Xcloud.id

Tag: Basuki Hadimuljono

  • Prabowo lantik Brian Yuliarto jadi Mendiktisaintek gantikan Satryo

    Prabowo lantik Brian Yuliarto jadi Mendiktisaintek gantikan Satryo

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto melantik Brian Yuliarto sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi di Istana Negara, Jakarta, Rabu sore, dan menggantikan pejabat sebelumnya, Satryo Soemantri Brodjonegoro.

    Brian dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Tahun 2024-2029.

    “Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Kesatu dan seterusnya, kedua dan seterusnya mengangkat Brian Yuliarto Ph.D sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Kabinet Merah Putih dalam sisa jabatan periode 2024-2029,” kata Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretaris Negara Ninik Purwanti di Istana Negara Jakarta, Rabu

    Penetapan Brian Yuliarto sebagai Mendiktisaintek itu per tanggal 18 Februari 2025

    Bersamaan dengan pelantikan Brian, Presiden Prabowo Subianto juga melantik Kepala BPKP Yusuf Ateh dan Wakil Kepala BPKP Agustina Arumsari, Kepala BPS Amalia Adininggar, Wakil Kepala BPS Sonny Harry Budiutomo, Kepala BSSN Nugroho Sulistyo Budi.

    Acara pelantikan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian pembacaan keputusan presiden tentang pengangkatan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi.

    Usai pembacaan keputusan presiden dan daftar nama pejabat yang akan dilantik, Presiden Prabowo membacakan sumpah jabatan yang diikuti para pejabat yang dilantik.

    “Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan Negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” demikian potongan sumpah jabatan yang dibacakan oleh Presiden dan diikuti para pejabat.

    Setelah itu, Brian Tuliarto menandatangani berita acara yang disaksikan secara langsung Presiden Prabowo Subianto.

    Brian Yuliarto merupakan peraih penghargaan Bidang Ilmu Rekayasa pada Anugerah Talenta Unggul Habibie Prize 2024. Sebelum dilantik sebagai Mendiktisaintek, ia memegang jabatan sebagai Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi ITB periode 2025–2030.

    Di Istana Negara, beberapa pejabat dan menteri Kabinet Merah Putih turut menghadiri upacara pelantikan sejumlah pejabat sore ini. Beberapa dari mereka, yaitu Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Indonesia Muhaimin Iskandar, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, dan ada juga Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, kemudian Kepala BIN M. Herindra.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2025

  • Laksanakan Program Pengasuhan Anak, Kemendukbangga Rilis Kelompok Usia yang Masuk Kategori

    Laksanakan Program Pengasuhan Anak, Kemendukbangga Rilis Kelompok Usia yang Masuk Kategori

    JAKARTA – Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga), Prof. Budi Setiyono, S.Sos, M.Pol. Admin., Ph.D menyambut positif atas diterimanya Indeks Pengasuhan Anak Usia Dini oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (KemenPPN)/Bappenas sebagai salah satu indikator rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

    Di dalam indeks ini terdapat variabel yang menjadi fokus. Yaitu, hanya 14% orang tua mendampingi anak usia dini dalam penggunaan gadget/media sosial/internet (BPS, 2021); Hanya 69% anak usia dini berbincang-bincang/mengobrol dengan orang tua (BPS, 2021); Hanya 59% anak usia 6-23 bulan yang makan makanan beragam (BPS, 2023); dan Terbatasnya jumlah anak usia dini dari keluarga desil 1 s/d 4 yang memiliki akte lahir, jaminan kesehatan dan tinggal di rumah layak huni, terutama di NTT dan Papua.

    Sebagai upaya meningkatkan Indeks Pengasuhan Anak Usia Dini, Kemendukbangga/BKKBN menggelar kegiatan Call to Action: Indeks. Pengasuhan Anak Usia Dini secara daring, belum lama ini.

    Ketika membuka kegiatan tersebut, Prof. Budi menyinggung tentang proyeksi jumlah dan persentase penduduk usia 0 sampai 9 tahun terhadap total jumlah penduduk yang mengalami penurunan sejak 2025, dan akan berlanjut hingga 2050.

    “Hal ini tentunya memiliki implikasi pada nilai anak dan pola pengasuhan yang tepat. Data ini dapat menjadi dasar dalam penentuan kebijakan kependudukan dan pembangunan keluarga untuk memastikan pengasuhan yang optimal dan mencapai Indonesia Emas,” ujar Prof. Budi.

    Sebagai dasar dalam penentuan kebijakan kependudukan dan pembangunan keluarga, menteri mengatakan bahwa Kemendukbangga/BKKBN telah melaksanakan Pemutakhiran Pendataan Keluarga tahun 2024. Pada pemutakhiran ini terdapat 75,6 juta keluarga yang terdata.

    Berdasarkan data ini, terdapat 12.926.644 keluarga balita yang terdiri dari 3.784.725 keluarga yang memiliki anak usia 0-23 bulan dan 9.141.919 keluarga yang memiliki anak usia 24-59 bulan. “Kelompok umur ini merupakan sasaran penting dalam pelaksanaan program pengasuhan yang kita laksanakan,” tutur Prof. Budi.

    Selain tercantum dalam Rancangan RPJMN 2025-2029, Indeks Pengasuhan Anak Usia Dini juga telah tercantum dalam Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Kemendukbangga/BKKBN 2025-2029. Indeks ini terdiri dari lima dimensi yang diukur dengan 13 variabel. Adapun dimensi tersebut adalah kesehatan; gizi; stimulasi dini; pengasuhan resposif; serta keamanan dan keselamatan.

    Menurutnya, pada 2023 Indeks Pengasuhan Anak Usia Dini tercatat 54,31 dan meningkat pada 2024 menjadi 55,06. Indikasi target indeks ini tahun 2025 hingga 2029 menurut provinsi telah ditetapkan. Tahun 2029 indikasi target secara nasional sebesar 57,43.

  • Lahan IKN Mau Dibagi-bagikan Gratis ke Negara Sahabat, Pemerintah Dinilai Putus Asa

    Lahan IKN Mau Dibagi-bagikan Gratis ke Negara Sahabat, Pemerintah Dinilai Putus Asa

    GELORA.CO –  Usulan bagi-bagi lahan gratis di Ibu Kota Nusantara (IKN) bagi negara-negara sahabat yang ingin membangun kantor kedutaan besar di sana menuai kritik. Usulan ini rencananya akan disampaikan Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono kepada Presiden Prabowo Subianto.

    Ekonom Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda menilai pemberian lahan secara cuma-cuma menunjukkan keputusasaan pemerintah terhadap keberlanjutan pembangunan IKN. Pasalnya jika IKN sukses maka pemerintah tidak akan mengusulkan ide tersebut.

    “Saya rasa pemberian lahan secara cuma-cuma ini menunjukkan bahwa pemerintah sudah hopeless terhadap keberlanjutan pembangunan IKN. Jika ada harapan IKN ini akan sukses, pemerintah tidak perlu repot-repot bagi lahan untuk pemerintahan negara lain kan?” katanya kepada detikcom, Senin (17/2/2025).

    Menurutnya pembangunan kantor kedutaan besar di IKN bakal dilakukan sendirinya oleh negara sahabat saat IKN sudah resmi ditetapkan sebagai ibu kota Indonesia lewat terbitnya Keputusan Presiden (Keppres). Nailul menyebut pemerintah negara lain belum menganggap ibu kota Indonesia akan pindah ke IKN.

    “Kedubes akan bangun kantor dengan sendirinya ketika Ibu Kota Negara Indonesia sudah ditentukan dengan Keppres. Ketika tidak ada Keppres, buat apa Kedubes negara lain memindahkan kantornya di IKN yang saat ini juga masih belum terbangun dengan penuh. Harus ada jaminan secara formal dan juga anggaran agar pembangunan IKN bisa sesuai dengan target yang telah ditentukan,” ujarnya.

    Sementara itu, Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menilai memindahkan kantor kedutaan besar ke IKN bukan perkara mudah. Pasalnya sejumlah negara sudah punya kantor di Jakarta dengan biaya pembangunan yang tidak murah.

    Artinya kalau pun usulan itu disetujui Prabowo belum tentu negara-negara sahabat bersedia membangun kantor lagi di IKN. Agus juga menilai Indonesia tidak bisa mengatur pilihan negara lain.

    “Kalau bagi-bagi lahan kepada kedutaan, menurut saya itu sulit bisa terjadi karena kedutaan itu kan sudah membangun kedutaan itu di Jakarta, terus tiba-tiba disuruh pindah, nggak mau lah. Kedutaan AS berapa triliun itu mereka bangun di Merdeka Selatan (Jakarta),” ujarnya.

    “Dikasih tanah pun nggak mau. Kita lihat saja, masa mau ngatur negara lain, nggak mungkin lah semua sudah punya kedutaan di Jakarta, terus suruh pindah sebelum 2028, mana mau dia. Apalagi sebagian besar masih baru-baru dia,” sambung Agus.

    Sebelumnya, Basuki menjelaskan bahwa usulan pengajuan fasilitas lahan gratis kedutaan kepada Prabowo dilakukan untuk mempercepat kehadiran kantor-kantor kedutaan negara sahabat di IKN, selaras dengan rencana pemindahan ibu kota politik Indonesia yang ditargetkan mulai beroperasi pada tahun 2028.

    “Saya tegaskan bahwa bukan saya yang memutuskan. Saya sampaikan bahwa saya akan mengusulkan kepada Bapak Presiden sebagai langkah untuk menarik mereka lebih cepat,” jelasnya.

    Basuki menambahkan dengan target IKN sebagai ibu kota politik pada tahun 2028, maka seharusnya kantor-kantor kedutaan asing juga sudah mulai dibangun di IKN. Untuk mendukung hal tersebut, Otorita IKN telah menyiapkan lahan seluas 62,9 hektare sebagai lokasi diplomatic compound.

  • OIKN usul lahan gratis untuk kedubes di `diplomatic compound` IKN

    OIKN usul lahan gratis untuk kedubes di `diplomatic compound` IKN

    Desain area diplomatic compound di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. (ANTARA/HO – OIKN)

    OIKN usul lahan gratis untuk kedubes di `diplomatic compound` IKN
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Senin, 17 Februari 2025 – 09:53 WIB

    Elshinta.com – Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengusulkan fasilitas lahan gratis untuk pembangunan kantor kedutaan di diplomatic compound IKN sebelum tahun 2028 dalam rangka menarik minat negara-negara sahabat.

    “Saya tegaskan bahwa bukan saya yang memutuskan. Saya sampaikan bahwa saya akan mengusulkan kepada Bapak Presiden sebagai langkah untuk menarik mereka lebih cepat,” ujar Kepala OIKN Basuki Hadimuljono di Jakarta, Senin.

    Menanggapi pemberitaan mengenai pemberian lahan gratis bagi negara negara-negara sahabat yang ingin membangun kantor kedutaan di Ibu Kota Nusantara (IKN) sebelum tahun 2028, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menegaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan usulan yang akan diajukan kepada Presiden Prabowo Subianto.

    Kepala OIKN menjelaskan bahwa usulan pengajuan fasilitas lahan gratis kedutaan kepada Presiden ini dilakukan untuk mempercepat kehadiran kantor-kantor kedutaan negara sahabat di IKN, selaras dengan rencana pemindahan ibu kota politik Indonesia yang ditargetkan mulai beroperasi pada tahun 2028.

    Basuki menambahkan bahwa dengan target IKN sebagai ibu kota politik pada tahun 2028, maka seharusnya kantor-kantor kedutaan asing juga sudah mulai dibangun di IKN. Untuk mendukung hal tersebut, Otorita IKN telah menyiapkan lahan seluas 62,9 hektare sebagai lokasi diplomatic compound.

    Area diplomatic compound yang berlokasi di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN didesain sebagai fasilitas yang kompak dan terintegrasi untuk Perwakilan-perwakilan diplomatik negara asing. Area ini dirancang sebagai model untuk pengembangan konsep Kota Hutan di diplomatic compound, dengan memprioritaskan prinsip pembangunan keberlanjutan dan memenuhi standar internasional.

    Area ini juga akan dilengkapi beragam fasilitas terintegrasi termasuk venue hiburan, area ritel dan komersial, restoran, dan taman. Kehadiran komplek hunian terintegrasi yang berdekatan dengan kantor perwakilan diplomatik juga akan meningkatkan kenyamanan dan menjamin kemudahan mobilitas bagi para personel diplomatik yang bertugas.

    Selain menyiapkan lahan untuk diplomatic compound, OIKN juga lahan untuk perkantoran organisasi internasional yang berlokasi KIPP IKN.

    Sebagai informasi, Presiden RI Prabowo Subianto disebutkan memiliki fokus pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi pusat pemerintahan politik dalam periode empat hingga lima tahun ke depan.

    Saat ini pembangunan untuk IKN yang sudah hampir rampung ialah fasilitas eksekutif atau untuk kementerian dan lembaga.

    Namun fasilitas untuk legislatif dan yudikatif ke depannya juga akan dilengkapi sehingga dalam waktu empat sampai lima tahun seluruh fasilitas penunjang tersebut bisa selesai dikerjakan.

    Sumber : Antara

  • OIKN: Pengerjaan pembangunan beberapa gedung penting terus dilakukan

    OIKN: Pengerjaan pembangunan beberapa gedung penting terus dilakukan

    Penajam Paser Utara (ANTARA) – Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menyebut pengerjaan beberapa pembangunan gedung penting di kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) Kota Nusantara, ibu kota Indonesia berlokasi di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, terus dilakukan.

    “Pembangunan beberapa gedung penting di Kota Nusantara masih sedang berlangsung,” ujar Kepala OIKN Basuki Hadimuljono di Sepaku, Penajam Paser Utara, Senin.

    Gedung penting tersebut di antaranya Istana Presiden, Istana Negara, lapangan upacara, dan Istana Wakil Presiden yang kini kemajuan pengerjaan mencapai 40 persen.

    “Kalau Kantor Sekretariat Presiden sudah selesai 100 persen, dan Kantor OIKN selesai Maret 2025,” jelasnya.

    Kemudian juga sudah tersedia empat dusun untuk menampung atau digunakan sebagai hunian para pegawai OIKN.

    “OIKN akan pindah berkantor, termasuk Kepala OIKN berkantor di Kota Nusantara pada Maret 2025,” katanya.

    Sebagian pegawai OIKN sudah berada di Kota Nusantara, dan pemindahan dilakukan secara bertahap, ke depan semua kegiatan OIKN bakal dilakukan di Kota Nusantara, ibu kota Indonesia.

    OIKN juga memastikan infrastruktur ibu kota Indonesia telah disetujui pemerintah pusat, berjalan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) lebih kurang Rp48,8 triliun, serta dukungan skema pembiayaan selain APBN.

    Tahap dua, pembangunan perkantoran legislatif dan yudikatif, seiring rencana ibu kota Indonesia sebagai ibu kota politik pada 2028, dan juga diisi kantor perbankan dan proyek investasi lainnya, demikian Basuki.

    Pewarta: Nyaman Bagus Purwaniawan
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2025

  • Panglima TNI Rotasi dan Mutasi 52 Perwira Tinggi, Ini Daftarnya

    Panglima TNI Rotasi dan Mutasi 52 Perwira Tinggi, Ini Daftarnya

    Jakarta –

    Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto kembali merotasi dan mutasi sejumlah pejabat strategis. Rotasi dan mutasi kali ini menyasar 52 perwira tinggi (pati) TNI.

    Rotasi dan mutasi pati tertuang dalam Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/183/II/2025 tanggal 14 Februari 2025. Keputusan itu mengatur tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia.

    “Surat Keputusan Panglima TNI tersebut mencakup sebanyak 52 Perwira Tinggi (Pati), yang terdiri dari 31 Pati TNI AD, 19 Pati TNI AL, dan 2 Pati TNI AU,” kata Kapuspen TNI Mayjen Hariyanto di Markas Besar (Mabes) TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, dilansir melalui keterangan tertulis, Minggu (16/2/2025).

    Berikut daftar 52 pati yang dirotasi dan mutasi:

    31 Pati TNI AD

    1. Letjen TNI dr. Albertus Budi Sulistya, Sp.THT-KL., MARS. dari Staf Khusus Kasad menjadi Pati Mabes TNI AD (Dlm. rangka pensiun)

    2. Mayjen TNI Dr. dr. Prihati Pujowaskito, Sp.JP (K)., FIHA., M.M.R.S. dari Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Unhan menjadi Pati Mabes TNI AD (Dlm. rangka pensiun)

    3. Mayjen TNI Supriono, S.I.P., M.M. dari Kapoksahli Ka RSPAD Gatot Soebroto menjadi Pati Mabes TNI AD (Dlm. rangka pensiun)

    4. Brigjen TNI Hartono, S.I.P. dari Kasdam IX/Udy menjadi Kapoksahli Ka RSPAD Gatot Soebroto

    5. Brigjen TNI Taufiq Hanafi dari Wadan Secapaad menjadi Kasdam IX/Udy

    6. Brigjen TNI Ayi Lesmana, S.E. dari Waaspers Kasad Bid. Renpers menjadi Wadan Secapaad

    7. Kolonel Inf Ade Rony Wijaya, S.E., M.M. dari Paban V/Binkar Spersad menjadi Waaspers Kasad Bid. Renpers

    8. Brigjen TNI Parwito, S.I.P., M.I.P. dari Staf Khusus Kasad menjadi Asdep Koordinasi Doktrin dan Strategi Pertahanan Kemenko Polkam

    9. Brigjen TNI Eddy Widiyanto, S.I.P. dari Direktur Non Aparatur Negara pada Deputi Bid Pengamanan Aparatur BIN menjadi Pati Mabes TNI AD (Dlm. rangka pensiun)

    10. Kolonel Inf Mochamad Takujasa Wiriawan dari Paban V/Pam Sintel TNI menjadi Direktur Non Aparatur Negara pada Deputi Bid. Pengamanan Aparatur BIN

    11. Brigjen TNI Senmart Tonda, S.Sos. dari Kapoksahli Pangdam IM menjadi Pati Mabes TNI AD (Dlm. rangka pensiun)

    12. Kolonel Kav Bambang Sulistyo Hery T., S.Sos., M.Han. dari Kapuslit Teknologi dan Industri Pertahanan Lembaga Lit dan Pengabdian Masyarakat Unhan menjadi Kapoksahli Pangdam IM

    13. Brigjen TNI Afianto dari Widyaiswara Bid. Jemen Akmil menjadi Pati Mabes TNI AD (Dlm. rangka pensiun)

    14. Kolonel Inf Jayusman, S.A.P., M.Si. dari Paban Utama Ekku Sahli Bid. Ekkudag Panglima TNI menjadi Widyaiswara Bid. Jemen Akmil.

    15. Brigjen TNI Dwi Sunyata, S.H. dari Widyaiswara Bid. Min Akmil menjadi Pati Mabes TNI AD (Dlm. rangka pensiun)

    16. Brigjen TNI Saptono Syiwarudi, S.Sos., M.Si. dari Dirum Pusziad menjadi Widyaiswara Bid. Min Akmil

    17. Brigjen TNI Faried Darman Hamid, S.E., M.Sc. dari Dircab Pusziad menjadi Dirum Pusziad

    18. Kolonel Czi Sujadi dari Paban Utama Kamkonf Komunal Sahli Bid. Polkamnas Panglima TNI menjadi Dircab Pusziad

    19. Brigjen TNI Mukhlis, S.A.P., M.M. dari Ir Akmil menjadi Ir Pusterad

    20. Brigjen TNI Dwi Endrosasongko, S.Sos., M.I.P. dari Ir Pussenif menjadi Ir Akmil

    21. Brigjen TNI Dany Budiyanto, S.E., M.Han. dari Ir Pusterad menjadi Ir Pussenif

    22. Brigjen TNI Tjahjono Prasetyanto, S.T. dari Wagub Non Akademik STIN BIN menjadi Penata Kelola Intelijen Ahli Madya pada Direktorat Rendalgiat Ops Deputi Bidang Kontra Intelijen BIN

    23. Brigjen TNI Dedi Hardono, S.I.P. dari Danrem 172/PWY Kodam XVII/Cen menjadi Wagub Non Akademik STIN BIN

    24. Kolonel Inf Tagor Rio Pasaribu, S.E. dari Danrem 022/Pantai Timur Kodam I/BB menjadi Danrem 172/PWY Kodam XVII/Cen

    25. Brigjen TNI Dr. Kartika Agung K., S.E., SKM., MBA., M.M.Kes. dari Ir Puskesad menjadi Staf Khusus Kasad

    26. Kolonel Ckm dr. Gunawan Rusuldi, SP.O.G., (K). dari Karumkit dr. Suyoto Pusrehab Kemhan menjadi Ir Puskesad

    27. Mayjen TNI R. P. Ivancius Pr Siagian, M.A. dari Staf Khusus Kasad menjadi Pati Mabes TNI AD (Dlm. rangka pensiun)

    28. Mayjen TNI Dr. Wahyoedho Indrajit, S.H., M.H. dari Staf Khusus Kasad menjadi Pati Mabes TNI AD (Dlm. rangka pensiun)

    29. Brigjen TNI Zakaria, dari Staf Khusus Kasad menjadi Pati Mabes TNI AD (Dlm. rangka pensiun)

    30. Brigjen TNI Aminudin, S.I.P. dari Staf Khusus Kasad menjadi Pati Mabes TNI AD (Dlm. rangka pensiun)

    31. Brigjen TNI Asep Djunaedi, S.I.P. dari Staf Khusus Kasad menjadi Pati Mabes TNI AD (Dlm. rangka pensiun).

    19 Pati TNI AL

    1. Laksda TNI Budi Raharjo dari Koorsahli Kasal menjadi Staf Khusus Kasal

    2. Laksma TNI Kris Wibowo, S.E., CHRMP., M.Tr.Opsla dari Pa Sahli Tk. III Bid. Jahpers Panglima TNI menjadi Koorsahli Kasal

    3. Laksma TNI Eriyawan, S.E., M.A. dari Ir Koarmada II menjadi Pa Sahli Tk. III Bid. Jahpers Panglima TNI

    4. Laksma TNI Suhartono dari Iropslat Itjenal menjadi Ir Koarmada II

    5. Laksma TNI Kunto Tjahjono, S.E., M.Han., M.Tr.Opsla. dari Ir Kolinlamil menjadi Iropslat Itjenal

    6. Laksma TNI Yulianus Zebua, S.H., M.M., CHRMP. dari Ir Kogabwilhan I menjadi Ir Kolinlamil

    7. Kolonel Laut (P) Iwan Kuswanto, S.E., M.Tr.Opsla. dari Sekdispotmaral menjadi Ir Kogabwilhan I

    8. Laksda TNI Dr. Yoos Suryono Hadi, M.Tr.(Han)., M.Tr.Opsla., CHRMP., CIQaR., CIQnR., CTMP. dari Pangkoarmada I menjadi Pati Mabes TNI AL (Dlm. rangka pensiun)

    9. Laksda TNI Fauzi, S.E., M.M., M.Tr.Opsla., M.Han. dari Wadan Kodiklatal menjadi Pangkoarmada I

    10. Laksma TNI Dr. drg. Wawan Suridwan, Sp.Pros., CIQnR., Subsp.Pmf(K). dari Kaladokgi REM Diskesal menjadi Pati Mabes TNI AL (Dlm. rangka pensiun)

    11. Kolonel Laut (K) drg. Agung Mai Setiana, F.I.C.D. dari Kapokli Rumkital dr. Mth Diskesal dimutasi menjadi Kalaokgi REM Diskesal

    12. Laksma TNI Teguh Prasetyo, S.T., M.Soc.Sc. dari Kadislitbangal menjadi Staf Khusus Kasal

    13. Laksma TNI Mulyatna, S.T. dari Pati Sahli Kasal Bid Ekojemen menjadi Kadislitbangal

    14. Kolonel Laut (K/W) dr. Jati Berandini Prastiwi, M.A.R.S. dari Sekdiskesal menjadi Pati Sahli Kasal Bid. Ekojemen

    15. Laksma TNI Baroyo Eko Basuki, S.H., M.M., M.Tr.Opsla., CRMP. dari Pati Sahli Kasal Bid. Wilnas menjadi Staf Khusus Kasal

    16. Kolonel Laut (E) Danny Hotler Bachtera, S.T., M.Tr.Opsla. dari Ka Arsenal Dissenlekal menjadi Pati Sahli Kasal Bid. Wilnas

    17. Laksma TNI Wawan Trisatya Atmaja, S.E., M.A.P. dari Pati Sahli Kasal Bid. Sumda Hanneg menjadi Staf Khusus Kasal,

    18. Laksma TNI Suprihandono, S.E., M.A.P., CFrA. dari Ir Kogabwilhan III menjadi Pati Sahli Kasal Bid. Sumda Hanneg

    19. Kolonel Laut (P) Horas Wijaya Sinaga, S.E., CRMP. dari Sahli C Straops Pok Sahli Koarmada RI menjadi Ir Kogabwilhan III.

    2 Pati TNI AU

    1. Marsda TNI Dr. dr. Ferdik Kusuma Wahyudin, Sp.S., M.Kes. dari Dosen Tetap Unhan menjadi Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Unhan

    2. Marsma TNI E. Soni Astaryadi, S.E., M.Han. dari Dosen Tetap Unhan menjadi Pati Mabes TNI AU (Dlm. rangka pensiun).

    (taa/ygs)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Diaz Faisal Malik Hendropriyono, B.Sc., M.P.A., M.B.A., M.A., Ph.D. – Halaman all

    Diaz Faisal Malik Hendropriyono, B.Sc., M.P.A., M.B.A., M.A., Ph.D. – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Diaz Faisal Malik Hendropriyono, B.Sc., M.P.A., M.B.A., M.A., Ph.D. seorang politisi yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Lingkungan Hidup periode 2024 hingga 2029.

    Sebelumnya, ia pernah menjabat sebagai Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia periode 2018 hingga 2021.

    Selain itu, Diaz Hendropriyono juga pernah mengemban tugas sebagai Anggota Dewan Analis Strategis di Badan Intelijen Negara.

    Berikut profil Diaz Faisal Malik Hendropriyono.

    Kehidupan Pribadi 

    Dilansir Wikipedia, Diaz Faisal Malik Hendropriyono lahir di Jakarta pada 25 September 1978.

    Saat ini, ia telah berusia 46 tahun.

    Diaz merupakan anak ketiga dari pasangan A.M. Hendropriyono dan Tati Hendropriyono.

    Ia juga telah memiliki istri yang bernama Linda Ratna Nirmala dan telah dikaruniai tiga anak.

    Pendidikan

    Setelah menyelesaikan pendidikan menengah, Diaz Faisal Malik Hendropriyono melanjutkan studi ke Norwich Military University, Amerika Serikat. 

    Gelar Bachelor of Science (B.Sc.) in Management diraihnya dengan predikat cum laude hanya dalam waktu dua tahun, tepatnya pada tahun 1999.

    Selepas pendidikan sarjana, Diaz menempuh studi pascasarjana hingga tiga kali di Amerika Serikat.

    Pertama-tama Diaz mengambil program Master of Public Administration di Virginia Tech University dan lulus dengan memperoleh predikat Graduated with Distinction pada tahun 2010.

    Pendidikan pascasarjana berikutnya ia ambil di Hawaii, yakni program Master of Business Administration dan Master of Arts in Global Leadership dari Hawaii Pacific University. 

    Meskipun keduanya ditempuh di waktu yang bersamaan, ia berhasil lulus dengan predikat Graduated with Honors pada kedua program tersebut pada tahun 2013.

    Selanjutnya, Diaz menyelesaikan program Doctor of Philosophy in Public Administration di Virginia Tech University.

    Karier

    Diaz Faisal Malik Hendropriyono mengawali karier sebagai analis di sebuah perusahaan konsultan politik (lobbying firm), yang dipimpin oleh mantan Senator Bennett L. Johnston, dan sebagai research associate di sebuah “think tank” RAND Corporation.

    Lalu ia pun mencoba peruntungan dengan menjadi sales di PT KIA Otomotif Indonesia.

    Ia menghabiskan waktu total satu tahun dari 1999 sampai 2000 untuk bekerja di perusahaan yang berbasis di Korea Selatan tersebut. 

    Selanjutnya, selama tahun 2000 hingga 2001, Diaz Hendropriyono dipercaya menjadi Direktur dari PT Ulam Sari Samudra, sebuah perusahaan yang fokus pada kegiatan distribusi makanan laut yang dibekukan (frozen seafood).

    Pria kelahiran Jakarta itu juga tercatat pernah menjadi Anggota Dewan Analis Strategis di Badan Intelijen Negara.

    Sejak Januari 2015, Diaz Hendropriyono ditunjuk sebagai Komisaris PT Telkomsel.

    Di samping itu, ia juga menjabat sebagai Anggota Dewan Komisaris Sicepat Ekspres Indonesia pada 2022 hingga 2024 dan Staf Khusus Presiden Indonesia pada Mei 2016 hingga 2024.

    Puncak kariernya didapat saat ia ditunjuk langsung oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menjabat Wakil Menteri Lingkungan Hidup periode 2024 hingga 2029.

    Harta Kekayaan

    Mengutip e-LHKPN KPK, Diaz Faisal Malik Hendropriyono diketahui memiliki kekayaan mencapai Rp 169.542.946.635.

    Laporan harta kekayaan Diaz Hendropriyono terakhir kali diterbitkan pada 31 Desember 2019. 

    Adapun rincian kekayaan Diaz Hendropriyono yakni sebagai berikut:

    A. TANAH DAN BANGUNAN Rp 68.252.786.586                                    

    1. Tanah dan Bangunan Seluas 435 m2/972 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN, WARISAN Rp 39.150.000.000                             

    2. Tanah dan Bangunan Seluas 140 m2/190 m2 di NEGARA —, WARISAN Rp 8.443.618.686

    3. Tanah dan Bangunan Seluas 1416 m2/810 m2 di NEGARA —, WARISAN Rp 20.659.167.900.

    B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp 750.000.000                        

    1. MOBIL, TOYOTA ALPHARD Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp 750.000.000.

    C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp 0                           

    D. SURAT BERHARGA Rp 66.933.230.613                                   

    E. KAS DAN SETARA KAS Rp 33.606.929.436                             

    F. HARTA LAINNYA Rp 0                          

    Sub Total Rp 169.542.946.635.

    Diaz Hendropriyono tercatat tidak memiliki hutang, sehingga total kekayaan yang dimiliki saat ini mencapai Rp 169.542.946.635.

     

    (Tribunnews.com/David Adi)

  • Basuki Usul Lahan Kantor Kedutaan Asing di IKN Diberikan Gratis, Ini Alasannya – Halaman all

    Basuki Usul Lahan Kantor Kedutaan Asing di IKN Diberikan Gratis, Ini Alasannya – Halaman all

    Basuki menyebut dengan target IKN sebagai ibu kota politik pada tahun 2028, maka seharusnya kantor-kantor kedutaan asing juga sudah mulai dibangun.

    Tayang: Minggu, 16 Februari 2025 10:14 WIB

    Nitis Hawaroh/Tribunnews.com

    KANTOR KEDUTAAN ASING-Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono di Kantor ATR/BPN, Selasa (31/12/2024). Ia menyebut dengan target IKN sebagai ibu kota politik pada tahun 2028, maka seharusnya kantor-kantor kedutaan asing juga sudah mulai dibangun. 

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menjelaskan alasan soal rencana pemberian lahan gratis bagi negara-negara sahabat.

    Hal tersebut diutarakan Basuki mengenai negara-negara sahabat yang ingin membangun kantor kedutaan di Ibu Kota Nusantara (IKN) sebelum tahun 2028.

    Basuki menuturkan bahwa kebijakan tersebut merupakan usulan yang akan diajukan kepada Presiden Prabowo Subianto.

    Menurutnya, usulan itu dilakukan untuk mempercepat kehadiran kantor-kantor kedutaan negara sahabat di IKN.

    “Saya tegaskan bahwa bukan saya yang memutuskan,” ujar Basuki melalui keterangannya, Sabtu (15/2/2025).

    Basuki menerangkan, bahwa pihaknya hanya mengusulkan, namun yang akan memutuskan adalah Presiden Prabowo.

    “Saya sampaikan bahwa saya akan mengusulkan kepada Bapak Presiden sebagai langkah untuk menarik mereka lebih cepat,” ujar 

    Basuki menambahkan bahwa dengan target IKN sebagai ibu kota politik pada tahun 2028, maka seharusnya kantor-kantor kedutaan asing juga sudah mulai dibangun di IKN.

    “Otorita IKN telah menyiapkan lahan seluas 62,9 hektare sebagai lokasi diplomatic compound,” sambunnya.

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’4′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Basuki Mau Kasih Lahan Gratis di IKN ke Negara Sahabat

    Basuki Mau Kasih Lahan Gratis di IKN ke Negara Sahabat

    Jakarta –

    Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar ada pemberian fasilitas lahan gratis bagi negara-negara sahabat yang ingin membangun kantor kedutaan di IKN sebelum tahun 2028.

    Basuki mengatakan usulan ini dilakukan untuk mempercepat kehadiran kantor-kantor kedutaan negara sahabat di IKN, selaras dengan rencana pemindahan ibu kota politik Indonesia yang ditargetkan mulai beroperasi pada tahun 2028.

    “Saya tegaskan bahwa bukan saya yang memutuskan. Saya sampaikan bahwa saya akan mengusulkan kepada Bapak Presiden sebagai langkah untuk menarik mereka lebih cepat,” kata Basuki dalam keterangan tertulis, Minggu (16/2/2025).

    Dengan target IKN sebagai ibu kota politik pada tahun 2028, Basuki menilai seharusnya kantor-kantor kedutaan asing juga sudah mulai dibangun di IKN.

    “Dengan target IKN sebagai ibu kota politik pada tahun 2028, maka seharusnya kantor-kantor kedutaan asing juga sudah mulai dibangun di IKN,” ucapnya.

    Untuk mendukung hal tersebut, Otorita IKN mengaku telah menyiapkan lahan seluas 62,9 hektare (Ha) sebagai lokasi diplomatic compound.

    “Kehadiran kantor-kantor kedutaan negara sahabat di IKN, selaras dengan rencana pemindahan ibu kota politik Indonesia yang ditargetkan mulai beroperasi pada tahun 2028,” ucapnya.

    (aid/rrd)

  • Kepala OIKN Sebut Efisiensi Anggaran Tak Ganggu Infrastruktur IKN

    Kepala OIKN Sebut Efisiensi Anggaran Tak Ganggu Infrastruktur IKN

    JAKARTA – Kebijakan efisiensi anggaran sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tidak mengganggu pembangunan infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN).

    “Efisiensi anggaran tidak berpengaruh, pembangunan Kota Nusantara terus lanjut masuk tahap dua 2025-2028,” kata Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengutip Antara.

    Mantan Menteri PUPR itu memastikan infrastruktur ibu kota Indonesia telah disetujui pemerintah pusat, berjalan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) lebih kurang Rp48,8 triliun, serta dukungan skema pembiayaan selain APBN.

    Tahap dua meliputi pembangunan perkantoran legislatif dan yudikatif, seiring rencana ibu kota Indonesia sebagai ibu kota politik pada 2028.

    Pembangunan tahap dua juga diisi kantor perbankan dan proyek investasi lainnya, selain perkantoran legislatif dan yudikatif yang mulai dibangun pada April 2025.

    “OIKN sudah rencanakan pembangunan infrastruktur di kawasan investasi agar segera dibangun,” jelasnya.

    Menyangkut infrastruktur umum seperti jalan, air minum, serta sarana jaringan utilitas terpadu (SJUT) dan multi-utility tunnel (MUT), lanjut dia, masih dalam tahapan pelelangan.

    “Pembangunan infrastruktur itu paling lambat dilakukan setelah hari raya, target selesai pada 2026, jadi 2026 terlihat perubahan, ada gedung dan kawasan baru,” tambahnya.

    Seluruh pegawai OIKN juga dipastikan mulai berkantor di Kota Nusantara secara penuh pada Maret 2025, dan kegiatan OIKN dilaksanakan di ibu kota Indonesia, kata Basuki Hadimuljono.