudikatif dan legislatif dibutuhkan tambahan Rp 8,1 triliun. Nah itu besok akan segera kami mengirim surat pada Bu Menteri Keuangan sesuai dengan arahan Bapak Presiden pada sore hari ini,” sambung mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat itu.

    Basuki menjelaskan rencana efisiensi anggaran OIKN ini sebelumnya sudah tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

    Namun, menurut Basuki, penetapan Inpres ini dilakukan sebelum rapat terbatas (ratas) mengenai IKN.

    “Nanti kalau saya salah disampaikan, karena Inpres Nomor 1 itu dibuat sebelum ratas kemarin. Jadi Inpres Nomor 1 tahun 2025 itu dibuat sebelum ratas IKN yang Minggu 21 Januari,” jelasnya

    Setelah rapat terbatas terkait pembangunan IKN pada Minggu (21/1) kemarin dan hari ini Senin (3/2/2025), Basuki memastikan Prabowo menyetujui anggaran pembangunan IKN itu sesuai dengan DIPA 2025, serta tambahan anggaran sebesar Rp 8,1 triliun tadi.

    “Kalau tentang anggaran, tadi juga kami sampaikan pada beliau, kebetulan ada Mensesneg, dijawab bahwa itu agar segera disesuaikan (dikembalikan ke awal),” ucapnya.

    (hns/hns)

  • OIKN pastikan anggaran IKN tak dipangkas, Basuki bersurat ke Menkeu

    OIKN pastikan anggaran IKN tak dipangkas, Basuki bersurat ke Menkeu

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono memastikan alokasi anggaran OIKN tahun ini tidak dipangkas, tetapi Basuki bakal bersurat lebih dulu ke Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.

    Oleh karena itu, alokasi anggaran untuk OIKN tahun ini tetap Rp6,3 triliun, sebagaimana yang telah disetujui oleh Presiden Prabowo, ditambah Rp8,1 triliun.

    “Inpres (Instruksi Presiden) Nomor 1 Tahun 2025 itu dibuat sebelum ratas (rapat terbatas) IKN pada 21 Januari. Jadi, nanti kami akan mengirim (surat). Kami sudah diminta untuk berkirim surat kepada Menteri Keuangan untuk menyesuaikan dengan yang disetujui oleh Bapak Presiden Rp6,3 triliun plus Rp8,1 triliun,” kata Kepala OIKN menjawab pertanyaan wartawan saat jumpa pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

    Kepala OIKN bersama Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo, dan Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti, dan Staf Khusus OIKN Bidang Perencanaan Pembangunan Imam Santoso Ernawi, mengikuti rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

    Rapat itu merupakan kelanjutan dari rapat terkait IKN yang digelar di Kantor Presiden pada 21 Januari 2025. Rapat terbatas soal IKN hari ini, yang juga diikuti oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, berlangsung selama kurang lebih 3 jam.

    “Tadi kami juga sampaikan kepada beliau (Presiden), kebetulan ada Mensesneg, dijawab bahwa itu akan segera disesuaikan,” kata Basuki Hadimuljono saat menjelaskan soal anggaran OIKN tahun ini yang bakal batal dipangkas.

    Kebijakan penghematan yang ditetapkan oleh Presiden Prabowo dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 turut berdampak kepada anggaran OIKN tahun ini. Rencana pemangkasan itu semula mencapai Rp4,8 triliun. Namun, setelah rapat hari ini, Basuki memastikan alokasi anggaran OIKN tahun ini batal dipangkas.

    Dengan demikian, anggaran yang dialokasikan untuk OIKN tahun ini sebesar Rp14,4 triliun. Dana itu merupakan bagian dari Rp48,8 triliun yang dialokasikan oleh Presiden untuk IKN pada periode 2025–2029.

    Menko AHY, dalam jumpa pers yang sama, kembali menegaskan Presiden Prabowo telah menyetujui anggaran untuk IKN sebesar Rp48,8 triliun untuk periode 2025–2029. “Ini tentu nanti digunakan sesuai dengan per tahapan dan juga rencana yang ditetapkan sejak awal,” kata AHY.

    Dalam rapat terbatas tentang IKN hari ini, selain membahas anggaran, Presiden bersama peserta rapat juga membahas desain kawasan legislatif dan yudikatif.

    “Jadi, ada beberapa penyesuaian yang mesti membutuhkan waktu. Tentunya, mudah-mudahan tidak lama lagi bisa difinalisasi dan tentunya setelah itu bisa segera dibangun,” kata Menko AHY.

    Terkait rancang bangun kawasan legislatif di IKN, Basuki menyebut Presiden telah menyetujui desain yang ditawarkan oleh Kepala OIKN dan tim.

    “Desain pembangunan legislatif yang terutama untuk sidang paripurnanya, dan sudah disetujui oleh Bapak Presiden bentuknya. Sekarang sedang mau difinalkan, dan kami akan asistensi lagi pada beliau melalui Pak Menko (AHY),” kata Kepala OIKN.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Prabowo Sepakat Anggaran IKN Tak Dipangkas, Kepala Otorita Bakal Surati Sri Mulyani

    Prabowo Sepakat Anggaran IKN Tak Dipangkas, Kepala Otorita Bakal Surati Sri Mulyani

    Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono menyebut bakal mengirim surat kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati agar anggaran untuk instansinya tak dipangkas.

    Dia menyebut bahwa anggaran untuk IKN justru bakal ditambah sesuai dengan keputusan hasil rapat dengan Presiden Prabowo Subianto pada awal tahun.

    Mengingat, penghematan imbas Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBD/APBD 2025 dibuat sebelum adanya keputusan Ratas yang digelar pada Selasa (21/1/2025) lalu.

    Hal ini disampaikannya usai melaksanakan rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto beserta Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), jajaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU), dan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (3/2/2025)

    “Jadi nanti kami akan mengirim, kami sudah diminta untuk berkirim surat dengan Menteri Keuangan untuk menyesuaikan sesuai dengan yang disetujui oleh Bapak Presiden, Rp6,3 triliun plus Rp8,1 triliun,” katanya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (3/2/2025).

    Lebih lanjut, Basuki menjelaskan bahwa OIKN awalnya mendapatkan alokasi pagu anggarannya mencapai Rp6,3 triliun.

    Namun, usai melakukan rapat untuk memulai pekerjaan proyek infrastruktur untuk lembaga yudikatif dan legislatif di IKN maka terdapat mufakat bahwa dibutuhkan anggaran sebesar Rp8,1 triliun.

    “Nah itu besok akan segera kami kirim surat ke bu Menteri Keuangan sesuai arahan bapak preside pada sore hari ini,” ucapnya.

    Menurutnya dalam rapat itu juga dihadiri Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi setuju dengan hal ini. Dia mengaku mendapat jawaban dari Prasetyo bahwa anggaran untuk OIKN itu akan disesuaikan.

    “Kebetulan ada Mensesneg, dijawab bahwa agar segera disesuaikan,” imbuhnya.

    Untuk diketahui dalam rapat terbatas dengan Presiden Prabowo yang digelar pada (21/1/2025) lalu, diputuskan anggaran untuk IKN mencapai Rp48 Triliun untuk 5 tahun mendatang. Untuk membangun infrastruktur lembaga legislatif dan yudikatif.

    Basuki yang ikut dalam rapat itu mengungkapkan Presiden Prabowo sudah menyetujui usulan itu. Sehingga OIKN mengusulkan menambah anggaran Rp8,1 triliun untuk mendukung pembangunan itu di tahun pertama.

    Tak lama setelah itu, Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

    Efisiensi atas anggaran belanja negara tahun anggaran 2025 sebesar Rp306,69 triliun. Adapun perinciannya, terdiri dari anggaran belanja kementerian/lembaga tahun anggaran 2025 sebesar Rp256,1 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp50,59 triliun.

    Adapun, Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 terbit pada 22 Januari 2025 membuat Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) turut mengalami efisiensi anggaran terbesar, yakni mencapai Rp4,81 triliun atau 75,2% dari pagu anggaran Rp6,39 triliun.

    Oleh sebab itu, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono akan bersurat ke Menteri Keuangan Sri Mulyani agar anggaran pembangunan IKN tetap sesuai yang disepakati yakni Rp14,4 triliun di tahun 2025. Sehingga anggaran kembali menyesuaikan menjadi Rp6,3 triliun ditambah Rp 8,1 triliun.

    “Saya kira kalau menurut persetujuan Pak Presiden, ya itu. Nanti surat kami akan saya tembuskan ke Pak Mensesneg, nanti beliau juga ikut mereviu. Yang jelas sesuai dengan surat kami nanti, sesuai dengan notulen rapat ratas 21 Januari ini. Ini notulennya baru disiapkan oleh bapak Seskab [Teddy],” pungkas Basuki.

  • Anggarannya Disunat Sampai Rp81 Triliun, Menteri PU Bilang Begini

    Anggarannya Disunat Sampai Rp81 Triliun, Menteri PU Bilang Begini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo buka suara mengenai pemotongan anggaran sekitar Rp81 triliun di kementeriannya, untuk pagu anggaran 2025 ini. Ia berencana mengajukan pengkajian ulang alias review.

    Dody menjelaskan dari surat terakhir yang diterima dari Menteri Keuangan, dibenarkan bahwa diminta untuk melakukan efisiensi senilai Rp 81 triliun. Namun nantinya secara bertahap akan melakukan review anggaran. Sebagai catatan, pagu anggaran Kementerian PU sebelumnya ditetapkan sebesar Rp110,95 triliun untuk tahun 2025.

    “Tapi secara bertahap kita akan review, mana yang kira-kira harus kita ajukan ulang, kita ajukan ulang,” katanya, di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (3/2/2025).

    “Seperti halnya di IKN kan, mana-mana yang harus kita ajukan ulang, kita ajukan ulang,” katanya.

    Sebab, katanya, prioritas saat ini bagaimana program di Kementerian PU bisa mendukung terhadap swasembada pangan, baik pembangunan irigasi dan jalan daerah.

    “Itu kan satu paket ada irigasi, ada jalan daerah. Nanti kita akan ajukan dulu. Jadi secara bertahap, Insya Allah nggak ada perubahan atas program-program kita ke depan di 2025,” kata Dody.

    Dalam kesempatan yang sama, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono, mengungkapkan bakal bersurat ke Menkeu agar anggaranya tak dipangkas. Bahkan ia meminta agar anggaranya untuk pembangunan IKN tetap ditambah sesuai dengan keputusan rapat sebelumnya.

    Menurutnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBD/APBD 2025 dibuat sebelum adanya keputusan Ratas yang digelar pada 21 Januari 2025 lalu.

    “Jadi nanti kami akan mengirim, kami sudah diminta untuk berkirim surat dengan Menteri Keuangan untuk menyesuaikan sesuai dengan yang disetujui oleh Bapak Presiden, Rp 6,3 Triliun plus Rp 8,1 Triliun,” kata Basuki.

    Menurut Basuki awalnya OIKN mendapatkan alokasi pagu anggarannya mencapai Rp 6,3 triliun. Namun dalam keputusan rapat untuk memulai pekerjaan proyek infrastruktur untuk lembaga yudikatif dan legislatif di IKN dibutuhkan anggaran sebesar Rp 8,1 triliun.

    Foto: Kepala OIKN Basuki HadimKepala OIKN Basuki Hadimuljono (kedua kiri) bersama sejumlah menteri usai Rapat Terbatas dengan Presiden Prabowo, di Istana Negara, terkait IKN, Senin (3/2/2025). (CNBC Indonesia/Emir)uljono bersama sejumlah menteri usai Rapat Terbatas dengan Presiden Prabowo, di Istana Negara, terkait IKN, Senin (3/2/2025). (CNBC Indonesia/Emir)
    Kepala OIKN Basuki Hadimuljono (kedua kiri) bersama sejumlah menteri usai Rapat Terbatas dengan Presiden Prabowo, di Istana Negara, terkait IKN, Senin (3/2/2025). (CNBC Indonesia/Emir)

    (dce)