Tag: Basuki Hadimuljono

Sah! RI Punya Asosiasi Antariksa, Ini Pendirinya

Jakarta, CNBC Indonesia – Indonesia kini memiliki asosiasi antariksa yang akan menjadi wadah bagi para pelaku, pakar, profesional, dan pemerhati dunia antariksa untuk berkolaborasi dalam menciptakan, membina tumbuh kembangnya ekosistem yang dinamis guna memajukan teknologi, industri, serta regulasi keantariksaan Indonesia. Kehadiran asosiasi antariksa ini sekaligus memperkuat posisi dan peran strategis Indonesia di industri antariksa internasional.

Asosiasi Antariksa Indonesia resmi didirikan pada Selasa lalu, 21 Januari 2025, di Jakarta. Pendiri dan Dewan Pengurus Asosiasi Antariksa Indonesia terdiri dari praktisi di industri satelit nasional, Adi Rahman Adiwoso dan pengusaha muda nasional, Aryo PS Djojohadikusumo serta David Fernando Audy. Pendirian asosiasi ini turut disaksikan Ketua National Air and Space Power Center of Indonesia (NASPCI), Marsekal Pertama TNI Dr. Penny Radjendra, serta Kepala Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Dr. Robertus Heru Triharjanto, B. Eng., M.Sc.

Ketua Asosiasi Antariksa Indonesia Adi Rahman Adiwoso mengatakan, dengan pesatnya perkembangan inovasi teknologi, Indonesia harus memiliki komitmen kuat untuk meningkatkan kapabilitas serta kapasitas teknologi antariksa agar dapat bersaing di industri antariksa global. Dengan begitu, Indonesia bisa melangkah lebih maju meninggalkan posisi yang dulunya hanya sebagai pengguna ruang angkasa (space), kini mempunyai kemampuan untuk memproduksi hingga meluncurkan teknologi-teknologi antariksa. Atas dasar tersebut, Asosiasi Antariksa Indonesia dibentuk untuk menjadi landasan kuat dalam membangun kolaborasi yang berkelanjutan antara pemerintah, sektor swasta, pertahanan, serta institusi penelitian, sehingga Indonesia mempunyai kemampuan untuk mengakses antariksa secara mandiri.

“Pendirian Asosiasi Antariksa Indonesia dilandasi visi besar untuk mendukung kemajuan industri antariksa nasional sehingga Indonesia menjadi salah satu pemain utama di dunia internasional. Asosiasi Antariksa Indonesia berkomitmen akan terus meningkatkan peran strategis Indonesia, memajukan teknologi, dan industri antariksa nasional bagi pembangunan, kesejahteraan, serta keamanan negara Indonesia,” ujar Adi Rahman dalam keterangannya, Sabtu (25/1/2025).

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Asosiasi Antariksa Indonesia Aryo PS Djojohadikusumo menambahkan antariksa memiliki peranan penting bagi Indonesia dalam aspek geopolitik, ekonomi dan inovasi teknologi. Melalui pengelolaan antariksa secara mandiri dan memanfaatkan teknologi antariksa terkini, maka turut serta membantu Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merealisasikan Asta Cita yang fokus meningkatkan sistem pertahanan negara, swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Sebab, pemanfaatan antariksa beserta teknologinya akan memudahkan pemerintah dalam memantau dan mengelola Sumber Daya Alam (SDA) hingga menemukan potensi sumber daya energi baru.

“Kedaulatan akses ke antariksa penting untuk penyediaan jasa yang bisa mendukung produksi pangan dan energi. Seperti satelit penginderaan jarak jauh untuk mendapatkan data aktual tentang kondisi tanah, air, dan unsur hara. Hal ini penting di era Pemerintahan Presiden Prabowo yang mengutamakan kedaulatan pangan, energi, dan air,” kata Aryo.

Ketua National Air and Space Power Center of Indonesia (NASPCI) Marsekal Pertama TNI, Dr. Penny Radjendra mengapresiasi dibentuknya Asosiasi Antariksa Indonesia. Dengan hadirnya asosiasi antariksa ini maka akan semakin memperkuat Indonesia dalam memaksimalkan hak kedaulatan (sovereign right) nasional terhadap akses antariksa untuk kepentingan pemerintah, militer, swasta, dan institusi penelitian. “Bagi militer, pemanfaatan teknologi antariksa seperti satelit komunikasi, penginderaan jarak jauh, dan navigasi akan semakin memperkuat keamanan nasional dari ancaman-ancaman asing terhadap kedaulatan nasional,” kata Penny.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa BRIN, Dr. Robertus Heru Triharjanto mengatakan sesuai dengan Perpres 78/2021, badan antariksa Indonesia adalah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), yang menyelenggarakan fungsi layanan Penginderaan Jauh sesuai PP 11/2018, penguasaan dan otoritas perizinan teknologi antariksa berdasarkan PP 7/2023, dan kelak menjadi otoritas peluncuran satelit dari wilayah Indonesia saat PP mengenai penyelenggaraan Bandar Antariksa, yang saat ini draftnya telah sampai di Sekretariat Negara, diterbitkan.

BRIN menyambut baik dan siap mendukung Asosiasi Antariksa Indonesia untuk memaksimalkan potensi industri keantariksaan. “BRIN siap bekerja sama dengan Asosiasi Antariksa Nasional terutama dalam program riset, pengembangan SDM dan inovasi teknologi, diplomasi antariksa, hingga fasilitasi industri antariksa. Kami optimistis kolaborasi ini akan memperkuat daya saing Indonesia di industri antariksa internasional,” kata Robertus Heru.

Asosiasi Antariksa Indonesia akan terus berupaya meningkatkan kesadaran dan edukasi bagi seluruh pemangku kepentingan tentang peran strategis antariksa dalam meningkatkan perekonomian, pertahanan dan keamanan negara, riset serta pengembangan inovasi teknologi sehingga mempertegas posisi dan peran strategis Indonesia di dunia internasional.

(ayh/ayh)

25/01/2025 19:48
Proyek Gedung Parlemen dan Yudikatif IKN Dilelang Februari 2025, Total Anggaran Rp 11,2 Triliun

Nusantara, Beritasatu.com – Kementerian Pekerjaan Umum akan melelang proyek pembangunan kompleks gedung parlemen atau legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur pada Februari 2025. Pemerintah menyiapkan anggaran Rp 11,2 triliun dari APBN untuk proyek tersebut.

Kepala Satgas Pembangunan IKN Danis Sumadilaga pembangunan kompleks gedung parlemen dan yudikatif di IKN serta sarana juga prasarana pendukungnya akan dimulai pada 2025. Pembangunan ditargetkan selesai sebelum Agustus 2028.

“Insyaallah bulan Februari 2025, kita akan mulai lelang untuk kawasan legislatif dan yudikatif, serta ekosistem pendukungnya,” kata Danis kepada Beritasatu.com di IKN, Sabtu (25/1/2025).

Menurutnya kontrak pembangunan kompleks legislatif dan yudikatif di IKN berjalan dari 2025 sampai 2027, sehingga keinginan Presiden Prabowo untuk berkantor di IKN pada Agustus 2028 dan menjadikan Nusantara sebagai sebagai ibu kota politik Indonesia bisa terwujud.

Pada Agustus 2028 ditargetkan IKN sudah dilengkapi perkantoran eksekutif, legislatif, dan yudikatif beserta ekostismen sarana serta prasarana pendukung lainnya.

Presiden Prabowo Subianto sudah menginstruksikan Otorita IKN dan Kementerian PU untuk meninjau ulang desain pembangunan kompleks gedung parlemen atau legislatif dan yudikatif di IKN.

Puluhan anggota MPR hari ini kembali mengunjungi IKN untuk melihat langsung progres pembangunan infrastrukturnya. Mereka disambut Kepala Badan Otorita IKN Basuki Hadimuljono dan Danis Sumadilaga.

Kunjungan para anggota MPR untuk memastikan pembangunan IKN tetap berjalan sesuai instruksi Presiden Prabowo.

25/01/2025 19:19
Ketua MPR: Perkembangan IKN “on the track”

Percepatan penting pembangunan Kota Nusantara 2025-2028, yakni sektor legislatif dan yudikatif, termasuk kantor, hunian pejabat dan fasilitas pendukung lainnya

Jakarta (ANTARA) – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia Ahmad Muzani menilai perkembangan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur berjalan baik di jalur yang semestinya atau on the track.

“Perkembangannya IKN bagus. IKN perkembangannya on the track. Rencana akan menjadi pusat pemerintahan tahun 2028. Perkembangan secara fisik yang saya lihat on the track,” kata Muzani saat ditemui di Jakarta, Sabtu.

Muzani mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah menganggarkan Rp48,8 triliun untuk percepatan pembangunan IKN.

Adapun, pembangunan gedung DPR, DPD, dan MPR sudah direncanakan dan ditargetkan selesai sebelum tahun 2028. Begitu pula dengan pembangunan gedung-gedung lembaga yudikatif, seperti Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan Komisi Yudisial.

“Jadi, menurut saya on the track, bagus,” ucapnya.

Menurut Muzani, dengan perkembangan pembangunan tersebut, keraguan investor untuk berinvestasi di IKN dapat terbantahkan. Dia pun optimistis IKN diharapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru.

“Kalau menurut saya terbantahkan karena saya sudah lihat sendiri. Jalan bandara IKN akan selesai di akhir bulan Februari atau awal Maret. Kemudian, jalan tol katanya akhir tahun ini selesai, yang saya dengar saya langsung dari Pak Basuki (Kepala Otorita IKN),” katanya.

Ketua MPR itu menuturkan bahwa selain menjadi pusat pemerintahan dan kegiatan politik, IKN juga merupakan pusat peradaban yang menjadi tempat pengambilan keputusan-keputusan penting.

“Berkumpulnya orang dari nol, dengan suasana baru, kehidupan baru, ini yang menurut saya harus dipikirkan dan jumlahnya tidak kecil. Karena itu, ini yang perlu kita pikirkan supaya IKN bisa menjadi pusat perhatian baru, pusat pemerintahan, pusat politik, pusat peradaban,” ucapnya.

Terpisah, Kepala Otorita IKN (OIKN) Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa Presiden Prabowo menargetkan IKN yang dibangun di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur dapat ditetapkan menjadi ibu kota politik Indonesia pada tahun 2028.

Basuki menjelaskan, Presiden memberikan instruksi kepada OIKN dan Kementerian Pelajaran Umum untuk meninjau kembali desain pembangunan kompleks perkantoran lembaga legislatif dan yudikatif di Kota Nusantara.

“Percepatan penting pembangunan Kota Nusantara 2025-2028, yakni sektor legislatif dan yudikatif, termasuk kantor, hunian pejabat dan fasilitas pendukung lainnya,” kata dia di Sepaku, Penajam Paser Utara, Sabtu.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

25/01/2025 17:35
IKN Ditargetkan Jadi Kota Politik pada 2028, Prabowo Perintahkan Tinjau Ulang Desain

Penajam Paser Utara, Beritasatu.com – Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur ditetapkan sebagai ibu kota politik Indonesia pada 2028. Desain pembangunan perkantorannya akan ditinjau ulang.

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengatakan penetapan IKN sebagai ibu kota politik pada 2028 sesuai perintah Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Basuki, Presiden Prabowo telah menginstruksikan kepada OIKN dan Kementerian Pekerjaan Umum untuk meninjau kembali desain pembangunan kompleks perkantoran lembaga legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara.

“Percepatan penting pembangunan Kota Nusantara 2025-2028, yakni sektor legislatif dan yudikatif, termasuk kantor, hunian pejabat dan fasilitas pendukung lainnya,” kata Basuki di Sepaku, Penajam Paser Utara, Sabtu (25/1/2025).

Desain dasar ekosistem dan kompleks lembaga yudikatif dan legislatif di IKN sudah pernah dibuat oleh Kementerian Pekerjaan Umum, tetapi Presiden Prabowo Subianto memerintahkan desain tersebut ditinjau dan dievaluasi kembali.

“Kami bersama Kementerian Pekerjaan Umum segara bentuk tim desain yang nantinya bisa diarahkan oleh kepala negara,” ujarnya dikutip dari Antara.

Untuk mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara, pemerintah bersama DPR sepakat dana Rp 48,8 triliun pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2025.

OIKN dan Kementerian Pekerjaan Umum menargetkan pembangunan ekosistem yudikatif dan legislatif di IKN tersebut rampung dan operasional pada 2028.

“Presiden Prabowo Subianto menargetkan pada 2028 Kota Nusantara menjadi kota politik, sehingga lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif sudah berkantor di ibu kota Indonesia pada tahun itu,” kata Basuki Hadimuljono.

25/01/2025 17:33
OIKN sebut 2028 Kota Nusantara ditetapkan jadi ibu kota politik

Penajam Paser Utara (ANTARA) – Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menyebut pada 2028 Kota Nusantara, ibu kota Indonesia yang dibangun di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, ditetapkan menjadi ibu kota politik.

Presiden Prabowo Subianto, kata Kepala OIKN Basuki Hadimuljono di Sepaku, Penajam Paser Utara, Sabtu, menargetkan Kota Nusantara pada 2028 ditetapkan menjadi ibu kota politik.

Sehingga kepala negara, kata dia, memberikan instruksi kepada OIKN dan Kementerian Pekerjaan Umum untuk meninjau kembali desain pembangunan kompleks perkantoran lembaga legislatif dan yudikatif di Kota Nusantara.

“Percepatan penting pembangunan Kota Nusantara 2025-2028, yakni sektor legislatif dan yudikatif, termasuk kantor, hunian pejabat dan fasilitas pendukung lainnya,” ujarnya.

Desain dasar ekosistem dan kompleks lembaga yudikatif dan legislatif sudah pernah dibuat Kementerian Pekerjaan Umum, tetapi Presiden Prabowo Subianto memerintahkan desain tersebut ditinjau dan dievaluasi kembali.

“Kami bersama Kementerian Pekerjaan Umum segara bentuk tim desain yang nantinya bisa diarahkan oleh kepala negara,” ujarnya.

Percepatan pembangunan Kota Nusantara, Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyepakati mengalokasikan dana Rp48,8 triliun pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2025.

OIKN dan Kementerian Pekerjaan Umum menargetkan pembangunan ekosistem yudikatif dan legislatif tersebut rampung dan operasional pada 2028.

“Presiden Prabowo Subianto menargetkan pada 2028 Kota Nusantara menjadi kota politik, sehingga lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif sudah berkantor di ibu kota Indonesia pada tahun itu,” kata Basuki Hadimuljono.

Pewarta: Nyaman Bagus Purwaniawan/Muhammad Solih Januar
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

25/01/2025 16:35
Asosiasi Antariksa Indonesia Resmi Didirikan, Sekjennya Keponakan Prabowo Nasional 25 Januari 2025

Asosiasi Antariksa Indonesia Resmi Didirikan, Sekjennya Keponakan Prabowo
Editor
JAKARTA, KOMPAS.com –
Indonesia kini mempunyai lembaga keantariksaan non-pemerintah selain Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), yakni
Asosiasi Antariksa Indonesia
.
Dikutip dari Antara, Sabtu (25/1/2025), Asosiasi Antariksa Indonesia resmi didirikan 21 Januari 2025, di Jakarta dengan pendiri dan Dewan Pengurus Asosiasi Antariksa Indonesia terdiri dari praktisi di industri satelit nasional, Adi Rahman Adiwoso dan pengusaha muda nasional, Aryo PS Djojohadikusumo serta David Fernando Audy.
Diketahui, Aryo PS Djojohadikusumo adalah anak dari Hashim Djojohadikusumo. Hashim sendiri adalah adik dari Presiden RI Prabowo Subianto.
Pendirian asosiasi disaksikan Ketua National Air and Space Power Center of Indonesia (NASPCI), Marsekal Pertama TNI Dr. Penny Radjendra, serta Kepala Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Dr. Robertus Heru Triharjanto, B. Eng., M.Sc.
Menurut Ketua Asosiasi Antariksa Indonesia Adi Rahman Adiwoso, pendirian Asosiasi Antariksa Indonesia dilandasi visi besar untuk mendukung kemajuan industri antariksa nasional sehingga Indonesia menjadi salah satu pemain utama di dunia internasional.
“Asosiasi Antariksa Indonesia berkomitmen akan terus meningkatkan peran strategis Indonesia, memajukan teknologi, dan industri antariksa nasional bagi pembangunan, kesejahteraan, serta keamanan negara Indonesia,” ujar dia.
Dengan pesatnya perkembangan inovasi teknologi, Indonesia harus memiliki komitmen kuat untuk meningkatkan kapabilitas serta kapasitas teknologi antariksa agar dapat bersaing di industri antariksa global.
“Dengan begitu, Indonesia bisa melangkah lebih maju meninggalkan posisi yang dulunya hanya sebagai pengguna ruang angkasa (space), kini mempunyai kemampuan untuk memproduksi hingga meluncurkan teknologi-teknologi antariksa,” lanjut dia.
Oleh karena itu, lanjutnya Asosiasi Antariksa Indonesia dibentuk untuk menjadi landasan kuat dalam membangun kolaborasi yang berkelanjutan antara pemerintah, sektor swasta, pertahanan, serta institusi penelitian, sehingga Indonesia mempunyai kemampuan untuk mengakses antariksa secara mandiri.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Asosiasi Antariksa Indonesia Aryo PS Djojohadikusumo menambahkan, antariksa memiliki peranan penting bagi Indonesia dalam aspek geopolitik, ekonomi dan inovasi teknologi.
Melalui pengelolaan antariksa secara mandiri dan memanfaatkan teknologi antariksa terkini, maka turut serta membantu pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merealisasikan Asta Cita yang fokus meningkatkan sistem pertahanan negara, swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
Sebab, pemanfaatan antariksa beserta teknologinya akan memudahkan pemerintah dalam memantau dan mengelola Sumber Daya Alam (SDA) hingga menemukan potensi sumber daya energi baru.
“Kedaulatan akses ke antariksa penting untuk penyediaan jasa yang bisa mendukung produksi pangan dan energi. Seperti satelit penginderaan jarak jauh untuk mendapatkan data aktual tentang kondisi tanah, air, dan unsur hara. Hal ini penting di era Pemerintahan Presiden Prabowo yang mengutamakan kedaulatan pangan, energi, dan air,” kata dia.
Kepala Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa BRIN, Dr. Robertus Heru Triharjanto mengatakan, BRIN siap mendukung Asosiasi Antariksa Indonesia untuk memaksimalkan potensi industri keantariksaan.
BRIN siap bekerja sama dengan Asosiasi Antariksa Nasional terutama dalam program riset, pengembangan SDM dan inovasi teknologi, diplomasi antariksa, hingga fasilitasi industri antariksa.
“Kami optimistis kolaborasi ini akan memperkuat daya saing Indonesia di industri antariksa internasional,” katanya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

25/01/2025 13:51
Ketua MPR Optimistis Target Presiden Prabowo Berkantor 2028 Tercapai

Jakarta, Beritasatu.com – Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan keyakinannya target Presiden Prabowo Subianto untuk mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, pada 2028 akan tercapai. Optimisme ini disampaikan Muzani setelah mengunjungi langsung lokasi pembangunan IKN pada Jumat (24/1/2025).

“Kami sungguh terkesan dengan progres pembangunan IKN yang saat ini sudah terlihat sebagai ibu kota yang akan menjadi simbol negara. Target presiden berkantor pada 2028 di IKN, Insyaallah, tercapai,” ujar Muzani di Kalimantan Timur.

Menurut Muzani, Presiden Prabowo telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 48,8 triliun untuk mendukung pembangunan IKN. Dana ini diharapkan cukup untuk memastikan IKN siap menjadi pusat pemerintahan pada 2028.

“Progres pembangunan yang dilakukan oleh Otorita IKN sangat luar biasa. Pak Basuki (Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono) bekerja tanpa kenal lelah pagi, siang, sore, dan malam untuk memastikan target ini tercapai,” tambahnya.

Muzani juga menyampaikan apresiasi khusus kepada kepala Otorita IKN atas dedikasi dan kerja kerasnya. Ia menyebut pembangunan IKN adalah pengalaman pertama bagi Indonesia dalam membangun sebuah ibu kota dari nol.

“Hampir tidak ada kota yang dibangun dari nol. Ini pengalaman berharga bagi republik kita,” ungkap Muzani.

Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menyampaikan progres pembangunan berjalan sesuai rencana. Ia optimistis target presiden untuk berkantor di IKN pada 2028 akan terpenuhi.

“Kami langsung memaksimalkan progres pembangunan setelah mendapat arahan dari presiden. Saat ini, kantor-kantor kementerian dan hunian ASN sudah mulai siap,” jelas Basuki.

Basuki mengungkapkan infrastruktur untuk kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) sudah hampir selesai. Dari 16 menara yang direncanakan, 14 di antaranya telah dipersiapkan untuk kantor menko, sedangkan hunian ASN sudah tersedia lengkap dengan furnitur.

“Fisik kantor menko sudah siap, begitu juga dengan hunian ASN. Tinggal menunggu pengisian,” pungkasnya terkait progres pembangunan IKN.

25/01/2025 07:43
Tol Balikpapan-IKN Menuju Pulau Balang Ditargetkan Rampung Februari 2025

Nusantara, Beritasatu.com – Pemerintah terus mempercepat proses pengerjaan Tol Balikpapan-IKN yang bakal mempermudah konektivitas dan mobilitas masyarakat dari Kota Balikpapan menuju ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Ditargetkan tol Balikpapan-IKN dengan ruas seksi 3B dan 5A hingga menuju ke Jembatan Pulau Balang rampung pada akhir Februari 2025 mendatang.

Saat ini ruas jalan seksi 3B dengan panjang sekira 6 kilometer yang membentang dari Kota Balikpapan hingga Simpang Tempadung di Kabupaten Penajam Paser Utara, telah hampir rampung. Selain itu, ruas jalan tol seksi 5A dengan panjang yang 6,7 kilometer yang menghubungkan simpang Tempadung menuju ke jembatan Pulau Balang, juga sudah hampir rampung 100%.

Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional atau BBPJN Kalimantan Timur, Hendro Satrio menyebut dua ruas jalan Tol Balikpapan-IKN, yakni ruas jalan seksi 3B dan 5A yang menghubungkan Kota Balikpapan-Jembatan Pulau Balang-Kabupaten Penajam Paser Utara, saat ini progresnya hampir rampung.

Pengerjaan proyek jalan tol untuk dua seksi ruas jalan ini sempat molor lantaran terkendala oleh persoalan lahan.

“Akhir Februari 2025 ditargetkan selesai karena sebelumnya sempat terkendala lahan. Saat ini seluruh lahan telah dibebaskan sehingga kini hanya tinggal menyelesaikan pemasangan beton rigid dan pile-slab,” kata Hendro saat ditemui Beritasatu.com di Ibukota Nusantara, Kalimantan Timur, Jumat (24/1/2025) Sore.

Lebih lanjut Kepala Badan Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengatakan keterlambatan ini merupakan hal yang biasa terjadi dalam pengerjaan proyek kontruksi. Diakuinya banyak kendala yang dihadapi, salah satunya yang umum adalah persoalan lahan masyarakat.

Namun, kondisi saat ini seluruh lahan masyarakat telah dibebaskan sehingga persoalan itu dinilai sebagai pernak-pernik dalam pengerjaan suatu proyek kontruksi. “Enggak ada masalah. Pernak-pernik pekerjaan kontruksi ya begitu itu, ya,” ujar Basuki saat ditemui Beritasatu.com di IKN bersama dengan Kepala BBPJN Kaltim, Hendro Satrio.

Setelah pekerjaan rampung direncanakan akan dilakukan uji coba kelayakan sebelum akhirnya bisa dibuka untuk umum. Dengan adanya jalan Tol Balikpapan-IKN ini, maka akses jalan darat dari Kota Balikpapan menuju ke IKN dari yang semula dibutuhkan waktu selama lebih dari 90 menit, kini bisa dipangkas hanya 45 menit.

25/01/2025 07:40
Terkesan Progres Pembangunan IKN, Ketua MPR RI Yakin Tahun 2028 Siap Pakai

Jakarta (beritajatim.com) – Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengaku terkesan dengan progres pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Dia pun yakin IKN dapat menjadi ibu kota politik pada tahun 2028 mendatang.

“Kami sungguh terkesan dengan progres pembangunan IKN yang saat ini sudah terlihat sebagai Ibu Kota yang akan jadi simbol negara kita,” kata Muzani dalam keterangannya saat mengunjungi IKN, Jumat (24/1/2025).

Menurut Muzani, saat ini Presiden Prabowo telah mengalokasikan anggaran pembangunan IKN sebesar Rp 48,8 triliun. Anggaran ini diharapkan cukup untuk membangun IKN yang akan mulai pindah dan beraktivitas pada 2028.

“Progres pembangunan yang dilakukan oleh otorita IKN untuk mengejar target sangat luar biasa. Target presiden berkantor tahun 2028 di IKN Insya Allah tercapai,” ujar Muzani.

Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengatakan, saat ini progres pembangunan IKN sudah sangat baik. Basuki optimis bisa mengejar target yang diberikan presiden agar bisa berkantor di IKN pada 2028.

“Setelah mendapat arahan dari presiden kemarin, kami langsung memaksimalkan progres pembangunan IKN agar target yang presiden berikan bisa berkantor pada 2028 bisa kita penuhi,” jelasnya.

Basuki menjelaskan, saat ini kantor-kantor kementerian sudah disiapkan seperti kantor Menteri Koordinator. Saat ini terdapat tujuh Kementerian Koordinator dan kantor untuk para Menko tersebut sudah disiapkan.

“Kita bisa lihat fisik untuk kantor Menko sudah siap. Terdapat 16 tower, dan 14 towernya kita siapkan untuk Menko-menko. Hunian untuk ASN juga beberapa sudah siap dan furnish, tinggal masuk,” tutur Basuki. [hen/ian]

24/01/2025 22:29
Ketua MPR optimistis target presiden berkantor di IKN 2028 tercapai

Hampir tidak ada sebuah kota yang dibangun itu dari nol karena semuanya mayoritas pengembangan.

Jakarta (ANTARA) – Ketua MPR RI Ahmad Muzani optimistis target Presiden RI Prabowo dapat berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang akan menjadi Ibu Kota Politik dapat tercapai pada tahun 2028.

“Progres pembangunan yang dilakukan oleh otorita IKN untuk mengejar target sangat luar biasa. Saya kira cukup bagus. Oleh karena itu, Pak Basuki (Kepala OIKN Basuki Hadimuljono) pagi, siang, sore, malam terus-menerus bekerja membangun IKN tanpa kenal lelah. Target presiden berkantor pada tahun 2028 di IKN insyaallah tercapai,” kata Muzani dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

Hal itu disampaikannya saat berkunjung ke IKN bersama pimpinan dan anggota MPR RI di Sepaku, Penajam Paser Utara, Jumat.

Ahmad Muzani mengaku terkesan atas progres pembangunan IKN hingga saat ini yang seakan sudah tampak sebagai simbol negara Indonesia.

“Hari ini kami MPR RI berkunjung ke IKN untuk melihat progres pembangunan dan letak gedung parlemen. Kami sungguh terkesan dengan progres pembangunan IKN yang saat ini sudah terlihat sebagai ibu kota yang akan jadi simbol negara kita,” ujarnya.

Wakil rakyat ini mengatakan bahwa Presiden Prabowo telah mengalokasikan anggaran pembangunan IKN sebesar Rp48,8 triliun.

Ia berharap anggaran tersebut cukup untuk membangun IKN yang akan mulai pindah dan beraktivitas pada tahun 2028.

“Itu sebabnya kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Basuki karena ini adalah pengalaman pertama kita bisa membangun sebuah ibu kota dari nol. Hampir tidak ada sebuah kota yang dibangun itu dari nol karena semuanya mayoritas pengembangan. Inilah pengalaman republik ini membangun kota dari nol dan pada tahun 2028 akan jadi Ibu Kota Politik,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Otorita IKN (OIKN) Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa progres pembangunan IKN sejauh ini sudah sangat baik.

Basuki optimistis bisa mengejar target yang diberikan oleh Presiden berkantor di IKN pada tahun 2028.

“Setelah mendapat arahan dari Presiden kemarin, kami langsung memaksimalkan progres pembangunan IKN agar target yang Presiden berikan bisa berkantor pada tahun 2028 bisa kami penuhi,” katanya.

Dijelaskan pula bahwa kantor-kantor kementerian saat ini sudah disiapkan seperti kantor untuk para menteri koordinator yang berasal dari tujuh kementerian koordinator.

“Kita bisa lihat fisik untuk kantor menko sudah siap. Terdapat 16 tower, dan 14 towernya kita siapkan untuk menko-menko. Hunian untuk ASN juga beberapa sudah siap dan furnish, tinggal masuk,” kata Basuki.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

24/01/2025 21:08