Xcloud.id

Tag: Basuki Hadimuljono

  • RI Buka Peluang Investasi KPBU Rp130 Triliun di IKN Tahun Ini

    RI Buka Peluang Investasi KPBU Rp130 Triliun di IKN Tahun Ini

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah melalui Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) membuka peluang investasi lewat skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk pembangunan IKN mencapai Rp130 triliun pada tahun ini.

    Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono menjelaskan KPBU tersebut difokuskan untuk mendukung pembangunan hunian dan sektor jalan serta sistem multi utility tunnel (MUT) di IKN. 

    “Kalau untuk KBPU yang hunian sekitar Rp60 triliun. Kemudian [proyek] jalan dan MUT ada Rp70 triliun,” kata Basuki saat ditemui di Kantor Kementerian PU, Senin (24/2/2025).

    Pada kesempatan yang sama Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi OIKN Agung Wicaksono menjelaskan bahwa nantinya badan usaha yang berminat untuk masuk melakukan investasi itu bakal mendapat masa konsesi antara 10 tahun hingga 12 tahun.

    Agung menjelaskan, masa konsesi tersebut didasarkan pada pinjaman yang bakal digunakan oleh badan usaha. 

    Sementara skema pengembaliannya akan menggunakan dua skema yakni user charge yang bakal dikenakan pada pengguna fasilitas nantinya serta dukungan dari pemerintah berupa availability payment.

    “Jadi pengembalian investasinya bisa disandarkan pada dua skema, user charge dan availability payment,” tegas Agung.

    Sebelumnya, Agung merinci, gelombang investasi KPBU senilai Rp60,93 triliun memang bakal digunakan untuk mendukung pembangunan pada sektor hunian baik vertikal maupun rumah tapak.

    Perinciannya, komitmen investasi itu datang dari PT Intiland Development Tbk. (DILD) membangun 109 unit rumah tapak dan 41 tower apartemen dengan nilai investasi Rp33 triliun. 

    Kemudian, PT Nindya Karya pembangunan 8 tower apartemen dengan nilai Rp2,6 triliun serta PT Perintis Triniti Properti Tbk. (TRIN).  

    Disusul oleh komitmen investasi dari Truba Group yang akan membangun 8 tower apartemen dengan nilai investasi Rp2,5 triliun. IJM-CHEC asal Malaysia membangun 20 tower apartemen dengan investasi Rp13,4 triliun.  

    Selanjutnya, ada pula komitmen investasi dari Maxim Global Berhad perusahaan asal Malaysia yang hendak mendukung pembangunan 10 tower apartemen dengan nilai investasi Rp4,4 triliun.   

    Terakhir, yakni PT Ciputra Nusantara yang hendak pembangunan 10 tower apartemen dan 20 unit rumah tapak dengan nilai investasi diperkirakan tembus Rp5 triliun.

  • UMP Gelar Launching Amaliah Ramadan dan Pengajian Akbar Bersama Prof Din Syamsuddin

    UMP Gelar Launching Amaliah Ramadan dan Pengajian Akbar Bersama Prof Din Syamsuddin

    TRIBUNJATENG.COM – Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP) bersama Pimpinan Daerah Muhammadiyah Banyumas menggelar Launching Amaliah Ramadan 1446 H dan Pengajian Akbar, yang menghadirkan Prof. KH. M. Sirajuddin Syamsuddin, M.A., Ph.D., Ketua Umum PP Muhammadiyah periode 2005-2015, sebagai pembicara utama. 

    Acara ini berlangsung di Auditorium Ukhuwah Islamiyah UMP, pada Ahad, 23 Februari 2025.

    Rektor UMP, Prof. Dr. Jebul Suroso, dalam sambutannya menyampaikan bahwa agenda ini menjadi bagian dari rangkaian persiapan menyambut bulan suci Ramadan, yang tidak hanya berfokus pada ibadah individu tetapi juga menguatkan nilai-nilai sosial dan kebersamaan di lingkungan akademik serta masyarakat luas.

    “Kami ingin menjadikan momentum Ramadan sebagai sarana untuk meningkatkan keimanan, kepedulian sosial, serta memperkuat jalinan ukhuwah antar civitas akademika dan masyarakat. Dengan menghadirkan Prof. KH. Din Syamsuddin, kami berharap dapat menggali lebih dalam makna dan nilai-nilai Ramadan bagi kehidupan kita,” ujar Rektor UMP.

    Dalam tausiyahnya, Prof. KH. M. Sirajuddin Syamsuddin, M.A., Ph.D., atau yang akrab disapa Din Syamsuddin, menekankan pentingnya menjadikan Ramadan sebagai momentum transformasi spiritual dan sosial. Ia mengajak umat Islam, khususnya keluarga besar UMP, untuk menjadikan bulan suci ini sebagai sarana peningkatan kualitas diri, baik dalam ibadah maupun dalam membangun kepedulian terhadap sesama.

    “Ramadan bukan sekadar ritual tahunan, tetapi merupakan madrasah kehidupan yang mengajarkan kita tentang kesabaran, ketakwaan, dan kepekaan sosial. Muhammadiyah sebagai gerakan Islam harus terus berperan dalam membangun peradaban yang lebih maju, berlandaskan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin,” ungkap Din Syamsuddin.

    Acara ini dihadiri oleh jajaran pimpinan UMP, dosen, mahasiswa, serta warga Muhammadiyah dari berbagai daerah. Antusiasme peserta terlihat dari kehadiran jamaah yang memenuhi auditorium, menunjukkan semangat dalam menyambut bulan suci Ramadan dengan penuh kesiapan dan kesadaran spiritual.

    Kegiatan Launching Amaliah Ramadan 1446 H ini merupakan tradisi tahunan UMP yang bertujuan untuk memperkuat komitmen dalam menjalankan nilai-nilai Islam dalam kehidupan akademik dan sosial. Berbagai program telah disiapkan selama Ramadan, termasuk kajian keislaman, kegiatan sosial, serta pembinaan spiritual bagi mahasiswa dan masyarakat sekitar.

    Dengan terselenggaranya acara ini, UMP kembali menegaskan perannya sebagai institusi pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada akademik, tetapi juga menjadi pusat pembinaan moral dan spiritual bagi masyarakat. (tgr)

  • Prabowo Minta Desain Ulang Gedung Legislatif-Yudikatif di IKN

    Prabowo Minta Desain Ulang Gedung Legislatif-Yudikatif di IKN

    Jakarta –

    Dua menteri Kabinet Merah-Putih menghadiri rapat koordinasi membahas progress pembangunan ibu kota Nusantara (IKN), termasuk desain gedung legislatif dan yudikatif. Rapat tersebut dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dan dihadiri oleh Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, serta Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti.

    AHY mengatakan, rapat koordinasi ini dilakukan untuk menindaklanjuti hasil audiensi bersama Presiden Prabowo Subianto pada 3 Februari 2025 lalu terkait dengan progress pembangunan IKN, terutama mengenai desain pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif di IKN. Ada beberapa poin dari arahan Prabowo.

    “Beberapa poin dari arahan Bapak Presiden, pertama yang sudah direvisi dari konsep awal adalah kawasan legislatif, khususnya gedung sidang paripurna. Hasil revisi sudah lebih baik dari versi awal, namun tetap perlu ada penyempurnaan. Dan kita juga mendengar harapan beliau mengenai interior, oleh karena itu perlu dilakukan redesign dengan melakukan benchmark terhadap gedung legislatif dan yudikatif di beberapa negara lain,” kata AHY dalam keterangannya, dikutip Minggu (23/2/2025).

    AHY menjelaskan Prabowo tidak hanya menekankan pada estetika saja, tetapi juga nilai filosofis. Sebab, sebagai seorang pemimpin negara, tentu mengharapkan Indonesia bisa menjadi rujukan bagi negara yang lainnya. Untuk itu, IKN akan hadir sebuah kawasan yang secara eksterior dan interiornya melambangkan Indonesia sebagai negara besar yang penuh dengan sejarah dan budaya yang kuat. Namun, tetap memenuhi standar universal dan berkelas dunia.

    Sementara itu, Wakil Menteri PU Diana yang juga merangkap sebagai Ketua Tim Penguatan Basic Design IKN mengatakan ada beberapa arahan dari Prabowo, seperti ruang sidang paripurna yang modern, tapi tetap mencerminkan ciri khas Indonesia.

    “Seperti yang telah disampaikan Menko AHY, ada beberapa arahan seperti misalnya Ruang Sidang Paripurna yang akan disesuaikan supaya modern namun tetap mencerminkan ciri khas Indonesia. Beberapa alternatif desain disiapkan terutama penyesuaian bentuk atap. Presiden juga menyampaikan untuk melengkapi kawasan entrance atau lobby dengan galeri atau museum. Mengenai interior, beliau juga menyampaikan untuk melihat referensi dari Gedung Parlemen India, karena banyak kesamaan terkait penggunaan ornamen dan ukiran. Tentunya akan kami tindaklanjuti dan siapkan beberapa referensi penyesuaian desainnya,” kata Diana.

    Diana juga menerangkan, akan dilakukan juga peningkatan pemanfaatan solar panel pada gedung-gedung perkantoran legislatif dan yudikatif di IKN. Pihaknya akan meningkatkan pemanfaatan solar panel dari semula 4% menjadi sekitar 11% untuk gedung-gedung perkantoran di IKN.

    Untuk komplek perkantoran yudikatif, Diana menyebut juga akan samakan dengan penyesuaian di kawasan legislatif. Akan tetap modern, tapi tetap mencerminkan ciri khas budaya Indonesia.

    Menko AHY mengimbau, setelah proses penyesuaian desain pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif di IKN selesai, jajaran Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan bersama dengan jajaran Kementerian PU dan OIKN akan segera menyampaikan kembali kepada Presiden Prabowo.

    Menteri PU Dody Hanggodo menjelaskan karena adanya keterbatasan anggaran, studi banding untuk tim penguatan desain IKN tidak perlu dilakukan. Sebab, referensi dapat diperoleh secara daring melalui internet.

    “Dengan keterbatasan anggaran, studi banding tidak perlu diadakan. Dan benchmarking juga tidak hanya melihat referensi dari India, Mesir dan Turki saja tetapi juga Srilanka. Terkait saran dari Bapak Menko AHY dan Kepala OIKN tentu akan ditindaklanjuti oleh tim. Dan mungkin dalam 2 minggu ke depan, kita akan minta waktu ke Presiden Prabowo untuk memaparkan revisi desain,” ujar Dody.

    (kil/kil)

  • Prabowo Mau Gedung DPR di IKN Dilengkapi Galeri Museum

    Prabowo Mau Gedung DPR di IKN Dilengkapi Galeri Museum

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto meminta agar desain gedung legislatif di Ibu Kota Nusantara (IKN) dilengkapi dengan galeri atau museum di area lobi. Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti sekaligus Ketua Tim Penguatan Basic Design IKN.

    Diana mengatakan Prabowo telah meminta beberapa hal mengenai desain gedung legislatif dan yudikatif di IKN. Diana menyebut Prabowo ingin Ruang Sidang Paripurna menggunakan desain modern dengan ciri khas Indonesia.

    “Ada beberapa arahan seperti misalnya Ruang Sidang Paripurna yang akan disesuaikan supaya modern namun tetap mencerminkan ciri khas Indonesia. Beberapa alternatif desain disiapkan terutama penyesuaian bentuk atap,” kata Diana dalam keterangannya, dikutip Minggu (23/2/2025).

    Lebih lanjut, Prabowo juga ingin melengkapi dengan galeri atau museum di kawasan lobi. Prabowo meminta kepada Diana agar melihat referensi dari Gedung Parlemen India untuk interiornya.

    “Presiden juga menyampaikan untuk melengkapi kawasan entrance atau lobby dengan galeri atau museum. Mengenai interior, beliau juga menyampaikan untuk melihat referensi dari Gedung Parlemen India, karena banyak kesamaan terkait penggunaan ornamen dan ukiran. Tentunya akan kami tindaklanjuti dan siapkan beberapa referensi penyesuaian desainnya,” jelas Diana.

    Selain itu, pihaknya juga akan meningkatkan pemanfaatan solar panel pada gedung-gedung perkantoran legislatif dan yudikatif di IKN dari semula 4% menjadi sekitar 11%. Sementara, untuk desain gedung yudikatif, Diana menyebut akan menyesuaikan desainnya dengan gedung legislatif.

    Sebagai informasi, sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat koordinasi terkait pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) bersama Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) hingga Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono. Basuki menyebut desain gedung legislatif itu sudah disetujui Prabowo dan tinggal difinalisasikan.

    “Tadi memang setelah selesai yang di-review desain itu yang di-review adalah desainnya. Desain pembangunan legislatif yang terutama untuk sidang paripurnanya dan sudah disetujui oleh Bapak Presiden bentuknya. Sekarang sedang mau difinalkan dan kami akan asistensi lagi pada beliau melalui Pak Menko,” ujar Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/2/2025), dikutip dari detikNews.

    (kil/kil)

  • Kepala OIKN Bakal Bagi-Bagi Lahan IKN Gratis, Menteri ATR/BPN Buka Suara – Page 3

    Kepala OIKN Bakal Bagi-Bagi Lahan IKN Gratis, Menteri ATR/BPN Buka Suara – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid, memberikan tanggapan terkait rencana Kepala Otoritas Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono yang berencana membagikan lahan IKN kepada negara lain.

    Nusron menegaskan bahwa OIKN memiliki kewenangan untuk memberikan lahan IKN kepada pihak manapun.

    “IKN itu kan sudah ada HPL, Hak Pengelolaan Lahan yang dilimpahkan dari Menteri ATR mewakili pemerintah Indonesia kepada Otoritas namanya OIKN sehingga penggunaan kawasan IKN ini mau dibagikan kepada siapa itu semua murni kewenangan daripada Otoritas,” kata Nusron saat ditemui di kantornya, ditulis Minggu (23/2/2025).

    Menurut Nusron Wahid, pihaknya sudah menyerahkan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) kepada OIKN, sehingga OIKN kini berhak mengelola hak pakai atas lahan di IKN.

    Lebih lanjut, Nusron menjelaskan bahwa pihak yang menerima lahan tersebut dapat mengajukan permohonan ke kantor BPN Penajam untuk memperoleh sertifikat Hak Pakai atau sertifikat Hak Guna Bangunan.

    “Nah nanti setelah dilimpahkan, dia datang kepada BPN Penajam sana Minta pengesahan dalam bentuk SHGB di atas HPL, atau Hak Pakai di atas Pengelolaan HPL,” jelas Nusron.

    Penjelasan Kepala OIKN

    Sebelumnya, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Basuki Hadimuljono, buka suara soal kabar mengenai pemberian lahan gratis bagi negara negara-negara sahabat yang ingin membangun kantor kedutaan di IKN sebelum 2028.

    Basuki menegaskan, kebijakan tersebut merupakan usulan yang akan diajukan kepada Presiden Prabowo Subianto.

    Menurut dia, usulan pengajuan fasilitas lahan gratis kedutaan kepada Prabowo ini dilakukan untuk mempercepat kehadiran kantor-kantor kedutaan negara sahabat di IKN. Selaras dengan rencana pemindahan ibu kota politik Indonesia yang ditargetkan mulai beroperasi pada 2028.

    “Saya tegaskan bahwa bukan saya yang memutuskan. Saya sampaikan bahwa saya akan mengusulkan kepada Bapak Presiden sebagai langkah untuk menarik mereka lebih cepat,” kata Basuki dalam keterangan tertulis, Senin (17/2/2025).

    Basuki menambahkan, dengan target IKN sebagai ibu kota politik pada 2028, maka seharusnya kantor-kantor kedutaan asing juga sudah mulai dibangun di IKN.

    “Untuk mendukung hal tersebut, Otorita IKN telah menyiapkan lahan seluas 62,9 hektare sebagai lokasi diplomatic compound,” terang dia.

     

  • Studi Banding Batal, Menteri PU: Desain Gedung IKN Bisa dari Google

    Studi Banding Batal, Menteri PU: Desain Gedung IKN Bisa dari Google

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo membatalkan rencana studi banding ke tiga negara untuk kepentingan desain gedung legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, karena efisiensi anggaran.

    Kementerian PU bersama Otorita IKN sudah membentuk Tim Penguatan Desain yang diketuai oleh Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti, setelah Presiden Prabowo Subianto meminta desain gedung legislatif dan yudikatif IKN dikaji ulang. 

    Tim tersebut rencananya akan studi banding ke Mesir, Turki, dan India untuk mempelajari desain gedung tersebut, tetapi harus dibatalkan karena ada kebijakan efisiensi anggaran. Akhirnya desainnya akan dipelajari lewat internet. 

    “Karena kemudian ada keterbatasan anggaran, studi banding mungkin tidak perlu dilakukan, bisa juga dilihat dari Google kan,” kata Dody, Jumat (21/2/2025). 

    Setelah memutuskan tidak ada studi banding ke tiga negara, Dody mengatakan ketua tim akan memperluas benchmarking, sehingga tidak terpaku pada desain gedung yudikatif-legislatif di IKN ketiga negara tersebut. 

    Namun, akan melirik desain negara lain, seperti Srilanka. Selain itu, akan ada tindak lanjut atas saran atau masukan Menko Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono dan Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono, sebelum disampaikan ke Presiden Prabowo.

    “Hasil desain (gedung legislatif dan yudikatif IKN) itu mungkin akan difinalkan setelah retret (kepala daerah) di Magelang,” kata Dody.

  • Kemenag Ajak Kampus Terlibat Aktif Promosikan Perdamaian dan Kerukunan Beragama – Halaman all

    Kemenag Ajak Kampus Terlibat Aktif Promosikan Perdamaian dan Kerukunan Beragama – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Kementerian Agama menggelar Sosialisasi Pusat Kerukunan Umat Beragama di UIN Raden Mas Said Surakarta pada Jumat (21/2/2025).

    Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Kemenag, M. Adib Abdushomad, M.Ag., M.Ed., Ph.D atau yang akrab dipanggil dengan Gus Adib.

    Dalam sosialisasi ini, Gus Adib menyampaikan salah satu poin penting kebijakan Kemenag saat ini adalah mendorong kurikulum berbasis cinta dan eko teologi. 

    Hal ini kemudian menjadi pondasi untuk merekatkan dan merawat hubungan antar umat beragama. 

    Merujuk pada pesan Menteri Agama, tidak ada yang lebih penting daripada kerukunan dan perdamaian dalam kehidupan sehari-hari.

    Gus Adib menuturkan, PKUB merupakan lembaga yang sudah cukup lama dibentuk pada tahun 2001 sebagai respons atas banyaknya konflik beragama pasca reformasi. 

    Isu kerukunan dan perdamaian menjadi fokus dan perhatian penting, karena menjadi pondasi penting lancarnya kegiatan pemerintah dan kehidupan sehari-hari.

    Urgensi promosi perdamaian dan kerukunan juga merupakan amanat dari Asta Cita yang merupakan visi misi Presiden Prabowo Subianto, yakni memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

    “Untuk mempromosikan perdamaian dan kerukunan ini, kami di PKUB menggandeng para tokoh publik dan influencer media sosial untuk terlibat aktif dalam menyampaikan pesan-pesan terkait kerukunan umat beragama,” kata Gus Adib, dalam keterangannya kepada Tribunnews.com, Jumat (21/2/2025).

    Keterlibatan para tokoh tersebut, lanjut Gus Adib, bisa dilakukan dengan tanpa biaya. 

    “Alhamdulillah ada kesadaran dan keinginan dari para tokoh tersebut untuk terlibat aktif dan kita senang sekali,” ujar Gus Adib.

    Gus Adib kemudian mengajak kampus untuk bisa terlibat aktif dalam mendorong perlunya kehidupan yang damai dan rukun. 

    “Kita sebagai umat mayoritas, tentu punya kewajiban untuk ikut merawat dan menjaga kehidupan yang rukun dan harmoni. Apalagi kampus memiliki sumber daya yang memadai untuk terlibat aktif melalui kegiatan tri dharma perguruan tinggi,” ujar Gus Adib.

    Terakhir, Gus Adib mengatakan bahwa tanggung jawab menjaga kerukunan dan perdamaian adalah tugas bersama dan memerlukan berbagai pendekatan yang aktual dan kontekstual. 

    “Kita perlu banyak mengakampanyekan dialog dan hidup yang harmonis. Selain itu, kita perlu pendekatan yang integratif dan kolaboratif antar pihak. Saya juga berharap agar kita banyak mendiseminasikan cerita-cerita baik soal kerukunan dan perdamaian,” imbuh Gus Adib.

    Smentara itu, Rektor UIN Raden Mas Said Surakarta, Prof Toto Suharto, sangat senang dengan adanya sosialisasi dari Pusat Kerukunan Umat Beragama. 

    Hal ini merupakan sinergi yang penting antara perguruan tinggi Islam dengan Pusat Kerukunan Umat Beragama.

    “Kehadiran pengelola prodi ini akan menjadi inspirasi dan komitmen untuk mendorong kebijakan perdamaian dan kerukunan di kalangan mahasiswa UIN Raden Mas Said Surakarta,” ungkap Prof Toto. 

    (Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani)

  • Studi Banding buat Desain Gedung IKN Batal, Menteri PU: Bisa Lihat Google

    Studi Banding buat Desain Gedung IKN Batal, Menteri PU: Bisa Lihat Google

    Jakarta –

    Rencana studi banding ke tiga negara dalam rangka mempelajari desain gedung legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN) batal. Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo diminta Presiden Prabowo Subianto untuk melaksanakan studi banding ke Mesir, Turki, dan India.

    Namun karena adanya keterbatasan anggaran, Dody menyebut rencana itu batal dilaksanakan. Ia menyebut pihaknya dapat memanfaatkan Google sebagai salah satu acuan tanpa harus melakukan studi banding.

    “Karena kemudian ada keterbatasan anggaran, studi banding mungkin tidak perlu dilakukan. Itu bisa juga dilihat dari Google,” kata Doddy di Kementerian PU, Jakarta, Jumat (21/2/2025).

    Sebagai informasi, efisiensi anggaran untuk Kementerian PU tahun 2025 dipangkas menjadi Rp 50,48 triliun setelah efisiensi anggaran. Jumlah yang dipangkas sebesar Rp 60,47 triliun dari pagu awal Kementerian PU yang sebesar Rp 110,95 triliun.

    Dody menambahkan, berdasarkan laporan Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU) Diana Kusumastuti, pemerintah tidak hanya berpatokan pada Mesir, Turki, dan India dalam menentukan desain. Indonesia juga akan melirik desain dari Sri Lanka.

    “Jadi tadi Buk Wamen menyampaikan, beliau tidak benchmarking kepada tiga negara Mesir, Turki, dan India. Beliau menyampaikan juga melihat ke desain yang ada di Sri Lanka,” tutur Dody.

    Kementerian PU juga mendapat masukan dari Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono serta Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono terkait revisi desain. Hal itu kemudian akan disampaikan ke Presiden Prabowo Subianto usai retreat kepala daerah di Magelang.

    “Nah kemudian hasil itu mungkin baru difinalkan seminggu, kemudian mungkin baru dua minggu ke depan setelah urusan retreat Magelang kita akan minta waktu ke Pak Presiden untuk memaparkan revisi desain itu,” tutupnya.

    (ily/rrd)

  • Prabowo Rombak Desain Kawasan Legislatif dan Yudikatif di IKN – Halaman all

    Prabowo Rombak Desain Kawasan Legislatif dan Yudikatif di IKN – Halaman all

     TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto merombak desain kawasan legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

    Ia meminta anak buahnya di Kabinet Merah Putih untuk melakukan sejumlah perubahan.

    Hal itu diketahui saat Rapat Koordinasi Pembahasan Progress Pembangunan IKN di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Jumat (21/2/2025). 

    Rapat tersebut dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dan juga dihadiri oleh Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono. 

    AHY mengatakan, rapat koordinasi ini dilakukan untuk menindaklanjuti hasil audiensi bersama Presiden Prabowo pada 3 Februari 2025 terkait dengan progres pembangunan IKN. 

    Terutama mengenai desain pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif di IKN. 

    “Beberapa poin dari arahan Bapak Presiden, pertama yang sudah direvisi dari konsep awal adalah kawasan legislatif, khususnya gedung sidang paripurna. Hasil revisi sudah lebih baik dari versi awal, namun tetap perlu ada penyempurnaan. Dan kita juga mendengar harapan beliau mengenai interior, oleh karena itu perlu dilakukan redesign dengan melakukan benchmark terhadap gedung legislatif dan yudikatif di beberapa negara lain” kata AHY, Jumat (21/2/2025).

    “Kita berusaha menjawab apa yang beliau harapkan. Tentunya, Bapak Presiden tidak hanya menekankan pada estetika saja, tetapi juga nilai filosofis. Sebab, sebagai seorang pemimpin negara, tentu mengharapkan Indonesia bisa menjadi rujukan bagi negara yang lainnya. Untuk itu, di IKN akan hadir sebuah kawasan yang secara eksterior dan interiornya melambangkan Indonesia sebagai negara besar yang penuh dengan sejarah dan budaya yang kuat. Namun, tetap memenuhi standar universal dan berkelas dunia,” sambung AHY.

    Menteri PU Dody Hanggodo yang turut hadir dalam rapat tersebut menegaskan, dengan adanya keterbatasan anggaran, studi banding untuk tim penguatan desain IKN tidak perlu dilakukan. 

    Sebab, referensi dapat diperoleh secara daring melalui internet.

    “Dengan keterbatasan anggaran, studi banding tidak perlu diadakan. Dan benchmarking juga tidak hanya melihat referensi dari India, Mesir dan Turki saja tetapi juga Srilanka. Terkait saran dari Bapak Menko AHY dan Kepala OIKN tentu akan ditindaklanjuti oleh tim. Dan mungkin dalam 2 minggu ke depan, kita akan minta waktu ke Presiden Prabowo untuk memaparkan revisi desain,” terang Dody. 

    Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti menambahkan, ada beberapa arahan yang perlu dirombak seperti misalnya Ruang Sidang Paripurna yang akan disesuaikan supaya modern, namun tetap mencerminkan ciri khas Indonesia. 

    “Beberapa alternatif desain disiapkan terutama penyesuaian bentuk atap. Presiden juga menyampaikan untuk melengkapi kawasan entrance atau lobby dengan galeri atau museum. Mengenai interior, beliau juga menyampaikan untuk melihat referensi dari Gedung Parlemen India, karena banyak kesamaan terkait penggunaan ornamen dan ukiran. Tentunya akan kami tindaklanjuti dan siapkan beberapa referensi penyesuaian desainnya,” jelas Diana yang merangkap sebagai Ketua Tim Penguatan Basic Design IKN.

    Diana juga menerangkan, akan dilakukan juga peningkatan pemanfaatan solar panel pada gedung-gedung perkantoran legislatif dan yudikatif di IKN. 

    “Kami akan meningkatkan pemanfaatan solar panel dari semula 4 persen menjadi sekitar 11 persen untuk gedung-gedung perkantoran di IKN. Untuk komplek perkantoran yudikatif, kami juga akan samakan dengan penyesuaian di kawasan legislatif. Akan tetap modern, namun tetap mencerminkan ciri khas budaya Indonesia,” tambah Wamen Diana.

    AHY mengimbau, setelah proses penyesuaian desain  pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif di IKN selesai, jajaran Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan bersama dengan jajaran Kementerian PU dan OIKN akan segera menyampaikan kembali kepada Presiden Prabowo. 

    “Setelah dituangkan dalam desain, nanti kita akan bertemu Presiden dan menyampaikan beberapa alternatif. Tentu nanti beliau yang tetap akan memutuskan. Mohon diperhatikan mengenai pemilihan material, agar menyertakan kalkulasi biayanya, kemudian kemudahan untuk mendapatkan materialnya, maintenance, dan juga ketahanan-nya. Namun overall, saya rasa kita sudah ada kemajuan yang baik dan tinggal menunggu penyesuaian desain ini selesai,” tutur AHY.

    Lahan Gratis

    Basuki Hadimuljono mengklarifikasi, pembagian lahan gratis yang diberikan untuk negara-negara sahabat didasari prinsip resiprokal atau hubungan timbal balik antar negara.

    “Bukan gratis enggak. Itu kan ada resiprokal,” kata Basuki saat ditemui di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat (21/2/2025).

    Basuki juga menegaskan bahwa pembagian lahan gratis itu untuk membangun kedutaan besar. Bukan untuk investor yang akan menanamkan investasinya di IKN.

    “Enggak, bukan untuk investor,” papar Basuki.

    Selain itu, Basuki menjelaskan bahwa hal tersebut merupakan usulan dari OIKN untuk mendukung pembangunan ibu kota politik di tahun 2028.

    “(Lahan) Untuk duta besar, kedutaan. Kalau ada yang mau membangun sebelum tahun 2028 saya mengusulkan kepada presiden dan itupun ada aturannya di Kementerian Luar Negeri,” ucap Basuki.

    “Kalo resiprokal, kalo kita di sana di kasih, di sini dikasih tidak serta merta,” imbuhnya.

    Sebelumnya mengutip Kompas, Basuki Hadimuljono memberikan klarifikasi soal pemberitaan pemberian lahan gratis bagi negara-negara sahabat yang ingin membangun kantor kedutaan di IKN sebelum 2028. 

    Basuki menegaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan usulan yang akan diajukan kepada Presiden Prabowo Subianto.

    Menurut Basuki, usulan pengajuan fasilitas lahan gratis kedutaan kepada Presiden ini dilakukan untuk mempercepat kehadiran kantor-kantor kedutaan negara sahabat di IKN. 

    “Selaras dengan rencana pemindahan ibu kota politik Indonesia yang ditargetkan mulai beroperasi pada tahun 2028,” ujar Basuki dilansir siaran pers Otorita IKN, Minggu (15/2/2025).

    “Saya tegaskan bahwa bukan saya yang memutuskan. Saya sampaikan bahwa saya akan mengusulkan kepada Bapak Presiden sebagai langkah untuk menarik mereka lebih cepat,” jelasnya.

    Basuki menambahkan bahwa dengan target IKN sebagai ibu kota politik pada tahun 2028, maka seharusnya kantor-kantor kedutaan asing juga sudah mulai dibangun di IKN. 

    Untuk mendukung hal tersebut, Otorita IKN telah menyiapkan lahan seluas 62,9 hektare sebagai lokasi diplomatic compound.

     

  • Basuki Tegaskan Lahan Gratis di IKN untuk Negara Sahabat Didasari Prinsip Resiprokal – Halaman all

    Basuki Tegaskan Lahan Gratis di IKN untuk Negara Sahabat Didasari Prinsip Resiprokal – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengklarifikasi, pembagian lahan gratis yang diberikan untuk negara-negara sahabat didasari prinsip resiprokal atau hubungan timbal balik antar negara.

    “Bukan gratis enggak. Itu kan ada resiprokal,” kata Basuki saat ditemui di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat (21/2/2025).

    Basuki juga menegaskan bahwa pembagian lahan gratis itu untuk membangun kedutaan besar. Bukan untuk investor yang akan menanamkan investasinya di IKN.

    “Enggak, bukan untuk investor,” papar Basuki.

    Selain itu, Basuki menjelaskan bahwa hal tersebut merupakan usulan dari OIKN untuk mendukung pembangunan ibu kota politik di tahun 2028.

    “(Lahan) Untuk duta besar, kedutaan. Kalau ada yang mau membangun sebelum tahun 2028 saya mengusulkan kepada presiden dan itupun ada aturannya di Kementerian Luar Negeri,” ucap Basuki.

    “Kalo resiprokal, kalo kita di sana di kasih, di sini dikasih tidak serta merta,” imbuhnya.

    Sebelumnya mengutip Kompas, Basuki Hadimuljono memberikan klarifikasi soal pemberitaan pemberian lahan gratis bagi negara-negara sahabat yang ingin membangun kantor kedutaan di IKN sebelum 2028. 

    Basuki menegaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan usulan yang akan diajukan kepada Presiden Prabowo Subianto.

    Menurut Basuki, usulan pengajuan fasilitas lahan gratis kedutaan kepada Presiden ini dilakukan untuk mempercepat kehadiran kantor-kantor kedutaan negara sahabat di IKN. 

    “Selaras dengan rencana pemindahan ibu kota politik Indonesia yang ditargetkan mulai beroperasi pada tahun 2028,” ujar Basuki dilansir siaran pers Otorita IKN, Minggu (15/2/2025).

    “Saya tegaskan bahwa bukan saya yang memutuskan. Saya sampaikan bahwa saya akan mengusulkan kepada Bapak Presiden sebagai langkah untuk menarik mereka lebih cepat,” jelasnya.

    Basuki menambahkan bahwa dengan target IKN sebagai ibu kota politik pada tahun 2028, maka seharusnya kantor-kantor kedutaan asing juga sudah mulai dibangun di IKN. 

    Untuk mendukung hal tersebut, Otorita IKN telah menyiapkan lahan seluas 62,9 hektare sebagai lokasi diplomatic compound.