Xcloud.id

Tag: Basuki Hadimuljono

  • Konsisten Dukung UMKM Obat Bahan Alam, Sido Muncul Raih Anugerah PROAKTIF 2025 dari BPOM

    Konsisten Dukung UMKM Obat Bahan Alam, Sido Muncul Raih Anugerah PROAKTIF 2025 dari BPOM

    Sebagai bentuk kontribusi nyata, Irwan mengungkapkan bahwa Sido Muncul telah menyusun riset literatur mengenai manfaat tanaman obat yang dapat diakses masyarakat dan UMKM. Harapannya, informasi ini membantu pelaku usaha meningkatkan kualitas produk sekaligus memperluas pasar.

    “Kami membuat riset literatur yang bisa disebarkan dan diakses masyarakat. Kalau masyarakat tahu obat perut kembung minum apa? daun dewa untuk apa? pasti orang akan pakai itu. Belinya bisa dari UMKM,” kata Irwan.

    Ia menegaskan kalau Sido Muncul siap memperkuat perannya sebagai Orang Tua Angkat UMKM dan berkomitmen melanjutkan pendampingan secara berkelanjutan.

    Dalam kesempatan itu, Irwan juga mengapresiasi peluncuran layanan AI dalam Sistem Izin Edar Obat dan Makanan yang sejalan dengan upaya pemerintah mempercepat proses registrasi produk berbasis bahan alam. Menurutnya, inovasi layanan AI menjadi langkah penting untuk mendukung pelaku usaha, khususnya UMKM.

    “Peluncuran Layanan AI ini bagus. Ini surprise buat kami semua. Untuk pengusaha pasti senang karena teknologi membuat proses lebih lancar. Pemerintah sudah berupaya sebaik mungkin dalam pendataan, terutama lewat AI ini saya rasa semakin baik,” jelasnya.

    Kepala BPOM Apresiasi Kontribusi Sido Muncul dalam Pembinaan UMKM

    Kepala BPOM Prof. dr. Taruna Ikrar, M.Biomed., Ph.D menyampaikan bahwa peran perusahaan sangat penting dalam mempercepat peningkatan kapasitas UMKM di sektor obat dan makanan. Menurutnya, BPOM tidak dapat bekerja sendiri karena luasnya cakupan pembinaan dan pengawasan di lapangan.

    “Kami sangat mengapresiasi semua orang tua angkat, termasuk Sido Muncul, yang telah membimbing, mendampingi, dan mengawal UMKM. Badan POM memiliki keterbatasan, akan tetapi keterbatasan ini dapat diantisipasi melalui dukungan dari dunia usaha,” kata Taruna.

    Taruna menyebut Sido Muncul sebagai salah satu perusahaan yang paling konsisten terlibat dalam program pembinaan UMKM. Melalui pendampingan teknis, standardisasi produksi, dan bantuan fasilitas, Sido Muncul berkontribusi langsung pada peningkatan kualitas produk pelaku usaha kecil.

    “Sido Muncul selama ini adalah salah satu industri yang memberikan dukungan besar kepada Badan POM melalui perannya sebagai orang tua angkat. Saya mendapat laporan bahwa sudah ada beberapa ratus UMKM binaan yang saat ini mampu berkembang dan berkiprah dalam usahanya. Jadi kami mengapresiasi hal itu,” ujarnya.

    BPOM berharap semakin banyak perusahaan besar bergabung dalam program tersebut, sehingga lebih banyak UMKM yang mendapatkan akses pendampingan teknis, edukasi keamanan produk, dan fasilitasi sertifikasi izin edar. Upaya ini diharapkan memperkuat daya saing industri nasional sekaligus melindungi masyarakat sebagai konsumen.

     

    (*)

  • Pembangunan Embung dan Kolam Retensi Digarap, Otorita IKN Pastikan Ketersediaan Air Berkelanjutan Nasional 29 November 2025

    Pembangunan Embung dan Kolam Retensi Digarap, Otorita IKN Pastikan Ketersediaan Air Berkelanjutan Nasional 29 November 2025

    Pembangunan Embung dan Kolam Retensi Digarap, Otorita IKN Pastikan Ketersediaan Air Berkelanjutan
    Penulis
    KOMPAS.com
    – Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) memastikan ketersediaan air yang berkelanjutan di Nusantara melalui penandatanganan kontrak kerja sama pembangunan embung di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) 1B dan 1C serta kolam retensi bersama PT Bumi Karsa, PT Adhi Karya (Persero) Tbk, dan PT Nindya Karya pada Kamis (27/11/2025).
    Penandatanganan dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen XXII-2025 Otorita
    IKN
    Iryans Muhyono dan Pejabat Pembuat Komitmen XXIII-2025
    Otorita IKN
    Sigit Marwanto, bersama para perwakilan masing-masing penyedia jasa. Seluruh prosesi disaksikan langsung oleh Kepala Otorita IKN
    Basuki Hadimuljono
    .
    Kerja sama itu menegaskan komitmen Otorita IKN dalam mempercepat pembangunan
    infrastruktur
    air sebagai bagian dari fondasi dasar sebuah ibu kota yang aman, tangguh, dan berketahanan iklim.
    Basuki menyampaikan apresiasi atas langkah strategis tersebut sebagai bagian dari percepatan pembangunan
    Nusantara
    .
    “Ini menandakan bahwa (pembangunan) IKN memang terus berjalan dan akan kita selesaikan dalam waktu yang tidak banyak, sebelum tahun 2028. Embung-embung ini, tadi sudah disampaikan oleh Direktur Sarana dan Prasarana Sosial Agus Ahyar,” ujarnya dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (29/11/2025). 
    “Kami akan membangun 24 badan air dengan total kapasitas 2 juta meter kubik, menambahi 2 juta meter kubik yang sudah kita punyai dari 30 embung yang sudah ada,” tambahnya.
    Pembangunan embung dan
    kolam retensi
    itu memiliki fungsi strategis dalam menopang konsep Zero Delta Q atau Sponge City yang diusung Nusantara.
    Infrastruktur tersebut dirancang untuk menahan, menyerap, dan mengendalikan aliran air permukaan sehingga mengurangi risiko limpasan air yang berlebihan dan menjaga keseimbangan hidrologis kawasan.
    Dengan mekanisme tersebut, pembangunan IKN turut mendukung sistem konservasi air yang berkelanjutan sekaligus meningkatkan ketahanan lingkungan terhadap perubahan iklim.
    Selain fungsi konservasi, keberadaan badan-badan air itu juga memberikan nilai tambah terhadap estetika dan kualitas ruang di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan.
    Embung dan kolam retensi berperan memperindah lanskap kota, menciptakan ruang terbuka hijau yang memperkaya karakter Nusantara sebagai ibu kota yang hijau, teduh, dan berorientasi pada harmoni antara pembangunan modern dan keberlanjutan alam. 
    Ruang-ruang tersebut nantinya juga menjadi lokasi interaksi sosial, rekreasi publik, dan ruang komunal yang mendukung kualitas hidup masyarakat.
    Manfaat lainnya adalah tersedianya cadangan air baku sekunder yang dapat digunakan untuk penyiraman taman, kebutuhan insidental seperti pemadaman kebakaran, hingga menurunkan suhu udara di sekitar kawasan.
    Dengan fungsi pengendalian banjir skala mikro dan makro, keberadaan embung dan kolam retensi itu menjadi bagian penting dalam membangun infrastruktur dasar Nusantara yang aman, resilien, adaptif, serta berkelanjutan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jadi Tulang Punggung Listrik Hijau di IKN, ‘Kebun Matahari’ 50 MW Siap Dibangun

    Jadi Tulang Punggung Listrik Hijau di IKN, ‘Kebun Matahari’ 50 MW Siap Dibangun

    Jakarta –

    Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menandatangani perjanjian kerja sama dengan PT Nusantara Sembcorp Solar Energi (NSSE). Kerja sama ini dalam rangka penyediaan layanan dasar ketenagalistrikan green energy dengan nilai investasi Rp 900 miliar.

    PT Nusantara Sembcorp Solar Energi (NSSE) sendiri merupakan sebuah Joint Venture Company milik PLN Nusantara Renewables dan raksasa Singapura, SembCorp Utilities Pte. Ltd. Perusahaan ini menjadi pengembang pertama yang menyediakan layanan dasar ketenagalistrikan green energy di wilayah Nusantara.

    Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, mengatakan investasi ini sebagai upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang mengedepankan pengurangan emisi dan efisiensi energi sejak tahap awal pembangunan kota.

    IKN–NSSE Teken Kerja Sama Bangun PLTS 50 MW, Nilai Investasi Capai Rp 900 M Foto: Dok. OIKN

    Melalui perjanjian tersebut, PT NSSE akan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 50 megawatt (MW) pada titik dengan tingkat iradiasi terbaik di kawasan Nusantara.

    “Kerja sama ini menunjukkan bahwa visi kita membangun Nusantara sebagai sustainable forest city bukan hanya konsep, tetapi diwujudkan melalui program nyata dan investasi yang terukur. Energi hijau menjadi fondasi bagi kota masa depan yang rendah emisi, efisien, serta selaras dengan alam,” kata Basuki, dikutip dari keterangan tertulis, Jumat (28/11/2025).

    Basuki mengatakan, infrastruktur energi hijau ini diproyeksikan menghasilkan 92,8 GWh listrik per tahun. Hal tersebut menjadikannya sebagai salah satu sumber daya strategis dalam penyediaan energi bersih kota.

    Kehadiran PLTS tersebut akan menjadi tulang punggung kelistrikan hijau Nusantara, memastikan pasokan energi yang andal sekaligus mendukung percepatan transformasi menuju sistem ketenagalistrikan rendah karbon.

    Di samping itu, Basuki mengatakan, kerja sama ini juga menjadi tonggak penting dalam mendukung komitmen Indonesia mencapai net zero emission (NZE) pada 2060. Otorita IKN berkomitmen memastikan seluruh infrastruktur kota dikembangkan dengan prinsip rendah karbon. Dengan demikian, Nusantara juga melakukan transformasi energi bersih nasional.

    (shc/eds)

  • ​Lestari Moerdijat Dorong Kesiapsiagaan Masyarakat Menyikapi Ancaman Dampak Perubahan Iklim

    ​Lestari Moerdijat Dorong Kesiapsiagaan Masyarakat Menyikapi Ancaman Dampak Perubahan Iklim

    Jakarta: Membangun kesiapsiagaan masyarakat dan mitigasi bencana yang tepat penting untuk dijadikan dasar penetapan kebijakan untuk melindungi setiap warga negara, seperti yang diamanatkan Konstitusi UUD 1945.

    “Anomali iklim yang dapat memicu kekeringan atau hujan lebat memiliki dampak signifikan pada cuaca di Indonesia. Kondisi itu harus mampu diantisipasi dengan kebijakan yang tepat,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam sambutan tertulisnya saat membuka diskusi daring bertema Perubahan Iklim di Indonesia Menjelang Akhir 2025: Tantangan, Ancaman, dan Kesiapsiagaan Masyarakat yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (26/11). 

    Diskusi yang dimoderatori Arimbi Heroepoetri, S.H., L.LM (Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI) itu menghadirkan Dr. A. Fachri Radjab, S.Si., M.Si. (Plh. Deputi Bidang Klimatologi – Direktur Informasi Perubahan Iklim, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika/BMKG), Dr. Ir. Agus Wibowo, M.Sc. (Direktur Sistem Penanggulangan Bencana, Badan Nasional Penanggulangan Bencana/BNPB), dan Muhammad Farhan (Walikota Bandung) sebagai narasumber. 

    Selain itu, hadir juga Nadia Hadad (Direktur Eksekutif Yayasan Madani Berkelanjutan) sebagai penanggap. 

    Menurut Lestari, sejumlah peristiwa seperti peningkatan frekuensi hujan ekstrem dan panas yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia, memicu siklon tropis yang mempengaruhi perubahan cuaca di sejumlah wilayah. 

    Rerie, sapaan akrab Lestari, mengungkapkan, perubahan pola hujan yang tidak menentu mengganggu kalender tanam nasional dan menyebabkan gagal panen di beberapa wilayah seperti Jawa Tengah dan Nusa Tenggara Barat.

    Menyikapi kondisi itu, Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI itu berharap, keseluruhan data dan prediksi yang disajikan lembaga seperti BMKG, misalnya, bisa menjadi catatan bagi institusi terkait untuk mempersiapkan mitigasi yang tepat dalam menyikapi ancaman perubahan cuaca di wilayah masing-masing. 

    Di sisi lain, menurut Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, kepedulian masyarakat terhadap data terkait cuaca harus konsisten ditingkatkan, sebagai bagian dari upaya membangun kesiapsiagaan setiap warga negara terhadap dampak perubahan cuaca yang terjadi. 

    Pelaksana harian Deputi Bidang Klimatologi – Direktur Informasi Perubahan Iklim BMKG Fachri Radjab mengungkapkan, BMKG terus memonitor indikator-indikator perubahan iklim. 

    Data di World Economic Forum 2025, ujar Fachri, dalam 10 tahun ke depan suhu muka bumi akan terus naik. Ancaman gelombang panas di sejumlah wilayah, tambah dia, semakin nyata. 
     

    Berdasarkan pantauan BMKG, ungkap Fachri, emisi CO2 di Indonesia terus meningkat. Bila pada 2004 tercatat 373 ppm, jumlah emisi CO2 di Indonesia pada 2024 tercatat 418 ppm. 

    Kondisi tersebut, tegas dia, bisa mengakibatkan kekurangan air di sejumlah wilayah yang berpotensi mengganggu sejumlah sektor seperti pertanian dan kesehatan. 

    Data cuaca dan iklim yang akurat, tambah Fachri, diharapkan mampu memberi acuan bagi sejumlah pengambil keputusan untuk menyikapi  sejumlah ancaman perubahan iklim tersebut. 

    Direktur Sistem Penanggulangan Bencana BNPB Agus Wibowo mengungkapkan, hampir seluruh wilayah Indonesia masuk kategori ancaman bencana sedang hingga tinggi. 

    Dengan kondisi itu, Agus berharap, bangsa Indonesia bisa menjadi bangsa yang tanggap bencana, karena tren jumlah bencana setiap tahun semakin meningkat yang didominasi bencana hidrometeorologi. 

    Dengan masyarakat yang memiliki kesadaran dan tanggap terhadap bencana, menurut Agus, potensi kerugian dan korban jiwa akibat bencana dapat ditekan.

    Sejumlah program untuk membangun sikap tanggap bencana dari para pemangku kepentingan dan masyarakat, tegas dia, penting untuk ditingkatkan. 

    Walikota Bandung, Muhammad Farhan mengungkapkan pengalamannya membangun kesadaran warganya terhadap bencana terkait potensi risiko aktivitas sesar Lembang. 

    “Kondisi kontur kota Bandung dengan elevasi 10%-20% dan ketinggian bervariasi 700-750 mdpl, mahaman masyarakat yang tinggi terhadap dampak bencana,” ujar Farhan.

    Direktur Eksekutif Yayasan Madani Berkelanjutan, Nadia Hadad berpendapat, upaya penanggulangan untuk mengatasi dampak perubahan iklim jangan sporadis. 

    Langkah yang terencana dengan mitigasi menyeluruh, menurut Nadia, sangat dibutuhkan untuk menghasilkan respons yang tepat dalam menghadapi ancaman bencana di sejumlah sektor. 

    Dampak perubahan iklim yang parah saat ini, menurut Nadia, karena pola pembangunan Indonesia selama ini masih mengedepankan ekonomi ekstraktif dan pertanian monokultur berskala besar.

    Jakarta: Membangun kesiapsiagaan masyarakat dan mitigasi bencana yang tepat penting untuk dijadikan dasar penetapan kebijakan untuk melindungi setiap warga negara, seperti yang diamanatkan Konstitusi UUD 1945.
     
    “Anomali iklim yang dapat memicu kekeringan atau hujan lebat memiliki dampak signifikan pada cuaca di Indonesia. Kondisi itu harus mampu diantisipasi dengan kebijakan yang tepat,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam sambutan tertulisnya saat membuka diskusi daring bertema Perubahan Iklim di Indonesia Menjelang Akhir 2025: Tantangan, Ancaman, dan Kesiapsiagaan Masyarakat yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (26/11). 
     
    Diskusi yang dimoderatori Arimbi Heroepoetri, S.H., L.LM (Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI) itu menghadirkan Dr. A. Fachri Radjab, S.Si., M.Si. (Plh. Deputi Bidang Klimatologi – Direktur Informasi Perubahan Iklim, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika/BMKG), Dr. Ir. Agus Wibowo, M.Sc. (Direktur Sistem Penanggulangan Bencana, Badan Nasional Penanggulangan Bencana/BNPB), dan Muhammad Farhan (Walikota Bandung) sebagai narasumber. 

    Selain itu, hadir juga Nadia Hadad (Direktur Eksekutif Yayasan Madani Berkelanjutan) sebagai penanggap. 
     
    Menurut Lestari, sejumlah peristiwa seperti peningkatan frekuensi hujan ekstrem dan panas yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia, memicu siklon tropis yang mempengaruhi perubahan cuaca di sejumlah wilayah. 
     
    Rerie, sapaan akrab Lestari, mengungkapkan, perubahan pola hujan yang tidak menentu mengganggu kalender tanam nasional dan menyebabkan gagal panen di beberapa wilayah seperti Jawa Tengah dan Nusa Tenggara Barat.
     
    Menyikapi kondisi itu, Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI itu berharap, keseluruhan data dan prediksi yang disajikan lembaga seperti BMKG, misalnya, bisa menjadi catatan bagi institusi terkait untuk mempersiapkan mitigasi yang tepat dalam menyikapi ancaman perubahan cuaca di wilayah masing-masing. 
     
    Di sisi lain, menurut Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, kepedulian masyarakat terhadap data terkait cuaca harus konsisten ditingkatkan, sebagai bagian dari upaya membangun kesiapsiagaan setiap warga negara terhadap dampak perubahan cuaca yang terjadi. 
     
    Pelaksana harian Deputi Bidang Klimatologi – Direktur Informasi Perubahan Iklim BMKG Fachri Radjab mengungkapkan, BMKG terus memonitor indikator-indikator perubahan iklim. 
     
    Data di World Economic Forum 2025, ujar Fachri, dalam 10 tahun ke depan suhu muka bumi akan terus naik. Ancaman gelombang panas di sejumlah wilayah, tambah dia, semakin nyata. 
     

     
    Berdasarkan pantauan BMKG, ungkap Fachri, emisi CO2 di Indonesia terus meningkat. Bila pada 2004 tercatat 373 ppm, jumlah emisi CO2 di Indonesia pada 2024 tercatat 418 ppm. 
     
    Kondisi tersebut, tegas dia, bisa mengakibatkan kekurangan air di sejumlah wilayah yang berpotensi mengganggu sejumlah sektor seperti pertanian dan kesehatan. 
     
    Data cuaca dan iklim yang akurat, tambah Fachri, diharapkan mampu memberi acuan bagi sejumlah pengambil keputusan untuk menyikapi  sejumlah ancaman perubahan iklim tersebut. 
     
    Direktur Sistem Penanggulangan Bencana BNPB Agus Wibowo mengungkapkan, hampir seluruh wilayah Indonesia masuk kategori ancaman bencana sedang hingga tinggi. 
     
    Dengan kondisi itu, Agus berharap, bangsa Indonesia bisa menjadi bangsa yang tanggap bencana, karena tren jumlah bencana setiap tahun semakin meningkat yang didominasi bencana hidrometeorologi. 
     
    Dengan masyarakat yang memiliki kesadaran dan tanggap terhadap bencana, menurut Agus, potensi kerugian dan korban jiwa akibat bencana dapat ditekan.
     
    Sejumlah program untuk membangun sikap tanggap bencana dari para pemangku kepentingan dan masyarakat, tegas dia, penting untuk ditingkatkan. 
     
    Walikota Bandung, Muhammad Farhan mengungkapkan pengalamannya membangun kesadaran warganya terhadap bencana terkait potensi risiko aktivitas sesar Lembang. 
     
    “Kondisi kontur kota Bandung dengan elevasi 10%-20% dan ketinggian bervariasi 700-750 mdpl, mahaman masyarakat yang tinggi terhadap dampak bencana,” ujar Farhan.
     
    Direktur Eksekutif Yayasan Madani Berkelanjutan, Nadia Hadad berpendapat, upaya penanggulangan untuk mengatasi dampak perubahan iklim jangan sporadis. 
     
    Langkah yang terencana dengan mitigasi menyeluruh, menurut Nadia, sangat dibutuhkan untuk menghasilkan respons yang tepat dalam menghadapi ancaman bencana di sejumlah sektor. 
     
    Dampak perubahan iklim yang parah saat ini, menurut Nadia, karena pola pembangunan Indonesia selama ini masih mengedepankan ekonomi ekstraktif dan pertanian monokultur berskala besar.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (PRI)

  • Otorita Jamin Tak Ada Investor IKN Kabur Usai HGU 190 Tahun Dibatalkan

    Otorita Jamin Tak Ada Investor IKN Kabur Usai HGU 190 Tahun Dibatalkan

    Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono, menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait mekanisme Hak Atas Tanah (HAT) yang membatalkan skema (Hak Guna Usaha (HGU) 190 tahun di IKN sama sekali tidak menggoyahkan minat investor.

    Basuki menjelaskan, kekhawatiran investor disebut telah terakomodir lewat terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 yang mengatur lebih lanjut tentang keberlanjutan pengembangan IKN di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Jadi [dengan kepastian tersebut] Insya Allah dan Alhamdulillah sampai sekarang belum ada komplain dari investor pada kami,” kata Basuki di Kompleks Parlemen RI, Selasa (25/11/2025).

    Sejalan dengan hal itu, Basuki juga menegaskan perubahan skema pemberian hak menjadi bertahap ini dinilai sebagai penyesuaian regulasi yang tidak berdampak fundamental pada rencana bisnis investor.

    Untuk diketahui, daya tarik Ibu Kota Negara (IKN) menjadi sorotan setelah Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan Hak Atas Tanah (HAT) 190 tahun. MK memutuskan batas waktu penggunaan HAT dalam UU No.3/2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) bertentangan dengan UUD 1945. 

    Sebelumnya, UU IKN mengatur pemberian Hak Atas Tanah kepada investor sebanyak dua kali siklus dengan total mencapai 190 tahun. UU itu kemudian dibatalkan karena MK menilai ketentuan Pasal 16A UU IKN bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mengikat sepanjang tidak dimaknai sesuai batas waktu pemberian, perpanjangan, dan pembaruan hak.

    Ketua MK Suhartoyo dalam sidang pembacaan amar Putusan Nomor 185/PUU-XXII/2024 menyampaikan ketentuan yang dinilai bertentangan dengan konstitusi. 

    Pasalnya, dalam UU Nomor 3/2022 tentang IKN pemerintah akan memberikan HAT dalam bentuk hak guna usaha, diberikan hak, paling lama 35 tahun, perpanjangan hak paling lama 25 tahun, dan pembaruan hak paling lama 35 tahun berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi dan dapat diperpanjang lagi selama dua kali siklus.

    Suhartoyo juga membacakan dua amar serupa untuk HGB (Hak Guna Bangunan) dan HP (Hak Pengelolaan), masing-masing dengan jangka waktu maksimal 30 tahun untuk pemberian, 20 tahun untuk perpanjangan, dan 30 tahun untuk pembaruan. Dia kemudian menegaskan aturan tersebut turut bertentangan dengan konstitusi.

  • Komisi II Usul Para Wakil Menteri Temani Wapres Gibran Berkantor di IKN Mulai 2026 Nasional 25 November 2025

    Komisi II Usul Para Wakil Menteri Temani Wapres Gibran Berkantor di IKN Mulai 2026 Nasional 25 November 2025

    Komisi II Usul Para Wakil Menteri Temani Wapres Gibran Berkantor di IKN Mulai 2026
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi II DPR RI mengusulkan agar para wakil menteri ikut menemani Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) mulai 2026.
    Ketua Komisi II
    Rifqinizamy Karsayuda
    mengatakan, pemindahan aparatur sipil negara (ASN) tidak boleh sebatas pemindahan pegawai, tetapi juga fungsi pemerintahan.
    “Saya dengar wakil presiden berkeinginan tahun 2026 mulai bekerja di IKN. Dan karena itu, sebagian wakil menterinya juga harusnya ikut. Karena kan wapres ya, wamen-wamen ikutlah pindah ke IKN,” kata Rifqi, dalam rapat kerja bersama Kemendagri, Kemenpan-RB, Otorita IKN, dan BKN di Gedung DPR RI, Selasa (25/11/2025).
    Dia menegaskan bahwa efektivitas pemerintahan di IKN baru dapat berjalan maksimal apabila struktur bekerja secara menyeluruh, bukan sepotong-sepotong.
    “Sebagaimana teori dari ustaz Bey, lebah itu baru bisa ikut kalau bosnya lebah yang pindah. Kalau hanya memindahkan staf lebah, itu tidak akan pernah bisa maksimal kepindahan itu,” kata Rifqinizamy.
    Rifqi sempat menyampaikan gurauan kepada rekan-rekannya di Komisi II, agar mereka memberi contoh dengan pindah lebih dulu ke IKN.
    “Karena itu saya disuruh pindah duluan di Komisi II agar nanti mereka ikut pindah. Tapi, mereka sebelum pindah tolong ke ketua fraksi masing-masing untuk berganti komisi,” tutur dia.
    Setelahnya, Rifqinizamy juga berseloroh agar anggota Komisi II Fraksi Gerindra Azis Subekti untuk mengingatkan Presiden Prabowo Subianto terkait urgensi penetapan kebijakan
    pemindahan ASN
    .
    “Dan Mas Azis, jangan lupa setiap kali ngopi dengan presiden juga diingatkan bahwa IKN ini harus segera kita beri keputusan terkait dengan perpindahan ASN. Bukan hanya sekadar memindahkan orang, tapi memindahkan fungsi,” pungkas dia.
    Sebelumnya diberitakan, progres pembangunan IKN, khususnya pada Kawasan Istana Wapres, menjadi perhatian utama menjelang 2026.
    Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menyebut, progres fisik Istana dan kantor Wapres telah mencapai 76 persen per Oktober 2025, dan ditargetkan tuntas pada Desember 2025.
    “Istana dan kantor Wapres Desember tahun ini insya Allah jadi. Tahun depan (2026) Bapak Wapres (berkantor) di sini,” ujar Basuki, Rabu (28/10/2025).
    Otorita IKN juga mengonfirmasi bahwa Staf Khusus Wapres dijadwalkan meninjau langsung perkembangan proyek dalam waktu dekat.
    Hal tersebut disebut sebagai bentuk komitmen memastikan pusat operasional Wapres dapat berfungsi tepat waktu sesuai visi pembangunan IKN.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • FKDM Jatim Terapkan IDDIKEMAS untuk Perkuat Deteksi Dini Kerawanan Sosial

    FKDM Jatim Terapkan IDDIKEMAS untuk Perkuat Deteksi Dini Kerawanan Sosial

    Surabaya (beritajatim.com) — Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Provinsi Jawa Timur menggelar Rapat Koordinasi FKDM Kabupaten/Kota se-Jawa Timur sekaligus Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pengurus FKDM Daerah pada 21–23 November 2025 di Hotel Aria Surabaya. Kegiatan ini menghadirkan Novri Susan, Ph.D., sosiolog konflik dari Universitas Airlangga yang juga menjadi pengembang konsep Instrumen Deteksi Kerawanan Masyarakat (IDDIKEMAS), sebagai fasilitator utama.

    Dalam forum ini, FKDM Jawa Timur secara resmi menginisiasi penerapan Instrumen Deteksi Kerawanan Masyarakat (IDDIKEMAS) sebagai alat ukur untuk membaca dinamika sosial di berbagai wilayah. Instrumen ini menekankan pemetaan terhadap faktor demografi, karakter sosial, pola tindakan konflik, pusat-pusat interaksi masyarakat, hingga kinerja lembaga penyelesai konflik.

    Novri Susan menjelaskan bahwa daerah yang menggunakan instrumen deteksi kerawanan terbukti mampu meningkatkan produktivitas wilayah antara 50–70%, sebagaimana dilaporkan UNDP. Karena itu, Jawa Timur perlu menjadi provinsi terdepan dalam penguatan sistem deteksi dini berbasis data yang terstandar.

    Rapat Koordinasi FKDM Kabupaten/Kota se-Jawa Timur sekaligus Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pengurus FKDM Daerah di Hotel Aria Surabaya.

    “Kerawanan sosial tidak muncul tiba-tiba. Ia tumbuh dari pola interaksi keseharian yang harus dipantau sampai level desa,” tegas Novri Susan. Dengan data yang detail, FKDM dapat memetakan potensi eskalasi secara lebih akurat dan mengambil langkah pencegahan sebelum konflik menguat.

    Novri juga mengingatkan bahwa data kerawanan harus dipandang sebagai dokumen hidup. “Tanpa pembaruan, kita akan kehilangan kemampuan memprediksi eskalasi konflik,” ujarnya. Pembaruan data menjadi kunci bagi FKDM dalam melakukan tindakan preventif yang presisi dan terukur.

    Pada penutupan kegiatan, FKDM Jawa Timur menegaskan komitmennya untuk menjadi garda awal dalam penyusunan, implementasi, dan penyempurnaan IDDIKEMAS di tingkat nasional. Dengan struktur kelembagaan yang kuat dan jaringan hingga desa, Jawa Timur dinilai memiliki modal besar untuk menjadi model nasional dalam deteksi dini kerawanan masyarakat.

    FKDM Jawa Timur menyatakan siap melanjutkan gagasan ini untuk mewujudkan sistem deteksi dini hingga level akar rumput. IDDIKEMAS dinilai sebagai ikhtiar strategis dalam memberikan peringatan dini bagi aparat maupun masyarakat terkait potensi konflik yang perlu diwaspadai.

    Sementara itu, Ketua FKDM Provinsi Jawa Timur, Dr. Listiyono Santoso, S.S., M.Hum., menekankan pentingnya penyamaan persepsi dan sinergitas antara FKDM dengan Bakesbangpol. “FKDM merupakan mitra pemerintah dalam rangka melakukan upaya deteksi dini terkait dengan kerawanan, baik kerawanan sosial maupun kerawanan akibat bencana alam,” ujarnya. [but]

     

     

  • FKDM Jatim Perkuat Sinergi Deteksi Dini untuk Jaga Stabilitas Sosial

    FKDM Jatim Perkuat Sinergi Deteksi Dini untuk Jaga Stabilitas Sosial

    Surabaya (beritajatim.com) – Guna memperkuat peran sebagai mitra pemerintah dalam sistem kewaspadaan dini, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan “Rapat Koordinasi dan Pelatihan Penguatan Kapasitas Pengurus FKDM se-Jawa Timur”. Kegiatan yang berlangsung di Hotel Arya Centra Surabaya ini digelar atas kerjasama FKDM Provinsi Jatim dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Jawa Timur.

    Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari dua malam ini dihadiri oleh Pengurus FKDM Provinsi, pengurus FKDM kabupaten/kota se-Jawa Timur, serta staf Bakesbangpol kabupaten/kota. Tujuannya adalah untuk memperkuat sinergi dalam deteksi dini potensi Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan (ATHG) di masyarakat guna menjaga stabilitas sosial dan keamanan daerah.

    Dalam sambutannya, Ketua FKDM Provinsi Jawa Timur, Dr. Listiyono Santoso, S.S., M.Hum., menekankan pentingnya penyamaan persepsi dan sinergitas antara FKDM dengan Bakesbangpol. “FKDM merupakan mitra pemerintah dalam rangka melakukan upaya deteksi dini terkait dengan kerawanan, baik kerawanan sosial maupun kerawanan akibat bencana alam,” ujarnya.

    Listiyono menambahkan bahwa kegiatan ini tidak hanya berfokus pada koordinasi, tetapi juga memberikan pelatihan kepada pengurus untuk mendeteksi potensi AGHT sekaligus mencari solusi mengatasi persoalan tersebut.

    Rapat Koordinasi dan Pelatihan Penguatan Kapasitas Pengurus FKDM se-Jawa Timur.

    Acara secara resmi dibuka dengan keynote speech dari Eddy Supriyanto, S.STP., M.PSDM., yang mewakili Bakesbangpol Jatim. Dalam pemaparannya, Eddy mengulas berbagai potensi kerawanan sosial yang kerap muncul di Jawa Timur. Ia menegaskan bahwa konflik yang lahir dari kerawanan sosial tidak hanya bersifat individual, tetapi juga sosial, dengan sumber yang beragam seperti ekonomi, politik, dan keagamaan.

    “Potensi-potensi inilah yang harus selalu dapat dibaca oleh pengurus FKDM, dideteksi, diidentifikasi, kemudian dilakukan kajian untuk kemudian melahirkan rekomendasi bagi pemerintah untuk menentukan langkah-langkah yang harus dilakukan,” pesan Eddy.

    Secara lebih rinci, tujuan khusus dari kegiatan ini adalah:

    1. Meningkatkan Koordinasi dan Sinkronisasi antar anggota FKDM, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan.

    2. Memperlancar Pertukaran Informasi dan Data sebagai wadah untuk menjaring dan mengomunikasikan informasi terkini dari masyarakat.

    3. Mendukung Perumusan Kebijakan dengan menyediakan laporan dan rekomendasi untuk pimpinan daerah.

    4. Melakukan Evaluasi Kinerja terhadap kegiatan FKDM yang telah dilaksanakan untuk identifikasi hambatan dan perbaikan ke depan.

    Untuk mendukung tujuan tersebut, kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber kompeten, di antaranya Prof. Bagong Suyanto, Novri Susan, Ph.D., dan Hikmah Bafaqih. Dengan pelatihan ini, diharapkan kapasitas pengurus FKDM di seluruh Jawa Timur semakin kuat sehingga dapat berkontribusi lebih maksimal dalam menciptakan kondisi masyarakat yang aman dan tenteram. [but]

  • Respon Cepat Erupsi Gunung Semeru, UB Terjunkan Tim Medis ke Pronojiwo

    Respon Cepat Erupsi Gunung Semeru, UB Terjunkan Tim Medis ke Pronojiwo

    Malang (beritajatim.com) – Universitas Brawijaya (UB) bergerak cepat merespon bencana erupsi Gunung Semeru yang terjadi pada Rabu (19/11/2025). Melalui Emergency Medical Team (EMT), UB resmi mengirimkan tim respon cepat ke kawasan terdampak di Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur.

    Langkah ini diambil guna memastikan penanganan kesehatan dan penyaluran logistik bagi para pengungsi dapat segera dilakukan. Tim gabungan ini membawa misi kemanusiaan dengan dukungan armada taktis berupa satu unit ambulans, satu unit motor trail untuk medan sulit, serta satu unit mobil bak terbuka pengangkut logistik.

    Ketua tim respon cepat, dr. Aurick Yudha Nagara, SpEM, menjelaskan bahwa rombongan yang dipimpinnya membawa perlengkapan darurat yang krusial, mulai dari obat-obatan ringan, tikar, selimut, hingga kebutuhan spesifik lainnya.

    Secara rinci, dr. Aurick menyebutkan bahwa tim relawan ini merupakan kolaborasi lintas fakultas yang terdiri dari 1 orang dokter, 2 orang pengemudi ambulans, 5 mahasiswa Emergency Medicine Team dari Fakultas Kedokteran, 4 anggota Emergency Response Team dari Fakultas Ilmu Kesehatan, serta 3 anggota Korps Suka Rela (KSR) UB.

    Terkait rute perjalanan menuju lokasi bencana, dr. Aurick memberikan keterangan langsung mengenai strategi pergerakan timnya agar bisa menembus lokasi dengan aman.

    “Tim berangkat malam tadi pukul 21.00 dari Fakultas Kedokteran lalu mengarah ke Kepanjen untuk pengambilan logistik dan lanjut Gondanglegi-Dampit-Ampelgading-Pronojiwo,” jelas Aurick saat dikonfirmasi.

    Ia menambahkan secara tidak langsung bahwa selain fokus pada pemeriksaan kesehatan, tim juga memprioritaskan distribusi bahan makanan serta kebutuhan khusus untuk kelompok rentan seperti wanita dan anak-anak.

    Salah satu keunggulan respon bencana kali ini adalah pelibatan teknologi digital yang relevan bagi generasi muda. Tim tidak hanya mengandalkan kemampuan fisik, tetapi juga data spasial.

    Dr. Adipandang Yudono, S.Si., M.U.R.P., Ph.D., selaku inisiator sistem pemetaan, mengungkapkan bahwa tim lapangan didukung oleh laporan observasi berbasis web. Peta digital ini dapat diakses publik melalui laman s.ub.ac.id/gisresponsemeru, sebuah sistem yang pernah teruji keandalannya saat erupsi Semeru tahun 2021.

    Sinergi antara kecepatan tim medis dan akurasi teknologi pemetaan ini diharapkan mampu mengoptimalkan proses evakuasi dan pelayanan bagi masyarakat terdampak di kaki Gunung Semeru.

    Dalam penjelasannya, Dr. Adipandang menegaskan pentingnya data radius bahaya bagi keselamatan relawan dan warga “Dengan update hingga radius 5, 10, dan 15 km dari Semeru, (sistem ini) memudahkan tim untuk bekerja di lapangan,” ujar Dr. Adipandang pada beritajatim.com, Kamis (20/11/2025). [dan/aje]

     

  • BNPB Naikkan Status ke Awas, 3 Desa Terdampak Erupsi Gunung Semeru

    BNPB Naikkan Status ke Awas, 3 Desa Terdampak Erupsi Gunung Semeru

    Jakarta (beritajatim.com) – Status aktivitas vulkanik Gunung Semeru naik berselang satu jam, dari level III atau ‘Siaga’ ke level IV atau ‘Awas’. Situasi tersebut terjadi pada hari ini, Rabu (19/11), pukul 17.00 waktu setempat atau WIB.

    Abdul Muhari, Ph.D, Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB dalam siaran pers yang diterima beritajatim Rabu petang (19/11/2025) menyatkan kenaikan status tersebut telah dipantau oleh Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BNPB, khususnya terkait dengan potensi dampak dan kemungkinan terjadinya pengungsian warga. Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto telah memerintahkan jajaran untuk merespons perkembangan situasi dan dampak erupsi, khususnya dampak korban, kerusakan dan pengungsian.

    Laporan sementara Pusdalops pada malam ini, terdapat tiga desa di dua kecamatan yang terdampak. Wilayah ini berada di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Desa tersebut yaitu Desa Supit Urang dan Desa Oro-Oro Ombo di kecamatan Pronojiwo, dan Desa Penanggal di Kecamatan Candipuro.

    Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang dibantu unsur terkait telah mengevakuasi warga ke tempat pengungsian. Data sementara sebanyak 300 warga mengungsi sementara waktu di dua tempat.

    Pos pengungsian tersebut terseba di beberapa tempat, di antaranya Balai Desa Oro-oro Ombo sekitar 200 jiwa dan SD 2 Supiturang 100 jiwa. Selain itu, terdapat sejumlah warga dievakuasi menuju Balai Desa Penanggal. Namun pihak BPBD masih melakukan pendataan di lapangan.

    Gunung Semeru yang berada di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Kabupaten malang, Provinsi Jawa Timur, terpantau erupsi pada Rabu siang (19/11), sekitar pukul 14.13 WIB. Berdasarkan informasi Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), jarak luncur awan panas saat erupsi kurang dari 13 km. Menyikapi situasi ini, pemerintah daerah telah menginformasikan kepada warga untuk berhati-hati.

    Dilihat secara visual, awan panas guguran teramati dengan jarak luncur 13 m mengarah ke tenggara dan selatan. Di samping itu, juga teramati satu kali awan panas kurang dari 13 km tenggara-selatan Besuk Kobokan.

    Dengan kenaikan status tersebut, otoritas kegunungapian PVMBG merekomendasikan beberapa langkah. Pertama, tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Besuk Kobokan, sejauh 20 km dari puncak (pusat erupsi). Di luar jarak tersebut, masyarakat tidak melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai (sempadan sungai) di sepanjang Besuk Kobokan karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar.

    Kedua, tidak beraktivitas dalam radius 8 Km dari kawah atau puncak Gunung Semeru karena rawan terhadap bahaya lontaran batu (pijar).

    Berikutnya, mewaspadai potensi awan panas, guguran lava, dan lahar di sepanjang aliran sungai/lembah yang berhulu di puncak Gunung Semeru, terutama sepanjang Besuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kembar, dan Besuk Sat serta potensi lahar pada sungai-sungai kecil yang merupakan anak sungai dari Besuk Kobokan.

    Sebelumnya PVMBG menetapkan kenaikan aktivitas vulkanik Gunung Semeru dari level II atau ‘Waspada’ ke level III atau ‘Siaga’ pada hari ini, Rabu (19/11), pukul 16.00 WIB. Namun, berselang satu jam, tepatnya 17.00 WIB, status aktivitas vulkanik dinaikkan ke level tertinnggi, level IV atau ‘Awas’.

    Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Lumajang akan menetapkan status tanggap darurat selama 7 hari, terhitung mulai 19 November hingga 26 November 2025. Hal ini diharapkan pos komando segera diaktifkan dan penanganan darurat bencana dapat berjalan secara efektif. [aje]