Tag: Basuki Hadimuljono

Basuki Pastikan Efisiensi Anggaran Pembangunan IKN Hanya Kena Lemak-lemak Saja, Ototnya Aman

Nusantara, Beritasatu.com – Kepala Badan Otorita IKN Basuki Hadimuljono memastikan efisiensi anggaran sebesar Rp 1,1 triliun tak berdampak pada progres pembangunan infrastruktur di wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN).

Bahkan, meski saat ini sisa anggaran hanya tersisa Rp 4,2 triliun, jatah anggaran untuk pembangunan infrastruktur IKN dipastikan tetap ada dan tidak akan tersentuh.

“Kalau IKN insyaallah (tidak berdampak) karena presiden yang sudah perintahkan sendiri dalam rapat terbatas 21 Januari dan 3 Februari 2025 kemarin. Yang dipangkas itu istilahnya yang lemak-lemaknya saja, kalau yang namanya otot-ototnya tetap ada di situ,” ujar Basuki kepada Beritasatu.com di IKN, Jumat (14/2/2025).

Menurut Basuki, “lemak-lemak” yang dimaksud adalah anggaran-anggaran yang dirasa belum terlalu dibutuhkan, seperti perjalanan dinas, seminar-seminar, dan juga kajian-kajian, baik di dalam atau pun luar negeri.

“Jadi anggaran infastruktur awalnya yang sebesar Rp 6,3 triliun kemudian dipangkas Rp 1,1 triliun sehingga hanya tersisa Rp 4,2 triliun, akan digunakan untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur di IKN, seperti pembangunan akses jalan, dan infrastruktur lainnya. Anggaran itu tidak diutak-atik,” ujar Basuki terkait dampak efisiensi anggaran.

14/02/2025 18:48
Mengintip Progres IKN Terbaru, Pembangunan Tahap 1 Tembus 98%

Jakarta –

Pembangunan proyek infrastruktur di Ibu Kota Nusantara (IKN) masih terus berjalan, di tengah langkah pemerintah melakukan efisiensi anggaran besar-besaran. Progres terbarunya per 12 Februari 2025, pembangunan IKN Tahap 1 telah mencapai 98,2%.

Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN Danis Hidayat Sumadilaga mengatakan, pembangunan IKN terbagi ke dalam tiga batch. Ketiga batch ini merupakan proyek dengan dukungan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

“Progres per 12 Februari 2025 sebagai berikut. Batch 1 98,2%, Batch 2 84,6%, dan Batch 3 36,1%,” kata Danis, saat dihubungi, Senin (13/1/2025).

Lebih lanjut untuk progres pembangunan proyeknya, pertama ada hunian Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pertahanan-Keamanan (Hankam). Danis mengatakan, progres secara menyeluruh telah mencapai rata-rata 93,1%. Lalu ada RUmah Tapak Jabatan Menteri (RTJM) sebanyak 36 unit telah rampung 100%.

“Selanjutnya, pembangunan empat kompleks Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) dengan rata-rata mencapai 96,4%. Lalu landasan pacu bandara IKN dengan progres mencapai 89,6%,” ujar Danis.

Di samping itu, banyak bangunan-bangunan kantor pemerintahan yang telah rampung 100%. Bangunan tersebut antara lain Istana Negara dan Lapangan Upacara, ⁠Istana Garuda, ⁠Kantor Sekretariat Presiden (Setpres), hingga ⁠Kantor Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).

Sebagai informasi, sebelumnya Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono melaporkan, saat ini total sudah ada 27 tower hunian ASN-Hankam yang rampung. DItargetkan pada bulan Maret mendatang bisa rampung sepenuhnya 47 tower.

“Akhir Februari akan ada 10 lagi selesai furnish. Akhir Maret 10 lagi, 47 hunian selesai semua,” ujar Basuki dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi II DPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2025).

Sedangkan untuk Rumah Tapak Jabatan Menteri (RTJM), Basuki mengatakan, saat ini jumlahnya ada 36 unit. Mengingat jumlah menteri bertambah menjadi 48 menteri di Kabinet Merah-Putih ini, pihaknya sedang mempertimbangkan untuk penambahan.

Di samping itu, saat ini juga tengah dalam proses pembangunan untuk sarana ibadah dalam komplek peribadatan, mulai dari masjid, gereja, pura, hingga vihara. Untuk masjid sendiri, Basuki mengatakan saat ini progresnya mencapai 50%.

Lalu infrastruktur lembaga eksekutif lainnya, mulai dari Istana dan Kantor Presiden hingga Istana Negara sudah rampung. Sedangkan Istana Wakil Presiden saat ini baru berprogres 40%.

Di samping itu, Basuki menilai, proyek IKN masuk ke dalam salah satu proyek prioritas yang masuk ke dalam Asta CIta. Dengan demikian, meski dilakukan efisiensi anggaran, proyek tersebut masih akan tetap berjalan.

“Seharusnya apa yang dialokasikan harus ada yang, itu kan as a matter of priority, apa yang diprioritaskan ya kan, swasembada pangan, jalan, IKN, karena IKN ini juga Asta Cita, ini tergantung,” kata Basuki, ditemui usai rapat.

Presiden Prabowo Subianto juga telah merestui pemberian anggaran sebesar Rp 48,8 triliun untuk pembangunan IKN 2025-2028. Hal ini berdasarkan pada hasil Rapat Terbatas (Ratas) tanggal 21 Januari 2025 dan 3 Februari 2025. Ia akan mengajukan agar Rp 8,1 triliun di antaranya bisa dicairkan segera untuk mendukung pembangunan di tahun ini.

(kil/kil)

14/02/2025 17:08
Lebih Cepat Sebulan, Bandara VVIP IKN Rampung Maret 2025 – Page 3

Sebelumnya, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Basuki Hadimuljono, menyampaikan apresiasinya kepada enam bank yang menjadi pelopor dalam pembangunan layanan sektor perbankan di IKN.

Keenam bank tersebut ditargetkan mulai membangun pada 2025 dan dapat mulai beroperasi pada 2026. Adapun enam bank tersebut yakni Bank Mandiri, BNI, BRI, BTN, Bankaltimtara, dan BCA.

Basuki menegaskan, pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk membangun infrastruktur dasar di kawasan perbankan.

“InsyaAllah paling lambat nanti ketika Bapak/Ibu akan beroperasi itu sudah ada jalan dan MUT (Multi Utility Tunnel), termasuk air dan sebagainya. Kemarin anggaran sudah disetujui, tidak diblokir, Rp 4,2 triliun untuk infrastruktur yang melewati kawasan investasi yang sudah groundbreaking. Jadi terima kasih semuanya mudah-mudahan sesuai rencana kita akan sama-sama membangun IKN,” ujar Basuki dalam keterangan tertulis, Jumat (14/2/2025).

Sementara itu, Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Agung Wicaksono juga menyampaikan apresiasinya kepada para bank pelopor.

“Peran bank akan sangat penting. Terima kasih telah menjadi pionir di area perbankan atau yang kita sebut sebagai Area Pusat Finansial Pelopor di KIPP (Kawasan Inti Pusat Pemerintahan) 1B dapat terwujud pada tahun 2026,” kata Agung.

Selain itu, ia juga mengajak para delegasi dari kedutaan negara sahabat untuk segera membangun kompleks perkantoran kedutaan masing-masing pada area diplomatic compound yang berada di KIPP 1A.

“Area KIPP 1A merupakan kawasan penting karena merupakan bagian dari kompleks diplomatik. Ke depannya, kompleks diplomatik ini akan menjadi kawasan yang menjadi pusat kegiatan, pusat hubungan diplomatik, dan kami mengundang negara-negara Anda untuk ikut membangun di area ini,” ujar Agung.

14/02/2025 13:25
Pemangkasan Anggaran Kementerian PUPR Capai Rp81,38 Triliun, Proyek Infrastruktur Terancam?

Yogyakarta (beritajatim.com) – Pemerintah resmi memangkas anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebesar Rp81,38 triliun dari total anggaran awal Rp110,95 triliun.

Kebijakan ini berpotensi memengaruhi kelangsungan berbagai proyek infrastruktur, termasuk pembangunan dan perbaikan jalan, jalan tol, waduk, serta bendungan untuk irigasi.

Keputusan ini diambil dalam rangka efisiensi keuangan negara, namun menimbulkan kekhawatiran terkait kelangsungan proyek yang telah berjalan.

Meskipun skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) telah diterapkan berdasarkan Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2015, pemerintah perlu meninjau ulang mekanisme kemitraan ini agar tetap menarik bagi investor swasta di tengah berkurangnya setoran modal dari negara.

Dampak Pemangkasan Anggaran Terhadap Infrastruktur

Pakar Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada (UGM), Agustinus Subarsono, Ph.D., menilai pemotongan anggaran akan berdampak besar pada proyek infrastruktur nasional.

Ia menjelaskan bahwa skema KPBU selama ini memungkinkan pembangunan tetap berjalan dengan dukungan dana dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta swasta.

“Dengan pemangkasan ini, setoran modal dari pemerintah dalam skema KPBU berkurang, sehingga sektor swasta perlu diberikan insentif tambahan agar tetap berpartisipasi. Salah satu insentif yang bisa diberikan adalah memperpanjang masa konsesi proyek,” ujar Subarsono.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah dan swasta menjadi semakin penting untuk memastikan keberlanjutan pembangunan infrastruktur.

Dengan pertumbuhan penduduk dan meningkatnya kebutuhan infrastruktur, mobilisasi dana dari sektor swasta menjadi solusi yang harus diperkuat.

Peran Sektor Swasta dalam Pembangunan Infrastruktur

Menurut Subarsono, negara-negara di Eropa Barat telah membuktikan bahwa skema public-private partnership (PPP) mampu mempercepat pembangunan.

Dengan model ini, pemerintah dapat mengalokasikan anggaran secara lebih efektif, sementara sektor swasta membantu pendanaan serta menghadirkan teknologi dan manajemen yang lebih maju.

“Keterlibatan swasta tidak hanya menambah modal, tetapi juga meningkatkan kualitas infrastruktur. Dengan dukungan dana yang lebih besar, proyek bisa lebih cepat selesai dan kualitasnya lebih baik dibandingkan jika hanya mengandalkan dana pemerintah yang terbatas,” tambahnya.

Namun, ia juga menekankan pentingnya pengawasan ketat agar proyek infrastruktur yang dikelola swasta tetap memenuhi standar kualitas. Selain itu, pemerintah harus memastikan bahwa perjanjian dengan pihak swasta tetap mengutamakan kepentingan publik.

Pemangkasan anggaran di Kementerian PUPR menimbulkan tantangan besar bagi kelanjutan proyek infrastruktur di Indonesia. Untuk mengatasi dampak tersebut, pemerintah perlu menata ulang skema KPBU, memberikan insentif bagi swasta, serta memastikan bahwa infrastruktur tetap berkualitas tinggi dan berkelanjutan. Sinergi yang baik antara pemerintah dan swasta menjadi kunci dalam menghadapi tantangan ini. [aje]

14/02/2025 08:34
Basuki Sebut Pelaku Usaha Penyewa Properti di IKN akan Bebas Pajak, Berapa Lama?

PIKIRAN RAKYAT – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono menyatakan bahwa pelaku usaha yang menyewa (tenant) properti di Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur akan dibebaskan dari kewajiban pajak selama dua tahun.

“Kalau ada yang berjiwa entrepreneur akan kami sangat bahagia kalau ada yang mau masuk di sini (IKN). Kalau yang di tenant ini, sementara ini satu dua tahun kami free-kan (pajaknya),” kata Basuki dalam Rapat Kerja dengan Komisi II DPR sebagaimana keterangan di Jakarta, Kamis, 13 Februari 2025, seperti dikutip dari Antara.

Dia mengungkapkan bahwa saat ini, sudah ada 42 tenant yang sudah beroperasi di IKN, baik di lantai dasar Rusun atau apartemen maupun di lantai dasar gedung Kementerian Koordinator, menawarkan ke pengunjung berbagai layanan.

“Telah beroperasi 42 tenant baik di lantai dasar Rusun atau apartemen maupun di lantai dasar Kemenko,” ujar Basuki.

Dia menyebutkan lantai dasar Kemenko di IKN dimanfaatkan sebagai area publik menyediakan minimarket, kafe, restoran, dan fasilitas lainnya untuk mendukung masyarakat beraktivitas.

“Jadi di lantai dasar Kemenko kita pakai untuk arena publik yang ada kafe, minimarket, restoran dan lain sebagainya,” terang Basuki.

Lebih lanjut, dia mengatakan jumlah tenant yang sudah mulai ke IKN sebanyak 48, diharapkan lebih banyak lagi pelaku usaha yang ikut serta mengembangkan kawasan tersebut. Kata Basuki, OIKN sangat menyambut baik apabila ada pelaku usaha dengan jiwa entrepreneur tertarik untuk membuka usaha di IKN.

Menurutnya, pola pemberian keringanan pajak ini belajar dari pengalaman yang dilakukan oleh salah satu pusat perbelanjaan di daerah itu yaitu Balikpapan Superblock (BSB), memberi kemudahan pelaku usaha sehingga menarik mereka untuk mengisi tempat di pusat perbelanjaan tersebut.

“Supaya orang bisa masuk. Saya belajar dari Superblock di Balipapan. Ternyata Superblock Balipapan pada saat minta tenant seperti Starbucks, itu dibayar Starbucks supaya dia mau masuk mengisi di Superblock Balipapan,” ucapnya.

Dia mengaku ingin mencoba cara tersebut dengan skema membebaskan pajak bagi pelaku usaha maksimal selama dua tahun jika membuka tenant di IKN.

Terlebih, mengingat kunjungan masyarakat ke IKN terus bertambah, pada Januari 2025 ada sekitar 60 ribu pengunjung. Dia menuturkan saat ini rumah makan padang juga sedang melakukan pembangunan.

“Karena kunjungan masyarakat sangat besar sekali apalagi dengan Sabtu-Minggu. Kemarin Januari (2025), ada 60 ribu pengunjung yang datang ke IKN. kemarin 60 ribu itu per bulan. Ini sedang ada pembangunan rumah makan Padang, yang belum ada rumah makan Sunda,” kata Basuki.***(Siti Riyani Novrianti)

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

13/02/2025 22:07
Pajak Usaha di IKN Gratis, Siapa Minat? – Page 3

Liputan6.com, Jakarta Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa pajak pelaku usaha akan digratiskan selama dua tahun sebagai penyewa (tenant) properti di Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur.

“Kalau ada yang berjiwa entrepreneur akan kami sangat bahagia kalau ada yang mau masuk di sini (IKN). Kalau yang di tenant ini, sementara ini satu dua tahun kami free-kan (pajaknya),” kata Basuki dikutip dari Antara, Kamis (13/2/2025).

Dia menyampaikan bahwa saat ini sebanyak 42 tenant sudah beroperasi di IKN, baik di lantai dasar Rusun atau apartemen maupun di lantai dasar gedung Kementerian Koordinator, menawarkan berbagai layanan bagi pengunjung.

“Telah beroperasi 42 tenant baik di lantai dasar Rusun atau apartemen maupun di lantai dasar Kemenko,” ujar Basuki.

Dia menuturkan bahwa lantai dasar Kemenko di IKN dimanfaatkan untuk arena publik yang menyediakan kafe, minimarket, restoran, dan fasilitas lainnya untuk mendukung aktivitas masyarakat.

“Jadi di lantai dasar Kemenko kita pakai untuk arena publik yang ada kafe, minimarket, restoran dan lain sebagainya,” tarang Basuki.

Lebih lanjut, dia menyebutkan bahwa saat ini sebanyak 48 tenant sudah mulai masuk ke IKN, dan lebih banyak lagi pelaku usaha yang diharapkan untuk turut serta mengembangkan kawasan tersebut.

Basuki menyampaikan bahwa OIKN akan sangat menyambut baik jika ada pelaku usaha dengan jiwa entrepreneur yang tertarik untuk membuka usaha di IKN Nusantara.

13/02/2025 15:50
Terpopuler, kunjungan Presiden Turki hingga efisiensi tanpa PHK

“Hasil rapat dengan Kementerian Keuangan menghasilkan jumlah efisiensi anggaran Polri sebesar Rp20,5 triliun, ini sebesar 16, 26 persen dari anggaran Polri tahun 2025,”

Jakarta (ANTARA) – Sejumlah berita unggulan Kamis untuk disimak, Prabowo terima kunjungan kenegaraan Presiden Turki di Istana Bogor hingga Komisi VII tegaskan efisiensi anggaran tak boleh memecat pegawai. Berikut berita-berita tersebut:

1.⁠ ⁠Prabowo terima kunjungan kenegaraan Presiden Turki di Istana Bogor

Presiden RI Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan di Istana Kepresidenan RI, Bogor, Jawa Barat, Rabu. Baca selengkapnya di sini

2.⁠ ⁠Basuki: Seluruh pegawai OIKN pindah berkantor di IKN pada Maret

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa seluruh pegawai OIKN akan pindah berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur, pada Maret 2025.

Dia menyampaikan bahwa selama ini pegawai OIKN berkantor di tiga lokasi, sehingga dengan pemindahan di IKN, maka semua kegiatan akan lebih terpusat dalam menjalankan program kerja. Baca selengkapnya di sini

3.⁠ ⁠Menteri PU pastikan tidak ada pekerja yang dirumahkan akibat efisiensi

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo memastikan tidak ada pekerja di instansinya yang dirumahkan akibat efisiensi anggaran kementerian/lembaga (K/L).

Menurut Dody, para pekerja atau OP yang dirumahkan tersebut masih menunggu perpanjangan kontrak. Namun, ia menegaskan bahwa perpanjangan kontrak tersebut baru bisa dilakukan setelah anggaran telah tersedia. Baca selengkapnya di sini

4.⁠ ⁠Polri terkena efisiensi anggaran tahun 2025 sebesar Rp20,5 triliun

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) terkena efisiensi anggaran sebesar Rp20,5 triliun dalam rekonstruksi anggaran Polri tahun 2025, sebagaimana Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

“Hasil rapat dengan Kementerian Keuangan menghasilkan jumlah efisiensi anggaran Polri sebesar Rp20,5 triliun, ini sebesar 16, 26 persen dari anggaran Polri tahun 2025,” kata Asisten Utama Bidang Perencanaan dan Anggaran Kapolri Komjen Pol. Wahyu Hadiningrat. Baca selengkapnya di sini

5.⁠ ⁠Komisi VII tegaskan efisiensi anggaran tak boleh memecat pegawai

Komisi VII DPR RI menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah terhadap kementerian dan lembaga tidak boleh menimbulkan pemecatan terhadap para pegawainya, maupun pegawai honorer atau pegawai lepas.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty mengatakan bahwa restrukturisasi yang kembali menambah anggaran yang diblokir itu seharusnya tidak mengganggu anggaran belanja pegawai. Sehingga, jangan sampai pemotongan anggaran dilakukan terhadap hal yang menyangkut kesejahteraan masyarakat secara umum. Baca selengkapnya di sini

Pewarta: Tiara Hana Pratiwi
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

13/02/2025 09:06
Petinggi OIKN Mundur, Basuki Hadimuljono Tegaskan karena Permintaan UI

PIKIRAN RAKYAT – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono menjelaskan bahwa pengunduran diri Mohammed Ali Berawi yang menjabat sebagai Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital (THD) Otorita IKN atas permintaan Universitas Indonesia (UI).

Basuki menjelaskan hal ini ketika ditanya apakah pengunduran diri petinggi OIKN tersebut karena terdampak efisiensi anggaran.

Sebagai lembaga baru, kata Basuki, perekrutan karyawan di OIKN ada yang dilakukan secara profesional dan juga ada yang berdasarkan penugasan kementerian/lembaga sesuai aturan yang berlaku.

Basuki mengatakan bahwa Ali Berawi di OIKN atas penugasan dari Universitas Indonesia (UI) sejak Maret 2022. Lalu, pada 10 februari 2024, sambung Basuki, OIKN mendapat surat dari UI yang isinya permintaan untuk menarik kembali Berawi sebagai pengajar di perguruan tinggi tersebut.

“Untuk mohon menarik kembali beliau, alasannya untuk melaksanakan tridharma perguruan tinggi di UI kembali,” kata Basuki saat ditemui di kompleks parlemen Senayan Jakarta, Rabu, 12 Februari 2025.

Mohammed Ali Berawi yang menjabat sebagai Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital (THD) Otorita IKN, mengundurkan diri dari jabatannya.

Soal pengganti Berawi pihak otorita belum menentukan nama yang akan bertugas di posisi tersebut. Basuki telah meminta kepada Ali Berawi untuk tetap aktif di OIKN setidaknya hingga otorita mendapatkan penggantinya.

“Saya bilang tunggu bapak tetap aktif sampai kami mendapatkan pengganti, ada usulan? Saya katakan siapa yang bisa menggantikan bapak,” kata Basuki.

Staf Khusus Kepala Otorita IKN Bidang Komunikasi Publik Troy Harrold dalam keterangannya, pada Selasa, 11 Februari 2025, mundurnya Ali Berawi dari jabatannya sebagai Deputi Transformasi Hijau dan Digital Otorita IKN itu berdasarkan surat pengajuan dari dekan Universitas Indonesia (UI).

“Sesuai dengan Surat Dekan Fakultas Teknik Universitas Indonesia Nomor S-252/UN2.F4.D/SDM.07/2025 Tanggal 7 Februari 2025, mengajukan permohonan pengembalian penugasan Prof M Ali Berawi untuk kembali bertugas di Fakultas Teknik Universitas Indonesia,” kata Staf Khusus Kepala Otorita IKN Bidang Komunikasi Publik Troy Harrold Yohanes Pantouw dikutip dari Antara.

Ali Berawi sendiri sebelumnya memang telah menjabat sebagai Guru Besar Fakultas Teknik UI lalu mendapat pengalihan tugas ke IKN sebagai Deputi Transformasi Hijau dan Digital Otorita IKN pada 2022.***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

12/02/2025 23:00
Video: Anggaran Otorita IKN 2025 Dipangkas Rp1,15 Triliun

Jakarta, CNBC Indonesia – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengungkap efisiensi pagu awal OIKN untuk tahun anggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp1,53 Triliun.

Selengkapnya dalam program Property Point CNBC Indonesia, Rabu (12/02/2025).

12/02/2025 22:50
Proyek IKN Lanjut! Prabowo Minta Bos OIKN Ajukan Tambahan Rp8,1 T

Jakarta, CNBC Indonesia – Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) diprediksi masih akan dilanjutkan meski ada pemangkasan anggaran.

Hal ini karena anggaran IKN berpotensi bertambah seiring dengan dukungan Presiden Prabowo Subianto yang berencana menambah anggaran sebesar Rp 8,1 triliun.

Kepala Otorita IKN (OIKN), Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa pihaknya saat ini tengah mempersiapkan dokumen tambahan untuk penambahan anggaran tersebut.

“Kami diminta oleh Bapak Presiden Prabowo dan menteri-menteri lain untuk mempersiapkan dokumen tambahan anggaran sebesar Rp 8,1 triliun, sehingga total mencapai Rp 14,4 triliun, yang mana ini bagian dari Rp 48,8 triliun,” kata Basuki kepada wartawan setelah Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Rabu (12/2/2025).

Sebelumnya, anggaran IKN sebesar Rp 48,8 triliun merupakan anggaran untuk pembangunan tahap kedua periode 2025-2029. Hal ini berdasarkan pada hasil Rapat Terbatas (Ratas) pada 21 Januari 2025 dan 3 Februari 2025.

Selain itu, anggaran yang dipangkas hanya untuk Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) IKN, dari awal pagu sebesar Rp 6,3 triliun menjadi Rp 5,2 triliun, alias dipangkas sebesar Rp 1,15 triliun.

“Pada saat itu Pak Presiden telah menyetujui anggaran Otorita IKN Rp 48,8 triliun. Kalau efisiensi ini hanya untuk DIPA dari awal Rp 6,3 triliun menjadi Rp 5,2 triliun,” ujar Basuki yang kerap dipanggil ‘Pak Bas’.

Selain dari anggaran tahap kedua sebesar Rp 48,8 triliun, sejatinya anggaran juga berasal dari Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KBPU) yang diproyeksikan mencapai Rp 60,93 triliun dan dari investasi sebesar Rp 6,49 triliun.

Adapun pembangunan tahap kedua yakni kawasan pusat Kota Nusantara di Kecamatan Sepaku, saran dan prasarana untuk mencapai ibukota politik pada 2028, dan pembangunan sarana dan prasarana legislatif dan yudikatif sepanjang 2025 hingga 2028.

Adapun untuk pembangunan yang tengah dikerjakan, masih akan dilanjutkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU), sedangkan untuk pembangunan tahap kedua periode 2025-2029, akan diinisiasi oleh OIKN.

“Proyek yang sudah dikerjakan oleh Kementerian PU tetap dilanjutkan oleh Kementerian PU sesuai dengan surat keputusan Menteri PU, dan kami akan mengerjakan proyek yang baru mau digarap,” pungkas Pak Bas.

(chd/mij)

12/02/2025 22:00