Xcloud.id

Tag: Basuki Hadimuljono

  • Respons Tagar Kabur Aja Dulu, Wamen Perlindungan Pekerja Migran: Terminologi Baru, Tapi Fenomenanya Sudah Lama

    Respons Tagar Kabur Aja Dulu, Wamen Perlindungan Pekerja Migran: Terminologi Baru, Tapi Fenomenanya Sudah Lama

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Universitas Hasanuddin (Unhas) menggelar kuliah umum bertajuk “From Campus to Global Impact: Membangun Karir di Sektor Formal Internasional”, Senin (24/2).

    Acara ini menghadirkan Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Dzulfikar Ahmad Tawalla sebagai narasumber utama.

    Kegiatan yang berlangsung di Arsjad Rasjid Lecture Theater, Universitas Hasanuddin, ini dihadiri sekitar dua ratus mahasiswa dari berbagai fakultas. Hadir mewakili Rektor Unhas, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Unhas, Prof. Drg. Muhammad Ruslin, M.Kes., Ph.D., SpBM(K), yang dalam sambutannya menekankan pentingnya dukungan bagi Unhas dalam pengembangan pendidikan dan karier mahasiswa.

    “Kami berharap banyak pihak, terutama yang berada di puncak kekuasaan, memahami bahwa Unhas perlu mendapat dukungan lebih besar. Dengan jumlah student body mencapai 58 ribu mahasiswa, kami terus melakukan efisiensi pendidikan tanpa mengorbankan mutu, bahkan meningkatkan standar dengan kurikulum yang lebih maju, seperti program fast track,” ujar Prof. Ruslin.

    Lebih lanjut, ia menyoroti peran Career Center Unhas dalam memperkuat soft skill mahasiswa.

    “Bukan hanya ijazah yang dibutuhkan di dunia kerja, tetapi juga dua hingga tiga soft skill. Oleh karena itu, kami mengembangkan berbagai kegiatan yang mendukung pengembangan talenta mahasiswa, termasuk program yang memungkinkan mahasiswa mengambil hingga 20 SKS di luar program studi utama mereka,” tambahnya.

    Sementara itu, mengawali paparannya, Dzulfikar Ahmad Tawalla menyinggung tren #kaburajadulu yang telah viral selama dua pekan terakhir. Ia menganggap tagar tersebut sebagai ekspresi sosial yang mencerminkan keresahan generasi muda terhadap kondisi dunia kerja.

  • IKN Dapat Kucuran Dana Investor Rp 1,2 Triliun – Page 3

    IKN Dapat Kucuran Dana Investor Rp 1,2 Triliun – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Kota Nusantara, ibu kota baru Indonesia yang terletak di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, menerima investasi swasta senilai Rp1,2 triliun. Dana ini akan digunakan untuk pembangunan berbagai infrastruktur IKN, termasuk gedung perkantoran, hotel, dan fasilitas pendidikan.

    Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono, menyatakan bahwa pihaknya telah menandatangani perjanjian kerja sama dengan lima investor guna mempercepat pembangunan ibu kota.

    Kesepakatan ini mencakup pemanfaatan lahan serta alokasi aset dalam penguasaan (ADP) OIKN di Kota Nusantara.

    “Perjanjian ini merupakan bagian dari investasi swasta murni sebesar Rp1,2 triliun. Dengan adanya kesepakatan ini, lahan sudah siap digunakan,” ujar Basuki Hadimuljono saat berada di Sepaku, Penajam Paser Utara, dikutip dari ANTARA, Selasa (25/2/2025).

    Daftar 5 Investor IKN

    Para investor yang terlibat dalam proyek ini telah mendapatkan hak atas tanah serta hak guna bangunan dari OIKN, memungkinkan mereka untuk segera memulai pembangunan. Lima perusahaan yang terlibat dalam investasi ini meliputi:

    PT Balikpapan Ready Mix Nusantara
    PT Berkah Bersinar Abadi
    PT Brantas Abipraya (Persero)
    PT Puri Persada Lampung
    Universitas Negeri Surabaya

    Mereka akan membangun berbagai fasilitas multifungsi (mixed-use building), termasuk gedung perkantoran, hotel, dan kampus di IKN Nusantara.

     

  • Sikapi Fenomena Kabur Aja Dulu sebagai Otokritik untuk Kebijakan yang Lebih Baik di Masa Depan

    Sikapi Fenomena Kabur Aja Dulu sebagai Otokritik untuk Kebijakan yang Lebih Baik di Masa Depan

    Jakarta: Fenomena Kabur Aja Dulu mesti diterima sebagai otokritik bagi kita untuk mendasari perbaikan sejumlah kebijakan dalam proses pembangunan nasional. 
     
    “Berbagai sudut pandang masyarakat terkait fenomena Kabur Aja Dulu harus disikapi dengan langkah-langkah positif demi mewujudkan kebijakan yang lebih baik,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat saat membuka diskusi daring bertema Fenomena  “Kabur Aja Dulu” dan Realitas Generasi Muda Indonesia yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (19/2). 
     
    Diskusi yang dimoderatori Nur Amalia (Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI) itu menghadirkan Yudha Nugraha (Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia-Badan Hukum Indonesia (PWNI-BHI) Kementerian Luar Negeri), Dr. Andriyanto, SH., M.Kes (Ketua Peminatan Pemberdayaan Perempuan Prodi S2 PSDM Sekolah Pascasarjana Univeritas Airlangga), Hesti Aryani (Business Development Manager JANZZ Technology), Ismail Fahmi (Pendiri Drone Emprit), dan Lathifa Marina Al Anshori (Ketua Bidang Pemilih Muda dan Milenial DPP Partai NasDem), sebagai narasumber. 

    Menurut Lestari, fenomena tersebut unik. Karena, tambah Rerie, sapaan akrab Lestari, fenomena Kabur Aja Dulu bisa dilihat secara sosial atau merupakan wake up call bagi pemangku kepentingan bagaimana generasi muda menyikapi tatanan bernegara yang ada. 
     
    Atau, ujar Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, fenomena Kabur Aja Dulu bisa didorong oleh sulitnya masyarakat mengakses lapangan pekerjan karena landscape pekerjaan yang sudah berubah. 
     
    Meski belum ada data konkret terkait penyebab peningkatan migrasi ke luar negeri, jelas Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, kewaspadaan perlu dikedepankan dalam menyikapi dampak tagar Kabur Aja Dulu. 
     
    Rerie menegaskan, di tengah merebaknya tagar Kabur Aja Dulu saat ini dirinya masih percaya generasi muda Indonesia mampu menjadi garda terdepan untuk mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur di masa depan. 
     
    Direktur PWNI-BHI Kementerian Luar Negeri, Yudha Nugraha mengungkapkan fenomena Kabur Aja Dulu disikapi pihaknya secara profesional. 
     
    Sejatinya, menurut Yudha, angka migrasi di dunia selalu meningkat dari rentang waktu dari 1970 (84 juta orang) hingga 2020 (280 juta). 
     
    Jadi, Yudha berpendapat, kondisi migrasi yang terjadi saat ini merupakan fenomena global. Tinggal, tambah dia, bagaimana kita mengelola migrasi tersebut dengan baik. 
     
    Menurut Yudha, merupakan tanggung jawab negara bila ada warganya ingin bermigrasi ke luar negeri. 
     
    Dia juga mengingatkan, tagar Kabur Aja Dulu berpotensi dimanfaatkan orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk menawarkan migrasi secara ilegal ke luar negeri. 
     
    Baca juga: Dibalik Tagar #KaburAjaDulu, Ini Alasan Masyarakat Ramai Ingin Pindah ke Luar Negeri
     
    Ketua Peminatan Pemberdayaan Perempuan Prodi S2 PSDM Sekolah Pascasarjana Univeritas Airlangga, Andriyanto berpendapat, dalam Asta Cita yang dicanangkan pemerintah sejatinya juga bertekad untuk menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. 
     
    Diakui Andriyanto, pertumbuhan komposisi usia kerja (15-64 tahun) penduduk Indonesia dari tahun 1970-2020 terus meningkat yaitu dari 53,39% pada 1970 menjadi 70,72% pada 2020.
     
    “Melihat tren itu fenomena Kabur Aja Dulu saat ini adalah sebuah keniscayaan. Jadi bukan semata kabur, tetapi lebih pada mencari kehidupan yang lebih baik,” ujar Andriyanto. 
     
    Namun, tegas dia, fenomena Kabur Aja Dulu tidak bisa diabaikan begitu saja. Bila diabaikan, ujar Andriyanto, bisa muncul fenomena lainnya seperti ‘brain drain’ di mana kelompok profesional memilih menetap di luar negeri dan berpotensi pindah kewarganegaraan. 
     
    Kondisi itu, tambah dia, berpotensi menghambat pembangunan karena SDM berkualitas bermigrasi ke luar negeri. 
     
    Pendiri Drone Emprit, Ismail Fahmi mengaku dirinya pernah menjalani fenomena Kabur Aja Dulu karena setelah lulus Ph.D belum mendapat pekerjaan. 
     

    (“Berbagai sudut pandang masyarakat terkait fenomena Kabur Aja Dulu harus disikapi dengan langkah-langkah positif demi mewujudkan kebijakan yang lebih baik,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (19/2). Foto: Dok. Forum Diskusi Denpasar 12)
     
    Ismail mengaku tidak merasa ‘feel at home’ ketika itu sehingga akhirnya kembali ke Tanah Air. Alasan Ismail ketika harus ke luar negeri bukan semata-mata kabur, tetapi mencari pengalaman. 
     
    Menurut Ismail, fenomena Kabur Aja Dulu sejatinya sudah terjadi sejak 2023 dengan meningkatnya jumlah akun sosial media dengan konten berbagai informasi tentang peluang dan tips bekerja ke luar negeri. 
     
    Business Development Manager JANZZ Technology, Hesti Aryani berpendapat, migrasi itu berpotensi menjadi penggerak utama pembangunan suatu negara. 
     
    Jadi, jelas Hesti, fenomena Kabur Aja Dulu jangan dimaknai sebagai orang yang kabur dari negara, tetapi lebih kepada benefit jangka panjang yang bisa dihasilkan dari luar negeri. 
     
    Apalagi, tambah dia, selalu ingin membahagiakan keluarga merupakan salah satu budaya bangsa Indonesia. 
     
    Ketua Bidang Pemilih Muda dan Milenial DPP Partai NasDem, Lathifa Marina Al Anshori berpendapat berbagai alasan melatarbelakangi munculnya tagar Kabur Aja Dulu. 
     
    Menurut Lathifa alasan itu antara lain kesempatan kerja yang kurang di dalam negeri dipicu sejumlah perusahaan yang gulung tikar, biaya hidup naik, dan sejumlah alasan lainnya. 
     
    Lathifa mengajak agar semua pihak melihat fenomena Kabur Aja Dulu secara positif dengan berharap mereka yang ke luar negeri dapat kembali ke Tanah Air dengan hal-hal yang positif bagi Indonesia. 
     
    Wartawan senior Saur Hutabarat berpendapat apa pun faktor pendorong Kabur Aja Dulu adalah baik. 
     
    Bagi orang muda, tegas Saur, semakin ‘terbang jauh’ semakin bagus. Dari sisi makna kata ‘kabur’ itu tidak berarti minggat dan kata ‘aja dulu’ itu mengandung makna sementara. 
     
    Jadi, ujar dia, Kabur Aja Dulu hanya sementara perginya untuk kembali ke tanah air kemudian. 
     
    “Setelah makan asam garam di luar negeri, kembali ke tanah air dengan bekal ilmu dan pengalaman yang lebih baik,” ujar Saur. 

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (TIN)

  • RI Buka Peluang Investasi KPBU Rp130 Triliun di IKN Tahun Ini

    RI Buka Peluang Investasi KPBU Rp130 Triliun di IKN Tahun Ini

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah melalui Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) membuka peluang investasi lewat skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk pembangunan IKN mencapai Rp130 triliun pada tahun ini.

    Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono menjelaskan KPBU tersebut difokuskan untuk mendukung pembangunan hunian dan sektor jalan serta sistem multi utility tunnel (MUT) di IKN. 

    “Kalau untuk KBPU yang hunian sekitar Rp60 triliun. Kemudian [proyek] jalan dan MUT ada Rp70 triliun,” kata Basuki saat ditemui di Kantor Kementerian PU, Senin (24/2/2025).

    Pada kesempatan yang sama Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi OIKN Agung Wicaksono menjelaskan bahwa nantinya badan usaha yang berminat untuk masuk melakukan investasi itu bakal mendapat masa konsesi antara 10 tahun hingga 12 tahun.

    Agung menjelaskan, masa konsesi tersebut didasarkan pada pinjaman yang bakal digunakan oleh badan usaha. 

    Sementara skema pengembaliannya akan menggunakan dua skema yakni user charge yang bakal dikenakan pada pengguna fasilitas nantinya serta dukungan dari pemerintah berupa availability payment.

    “Jadi pengembalian investasinya bisa disandarkan pada dua skema, user charge dan availability payment,” tegas Agung.

    Sebelumnya, Agung merinci, gelombang investasi KPBU senilai Rp60,93 triliun memang bakal digunakan untuk mendukung pembangunan pada sektor hunian baik vertikal maupun rumah tapak.

    Perinciannya, komitmen investasi itu datang dari PT Intiland Development Tbk. (DILD) membangun 109 unit rumah tapak dan 41 tower apartemen dengan nilai investasi Rp33 triliun. 

    Kemudian, PT Nindya Karya pembangunan 8 tower apartemen dengan nilai Rp2,6 triliun serta PT Perintis Triniti Properti Tbk. (TRIN).  

    Disusul oleh komitmen investasi dari Truba Group yang akan membangun 8 tower apartemen dengan nilai investasi Rp2,5 triliun. IJM-CHEC asal Malaysia membangun 20 tower apartemen dengan investasi Rp13,4 triliun.  

    Selanjutnya, ada pula komitmen investasi dari Maxim Global Berhad perusahaan asal Malaysia yang hendak mendukung pembangunan 10 tower apartemen dengan nilai investasi Rp4,4 triliun.   

    Terakhir, yakni PT Ciputra Nusantara yang hendak pembangunan 10 tower apartemen dan 20 unit rumah tapak dengan nilai investasi diperkirakan tembus Rp5 triliun.

  • UMP Gelar Launching Amaliah Ramadan dan Pengajian Akbar Bersama Prof Din Syamsuddin

    UMP Gelar Launching Amaliah Ramadan dan Pengajian Akbar Bersama Prof Din Syamsuddin

    TRIBUNJATENG.COM – Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP) bersama Pimpinan Daerah Muhammadiyah Banyumas menggelar Launching Amaliah Ramadan 1446 H dan Pengajian Akbar, yang menghadirkan Prof. KH. M. Sirajuddin Syamsuddin, M.A., Ph.D., Ketua Umum PP Muhammadiyah periode 2005-2015, sebagai pembicara utama. 

    Acara ini berlangsung di Auditorium Ukhuwah Islamiyah UMP, pada Ahad, 23 Februari 2025.

    Rektor UMP, Prof. Dr. Jebul Suroso, dalam sambutannya menyampaikan bahwa agenda ini menjadi bagian dari rangkaian persiapan menyambut bulan suci Ramadan, yang tidak hanya berfokus pada ibadah individu tetapi juga menguatkan nilai-nilai sosial dan kebersamaan di lingkungan akademik serta masyarakat luas.

    “Kami ingin menjadikan momentum Ramadan sebagai sarana untuk meningkatkan keimanan, kepedulian sosial, serta memperkuat jalinan ukhuwah antar civitas akademika dan masyarakat. Dengan menghadirkan Prof. KH. Din Syamsuddin, kami berharap dapat menggali lebih dalam makna dan nilai-nilai Ramadan bagi kehidupan kita,” ujar Rektor UMP.

    Dalam tausiyahnya, Prof. KH. M. Sirajuddin Syamsuddin, M.A., Ph.D., atau yang akrab disapa Din Syamsuddin, menekankan pentingnya menjadikan Ramadan sebagai momentum transformasi spiritual dan sosial. Ia mengajak umat Islam, khususnya keluarga besar UMP, untuk menjadikan bulan suci ini sebagai sarana peningkatan kualitas diri, baik dalam ibadah maupun dalam membangun kepedulian terhadap sesama.

    “Ramadan bukan sekadar ritual tahunan, tetapi merupakan madrasah kehidupan yang mengajarkan kita tentang kesabaran, ketakwaan, dan kepekaan sosial. Muhammadiyah sebagai gerakan Islam harus terus berperan dalam membangun peradaban yang lebih maju, berlandaskan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin,” ungkap Din Syamsuddin.

    Acara ini dihadiri oleh jajaran pimpinan UMP, dosen, mahasiswa, serta warga Muhammadiyah dari berbagai daerah. Antusiasme peserta terlihat dari kehadiran jamaah yang memenuhi auditorium, menunjukkan semangat dalam menyambut bulan suci Ramadan dengan penuh kesiapan dan kesadaran spiritual.

    Kegiatan Launching Amaliah Ramadan 1446 H ini merupakan tradisi tahunan UMP yang bertujuan untuk memperkuat komitmen dalam menjalankan nilai-nilai Islam dalam kehidupan akademik dan sosial. Berbagai program telah disiapkan selama Ramadan, termasuk kajian keislaman, kegiatan sosial, serta pembinaan spiritual bagi mahasiswa dan masyarakat sekitar.

    Dengan terselenggaranya acara ini, UMP kembali menegaskan perannya sebagai institusi pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada akademik, tetapi juga menjadi pusat pembinaan moral dan spiritual bagi masyarakat. (tgr)

  • Prabowo Minta Desain Ulang Gedung Legislatif-Yudikatif di IKN

    Prabowo Minta Desain Ulang Gedung Legislatif-Yudikatif di IKN

    Jakarta –

    Dua menteri Kabinet Merah-Putih menghadiri rapat koordinasi membahas progress pembangunan ibu kota Nusantara (IKN), termasuk desain gedung legislatif dan yudikatif. Rapat tersebut dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dan dihadiri oleh Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, serta Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti.

    AHY mengatakan, rapat koordinasi ini dilakukan untuk menindaklanjuti hasil audiensi bersama Presiden Prabowo Subianto pada 3 Februari 2025 lalu terkait dengan progress pembangunan IKN, terutama mengenai desain pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif di IKN. Ada beberapa poin dari arahan Prabowo.

    “Beberapa poin dari arahan Bapak Presiden, pertama yang sudah direvisi dari konsep awal adalah kawasan legislatif, khususnya gedung sidang paripurna. Hasil revisi sudah lebih baik dari versi awal, namun tetap perlu ada penyempurnaan. Dan kita juga mendengar harapan beliau mengenai interior, oleh karena itu perlu dilakukan redesign dengan melakukan benchmark terhadap gedung legislatif dan yudikatif di beberapa negara lain,” kata AHY dalam keterangannya, dikutip Minggu (23/2/2025).

    AHY menjelaskan Prabowo tidak hanya menekankan pada estetika saja, tetapi juga nilai filosofis. Sebab, sebagai seorang pemimpin negara, tentu mengharapkan Indonesia bisa menjadi rujukan bagi negara yang lainnya. Untuk itu, IKN akan hadir sebuah kawasan yang secara eksterior dan interiornya melambangkan Indonesia sebagai negara besar yang penuh dengan sejarah dan budaya yang kuat. Namun, tetap memenuhi standar universal dan berkelas dunia.

    Sementara itu, Wakil Menteri PU Diana yang juga merangkap sebagai Ketua Tim Penguatan Basic Design IKN mengatakan ada beberapa arahan dari Prabowo, seperti ruang sidang paripurna yang modern, tapi tetap mencerminkan ciri khas Indonesia.

    “Seperti yang telah disampaikan Menko AHY, ada beberapa arahan seperti misalnya Ruang Sidang Paripurna yang akan disesuaikan supaya modern namun tetap mencerminkan ciri khas Indonesia. Beberapa alternatif desain disiapkan terutama penyesuaian bentuk atap. Presiden juga menyampaikan untuk melengkapi kawasan entrance atau lobby dengan galeri atau museum. Mengenai interior, beliau juga menyampaikan untuk melihat referensi dari Gedung Parlemen India, karena banyak kesamaan terkait penggunaan ornamen dan ukiran. Tentunya akan kami tindaklanjuti dan siapkan beberapa referensi penyesuaian desainnya,” kata Diana.

    Diana juga menerangkan, akan dilakukan juga peningkatan pemanfaatan solar panel pada gedung-gedung perkantoran legislatif dan yudikatif di IKN. Pihaknya akan meningkatkan pemanfaatan solar panel dari semula 4% menjadi sekitar 11% untuk gedung-gedung perkantoran di IKN.

    Untuk komplek perkantoran yudikatif, Diana menyebut juga akan samakan dengan penyesuaian di kawasan legislatif. Akan tetap modern, tapi tetap mencerminkan ciri khas budaya Indonesia.

    Menko AHY mengimbau, setelah proses penyesuaian desain pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif di IKN selesai, jajaran Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan bersama dengan jajaran Kementerian PU dan OIKN akan segera menyampaikan kembali kepada Presiden Prabowo.

    Menteri PU Dody Hanggodo menjelaskan karena adanya keterbatasan anggaran, studi banding untuk tim penguatan desain IKN tidak perlu dilakukan. Sebab, referensi dapat diperoleh secara daring melalui internet.

    “Dengan keterbatasan anggaran, studi banding tidak perlu diadakan. Dan benchmarking juga tidak hanya melihat referensi dari India, Mesir dan Turki saja tetapi juga Srilanka. Terkait saran dari Bapak Menko AHY dan Kepala OIKN tentu akan ditindaklanjuti oleh tim. Dan mungkin dalam 2 minggu ke depan, kita akan minta waktu ke Presiden Prabowo untuk memaparkan revisi desain,” ujar Dody.

    (kil/kil)

  • Prabowo Mau Gedung DPR di IKN Dilengkapi Galeri Museum

    Prabowo Mau Gedung DPR di IKN Dilengkapi Galeri Museum

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto meminta agar desain gedung legislatif di Ibu Kota Nusantara (IKN) dilengkapi dengan galeri atau museum di area lobi. Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti sekaligus Ketua Tim Penguatan Basic Design IKN.

    Diana mengatakan Prabowo telah meminta beberapa hal mengenai desain gedung legislatif dan yudikatif di IKN. Diana menyebut Prabowo ingin Ruang Sidang Paripurna menggunakan desain modern dengan ciri khas Indonesia.

    “Ada beberapa arahan seperti misalnya Ruang Sidang Paripurna yang akan disesuaikan supaya modern namun tetap mencerminkan ciri khas Indonesia. Beberapa alternatif desain disiapkan terutama penyesuaian bentuk atap,” kata Diana dalam keterangannya, dikutip Minggu (23/2/2025).

    Lebih lanjut, Prabowo juga ingin melengkapi dengan galeri atau museum di kawasan lobi. Prabowo meminta kepada Diana agar melihat referensi dari Gedung Parlemen India untuk interiornya.

    “Presiden juga menyampaikan untuk melengkapi kawasan entrance atau lobby dengan galeri atau museum. Mengenai interior, beliau juga menyampaikan untuk melihat referensi dari Gedung Parlemen India, karena banyak kesamaan terkait penggunaan ornamen dan ukiran. Tentunya akan kami tindaklanjuti dan siapkan beberapa referensi penyesuaian desainnya,” jelas Diana.

    Selain itu, pihaknya juga akan meningkatkan pemanfaatan solar panel pada gedung-gedung perkantoran legislatif dan yudikatif di IKN dari semula 4% menjadi sekitar 11%. Sementara, untuk desain gedung yudikatif, Diana menyebut akan menyesuaikan desainnya dengan gedung legislatif.

    Sebagai informasi, sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat koordinasi terkait pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) bersama Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) hingga Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono. Basuki menyebut desain gedung legislatif itu sudah disetujui Prabowo dan tinggal difinalisasikan.

    “Tadi memang setelah selesai yang di-review desain itu yang di-review adalah desainnya. Desain pembangunan legislatif yang terutama untuk sidang paripurnanya dan sudah disetujui oleh Bapak Presiden bentuknya. Sekarang sedang mau difinalkan dan kami akan asistensi lagi pada beliau melalui Pak Menko,” ujar Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/2/2025), dikutip dari detikNews.

    (kil/kil)

  • Kepala OIKN Bakal Bagi-Bagi Lahan IKN Gratis, Menteri ATR/BPN Buka Suara – Page 3

    Kepala OIKN Bakal Bagi-Bagi Lahan IKN Gratis, Menteri ATR/BPN Buka Suara – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid, memberikan tanggapan terkait rencana Kepala Otoritas Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono yang berencana membagikan lahan IKN kepada negara lain.

    Nusron menegaskan bahwa OIKN memiliki kewenangan untuk memberikan lahan IKN kepada pihak manapun.

    “IKN itu kan sudah ada HPL, Hak Pengelolaan Lahan yang dilimpahkan dari Menteri ATR mewakili pemerintah Indonesia kepada Otoritas namanya OIKN sehingga penggunaan kawasan IKN ini mau dibagikan kepada siapa itu semua murni kewenangan daripada Otoritas,” kata Nusron saat ditemui di kantornya, ditulis Minggu (23/2/2025).

    Menurut Nusron Wahid, pihaknya sudah menyerahkan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) kepada OIKN, sehingga OIKN kini berhak mengelola hak pakai atas lahan di IKN.

    Lebih lanjut, Nusron menjelaskan bahwa pihak yang menerima lahan tersebut dapat mengajukan permohonan ke kantor BPN Penajam untuk memperoleh sertifikat Hak Pakai atau sertifikat Hak Guna Bangunan.

    “Nah nanti setelah dilimpahkan, dia datang kepada BPN Penajam sana Minta pengesahan dalam bentuk SHGB di atas HPL, atau Hak Pakai di atas Pengelolaan HPL,” jelas Nusron.

    Penjelasan Kepala OIKN

    Sebelumnya, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Basuki Hadimuljono, buka suara soal kabar mengenai pemberian lahan gratis bagi negara negara-negara sahabat yang ingin membangun kantor kedutaan di IKN sebelum 2028.

    Basuki menegaskan, kebijakan tersebut merupakan usulan yang akan diajukan kepada Presiden Prabowo Subianto.

    Menurut dia, usulan pengajuan fasilitas lahan gratis kedutaan kepada Prabowo ini dilakukan untuk mempercepat kehadiran kantor-kantor kedutaan negara sahabat di IKN. Selaras dengan rencana pemindahan ibu kota politik Indonesia yang ditargetkan mulai beroperasi pada 2028.

    “Saya tegaskan bahwa bukan saya yang memutuskan. Saya sampaikan bahwa saya akan mengusulkan kepada Bapak Presiden sebagai langkah untuk menarik mereka lebih cepat,” kata Basuki dalam keterangan tertulis, Senin (17/2/2025).

    Basuki menambahkan, dengan target IKN sebagai ibu kota politik pada 2028, maka seharusnya kantor-kantor kedutaan asing juga sudah mulai dibangun di IKN.

    “Untuk mendukung hal tersebut, Otorita IKN telah menyiapkan lahan seluas 62,9 hektare sebagai lokasi diplomatic compound,” terang dia.

     

  • Studi Banding Batal, Menteri PU: Desain Gedung IKN Bisa dari Google

    Studi Banding Batal, Menteri PU: Desain Gedung IKN Bisa dari Google

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo membatalkan rencana studi banding ke tiga negara untuk kepentingan desain gedung legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, karena efisiensi anggaran.

    Kementerian PU bersama Otorita IKN sudah membentuk Tim Penguatan Desain yang diketuai oleh Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti, setelah Presiden Prabowo Subianto meminta desain gedung legislatif dan yudikatif IKN dikaji ulang. 

    Tim tersebut rencananya akan studi banding ke Mesir, Turki, dan India untuk mempelajari desain gedung tersebut, tetapi harus dibatalkan karena ada kebijakan efisiensi anggaran. Akhirnya desainnya akan dipelajari lewat internet. 

    “Karena kemudian ada keterbatasan anggaran, studi banding mungkin tidak perlu dilakukan, bisa juga dilihat dari Google kan,” kata Dody, Jumat (21/2/2025). 

    Setelah memutuskan tidak ada studi banding ke tiga negara, Dody mengatakan ketua tim akan memperluas benchmarking, sehingga tidak terpaku pada desain gedung yudikatif-legislatif di IKN ketiga negara tersebut. 

    Namun, akan melirik desain negara lain, seperti Srilanka. Selain itu, akan ada tindak lanjut atas saran atau masukan Menko Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono dan Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono, sebelum disampaikan ke Presiden Prabowo.

    “Hasil desain (gedung legislatif dan yudikatif IKN) itu mungkin akan difinalkan setelah retret (kepala daerah) di Magelang,” kata Dody.

  • Kemenag Ajak Kampus Terlibat Aktif Promosikan Perdamaian dan Kerukunan Beragama – Halaman all

    Kemenag Ajak Kampus Terlibat Aktif Promosikan Perdamaian dan Kerukunan Beragama – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Kementerian Agama menggelar Sosialisasi Pusat Kerukunan Umat Beragama di UIN Raden Mas Said Surakarta pada Jumat (21/2/2025).

    Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Kemenag, M. Adib Abdushomad, M.Ag., M.Ed., Ph.D atau yang akrab dipanggil dengan Gus Adib.

    Dalam sosialisasi ini, Gus Adib menyampaikan salah satu poin penting kebijakan Kemenag saat ini adalah mendorong kurikulum berbasis cinta dan eko teologi. 

    Hal ini kemudian menjadi pondasi untuk merekatkan dan merawat hubungan antar umat beragama. 

    Merujuk pada pesan Menteri Agama, tidak ada yang lebih penting daripada kerukunan dan perdamaian dalam kehidupan sehari-hari.

    Gus Adib menuturkan, PKUB merupakan lembaga yang sudah cukup lama dibentuk pada tahun 2001 sebagai respons atas banyaknya konflik beragama pasca reformasi. 

    Isu kerukunan dan perdamaian menjadi fokus dan perhatian penting, karena menjadi pondasi penting lancarnya kegiatan pemerintah dan kehidupan sehari-hari.

    Urgensi promosi perdamaian dan kerukunan juga merupakan amanat dari Asta Cita yang merupakan visi misi Presiden Prabowo Subianto, yakni memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

    “Untuk mempromosikan perdamaian dan kerukunan ini, kami di PKUB menggandeng para tokoh publik dan influencer media sosial untuk terlibat aktif dalam menyampaikan pesan-pesan terkait kerukunan umat beragama,” kata Gus Adib, dalam keterangannya kepada Tribunnews.com, Jumat (21/2/2025).

    Keterlibatan para tokoh tersebut, lanjut Gus Adib, bisa dilakukan dengan tanpa biaya. 

    “Alhamdulillah ada kesadaran dan keinginan dari para tokoh tersebut untuk terlibat aktif dan kita senang sekali,” ujar Gus Adib.

    Gus Adib kemudian mengajak kampus untuk bisa terlibat aktif dalam mendorong perlunya kehidupan yang damai dan rukun. 

    “Kita sebagai umat mayoritas, tentu punya kewajiban untuk ikut merawat dan menjaga kehidupan yang rukun dan harmoni. Apalagi kampus memiliki sumber daya yang memadai untuk terlibat aktif melalui kegiatan tri dharma perguruan tinggi,” ujar Gus Adib.

    Terakhir, Gus Adib mengatakan bahwa tanggung jawab menjaga kerukunan dan perdamaian adalah tugas bersama dan memerlukan berbagai pendekatan yang aktual dan kontekstual. 

    “Kita perlu banyak mengakampanyekan dialog dan hidup yang harmonis. Selain itu, kita perlu pendekatan yang integratif dan kolaboratif antar pihak. Saya juga berharap agar kita banyak mendiseminasikan cerita-cerita baik soal kerukunan dan perdamaian,” imbuh Gus Adib.

    Smentara itu, Rektor UIN Raden Mas Said Surakarta, Prof Toto Suharto, sangat senang dengan adanya sosialisasi dari Pusat Kerukunan Umat Beragama. 

    Hal ini merupakan sinergi yang penting antara perguruan tinggi Islam dengan Pusat Kerukunan Umat Beragama.

    “Kehadiran pengelola prodi ini akan menjadi inspirasi dan komitmen untuk mendorong kebijakan perdamaian dan kerukunan di kalangan mahasiswa UIN Raden Mas Said Surakarta,” ungkap Prof Toto. 

    (Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani)