Xcloud.id

Tag: Basuki Hadimuljono

  • Studi Banding buat Desain Gedung IKN Batal, Menteri PU: Bisa Lihat Google

    Studi Banding buat Desain Gedung IKN Batal, Menteri PU: Bisa Lihat Google

    Jakarta –

    Rencana studi banding ke tiga negara dalam rangka mempelajari desain gedung legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN) batal. Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo diminta Presiden Prabowo Subianto untuk melaksanakan studi banding ke Mesir, Turki, dan India.

    Namun karena adanya keterbatasan anggaran, Dody menyebut rencana itu batal dilaksanakan. Ia menyebut pihaknya dapat memanfaatkan Google sebagai salah satu acuan tanpa harus melakukan studi banding.

    “Karena kemudian ada keterbatasan anggaran, studi banding mungkin tidak perlu dilakukan. Itu bisa juga dilihat dari Google,” kata Doddy di Kementerian PU, Jakarta, Jumat (21/2/2025).

    Sebagai informasi, efisiensi anggaran untuk Kementerian PU tahun 2025 dipangkas menjadi Rp 50,48 triliun setelah efisiensi anggaran. Jumlah yang dipangkas sebesar Rp 60,47 triliun dari pagu awal Kementerian PU yang sebesar Rp 110,95 triliun.

    Dody menambahkan, berdasarkan laporan Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU) Diana Kusumastuti, pemerintah tidak hanya berpatokan pada Mesir, Turki, dan India dalam menentukan desain. Indonesia juga akan melirik desain dari Sri Lanka.

    “Jadi tadi Buk Wamen menyampaikan, beliau tidak benchmarking kepada tiga negara Mesir, Turki, dan India. Beliau menyampaikan juga melihat ke desain yang ada di Sri Lanka,” tutur Dody.

    Kementerian PU juga mendapat masukan dari Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono serta Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono terkait revisi desain. Hal itu kemudian akan disampaikan ke Presiden Prabowo Subianto usai retreat kepala daerah di Magelang.

    “Nah kemudian hasil itu mungkin baru difinalkan seminggu, kemudian mungkin baru dua minggu ke depan setelah urusan retreat Magelang kita akan minta waktu ke Pak Presiden untuk memaparkan revisi desain itu,” tutupnya.

    (ily/rrd)

  • Prabowo Rombak Desain Kawasan Legislatif dan Yudikatif di IKN – Halaman all

    Prabowo Rombak Desain Kawasan Legislatif dan Yudikatif di IKN – Halaman all

     TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto merombak desain kawasan legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

    Ia meminta anak buahnya di Kabinet Merah Putih untuk melakukan sejumlah perubahan.

    Hal itu diketahui saat Rapat Koordinasi Pembahasan Progress Pembangunan IKN di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Jumat (21/2/2025). 

    Rapat tersebut dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dan juga dihadiri oleh Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono. 

    AHY mengatakan, rapat koordinasi ini dilakukan untuk menindaklanjuti hasil audiensi bersama Presiden Prabowo pada 3 Februari 2025 terkait dengan progres pembangunan IKN. 

    Terutama mengenai desain pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif di IKN. 

    “Beberapa poin dari arahan Bapak Presiden, pertama yang sudah direvisi dari konsep awal adalah kawasan legislatif, khususnya gedung sidang paripurna. Hasil revisi sudah lebih baik dari versi awal, namun tetap perlu ada penyempurnaan. Dan kita juga mendengar harapan beliau mengenai interior, oleh karena itu perlu dilakukan redesign dengan melakukan benchmark terhadap gedung legislatif dan yudikatif di beberapa negara lain” kata AHY, Jumat (21/2/2025).

    “Kita berusaha menjawab apa yang beliau harapkan. Tentunya, Bapak Presiden tidak hanya menekankan pada estetika saja, tetapi juga nilai filosofis. Sebab, sebagai seorang pemimpin negara, tentu mengharapkan Indonesia bisa menjadi rujukan bagi negara yang lainnya. Untuk itu, di IKN akan hadir sebuah kawasan yang secara eksterior dan interiornya melambangkan Indonesia sebagai negara besar yang penuh dengan sejarah dan budaya yang kuat. Namun, tetap memenuhi standar universal dan berkelas dunia,” sambung AHY.

    Menteri PU Dody Hanggodo yang turut hadir dalam rapat tersebut menegaskan, dengan adanya keterbatasan anggaran, studi banding untuk tim penguatan desain IKN tidak perlu dilakukan. 

    Sebab, referensi dapat diperoleh secara daring melalui internet.

    “Dengan keterbatasan anggaran, studi banding tidak perlu diadakan. Dan benchmarking juga tidak hanya melihat referensi dari India, Mesir dan Turki saja tetapi juga Srilanka. Terkait saran dari Bapak Menko AHY dan Kepala OIKN tentu akan ditindaklanjuti oleh tim. Dan mungkin dalam 2 minggu ke depan, kita akan minta waktu ke Presiden Prabowo untuk memaparkan revisi desain,” terang Dody. 

    Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti menambahkan, ada beberapa arahan yang perlu dirombak seperti misalnya Ruang Sidang Paripurna yang akan disesuaikan supaya modern, namun tetap mencerminkan ciri khas Indonesia. 

    “Beberapa alternatif desain disiapkan terutama penyesuaian bentuk atap. Presiden juga menyampaikan untuk melengkapi kawasan entrance atau lobby dengan galeri atau museum. Mengenai interior, beliau juga menyampaikan untuk melihat referensi dari Gedung Parlemen India, karena banyak kesamaan terkait penggunaan ornamen dan ukiran. Tentunya akan kami tindaklanjuti dan siapkan beberapa referensi penyesuaian desainnya,” jelas Diana yang merangkap sebagai Ketua Tim Penguatan Basic Design IKN.

    Diana juga menerangkan, akan dilakukan juga peningkatan pemanfaatan solar panel pada gedung-gedung perkantoran legislatif dan yudikatif di IKN. 

    “Kami akan meningkatkan pemanfaatan solar panel dari semula 4 persen menjadi sekitar 11 persen untuk gedung-gedung perkantoran di IKN. Untuk komplek perkantoran yudikatif, kami juga akan samakan dengan penyesuaian di kawasan legislatif. Akan tetap modern, namun tetap mencerminkan ciri khas budaya Indonesia,” tambah Wamen Diana.

    AHY mengimbau, setelah proses penyesuaian desain  pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif di IKN selesai, jajaran Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan bersama dengan jajaran Kementerian PU dan OIKN akan segera menyampaikan kembali kepada Presiden Prabowo. 

    “Setelah dituangkan dalam desain, nanti kita akan bertemu Presiden dan menyampaikan beberapa alternatif. Tentu nanti beliau yang tetap akan memutuskan. Mohon diperhatikan mengenai pemilihan material, agar menyertakan kalkulasi biayanya, kemudian kemudahan untuk mendapatkan materialnya, maintenance, dan juga ketahanan-nya. Namun overall, saya rasa kita sudah ada kemajuan yang baik dan tinggal menunggu penyesuaian desain ini selesai,” tutur AHY.

    Lahan Gratis

    Basuki Hadimuljono mengklarifikasi, pembagian lahan gratis yang diberikan untuk negara-negara sahabat didasari prinsip resiprokal atau hubungan timbal balik antar negara.

    “Bukan gratis enggak. Itu kan ada resiprokal,” kata Basuki saat ditemui di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat (21/2/2025).

    Basuki juga menegaskan bahwa pembagian lahan gratis itu untuk membangun kedutaan besar. Bukan untuk investor yang akan menanamkan investasinya di IKN.

    “Enggak, bukan untuk investor,” papar Basuki.

    Selain itu, Basuki menjelaskan bahwa hal tersebut merupakan usulan dari OIKN untuk mendukung pembangunan ibu kota politik di tahun 2028.

    “(Lahan) Untuk duta besar, kedutaan. Kalau ada yang mau membangun sebelum tahun 2028 saya mengusulkan kepada presiden dan itupun ada aturannya di Kementerian Luar Negeri,” ucap Basuki.

    “Kalo resiprokal, kalo kita di sana di kasih, di sini dikasih tidak serta merta,” imbuhnya.

    Sebelumnya mengutip Kompas, Basuki Hadimuljono memberikan klarifikasi soal pemberitaan pemberian lahan gratis bagi negara-negara sahabat yang ingin membangun kantor kedutaan di IKN sebelum 2028. 

    Basuki menegaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan usulan yang akan diajukan kepada Presiden Prabowo Subianto.

    Menurut Basuki, usulan pengajuan fasilitas lahan gratis kedutaan kepada Presiden ini dilakukan untuk mempercepat kehadiran kantor-kantor kedutaan negara sahabat di IKN. 

    “Selaras dengan rencana pemindahan ibu kota politik Indonesia yang ditargetkan mulai beroperasi pada tahun 2028,” ujar Basuki dilansir siaran pers Otorita IKN, Minggu (15/2/2025).

    “Saya tegaskan bahwa bukan saya yang memutuskan. Saya sampaikan bahwa saya akan mengusulkan kepada Bapak Presiden sebagai langkah untuk menarik mereka lebih cepat,” jelasnya.

    Basuki menambahkan bahwa dengan target IKN sebagai ibu kota politik pada tahun 2028, maka seharusnya kantor-kantor kedutaan asing juga sudah mulai dibangun di IKN. 

    Untuk mendukung hal tersebut, Otorita IKN telah menyiapkan lahan seluas 62,9 hektare sebagai lokasi diplomatic compound.

     

  • Basuki Tegaskan Lahan Gratis di IKN untuk Negara Sahabat Didasari Prinsip Resiprokal – Halaman all

    Basuki Tegaskan Lahan Gratis di IKN untuk Negara Sahabat Didasari Prinsip Resiprokal – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengklarifikasi, pembagian lahan gratis yang diberikan untuk negara-negara sahabat didasari prinsip resiprokal atau hubungan timbal balik antar negara.

    “Bukan gratis enggak. Itu kan ada resiprokal,” kata Basuki saat ditemui di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat (21/2/2025).

    Basuki juga menegaskan bahwa pembagian lahan gratis itu untuk membangun kedutaan besar. Bukan untuk investor yang akan menanamkan investasinya di IKN.

    “Enggak, bukan untuk investor,” papar Basuki.

    Selain itu, Basuki menjelaskan bahwa hal tersebut merupakan usulan dari OIKN untuk mendukung pembangunan ibu kota politik di tahun 2028.

    “(Lahan) Untuk duta besar, kedutaan. Kalau ada yang mau membangun sebelum tahun 2028 saya mengusulkan kepada presiden dan itupun ada aturannya di Kementerian Luar Negeri,” ucap Basuki.

    “Kalo resiprokal, kalo kita di sana di kasih, di sini dikasih tidak serta merta,” imbuhnya.

    Sebelumnya mengutip Kompas, Basuki Hadimuljono memberikan klarifikasi soal pemberitaan pemberian lahan gratis bagi negara-negara sahabat yang ingin membangun kantor kedutaan di IKN sebelum 2028. 

    Basuki menegaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan usulan yang akan diajukan kepada Presiden Prabowo Subianto.

    Menurut Basuki, usulan pengajuan fasilitas lahan gratis kedutaan kepada Presiden ini dilakukan untuk mempercepat kehadiran kantor-kantor kedutaan negara sahabat di IKN. 

    “Selaras dengan rencana pemindahan ibu kota politik Indonesia yang ditargetkan mulai beroperasi pada tahun 2028,” ujar Basuki dilansir siaran pers Otorita IKN, Minggu (15/2/2025).

    “Saya tegaskan bahwa bukan saya yang memutuskan. Saya sampaikan bahwa saya akan mengusulkan kepada Bapak Presiden sebagai langkah untuk menarik mereka lebih cepat,” jelasnya.

    Basuki menambahkan bahwa dengan target IKN sebagai ibu kota politik pada tahun 2028, maka seharusnya kantor-kantor kedutaan asing juga sudah mulai dibangun di IKN. 

    Untuk mendukung hal tersebut, Otorita IKN telah menyiapkan lahan seluas 62,9 hektare sebagai lokasi diplomatic compound.

     

  • Penjelasan Basuki soal Lahan Gratis di IKN buat Negara Sahabat

    Penjelasan Basuki soal Lahan Gratis di IKN buat Negara Sahabat

    Jakarta –

    Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono memberikan penjelasan soal pembagian tanah gratis bagi negara-negara sahabat. Basuki menegaskan pembagian tanah gratis ini dilakukan dengan prinsip resiprokal alias hubungan timbal balik antar negara.

    Tanah gratis itu pun hanya diperuntukkan untuk membangun kedutaan besar saja. Tidak untuk investor ataupun pengusaha yang mau membuka usaha di IKN.

    “Bukan tanah gratis, nggak. Itu kan ada resiprokal. Itu untuk duta besar, kedutaan ya kan, kalau ada yang mau membangun sebelum tahun 2028, saya mau mengusulkan kepada Pak Presiden,” beber Basuki di Kantor Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Jakarta Pusat, Jumat (21/2/2025).

    Eks Menteri PUPR itu juga mengungkapkan di Kementerian Luar Negeri ada aturan yang menyebutkan pembagian tanah gratis untuk pembangunan kedutaan besar, bisa diberikan bila suatu negara juga memberikan hal yang sama kepada Indonesia.

    Hal semacam ini lah yang disebut sebagai prinsip resiprokal atau hubungan timbal balik yang dimaksud oleh Basuki.

    “Itu pun ada aturannya di Kemlu. Di Kemlu kalau resiprokal, kalau kita di sana di kasih, di sini bisa dikasih. Tidak serta merta,” papar Basuki.

    Usulan soal pembagian tanah gratis sebelumnya memang sempat diungkapkan pertama kali oleh Basuki. Kala itu dia bilang akan mengusulkan pemberian fasilitas lahan gratis bagi negara-negara sahabat yang ingin membangun kantor kedutaan di IKN sebelum tahun 2028.

    Basuki mengatakan usulan ini dilakukan untuk mempercepat kehadiran kantor-kantor kedutaan negara sahabat di IKN, selaras dengan rencana pemindahan ibu kota politik Indonesia yang ditargetkan mulai beroperasi pada tahun 2028.

    “Saya tegaskan bahwa bukan saya yang memutuskan. Saya sampaikan bahwa saya akan mengusulkan kepada Bapak Presiden sebagai langkah untuk menarik mereka lebih cepat,” kata Basuki dalam keterangan tertulis, Minggu (16/2/2025) yang lalu.

    (hal/fdl)

  • Baksos HPN 2025, PWI Sidoarjo Gelar Pemeriksaan Kesehatan dan Bagikan Sembako

    Baksos HPN 2025, PWI Sidoarjo Gelar Pemeriksaan Kesehatan dan Bagikan Sembako

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sidoarjo menggelar bakti sosial (baksos) pemeriksaan kesehatan dan pembagian sembako, di Kantor Kelurahan Wonocolo Kecamatan Taman, Kamis (20/2/2025).

    Kegiatan yang digelar dalam rangka Hari Pers Nasional (HPN) Tahun 2025 dan HUT ke-79 PWI ini berkolaborasi dengan Rumah Sehat Baznas (RSB) Sidoarjo dan Baznas Kabupaten Sidoarjo.

    Baksos ini dibuka resmi oleh Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Sidoarjo Sulistianto dan dihadiri Camat Taman Arie Prabowo, staf Baznas Sidoarjo, perwakilan Polsek Taman, perwakilan Koramil Taman dan Lurah Wonocolo Muftichatul Jannah.

    Dalam kegiatan tersebut, PWI Sidoarjo menyediakan pemeriksaan kesehatan gratis bagi 100 warga Kelurahan Wonocolo Taman, diantaranya pemeriksaan tekanan darah.

    Selain itu, PWI Sidoarjo juga membagikan paket sembako bantuan dari Baznas Sidoarjo
    kepada warga yang mengikuti pemeriksaan kesehatan. Paket sembako ini terdiri dari beras 5 kilogram, minyak goreng 1 liter, gula 1 kilogram dan mie instan 4 bungkus.

    Menurut Ketua PWI Sidoarjo, Mustain, baksos tersebut merupakan bentuk kontribusi PWI Sidoarjo kepada masyarakat, yang rutin digelar setiap tahun saat peringatan HPN dan HUT PWI.

    Baksos pemeriksaan kesehatan ini bentuk kepedulian insan pers terhadap kesehatan masyarakat. “Baksos tersebut menjadi bukti nyata bahwa PWI Sidoarjo konsisten peduli dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan,” ucapnya.

    Di tengah tantangan kesehatan yang masih dihadapi Bangsa Indonesia, kegiatan ini diharapkan dapat membantu masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan namun terkendala akses.

    “Kami ingin berkontribusi kepada masyarakat dengan cara memberikan pemeriksaan kesehatan gratis dan membagikan sembako kepada mereka yang membutuhkan,” tambahnya.

    Dalam kesempatan ini, Mustain juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi terhadap RSB Sidoarjo dan Baznas Sidoarjo yang mendukung terlaksananya baksos dalam rangka HPN Tahun 2025 dan HUT ke-79 PWI.

    Peserta Baksos HPN 2025 dan HUT PWI ke 79 ikuti pemeriksaan kesehatan gratis

    Mustain juga mengapresiasi sejumlah pihak yang telah ikut berpartisipasi dalam baksos tersebut. Diantaranya Bank Jatim Cabang Sidoarjo, PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk, PT Gudang Garam Tbk, Polresta Sidoarjo, Bank Delta Artha, PT Ecco Indonesia, BPJS Kesehatan Cabang Sidoarjo dan Ahmad Riyadh UB, Ph.d and partners.

    Camat Taman Arie Prabowo mengatakan, pihaknya memberikan apresiasi terhadap baksos yang digelar PWI Sidoarjo di wilayah Kecamatan Taman.

    “Kami ucapkan terima kasih untuk teman-teman wartawan anggota PWI Sidoarjo yang telah peduli kepada warga tidak mampu di wilayah kecamatan Taman,” tandas Arie Prabowo.

    Sekretaris Dinas Kominfo Sidoarjo Sulistianto menyampaikan apresiasi kepada PWI Sidoarjo atas kegiatan tersebut.

    Dia menambahkan, di tengah perkembangan zaman dan era Artificial Intelligence (AI), PWI Sidoarjo tetap konsisten menyampaikan dan mewartakan informasi kepada publik.

    “Saya sangat mengapresiasi kegiatan bakti sosial yang dilakukan oleh PWI Sidoarjo. Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat. Apalagi teman-teman PWI ini tengah menghadapi kemajuan teknologi dan keterbukaan informasi publik, mereka tetap konsisten mewartakan dibarengi dengan kegiatan sosial,” ungkapnya.

    Sementara itu, Siti Romlah, 60, warga Kelurahan Wonocolo RT 015 RW 005 mengucapkan terima kasih karena bisa mengikuti baksos yang digelar PWI Sidoarjo tersebut.

    Ia juga mengaku senang bisa mengikuti baksos tersebut. Selain bisa mengetahui kondisi kesehatannya, dia juga mendapatkan paket sembako. [isa/beq]

  • PTS vis a vis PTN-BH

    PTS vis a vis PTN-BH

    loading…

    Muhammad Irfanudin Kuniawan – Dosen Universitas Darunnajah. Foto/Dok pribadi

    Muhammad Irfanudin kurniawan
    Dosen Universitas Darunnajah (UDN)

    Pagi itu, suasana Focus Group Discussion (FGD) pendirian Pascasarjana Manajemen Pendidikan Islam (MPI) di Universitas Darunnajah (UDN) terasa berbeda. Ada sesuatu yang lebih dari sekadar diskusi akademik; ada sebuah refleksi mendalam tentang hakikat otonomi dan inovasi dalam dunia pendidikan tinggi. Kehadiran Prof. Dr. Phil. Sahiron, M.A., Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama, membawa perspektif yang cukup menggugah.

    Satu hal yang menarik adalah gelar yang tersemat di namanya “Dr. Phil.” Alih-alih gelar Ph.D. atau Dr yang lebih umum, nomenklatur ini mencerminkan tradisi akademik Jerman yang menekankan pada kedalaman filosofis. Dalam beberapa literatur disebutkan “Philosophy is the study of fundamental questions about existence, knowledge, and value.”, Ini bisa didefinisikan, sebagai studi tentang pertanyaan-pertanyaan mendasar mengenai eksistensi, ilmu, dan nilai. Artinya ini bukan sekadar gelar, tetapi sebuah panggilan untuk memahami esensi dari setiap kebijakan dan keputusan yang diambil, termasuk dalam regulasi perguruan tinggi.

    Kebijakan bukan hanya soal aturan, tetapi juga tentang arah masa depan. Ketika Pimpinan Darunnajah, KH. Hadiyanto Arief, mengutarakan visi besar pendirian Program Studi Manajemen Pesantren. Banyak pihak yang menyampaikan bahwa sampai saat ini, nomenklatur untuk prodi tersebut belum tersedia, ini membuat tim terhenti di batas regulasi. Sebuah ganjalan bagi dunia akademik yang seharusnya menjadi pusat inovasi. Nah, di sinilah pentingnya sebuah refleksi filosofis: apakah pendidikan tinggi sekadar pengelolaan administratif, ataukah ia adalah laboratorium kehidupan bagi gagasan-gagasan yang melampaui batas?

    Prof. Sahiron kemudian mengungkapkan bahwa pemerintah sedang merancang Peraturan Menteri Agama (PMA) tentang program studi kreatif, yang bertujuan memberikan ruang bagi kampus-kampus untuk membuka program yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan zaman. Sekilas, ini terdengar seperti kabar baik. Namun, pertanyaannya tetap sama: mengapa harus ada batasan nomenklatur yang menghambat kelahiran ide-ide segar? Jika inovasi selalu harus menunggu regulasi, apakah kita benar-benar telah memberikan ruang bagi kemajuan?

    Diskusi semakin menarik ketika mencuat perbandingan dengan Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) seperti UGM dan IPB. Status ini memungkinkan mereka memiliki otonomi yang lebih luas dalam pengelolaan akademik, keuangan, dan organisasi. Secara teori, PTN-BH diharapkan mampu mengurangi beban negara dengan pengelolaan yang lebih mandiri. Namun, di sisi lain, peserta diskusi mengangkat satu pertanyaan mendasar: bukankah Perguruan Tinggi Swasta (PTS) sudah sejak awal mandiri? Jika PTN-BH diberikan keleluasaan untuk berinovasi karena alasan kemandirian, mengapa PTS yang sejak awal tidak bergantung pada anggaran negara justru masih terbelenggu oleh regulasi yang ketat?

    Prof. Sahiron mengakui kebenaran logika ini. Namun, ia juga menekankan bahwa pemerintah, melalui kementerian, tetap memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan dan pengendalian guna memastikan mutu perguruan tinggi tetap terjaga. Ini adalah argumen yang masuk akal, tetapi kembali lagi, bukankah terlalu banyak pengendalian bisa menjadi hambatan bagi inovasi? Haruskah PTS selalu berada dalam bayang-bayang regulasi yang dirancang dengan standar PTN?

    Pada akhirnya, PTS harus berani melepaskan diri dari jeratan administratif yang kaku dan mulai menempuh jalan inovasi. Bukan sekadar menunggu regulasi berubah, tetapi mendobrak kebuntuan dengan kreativitas dan keberanian. Sebagai institusi yang tidak membebani negara, PTS seharusnya memiliki hak yang lebih besar untuk bereksperimen, menciptakan ekosistem pendidikan yang adaptif, dan menjadi laboratorium bagi model pembelajaran yang lebih relevan dengan kebutuhan zaman. Jika PTN-BH diberi ruang untuk bertumbuh dengan otonomi, maka PTS harus berani melampaui batas, bukan sebagai pesaing, tetapi sebagai pionir dalam lanskap pendidikan tinggi yang terus berkembang.

    (wur)

  • Top 3 News: Prabowo Copot Mendiktisaintek Satryo Soemantri, Digantikan Brian Yuliarto – Page 3

    Top 3 News: Prabowo Copot Mendiktisaintek Satryo Soemantri, Digantikan Brian Yuliarto – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto resmi mencopot Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro dari jabatannya. Itulah top 3 news hari ini.

    Dalam reshuffle kabinet perdana ini, posisi tersebut digantikan oleh Guru Besar ITB Brian Yuliarto. Berdasarkan data website Fakultas Teknologi Industri Institute Teknologi Bandung (ITB), Profesor Brian Yuliarto S.T., M.Eng., PH.D merupakan lulusan S1 ITB pada 1999. Pendidikannya berlanjut untuk meraih S2 dan S3 di University of Tokyo, Jepang pada 2002 dan 2005.

    Hadir dalam pelantikan reshuffle perdana ini antara lain, Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno, Menteri Perlindungan Pekerja Migra Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding, dan Menteri PPN/Bappenas Rachmat Pambudy.

    Sementara itu, musisi Fariz RM kembali terjerat kasus penyalahgunaan narkoba. Kali ini, dia ditangkap oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan.

    Kasat Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Andri Kurniawan, membenarkan kabar penangkapan tersebut.

    Namun, Andri belum memberikan keterangan lebih lanjut terkait kronologi penangkapan. Saat ini, Fariz RM masih menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Selatan.

    Berita terpopuler lainnya di kanal News Liputan6.com adalah terkait Ketua Tim Hukum Hasto Kristiyanto, Ronny Talapessy memastikan, permohonan praperadilan kedua untu kliennya sudah diregistrasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

    Hal itu dilakukan, usai pihaknya melihat celah dari putusan pertama yang menolak permohonan tersebut sebab dinilai belum masuk ke dalam pokok perkara.

    Ronny Talapessy menjelaskan, permohonan dimasukkan kembali oleh timnya pada Jumat 14 Februari 2025 melalui e-court. Bedanya, kali ini yang diajukan dua perkara terpisah, dugaan suap dan perintangan penyidikan.

    Berikut deretan berita terpopuler di kanal News Liputan6.com sepanjang Rabu 19 Februari 2025:

    Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, diperiksa Penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Tipikor Polri, di gedung Bareskrim Polri. Budi diminta keterangan seputar kasus mafia buka akses situs judi online…

  • Optimalkan penghimpunan, BAZNAS RI tingkatkan layanan ZIS bagi muzaki

    Optimalkan penghimpunan, BAZNAS RI tingkatkan layanan ZIS bagi muzaki

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

    Optimalkan penghimpunan, BAZNAS RI tingkatkan layanan ZIS bagi muzaki
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 19 Februari 2025 – 23:56 WIB

    Elshinta.com – Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI terus meningkatkan layanan bagi muzaki guna memperkuat kepercayaan masyarakat dalam menunaikan zakat, infak, dan sedekah (ZIS), melalui layanan prima yang lebih baik.

    Berbagai inovasi berbasis teknologi dan komunikasi diterapkan BAZNAS, terutama menjelang Ramadhan untuk menghadirkan layanan prima yang lebih mudah, cepat, dan transparan.

    Saat ini, BAZNAS memiliki teknologi layanan yang terintegrasi, untuk Teknologi Transaksi dapat melalui website BAZNAS, Online Payment, Payment Gateway, E-Commerse, hingga charity platform. Terdapat juga Teknologi Pencatatan registrasi melalui SIMBA, juga Teknologi Konversasi. 

    Hal tersebut mengemuka pada Pengajian Berbagi Ilmu Berbagi Pengalaman dengan tema “Memelihara Hubungan Baik dengan Muzaki melalui Layanan Prima” yang diselenggarakan Pusdiklat dan disiarkan melalui kanal Youtube BAZNAS TV, Selasa (18/2/2025).

    Hadir Pimpinan BAZNAS RI Bidang Transformasi Digital Nasional, Prof. Ir. Nadratuzzaman Hosen, MS., M.Ec, Ph.D., Direktur Layanan, Promosi, dan Data Optimasi BAZNAS RI Rulli Kurniawan, serta Kepala Divisi Layanan Muzaki D. Retno Damayanti.

    Pimpinan BAZNAS RI Bidang Transformasi Digital Nasional, Dr. Ir. H. M. Nadratuzzaman Hosen, MS., M.Ec, Ph.D., menegaskan tugas amil zakat merupakan kelanjutan dari risalah Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, menjaga hubungan baik dengan para muzaki menjadi bagian penting dalam pengelolaan zakat.

    “Kepercayaan muzaki harus dijaga dengan pelayanan terbaik. Mereka perlu mendapatkan pengalaman yang memuaskan dan merasa bahwa dana yang mereka salurkan benar-benar dikelola secara transparan serta memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan,” kata Nadratuzzaman.

    Nadratuzzaman juga menyoroti pentingnya syiar zakat kepada masyarakat. Menurutnya, edukasi dan literasi zakat harus semakin digencarkan agar masyarakat lebih memahami peran zakat dalam membantu sesama serta dampaknya terhadap kesejahteraan umat.

    Lebih lanjut, Nadratuzzaman mengatakan, keberhasilan penggalangan dana zakat berbanding lurus dengan efektivitas komunikasi dan literasi yang diberikan kepada publik. Oleh sebab itu, BAZNAS RI terus meningkatkan edukasi melalui berbagai kanal digital dan layanan interaktif.

    “Tujuan kami adalah menciptakan sistem zakat yang profesional, akuntabel, dan berdampak luas bagi masyarakat. Layanan prima adalah kunci,” ujar Nadratuzzaman.

    Sementara itu, Direktur Layanan, Promosi, dan Data Optimasi BAZNAS RI Rulli Kurniawan menambahkan, BAZNAS telah mengembangkan berbagai saluran pembayaran ZIS dan DSKL yang terintegrasi digital.

    “Sistem pembayaran yang mudah dan terpadu dengan pengalaman donatur, memastikan transaksi lebih cepat, aman, dan nyaman dalam membangun loyalitas muzaki,” jelasnya.

    Pada kesempatan yang sama, Kepala Divisi Layanan Muzaki D. Retno Damayanti, menyebut paradigma pelayanan kini berorientasi pada Muzaki Experience, meliputi Seamless Interaction, Data-Driven Service, Muzaki Loyalty, dan Service Development.

    “BAZNAS menghadirkan kalkulator zakat yang user-friendly, robot zakat, dan layanan konsultasi berbasis teknologi untuk mempermudah muzaki,” katanya.

    Ia mengatakan, layanan prima BAZNAS tidak hanya berbasis teknologi, tetapi juga mengedepankan interaksi humanis dengan muzaki. Setiap petugas dilatih untuk memberikan informasi yang transparan dan responsif.

    “Kami memastikan setiap transaksi segera diproses dan diinformasikan kepada muzaki. Dengan sistem ini, kepercayaan mereka terhadap BAZNAS akan semakin kuat,” ujarnya.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Pola Makan Tinggi Gula, Garam dan Lemak Dikhawatirkan Picu Krisis Kesehatan di Indonesia – Halaman all

    Pola Makan Tinggi Gula, Garam dan Lemak Dikhawatirkan Picu Krisis Kesehatan di Indonesia – Halaman all

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

    TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA –  Pemerintah menyoroti pola makan tidak sehat yang terjadi di masyarakat.

    Konsumsi makanan tinggi gula, garam dan lemak dikhawatirkan memicu krisis kesehatan.

    Konsumsi garam berlebih dan lemak trans buatan merupakan dua faktor risiko utama terjadi penyakit jantung dan tekanan darah tinggi.

    Penyakit kardiovaskular (PKV) seperti  serangan jantung dan stroke menjadi penyebab utama kematian di Indonesia, merenggut hampir 800.000 nyawa setiap tahunnya.

    Sebagai upaya menangani krisis ini, pemerintah menggandeng dan pakar kesehatan serta lembaga terkait untuk mendesak inisiatif gizi yakmi penghapusan lemak trans dan  pengurangan garam.

    Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kementerian Kesehatan (Kemenkes RI) Prof. Asnawi Abdullah, Ph.D., menuturkan, kebijakan pengendalian garam dan lemak trans bukan hanya langkah kesehatan masyarakat, pengendalian faktor risiko, tetapi juga strategi terbukti efektif menekan laju peningkatan pembiayaan sistem kesehatan nasional.

    “Kami Kemenkes melihat beberapa negara yang telah memiliki regulasi pembatasan kadar garam dan eliminasi lemak trans dapat secara  signifikan mampu menekan angka kematian akibat PKV. Ini mengurangi beban pembiayaan kesehatan nasional,” kata dia saat ditemui di JW Marriot Hotel Jakarta, Rabu (19/2/2025).

    Melalui kebijakan yang tepat, pemerintah dapat membantu masyarakat hidup lebih sehat dan berpotensi menekan eskalasi pembiayaan belanja kesehatan yang telah mencapai 7.8 persen per tahun dalam 10 tahun terakhir.

    Pihaknya  berupaya fokus pada pengurangan konsumsi gula, garam, dan lemak sebagai bagian dari strategi kesehatan masyarakat.

    Berbagai negara telah sukses menerapkan kebijakan serupa, dan Indonesia perlu segera mengambil langkah untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif pola makan tidak sehat.

    Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Dr. dr. Sukadiono, M.M menekankan, pengendalian konsumsi garam dan lemak tidak sehat memerlukan kerja sama lintas sektor.

    “Pemerintah berkomitmen untuk mendorong kebijakan yang mendukung ketersediaan pilihan makanan yang lebih sehat serta meningkatkan edukasi agar masyarakat lebih bijak dalam memilih makanan yang baik bagi kesehatan mereka,” ujarnya.

    Dukungan dari pemerintah daerah juga menjadi kunci keberhasilan inisiatif ini.

    Ketua Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia (ADINKES) Dr. Moh. Subuh, MPPM menambahkan  peran pemerintah daerah sangat krusial dalam mendukung kebijakan ini.

    “Dinas Kesehatan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota harus berperan aktif dalam sosialisasi dan implementasi kebijakan ini. Dengan dukungan yang kuat dari berbagai sektor, termasuk akademisi, dan masyarakat sipil, kita bisa mempercepat pencapaian target kesehatan nasional yang lebih baik,” katanya.

    Pertemuan ini menandai langkah besar dalam transformasi kebijakan pangan nasional guna menciptakan lingkungan yang lebih sehat, mengurangi jumlah penyakit yang sebenarnya bisa dicegah serta mengurangi beban ekonomi akibat meningkatnya biaya pengobatan PTM.

  • Prabowo lantik Amalia Adininggar jadi Kepala BPS, dan wakilnya Sonny

    Prabowo lantik Amalia Adininggar jadi Kepala BPS, dan wakilnya Sonny

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto melantik Amalia Adininggar Widyasanti sebagai Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) definitif, serta Sonny Harry Budiutomo sebagai Wakil Kepala BPS di Istana Negara, Jakarta, Rabu sore.

    Amalia dan Sonny Harry dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 28/P Tahun 2025 Kepala dan Wakil Kepala Badan Pusat Statistik.

    “Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Kesatu, terhitung sejak saat pelantikan, mengangkat satu, Dr. Muhammad Yusuf Ateh sebagai Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dua, Agustina Arumsari sebagai Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, tiga, Amelia Adininggar Widyasanti Ph.D sebagai Kepala Badan Pusat Statistik, empat, Dr. Sonny Harry Budiutomo sebagai Wakil Kepala Badan Pusat Statistik,” kata Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretaris Negara Ninik Purwanti di Istana Negara Jakarta, Rabu

    Penetapan Amalia Adininggar sebagai Kepala BPS dan Sonny Harry sebagai Wakil Kepala BPS itu per tanggal 18 Februari 2025

    Bersamaan dengan pelantikan keduanya, Presiden Prabowo Subianto juga melantik Brian Yuliarto sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Yusuf Ateh sebagai Kepala BPKP, Agustina Arumsari sebagai Wakil Kepala BPKP, dan Letjen (Purn) Nugroho Sulistyo Budi sebagai Kepala BSSN.

    Acara pelantikan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian pembacaan keputusan presiden tentang pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Badan Pusat Statistik.

    Usai pembacaan keputusan presiden dan daftar nama pejabat yang akan dilantik, Presiden Prabowo membacakan sumpah jabatan yang diikuti para pejabat yang dilantik.

    “Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan Negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” demikian potongan sumpah jabatan yang dibacakan oleh Presiden dan diikuti para pejabat.

    Setelah itu, Amalia menandatangani berita acara yang disaksikan secara langsung Presiden Prabowo Subianto.

    Amalia diketahui telah menjabat sebagai pelaksana tugas Kepala Badan Pusat Statistik sejak Juli 2023, menggantikan pejabat sebelumnya, Margo Yuwono.

    Di Istana Negara, beberapa pejabat dan menteri Kabinet Merah Putih turut menghadiri upacara pelantikan sejumlah pejabat sore ini. Beberapa dari mereka, yaitu Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Indonesia Muhaimin Iskandar, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, dan ada juga Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, kemudian Kepala BIN M. Herindra.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2025