Tag: Basuki Hadimuljono

Petinggi OIKN Mundur, Basuki Hadimuljono Tegaskan karena Permintaan UI

PIKIRAN RAKYAT – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono menjelaskan bahwa pengunduran diri Mohammed Ali Berawi yang menjabat sebagai Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital (THD) Otorita IKN atas permintaan Universitas Indonesia (UI).

Basuki menjelaskan hal ini ketika ditanya apakah pengunduran diri petinggi OIKN tersebut karena terdampak efisiensi anggaran.

Sebagai lembaga baru, kata Basuki, perekrutan karyawan di OIKN ada yang dilakukan secara profesional dan juga ada yang berdasarkan penugasan kementerian/lembaga sesuai aturan yang berlaku.

Basuki mengatakan bahwa Ali Berawi di OIKN atas penugasan dari Universitas Indonesia (UI) sejak Maret 2022. Lalu, pada 10 februari 2024, sambung Basuki, OIKN mendapat surat dari UI yang isinya permintaan untuk menarik kembali Berawi sebagai pengajar di perguruan tinggi tersebut.

“Untuk mohon menarik kembali beliau, alasannya untuk melaksanakan tridharma perguruan tinggi di UI kembali,” kata Basuki saat ditemui di kompleks parlemen Senayan Jakarta, Rabu, 12 Februari 2025.

Mohammed Ali Berawi yang menjabat sebagai Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital (THD) Otorita IKN, mengundurkan diri dari jabatannya.

Soal pengganti Berawi pihak otorita belum menentukan nama yang akan bertugas di posisi tersebut. Basuki telah meminta kepada Ali Berawi untuk tetap aktif di OIKN setidaknya hingga otorita mendapatkan penggantinya.

“Saya bilang tunggu bapak tetap aktif sampai kami mendapatkan pengganti, ada usulan? Saya katakan siapa yang bisa menggantikan bapak,” kata Basuki.

Staf Khusus Kepala Otorita IKN Bidang Komunikasi Publik Troy Harrold dalam keterangannya, pada Selasa, 11 Februari 2025, mundurnya Ali Berawi dari jabatannya sebagai Deputi Transformasi Hijau dan Digital Otorita IKN itu berdasarkan surat pengajuan dari dekan Universitas Indonesia (UI).

“Sesuai dengan Surat Dekan Fakultas Teknik Universitas Indonesia Nomor S-252/UN2.F4.D/SDM.07/2025 Tanggal 7 Februari 2025, mengajukan permohonan pengembalian penugasan Prof M Ali Berawi untuk kembali bertugas di Fakultas Teknik Universitas Indonesia,” kata Staf Khusus Kepala Otorita IKN Bidang Komunikasi Publik Troy Harrold Yohanes Pantouw dikutip dari Antara.

Ali Berawi sendiri sebelumnya memang telah menjabat sebagai Guru Besar Fakultas Teknik UI lalu mendapat pengalihan tugas ke IKN sebagai Deputi Transformasi Hijau dan Digital Otorita IKN pada 2022.***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

12/02/2025 23:00
Video: Anggaran Otorita IKN 2025 Dipangkas Rp1,15 Triliun

Jakarta, CNBC Indonesia – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengungkap efisiensi pagu awal OIKN untuk tahun anggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp1,53 Triliun.

Selengkapnya dalam program Property Point CNBC Indonesia, Rabu (12/02/2025).

12/02/2025 22:50
Proyek IKN Lanjut! Prabowo Minta Bos OIKN Ajukan Tambahan Rp8,1 T

Jakarta, CNBC Indonesia – Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) diprediksi masih akan dilanjutkan meski ada pemangkasan anggaran.

Hal ini karena anggaran IKN berpotensi bertambah seiring dengan dukungan Presiden Prabowo Subianto yang berencana menambah anggaran sebesar Rp 8,1 triliun.

Kepala Otorita IKN (OIKN), Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa pihaknya saat ini tengah mempersiapkan dokumen tambahan untuk penambahan anggaran tersebut.

“Kami diminta oleh Bapak Presiden Prabowo dan menteri-menteri lain untuk mempersiapkan dokumen tambahan anggaran sebesar Rp 8,1 triliun, sehingga total mencapai Rp 14,4 triliun, yang mana ini bagian dari Rp 48,8 triliun,” kata Basuki kepada wartawan setelah Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Rabu (12/2/2025).

Sebelumnya, anggaran IKN sebesar Rp 48,8 triliun merupakan anggaran untuk pembangunan tahap kedua periode 2025-2029. Hal ini berdasarkan pada hasil Rapat Terbatas (Ratas) pada 21 Januari 2025 dan 3 Februari 2025.

Selain itu, anggaran yang dipangkas hanya untuk Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) IKN, dari awal pagu sebesar Rp 6,3 triliun menjadi Rp 5,2 triliun, alias dipangkas sebesar Rp 1,15 triliun.

“Pada saat itu Pak Presiden telah menyetujui anggaran Otorita IKN Rp 48,8 triliun. Kalau efisiensi ini hanya untuk DIPA dari awal Rp 6,3 triliun menjadi Rp 5,2 triliun,” ujar Basuki yang kerap dipanggil ‘Pak Bas’.

Selain dari anggaran tahap kedua sebesar Rp 48,8 triliun, sejatinya anggaran juga berasal dari Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KBPU) yang diproyeksikan mencapai Rp 60,93 triliun dan dari investasi sebesar Rp 6,49 triliun.

Adapun pembangunan tahap kedua yakni kawasan pusat Kota Nusantara di Kecamatan Sepaku, saran dan prasarana untuk mencapai ibukota politik pada 2028, dan pembangunan sarana dan prasarana legislatif dan yudikatif sepanjang 2025 hingga 2028.

Adapun untuk pembangunan yang tengah dikerjakan, masih akan dilanjutkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU), sedangkan untuk pembangunan tahap kedua periode 2025-2029, akan diinisiasi oleh OIKN.

“Proyek yang sudah dikerjakan oleh Kementerian PU tetap dilanjutkan oleh Kementerian PU sesuai dengan surat keputusan Menteri PU, dan kami akan mengerjakan proyek yang baru mau digarap,” pungkas Pak Bas.

(chd/mij)

12/02/2025 22:00
Basuki Hadimuljono: Pegawai OIKN Akan Pindahan Maret 2025 – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengatakan, seluruh pegawai OIKN akan pindahan Kalimantan Timur pada Maret 2025, menyusul dengan selesainya pembangunan kantor OIKN pada Februari 2025 ini.

“Kantor IKN sudah selesai pada bulan ini. Kami programkan seluruh kegiatan IKN ada di IKN dan seluruh pegawai OIKN pindah ke IKN mulai Maret dengan selesainya kantor akan kami pindahkan ke sana,” kata Basuki Hadimuljono dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI, Rabu (12/2/2025).

Saat ini kantor OIKN berada di tiga lokasi, yakni di Jakarta, Balikpapan dan IKN. Sementara untuk hunian, Basuki menyebut untuk hunian bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Hankam, TNI Polri sudah berdiri sebanyak 47 tower.

“Sampai akhir januari ada 27 tower furnished, masing-masing unit hunian masing-masing 98 m2, terdiri dari 3 kamar. Akhir Februari akan ada 10 lagi yang selesai furnished, dan akhir Maret 10 lagi,” jelas Basuki.

Sementara itu pagu anggaran Otorita Ibu Kota Nusantara (Otorita IKN) mengalami pemangkasan sebesar Rp 1,15 triliun dari pagu awal OIKN sebanyak Rp 6,39 triliun di 2025.

Pemangkasan juga sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

OIKN sebelumnya mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp 6,39 triliun. Mengalami efisiensi sebesar Rp 1,153 triliun sehingga pagu anggarannya menjadi Rp 5,24 triliun.

Basuki bilang, dari total anggaran tersebut dikurangi dengan belanja pegawai Rp 199,98 miliar.

“Dari itu belanja pegawainya adalah Rp 199.985.353.000. sehingga pagu yang dapat digunakan sebesar Rp 5.042.049.473.000,” ujar dia.

12/02/2025 21:29
Otorita IKN Kena Efisiensi Anggaran Rp 1,15 Triliun, Basuki Beberkan Pos Terdampak

Jakarta, Beritasatu.com – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengaku lembaganya terkena efesiensi anggaran 2025 sebesar Rp 1,15 triliun. Pos terdampak pemangkasan anggaran adalah perjalanan dinas, kajian, seminar, hingga belanja alat tulis kantor (ATK).

“Efisiensi anggaran untuk Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) awal OIKN sebesar Rp 1,15 triliun yang ditujukan untuk efisiensi perjalanan dinas, kajian-kajian, seminar, FGD, terutama perjalanan dinas luar negeri, kegiatan-kegiatan seremonial, dan untuk kegiatan ATK,” ujar Basuki dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR di Gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2025).

Pemangkasan anggaran IKN seusai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.

Basuki mengatakan pagu anggaran OIKN 2025 awalnya ditetapkan sebesar Rp 6,39 triliun. Dengan adanya pemangkasan Rp 1,15 triliun, kata dia, maka sisa anggaran OIKN menjadi Rp 5,24 triliun.

Dari total anggaran tersebut, belanja pegawai ditetapkan sebesar Rp 199,98 miliar, sehingga pagu efektif yang dapat digunakan hanya Rp 5,042 triliun.

Anggaran tersebut akan dialokasikan untuk pengelolaan infrastruktur dan sarana yang telah dibangun pada periode 2022-2024, serta pelaksanaan paket baru melalui DIPA awal Otorita IKN.

“Ini sebagian untuk pengelolaan prasarana dan sarana yang telah dibangun pada periode 2022 sampai 2024 dan juga untuk meneruskan paket baru di Otorita IKN melalui DIPA awal, DIPA awal ini sebelum rapat terbatas pada 21 Januari 2025 yang pada saat ini Bapak Presiden telah menyetujui anggaran Otorita IKN sebesar Rp 48,8 triliun,” pungkas Basuki terkait efisiensi anggaran.

12/02/2025 20:27
OIKN Kena Efisiensi Rp 1,15 Triliun, Anggaran Perjalanan Dinas Hingga ATK Dihapus – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pagu anggaran Otorita Ibu Kota Nusantara (Otorita IKN) mengalami pemangkasan anggaran sebesar Rp 1,15 triliun dari pagu awal OIKN sebanyak Rp 6,39 triliun di tahun 2025.

Pemangkasan juga sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Kepala OIKN Basuki Hadimuljono mengatakan, pemangkasan pagu anggaran itu berdampak pada biaya perjalanan dinas, kajian seminar hingga penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK).

“Dipa awal sebesar efisiensinya Rp 1,15 triliun yang ditujukan untuk efisiensi perjalanan dinas, kajian-kajian, seminar, FGD, terutama perjalanan dinas ke luar negeri untuk kegiatan-kegiatan seremonial dan untuk kegiatan ATK,” kata Basuki dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/02/2025).

OIKN sebelumnya mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp 6,39 triliun. Mengalami efisiensi sebesar Rp 1,153 triliun sehingga pagu anggarannya menjadi Rp 5,24 triliun.

Basuki bilang, dari total anggaran tersebut dikurangi dengan belanja pegawai Rp 199,98 miliar.

“Dari itu belanja pegawainya adalah Rp 199.985.353.000. sehingga pagu yang dapat digunakan sebesar Rp 5.042.049.473.000,” ujar dia.

“Ini tadi sebagian untuk pengelolaan prasarana dan sarana yang telah dibangun pada periode 2022 sampai 2024 dan juga untuk meneruskan paket baru di otorita IKN melalui DIPA awal,” sambungnya.

Di satu sisi, Basuki menegaskan OIKN telah mendapatkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) diawal sebelum Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yakni sebesar Rp 48,8 triliun untuk tahun 2025-2029.

Anggaran tersebut digunakan untuk pengelolaan sarana dan prasarana yang sudah terbangun selama tahun 2022-2024, serta meneruskan paket pekerjaan baru.

“DIPA awal adalah sebelum Rapat Terbatas tanggal 21 januari 2025 yang saat itu Presiden telah menyetujui anggaran OIKN sebesar Rp 48,8 triliun,” ungkap Basuki.

12/02/2025 20:03
Basuki Ungkap Alasan Ali Berawi Cabut dari Otorita IKN

Jakarta –

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono bicara tentang kabar pengunduran diri Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital (THD) OIKN Mohammed Ali Berawi dari jabatannya. Menurutnya, Ali tidak mengundurkan diri.

“Anda pakai mundur, bukan beliau yang ngomong kalimat mundur itu,” kata Basuki, ditemui usai Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi II DPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2025).

Basuki menjelaskan, karyawan Otorita IKN sendiri berasal dari berbagai instansi. Misalnya Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi, Agung Wicaksono yang berasal dari swasta serta Ali Berawi yang berasal dari institusi pendidikan.

“Bisa ada yang dimutasi langsung, ada yang penugasan, sesuai dengan aturan dari BKN dan Kementerian PANRB. Ali Berawi ini adalah penugasan dari UI, sejak Maret tahun 2022,” jelasnya.

Lalu pada 10 Januari 2025 kemarin, dirinya menerima surat dari Universitas Indonesia (UI) yang meminta agar Ali Berawi kembali mengajar di sana untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi. Hal inilah yang pada akhirnya membuat Ali tidak dapat lagi melanjutkan posisinya di Otorita IKN.

“Tidak hanya beliau yang penugasan dari KL ada beberapa yang sudah kami, karena sudah selesai penugasannya, diambil. Ada satu juga direktur di kami diminta kembali oleh Kementerian Desa akan dipromosi disana karena penugasan, kalau mutasi sudah nggak bisa (kembali), tapi kalau penugasan any time, kalau organisasi yang membutuhkan, bisa diambil,” terang dia.

Meski surat tersebut telah disetujuinya, namun hingga saat ini statusnya masih menjabat di Otorita IKN. Basuki meminta waktu untuk mendapatkan pengganti terlebih dulu sebelum Ali benar-benar kembali ke UI.

“Saya bilang ‘tunggu, bapak tetap aktif sampai kami mendapatkan penggantinya’. ‘Ada usulan?’ saya bilang, saya tawar beliau, siapa yang bisa menggantikan bapak, open saja,” ujar Basuki.

Saat ditanya apakah ia akan mengambil pengganti Ali dari jajaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengingat dulunya ia pernah menduduki posisi sebagai Menteri PUPR, Basuki menolaknya. Menurutnya, posisi Deputi THD tidak dapat diisi dari Kementerian PU.

“Nggak, saya kira ini teknologi, orang PU saya kira nggak ada yang masuk. Saya minta Pak Ali Berawi, ada usulan nggak? Saya kan nggak ngerti,” kata dia.

(kil/kil)

12/02/2025 19:30
Anggaran OIKN Dipangkas Rp 1,15 Triliun, Basuki Minta Ditambah Rp 8,1 Triliun – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono menjelaskan, pihaknya mendapatkan efisiensi anggaran sebesar Rp 1,15 triliun untuk pagu anggaran tahun 2025.

Pagu awal tahun 2025 yang diusulkan sebesar Rp 6,39 triliun. Dengan demikian, pagu anggaran OIKN menjadi sebesar Rp 5,24 triliun.

“Kesepakatan efisiensi anggaran untuk dipa awal Otorita IKN efisiensinya sebesar Rp 1,15 triliun,” kata Basuki dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI pada Rabu (12/2/2025).

Basuki sudah meminta tambahan anggaran untuk tahun 2025 sebesar Rp 8,1 triliun.

Usulan ini sudah disampaikannya ke Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi.

“Dari Rp48,4 triliun kami membutuhkan Rp14,4 triliun sudah ada di Dipa Rp6,3 triliun. Sehingga kami butuh Rp8,1 triliun. Ini sudah kami usulkan pada Menteri Keuangan dan pak Mensesneg dan besok kami diberi 2 hari untuk melengkapi dokumen sampai besok,” ujar Basuki.

“Nanti kalau sudah da keputusan itu mudah-mudahan kami bisa melaporkan kembali, diizinkan untuk melaporkan kembali pada Komisi II ini,” imbuhnya.

Basuki mengungkapkan, kebutuhan anggaran untuk pembangunan IKN tahun 2025-2028 sebesar Rp48,8 triliun.

Ia mengatakan, sebagian anggaran itu telah disetujui oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Jadi ke depan 2025 ini yang kami butuhkan adalah Rp14,4 triliun sebagian dari Rp48,8 triliun yang sudah disetujui oleh Bapak Presiden,” pungkasnya.

12/02/2025 19:21
Tempo Scan Group Dukung Program Pemerintah Wujudkan Swasembada Susu untuk Anak Indonesia – Page 3

Liputan6.com, Cikarang PT. Kian Mulia Manunggal, anak perusahaan dari PT Tempo Scan Pacific, Tbk, menerima kunjungan kerja Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI, Bapak Prof. dr. Taruna Ikrar, M.Biomed., Ph.D dalam rangka mendukung program pemerintah khususnya Swasembada Pangan Susu untuk pemenuhan Nutrisi anak Indonesia.

Pada kunjungan kerja tersebut, Taruna Ikrar menyampaikan untuk mencapai swasembada susu, perlu ditingkatkan kemampuan industri secara holistik dari hulu sampai hilir.

“Pada bagian hulu peningkatan produksi susu segar dengan peningkatan jumlah populasi sapi perah di Indonesia. Sedangkan pada bagian intermediary dan bagian hilir, kesiapan industri pengolahan susu juga perlu didukung agar semakin siap untuk mengolah hasil produksi susu segar yang meningkat tersebut untuk menjadi produk yang sesuai dengan kebutuhan nutrisi anak dan konsumen Indonesia dan bernilai tambah tinggi bagi perekonomian Indonesia serta tercapai swasembada sesuai sasaran Pemerintah,” kata Taruna.

Perbesar

Kunjungan Kerja Kepala Badan POM RI ke PT Kian Mulia Manunggal (Tempo Scan Group) dalam Rangka Mendukung Program Swasembada Pangan Pemerintah di Bidang Susu…. Selengkapnya

Oleh karena itu, Taruna mengapresiasi upaya yang telah dijalankan oleh Tempo Scan, dalam membangun industri pengolahan susu di Indonesia.

“Upaya yang telah dijalankan oleh perusahaan dalam negeri seperti Tempo Scan dalam membangun industri pengolahan susu patut didukung dan menjadi contoh bagi pengusaha lainnya dalam berkontribusi bagi upaya swasembada pangan (susu),” tambah Taruna.

Pada kunjungan kerja tersebut, Kepala Badan POM berkesempatan untuk melihat fasilitas pengolahan susu PT. Kian Mulia Manunggal dan memastikan bahwa proses produksi susu vidoran telah memenuhi standard untuk menjaga kualitas nutrisi & gizi, mulai dari penerimaan bahan baku susu dan bahan- bahan lainnya hingga tahapan pemrosesan akhir.

Perbesar

Presiden Komisaris dan Pendiri Tempo Scan Group Handojo S. Muljadi di Pabrik PT Kian Mulia Manunggal yang berlokasi di Cikarang, Kabupaten Bekasi…. Selengkapnya

Sebagai industri pengolahan susu, Tempo Scan yang telah beroperasi lebih dari 71 tahun di Indonesia melalui anak perusahaannya PT. Kian Mulia Manunggal dan PT. Polari Limunusainti yang bergerak di bidang Industri Pangan Olahan khususnya produk susu bayi dan anak yaitu Infant Formula & Follow On atau IFFO, Growing Up Milk atau GUM dalam bentuk Bubuk (powder) dan Susu Cair UHT, berkomitmen untuk terus mendukung program pemerintah khususnya swasembada pangan susu, melalui pengolahan susu bubuk dan susu cair yang berkualitas.

PT. Kian Mulia Manunggal sejak akhir tahun 2022 telah mengoperasikan fasilitas produksi bahan baku intermediary susu untuk mengurangi ketergantungan pada importasi bahan baku susu sehingga berkontribusi dalam upaya peningkatan kemandirian industri dalam negeri, peningkatan pertumbuhan produk dalam negeri dan meningkatkan pemakaian komponen dalam negeri atau TKDN.

“Fasilitas produksi pengolahan susu ini merupakan wujud nyata dari Nilai Inti Tempo Scan group yaitu Bertanggung Jawab menghasilkan produk nutrisi yang berkualitas untuk mendukung pemenuhan nutrisi dan gizi anak Indonesia agar tumbuh sehat, siap jadi kuat dan cerdas menyongsong Generasi Emas,” kata Handojo S. Muljadi, Presiden Komisaris dan Pendiri Tempo Scan Group.

(*)

12/02/2025 17:57
Anggaran Otorita IKN Dipangkas Sebesar Rp1,15 Triliun dari Pagu Awal Rp6,3 Triliun

PIKIRAN RAKYAT – Anggaran Otorita IKN tahun 2025 dilakukan efisiensi sebesar Rp1,15 triliun. Sebelum adanya efisiensi tersebut, pagu awal anggaran Otorita IKN sebesar Rp6.395.816.000.

“Jadi yang tadi awalnya adalah Rp6.395.816.000 kemudian karena diefisiensikan, efisiensinya Rp1,153 triliun, sehingga pagu yang dapat digunakan menjadi Rp5.042 triliun tadi,” kata Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono dalam rapat bersama Komisi II DPR, Rabu, 12 Februari 2025.

Dalam slide paparan yang ditampilkan Basuki, dirincikan besaran efisiensi anggaran Otorita IKN adalah senilai Rp1.153.509.000.000. Sementara untuk pagu anggaran yang dapat digunakan setelah dikurangi efisiensi adalah Rp5.042.049.473.000.

Di sisi lain, Basuki menjelaskan bahwa Otorita IKN telah mendapatkan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) awal sebelum ditekennya Instruksi Presiden (Inpres) No.1 Tahun 2025.

Dalam slide paparan dijelaskan bahwa kebutuhan anggaran Otorita IKN untuk pembangunan infrastuktur tahun 2025-2028 yang bersumber dari APBN, telah disetujui Presiden dalam rapat terbatas 21 Januari dan 3 Februari 2025. Anggaran yang disetujui adalah sebesar Rp48,8 triliun.***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

12/02/2025 17:31