Xcloud.id

Tag: Basuki Hadimuljono

  • Kepengurusan Baru IKA Unpad Gelar Dialog Kebangsaan Seputar Ekonomi Pancasila – Halaman all

    Kepengurusan Baru IKA Unpad Gelar Dialog Kebangsaan Seputar Ekonomi Pancasila – Halaman all

    Hasiolan EP/Tribunnews.com

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ikatan Alumni Universitas Padjadjaran (IKA Unpad) kini memiliki kepengurusan baru di bawah kepemimpinan Ketua Umum Ferry Joko Juliantono yang meneruskan tongkat estafet dari ketua umum sebelumnya, Irawati Hemawan SH.

    Kang Ferry, sebutan bagi alumni Unpad, saat ini menjabat Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop), dikukuhkan sebagai Ketua Umum IKA Unpad periode jabatan 2024-2028 melalui Musyawarah Besar (Mubes) XI IKA Unpad di Bandung, pada 7 Desember 2024.

    Ada empat program prioritas Ferry sebagai Ketua Umum IKA Unpad selama masa jabatannya, antara lain pendataan alumni berbasis digital serta dukungan bagi para mahasiswa dan alumni berprestasi untuk dapat melanjutkan pembelajaran pada jenjang pendidikan lebih lanjut, di tingkat S-1 sampai S-3.

    Program lain yang diusung adalah inisiasi Unpad Career Center, guna memberikan support bagi para alumni Unpad dalam rangka peningkatan kompetensi untuk memasuki dunia kerja, maupun memperoleh akses ke dunia professional serta pembentukan Koperasi IKA Unpad.

    Untuk mewujudkan program-program yang akan dijalankan hingga akhir tahun 2028, Ferry melantik kepengurusannya yang akan membantu program-program yang telah direncanakan, Minggu (9/2/2025).

    Hadir dalam pelantikan pengurus IKA Unpad bertempat di Hotel Tribrata, Jakarta Selatan, sekitar 500 orang yang tersebar di seluruh Inodnesia dan mancanegara.

    Kepengurusan IKA Unpad Kang Ferry, diisi dari berbagai sektor, yang terdiri dari pejabat pemerintahan, profesional, wiraswasta, dan banyak sektor lainnya. 

    “Pelantikan ini sebagai momentum penting bagi ikatan alumni unpad untuk berperan pada kancah nasional dan international. Soliditas, semangat untuk berkontribusi terhadap negara serta cita-cita nasional menjadi hal penting. Selain itu, kolaborasi dan sinergi antar-alumni yang kini berada berkiprah pada berbagai sektor merupakan kekuatan besar untuk memajukan bangsa dan negara,” ujar Ferry dikutip Minggu.

    Ia juga menghimbau, sebagai bagian dari civitas akademik Unpad, alumni Unpad memiliki kewajiban untuk terus berperan dan berkontribusi dalam mewujudkan kemakmuran bagi segenap bangsa, keadilan dan kesejahteraan rakyat. 

    Selain melakukan pelantikan Pengurus Pusat IKA Unpad periode 2024-2028, diselenggarakan pula Dialog Kebangsaan.

    Dialog kebangsaan mengusung tema “Penegakan Kembali Ekonomi Pancasila Menuju Keadilan Sosial di Indonesia”. 

    Acara ini bertujuan untuk mengali potensi dan berupaya untuk memahami konsep dan implementasi pancasila. Kedua, membangun kolaborasi berbagai sektor dalam mewujudkan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan antar alumni Unpad dan dan kampus Unpad. 

    Ekonomi Pancasila merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila, yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial, kemakmuran, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

    Dalam konteks pembangunan nasional, Ekonomi Pancasila menjadi fondasi penting untuk menciptakan tatanan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan.  

    Narasumber dalam diskusi ini, adalah Rini Widyantini, S.H., M.P.M. (Menteri PAN RB). Dony Oskaria, S.IP., MBA. (Wakil Menteri BUMN), Prof. Atip Latipulhayat, S.H., LL.M., Ph.D. (Wakil Menteri Dikdasmen), Yovie Widiyanto (Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Kreatif dan Arief Suditomo.

  • Diplomasi Maritim, Soft Power, dan Stabilitas Kawasan

    Diplomasi Maritim, Soft Power, dan Stabilitas Kawasan

    loading…

    Harryanto Aryodiguno, Ph.D, Associate Professor International Relations Study Programs di President University, Indonesia. Foto/Dok. SINDOnews

    Harryanto Aryodiguno, Ph.D
    Associate Professor International Relations Study Programs
    di President University, Indonesia

    MULTILATERAL Naval Exercise Komodo (MNEK) 2025 akan menjadi salah satu latihan maritim terbesar yang pernah diadakan TNI Angkatan Laut (AL). Dengan mengundang 56 negara untuk berpartisipasi, MNEK 2025 di Bali akan menjadi simbol komitmen Indonesia dalam menjaga stabilitas dan keamanan maritim di kawasan Indo-Pasifik.

    Tema yang diusung Maritime Partnership for Peace and Stability. Mencerminkan tantangan yang dihadapi dunia saat ini dalam menjaga keamanan laut, menghadapi bencana alam, dan merespons potensi gangguan terhadap kestabilan perairan internasional.

    Diplomasi Maritim sebagai Instrumen Soft Power
    Bertambahnya jumlah delegasi yang ikut serta dalam MNEK 2025 menunjukkan efektivitas diplomasi maritim yang dilakukan oleh TNI AL. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki kepentingan strategis dalam menjaga perairannya agar tetap aman dan stabil. Melalui latihan multilateral ini, Indonesia tidak hanya memperkuat hubungan dengan negara-negara sahabat tetapi juga menunjukkan perannya sebagai pemimpin dalam menjaga ketertiban maritim global.

    Konsep soft power, yang diperkenalkan oleh Joseph Nye dalam bukunya Bound to Lead (1990), relevan untuk memahami strategi Indonesia dalam MNEK 2025. Nye berpendapat bahwa kekuatan tidak hanya bergantung pada aspek militer atau ekonomi (hard power), tetapi juga pada daya tarik dan pengaruh yang diperoleh melalui diplomasi, budaya, serta nilai-nilai universal.

    Dalam konteks MNEK, Indonesia menggunakan soft power untuk membangun kepercayaan dan kerja sama internasional, yang pada akhirnya memperkuat posisinya dalam forum maritim global. Kepercayaan ini menjadi modal penting dalam menghadapi tantangan keamanan maritim, seperti pencurian ikan, penyelundupan, dan aktivitas ilegal lainnya yang sering terjadi di perairan Asia Tenggara.

    Meningkatkan Interoperabilitas dan Respons terhadap Bencana
    Salah satu tujuan utama MNEK adalah meningkatkan interoperabilitas antar-angkatan laut dari berbagai negara. Dengan skenario latihan yang dirancang untuk mengatasi tantangan keamanan maritim dan penanggulangan bencana, latihan ini menjadi platform bagi negara-negara peserta untuk berbagi pengalaman dan teknologi.

    Dalam konteks ini, kerja sama yang terjalin melalui MNEK dapat menjadi dasar bagi kolaborasi yang lebih erat dalam operasi kemanusiaan di masa depan. Sebagai negara yang sering mengalami bencana alam, Indonesia dapat memanfaatkan latihan ini untuk memperkuat koordinasi dengan mitra internasional dalam merespons keadaan darurat.

    Nye menekankan bahwa soft power dapat memainkan peran penting dalam memperkuat daya tarik dan efektivitas respons krisis. Kemampuan untuk berkoordinasi dengan cepat dan efektif dalam situasi darurat akan sangat berharga bagi negara-negara di kawasan yang rentan terhadap bencana. Dengan membangun jaringan kerja sama yang kuat, Indonesia semakin memperkuat posisinya sebagai aktor utama dalam respons bencana global.

    MNEK 2025 dan Stabilitas Kawasan Indo-Pasifik
    Dalam dinamika geopolitik yang terus berkembang, stabilitas di kawasan Indo-Pasifik menjadi isu yang semakin krusial. Laut China Selatan, misalnya, telah menjadi arena berbagai klaim tumpang tindih yang berpotensi memicu ketegangan antarnegara. Dengan adanya latihan seperti MNEK, negara-negara peserta dapat memperkuat mekanisme kerja sama dan membangun saling pengertian, sehingga mengurangi potensi konflik di wilayah maritim yang sensitif.

  • Ribuan Peserta Serbu Jalan Sehat dan Bakti Sosial HPN 2025 Banjarmasin

    Ribuan Peserta Serbu Jalan Sehat dan Bakti Sosial HPN 2025 Banjarmasin

    BANJARMASIN – Ribuan peserta tumpah ruah mengikuti Jalan Sehat dan Bakti Sosial dalam rangka Hari Pers Nasional (HPN) 2025 di Taman Siring 0 Kilometer, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Sabtu, 8 Februari. Acara ini menjadi bagian meriah untuk rangkaian kegiatan HPN 2025 yang puncaknya yang dijadwalkan akan dihadiri Presiden Prabowo Subianto.

    Kegiatan ini dihadiri Plh Sekda Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Syarifuddin, Ketua Umum PWI Pusat Hendry Ch Bangun, Ketua PWI Kalimantan Selatan Zainal Helmie, dan Ketua Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia (IKWI) Andi Dasmawati, Ph.D.

    Sejak pagi, ribuan peserta dari berbagai kalangan—mulai dari pengurus PWI provinsi hingga masyarakat umum—sudah memadati lokasi. Mereka diajak senam bersama di Titik Nol Kilometer sebelum memulai Jalan Sehat. Tidak hanya itu, peserta juga menerima pembagian simbolis 1.050 paket sayuran, 200 polibag bibit sayur, dan 250 polibag bibit buah yang diserahkan langsung oleh Plh Sekda Kalsel Muhammad Syarifuddin dan Hendry Ch Bangun.

    “Program ini bukan hanya olahraga, tapi juga mendukung gerakan hijau dengan pembagian bibit sayur dan buah,” ujar Hendry Ch Bangun saat memberikan sambutan.

    Setelah senam dan pembagian bibit, peserta dilepas dari garis start oleh Plh Sekda. Rute Jalan Sehat melintasi sejumlah ikon Banjarmasin, termasuk Masjid Raya Sabilal Muhtadin dan Mahligai Pancasila, sebelum kembali ke Titik Nol Kilometer.

    Panitia turut menyediakan door prize menarik, dengan hadiah utama berupa satu unit sepeda motor. Kegiatan ini juga dilengkapi layanan cek kesehatan gratis dan pemberian obat-obatan dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, yang menarik perhatian banyak peserta.

    Jalan Sehat dan Bakti Sosial HPN 2025 menjadi bukti nyata kolaborasi antara PWI dan masyarakat untuk mempererat kebersamaan, sekaligus menyemarakkan perayaan tahunan insan pers.

    Puncak HPN 2025 sendiri dijadwalkan berlangsung pada Minggu, 9 Februari, dengan rencana kehadiran Presiden Prabowo Subianto.

  • Respon Jokowi Soal Anggaran Megaproyek IKN “Karyanya” Ditinjau Ulang Oleh Pemerintah Prabowo

    Respon Jokowi Soal Anggaran Megaproyek IKN “Karyanya” Ditinjau Ulang Oleh Pemerintah Prabowo

    GELORA.CO  — Presiden Indonesia ke-7 Joko Widodo atau Jokowi merespon dengan santai ketika ditanya soal anggaran Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi salah satu yang ditinjau ulang oleh pemerintah.

    Hal itu sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja.

    Menanggapi hal itu, Jokowi hanya mengatakan agar hal tersebut ditanyakan langsung ke pemerintah saja, bukan ke dirinya.

    Karena menurutnya ia tak berwenang menerima informasi secara langsung perkembangan IKN.

    “Tanyakan ke pemerintah. Itu kan urusan pemerintah. Enggak ada hubungannya. Laporan progres ya ke Presiden,” tutur Jokowi dikutip dari Tribunnews, Sabtu (8/2/2025).

    Jokowi mengaku selama ini ia tak begitu mengikuti langsung perkembangan IKN.

    Dan jika berkomunikasi dengan Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono, ia hanya menanyakan masalah pribadi.

    “Ya kadang-kadang mengabarkan aja bukan urusan pekerjaan. Sehat, Pak Bas. Keluarga gimana,” ungkapnya.

    Seperti dilansir dari Kompas TV Sabtu (8/2/2025) IKN kembali menjadi perbincangan publik usai pernyataan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo yang berujar anggaran diblokir sehingga proyek di IKN tak bisa dijalankan.

    Namun belakangan ia meralat perkataannya.

    Ia sebenarnya ingin mengatakan bahwa dampak dari efisiensi anggaran pihaknya harus mengajukan kembali perencanaan ke DPR RI untuk disetujui.

    “Sebetulnya bukan di-lock. Beberapa kali Bapak Presiden (Prabowo) mengatakan bahwa kita wajib efisien. Mengurangi kebocoran sana-sini. Salah satu cara Pak Presiden kepada menteri-menterinya bahwa ini adalah salah satu cara untuk efisiensi,” ungkapnya.

    Dody mengatakan anggaran belum bisa dijalankan karena masih dalam proses persetujuan.

    Anggaran yang dimaksud mencakup semua proyek, tak hanya yang berkaitan dengan IKN.

    “Saya nggak tahu kalau IKN. Saya terefisiensi. Nggak cuma IKN semua kena,” jelasnya.

    Disisi lain Prabowo sebenarnya sudah menyiapkan dan sebesar Rp 48 Triliun untuk IKN.

    Hal ini ditegaskan oleh Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia (RI), Hasan Nasbi.

    Hasan menegaskan, Presiden tetap berkomitmen melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

    “Yang jelas komitmen dari bapak Presiden beberapa hari lalu kan sudah disampaikan oleh Menko Infrastruktur kan.”

    “Bahwa selama 5 tahun ke depan, Presiden punya komitmen untuk meneruskan pembangunan IKN dengan biaya yang sudah disebutkan, kalau tidak salah Rp 48 T komitmen selama 5 tahun ke depan,” kata Hasan.

    Penegasan ini disampaikan untuk membantah kabar pemangkasan anggaran IKN

  • Pemblokiran Anggaran IKN, Jokowi: Tanyakan kepada Pemerintah

    Pemblokiran Anggaran IKN, Jokowi: Tanyakan kepada Pemerintah

    Solo, Beritasatu.com – Presiden ke-7 Joko Widodo menanggapi santai kabar pemblokiran anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Jokowi meminta awak media menanyakan kabar tersebut ke pemerintah. 

    “Tanyakan ke otorita, tanyakan ke pemerintah ya,” ujar Jokowi saat ditemui di rumahnya, Jalan Kutai Utara nomor 1, Sumber, Solo, Jumat (7/2/2025). 

    Saat ditanyakan apakah masih ada komunikasi dengan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Basuki Hadimuljono, Jokowi tak menampiknya. Namun, komunikasi tersebut hanya sebatas mengabarkan. 

    “Ya kadang-kadang mengabarkan saja, bukan urusan pekerjaan. ‘Sehat Pak Bas, warga gimana’, ya gitu aja,” ungkapnya. 

    Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo tak mempermasalahkan perihal pemblokiran anggaran pembangunan IKN. Ia mengungkap efisiensi akan dilaksanakan di proyek-proyek lain. 

    Hal itu sesuai Instruksi Presiden (Inpres) tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. 

    “Kan beberapa kali Pak Presiden mengatakan kita wajib efisiensi, begitu kan,” ungkap Dody Hanggodo di Solo, Jumat (7/2/2025). 

    Dikatakannya, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto maka seluruh instansi wajib mengurangi kebocoran anggaran. 

    “Terus ada salah satu kata Pak Presiden untuk menunjukkan kepada semua menteri-menterinya bahwa ini adalah salah satu cara untuk efisiensi, kira-kira begitu,” katanya. 

    Oleh karena itu, dikatakannya, efisiensi anggaran tidak hanya terjadi pada IKN tetapi juga proyek lain.

    Sebelumnya, Menteri Dody mengungkapkan pihaknya masih belum merealisasikan atau membelanjakan anggaran pembangunan IKN tahun 2025. Tindakannya itu menyusul adanya efisiensi anggaran Kementerian PU yang mencapai Rp 81,38 triliun dan hanya menyisakan anggaran pada tahun ini sebesar Rp 29,57 triliun saja. 

    “Realisasi anggaran IKN kayaknya belum ada semua. Kan tadi saya bilang, anggaran kita diblokir semua, termasuk pemblokiran anggaran IKN,” katanya. 

  • Anggaran IKN Terancam Diefisiensi, Jokowi: Tanyakan ke Pemerintah, itu Urusan Pemerintah – Halaman all

    Anggaran IKN Terancam Diefisiensi, Jokowi: Tanyakan ke Pemerintah, itu Urusan Pemerintah – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, SOLO – Meski dibangun di eranya, Presiden ke-7 RI Jokowi mengaku tak memantau langsung perkembangan Ibu Kota Nusantara (IKN) 

    Soal Presiden Prabowo Subianto gencar melakukan efisiensi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja.

    Dimana Anggaran untuk Ibu Kota Nusantara (IKN) termasuk yang ditinjau ulang untuk melaksanakan instruksi ini.

    Jokowi minta hal itu ditanyakan ke pemerintah, bukan ke dirinya.

    Menurutnya ia tak berwenang menerima informasi secara langsung perkembangan IKN.

    “Tanyakan ke pemerintah. Itu kan urusan pemerintah. Enggak ada hubungannya. Laporan progres ya ke Presiden,” jelasnya Jokowi saat ditemui di kediaman Sumber, Banjarsari, Solo, Jumat (7/2/2025).

    Jokowi mengaku selama ini jika berkomunikasi dengan Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono ia hanya menanyakan masalah pribadi.

    “Ya kadang-kadang mengabarkan aja bukan urusan pekerjaan. Sehat, Pak Bas. Keluarga gimana,” ungkapnya.

    Untuk diketahui IKN kembali diperbincangkan usai pernyataan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo yang berujar anggaran diblokir sehingga proyek di IKN tak bisa dijalankan.

    Belakangan ia meralat perkataannya. Ia sebenarnya ingin mengatakan bahwa dampak dari efisiensi anggaran pihaknya harus mengajukan kembali perencanaan ke DPR RI untuk disetujui.

    “Sebetulnya bukan di-lock. Beberapa kali Bapak Presiden mengatakan bahwa kita wajib efisien. Mengurangi kebocoran sana-sini. Salah satu cara Pak Presiden kepada menteri-menterinya bahwa ini adalah salah satu cara untuk efisiensi,” ungkapnya saat ditemui di Pendapa Ageng Pura Mangkunegaran, Jumat (7/2/2025).

    Ia mengatakan anggaran belum bisa dijalankan karena masih dalam proses persetujuan.

    Anggaran yang dimaksud mencakup semua proyek, tak hanya yang berkaitan dengan IKN.

    “Saya nggak tahu kalau IKN. Saya terefisiensi. Nggak cuma IKN semua kena,” jelasnya.

     

    Prabowo Berkomitmen Lanjutkan Pembangunan IKN, Siapkan Dana Rp48 Triliun

    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia (RI), Hasan Nasbi, menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

    Bahkan, pemerintah telah menyiapkan uang Rp48 triliun.

    “Yang jelas komitmen dari bapak Presiden beberapa hari lalu kan sudah disampaikan oleh Menko Infrastruktur kan.”

    “Bahwa selama 5 tahun ke depan, Presiden punya komitmen untuk meneruskan pembangunan IKN dengan biaya yang sudah disebutkan, kalau tidak salah Rp48 T komitmen selama 5 tahun ke depan kata Hasan di Kantornya, Jakarta, Jumat (7/2/2025).

    Penegasan ini disampaikan untuk membantah kabar pemangkasan anggaran IKN.

    Ia mengatakan anggaran masih diblokir dan belum dibuka.

    Namun, itu bukan berarti pemerintah tidak menganggarkan pembangunan IKN.

    “Kalau diblokir itu kan bukan berarti anggarannya enggak ada kan? Anggarannya belum dibuka.”

     “Jadi anggarannya ada di IKN, ada di kementerian, anggaran pembangunan IKN itu ada di Kementerian PU, ada di Otorita IKN,” ujar Hasan.

    Adapun anggaran sebesar Rp48 triliun itu akan digunakan pembangunan gedung legislatif, yudikatif, hingga pusat pemerintahan.

    “Target pemerintah menyelesaikan kawasan inti pusat pemerintahan, membangun gedung yudikatif, dan membangun gedung legislatif. Sisanya nanti itu kan akan didorong yang membangunnya adalah swasta,” katanya.

     

     

    Artikel ini telah tayang di TribunSolo.com dengan judul Di Solo, Jokowi Akui Tak Pantau IKN yang Terancam Kena Efisiensi : Itu Urusan Pemerintah, https://solo.tribunnews.com/2025/02/07/di-solo-jokowi-akui-tak-pantau-ikn-yang-terancam-kena-efisiensi-itu-urusan-pemerintah?utm_source=headline-4

    Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Prabowo Berkomitmen Lanjutkan Pembangunan IKN, Siapkan Dana Rp48 Triliun, https://www.tribunnews.com/nasional/2025/02/07/prabowo-berkomitmen-lanjutkan-pembangunan-ikn-siapkan-dana-rp48-triliun

  • Benarkah IKN Mangkrak karena Anggarannya Diblokir Pemerintah? Nasional 8 Februari 2025

    Benarkah IKN Mangkrak karena Anggarannya Diblokir Pemerintah? Nasional 8 Februari 2025

    Benarkah IKN Mangkrak karena Anggarannya Diblokir Pemerintah?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) memasuki tahap kedua pada tahun 2025 atau tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
    Berbeda dengan tahap pertama yang fokus pada Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), tahap kedua akan berfokus pada penyempurnaan fasilitas.
    Tak terkecuali, fasilitas transportasi umum baik primer maupun sekunder, perluasan kawasan permukiman ASN dan TNI/Polri, serta perkantoran pemerintahan pusat, serta proses pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN).
    Sejalan dengan itu, Presiden Prabowo menargetkan IKN mampu menjadi Ibu Kota pada tahun 2028.
    Oleh karena itu, pemerintah akan mengejar pembangunan gedung legislatif dan yudikatif, setelah fokus pada pembangunan gedung-gedung eksekutif di tahap pertama.
    Namun terbaru, Prabowo menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang menginstruksikan penghematan anggaran hingga Rp 306,6 triliun, kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025.
    Efisiensi itu mengharuskan kementerian/lembaga mengerem belanja, kecuali untuk bantuan sosial (bansos) dan belanja pegawai.
    Sejumlah pos pengeluaran yang sudah pasti dipotong, antara lain alat tulis kantor (ATK), perjalanan dinas, rapat-rapat, dan seminar-seminar tanpa hasil nyata.
    Hal ini lantas menimbulkan pertanyaan, termasuk apakah anggaran untuk Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim), yang pembangunannya dimulai di era Presiden RI Joko Widodo, turut terkena imbas.
    Mangkraknya
    pembangunan IKN
    , nyatanya dibantah oleh Juru Bicara OIKN sekaligus Staf Khusus Kepala OIKN Bidang Komunikasi Publik, Troy Pantouw.
    Troy justru menjelaskan bahwa tahap kedua pembangunan IKN akan difokuskan pada pembangunan ekosistem yudisial dan legislatif serta infrastruktur pendukung lainnya.
    Pernyataan Troy ini sekaligus membantah isu yang menyebut bahwa pembangunan calon ibu kota baru tersebut berhenti dan pekerja dipulangkan.
    “Tidak benar ada info bahwa para pekerja akan dimobilisasi ke daerah masing-masing,” kata Troy saat dihubungi Antara, Jumat (7/2/2025).
    Pemblokiran anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) IKN dilakukan karena adanya efisiensi.
    Pemblokiran ini disampaikan langsung oleh Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (6/2/2025).
    Diketahui, terdapat alokasi anggaran pembangunan IKN di Kementerian PU sekitar Rp 14,87 triliun.
    Hal ini mengingat Kementerian PU masih bertanggung jawab untuk menyelesaikan proyek infrastruktur IKN yang sudah terkontrak di tahun-tahun sebelumnya.
    “IKN kayaknya belum ada (progres) sih. Makanya saya bilang, anggaran itu kan diblokir semua. Progres gimana sih? Anggarannya enggak ada (kok ditanya) progres,” ucap Dody.
    Kendati begitu, bukan berarti anggaran pembangunan IKN lantas diblokir seluruhnya.
    Sebab, pemerintah sudah menganggarkan dana pembangunan IKN mencapai Rp 48,8 triliun untuk tahap kedua.
    Terkait anggaran IKN di Kementerian PU, Wakil Menteri Diana Kusumastuti menyatakan bahwa pemblokiran tersebut merupakan hal yang wajar dalam pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
    Namun, ini bukan akhir dari segalanya mengingat pihaknya akan melakukan rapat kerja dengan DPR RI untuk membuka blokir tersebut.
    “Jadi ini belum akhir dari segalanya, kalau saya mudah-mudahan masih ada jalan untuk kami melakukan ini (mengupayakan). Mudah-mudahan masih ada jalan,” ungkap Diana.
    Pembangunan IKN
    akan tetap berjalan meski terjadi efisiensi anggaran kementerian/lembaga.
    Kepastian ini disampaikan oleh Plt Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN, Danis Hidayat Sumadilaga.
    Dia bilang, pembangunan IKN tetap berjalan, bahkan telah memasuki Tahap II periode 2025-2029.
    Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, pun menyatakan hal serupa saat menemui Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, beberapa waktu lalu.
    Program pembangunan IKN Tahap II (tahun 2025-2029) ini adalah domainnya Otorita IKN yang ditujukan untuk menyiapkan sarana dan prasarana dengan target menjadikan Nusantara sebagai Ibu Kota Politik Republik Indonesia pada 2028.
    Dana senilai Rp 48,8 triliun yang dialokasikan adalah untuk pembangunan Kawasan Perkantoran Legislatif dan Yudikatif, beserta sarana dan prasarana pendukungnya.
     
    “Kami bertugas menyelesaikan ekosistem yudisial dan ekosistem legislatif beserta sarana dan prasarana pendukungnya,” jelas Danis kepada Kompas.com, Jumat (7/5/2025).
    Pernyataan Danis juga diperkuat oleh Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi.
    Hasan mengatakan, jika anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara diblokir, bukan berarti anggarannya tidak ada.
    “Kalau diblokir itu kan bukan berarti anggarannya enggak ada kan. Anggarannya belum dibuka,” ujar Hasan di Gedung Kwarnas, Jakarta, Jumat (7/2/2025).
    Dia kemudian mengingatkan bahwa Presiden Prabowo Subianto berkomitmen akan meneruskan pembangunan IKN.
    “Bahwa selama lima tahun ke depan, Presiden punya komitmen untuk meneruskan pembangunan IKN dengan biaya yang sudah disebutkan,” kata Hasan.
    Adapun pada tahap awal, pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) seluruhnya ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
    Sementara itu, proyek-proyek pendukung seperti hotel hingga sekolah berasal dari investasi.
    Sementara di tahap kedua, sumber anggarannya lebih bervariasi.
    Selain dari APBN yang sudah dialokasikan senilai Rp 48,8 triliun, anggaran pembangunan bisa dari skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sebesar Rp 60,93 triliun, serta investasi swasta yang diproyeksi senilai Rp 6,49 triliun hingga Februari 2025.
    Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, Dedek Prayudi, mengatakan, anggaran pembangunan IKN dari APBN sedikit demi sedikit bakal dikurangi.
    Aturan ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran dalam Rangka Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara Serta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.
    Dalam PP tersebut dijelaskan bahwa pendanaan untuk pembangunan IKN bisa bersumber dari APBN dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    Sementara sumber lain itu bisa berupa skema pendanaan yang berasal dari kontribusi swasta, pembiayaan
    creative financing
    , hingga pajak khusus IKN.
    “Pembangunan IKN yang tadinya 100 persen itu APBN, lama-lama di sini proporsi APBN memang harus dikurangi. Dan di sini investor, baik itu asing maupun dalam negeri, sudah melihat bahwa negara itu serius membangun IKN, baru mereka kemudian masuk untuk menanamkan modalnya,” jelas Uki.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • IKN Terancam Mangkrak, Pendiri Indef Usulkan Jadi Tempat ‘Leyeh-leyeh’ Presiden

    IKN Terancam Mangkrak, Pendiri Indef Usulkan Jadi Tempat ‘Leyeh-leyeh’ Presiden

    GELORA.CO – Pemblokiran anggaran untuk pembangunan megaproyek Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim), semakin memojokkan proyek mercusuar dari mantan Presiden Jokowi itu. Sejumlah ekonom senior menilai, potensi mangkrak membesar.

    Pendiri Indef (Institute for Development of Economics and Finance), Prof Didin S Damanhuri menyebut proyek IKN yang investasinya mencapai Rp466 triliun adalah personal legacy dari Jokowi. Jadi kepentingannya sangat sempit.

    “Dan sejak awal saya selaku akademisi yang menentang IKN. Karena tak ada studi kelayakan dan perencanaan matang. Saya juga salah satu gugat UU IKN ke Mahkamah Konstitusi (MK),” ungkap Prof Didin dalam Diskusi Publik dan Peresmian Ruang baca Faisal Basri bertajuk Merekam Gagasan Faisal Basri di Jakarta, Jumat (7/2/2025).

    Dia pun meyakini besarnya potensi IKN menjadi proyek mangkrak di masa depan. Alasannya, konsep pembangunan IKN memerlukan anggaran jumbo. Sayangnya, investor yang digadang-gadang, tak kunjung datang.

    “Ingat Softbank hengkang dari IKN. Karena mereka punya intelijen ekonomi yang melihat proyek IKN tak punya potensi cuan yang menggiurkan. Kalau investor lokal yang kabarnya masuk ke IKN, karena ada tawaran lain,” ungkapnya.

    Dia menduga, anggaran untuk melanjutkan pembangunan IKN, bakal tersendat-sendat. Bisa jadi malah disetop. Artinya, banyak sarana dan prasarana IKN yang tak terbangun. Karena istananya sudah jadi, IKN bisa menjadi tempat istirahat atau ‘leyeh-leyeh’ kepala negara, atau menjadi ibu kota Provinsi Kaltim.

    Ekonom senior Fadhil Hasan yang juga pendiri Indef, punya pandangan senada. Maklumlah, Fadhil termasuk yang menggugat judicial review (JR) UU IKN ke Mahkamah Konstitusi (MK).

    “Saya termasuk yang mengajukan judicial review UU IKN. Saya juga saksi ahli di sidang MK. Pernah jadi narasumber di Komisi II DPR saat Menyusun UU IKN.  Kala itu saya sampaikan penolakan,” kata Fadhil.

    Sejak awal, Fadhil menilai, proyek IKN tidak visible dan jauh dari suistanable. Tiap tahun selalu mengganggu APBN. Membabat hutan tanpa upaya pembenahan. “Tidak memiliki kajian lingkungan hidup strategis (KLHS), Dan, masyarakat adat termarjinalkan gara-gara proyek ini,” imbuhnya.

    Dari catatan Fadhil, duit negara yang digelontorkan untuk pembangunan IKN diputuskan 20 persen dari total investasi Rp466 triliun. Atau setara Rp93,2 triliun. Namun realisasinya justru lebih gede dari kesepakatan itu.

    “Selama 2 atau 3 tahun, APBN digelontorkan Rp75,6 triliun untuk IKN. Janji semula 20 persen dari Rp466 triliun, sekitar Rp90 triliun. Sekarang dianggarkan Rp48 triliun dalam 5 tahun. Kalau ditotal lebih dari 20 persen. Melanggar kesepakatan itu,” kata Fadhil.

    Dia mendorong Presiden Prabowo Subianto membuat suatu keputusan politik terkait IKN. Sangat berat jika mengandalkan APBN untuk merampungkan pembangunan IKN.

    “Misalnya IKN jadi ibu kota Kaltim atau istana kepresidenan, atau dijadikan kawasan ekonomi khusus (KEK). Yang jelas bukan sebagai ibu kota negara baru dengan berbagai atribut yang disematkan Pak Jokowi,” kata Fadhil.

    Staf Khusus Kepala Otorita IKN, sekaligus Juru Bicara OIKN, Troy Pantouw membantah kabar  pembangunan IKN dihentikan mulai bulan depan yang ramai di media sosial (medsos).  “Ini tidak benar,” kata Troy, Jumat (7/2/2025).

    Sebelumnya, Kepala OIKN Basuki Hadimuljono menyebut, Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui tambahan anggaran pembangunan IKN tahun ini untuk mendukung konstruksi kawasan legislatif dan yudikatif.

    Basuki menekankan, anggaran OIKN tak akan dipangkas efisiensi. Hal itu sebagaimana keputusan dalam rapat terbatas (ratas) yang dilakukannya bersama Presiden Prabowo beberapa waktu lalu.

    “Kami diminta untuk berkirim surat kepada Menteri Keuangan untuk menyesuaikan anggaran sesuai yang disetujui oleh Bapak Presiden, yaitu Rp6,3 triliun ditambah Rp8,1 triliun,” jelas Basuki.

  • Kelangkaan LPG 3 Kilogram, Pakar Sebut Program Subsidi Tak Salah : Salah Sistemnya

    Kelangkaan LPG 3 Kilogram, Pakar Sebut Program Subsidi Tak Salah : Salah Sistemnya

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Sulvi Sofiana

    TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA – Pemerintah mencabut kebijakan larangan pengecer menjual LPG 3 kilogram atau gas melon pada 4 Februari 2025, setelah mendapat arahan dari Presiden Prabowo Subianto.

    Sebelumnya, kebijakan yang diberlakukan sejak 1 Februari 2025 ini mengharuskan pembelian LPG subsidi hanya di pangkalan resmi Pertamina untuk memastikan distribusi tepat sasaran dan sesuai harga eceran tertinggi (HET). 

    Namun, kebijakan ini justru menimbulkan kelangkaan, antrean panjang, dan keresahan di masyarakat.

    Mennggapi hal ini, Josua Tarigan, Ph.D., CMA., CSRA., Dekan School of Business and Management Petra Christian University (PCU) mengungkapkan kebijakan tersebut bertujuan baik, namun penerapannya terlalu mendadak. 

    “Bukan program subsidinya yang salah, melainkan sistemnya. Sejak pertama kali diterapkan bertahun-tahun lalu, pemerintah belum menemukan cara yang benar-benar efektif untuk memastikan LPG subsidi tepat sasaran. Akibatnya, kebijakan ini menimbulkan kepanikan dan kekacauan di lapangan,” ujarnya Jumat (7/2/2025).

    Ia mencontohkan kebijakan subsidi Pertalite yang diterapkan secara bertahap melalui sistem barcode.

     “Saat Pertalite mulai dibatasi, ada masa transisi yang cukup panjang. Awalnya masih ada kelonggaran, baru setelah beberapa bulan aturan diperketat. Sekarang, tanpa barcode, orang tidak bisa mengisi Pertalite. Itu contoh bagaimana kebijakan bisa diterapkan tanpa menimbulkan kegaduhan,” urainya.

    Dari sisi distribusi, pengecer juga merasakan dampaknya.

    “Omzet mereka pasti berkurang kalau LPG subsidi hanya boleh dibeli di pangkalan resmi. Tapi kalau sistemnya bisa memastikan harga lebih stabil dan distribusi lebih transparan, dampaknya bisa positif dalam jangka panjang,” tambahnya.

    Josua merekomendasikan agar kebijakan serupa diuji coba di beberapa wilayah terlebih dahulu sebelum diterapkan secara nasional. 

    “Subsidi yang tepat sasaran memang penting, tetapi lebih penting adalah sistemnya harus berbasis data dan mempertimbangkan kesiapan masyarakat,” tutupnya.

    Selain itu, ia menilai bahwa kebijakan tersebut mencerminkan tantangan dalam pengelolaan subsidi energi. 

    “Setiap kebijakan pasti ada dampaknya, baik di tingkat makro maupun mikro. Saat akses LPG subsidi dipersempit, daya beli masyarakat berpenghasilan rendah terdampak. Mereka harus mengalokasikan lebih banyak uang untuk energi, yang akhirnya mengurangi konsumsi kebutuhan lain,” ujarnya.

    Dampak juga dirasakan oleh pelaku usaha kecil yang mengandalkan LPG 3 kilogram. 

    UMKM memiliki dua pilihan sulit, yaitu menaikkan harga jual atau mengurangi laba. 

    “Jika harga naik, daya beli masyarakat bisa turun. Jika tidak, laba mereka berkurang,” jelas Josua.

  • Ikuti Perintah Prabowo, Anggaran Kementerian PU untuk IKN Telah Diblokir – Halaman all

    Ikuti Perintah Prabowo, Anggaran Kementerian PU untuk IKN Telah Diblokir – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, mengatakan realisasi anggaran Ibu Kota Negara Nusantara (IKN) untuk tahun 2025 diblokir. 

    Hal inidisampaikan Dody sesuai mengikuti rapat kerja dengan Komisi V DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2).

    “Realisasi anggaran IKN kayaknya belum ada. Nanti saya bilang, kan anggaran kita diblokir semua, kok tanya progres ke mana sih, anggarannya nggak ada,” kata Dody.

    Dody menjelaskan bahwa pemblokiran anggaran terjadi karena adanya prioritas pengalokasian dana untuk program lain. 

    Secara berkelakar, dia menyebut salah satu penggunaannya untuk program makan siang menteri.

    “Progresnya, buat beli makan siangnya Pak Menteri, itu progresnya,” ujar Dody.

    Dalam rapat dengan Komisi V DPR, Dody juga memaparkan data progres pembangunan IKN Nusantara hingga 31 Desember 2024. Berdasarkan data tersebut, total anggaran yang dialokasikan untuk proyek tersebut mencapai Rp 40,29 triliun.

    Anggaran tersebut mencakup pengadaan sumber daya air sebesar Rp1,45 triliun, binamarga Rp 18,32 triliun, cipta karya Rp 12,09 triliun, serta perumahan Rp 8,43 triliun.

    Selain itu, Dody mengungkapkan bahwa Kementerian Pekerjaan Umum melakukan pemangkasan anggaran hingga Rp 81,38 triliun. 

    Langkah ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden Prabowo Subianto dalam rangka efisiensi anggaran.

    Semula, pagu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Pekerjaan Umum ditetapkan sebesar Rp 110,95 triliun. 

    Namun, setelah pemangkasan, pagu anggaran kementerian tersebut menyusut menjadi Rp 29,57 triliun.

    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menanggapi keputusan Presiden RI Prabowo Subiantoyang memangkas anggaran Badan Otorita IKN (OIKN). 

    Diketahui, anggaran Badan Otorita IKN OIKN dipangkas sebesar 75 persen, atau sekitar Rp 4,8 triliun. Adapun total pagu awal mencapai Rp 6,39 triliun.

    Menurutnya, semua kementerian dan lembaga yang terkait dengan pembangunaninfrastruktur memang mengalami pemangkasan.

    Karenanya, nantinya ada sejumlah penyesuaian dalam pembangunan IKN. 

    “Tentunya pembangunan IKN ini menghadapi berbagai penyesuaian, ada pengurangan dan juga efisiensi di berbagai aspek tentunya ini juga menuntut kita semua untuk benar-benar mengkaji rancang awal atau yangsudah berjalan selama ini,” ujar AHY.

    AHY menjelaskan hal yang terpenting adalah tidak boleh satu pun anggaran negarayang keluar tidak efisien. Sebaliknya, ia meminta semua pihak untuk lebih bijak dalammenentukan urgensi pembangunan.

    “Penekanannya tentu tidak boleh ada yang tidak efisien atau yang sering disebutkebocoran oleh bapak presiden, termasuk juga kita harus bijak untuk menentukanmana yang memiliki urgensi terlebih dahulu,” jelasnya.

    Karenanya, kata AHY, pihaknya mendukung pemerintah dalam mengevaluasi terhadap sejumlah pembangunan yang sedang berlangsung. 

    Nantinya, pemerintah bisa memilihmana yang lebih prioritas dikerjakan lebih dahulu.

    “Jadi prioritas, prioritasnya harus dikaji, harus dievaluasi dan ini juga membutuhkankesediaan dari berbagai kementerian dan lembaga termasuk tentunya dalam sektor infrastruktur kan tidak bicara, tidak hanya bicara IKN ya tapi juga pembangunanberbagai projek lainnya,” jelasnya.

    “Apakah proyek yang sudah berjalan secara reguler selama ini, pemeliharaan termasukjuga hal-hal yang mau dibangun baru ke depan. Jadi ini harus kita evaluasi semua,” imbuhnya.

    Lebih lanjut, AHY menambahkan pihaknya juga sudah melakukan rapat terbatasdengan Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara pada Senin (3/2). 

    Dalam ratasitu, adapula Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggono dan Kepala OIKN Basuki Hadimuljono. 

    Saat itu, Presiden RI Prabowo Subianto meminta agar adanya pengkajianterhadap sejumlah hal mengenai pembangunan IKN. 

    “Jadi berdasarkan rapat terbatas beberapa minggu lalu di Bulan Januari, pak presidenjuga meminta kami untuk kembali melakukan review terhadap sejumlah aspek termasukjuga desainnya, kelanjutan pembangunan IKN terutama untuk fasilitas atau kawasanlegislatif dan juga yudikatif,” pungkasnya.  (Tribun Network/fer/igm/wly)