Xcloud.id

Tag: Basuki Hadimuljono

  • Pembangunan kawasan Legislatif dan Yudikatif IKN masuk fase konstruksi

    Pembangunan kawasan Legislatif dan Yudikatif IKN masuk fase konstruksi

    Nusantara (ANTARA) – Proyek pembangunan kawasan Legislatif dan Yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur kini sudah dalam fase konstruksi, setelah sebelumnya dilakukan penandatanganan 20 paket kontrak untuk pembangunan tahap kedua periode 2025-2029.

    Pada tahap kedua itu awalnya telah dilakukan penandatangan sebanyak 12 paket proyek di kawasan tersebut, sedangkan pada Kamis (4/12) dilanjutkan dengan penandatangan 8 paket kontrak kerja, sehingga total ada 20 paket yang ditandatangani, maka kini dilanjutkan tahap konstruksi.

    “Sebanyak delapan kontrak yang ditandatangani pada Kamis, dua hari lalu, meliputi lima paket pekerjaan untuk bangunan gedung dan kawasan perkantoran legislatif yang terdiri atas 16 gedung di persil seluas 41,81 hektare (ha),” ujar Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono di Nusantara, Sabtu.

    Kontrak lain yang ditangani di hari yang sama adalah dua paket pekerjaan pembangunan gedung dan kawasan perkantoran yudikatif yang terdiri atas empat gedung, dibangun di atas persil seluas 15,15 ha.

    Kemudian satu paket pekerjaan pembangunan kantor pendukung yang terdiri atas pembangunan Kantor Otorita IKN Tahap II sebanyak tiga gedung, dibangun di atas lahan seluas 2,9 ha, dan Kantor Polres IKN Tahap I sebanyak tiga gedung di atas lahan seluas 3,07 ha.

    “Kami menekankan pentingnya kualitas dalam seluruh tahap pembangunan, estetika dan keberlanjutan lingkungan. Pembangunan tahap 2 ini harus lebih baik dari sebelumnya. Saya pikir pembangunan ini akan menjadi contoh untuk dunia,” ujarnya.

    Penandatangan kontrak yang dilakukan di IKN tersebut, lanjut ia, menggambarkan perkembangan penting dalam pembangunan kawasan Legislatif dan Yudikatif menuju ibu kota politik pada 2028, sekaligus memperkuat akselerasi tahap 2 pembangunan IKN.

    Pewarta: M.Ghofar
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Otorita Teken Kontrak 8 Proyek IKN Senilai Rp12,57 Triliun, Ini Perinciannya

    Otorita Teken Kontrak 8 Proyek IKN Senilai Rp12,57 Triliun, Ini Perinciannya

    Bisnis.com, JAKARTA — Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) resmi memulai pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif. Hal ini ditandai dengan dilakukannya penandatanganan delapan paket kontrak pembangunan di Kantor Kemenko 4 IKN pada Kamis (4/12/2025).

    Penandatanganan ini memperkuat akselerasi Tahap 2 pembangunan IKN yang berfokus pada pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif.

    Hingga saat ini, sebanyak 20 dari total 28 paket pekerjaan Tahap 2 (2025–2029) telah ditandatangani, terdiri dari 14 paket pembangunan fisik dan 6 paket manajemen konstruksi/supervisi. Capaian ini menandai kesiapan IKN memasuki fase pelaksanaan konstruksi yang lebih intensif.

    Berdasarkan laporan Otorita IKN, kedelapan paket kontrak tersebut meliputi 5 Paket Pekerjaan Pembangunan Bangunan Gedung dan Kawasan Perkantoran Legislatif yang terdiri atas 16 gedung dibangun pada persil seluas 41,81 Ha.

    Kemudian, 2 Paket Pekerjaan Pembangunan Bangunan Gedung dan Kawasan Perkantoran Yudikatif yang terdiri atas 4 gedung, dibangun pada persil seluas persil 15,15 Ha.

    Selanjutnya, 1 Paket Pekerjaan Pembangunan Bangunan Kantor Pendukung, yang terdiri atas: Pembangunan Kantor OIKN Tahap II sebanyak 3 gedung dengan lahan seluas 2,9 Ha, dan Kantor Polres IKN Tahap I sebanyak 3 gedung dengan lahan seluas 3,07 Ha.

    Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menekankan pentingnya kualitas dalam seluruh tahap pembangunan, estetika dan keberlanjutan lingkungan.

    “Pembangunan tahap 2 ini harus lebih baik dari sebelumnya. Saya kira pembangunan ini akan menjadi contoh untuk dunia nantinya,” kata Basuki dalam keterangannya seperti dikutip dari situs resmi OIKN, Jumat (5/12/2025).

    Penandatanganan delapan kontrak ini menjadi langkah lanjut dalam memastikan pembangunan kawasan lembaga tinggi negara berjalan sesuai rencana dan standar yang ditetapkan. OIKN berharap tahapan ini dapat memperkuat fondasi penyelenggaraan pemerintahan di Ibu Kota Nusantara serta mendukung target operasional IKN sebagai Ibu Kota Politik pada 2028.

    Sementara itu, melansir laman resmi SPSE Inaproc, total nilai delapan proyek yang baru diteken mencapai Rp12,578 triliun. Adapun, nilai terbesar ialah untuk pembangunan 

    Perincian 8 Paket Proyek Gedung Legislatif & Yudikatif di IKN:

    Pembangunan Bangunan Gedung dan Kawasan Lembaga DPR I di IKN: Rp1,9 triliun
    Pembangunan Bangunan Gedung dan Kawasan Lembaga DPR II di IKN: Rp2,1 triliun
    Pembangunan Bangunan Gedung dan Kawasan Lembaga DPD di IKN: Rp1,6 triliun
    Pembangunan Bangunan Gedung dan Kawasan Lembaga Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Masjid di IKN: Rp1,8 triliun
    Pembangunan Bangunan Gedung dan Kawasan Lembaga Mahkamah Agung dan Plaza Keadilan di IKN: Rp1,4 triliun
    Pembangunan Bangunan Gedung dan Kawasan Sidang Paripurna di IKN: Rp1,3 triliun
    Pembangunan Bangunan Gedung dan Kawasan Lembaga MPR dan Bangunan Pendukung di IKN: Rp1,7 triliun
    Pembangunan Bangunan/Kantor Pendukung di IKN: Rp778 miliar.

  • Disuruh Mundur, Siapa Sebenarnya Raja Juli Antoni? Ini Profil Lengkapnya

    Disuruh Mundur, Siapa Sebenarnya Raja Juli Antoni? Ini Profil Lengkapnya

    Jakarta: Bencana banjir dan longsor di sejumlah wilayah Sumatera berbuntut panjang. Setelah sorotan publik, kini kritik pedas dari Komisi IV DPR RI menerjang Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, yang dinilai tidak mampu menangani persoalan kehutanan hingga dianggap menjadi bagian dari penyebab banjir dan longsor yang telah menelah ratusan korban jiwa.

    Kritik tersebut menempatkan nama Raja Juli Antoni dalam posisi sulit. Bahkan, sebagian pihak meminta dirinya mundur dari jabatan.

    Usai Rapat Kerja Raja Juli Antoni sempat menanggapi desakan mundur yang ditujukan padanya.

    “Saya yakin ya namanya kekuasaan itu milik Allah ya dan itu hak prerogatif presiden. Jadi saya siap dievaluasi,” ujarnya dikutip Jumat, 5 Desember 2025.

    “Saya katakan tadi, kritik netizen kepada saya saya nggak pernah hapus ya. Itu bagian dari aspirasi, kemarahan itu bahkan mungkin harapan, ekspektasi. Jadi monggo ya,” lanjutnya.
     

    Kritik dari DPR dari banjir, reboisasi, hingga perizinan hutan
    Komisi IV DPR RI melayangkan sejumlah catatan keras terhadap Raja Juli, terutama menyangkut rencana pencabutan 20 Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang dinilai tidak berkinerja baik, rehabilitasi hutan dan lahan, hingga soal anggaran yang tidak boleh hanya berpatokan pada APBN.

    Profil lengkap Raja Juli Antoni
    Raja Juli Antoni bukan wajah baru dalam politik Indonesia. Di usia mudanya, ia sudah sering memegang posisi strategis di organisasi hingga pemerintahan. Merangkum dari laman rajajuliantoni.com, tertulis dirinya adalah seorang politikus Indonesia dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Dewan Pembina (Sekwanbin). Ia menjabat sebagai Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Indonesia sejak 15 Juni 2022. Sebelumnya, dia merupakan politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) hingga 2014.

    Raja Juli Antoni merupakan putra dari Raja Ramli Ibrahim, tokoh masyarakat Riau yang pernah menjabat Wakil Ketua Pimpinan Wilayah (PW) Muhammadiyah Riau. Raja merupakan alumni Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah, Garut, Jawa Barat.

    Ia meraih gelar sarjana Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir dari IAIN Syarif Hidayatullah (UIN Jakarta) pada tahun 2001 dengan skripsi berjudul Ayat-ayat Jihad: Studi Kritis terhadap Penafsiran Jihad sebagai Perang Suci.

    Ia kemudian menempuh pendidikan master di The Department of Peace Studies, Universitas Bradford, Inggris, setelah mendapatkan beasiswa Chevening Award pada tahun 2004, dan menyelesaikannya dengan tesis yang berjudul The Conflict in Aceh: Searching for A Peaceful Conflict Resolution Process.

    Dengan beasiswa dari Australian Development Scholarhip (ADS) pada tahun 2010, Raja meneruskan studi doktoral di School of Political Science and International Studies pada Universitas Queensland, Australia. Ia berhasil mendapatkan gelar Ph.D dengan disertasi berjudul Religious Peacebuilders: The Role of Religion in Peacebuilding in Conflict Torn Society in Southeast Asia, dengan mengambil studi kasus Mindanao (Filipina Selatan) dan Maluku (Indonesia).
    Karier Raja Juli Antoni
    Mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah (PP IPM) periode 2000-2002 ini juga pernah dipercaya sebagai Direktur Eksekutif Maarif Institute yang didirikan mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Ahmad Syafii Maarif.

    Pada tahun 2009, Ia sempat menjadi calon anggota legislatif untuk Pemilihan Umum Legislatif 2009 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk Daerah Pemilihan Jawa Barat IX (Kabupaten Subang, Sumedang, dan Majalengka). Akan tetapi, Ia belum terpilih karena kurang suara dengan Maruarar Sirait serta Tb. Hasanuddin (caleg terpilih PDIP dapil Jabar IX).

    Ia sempat menjadi calon Ketua Umum PP Muhammadiyah periode 2015-2020, tetapi kemudian mengundurkan diri karena ingin berkonsentrasi sebagai Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang baru didirikannya bersama beberapa politikus muda lainnya.

    Jakarta: Bencana banjir dan longsor di sejumlah wilayah Sumatera berbuntut panjang. Setelah sorotan publik, kini kritik pedas dari Komisi IV DPR RI menerjang Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, yang dinilai tidak mampu menangani persoalan kehutanan hingga dianggap menjadi bagian dari penyebab banjir dan longsor yang telah menelah ratusan korban jiwa.
     
    Kritik tersebut menempatkan nama Raja Juli Antoni dalam posisi sulit. Bahkan, sebagian pihak meminta dirinya mundur dari jabatan.
     
    Usai Rapat Kerja Raja Juli Antoni sempat menanggapi desakan mundur yang ditujukan padanya.

    “Saya yakin ya namanya kekuasaan itu milik Allah ya dan itu hak prerogatif presiden. Jadi saya siap dievaluasi,” ujarnya dikutip Jumat, 5 Desember 2025.
     
    “Saya katakan tadi, kritik netizen kepada saya saya nggak pernah hapus ya. Itu bagian dari aspirasi, kemarahan itu bahkan mungkin harapan, ekspektasi. Jadi monggo ya,” lanjutnya.
     

    Kritik dari DPR dari banjir, reboisasi, hingga perizinan hutan
    Komisi IV DPR RI melayangkan sejumlah catatan keras terhadap Raja Juli, terutama menyangkut rencana pencabutan 20 Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang dinilai tidak berkinerja baik, rehabilitasi hutan dan lahan, hingga soal anggaran yang tidak boleh hanya berpatokan pada APBN.

    Profil lengkap Raja Juli Antoni
    Raja Juli Antoni bukan wajah baru dalam politik Indonesia. Di usia mudanya, ia sudah sering memegang posisi strategis di organisasi hingga pemerintahan. Merangkum dari laman rajajuliantoni.com, tertulis dirinya adalah seorang politikus Indonesia dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Dewan Pembina (Sekwanbin). Ia menjabat sebagai Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Indonesia sejak 15 Juni 2022. Sebelumnya, dia merupakan politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) hingga 2014.
     
    Raja Juli Antoni merupakan putra dari Raja Ramli Ibrahim, tokoh masyarakat Riau yang pernah menjabat Wakil Ketua Pimpinan Wilayah (PW) Muhammadiyah Riau. Raja merupakan alumni Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah, Garut, Jawa Barat.
     
    Ia meraih gelar sarjana Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir dari IAIN Syarif Hidayatullah (UIN Jakarta) pada tahun 2001 dengan skripsi berjudul Ayat-ayat Jihad: Studi Kritis terhadap Penafsiran Jihad sebagai Perang Suci.
     
    Ia kemudian menempuh pendidikan master di The Department of Peace Studies, Universitas Bradford, Inggris, setelah mendapatkan beasiswa Chevening Award pada tahun 2004, dan menyelesaikannya dengan tesis yang berjudul The Conflict in Aceh: Searching for A Peaceful Conflict Resolution Process.
     
    Dengan beasiswa dari Australian Development Scholarhip (ADS) pada tahun 2010, Raja meneruskan studi doktoral di School of Political Science and International Studies pada Universitas Queensland, Australia. Ia berhasil mendapatkan gelar Ph.D dengan disertasi berjudul Religious Peacebuilders: The Role of Religion in Peacebuilding in Conflict Torn Society in Southeast Asia, dengan mengambil studi kasus Mindanao (Filipina Selatan) dan Maluku (Indonesia).
    Karier Raja Juli Antoni
    Mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah (PP IPM) periode 2000-2002 ini juga pernah dipercaya sebagai Direktur Eksekutif Maarif Institute yang didirikan mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Ahmad Syafii Maarif.
     
    Pada tahun 2009, Ia sempat menjadi calon anggota legislatif untuk Pemilihan Umum Legislatif 2009 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk Daerah Pemilihan Jawa Barat IX (Kabupaten Subang, Sumedang, dan Majalengka). Akan tetapi, Ia belum terpilih karena kurang suara dengan Maruarar Sirait serta Tb. Hasanuddin (caleg terpilih PDIP dapil Jabar IX).
     
    Ia sempat menjadi calon Ketua Umum PP Muhammadiyah periode 2015-2020, tetapi kemudian mengundurkan diri karena ingin berkonsentrasi sebagai Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang baru didirikannya bersama beberapa politikus muda lainnya.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (ANN)

  • Pembangunan Gedung DPR dan MA di IKN Dimulai, Ini Daftar Kontrak yang Diteken

    Pembangunan Gedung DPR dan MA di IKN Dimulai, Ini Daftar Kontrak yang Diteken

    Jakarta –

    Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) mencatat perkembangan penting dalam pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif menuju Ibu Kota Politik 2028. Hal ini ditandai dengan ditandatanganinya delapan paket kontrak pembangunan di Kantor Kemenko 4 IKN pada Kamis (04/12/2025).

    Penandatanganan ini memperkuat akselerasi tahap 2 pembangunan IKN yang berfokus pada pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif. Hingga saat ini, sebanyak 20 dari total 28 paket pekerjaan Tahap 2 (2025-2029) telah ditandatangani, terdiri dari 14 paket pembangunan fisik dan 6 paket manajemen konstruksi/supervisi.

    Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono mengatakan, capaian ini menandai kesiapan IKN memasuki fase pelaksanaan konstruksi yang lebih intensif. Adapun delapan kontrak yang diteken pada kesempatan tersebut mencakup:

    – 5 Paket Pekerjaan Pembangunan Bangunan Gedung dan Kawasan Perkantoran Legislatif yang terdiri atas 16 gedung dibangun pada persil seluas 41,81 Ha
    – 2 Paket Pekerjaan Pembangunan Bangunan Gedung dan Kawasan Perkantoran Yudikatif yang terdiri atas 4 gedung, dibangun pada persil seluas persil 15,15 Ha
    – 1 Paket Pekerjaan Pembangunan Bangunan Kantor Pendukung, yang terdiri atas: Pembangunan Kantor OIKN Tahap II sebanyak 3 gedung dengan lahan seluas 2,9 Ha, dan Kantor Polres IKN Tahap I sebanyak 3 gedung dengan lahan seluas 3,07 Ha

    Basuki menekankan pentingnya kualitas dalam seluruh tahap pembangunan, estetika dan keberlanjutan lingkungan. Ia juga meminta pembangunan tahap kedua ini harus lebih baik dari sebelumnya.

    “Pembangunan tahap 2 ini harus lebih baik dari sebelumnya. Saya kira pembangunan ini akan menjadi contoh untuk dunia nantinya,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (5/12/2025).

    Menurutnya, penandatanganan delapan kontrak ini menjadi langkah lanjut dalam memastikan pembangunan kawasan lembaga tinggi negara berjalan sesuai rencana dan standar yang ditetapkan.

    OIKN berharap tahapan ini dapat memperkuat fondasi penyelenggaraan pemerintahan di Ibu Kota Nusantara serta mendukung target operasional IKN sebagai Ibu Kota Politik pada 2028.

    Tonton juga video “Nusron Wahid Soal Hak Guna Lahan 190 Tahun di IKN Batal”

    (ily/ara)

  • Pembangunan Gedung DPR dan MA di IKN Dimulai, Ini Daftar Kontrak yang Diteken

    Pembangunan Gedung DPR dan MA di IKN Dimulai, Ini Daftar Kontrak yang Diteken

    Jakarta –

    Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) mencatat perkembangan penting dalam pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif menuju Ibu Kota Politik 2028. Hal ini ditandai dengan ditandatanganinya delapan paket kontrak pembangunan di Kantor Kemenko 4 IKN pada Kamis (04/12/2025).

    Penandatanganan ini memperkuat akselerasi tahap 2 pembangunan IKN yang berfokus pada pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif. Hingga saat ini, sebanyak 20 dari total 28 paket pekerjaan Tahap 2 (2025-2029) telah ditandatangani, terdiri dari 14 paket pembangunan fisik dan 6 paket manajemen konstruksi/supervisi.

    Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono mengatakan, capaian ini menandai kesiapan IKN memasuki fase pelaksanaan konstruksi yang lebih intensif. Adapun delapan kontrak yang diteken pada kesempatan tersebut mencakup:

    – 5 Paket Pekerjaan Pembangunan Bangunan Gedung dan Kawasan Perkantoran Legislatif yang terdiri atas 16 gedung dibangun pada persil seluas 41,81 Ha
    – 2 Paket Pekerjaan Pembangunan Bangunan Gedung dan Kawasan Perkantoran Yudikatif yang terdiri atas 4 gedung, dibangun pada persil seluas persil 15,15 Ha
    – 1 Paket Pekerjaan Pembangunan Bangunan Kantor Pendukung, yang terdiri atas: Pembangunan Kantor OIKN Tahap II sebanyak 3 gedung dengan lahan seluas 2,9 Ha, dan Kantor Polres IKN Tahap I sebanyak 3 gedung dengan lahan seluas 3,07 Ha

    Basuki menekankan pentingnya kualitas dalam seluruh tahap pembangunan, estetika dan keberlanjutan lingkungan. Ia juga meminta pembangunan tahap kedua ini harus lebih baik dari sebelumnya.

    “Pembangunan tahap 2 ini harus lebih baik dari sebelumnya. Saya kira pembangunan ini akan menjadi contoh untuk dunia nantinya,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (5/12/2025).

    Menurutnya, penandatanganan delapan kontrak ini menjadi langkah lanjut dalam memastikan pembangunan kawasan lembaga tinggi negara berjalan sesuai rencana dan standar yang ditetapkan.

    OIKN berharap tahapan ini dapat memperkuat fondasi penyelenggaraan pemerintahan di Ibu Kota Nusantara serta mendukung target operasional IKN sebagai Ibu Kota Politik pada 2028.

    Tonton juga video “Nusron Wahid Soal Hak Guna Lahan 190 Tahun di IKN Batal”

    (ily/ara)

  • OIKN dan Korsel kolaborasi kembangkan smart city masa depan dunia

    OIKN dan Korsel kolaborasi kembangkan smart city masa depan dunia

    Nusantara (ANTARA) – Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) dan Korea Selatan berkolaborasi mengembangkan smart city, untuk mempercepat realisasi target Nusantara sebagai kota hijau, cerdas, dan layak huni yang menjadi model bagi kota-kota masa depan dunia.

    Dalam kolaborasi ini, hal yang menjadi penekanan adalah pemanfaatan teknologi kota cerdas dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi baru di ibu kota baru Indonesia tersebut.

    “Kami dan Korsel sudah berkomitmen untuk pengembangan teknologi dan kebijakan kota cerdas yang dapat diimplementasikan langsung di lingkungan IKN, karena pembangunan IKN menempatkan inovasi sebagai inti pertumbuhan,” kata Kepala OIKN, Basuki Hadimuljono, di Nusantara, Kalimantan Timur, Kamis.

    Ia mengaku telah membayangkan Smart City Cooperation Center (SCCC) sebagai ‘living lab’ yang memungkinkan pengembangan bersama, sebuah ruang yang memadukan kebijakan, teknologi, dan solusi inovatif dapat diuji langsung di lingkungan perkotaan yang nyata.

    Ia pun berharap gedung SCCC tersebut menjadi tempat bertemunya praktisi, akademisi, mahasiswa, dan siswa untuk menumbuhkan future skills yang meningkatkan daya saing di masa depan, karena menjadi lokasi investasi bertemu dengan inovasi, sehingga menghasilkan terobosan praktis yang meningkatkan layanan publik.

    Komitmen kedua pihak ini bahkan telah diimplementasikan dalam penyelenggaraan Nusantara Smart City Forum (NSCF) 2025, kolaborasi antara OIKN dan Ministry of Land, Infrastructure and Transport (MOLIT) Korsel, berlangsung di Multifunction Hall, Kantor Kemenko 3, IKN, pada Rabu (3/12/2025).

    Forum ini menghadirkan para pakar dari Indonesia dan Korsel untuk membahas pengembangan pusat kolaborasi smart city, protokol smart building, serta dampaknya terhadap pembangunan ekonomi.

    Sementara Kepala Tim dari MOLIT Korsel, Jo Eun Hye, mengapresiasi kemajuan kerja sama kedua pihak ini dalam pembangunan smart city.

    Sedangkan pendirian dan operasional SCCC yang dilaksanakan pada Rabu kemarin, merupakan pencapaian penting yang berdiri di atas pondasi kolaborasi kuat antara Indonesia dan Korsel.

    Jo menjelaskan bahwa kerja sama tersebut tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur dasar, tetapi juga pengembangan berbagai teknologi kota cerdas yang efektif dan dapat menjawab kebutuhan kota modern.

    “Saya mendengar bahwa kata ‘Nusantara’ bermakna gugusan banyak pulau. Makna itu sangat indah, menggambarkan keberagaman yang terhubung. Maka dengan semangat tersebut, kami percaya Nusantara akan menjadi pusat inovasi yang menyatukan berbagai teknologi, gagasan, dan peluang yang tersebar dari banyak pihak,” kata Jo.

    Pewarta: M.Ghofar
    Editor: Ade P Marboen
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Perkuat Strategi dan Implementasi Kebijakan Perlindungan setiap Warga Negara

    Perkuat Strategi dan Implementasi Kebijakan Perlindungan setiap Warga Negara

    Jakarta: Perkuat strategi dan implementasi berbagai kebijakan yang ada untuk mewujudkan sistem perlindungan bagi setiap warga negara sesuai amanah konstitusi UUD 1945.

    “Berbagai kasus perdagangan manusia yang terjadi saat ini adalah pengkhianatan cita-cita bangsa Indonesia. Sebagai bangsa yang beradab,  kita harus memberi perhatian serius terhadap kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO),” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat saat membuka diskusi daring bertema TPPO 2025: Wajah Baru Perbudakan Modern terhadap Perempuan & Anak yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu 3 Desember 2025.

    Diskusi yang dimoderatori Eva Kusuma Sundari (Staf Khusus Wakil Ketua MPR RI) itu menghadirkan Rinardi, S.E., M.Sc. (Direktur Jenderal Perlindungan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia), Kombes Pol. Tunggul Sinatrio, S.I.K., M.H (Analisis Kebijakan Madya Bidang Pid PPA-PPO Bareskrim Polri), dan Romo Paschal (Ketua Harian Jaringan Nasional Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang /Jarnas Anti TPPO) sebagai narasumber. 

    Selain itu hadir pula Nurhadi, S.Pd., M.H. (Tim Pengawas DPR RI Terhadap Perlindungan Pekerja Migran Indonesia) sebagai penanggap. 

    Menurut Lestari, sejumlah peraturan perlindungan yang ada harus bisa diimplementasikan dengan sebaik-baiknya. 

    Karena, menurut Rerie, sapaan akrab Lestari, meski negara sudah melakukan berbagai cara untuk mencegah munculnya kasus perdagangan orang, ternyata kerja paksa dan perbudakan modern masih terjadi di depan mata. 

    Apalagi, tegas Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI itu, modus TPPO saat ini semakin canggih seiring dengan perkembangan teknologi yang pesat. 

    Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu berharap semua pihak terkait dapat bergandeng tangan untuk melakukan tindakan nyata dalam membangun sistem perlindungan menyeluruh bagi segenap bangsa Indonesia. 

    Direktur Jenderal Perlindungan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Rinardi mengungkapkan, kasus perdagangan orang semakin marak karena saat ini masih terjadi penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) yang nonprosedural. 

    Menurut Rinardi, sejumlah modus operandi dilakukan oleh pelaku TPPO antara lain dengan rekrutmen melalui media sosial dan peran ganda dari lembaga pelatihan kerja yang melatih pekerja sekaligus menempatkan pekerja ke negara tujuan. “Ini melanggar aturan,” ujar Rinaldi. 

    Pada penempatan PMI di Jepang dan Kamboja misalnya, ujar Rinardi, perekrutan PMI seringkali dibungkus dengan program magang di perusahaan. 
     

    Menurut Rinardi, maraknya kasus perdagangan manusia yang menimpa PMI dipicu kerentanan ekonomi dan literasi digital yang rendah. 

    Mirisnya, tambah dia, para PMI yang diberangkatkan secara ilegal itu berpendidikan D3 ke atas. 

    Ketua Harian Jarnas Anti TPPO, Romo Paschal mengungkapkan, pelaku TPPO terus berinovasi dengan mengubah modus dan memanfaatkan celah sistem yang ada. 

    Sebagai misal, tambah Paschal, pola rekrutmen melalui digital, agensi ilegal, dan melibatkan keluarga atau komunitas. 

    Diakui Pascal, pelaku TPPO ini lintas negara dengan jangkauan sebaran korban dari berbagai negara. 

    Sangat disayangkan, ujar dia, negara belum memiliki mekanisme real time monitoring terkait kasus-kasus TPPO melalui digital. 

    Selain itu, tambah dia, pengawasan agensi tenaga kerja juga lemah dengan verifikasi dokumen yang hanya formalitas. 

    Paschal menilai, program pencegahan yang dilakukan selama ini tidak menyentuh struktur sosial akar rumput. 

    Analisis Kebijakan Madya Bidang Pid PPA-PPO Bareskrim Polri, Kombes Pol. Tunggul Sinatrio mengungkapkan, TPPO berevolusi  menjadi perbudakan modern dengan memanfaatkan piranti digital. 

    Menurut Tunggul, korban TPPO didominasi perempuan dan anak dengan melibatkan sindikat lintas negara. 

    Dampak dari evolusi TPPO itu, ungkap Tunggul, eksploitasi korban semakin kompleks. Selain menyasar fisik, korban juga dieksploitasi secara digital. 

    Menurut dia, kasus-kasus TPPO memanfaatkan semua jalur perjalanan ke luar negeri melalui darat, laut, dan udara. 

    Dalam upaya penanganan kasus-kasus TPPO itu, menurut Tunggul, pihaknya mengintegrasikan kerja sejumlah bagian terkait di kepolisian, termasuk membuat SOP terpadu. 

    Tunggul mengusulkan pembentukan lembaga vokasi migran sebagai bagian dari upaya untuk mencegah kasus TPPO semakin meluas. 

    Tim Pengawas DPR RI Terhadap Perlindungan PMI, Nurhadi berpendapat, TPPO merupakan kejahatan modern yang bekerja dalam sebuah jaringan. 

    Menurut Nurhadi, saat ini kita sedang menghadapi kejahatan kemanusiaan yang bergerak sangat cepat dengan memanfaatkan celah hukum yang ada. 

    Menyikapi kondisi tersebut, Nurhadi mengusulkan lahirnya aturan perundangan yang mampu menjawab ancaman TPPO yang semakin kompleks. 

    Wartawan senior Saur Hutabarat mengungkapkan, berbagai media memberitakan penangkapan sindikat pelaku TPPO, tetapi korban perdagangan orang di Kamboja terus meningkat. 

    “Kalau sindikasinya tidak dihabisi di satu pihak dan di lain pihak lapangan kerja langka, korban akan terus berjatuhan,” ujar Saur. 

    Saur mengaku khawatir daftar pelaku TPPO yang pernah diungkap Mahfud MD ketika menjadi Menkopolkam, hanya daftar saja. Tidak benar-benar dibongkar. 

    Yang harus dilakukan, tegas Saur, harus serius untuk mengungkap dan menghabisi sindikatnya

    Jakarta: Perkuat strategi dan implementasi berbagai kebijakan yang ada untuk mewujudkan sistem perlindungan bagi setiap warga negara sesuai amanah konstitusi UUD 1945.
     
    “Berbagai kasus perdagangan manusia yang terjadi saat ini adalah pengkhianatan cita-cita bangsa Indonesia. Sebagai bangsa yang beradab,  kita harus memberi perhatian serius terhadap kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO),” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat saat membuka diskusi daring bertema TPPO 2025: Wajah Baru Perbudakan Modern terhadap Perempuan & Anak yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu 3 Desember 2025.
     
    Diskusi yang dimoderatori Eva Kusuma Sundari (Staf Khusus Wakil Ketua MPR RI) itu menghadirkan Rinardi, S.E., M.Sc. (Direktur Jenderal Perlindungan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia), Kombes Pol. Tunggul Sinatrio, S.I.K., M.H (Analisis Kebijakan Madya Bidang Pid PPA-PPO Bareskrim Polri), dan Romo Paschal (Ketua Harian Jaringan Nasional Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang /Jarnas Anti TPPO) sebagai narasumber. 

    Selain itu hadir pula Nurhadi, S.Pd., M.H. (Tim Pengawas DPR RI Terhadap Perlindungan Pekerja Migran Indonesia) sebagai penanggap. 
     
    Menurut Lestari, sejumlah peraturan perlindungan yang ada harus bisa diimplementasikan dengan sebaik-baiknya. 
     
    Karena, menurut Rerie, sapaan akrab Lestari, meski negara sudah melakukan berbagai cara untuk mencegah munculnya kasus perdagangan orang, ternyata kerja paksa dan perbudakan modern masih terjadi di depan mata. 
     
    Apalagi, tegas Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI itu, modus TPPO saat ini semakin canggih seiring dengan perkembangan teknologi yang pesat. 
     
    Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu berharap semua pihak terkait dapat bergandeng tangan untuk melakukan tindakan nyata dalam membangun sistem perlindungan menyeluruh bagi segenap bangsa Indonesia. 
     
    Direktur Jenderal Perlindungan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Rinardi mengungkapkan, kasus perdagangan orang semakin marak karena saat ini masih terjadi penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) yang nonprosedural. 
     
    Menurut Rinardi, sejumlah modus operandi dilakukan oleh pelaku TPPO antara lain dengan rekrutmen melalui media sosial dan peran ganda dari lembaga pelatihan kerja yang melatih pekerja sekaligus menempatkan pekerja ke negara tujuan. “Ini melanggar aturan,” ujar Rinaldi. 
     
    Pada penempatan PMI di Jepang dan Kamboja misalnya, ujar Rinardi, perekrutan PMI seringkali dibungkus dengan program magang di perusahaan. 
     

     
    Menurut Rinardi, maraknya kasus perdagangan manusia yang menimpa PMI dipicu kerentanan ekonomi dan literasi digital yang rendah. 
     
    Mirisnya, tambah dia, para PMI yang diberangkatkan secara ilegal itu berpendidikan D3 ke atas. 
     
    Ketua Harian Jarnas Anti TPPO, Romo Paschal mengungkapkan, pelaku TPPO terus berinovasi dengan mengubah modus dan memanfaatkan celah sistem yang ada. 
     
    Sebagai misal, tambah Paschal, pola rekrutmen melalui digital, agensi ilegal, dan melibatkan keluarga atau komunitas. 
     
    Diakui Pascal, pelaku TPPO ini lintas negara dengan jangkauan sebaran korban dari berbagai negara. 
     
    Sangat disayangkan, ujar dia, negara belum memiliki mekanisme real time monitoring terkait kasus-kasus TPPO melalui digital. 
     
    Selain itu, tambah dia, pengawasan agensi tenaga kerja juga lemah dengan verifikasi dokumen yang hanya formalitas. 
     
    Paschal menilai, program pencegahan yang dilakukan selama ini tidak menyentuh struktur sosial akar rumput. 
     
    Analisis Kebijakan Madya Bidang Pid PPA-PPO Bareskrim Polri, Kombes Pol. Tunggul Sinatrio mengungkapkan, TPPO berevolusi  menjadi perbudakan modern dengan memanfaatkan piranti digital. 
     
    Menurut Tunggul, korban TPPO didominasi perempuan dan anak dengan melibatkan sindikat lintas negara. 
     
    Dampak dari evolusi TPPO itu, ungkap Tunggul, eksploitasi korban semakin kompleks. Selain menyasar fisik, korban juga dieksploitasi secara digital. 
     
    Menurut dia, kasus-kasus TPPO memanfaatkan semua jalur perjalanan ke luar negeri melalui darat, laut, dan udara. 
     
    Dalam upaya penanganan kasus-kasus TPPO itu, menurut Tunggul, pihaknya mengintegrasikan kerja sejumlah bagian terkait di kepolisian, termasuk membuat SOP terpadu. 
     
    Tunggul mengusulkan pembentukan lembaga vokasi migran sebagai bagian dari upaya untuk mencegah kasus TPPO semakin meluas. 
     
    Tim Pengawas DPR RI Terhadap Perlindungan PMI, Nurhadi berpendapat, TPPO merupakan kejahatan modern yang bekerja dalam sebuah jaringan. 
     
    Menurut Nurhadi, saat ini kita sedang menghadapi kejahatan kemanusiaan yang bergerak sangat cepat dengan memanfaatkan celah hukum yang ada. 
     
    Menyikapi kondisi tersebut, Nurhadi mengusulkan lahirnya aturan perundangan yang mampu menjawab ancaman TPPO yang semakin kompleks. 
     
    Wartawan senior Saur Hutabarat mengungkapkan, berbagai media memberitakan penangkapan sindikat pelaku TPPO, tetapi korban perdagangan orang di Kamboja terus meningkat. 
     
    “Kalau sindikasinya tidak dihabisi di satu pihak dan di lain pihak lapangan kerja langka, korban akan terus berjatuhan,” ujar Saur. 
     
    Saur mengaku khawatir daftar pelaku TPPO yang pernah diungkap Mahfud MD ketika menjadi Menkopolkam, hanya daftar saja. Tidak benar-benar dibongkar. 
     
    Yang harus dilakukan, tegas Saur, harus serius untuk mengungkap dan menghabisi sindikatnya

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (RUL)

  • Jelang HUT ke-48, BPJS Ketenagakerjaan Perkuat Tata Kelola lewat Forum Risk Governance Resilience

    Jelang HUT ke-48, BPJS Ketenagakerjaan Perkuat Tata Kelola lewat Forum Risk Governance Resilience

    Liputan6.com, Jakarta – Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-48 pada 2025, BPJS Ketenagakerjaan menggelar forum diskusi internal bertajuk Risk & Leadership Governance Resilience. Acara yang berlangsung pada Senin, 1 Desember 2025 ini menjadi wadah penguatan governance resilience di tengah dinamika dan tantangan yang terus berkembang.

    Forum tersebut dihadiri jajaran Direksi dan Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, serta menghadirkan Prof. Wimboh Santoso, SE, M.Sc, Ph.D — Ketua Dewan Komisioner OJK periode 2017–2022 — sebagai narasumber utama.

    Risiko Harus Dipahami oleh Seluruh Pimpinan 

    Dalam sambutannya, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko BPJS Ketenagakerjaan, Asep Rahmat Suwandha, menekankan pentingnya peran seluruh pimpinan dalam memahami dan mengelola risiko.

    “Risiko tidak hanya menjadi tanggung jawab satu unit kerja tetapi harus dipahami oleh seluruh pimpinan. Pengambilan keputusan berbasis risiko (Risk-Based Decision Making) penting dilakukan untuk menjaga keberlanjutan program dan kepercayaan publik. Pemimpin harus mampu melihat risiko bukan sebagai hambatan, tetapi sebagai bagian dari strategi organisasi dengan tetap mengedepankan pola kepemimpinan berbasis etika,” tegas Asep.

    Forum ini juga menjadi langkah konkret dalam memperkuat tiga nilai utama yang menjadi fondasi penyelenggaraan jaminan sosial, yaitu integritas, kepatuhan, dan akuntabilitas.

    Dana Kelolaan Meningkat, Risiko Harus Diantisipasi 

    Perbesar

    (Foto:Dok.BPJS Ketenagakerjaan)… Selengkapnya

    Hingga 31 Oktober 2025, BPJS Ketenagakerjaan tercatat telah mengelola sebanyak 43,54 juta tenaga kerja aktif, dengan nilai dana investasi peserta mencapai Rp893,30 triliun. Dalam periode yang sama, lembaga ini telah melakukan pembayaran manfaat klaim sebesar Rp56,63 triliun dari 4.043.441 kasus.

    Dengan skala pengelolaan yang terus meningkat, BPJS Ketenagakerjaan menghadapi tantangan kompleks di tengah perubahan ekonomi global, dinamika regulasi, transformasi digital, hingga tuntutan layanan yang makin tinggi. Penguatan tata kelola dan sistem manajemen risiko menjadi kebutuhan mutlak agar lembaga ini tetap tangguh dan adaptif.

    Pengalaman Prof. Wimboh Jadi Bekal Kepemimpinan Proaktif 

    Materi yang disampaikan Prof. Wimboh dalam forum ini mengangkat tema “External Environment Transmission to Financial Institution Risks, Risk Governance dan Risk Management in Financial Institution”. Diharapkan, wawasan dari pengalaman beliau mampu membentuk mindset risiko yang proaktif di seluruh lini kepemimpinan BPJS Ketenagakerjaan.

    Tak hanya menyamakan persepsi, forum ini juga menjadi momentum memperkuat kapasitas para pimpinan dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks di masa depan.

    Sinergi jadi Kunci Jaminan Sosial yang Berkelanjutan 

    Perbesar

    (Foto:Dok.BPJS Ketenagakerjaan)… Selengkapnya

    Menutup rangkaian kegiatan, Asep menyampaikan apresiasinya atas kerja sama semua pihak dalam menjaga kepercayaan publik terhadap BPJS Ketenagakerjaan.

    “Kami menyadari bahwa keberhasilan BPJS Ketenagakerjaan dalam mengelola dana peserta bukanlah hasil kerja individu semata, melainkan buah nyata kolaborasi dan dukungan seluruh pihak. Sinergi ini menjadi kunci dalam mewujudkan penyelenggaraan jaminan sosial yang menyeluruh dan memberi manfaat nyata bagi seluruh rakyat Indonesia,” tutupnya.

    Dengan semangat penguatan tata kelola dan manajemen risiko yang terus digelorakan, BPJS Ketenagakerjaan menegaskan posisinya sebagai lembaga jaminan sosial yang adaptif, akuntabel, dan siap menghadapi tantangan zaman.

  • IKN Bangun PLTS 50 MW Senilai Rp 900 Miliar, Energi Hijau Berkelanjutan

    IKN Bangun PLTS 50 MW Senilai Rp 900 Miliar, Energi Hijau Berkelanjutan

    Liputan6.com, Jakarta – Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) mempercepat pembangunan infrastruktur energi bersih melalui proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang menelan investasi sekitar Rp 900 miliar. Fasilitas ini dibangun di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, sebagai bagian dari komitmen menjadikan IKN sebagai kota hutan berkelanjutan.

    “Untuk pemenuhan energi bersih salah satu prioritas utama mendukung pembangunan IKN, dibangun PLTS kerja sama dengan PT NSSE (PT Nusantara Sembcorp Solar Energi),” ujar Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono di Sepaku, dikutip dari Antara, Minggu (30/11/2025).

    Basuki menegaskan, pembangunan infrastruktur energi hijau merupakan elemen kunci bagi masa depan IKN. Energi rendah emisi menjadi fondasi penting agar kota baru ini selaras dengan alam, efisien, dan ramah lingkungan.

    PLTS tersebut dibangun melalui kerja sama Otorita IKN dengan PT NSSE, perusahaan Joint Venture milik PLN Nusantara Renewables dan SembCorp Utilities Pte. Ltd.

    Proyek ini memiliki kapasitas 50 megawatt dan dirancang untuk memanfaatkan tingkat iradiasi terbaik di kawasan IKN guna menghasilkan listrik secara optimal.

     

  • Mengenal Prof. Premana Premadi, Kosmolog Indonesia Peraih Asteroid 12937

    Mengenal Prof. Premana Premadi, Kosmolog Indonesia Peraih Asteroid 12937

    Jakarta –

    Seperti langit yang tak berbatas, perjalanan dan kiprah Prof. Premana Wardayanti Premadi, Ph.D. dalam menggeluti astronomi dan kosmologi seakan tidak pernah berhenti. Baginya, astronomi bukan sekadar studi tentang benda-benda langit, melainkan ilmu yang menghubungkan manusia dengan semesta, serta menegaskan bahwa sains harus memberi manfaat bagi masyarakat.

    “Semesta ini terlalu besar, terlalu indah, terlalu megah untuk dinikmati sendiri. Ada dorongan bagi kami para astronom untuk berbagi,” ujar Premana saat menyampaikan Nurtanio Pringgoadisuryo Memorial Lecture 2025 di Auditorium Soemitro Djojohadikusumo, Gedung BJ Habibie, Jakarta, Kamis (27/11).

    Kuliah umum tersebut menjadi ruang refleksi perjalanan panjang Indonesia dalam memahami alam semesta sekaligus merawat masa depan pendidikan sains antariksa. Ia menekankan bahwa warisan pemikiran para pelopor seperti Nurtanio Pringgoadisuryo merupakan fondasi penting bagi kemajuan bangsa di bidang penerbangan dan keantariksaan.

    Mendorong Pendidikan Astronomi untuk Anak dan Wilayah 3T

    Sebagai perempuan Indonesia pertama yang meraih gelar doktor astrofisika dari University of Texas, Premana melihat pendidikan sains-terutama astronomi-harus dapat diakses semua kalangan. Karena itu, ia mendirikan Universe Awareness for Children (UNAWE), program global yang memperkenalkan astronomi kepada anak-anak, terutama yang tinggal di wilayah tertinggal.

    “Astronomi itu sains yang mudah mendapat engage dibanding ilmu lain. Anak-anak mudah terpikat,” ucapnya.

    Tak berhenti di sana, Premana menggagas program pemberdayaan pendidikan sains di kawasan Observatorium Nasional Timau, Nusa Tenggara Timur, yang kini mendekati tahap akhir pembangunan. Ia bersama BRIN, ITB, dan pemerintah daerah merancang inisiatif yang mencakup pengadaan listrik berkelanjutan, akses air bersih, hingga pendirian Science Center untuk pendidikan STEM.

    “Semakin besar kesenjangan antara kemajuan sains dan pendidikan, semakin genting situasinya. Kita perlu jembatan yang kokoh agar masyarakat-terutama anak-anak-bisa mengikuti perkembangan sains secara timely.”

    Prof. Premana Wardayanti Premadi, Ph.D Foto: YouTube BRIN

    Diabadikan Menjadi Nama Asteroid

    Lahir di Surabaya pada 13 Juli 1964, Premana meniti karier di bidang yang saat itu jarang dipilih perempuan. Setelah meraih Sarjana Sains Astronomi dari ITB pada 1988, ia melanjutkan studi doktoral di University of Texas at Austin, meneliti evolusi struktur skala besar alam semesta melalui teknik lensa gravitasi-metode berbasis relativitas umum Einstein yang menghitung pembengkokan cahaya oleh massa raksasa.

    Risetnya pada 1990-an menjadi pionir dalam simulasi komputasional untuk menguji model-model kosmologi teoretik. Pada 1996, ia resmi menjadi perempuan Indonesia pertama yang menyandang gelar Ph.D. dalam astrofisika.

    “Galaksi itu seperti manusia. Tidak ada dua galaksi yang sama. Lingkungannya berbeda, evolusinya berbeda, tetapi mereka mengikuti hukum alam yang sama. Itulah keindahannya,” kata Premana.

    Atas kontribusi ilmiahnya, International Astronomical Union (IAU) pada 2017 mengabadikan namanya sebagai asteroid (12937) Premadi. Pada 2023, ia menerima kehormatan sebagai Honorary Fellow dari Royal Astronomical Society, Kerajaan Inggris.

    Pemimpin Perempuan Pertama Observatorium Bosscha 12937

    Foto: BRIN

    Pada 2018-2023, Premana menjadi perempuan pertama yang memimpin Observatorium Bosscha, pusat riset astronomi bersejarah yang berdiri sejak 1923. Ia menegaskan bahwa Bosscha sejak awal adalah simbol bahwa Indonesia pernah menjadi negara yang berada di garis depan sains dengan teknologi terbaik pada zamannya.

    “Kita ingin menjaga reputasi sebagai negara yang berada di garis depan. Potensinya luar biasa besar,” tegasnya.

    Pada 2024, ia menyampaikan orasi guru besar di bidang astrofisika dan kosmologi, memperkuat peran strategisnya dalam pembangunan ilmu semesta di Indonesia.

    Kontribusi Riset Berkelas Dunia

    Riset Premana tentang simulasi distribusi supernova melalui lensa gravitasi menjadi rujukan penting dalam:

    Legacy Survey of Space and Time (LSST) yang mulai beroperasi 2025Nancy Grace Roman Space Telescope yang dijadwalkan meluncur 2027Kontribusinya menjembatani teori kosmologi dengan sistem observasi modern.

    Dalam kuliah ilmiahnya, ia juga mengulas konsep gravity assist-manuver “slingshot” yang memungkinkan wahana antariksa melesat lebih cepat tanpa bahan bakar berlebih-untuk menunjukkan bagaimana mekanika langit diterjemahkan menjadi teknologi nyata.

    Selain itu, ia menyinggung space weather, aktivitas matahari, hingga pengamatan bumi dari orbit yang penting dalam memantau perubahan iklim. Ia bahkan menampilkan citra satelit yang menunjukkan dampak aktivitas manusia terhadap lahan dan berkurangnya salju di puncak gunung-gunung tropis.

    Terakhir, Premana menjelaskan bagaimana relativitas Einstein berperan dalam sistem GPS modern:

    “Jika koreksi waktu tidak dilakukan, kesalahan posisi dapat mencapai 10 kilometer per hari.”

    Halaman 2 dari 2

    Simak Video “Video: Alasan Supermoon 5 November Jadi yang Terbesar di 2025”
    [Gambas:Video 20detik]
    (afr/afr)