Xcloud.id

Tag: Basuki Hadimuljono

  • Basuki Hadimuljono: Pegawai OIKN Akan Pindahan Maret 2025  – Halaman all

    Basuki Hadimuljono: Pegawai OIKN Akan Pindahan Maret 2025  – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengatakan, seluruh pegawai OIKN akan pindahan Kalimantan Timur pada Maret 2025, menyusul dengan selesainya pembangunan kantor OIKN pada Februari 2025 ini.

    “Kantor IKN sudah selesai pada bulan ini. Kami programkan seluruh kegiatan IKN ada di IKN dan seluruh pegawai OIKN pindah ke IKN mulai Maret dengan selesainya kantor akan kami pindahkan ke sana,” kata Basuki Hadimuljono dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI, Rabu (12/2/2025).

    Saat ini kantor OIKN berada di tiga lokasi, yakni di Jakarta, Balikpapan dan IKN. Sementara untuk hunian, Basuki menyebut untuk hunian bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Hankam, TNI Polri sudah berdiri sebanyak 47 tower.

    “Sampai akhir januari ada 27 tower furnished, masing-masing unit hunian masing-masing 98 m2, terdiri dari 3 kamar. Akhir Februari akan ada 10 lagi yang selesai furnished, dan akhir Maret 10 lagi,” jelas Basuki.

    Sementara itu pagu anggaran Otorita Ibu Kota Nusantara (Otorita IKN) mengalami pemangkasan sebesar Rp 1,15 triliun dari pagu awal OIKN sebanyak Rp 6,39 triliun di 2025.

    Pemangkasan juga sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

    OIKN sebelumnya mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp 6,39 triliun. Mengalami efisiensi sebesar Rp 1,153 triliun sehingga pagu anggarannya menjadi Rp 5,24 triliun.

    Basuki bilang, dari total anggaran tersebut dikurangi dengan belanja pegawai Rp 199,98 miliar.

    “Dari itu belanja pegawainya adalah Rp 199.985.353.000. sehingga pagu yang dapat digunakan sebesar Rp 5.042.049.473.000,” ujar dia. 

  • Otorita IKN Kena Efisiensi Anggaran Rp 1,15 Triliun, Basuki Beberkan Pos Terdampak

    Otorita IKN Kena Efisiensi Anggaran Rp 1,15 Triliun, Basuki Beberkan Pos Terdampak

    Jakarta, Beritasatu.com – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengaku lembaganya terkena efesiensi anggaran 2025 sebesar Rp 1,15 triliun. Pos terdampak pemangkasan anggaran adalah perjalanan dinas, kajian, seminar, hingga belanja alat tulis kantor (ATK).

    “Efisiensi anggaran untuk Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) awal OIKN sebesar Rp 1,15 triliun yang ditujukan untuk efisiensi perjalanan dinas, kajian-kajian, seminar, FGD, terutama perjalanan dinas luar negeri, kegiatan-kegiatan seremonial, dan untuk kegiatan ATK,” ujar Basuki dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR di Gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2025).

    Pemangkasan anggaran IKN seusai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.

    Basuki mengatakan pagu anggaran OIKN 2025 awalnya ditetapkan sebesar Rp 6,39 triliun. Dengan adanya pemangkasan Rp 1,15 triliun, kata dia, maka sisa anggaran OIKN menjadi Rp 5,24 triliun.

    Dari total anggaran tersebut, belanja pegawai ditetapkan sebesar Rp 199,98 miliar, sehingga pagu efektif yang dapat digunakan hanya Rp 5,042 triliun. 

    Anggaran tersebut akan dialokasikan untuk pengelolaan infrastruktur dan sarana yang telah dibangun pada periode 2022-2024, serta pelaksanaan paket baru melalui DIPA awal Otorita IKN.

    “Ini sebagian untuk pengelolaan prasarana dan sarana yang telah dibangun pada periode 2022 sampai 2024 dan juga untuk meneruskan paket baru di Otorita IKN melalui DIPA awal, DIPA awal ini sebelum rapat terbatas pada 21 Januari 2025 yang pada saat ini Bapak Presiden telah menyetujui anggaran Otorita IKN sebesar Rp 48,8 triliun,” pungkas Basuki terkait efisiensi anggaran.

  • OIKN Kena Efisiensi Rp 1,15 Triliun, Anggaran Perjalanan Dinas Hingga ATK Dihapus  – Halaman all

    OIKN Kena Efisiensi Rp 1,15 Triliun, Anggaran Perjalanan Dinas Hingga ATK Dihapus  – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pagu anggaran Otorita Ibu Kota Nusantara (Otorita IKN) mengalami pemangkasan anggaran sebesar Rp 1,15 triliun dari pagu awal OIKN sebanyak Rp 6,39 triliun di tahun 2025.

    Pemangkasan juga sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

    Kepala OIKN Basuki Hadimuljono mengatakan, pemangkasan pagu anggaran itu berdampak pada biaya perjalanan dinas, kajian seminar hingga penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK).

    “Dipa awal sebesar efisiensinya Rp 1,15 triliun yang ditujukan untuk efisiensi perjalanan dinas, kajian-kajian, seminar, FGD, terutama perjalanan dinas ke luar negeri untuk kegiatan-kegiatan seremonial dan untuk kegiatan ATK,” kata Basuki dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/02/2025).

    OIKN sebelumnya mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp 6,39 triliun. Mengalami efisiensi sebesar Rp 1,153 triliun sehingga pagu anggarannya menjadi Rp 5,24 triliun.

    Basuki bilang, dari total anggaran tersebut dikurangi dengan belanja pegawai Rp 199,98 miliar.

    “Dari itu belanja pegawainya adalah Rp 199.985.353.000. sehingga pagu yang dapat digunakan sebesar Rp 5.042.049.473.000,” ujar dia. 

    “Ini tadi sebagian untuk pengelolaan prasarana dan sarana yang telah dibangun pada periode 2022 sampai 2024 dan juga untuk meneruskan paket baru di otorita IKN melalui DIPA awal,” sambungnya.

    Di satu sisi, Basuki menegaskan OIKN telah mendapatkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) diawal sebelum Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yakni sebesar Rp 48,8 triliun untuk tahun 2025-2029.

    Anggaran tersebut digunakan untuk pengelolaan sarana dan prasarana yang sudah terbangun selama tahun 2022-2024, serta meneruskan paket pekerjaan baru.

    “DIPA awal adalah sebelum Rapat Terbatas tanggal 21 januari 2025 yang saat itu Presiden telah menyetujui anggaran OIKN sebesar Rp 48,8 triliun,” ungkap Basuki.

  • Basuki Ungkap Alasan Ali Berawi Cabut dari Otorita IKN

    Basuki Ungkap Alasan Ali Berawi Cabut dari Otorita IKN

    Jakarta –

    Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono bicara tentang kabar pengunduran diri Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital (THD) OIKN Mohammed Ali Berawi dari jabatannya. Menurutnya, Ali tidak mengundurkan diri.

    “Anda pakai mundur, bukan beliau yang ngomong kalimat mundur itu,” kata Basuki, ditemui usai Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi II DPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2025).

    Basuki menjelaskan, karyawan Otorita IKN sendiri berasal dari berbagai instansi. Misalnya Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi, Agung Wicaksono yang berasal dari swasta serta Ali Berawi yang berasal dari institusi pendidikan.

    “Bisa ada yang dimutasi langsung, ada yang penugasan, sesuai dengan aturan dari BKN dan Kementerian PANRB. Ali Berawi ini adalah penugasan dari UI, sejak Maret tahun 2022,” jelasnya.

    Lalu pada 10 Januari 2025 kemarin, dirinya menerima surat dari Universitas Indonesia (UI) yang meminta agar Ali Berawi kembali mengajar di sana untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi. Hal inilah yang pada akhirnya membuat Ali tidak dapat lagi melanjutkan posisinya di Otorita IKN.

    “Tidak hanya beliau yang penugasan dari KL ada beberapa yang sudah kami, karena sudah selesai penugasannya, diambil. Ada satu juga direktur di kami diminta kembali oleh Kementerian Desa akan dipromosi disana karena penugasan, kalau mutasi sudah nggak bisa (kembali), tapi kalau penugasan any time, kalau organisasi yang membutuhkan, bisa diambil,” terang dia.

    Meski surat tersebut telah disetujuinya, namun hingga saat ini statusnya masih menjabat di Otorita IKN. Basuki meminta waktu untuk mendapatkan pengganti terlebih dulu sebelum Ali benar-benar kembali ke UI.

    “Saya bilang ‘tunggu, bapak tetap aktif sampai kami mendapatkan penggantinya’. ‘Ada usulan?’ saya bilang, saya tawar beliau, siapa yang bisa menggantikan bapak, open saja,” ujar Basuki.

    Saat ditanya apakah ia akan mengambil pengganti Ali dari jajaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengingat dulunya ia pernah menduduki posisi sebagai Menteri PUPR, Basuki menolaknya. Menurutnya, posisi Deputi THD tidak dapat diisi dari Kementerian PU.

    “Nggak, saya kira ini teknologi, orang PU saya kira nggak ada yang masuk. Saya minta Pak Ali Berawi, ada usulan nggak? Saya kan nggak ngerti,” kata dia.

    (kil/kil)

  • Anggaran OIKN Dipangkas Rp 1,15 Triliun, Basuki Minta Ditambah Rp 8,1 Triliun  – Halaman all

    Anggaran OIKN Dipangkas Rp 1,15 Triliun, Basuki Minta Ditambah Rp 8,1 Triliun  – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono menjelaskan, pihaknya mendapatkan efisiensi anggaran sebesar Rp 1,15 triliun untuk pagu anggaran tahun 2025.

    Pagu awal tahun 2025 yang diusulkan sebesar Rp 6,39 triliun. Dengan demikian, pagu anggaran OIKN menjadi sebesar Rp 5,24 triliun.

    “Kesepakatan efisiensi anggaran untuk dipa awal Otorita IKN efisiensinya sebesar Rp 1,15 triliun,” kata Basuki dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI pada Rabu (12/2/2025).

    Basuki sudah meminta tambahan anggaran untuk tahun 2025 sebesar Rp 8,1 triliun.

    Usulan ini sudah disampaikannya ke Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi.

    “Dari Rp48,4 triliun kami membutuhkan Rp14,4 triliun sudah ada di Dipa Rp6,3 triliun. Sehingga kami butuh Rp8,1 triliun. Ini sudah kami usulkan pada Menteri Keuangan dan pak Mensesneg dan besok kami diberi 2 hari untuk melengkapi dokumen sampai besok,” ujar Basuki.

    “Nanti kalau sudah da keputusan itu mudah-mudahan kami bisa melaporkan kembali, diizinkan untuk melaporkan kembali pada Komisi II ini,” imbuhnya.

    Basuki mengungkapkan, kebutuhan anggaran untuk pembangunan IKN tahun 2025-2028 sebesar Rp48,8 triliun. 

    Ia mengatakan, sebagian anggaran itu telah disetujui oleh Presiden Prabowo Subianto.

    “Jadi ke depan 2025 ini yang kami butuhkan adalah Rp14,4 triliun sebagian dari Rp48,8 triliun yang sudah disetujui oleh Bapak Presiden,” pungkasnya.

     

  • Tempo Scan Group Dukung Program Pemerintah Wujudkan Swasembada Susu untuk Anak Indonesia – Page 3

    Tempo Scan Group Dukung Program Pemerintah Wujudkan Swasembada Susu untuk Anak Indonesia – Page 3

    Liputan6.com, Cikarang PT. Kian Mulia Manunggal, anak perusahaan dari PT Tempo Scan Pacific, Tbk, menerima kunjungan kerja Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI, Bapak Prof. dr. Taruna Ikrar, M.Biomed., Ph.D dalam rangka mendukung program pemerintah khususnya Swasembada Pangan Susu untuk pemenuhan Nutrisi anak Indonesia.

    Pada kunjungan kerja tersebut, Taruna Ikrar menyampaikan untuk mencapai swasembada susu, perlu ditingkatkan kemampuan industri secara holistik dari hulu sampai hilir. 

    “Pada bagian hulu peningkatan produksi susu segar dengan peningkatan jumlah populasi sapi perah di Indonesia. Sedangkan pada bagian intermediary dan bagian hilir, kesiapan industri pengolahan susu juga perlu didukung agar semakin siap untuk mengolah hasil produksi susu segar yang meningkat tersebut untuk menjadi produk yang sesuai dengan kebutuhan nutrisi anak dan konsumen Indonesia dan bernilai tambah tinggi bagi perekonomian Indonesia serta tercapai swasembada sesuai sasaran Pemerintah,” kata Taruna.

    Perbesar

    Kunjungan Kerja Kepala Badan POM RI ke PT Kian Mulia Manunggal (Tempo Scan Group) dalam Rangka Mendukung Program Swasembada Pangan Pemerintah di Bidang Susu…. Selengkapnya

    Oleh karena itu, Taruna mengapresiasi upaya yang telah dijalankan oleh Tempo Scan, dalam membangun industri pengolahan susu di Indonesia.

    “Upaya yang telah dijalankan oleh perusahaan dalam negeri seperti Tempo Scan dalam membangun industri pengolahan susu patut didukung dan menjadi contoh bagi pengusaha lainnya dalam berkontribusi bagi upaya swasembada pangan (susu),” tambah Taruna.

    Pada kunjungan kerja tersebut, Kepala Badan POM berkesempatan untuk melihat fasilitas pengolahan susu PT. Kian Mulia Manunggal dan memastikan bahwa proses produksi susu vidoran telah memenuhi standard untuk menjaga kualitas nutrisi & gizi, mulai dari penerimaan bahan baku susu dan bahan- bahan lainnya hingga tahapan pemrosesan akhir.

    Perbesar

    Presiden Komisaris dan Pendiri Tempo Scan Group Handojo S. Muljadi di Pabrik PT Kian Mulia Manunggal yang berlokasi di Cikarang, Kabupaten Bekasi…. Selengkapnya

    Sebagai industri pengolahan susu, Tempo Scan yang telah beroperasi lebih dari 71 tahun di Indonesia melalui anak perusahaannya PT. Kian Mulia Manunggal dan PT. Polari Limunusainti yang bergerak di bidang Industri Pangan Olahan khususnya produk susu bayi dan anak yaitu Infant Formula & Follow On atau IFFO, Growing Up Milk atau GUM dalam bentuk Bubuk (powder) dan Susu Cair UHT, berkomitmen untuk terus mendukung program pemerintah khususnya swasembada pangan susu, melalui pengolahan susu bubuk dan susu cair yang berkualitas. 

    PT. Kian Mulia Manunggal sejak akhir tahun 2022 telah mengoperasikan fasilitas produksi bahan baku intermediary susu untuk mengurangi ketergantungan pada importasi bahan baku susu sehingga berkontribusi dalam upaya peningkatan kemandirian industri dalam negeri, peningkatan pertumbuhan produk dalam negeri dan meningkatkan pemakaian komponen dalam negeri atau TKDN.

    “Fasilitas produksi pengolahan susu ini merupakan wujud nyata dari Nilai Inti Tempo Scan group yaitu Bertanggung Jawab menghasilkan produk nutrisi yang berkualitas untuk mendukung pemenuhan nutrisi dan gizi anak Indonesia agar tumbuh sehat, siap jadi kuat dan cerdas menyongsong Generasi Emas,” kata Handojo S. Muljadi, Presiden Komisaris dan Pendiri Tempo Scan Group.

     

    (*)

  • Anggaran Otorita IKN Dipangkas Sebesar Rp1,15 Triliun dari Pagu Awal Rp6,3 Triliun

    Anggaran Otorita IKN Dipangkas Sebesar Rp1,15 Triliun dari Pagu Awal Rp6,3 Triliun

    PIKIRAN RAKYAT – Anggaran Otorita IKN tahun 2025 dilakukan efisiensi sebesar Rp1,15 triliun. Sebelum adanya efisiensi tersebut, pagu awal anggaran Otorita IKN sebesar Rp6.395.816.000.

    “Jadi yang tadi awalnya adalah Rp6.395.816.000 kemudian karena diefisiensikan, efisiensinya Rp1,153 triliun, sehingga pagu yang dapat digunakan menjadi Rp5.042 triliun tadi,” kata Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono dalam rapat bersama Komisi II DPR, Rabu, 12 Februari 2025.

    Dalam slide paparan yang ditampilkan Basuki, dirincikan besaran efisiensi anggaran Otorita IKN adalah senilai Rp1.153.509.000.000. Sementara untuk pagu anggaran yang dapat digunakan setelah dikurangi efisiensi adalah Rp5.042.049.473.000.

    Di sisi lain, Basuki menjelaskan bahwa Otorita IKN telah mendapatkan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) awal sebelum ditekennya Instruksi Presiden (Inpres) No.1 Tahun 2025.

    Dalam slide paparan dijelaskan bahwa kebutuhan anggaran Otorita IKN untuk pembangunan infrastuktur tahun 2025-2028 yang bersumber dari APBN, telah disetujui Presiden dalam rapat terbatas 21 Januari dan 3 Februari 2025. Anggaran yang disetujui adalah sebesar Rp48,8 triliun.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Efisiensi Anggaran, OIKN Pangkas Anggaran Rp1,15 Triliun

    Efisiensi Anggaran, OIKN Pangkas Anggaran Rp1,15 Triliun

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Instruksi Presiden Prabowo Subianto kepada jajarannya untuk melakukan efesiensi anggaran, telah disikapi jajaran kementerian dan lembaga. Termasuk Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN).

    Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Basuki Hadimuljono membeberkan efisiensi yang dilakukan pihaknya untuk Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2025 sebesar Rp 1,15 triliun.

    Basuki berkata demikian saat rapat kerja (raker) bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2). “Efisiensi anggaran untuk DIPA awal OIKN sebesar Rp 1,15 Triliun,” kata Basuki, Rabu.

    Eks Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) itu mengatakan efisiensi dilakukan terhadap mata anggaran perjalanan dinas, kajian, seminar, serta forum group discussion atau diskusi kelompok terpumpun.

    “Terutama, perjalanan dinas luar negri kegiatan-kegiatan seremonial dan untuk kegiatan ATK,” kata Basuki.

    Menurutnya, pagu awal yang disepakati untuk IKN awalnya mencapai Rp 6,395 triliun. Namun, efisiensi membuat dana lembaga menjadi Rp 5,242 Triliun.

    “Belanja pegawai adalah Rp 199 miliar, sehingga pagu yang dapat digunakan sebesar Rp 5,042 Triliun,” ungkap Basuki.

    Sebelumnya, terbit Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang ditegaskan melalui Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025.

    Aturan demikian berisikan tentang perintah kementerian dan lembaga mengefisiensi anggaran pada 2025. (fajar)

  • Ternyata Anggaran Otorita IKN Dipangkas Rp1,15 Triliun

    Ternyata Anggaran Otorita IKN Dipangkas Rp1,15 Triliun

    GELORA.CO -Otorita Ibu Kota Negara (IKN) melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp1,15 triliun untuk Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) awal.

    Efisiensi ini dilakukan kepada sejumlah pos anggaran, mulai dari perjalanan dinas, kajian, seminar, Focus Group Discussion (FGD), serta kegiatan seremonial hingga pengadaan alat tulis kantor (ATK).

    Demikian disampaikan Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi II DPR membahas Instruksi Presiden (Inpres) 1/2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025 Program kerja OIKN Tahun 2025, Rabu, 12 Februari 2025.

    “Dengan demikian, dari pagu awal sebesar Rp6,395 triliun dengan efisiensi Rp1,153 triliun, pagu yang akan dibelanjakan Dipa awal Otorita IKN tahun 2025 sebesar Rp5,242 triliun, belanja pegawai Rp199 miliar,” ungkap Basuki di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

    Dengan adanya efisiensi, maka pagu anggaran yang dapat digunakan untuk kegiatan lainnya menjadi Rp5,042 triliun.

    Basuki juga menambahkan, sebagian anggaran tersebut akan digunakan untuk pengelolaan sarana dan prasarana yang telah dibangun pada periode 2022-2024, serta mendanai paket-paket baru di Otorita IKN melalui Dipa awal.

    Ia juga menjelaskan, Presiden Prabowo telah menyetujui anggaran Otorita IKN sebesar Rp48,8 triliun pada 21 Januari 2025 dan akan dilaporkan lebih lanjut pada sesi kedua rapat.

    “Nanti akan kami laporkan program untuk keseluruhan di tahun 2025. Kalau efisiensi dari Dipa awal Rp6,395 triliun menjadi Rp5,042 triliun,” pungkasnya

  • Basuki Sebut Ada Investasi Rp6,49 Triliun Siap Groundbreaking Tahap 9 di IKN

    Basuki Sebut Ada Investasi Rp6,49 Triliun Siap Groundbreaking Tahap 9 di IKN

    Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengungkap terdapat lima perusahaan yang siap memarkirkan modalnya di IKN pada groundbreaking investasi tahap 9 mendatang.

    Meski belum dapat memastikan kapan groundbreaking tahap 9 bakal digelar, Basuki membocorkan bahwa nilai investasi groundbreaking tahap 9 di IKN bakal tembus Rp6,49 triliun.

    “Ini adalah kalau tadi tentang APBN ini di tahun 2025 ada investasi swasta murni dan BUMN sebesar Rp6,49 triliun,” tuturnya dalam Rapat Kerja (Raker) Bersama Komisi II DPR RI, Rabu (12/2/2025).

    Lebih lanjut, kelima perusahaan yang bakal groundbreaking itu bergerak di sektor pendidikan, hotel, hunian, ritel dan perkantoran. 

    Bahkan, dari daftar lima perusahaan itu terdapat satu perusahaan asing asal Malaysia. Secara terperinci, berikut daftar perusahaan/lembaga groundbreaking tahap 9 di IKN: 

    1. Universitas Negeri Surabaya

    Universitas Negeri Surabaya berencana menanamkan modal senilai Rp150 miliar untuk pembangunan gedung kampus PSDKU seluas kurang lebih 1,19 hektare (Ha) di wilayah KIPP 1B

    2. PT Makmur Berkah Hotel

    Makmur berkah hotel bakal membangun hotel bintang lima internasional di lahan seluas 2,04 hektare (ha) di kawasan KIPP 1A pada 2025. Estimasi investasi yang bakal dikucurkan mencapai Rp950 miliar

    3. PT Citadel Group Indonesia

    Selanjutnya, komitmen investasi juga datang dari perusahaan asing asal Malaysia yang hendak membangun townhouse dan mixed use senilai Rp3,97 triliun. Proyek itu bakal dibangun di lahan seluas 2,17 Ha di KIPP 1A dan akan mulai dieksekusi pada 2025

     4. PT Vitka Delifood

    Vitka Delifood bakal membangun tenant food and beverage (F&B) berupa Rumah Makan Padang Sederhana dan Momoo Juice senilai Rp20 miliar di lahan seluas 0,35 Ha KIPP 1A

    5. PT Puri Persada Lampung

    Terakhir, yakni Puri Persada Lampung yang hendak membangun gedung perkantoran di lahan seluas 3 hektare (Ha) di kawasan KIPP 1A dengan nilai investasi Rp1,4 triliun. Rencananya, proyek ini bakal dimulai pada Juli 2026.