Tag: Basuki Hadimuljono

  • Menteri Perumahan lapor Presiden 20 menara hunian di IKN siap huni

    Menteri Perumahan lapor Presiden 20 menara hunian di IKN siap huni

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto sebanyak 20 menara (tower) hunian di Ibu Kota Nusantara (IKN) rampung dibangun dan siap huni.

    Ara menjelaskan pembangunan hunian di IKN terus berjalan sesuai rencana.

    “Pembangunan tower di IKN itu yang sudah selesai 20 tower. 20 tower itu sudah selesai, dan itu bisa digunakan,” kata Menteri Perumahan saat jumpa pers selepas menghadap Presiden Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/3) malam.

    Pembangunan rumah beserta infrastruktur dasar dan pendukungnya merupakan bagian dari pembangunan tahap II di IKN yang ditargetkan rampung dalam periode 2025–2029.

    Dalam kesempatan terpisah, Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti pada Januari 2025 menyebut 47 menara rumah susun (rusun) hunian untuk ASN di IKN ditargetkan rampung pada 2025.

    Sementara itu, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono pada Januari 2025 juga menargetkan seluruh tower atau menara hunian untuk ASN di IKN bakal rampung Maret 2025.

    Tidak hanya melaporkan pembangunan rumah di IKN, Maruarar saat bertemu Presiden di Istana, Rabu malam, juga melaporkan perkembangan pelaksanaan program perumahan pemerintah, di antaranya kebijakan pembebasan biaya persetujuan bangunan gedung (PBG), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), dan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk rumah-rumah yang diperuntukkan kepada masyarakat berpenghasilan rendah, kemudian hasil renovasi tower-tower di Wisma Atlet yang akan diperuntukkan kepada MBR, aparatur sipil negara (ASN), prajurit TNI dan anggota Polri.

    Maruarar juga melaporkan kepada Presiden pemerintah telah membangun dan menyalurkan total 130.000 lebih unit rumah subsidi.

    Presiden kemudian menekankan berbagai kebijakan perumahan pemerintah yang prorakyat terus disosialisasikan, dan digelar secara masif.

    “Presiden meminta kebijakan yang prorakyat oleh Presiden Prabowo, yang tadinya bayar menjadi gratis, yaitu BPHTB, tadinya 5 persen menjadi 0 persen, kemudian juga retribusi PBG, persetujuan bangunan gedung, dari bayar menjadi 0 persen, dan PPN ini ditanggung pemerintah sampai Juni 2025. Ini supaya disosialisasikan secara masif ke daerah supaya bisa dinikmati oleh MBR. Ini khusus kebijakan untuk MBR, yaitu masyarakat berpenghasilan rendah,” kata Maruarar.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi/Mentari Dwi Gayati
    Editor: Irwan Suhirwandi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Lima Perusahaan Swasta Teken Investasi di IKN Senilai Rp 2,42 Triliun – Halaman all

    Lima Perusahaan Swasta Teken Investasi di IKN Senilai Rp 2,42 Triliun – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ibu Kota Nusantara (IKN) mendapatkan investasi swasta dari lima perusahaan senilai Rp 2,42 triliun.

    Kelima investor menandatangani Perjanjian Pemanfaatan Tanah dan Pengalokasian Lahan Aset Dalam Penguasaan (ADP) Otorita IKN serta Akta Notarial di City Hall Kantor Otorita IKN, Selasa (18/03/2025).

    Agenda ini merupakan Penandatanganan Perjanjian Pemanfaatan Tanah dan Pengalokasian Lahan ADP yang pertama kali dilakukan di Kantor Otorita IKN, Nusantara.

    Kelima investor itu ada PT Citadel Group Indonesia yang akan menanam modal asing berfokus pada pembangunan pusat gaya hidup.

    Kedua, PT Berkat Kalimantan Abadi yang akan membangun pusat makanan dan minuman.

    Ketiga, PT Perintis Pondasi Teknotama yang akan membangun perkantoran, showroom, dan infrastruktur Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum.

    Keempat, PT Perintis Power Investment akan mendirikan kawasan campuran. Terakhir, PT Sentra Unggul Nusantara akan membangun kawasan perniagaan. Total jumlah nilai investasi dari kelima investor ini mencapai Rp 2,42 triliun.

    Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengatakan perjanjian ini memiliki kekuatan hukum tentang hak atas tanah.

    “Kalau bapak ibu investor sudah tanda tangan, Otorita IKN akan bantu mengurus setifikatnya, sehingga bapak ibu bisa langsung bangun,” kata Basuki dikutip dari siaran pers pada Rabu (19/3/2025).

    Dengan sertifikat ini, kata Basuki, sudah cukup bagi investor untuk memulai pembangunan di Nusantara.

    Basuki juga menjelaskan bahwa per Maret ini, ASN sudah mulai pindah ke IKN dan melayani dari City Hall Kantor Otorita IKN ini.

    “Jadi, ini pertama kalinya para investor menandatangani perjanjian ini di Nusantara,” ujar Basuki.

     

     

  • 5 Investor Baru Tanam Modal Rp 2,4 Triliun di IKN, Ini Daftarnya – Page 3

    5 Investor Baru Tanam Modal Rp 2,4 Triliun di IKN, Ini Daftarnya – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Basuki Hadimuljono, menandatangani perjanjian pemanfaatan tanah dan pengalokasian lahan aset dalam penguasaan (ADP), serta akta notaris bersama lima investor. Total jumlah nilai investasi tersebut mencapai Rp 2,42 triliun.

    Investor tersebut antara lain, PT Citadel Group Indonesia yang menanamkan modal untuk pembangunan pusat gaya hidup, PT Berkat Kalimantan Abadi membangun pusat makanan dan minuman.

    Kemudian, PT Perintis Pondasi Teknotama akan membangun perkantoran, showroom serta infrastruktur Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum. Lalu, PT Perintis Power Investment mendirikan kawasan campuran, dan PT Sentra Unggul Nusantara akan membangun kawasan perniagaan.

    Basuki Hadimuljono menyampaikan, perjanjian ini punya kekuatan hukum tentang hak atas tanah. Pasca penandatanganan, ia memastikan Otorita IKN akan membantu mengurus sertifikatnya.

    “Sehingga bapak ibu bisa langsung bangun. Jadi dengan sertifikat ini sudah cukup bagi bapak ibu untuk memulai pembangunan agar segera bisa berfungsi melengkapi ekosistem di Nusantara ini,” kata Basuki dalam keterangan tertulis, Rabu (19/3/2025).

    Ia mengatakan, agenda ini merupakan penandatanganan perjanjian pemanfaatan tanah dan pengalokasian lahan ADP yang pertama kali dilakukan di Kantor Otorita IKN, Kalimantan Timur.

    “Sejak Maret ini ASN sudah mulai pindah ke IKN dan melayani dari City Hall Kantor Otorita IKN ini. Jadi, ini pertama kalinya para investor menandatangani perjanjian ini di Nusantara,” ujar Basuki.

    Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN, Agung Wicaksono menambahkan, penandatanganan di IKN ini jadi kesempatan bagi Otorita untuk mengajak investor melihat langsung suasana di proyek ibu kota baru tersebut.

    “Latar belakangnya adalah Plaza Bhinneka Tunggal Ika, yang dulu Titik Nol Nusantara, sangat indah seperti postcard kalau difoto. Dan bisa tinggal menginap di Swissotel Nusantara, juga, merasakan tinggal di IKN yang udaranya segar dan bersih. Semoga semakin banyak investor datang ke IKN menandatangani PKS, dan segera ikut membangun Ibu Kota Nusantara,” ungkapnya.

    Di samping itu, ia menyebut langkah ini juga sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, yang menekankan pentingnya keterlibatan sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur. Khususnya di IKN, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 6/2022.

    “Dengan adanya perjanjian ini, Otorita IKN membuktikan komitmen dalam mempercepat pembangunan infrastruktur serta fasilitas pendukung di ibu kota baru. Ini merupakan bagian dari visi besar untuk menjadikan Nusantara sebagai pusat pemerintahan dan kota modern yang berkelanjutan,” ungkapnya.

     

  • 5 Investor Tanam Rp 2,42 Triliun di IKN, Pembangunan Dimulai 2025

    5 Investor Tanam Rp 2,42 Triliun di IKN, Pembangunan Dimulai 2025

    Nusantara, Beritasatu.com – Sebanyak lima investor swasta resmi menanamkan investasinya sebesar Rp 2,42 triliun di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, setelah menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) dengan Otorita IKN, Selasa (18/3/2025).

    Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengungkapkan, investasi ini akan difokuskan pada pembangunan hotel, perkantoran, kawasan hiburan, serta Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU). Sebanyak dua dari lima investor tersebut berasal dari Malaysia dan China.

    Investor dan Proyek yang Akan Dibangun

    Kelima investor dan sektor investasinya meliputi:
    1. PT Citadel Group Indonesia – Pusat gaya hidup
    2. PT Berkat Kalimantan Abadi – Pusat makanan dan minuman
    3. PT Perintis Pondasi Teknotama – Gedung perkantoran dan SPKLU
    4. PT Perintis Power Investment – Kawasan campuran
    . PT Sentra Unggul Nusantara – Kawasan perniagaan

    “Hari ini kami menandatangani PKS dan notarial pemanfaatan lahan. Ini investasi langsung senilai Rp 2,42 triliun,” ujar Basuki kepada Beritasatu.com di Gedung City Hall Otorita IKN.

    Target Pembangunan dan Penyelesaian 2028

    Berbeda dari perjanjian sebelumnya yang memberi investor waktu 1,5 tahun untuk memulai proyek, kali ini investor harus segera membangun pada 2025.

    Pembangunan ditargetkan rampung dalam tiga tahun ke depan, sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto. Harapannya pada 2028 seluruh infrastruktur di IKN telah beroperasi penuh.

    “Dahulu ada tenggat 1,5 tahun, tetapi sekarang karena infrastruktur utama sudah banyak, pembangunan harus dimulai langsung tahun ini,” jelas Basuki.

    Dengan investasi ini, pembangunan IKN semakin masif, mempercepat realisasi kota futuristik yang menjadi pusat pemerintahan baru Indonesia.

  • Kuliah Umum di UB, Mahasiswa Dituntut Harus Siap Hadapi Dunia Kerja

    Kuliah Umum di UB, Mahasiswa Dituntut Harus Siap Hadapi Dunia Kerja

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Rifki Edgar

    TRIBUNJATIM.COM, MALANG – Banyak tantangan yang nantinya akan dihadapi oleh mahasiswa selepas menempuh perkuliahan di kampus.

    Kondisi ini yang mau tidak mau harus disiapkan oleh mahasiswa sejak mengenyam pendidikan di kampus.

    Hal ini sebagai persiapan, ketika para mahasiswa nanti sudah lulus dari kampus dan menatap dunia kerja.

    Melalui kuliah umum Bakti BCA, lebih dari 500 mahasiswa mengikuti kegiatan yang bertemakan ‘How to Navigate Real World Challenges and be an Impactful Leader in a World Full of Disruptions’.

    Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Rektor Universitas Brawijaya Prof. Widodo, S.Si., M.Si., Ph.D. Med. Sc., Direktur BCA Haryanto T. Budiman bersama Duta Bakti BCA Nicholas Saputra pada Senin (17/3/2025).

    Dalam pemaparannya, Haryanto menjelaskan bahwa tantangan bagi mahasiswa ke depan cukup besar.

    Apalagi di era teknologi yang semakin berkembang pesat dan dengan situasi geo politik yang ada saat ini.

    Kondisi ini menjadikan persaingan yang semakin ketat.

    Serta meningkatnya tuntutan kompetensi dari industri hingga dinamika global yang kian kompleks.

    “Kita hidup ini penuh dengan ketidakpastian dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan,”

    “Alangkah baiknya kita mulai menyiapkan bekal untuk masa depan,” kata Haryanto.

    Pada kesempatan itu Haryanto juga berbagi pengalaman saat dia menempuh pendidikan di luar negeri.

    Serta menceritakan, bagaimana rasanya berkerja di luar negeri, sebelum akhirnya memilih bekerja di Indonesia.

    Dari pengalaman yang dia sampaikan itulah, dia berpesan kepada mahasiswa untuk dapat menavigasi kehidupan setelah lulus dari kampus nanti.

    Yakni dengan mengembangkan sikap kepemimpinan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan industri.

    “Dalam situasi ini, mahasiswa perlu berani
    merangkul perubahan dengan menerapkan karakteristik yang dimiliki oleh impactful leader,”

    “Penting bagi mahasiswa untuk memiliki integritas, authenticity, dan resiliency sebagai sejumlah pondasi utama untuk meraih kesuksesan di kehidupan pasca kampus,” ujarnya.

    Sementara itu, Nicholas Saputra mengajak mahasiswa agar dapat merdeka dalam berpikir dan bertindak agar berkontribusi terhadap kemajuan masyarakat.

    Caranya ialah dengan menguasai apa yang dipelajari saat kuliah, kemudian memberikan sudut pandang yang unik saat mulai menggeluti dunia kerja.

    “Satu hal yang pasti, dalam kehidupan adalah perubahan,”

    “Perubahan tersebut harus disikapi dengan tetap menjaga relevansi yang di dapat dari memperkaya wawasan dan mengembangkan keterampilan,” ungkapnya.

    Dengan adanya kuliah umum ini, Wakil Rektor 3 UB Dr. Setiawan Noerdajasakti. S.H., M.H diharapkan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh mahasiswa.

    UB ingin mencetak lulusan yang unggul dan mampu berdaya saing di dunia kerja.

    “Ini merupakan sebuah kegiatan yang bermanfaat bagi mahasiswa,”

    “Karena jalinan kerjasama dengan BCA sudah terjalin lama untuk meningkatkan pendidikan yang berkualitas,” tandasnya.

  • Daftar Anggota DPR yang Ikut Panja RUU TNI, Diketuai Kader PDIP

    Daftar Anggota DPR yang Ikut Panja RUU TNI, Diketuai Kader PDIP

    Bisnis.com, JAKARTA – Rapat Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) periode 2024—2029 di Hotel Fairmont, Jakarta Selatan secara diam-diam menuai kontroversi. Selain dilakukan di tengah efisiensi anggaran, rapat mendadak tersebut juga menimbulkan pertanyaan soal ‘karpet merah’ bagi prajurit TNI mengisi jabatan sipil. 

    Komisi I DPR RI telah membentuk Panja RUU TNI periode 2024—2029. Pembentukan Panja ini berdasarkan keputusan Rapat Intern Komisi I DPR RI pada 27 Februari 2025.

    Dalam pelanksanaannya Utut Adianto, yang merupakan Anggota Dewan dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), ditunjuk sebagai Ketua Panja RUU TNI.

    Sementara posisi Wakil Ketua ditempati oleh empat anggota DPR RI, yakni Dave Akbarshah Fikano Laksono yang merupakan kader Golkar (Jabar VIII), G. Budisatrio Djiwandono atau kader dari partai Gerindra (Kaltim), Ahmad Heryawan yang merupakan perwakilan dari Partai Keadilan Sejahtera (Jabar II), dan Anton Sukartono Suratto yang merupakan kader Demokrat (Jabar VI).

    Adapun, rapat panitia kerja (panja) antara DPR RI dengan pemerintah terkait pembahasan RUU TNI di Hotel Fairmont, Jakarta menjadi sorotan masyarakat setelah digeruduk oleh masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Sipil.

    Setidaknya ada dua persoalan yang disorot terkait pelaksanaan rapat panja mengenai Undang-Undang (UU) No.34/2004 tentang TNI tersebut.

    Pertama, berkaitan dengan pelaksanaan rapat di hotel mewah. Perhelatan rapat itu jadi soal lantaran digelar di tengah efisiensi anggaran. Apalagi, Hotel Fairmont yang terletak di Jalan Asia-Afrika, Senayan, Jakarta Selatan masuk kategori salah satu hotel bintang lima dan mewah di Jakarta.

    Kedua, persoalan itu berkaitan dengan penolakan RUU TNI yang dinilai dapat mengembalikan Dwifungsi TNI yang dimana militer aktif akan dapat menduduki jabatan-jabatan sipil. 

    Berikut daftar lengkap anggota DPR yang tergabung Panja RUU TNI berdasarkan fraksi dan daerah pemilihannya

    Ketua Panja RUU TNI: Drs. Utut Adianto (Jateng VII – Fraksi PDIP) 

    Wakil Ketua Panja RUU TNI:

    Dave Akbarshah Fikano Laksono (Jabar VIII – Fraksi Golkar)

    G. Budisatrio Djiwandono (Kaltim – Fraksi Gerindra)

    Ahmad Heryawan (Jabar II – Fraksi PKS)

    Anton Sukartono Suratto (Jabar VI – Fraksi Demokrat)

     

    Fraksi PDI Perjuangan (PDIP)

    1. Dr. H. Hasanuddin, S.E., M.M (Jabar IX)

    2. Junico B.P Siahaan, S.E (Jabar I)

    3. Ir. Rudianto Tjen (Babel)

    4. H. Rachmat Hidayat, S.H. (NTB II)

     

    Fraksi Golkar

    5. Nurul Arifin, S.SOS, M.Si (Jabar I)

    6. Yudha Novanza Utama (Sumsel I)

    7. Gavriel P. Novanto (NTT II)

     

    Fraksi Gerindra

    8. Ir. H. M. Endipat Wijaya, M.M (Kepri)

    9. Rachel Mariam Sayidina (Jabar II)

    10. Sabam Rajagukguk (Sumut II)

     

    Fraksi NasDem (F. NASDEM)

    11. Andina Thresia Narang, B. Comm. (Kalteng)

    12. Amelia Anggraini (Jateng VII)

     

    Fraksi PKB (F. PKB)

    13. H. Oleh Soleh, S.H. (Jabar XI)

    14. Drs. H. Taufiq R. Abdullah (Jateng VI)

     

    Fraksi PKS (F. PKS)

    15. Dr. H. Jazuli Juwaini, M.A. (Banten II)

     

    Fraksi PAN (F. PAN)

    16. Farah Puteri Nahlia, B.A., M.Sc. (Jabar IX)

    17. Slamet Ariyadi, S.Psi., M.Sos. (Jatim XI)

     

    Fraksi Demokrat (F. DEMOKRAT)

    18. Rizki Aulia Rahman Natakusumah (Banten I)

  • BAZNAS RI siapkan strategi pengumpulan ZIS selama Ramadan di berbagai daerah

    BAZNAS RI siapkan strategi pengumpulan ZIS selama Ramadan di berbagai daerah

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

    BAZNAS RI siapkan strategi pengumpulan ZIS selama Ramadan di berbagai daerah
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 13 Maret 2025 – 14:35 WIB

    Elshinta.com – Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI mengungkapkan strategi untuk meningkatkan pengumpulan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) di sektor ritel selama bulan Ramadhan. Strategi ini diharapkan dapat diterapkan oleh BAZNAS  daerah di seluruh Indonesia.

    Adapun strategi tersebut, mencakup pengadaan gerai dan event di mal serta perkantoran, optimalisasi kanal perbankan, keterlibatan retailer dan donasi produk, serta kampanye sosial media.

    Hal tersebut mengemuka pada Pengajian Berbagi Ilmu Berbagi Pengalaman dengan tema “Pengumpulan Ritel di Bulan Ramadhan” yang diselenggarakan Pusdiklat BAZNAS dan disiarkan langsung melalui kanal Youtube BAZNAS TV, Selasa (11/3/2025). 

    Turut hadir Pimpinan BAZNAS RI Pimpinan BAZNAS RI bidang Transformasi Digital Nasional, Prof. Ir. Nadratuzzaman Hosen, MS., M.Ec, Ph.D., Kepala Divisi Retail BAZNAS RI Arief Budiman, dan diikuti oleh amil BAZNAS seluruh Indonesia.

    Pimpinan BAZNAS RI bidang Transformasi Digital Nasional, Prof. Ir. Nadratuzzaman Hosen, MS., M.Ec, Ph.D., menilai strategi ini bisa menjadi acuan bagi BAZNAS daerah dalam meningkatkan pengumpulan ZIS di bulan Ramadhan. Ia menekankan, langkah-langkah yang diterapkan dapat diterapkan baik tahun ini maupun di masa mendatang.

    “Kegiatan ini bisa jadi referensi bagi BAZNAS provinsi dan kabupaten/kota dalam menjalankan program retail. Jika tidak bisa diterapkan tahun ini, mungkin bisa dipertimbangkan untuk tahun depan,” ujarnya.

    Lebih lanjut, ia juga menyoroti tantangan ekonomi masyarakat akibat maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK). Dalam kondisi ini, BAZNAS berperan sebagai penopang masyarakat yang menghadapi kesulitan finansial.

    “Ekonomi masyarakat saat ini tidak secerah tahun-tahun sebelumnya karena banyak terjadi PHK. Oleh karena itu, kita harus siap menjadi tumpuan bagi mereka yang membutuhkan,” tambahnya.

    Dengan strategi tersebut, BAZNAS optimistis mampu mencapai target pengumpulan ZIS retail di bulan Ramadhan. 

    “Peningkatan layanan, diversifikasi kanal donasi, serta pendekatan berbasis komunitas diharapkan dapat menggerakkan lebih banyak masyarakat untuk berbagi,” ucapnya. 

    Sementara itu, Kepala Divisi Retail BAZNAS RI, Arief Budiman menjelaskan, keberhasilan pengumpulan ditentukan oleh efektivitas komunikasi, pelayanan, kanal donasi, dan program yang dibuat. Semua aspek tersebut harus berjalan seimbang.

    Ia menambahkan, pendekatan yang tepat bisa meningkatkan antusiasme masyarakat untuk berdonasi. Dengan semakin banyak orang berbagi pengalaman positif terkait donasi, efektivitas penggalangan dana juga ikut meningkat.

    Tiga elemen utama dalam strategi pengumpulan ZIS ritel yang disoroti, diantaranya publikasi melalui media dan endorsement figur publik (Above The Line/ATL), komunikasi langsung ke calon donatur (Below The Line/BTL), serta kemudahan akses donasi.

    “Kami memastikan saluran donasi mudah diakses masyarakat. Semakin banyak opsi yang tersedia, semakin besar peluang mereka untuk menyalurkan ZIS,” jelasnya.

    “Semakin banyak kanal pembayaran ZIS, akan semakin banyak muzaki yang menunaikan ZIS di BAZNAS sehingga pengumpulan bisa meningkat dan semakin banyak mustahik yang bisa dibantu BAZNAS, khususnya di bulan Ramadhan,” ujar Arief.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Pegadaian Perkuat Budaya Anti Fraud, Tegaskan Zero Tolerance terhadap Kecurangan – Halaman all

    Pegadaian Perkuat Budaya Anti Fraud, Tegaskan Zero Tolerance terhadap Kecurangan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – PT Pegadaian terus memperkuat komitmennya dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance / GCG) dengan menegaskan kebijakan Zero Tolerance terhadap Fraud. Dalam upaya ini, perusahaan menggelar Seminar Hybrid Scaling Up Risk Culture Triwulan I Manajemen Risiko Operasional bertajuk “Strategi Implementasi Anti Fraud”, yang bertujuan meningkatkan kesadaran serta pemahaman pegawai terhadap pencegahan kecurangan di lingkungan kerja.

    Sebagai lembaga keuangan yang menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas, Pegadaian tidak mentoleransi praktik fraud, korupsi, maupun penyalahgunaan wewenang. Seminar ini menjadi ajang bagi perusahaan untuk memperkuat mekanisme pengendalian internal dan membangun budaya kerja yang berintegritas.

    Direktur Utama PT Pegadaian, Damar Latri Setiawan, menegaskan bahwa pemberantasan fraud adalah bagian dari strategi utama perusahaan dalam menjaga kepercayaan publik serta keberlanjutan bisnis.

    “Kami ingin memastikan bahwa setiap pegawai memahami bahwa tidak ada ruang bagi fraud di Pegadaian. Pencegahan fraud bukan hanya tentang kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga bagian dari komitmen moral dan etika perusahaan untuk melindungi nasabah serta menjaga reputasi Pegadaian sebagai lembaga keuangan yang terpercaya,” ujar Damar.
    Sementara itu, Direktur Manajemen Risiko, Legal, dan Kepatuhan PT Pegadaian, Udin Salahuddin, menekankan pentingnya keterlibatan aktif seluruh pegawai dalam kebijakan anti fraud melalui Whistle Blowing System (WBS).

    “Fraud tidak hanya merugikan perusahaan, tetapi juga seluruh stakeholder. Oleh karena itu, kami mengajak seluruh pegawai untuk selalu waspada dan tidak ragu melaporkan indikasi kecurangan melalui kanal Whistle Blowing System yang telah disediakan. Ini adalah bagian dari tanggung jawab bersama untuk memastikan operasional Pegadaian tetap bersih dan transparan,” tegas Udin.
    Sebagai tambahan, seminar ini juga menghadirkan Meuthia Ganie Rochman, Ph.D., seorang pakar studi korupsi dan tata kelola perusahaan, yang berbagi wawasan mengenai strategi mitigasi risiko fraud dalam organisasi.

    Komitmen Pegadaian terhadap pencegahan fraud semakin diperkuat dengan Penandatanganan Deklarasi Anti Fraud, yang dilakukan oleh Board of Management serta seluruh karyawan. Deklarasi ini menegaskan langkah konkret perusahaan dalam memperkuat pengawasan internal, menerapkan sanksi tegas bagi pelaku fraud, serta meningkatkan edukasi dan sosialisasi pencegahan kecurangan.

    “Kami ingin menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari fraud dan korupsi. Oleh karena itu, kami mendorong setiap pegawai untuk berani melaporkan setiap indikasi kecurangan melalui mekanisme yang telah tersedia. Transparansi dan integritas adalah kunci utama dalam membangun perusahaan yang berkelanjutan,” tambah Damar.

    Selain sebagai bagian dari kebijakan anti fraud, langkah ini juga sejalan dengan komitmen Pegadaian terhadap prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG). Perusahaan menegaskan bahwa keberlanjutan bisnis tidak hanya bergantung pada aspek lingkungan atau sosial, tetapi juga pada tata kelola yang baik. Dengan meningkatkan kepatuhan dan transparansi, Pegadaian berupaya memitigasi risiko keuangan, mengurangi potensi fraud, serta memastikan operasional yang lebih efisien.

    Melalui langkah ini, Pegadaian membuktikan bahwa keberlanjutan bisnis tidak hanya diukur dari pertumbuhan keuangan, tetapi juga dari penerapan praktik bisnis yang bertanggung jawab, menjadikannya sebagai lembaga keuangan terpercaya bagi masyarakat.

     

  • Terungkap! Bocoran Desain Terbaru Gedung Legislatif & Yudikatif di IKN

    Terungkap! Bocoran Desain Terbaru Gedung Legislatif & Yudikatif di IKN

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU) Diana Kusumastuti mengungkap alasan pembangunan gedung legislatif dan yudikatif di IKN yang belum kunjung terealisasi.

    Diana menjelaskan, hal itu terjadi lantaran Presiden Prabowo Subianto masih meminta revisi desain gedung parlemen. Di mana, Prabowo menilai atap gedung parlemen yang tertuang desain awal dipandang terlalu mewah.

    “Kalau tidak salah kemarin itu ada permintaan dari Pak Presiden terkait dengan bentuk atapnya, yang menurut beliau terlalu fancy, tapi sudah diubah dan desainnya sudah cukup bagus,” kata Diana saat ditemui di Kantor Kementerian PU, Rabu (12/3/2025). 

    Selain itu, Diana juga menyebut mendapat arahan dari Presiden Prabowo Subianto terkait penetapan desain interior yang diminta untuk dapat mengacu pada kompleks parlemen di India.

    “Desain interiornya itu kemarin beliau habis dari India ya. Itu bagus ada unsur-unsur yang seperti di Indonesia, kayu dan warnanya. Dan ini juga beliau minta di lobby nanti kan ada semacam museum,” ujarnya.

    Diana menambahkan revisi desain itu telah kembali diserahkan kepada pihak istana untuk nantinya menunggu persetujuan dari Presiden Prabowo Subianto. 

    Apabila telah disetujui, maka nantinya proses pembangunan kawasan legislatif IKN bakal dieksekusi oleh Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) untuk dapat dilaksanakan pada periode 2025 – 2029.

    “Setelah Presiden oke tentunya ini nanti akan ditindaklanjuti oleh OIKN yang akan melakukan lelang untuk pelaksanaan di tahun 2025-2029,” pungkasnya. 

    Sebelumnya, Plt. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN, Danis H. Sumadilaga menjelaskan upaya itu dilakukan agar kawasan legislatif dan yudikatif bisa rampung sebelum Presiden Prabowo Subianto mulai berkantor di IKN pada 2028.  

    “Kawasan legislatif dan yudikatif di IKN mulainya [konstruksi] diharapkan pada 2025 ini,” kata Danis kepada Bisnis, Selasa (7/1/2025).  

    Adapun, dua kawasan tersebut ditargetkan bakal mulai bisa difungsikan dan selesai pada 2028. Hal itu sebagaimana komitmen yang disampaikan oleh Kepala OIKN, Basuki Hadimuljono.

  • Investor Swasta Minat Bangun Tol Semarang Harbour Rp 13,3 Triliun

    Investor Swasta Minat Bangun Tol Semarang Harbour Rp 13,3 Triliun

    Jakarta

    Ada Swasta Usul Bangun Tol Semarang Harbour, Bakal Nyambung ke Giant Sea Wall?

    Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkapkan ada investor swasta yang berminat membangun jalan Tol Semarang Harbour. Tol ini rencananya akan menjadi terusan jalan Tol Semarang-Demak, yang dirancang terkoneksi dengan Tanggul Laut Raksasa (Giant Sea Wall/GSW).

    Direktur Jalan Bebas Hambatan Ditjen Bina Marga Kementerian PU Wilan Oktavian mengatakan, pembangunan Jalan Tol Semarang Harbour tersebut merupakan prakarsa atau usulan dari badan usaha.

    “Kalau yang sudah berencana sebetulnya lanjutan dari Semarang Demak, itu ada yang namanya Semarang Harbour. Itu melindungi kota Semarang dengan tanggul laut dan jalan tol, yang dikoneksi ke jalan utara Jawa. Kalau yang di Jakarta, kita belum tahu,” kata Wilan, di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Rabu (12/3/2025).

    Wilan mengatakan, badan usaha yang mengusulkan pembangunan Tol Semarang Harbour ini ialah PT Sumber Mitra Jaya. Diproyeksikan tol ini akan membentang sepanjang 20,16 km, dengan perkiraan nilai investasi Rp 13,3 triliun.

    “Semarang Harbour prakarsa badan usaha jadi sudah ada peminatnya, cuman sekarang lagi update readiness criteria. Itu kalau berdasarkan data kami panjangnya kurang lebih 20,16 km. Perkiraan nilai investasinya 13,3 triliun,” ujarnya.

    Di sisi lain, Wilan belum dapat menyampaikan secara detail rute dari Tol Semarang Harbour ini. Sebab, perusahaan masih dalam proses penyusunan studi kelayakan atau feasibility Study (FS).

    Apabila mengacu pada rencana trase atau rute jalan tol tersebut, menurut Wilan, bentuknya mirip dengan Tol Semarang-Demak yang akan terintegrasi tanggul laut. Namun ia belum dapat memastikan, apakah jalan tol ini akan menjadi bagian dari Giant Sea Wall.

    “Masih interpretasi, kan pemahaman GSW itu untuk memproteksi, Semarang-Demak itu. Semarang Harbor itu kalau kita lihat, kalau kita lihat trasenya itu seperti Semarang-Demak. Jadi tangguh laut terintegrasi dengan tol, apakah itu bagian dari GSW, kita belum tahu juga,” kata dia.

    Sebagai informasi, berdasarkan catatan Kementerian PU, inisiasi pembangunan Jalan Tol Semarang Harbour telah ada sejak masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

    Dikutip dari laman Simpul KPBU Kementerian PU, dokumen pra FS proyek ini telah diusulkan sejak bulan Juni 2018. Lalu penandatanganan perjanjian KPBU baru berlangsung pada September 2024, dan Financial Close (FC) baru di Maret 2025.

    (Sta. 0+000) JC Kaliwungu di Kabupaten Kendal menjadi titik awal Jalan Tol Semarang Harbour, sekaligus menjadi titik temu dengan Tol Semarang-Batang. Sedangkan titik akhirnya (Sta. 20+398) di JC Kaligawe yang merupakan titik temu dengan Jalan Tol Semarang-Demak.

    Jalan tol ini diprakarsai oleh Konsorsium PT Sumber Mitra Jaya dan PT Waskita Toll Road. Tercatat nilai investasi Rp 13,35 triliun dan nilai konstruksi sebesar Rp 8,33 triliun.

    (shc/rrd)