Tag: Basuki Hadimuljono

  • Menguatkan Diplomasi Budaya dari Bandung

    Menguatkan Diplomasi Budaya dari Bandung

    PIKIRAN RAKYAT – Dalam rangka memperingati 70 Tahun Konferensi Asia-Afrika (KAA) sekaligus memperingati Hari Warisan Dunia yang diselenggarakan setiap 18 April, Kota Bandung kembali mengukuhkan dirinya sebagai simbol solidaritas dan perjuangan global.

    Rangkaian kegiatan resmi diselenggarakan di Gedung Merdeka pada 28 April 2025, dengan penampilan pembuka yang menampilan pencak silat dari Panglipur Pamager Sari sebagai warisan budaya tak benda. Selain itu, peringatan ini dihadiri langsung oleh Menteri Kebudayaan, serta diisi dengan kegiatan lainnya, termasuk seminar yang membahas pentingnya pelestarian warisan budaya dan semangat solidaritas antarbangsa.

    Endah Tjahjani Dwirini Retno Astuti sebagai Direktur Jenderal Diplomasi Promosi, dan Kerja Sama Kebudayaan dalam sambutannya menyampaikan tentang pentingnya menjaga keberpihakan kepada keadilan, kemerdekaan, dan perdamaian, dan nilai itu tetap menjadi bagian dari diplomasi budaya Indonesia.

    “Konferensi Asia-Afrika bukan sekadar pertemuan politik, melainkan pertemuan identitas dan budaya. Tema Disaster and Conflict Resilient Heritage sejalan dengan semangat KAA dalam menjaga perdamaian dan kerja sama antarbangsa, serta mengingatkan bahwa konflik dapat menghancurkan warisan alam dan budaya. Kita juga menegaskan tentang komitmen bahwa Indonesia tidak tinggal diam terhadap situasi dunia, sebagaimana dukungan terhadap kemerdekaan Palestina,” ujarnya dalam sambutan di Gedung Merdeka.

    Peringatan 70 Tahun Konferensi Asia-Afrika (KAA) sekaligus memperingati Hari Warisan Dunia yang diselenggarakan setiap 18 April di Gedung Merdeka, Bandung pada 28 April 2025.

    Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, Lendra Sofyan, ST., M.Si menyampaikan sambutannya bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Konferensi Asia-Afrika, yaitu memperjuangkan keadilan, menghormati hak asasi, serta memperkuat kerja sama antarbangsa.

    “Konferensi ini merupakan tonggak sejarah perjuangan melawan kolonialisme dan ketidakadilan global. Gedung Merdeka tidak hanya memiliki sejarah nasional tapi juga universal sebagai simbol perjuangan, hak asasi, kesetaraaan dan kedaulatan bangsa–bangsa,” tuturnya.

    Menteri Kebudayaan,

    Dr. H. Fadli Zon, S.S., M.Sc., sebagai memberikan sambutannya, dia menegaskan bahwa dalam menghadapi dinamika global, bangsa Indonesia harus terus menghidupkan keberagaman budayanya.

    “Bahwa kemerdekaan tidak semata meraih kedaulatan politik tapi juga perjuangan mempertahankan identitas budaya, memperkukuh narasi sejarah dan menjaga warisan peradaban,” kata Fadli Zon.

    “Sebagai bangsa kita harus memajukan keragaman budaya di tengah peradaban dunia dengan menjamin masyarakat dan memelihara dan menerapkan nilai–nilai kebudayaannya,” ujarnya.

    “Ini menjadi momen terbentuknya identitas dimana perjuangan kedaulatan negara dan identitas kebangsaan menjadi penyanggaan perlawanan terhadap kolonialisme dan penjajahan,” ucapnya kemudian.

    “Gedung Merdeka dan Museum Asia-Afrika menjadi saksi lahirnya solidaritas Asia-Afrika juga menyimpan nilai sejarah, pengetahuan dan dengan itu saya mendukung prakarsa Kota Bandung mengajukan cagar budaya nasional Gedung Merdeka sebagai warisan dunia UNESCO serta memperkuat posisi Bandung sebagai Kota Diplomasi,” tuturnya.

    Dia juga menyampaikan tentang keadaan masyarakat Palestina yang banyak kehilangan warisan budayanya

    “Dalam proteks ini kita tidak boleh menutup mata terhadap tragedi yang ada di Palestina, UNESCO mencatat ada ratusan situs warisan budaya di Gaza telah hancur akibat agresi militer Israel, mulai dari Masjid, perpustakaan, museum, rumah sakit dan ruang–ruang publik lainnya,” ujarnya.

    Seminar Hari Warisan Dunia dalam rangka 70 tahun Konferensi Asia-Afrika membahas pentingnya Konferensi Asia-Afrika (KAA) 1955 sebagai bagian dari Memory of the World (MoW) UNESCO. Komite Nasional Memory of the World Indonesia bersama Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) memaparkan bahwa arsip KAA, sebagai dokumen penting yang merekam semangat kemerdekaan, perdamaian, dan kerja sama antarbangsa, telah diajukan untuk tercatat dalam daftar warisan dokumenter dunia. Proses registrasi ini bertujuan untuk memperkuat kesadaran generasi muda terhadap nilai-nilai luhur yang lahir dari KAA, sekaligus memperluas promosi nilai-nilai tersebut di tingkat internasional.

    Selain itu, Daud Aris Tanudirjo, penggiat pelestarian warisan budaya, mengkaji peluang jejak tinggalan fisik KAA untuk diusulkan menjadi Warisan Dunia UNESCO. Ia menjelaskan bahwa situs seperti Gedung Merdeka harus memenuhi syarat nilai universal luar biasa (Outstanding Universal Value), keaslian (authenticity), keutuhan (integrity), dan memiliki sistem pengelolaan yang berkelanjutan. Dengan memenuhi kriteria tersebut, tinggalan KAA dapat diakui tidak hanya karena nilai sejarah nasionalnya, tetapi juga pentingnya bagi sejarah dunia, khususnya semangat solidaritas negara-negara Asia-Afrika dalam memperjuangkan kemerdekaan dan perdamaian global.

    Selanjutnya, pemateri terakhir, yaitu Yunus Arbi dari ICOMOS Indonesia kemudian menyoroti lebih jauh pentingnya pengusulan kawasan bersejarah Konferensi Asia-Afrika ke dalam Tentative List Warisan Dunia UNESCO. Ia menekankan bahwa warisan seperti Jalan Asia-Afrika dan Gedung Merdeka bukan sekadar bangunan bersejarah, melainkan juga site of memory yang merepresentasikan nilai perjuangan dan persatuan bangsa-bangsa. Untuk itu, diperlukan kajian mendalam, partisipasi aktif berbagai pihak, serta strategi konservasi yang memperhatikan baik aspek fisik maupun nilai-nilai immaterial agar warisan ini tetap relevan dan hidup di tengah generasi masa kini dan mendatang.

    Dengan adanya seminar ini, diharapkan semakin kuat kesadaran bersama tentang pentingnya melestarikan warisan sejarah Konferensi Asia-Afrika, baik dalam bentuk fisik maupun nilai-nilai yang ada di dalamnya. Upaya mengusulkan KAA sebagai Warisan Dunia UNESCO bukan hanya soal pengakuan internasional, tetapi juga merupakan langkah strategis untuk menjaga semangat Bandung tetap hidup sebagai inspirasi solidaritas, perdamaian, dan perjuangan bangsa-bangsa.*** (Puput Siti Aisyah dan Riva Siti Rahmadani – Universitas Inaba)

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Satgas IKN Era Jokowi Dibubarkan, Ini Gantinya

    Satgas IKN Era Jokowi Dibubarkan, Ini Gantinya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Satuan Tugas (Satgas) Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, yang dibentuk pada era pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), telah dibubarkan.

    Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo membubarkannya dengan menerbitkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 408/KPTS/M/2025 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/KPTS/M/2024 Tentang Satuan Tugas Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara.

    Keputusan Menteri (Kepmen) itu ditetapkan pada 26 Maret 2025 dan langsung berlaku pada saat ditetapkan.

    Dalam pertimbangan terungkap, pencabutan payung hukum Satgas itu adalah karena sudah ada Otorita IKN (OIKN).

    Huruf (a) pertimbangan Kepmen No 408/2025 itu menjelaskan, dalam rangka persiapan pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara telah dibentuk satuan tugas pembangunan infrastruktur ibu kota negara melalui Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/KPTS/M/2024 tentang Satuan Tugas Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara.

    “Bahwa telah dibentuk Otorita Ibu Kota melalui Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara dalam rangka pelaksanaan pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara,” bunyi huru (b), dikutip Minggu (27/4/2025).

    Lebih lanjut pada poin huruf (c) tertulis, “Pelaksanaan pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara dilakukan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara sehingga tidak diperlukan Satuan Tugas Ibu Kota Negara di Kementerian Pekerjaan Umum.”

    Karena pertimbangan tersebut, pada poin huruf (d) disebutkan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum tentang Pencabutan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/KPTS/M/2024 tentang Satuan Tugas Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara.

    Sehingga ditetapkan, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 408/KPTS/M/2025 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/KPTS/M/2024 Tentang Satuan Tugas Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara.

    Diktum Kesatu Kepmen No 408/2025 memutuskan, “Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/KPTS/M/2024 tentang Satuan Tugas Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”

    Tidak Direstui Sri Mulyani

    Dalam keterangan terpisah, Sekjen Kementerian PU Zainal Fatah mengungkapkan alasan lain pembubaran Satgas Pembangunan Infrastruktur IKN. Salah satunya karena tidak mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani.

    “Kita komunikasi secara administratif dengan (Kementerian) Keuangan, Keuangan menolak. Artinya keliatannya nggak perlu itu (satgas). Ya sudah kita bubarin, karena nggak bisa dieksekusi,” kata Zainal, seperti dilansir detikfinance.

    “(Yang menolak Menteri Keuangan?) Iya, karena untuk membentuk pusat gas itu kan ada macem-macemnya, duitnya, acem-macem kan itu,” sambungnya.

    Dia menjelaskan, Satgas membutuhkan dukungan berbagai pihak, termasuk pendanaan. Di sisi lain, OIKN sudah bekerja normal, sehingga Satgas tidak diperlukan lagi.

    “Yang jelas trigger utamanya kan Otorita sudah bekerja normal. Dulu tuh kan kita dibentuk karena di sini masing-masing Ditjen membangun, sehingga ada usulan Satgas,” terangnya.

    Sementara, imbuh dia, saat ini pimpinan Satgas yang dulunya menjabat di Kementerian PUPR sudah pindah ke Otorita IKN semua. Beberapa di antaranya seperti Deputi Bidang Sarana dan Prasarana OIKN Danis Hidayat Sumadilaga dan Stafsus Bidang Perencanaan Pembangunan OIKN Imam Santoso Ernawi.

    “Sudah di sana semua, yang penting bergerak bareng pendekatannya tidak hilang,” kata dia.

    Sebagai catatan, Satgas Pembangunan Infrastruktur IKN dulu dibentuk oleh Menteri PUPR era Presiden Jokowi, yang kini ditunjuk Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala OIKN, yaitu Basuki Hadimuljono.

    Pembentukan Satgas melalui Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1419/KPTS/M/2021 tentang Satgas Pembangunan Infrastruktur IKN.

    (mkh/mkh)

  • Pengurus Hanura 2024-2029: Oesman Sapta Odang Kembali Pimpin Partai – Halaman all

    Pengurus Hanura 2024-2029: Oesman Sapta Odang Kembali Pimpin Partai – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) mengumumkan susunan pengurus untuk periode 2024-2029.

    Oesman Sapta Odang kembali terpilih sebagai Ketua Umum dan pelantikan yang berlangsung di Jakarta Convention Center (JCC) pada Sabtu, 26 April 2025.

    Proses Pelantikan

    Pengukuhan pengurus baru ini berdasarkan Surat Keputusan (SK) DPP Hanura Nomor 001/B1/DPP/HANURA/II/2025.

    Sekretaris Jenderal Hanura, Benny Rhamdani, menyatakan bahwa keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan diperbaiki jika terdapat kekeliruan.

    “Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya,” kata Sekjen Hanura, Benny Rhamdani saat pelantikan pengurus DPP Hanura.

    Dalam struktur Hanura, terdapat nama eks petinggi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yakni Lili Pintauli Siregar, mantan Komisioner KPK.

    Struktur Pengurus Hanura 2024-2029

    Susunan lengkap pengurus DPP Partai Hanura periode 2024-2029 adalah sebagai berikut:

    DEWAN PEMBINA

    Ketua: Dr. Oesman Sapta Odang
    Wakil Ketua: Dr. H. Anwar Fuady, S.H., M.H.
    Sekretaris: Prof. Dr. H. Patrialis Akbar, S.H., M.H.
    Anggota: H. Herry Lontung Siregar, Irjen. Pol. (Purn) Drs. Syafrizal Ahiar, S.H., M.M. KH. Mansyur Syaerozi dan Dr. KH. Arwani Syaerozi, Lc., M.A.

    DEWAN PENASEHAT

    Ketua: Irjen. Pol. (Purn) Drs. Marwan Paris, M.B.A.
    Wakil Ketua: Halim Shahab, S.H., M.B.A., Prof. Dr. Bachtiar Aly, M.A.
    Mayjen. TNI. (Purn) Rudolf A. Butar-Butar, Ph.D., Hasanuddin Nasution, S.H., M.H.
    Sekretaris: Ir. Bahran Andang, M.T.
    Wakil Sekretaris: Mutiara Sani
    Anggota: Retna R. Situmorang, Drs. Berny Tamara, Asmaredy, S.H., M.M., Drs. Chevy Rasyid, Drs. Ujang Fahpulwaton, Drs. Suhaidi Samallo, H. Saeful Bahri AR, Treeswaty Lanny Susatya.

    DEWAN KEHORMATAN

    Ketua: Dr. Dodi Suhartono Abdulkadir, S.E., S.H., M.H.
    Wakil Ketua: Dr. H. Teguh Samudera, S.H., M.H., Drs. Muhammad Fahmi, M.M.
    Sekretaris: Irjen (Pol) Drs. Yotje Mende
    Wakil Sekretaris: Ir. Darwis Darwis
    Anggota: Brigjen. TNI. (Purn) Abdul Salam Selviea Femmy Lombogia, S.H., Joko Sungkono, S.H., M.A., Dra. Setyo Ediningsih, M.M., Sangga Rustandi, Dra. Djubaedah

    DEWAN PAKAR

    Ketua: Dr. Ir. Benny Pasaribu, M.Ec.
    Wakil Ketua: Drs. M. Ali Kastella
    Sekretaris: Dr. H. Bambang Dwi Hartono
    Anggota: Dr. H. Sarji, Tresia Nikita Wanggarai Douw, S.Hum.

    DEWAN PENGURUS HARIAN

    Ketua Umum: Dr. Oesman Sapta Odang
    Wakil Ketua Umum: Prof. Dr. H. Agus Hermanto, MM., Drs. H. Akhmad Muqowam, H. Patrice Rio Capella, S.H., H. Djafar Badjeber, M.Si., Adil Supatra Akbar, H. Hildi Hamid, Dr. H. Imam Anshori Saleh, S.H., M.Hum., Yunis Liana, S.E., Sonny Valentino Tulung, Lili Pintauli Siregar, S.H., M.H., Andi Ryza Fardiansyah, S.H., Ir. Heru Hartanto, KH. Musaddad, S.H.I., Dr. dr. Delis Julkarson Hehi, Mars.

    SEKRETARIS JENDERAL

    Benny Rhamdani, S.I.Pol.

    WAKIL SEKRETARIS JENDERAL

    Drs. Eddie Siregar, M.Si., Dr. (Cand.) Ilona Irena Gutandjala, S.Kom., M.Msi, Dr. Phil Hanurani Prajanto, M.A, Hengki Irawan, Serfasius Serbaya Manek, S.H., M.H., Ratna Ester L. Tobing, S.H., S.IP., M.M., Yossie Indra Pramana, Drs. Zulhendri Chaniago, Audrey Limbong, S.Ikom., M.Ikom., Ir. H. A. Bambang Irianto, Rini Sundari, S.H., Budi Hermansyah, S.S., Siti Rahmayanti Badjeber, Lestari Manurung, S.H., H. Lutfi Hermawansyah, Astrid Gurning.

    BENDAHARA UMUM: Surpani Sulaiman, S.H., S.Sos., M.Si.

    Wakil Bendahara Umum: Dr. H. Chairul Umaiya, M.M., Ak., Syahrazad, Indah Sri Rezeki, S.T.

    KOORDINATOR WILAYAH

    Korwil I: Ir. H. Dasril, M.M.
    Korwil II: H. Arsadianto Rachman, M.B.A
    Korwil III: Drs. Siswadi
    Korwil IV: Dr. H. Abdul Azis Khafia, S.Si., M.Si.
    Korwil V: Yunianto Wahyudi
    Korwil VI: H. M. Gani S Rangkuti
    Korwil VII: Tiurmaida Tampubolon
    Korwil VIII: Brigjen TNI (Purn.) Manofarianto, S.E., M.A.
    Korwil IX: Brigjen Pol (Purn.) Dr. Drs. Adeni Muhan
    Korwil X: H. Hadianto Rasyid, S.E.
    Korwil XI: Brigjen TNI (Purn.) Samuel Petrus Hehakaya
    Korwil XII: Dawed Marthen Syaranaumal
    Korwil XIII: Johannes Gluba Gebze

    Sebelumnya, Musyawarah Nasional (Munas) Partai Hanura dilaksanakan di Bali pada 18-20 Agustus 2024, di mana Oesman Sapta Odang terpilih kembali sebagai Ketua Umum.

    Dalam Munas ini, 514 DPC dan 38 DPD Hanura se-Indonesia memberikan dukungan penuh kepada Oesman Sapta.

     

     

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Daftar Lengkap Pengurus Hanura 2024-2029, Oesman Sapta Ketum, Eks Pimpinan KPK Jadi Waketum – Halaman all

    Daftar Lengkap Pengurus Hanura 2024-2029, Oesman Sapta Ketum, Eks Pimpinan KPK Jadi Waketum – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Berikut daftar lengkap susunan pengurus Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) 2024-2029.

    Dalam susunan pengurus baru tersebut, Oesman Sapta Odang kembali menjadi Ketua Umum.

    Proses pengukuhan atau pelantikan digelar di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, pada Sabtu (26/4/2025).

    Susunan pengurus Hanura ini, berdasarkan SK DPP Hanura Nomor 001/B.1/DPP-HANURA/II/2025.

    “Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya,” kata Sekjen Hanura, Benny Rhamdani saat pelantikan pengurus DPP Hanura.

    Dalam struktur Hanura, terdapat nama eks petinggi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yakni Lili Pintauli Siregar, mantan Komisioner KPK.

    Kini, ia menjabat Wakil Ketua Dewan Pengurus Harian Hanura.

    Sebelumnya, Musyawarah Nasional Partai Hanura Tahun 2024 telah dilaksanakan di Bali tanggal 18-20 Agustus.

    Dalam momen tersebut, dipilihlah Oesman Sapta Odang sebagai Ketua Umum. 

    “Musyawarah Nasional Partai Hanura Tahun 2024 dilaksanakan di Bali tanggal 18-20 Agustus. “

    “514 DPC Hanura dan 38 DPD Hanura seindonesia kembali mengusung dan menetapkan Bapak Dr Oesman Sapta untuk menjadi Ketua Umum DPP Partai Hanura periode 2024-2029,” ungkap Benny Rhamdani, dilansir Kompas.com.

    Struktur Lengkap Pengurus Hanura 2024–2029

    Berikut susunan DPP Partai Hanuar periode 2024-2029 selengkapnya:

    DEWAN PEMBINA

    Ketua: Dr. Oesman Sapta Odang
    Wakil Ketua: Dr. H. Anwar Fuady, S.H., M.H.
    Sekretaris: Prof. Dr. H. Patrialis Akbar, S.H., M.H.
    Anggota: H. Herry Lontung Siregar, Irjen. Pol. (Purn) Drs. Syafrizal Ahiar, S.H., M.M. KH. Mansyur Syaerozi dan Dr. KH. Arwani Syaerozi, Lc., M.A.

    DEWAN PENASEHAT

    Ketua: Irjen. Pol. (Purn) Drs. Marwan Paris, M.B.A.
    Wakil Ketua: Halim Shahab, S.H., M.B.A., Prof. Dr. Bachtiar Aly, M.A.
    Mayjen. TNI. (Purn) Rudolf A. Butar-Butar, Ph.D., Hasanuddin Nasution, S.H., M.H.
    Sekretaris: Ir. Bahran Andang, M.T.
    Wakil Sekretaris: Mutiara Sani
    Anggota: Retna R. Situmorang, Drs. Berny Tamara, Asmaredy, S.H., M.M., Drs. Chevy Rasyid, Drs. Ujang Fahpulwaton, Drs. Suhaidi Samallo, H. Saeful Bahri AR, Treeswaty Lanny Susatya.

    DEWAN KEHORMATAN

    Ketua: Dr. Dodi Suhartono Abdulkadir, S.E., S.H., M.H.
    Wakil Ketua: Dr. H. Teguh Samudera, S.H., M.H., Drs. Muhammad Fahmi, M.M.
    Sekretaris: Irjen (Pol) Drs. Yotje Mende
    Wakil Sekretaris: Ir. Darwis Darwis
    Anggota: Brigjen. TNI. (Purn) Abdul Salam Selviea Femmy Lombogia, S.H., Joko Sungkono, S.H., M.A., Dra. Setyo Ediningsih, M.M., Sangga Rustandi, Dra. Djubaedah

    DEWAN PAKAR

    Ketua: Dr. Ir. Benny Pasaribu, M.Ec.
    Wakil Ketua: Drs. M. Ali Kastella
    Sekretaris: Dr. H. Bambang Dwi Hartono
    Anggota: Dr. H. Sarji, Tresia Nikita Wanggarai Douw, S.Hum.

    DEWAN PENGURUS HARIAN

    Ketua Umum: Dr. Oesman Sapta Odang
    Wakil Ketua Umum: Prof. Dr. H. Agus Hermanto, MM., Drs. H. Akhmad Muqowam, H. Patrice Rio Capella, S.H., H. Djafar Badjeber, M.Si., Adil Supatra Akbar, H. Hildi Hamid, Dr. H. Imam Anshori Saleh, S.H., M.Hum., Yunis Liana, S.E., Sonny Valentino Tulung, Lili Pintauli Siregar, S.H., M.H., Andi Ryza Fardiansyah, S.H., Ir. Heru Hartanto, KH. Musaddad, S.H.I., Dr. dr. Delis Julkarson Hehi, Mars.

    SEKRETARIS JENDERAL

    Benny Rhamdani, S.I.Pol.

    WAKIL SEKRETARIS JENDERAL

    Drs. Eddie Siregar, M.Si., Dr. (Cand.) Ilona Irena Gutandjala, S.Kom., M.Msi, Dr. Phil Hanurani Prajanto, M.A, Hengki Irawan, Serfasius Serbaya Manek, S.H., M.H., Ratna Ester L. Tobing, S.H., S.IP., M.M., Yossie Indra Pramana, Drs. Zulhendri Chaniago, Audrey Limbong, S.Ikom., M.Ikom., Ir. H. A. Bambang Irianto, Rini Sundari, S.H., Budi Hermansyah, S.S., Siti Rahmayanti Badjeber, Lestari Manurung, S.H., H. Lutfi Hermawansyah, Astrid Gurning.

    BENDAHARA UMUM: Surpani Sulaiman, S.H., S.Sos., M.Si.

    Wakil Bendahara Umum: Dr. H. Chairul Umaiya, M.M., Ak., Syahrazad, Indah Sri Rezeki, S.T.

    KOORDINATOR WILAYAH

    Korwil I: Ir. H. Dasril, M.M.
    Korwil II: H. Arsadianto Rachman, M.B.A
    Korwil III: Drs. Siswadi
    Korwil IV: Dr. H. Abdul Azis Khafia, S.Si., M.Si.
    Korwil V: Yunianto Wahyudi
    Korwil VI: H. M. Gani S Rangkuti
    Korwil VII: Tiurmaida Tampubolon
    Korwil VIII: Brigjen TNI (Purn.) Manofarianto, S.E., M.A.
    Korwil IX: Brigjen Pol (Purn.) Dr. Drs. Adeni Muhan
    Korwil X: H. Hadianto Rasyid, S.E.
    Korwil XI: Brigjen TNI (Purn.) Samuel Petrus Hehakaya
    Korwil XII: Dawed Marthen Syaranaumal
    Korwil XIII: Johannes Gluba Gebze

    (Tribunnews.com/Suci Bangun DS, Igman Ibrahim, Kompas.com)

  • Megawati Usulkan Konferensi Asia Afrika Jilid II Bahas Kondisi Global dan Kemerdekaan Palestina

    Megawati Usulkan Konferensi Asia Afrika Jilid II Bahas Kondisi Global dan Kemerdekaan Palestina

    JAKARTA – Ketua DPP Bidang Luar Negeri PDI Perjuangan Ahmad Basarah menyampaikan gagasan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri tentang perlunya penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika (KAA) Jilid II yang membahas kondisi global dan kemerdekaan Palestina.

    Hal ini disampaikan Basarah dalam pidato pembukaan diskusi “Warisan Bung Karno untuk Asia-Afrika dan Keadilan Sosial Global” sebagai peringatan 70 Tahun KAA yang digelar Badan Sejarah Indonesia PDI Perjuangan, di Kantor DPP PDIP, Sabtu, 26 April.

    “Presiden Megawati menyampaikan gagasannya kepada saya agar para pemimpin bangsa-bangsa Asia Afrika saat ini dapat menyelenggarakan pertemuan untuk mengevaluasi 70 tahun perjalanan KAA,” ujar Basarah.

    Basarah menilai, forum tersebut harus memberikan perhatian khusus menanggapi isu global saat ini dan pada bangsa-bangsa yang belum merdeka, terutama Palestina. Ia berharap, KAA Jilid II mampu menghasilkan keputusan monumental dalam merekontekstualisasikan Dasa Sila Bandung.

    “Situasi geopolitik internasional saat ini ditandai oleh meningkatnya ketegangan antarbangsa, baik bilateral, regional, maupun internasional,” jelas Basarah.

    Basarah juga berharap, diskusi ini bisa merekomendasikan pemikiran-pemikiran solutif bagi perdamaian dan keadilan sosial.

    “Tidak hanya bagi bangsa-bangsa di dunia, tetapi juga bagi rakyat Indonesia,” kata Basarah.

    Sebagai informasi, acara diskusi PDIP ini dibagi dalam dua panel menghadirkan sejarawan, diplomat, dan akademisi.

    Diskusi Panel I bertema Semangat Bandung dan Tantangan Asia-Afrika Kini dengan narasumber Dr. Wildan Sena Utama – Sejarawan UGM, I Gusti Wesaka Puja – Direktur Eksekutif ASEAN Institute for Peace and Reconciliaton, dan Ita Fatia Nadia, MA – Sejarawan dan Aktivis Gerakan Perempuan.

    Diskusi Panel II bertema Peran Bung Karno dan Warisan Diplomasi Global dengan narasumber Andi Widjajanto Ph.D – Kepala Badan Riset dan Analisa Kebijakan (BARAK) PDI Perjuangan, Dr. Yeremia Lalisang – Dosen Hubungan Internasional FISIP UI, dan Dr. Sigit Aris Prasetyo – Diplomat dan Penulis Buku Dunia Dalam Genggaman Bung Karno.

    Lalu masuk sesi Kuliah Umum dengan tema Peran Indonesia dalam Pembebasan Asia-Afrika yang dibawakan David van Reybrouck – Sejarawan Belgia, Penulis Buku Best Seller “Revolusi: Indonesia and the Birth of the Modern World”.

    Acara ini juga menampilkan pertunjuan seni & budaya – Usman Hamid and the Blackstones. Hadir dalam acara pembukaan diskusi di Kantor DPP sejumlah pengurus pusat DPP PDIP antara lain Ahmad Basarah, Ganjar Pranowo, dan Ribka Tjiptaning.

  • Kolaborasi SGU dan Pemkab Tangerang, Tempe dan Kemiri Jadi Barang Komersil Bernilai Tinggi

    Kolaborasi SGU dan Pemkab Tangerang, Tempe dan Kemiri Jadi Barang Komersil Bernilai Tinggi

    Tangerang: Swiss German University (SGU) bersama Pemerintah Kabupaten Tangerang meluncurkan program pemberdayaan masyarakat desa yang bertujuan mendukung pengentasan kemiskinan di 50 desa terpilih.

    Program ini kolaborasi strategis antara institusi pendidikan tinggi dan pemerintah daerah dalam memanfaatkan hasil riset inovatif untuk menjawab tantangan nyata di tengah masyarakat, khususnya di bidang ketahanan pangan dan pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal.

    Dua hasil riset unggulan dosen SGU menjadi fondasi utama dalam pelaksanaan program ini. Tempe Semangit, dikembangkan oleh Maria Dewi Gunawan Puteri, M.Sc., Ph.D., merupakan inovasi tempe hasil fermentasi lanjutan yang memiliki nilai gizi tinggi dan potensi pasar yang menjanjikan.

    Dalam program ini, Dr. Maria memberikan workshop langsung kepada warga desa untuk mengajarkan teknik pembuatan Tempe Semangit agar mereka dapat menghasilkan produk secara mandiri dan menjualnya sebagai wirausahawan lokal.

    Minyak Kemiri Kaya Omega 3, 6, dan 9, hasil riset dari Dr. Hery Sutanto, S.Si., M.Si., adalah produk pangan fungsional berbahan dasar kemiri yang memiliki manfaat kesehatan dan nilai komersial tinggi.

    Warga dilibatkan dalam proses produksi, khususnya pada tahap pemecahan dan pengolahan bahan mentah, sehingga mereka mendapatkan keterampilan baru sekaligus peluang penghasilan tambahan.

    Program ini didukung dengan pelatihan keterampilan, pendampingan bisnis, serta fasilitasi akses pasar, guna memastikan produk hasil inovasi dapat diadopsi secara berkelanjutan oleh masyarakat desa.

    Rektor Swiss German University, Assoc. Prof. Dr. Dipl.-Ing. Samuel P. Kusumocahyo, mengatakan kolaborasi ini menjadi langkah nyata dalam menjembatani dunia akademik dengan kebutuhan masyarakat.

    “Hasil riset tidak hanya berhenti di laboratorium, tapi dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Melalui kerja sama ini, kami ingin menghadirkan inovasi yang aplikatif untuk mendukung kemandirian dan kesejahteraan desa,” katanya.

    Program ini diharapkan menjadi model sinergi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah dalam menciptakan solusi berkelanjutan untuk pembangunan desa, sekaligus mendorong semangat inovasi dan kewirausahaan di tingkat lokal.

    Tangerang: Swiss German University (SGU) bersama Pemerintah Kabupaten Tangerang meluncurkan program pemberdayaan masyarakat desa yang bertujuan mendukung pengentasan kemiskinan di 50 desa terpilih.
     
    Program ini kolaborasi strategis antara institusi pendidikan tinggi dan pemerintah daerah dalam memanfaatkan hasil riset inovatif untuk menjawab tantangan nyata di tengah masyarakat, khususnya di bidang ketahanan pangan dan pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal.
     
    Dua hasil riset unggulan dosen SGU menjadi fondasi utama dalam pelaksanaan program ini. Tempe Semangit, dikembangkan oleh Maria Dewi Gunawan Puteri, M.Sc., Ph.D., merupakan inovasi tempe hasil fermentasi lanjutan yang memiliki nilai gizi tinggi dan potensi pasar yang menjanjikan.

    Dalam program ini, Dr. Maria memberikan workshop langsung kepada warga desa untuk mengajarkan teknik pembuatan Tempe Semangit agar mereka dapat menghasilkan produk secara mandiri dan menjualnya sebagai wirausahawan lokal.
     
    Minyak Kemiri Kaya Omega 3, 6, dan 9, hasil riset dari Dr. Hery Sutanto, S.Si., M.Si., adalah produk pangan fungsional berbahan dasar kemiri yang memiliki manfaat kesehatan dan nilai komersial tinggi.
     
    Warga dilibatkan dalam proses produksi, khususnya pada tahap pemecahan dan pengolahan bahan mentah, sehingga mereka mendapatkan keterampilan baru sekaligus peluang penghasilan tambahan.
     
    Program ini didukung dengan pelatihan keterampilan, pendampingan bisnis, serta fasilitasi akses pasar, guna memastikan produk hasil inovasi dapat diadopsi secara berkelanjutan oleh masyarakat desa.
     
    Rektor Swiss German University, Assoc. Prof. Dr. Dipl.-Ing. Samuel P. Kusumocahyo, mengatakan kolaborasi ini menjadi langkah nyata dalam menjembatani dunia akademik dengan kebutuhan masyarakat.
     
    “Hasil riset tidak hanya berhenti di laboratorium, tapi dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Melalui kerja sama ini, kami ingin menghadirkan inovasi yang aplikatif untuk mendukung kemandirian dan kesejahteraan desa,” katanya.
     
    Program ini diharapkan menjadi model sinergi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah dalam menciptakan solusi berkelanjutan untuk pembangunan desa, sekaligus mendorong semangat inovasi dan kewirausahaan di tingkat lokal.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (FZN)

  • Setelah Otorita, Pegawai BIN Bakal Pindah ke IKN Mulai Juni 2025 – Page 3

    Setelah Otorita, Pegawai BIN Bakal Pindah ke IKN Mulai Juni 2025 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono mendampingi Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Komjen Pol. (Purn) Drs. Imam Sugianto, M.Si meninjau IKN. Kunjungan ini merupakan bagian dari persiapan menjelang pemindahan pegawai BIN ke IKN.

    Dalam kunjungan tersebut, Kepala Otorita IKN dan Wakil Kepala BIN melakukan peninjauan langsung ke sejumlah area, termasuk area untuk berkantor dan hunian yang akan digunakan oleh pegawai BIN.

    “Tadi kami tengok sebentar, masyaallah sangat representatif sekaligus kalau sudah beroperasi bisa dipelihara sekalian,” ujar Wakil Kepala BIN dalam keterangan tertulis, Jumat (25/4/2025).

    Direncanakan, pemindahan secara bertahap pegawai BIN tahap awal akan dimulai pada Juni 2025. Para pegawai BIN akan mulai menempati hunian di rumah susun (Rusun) BIN yang telah fungsional.

    “Insyaallah mulai Juni,” tegas Wakil Kepala BIN.

    Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menyambut baik rencana BIN untuk mulai menempati Rusun BIN. “Untuk Rusun, nanti bisa dilanjutkan koordinasi dengan tim kami untuk menyiapkan hunian supaya nanti 1 Juni sudah masuk,” ujar Basuki.

    Seperti diketahui, pembangunan  IKN terus berlanjut. Anggaran pembangunan infrastruktur IKN di pos Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang semula dibekukan telah dibuka.

    Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengatakan, anggaran pembangunan IKN yang dibuka mencapai Rp 10 triliun. Dengan pembukaan pembekuan ini maka pembangunan infrastruktur segera dilanjutkan.

    Pembangunan IKN tahap pertama periode 2022-2034 yang belum selesai, akan kembali dilanjutkan. Kementerian PU akan melanjutkan pekerjaan-pekerjaan infrastruktur, yaitu jalan tol, istana wakil presiden, masjid, air limbah, dan sejumlah jalan yang berada di dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Nusantara.

     

  • Penjelasan Kementerian PU Soal Pembubaran Satgas Pembangunan IKN

    Penjelasan Kementerian PU Soal Pembubaran Satgas Pembangunan IKN

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memberikan penjelasan lanjutan mengenai pembubaran Satuan Tugas Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara (Satgas IKN) yang berada di bawah naungannya.

    Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PU, Zainal Fatah menjelaskan bahwa pembubaran Satgas OIKN Kementerian PU itu dilakukan usai tak mengantongi restu pengadaan anggaran dari Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.

    “Memang dibubarkan, karena kita komunikasi secara administratif dengan Kementerian Keuangan, tapi pihak Kementerian Keuangan menolak. Artinya kelihatannya tidak perlu itu,” jelasnya saat ditemui di Kantor Kementerian PU, Jumat (25/4/2025).

    Di samping itu, Zainal juga menyebut pembubaran Satgas itu dilakukan lantaran saat ini fokus pembangunan IKN bakal dilakukan langsung oleh Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) yang kini dinahkodai oleh Basuki Hadimuljono.

    Terlebih, saat ini pimpinan Satgas Kementerian PU telah bertugas langsung di OIKN. Sehingga, pembangunan proyek baru IKN bakal sepenuhnya dikerjakan oleh OIKN.

    “Yang jelas triger utama [dibubarkan] Otorita kan sudah bekerja normal, dulu tuh kita bentuk karena di sini ada masing-masing dirjen yang membangun. Sehingga ada usulan Satgas,” pungkasnya.

    Sementara itu, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) sekaligus mantan Kepala Satgas Pembangunan IKN, Danis H. Sumadilaga juga sempat turut memberikan penjelasan.

    Danis menyebut, Satgas IKN di bawah Kementerian PU tersebut dibubarkan lantaran pemerintah bakal membentuk tim unit percepatan pembangunan IKN yang serupa dengan Satgas di bawah OIKN.

    “Jadi Satgas yang dicabut itu kan Satgas [di bawah naungan] PUPR. Nah, insyaallah sekarang OIKN sudah di sana, sebentar lagi akan ada semacam Satgas Tim Pengendali yang akan dibentuk oleh OIKN,” jelas Danis saat ditemui di Kompleks Parlemen RI, Selasa (22/4/2025).

    Dia menjelaskan, nantinya tim satuan tugas yang bakal dinamai Tim Pengendali itu bakal terdiri atas tiga kementerian dan lembaga (K/L), yakni Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

    Adapun, pembubaran Satgas IKN itu termuat dalam Kepmen Nomor 408/KPTS/M/2025 Tentang Pencabutan Keputusan Menteri PUPR Nomor 17/KPTS/M/204 Tentang Satuan Tugas Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara yang telah ditetapkan sejak 26 Maret 2025.

  • Unika Atma Jaya Kukuhkan Tiga Profesor Bidang Strategis dari Keuangan hingga Kekayaan Intelektual – Halaman all

    Unika Atma Jaya Kukuhkan Tiga Profesor Bidang Strategis dari Keuangan hingga Kekayaan Intelektual – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Universitas Katolik Indonesia (Unika) Atma Jaya mengukuhkan tiga Profesor.

    Mereka yakni Prof. Dr. Siti Saadah, S.E., M.T. dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prof. Dr. Natalia Yeti Puspita, S.H., M.Hum., dan Prof. V. Selvie Sinaga, S.H., LL.M., Ph.D. dari Fakultas Hukum. 

    Prosesi pengukuhan dilangsungkan dalam Sidang Terbuka Senat Guru Besar di Gedung Yustinus Lt. 15, Kampus Semanggi, Unika Atma Jaya. 

    Rektor Unika Atma Jaya, Prof. Dr. dr. Yuda Turana, Sp.S(K), mengatakan ketiga Profesor ini memperkuat barisan akademisi. 

    “Semoga pengukuhan ini semakin mendorong terciptanya budaya akademik yang unggul demi kemajuan bangsa,” ujar Yuda melalui keterangan tertulis, Jumat (25/4/2025).

    Dalam orasi ilmiahnya, Prof. Siti Saadah mengangkat isu krusial bertajuk “Konglomerasi Keuangan dan Potensi Risiko Sistemik”. 

    Dirinya menyoroti betapa pentingnya kewaspadaan terhadap keterkaitan antar lembaga jasa keuangan dalam satu konglomerasi, yang dapat menjadi pemicu krisis sistemik bila tidak diawasi dengan ketat.

    “Dalam situasi interkonektivitas tinggi antar lembaga keuangan, satu gangguan bisa merambat cepat dan mengganggu stabilitas ekonomi nasional. Oleh karena itu, pengawasan berbasis risiko terhadap konglomerasi keuangan sangatlah mendesak,” ujar Siti.
     
    Studi Siti menggunakan metode generalized vector autoregressive untuk mengukur volatility spillover antar entitas dalam konglomerasi dan telah memperoleh penghargaan dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) atas kontribusi risetnya.

    Sementara Prof. Natalia dalam orasi ilmiahnya mengusung topik “Sustainable Climate Resilience: Pendekatan Holistik Integratif Hukum Internasional dalam Penanggulangan Bencana”. 

    Dirinya menekankan bahwa perubahan iklim telah menjadi tantangan global yang tidak dapat diselesaikan secara parsial, melainkan membutuhkan pendekatan hukum internasional yang menyeluruh dan terintegrasi.

    “Bencana iklim bukan lagi isu lokal, tetapi krisis global yang memerlukan respons lintas negara dengan sinergi regulasi, kebijakan, dan peran masyarakat. Hukum internasional harus menjembatani semua ini secara integratif,” ujar Prof. Natalia.

    Dalam orasinya, Prof. Natalia menjelaskan bahwa ketahanan iklim berkelanjutan harus dibangun melalui kerangka hukum. 

    Lalu dalam orasi ilmiahnya, Prof. Selvie mengangkat tema “Sistem Paten di ASEAN dan Perbandingannya dengan ARIPO, OAPI, dan EU”. 

    Dirinya menyoroti kesenjangan harmonisasi sistem paten antar negara-negara ASEAN dan membandingkannya dengan praktik terbaik yang diterapkan oleh organisasi regional seperti ARIPO, OAPI, dan EU.

    “ASEAN memerlukan integrasi sistem paten yang lebih solid agar dapat bersaing secara global dalam ranah inovasi teknologi. Harmonisasi ini tidak akan tercapai tanpa adanya kemauan politik dari setiap negara anggotanya,” ujar Prof. Selvie.

    Prof. Selvie juga menjelaskan bahwa belum mudah bagi ASEAN untuk menyusun satu peraturan yang berlaku di semua negara anggota terkait pendaftaran paten maupun untuk mendirikan Kantor Hak Kekayaan Intelektual (HKI) ASEAN.

  • Basuki Ungkap Investasi Pakuwon di IKN Siap Dieksekusi dalam Waktu Dekat

    Basuki Ungkap Investasi Pakuwon di IKN Siap Dieksekusi dalam Waktu Dekat

    Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengungkap komitmen investasi PT Pakuwon Jati Tbk. (PWON) di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara segera direalisasikan. 

    Dalam laporannya, Basuki menyebut, proyek superblok yang diprakarsai oleh PWON di IKN itu saat ini telah masuk finalisasi desain dan akan melaksanakan konstruksi dalam waktu dekat.

    “Pakuwon sekarang sudah dalam desain semua,” jelasnya dalam konferensi pers secara daring dikutip Kamis (24/4/2025).

    Basuki mengaku telah melakukan pertemuan dengan manajemen PWON guna menginstruksikan agar proyek investasi yang diinisiasi oleh pihaknya dapat segara dibangun.

    Meski Basuki mengaku telah mengantongi komitmen dari PWON untuk dapat segera melaksanakan konstruksi, dirinya masih belum memerinci secara pasti kapan proyek senilai Rp5 triliun itu mulai digarap.

    “Biasanya lama didesain, tapi karena mereka benar-benar mendesain dengan detail, itu menurut beliau-beliau yang kemarin saya temui yang selalu berkomunikasi. Tapi nanti pembangunannya insyaallah akan lebih cepat,” pungkasnya.

    Berdasarkan catatan Bisnis, PT Pakuwon Jati Tbk. (PWON) memastikan konstruksi proyek superblok di IKN senilai total Rp5 triliun itu memang akan digarap dalam waktu dekat.

    Hal itu disampaikan oleh Director of Business Development Pakuwon Group Ivy Wong yang mengatakan, perseroan tengah mempersiapkan lahan serta lelang untuk bisa segera mengeksekusi proyek tersebut.

    “Kita lagi persiapkan lahan dan tender, rencana akan selesai di dalam 2 tahun,” kata Ivy saat dikonfirmasi, Selasa (13/8/2024).

    Adapun, secara keseluruhan, nilai investasi yang disuntikkan PWON untuk membangun superblok di IKN sebelumnya dilaporkan mencapai Rp5 triliun. Namun, guyuran anggaran tersebut akan dilakukan secara bertahap.

    Hal itu dilakukan seraya perseroan menunggu pembangunan dan populasi di IKN untuk dapat tumbuh terlebih dahulu. 

    Ivy mengatakan, pihaknya bakal mengalokasikan dana sekitar Rp615 miliar untuk proyek tahap I. Sedikit memberikan bocoran, Ivy juga mengungkap di tahap awal Pakuwon bakal membangun hotel dengan total 295 kamar.