Xcloud.id

Tag: Basuki Hadimuljono

  • Penuhi Standar Global dalam Keamanan Informasi, Disdukcapil Kota Banjar Raih Sertifikat Internasional 

    Penuhi Standar Global dalam Keamanan Informasi, Disdukcapil Kota Banjar Raih Sertifikat Internasional 

    JABAR EKSPRES – Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Dukcapil 2025 secara hybrid pada 23-24 April 2025.

    Acara yang berpusat di Jakarta ini diikuti oleh seluruh Dinas Dukcapil se-Indonesia, baik luring maupun daring, dengan fokus pada peningkatan layanan publik berbasis data kependudukan yang inklusif dan transformasi digital.

    Mengusung tema Data Kependudukan dan IKD sebagai Fondasi Layanan Publik yang Inklusif dan Pilar Transformasi Digital Nasional, Rakornas kali ini menekankan pentingnya kolaborasi antar-daerah dalam menyediakan layanan akurat dan terpercaya.

    BACA JUGA: DPRD Banjar Diduga Nikmati Tunjangan Ilegal Periode 2017-2021, Negara Rugi Rp3,5 Miliar

    Dalam sambutannya, Dirjen Dukcapil menyatakan, data kependudukan adalah tulang punggung pelayanan publik. Sinergi dan inovasi menjadi kunci untuk mewujudkan transformasi digital yang berkelanjutan.

    Momen bersejarah dalam Rakornas ini adalah penyerahan Sertifikat ISO 27001:2013 oleh Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi (Purn) Prof. Dr. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D., kepada Disdukcapil Kota Banjar H Heri Sapari, S.T., M.Si.

    Sertifikat internasional ini diberikan sebagai pengakuan atas implementasi sistem manajemen keamanan informasi yang memenuhi standar global. H. Heri Sapari, S.T., M.Si., Kepala Disdukcapil Kota Banjar, menerima penghargaan tersebut mewakili Pulau Jawa.

    BACA JUGA: Dua Ruang SMPN 5 Banjar Terbengkalai Usai Pembongkaran, Aktivitas Pendidikan Terancam Terganggu

    “Sertifikat ini bukti komitmen kami dalam menjaga kerahasiaan dan keamanan data masyarakat. Ini adalah langkah awal untuk terus meningkatkan kualitas layanan berbasis teknologi,” ujar Heri Sapari.

    Pencapaian Kota Banjar diharapkan menjadi inspirasi bagi daerah lain untuk memperkuat sistem keamanan informasi dan integritas data kependudukan.

    Rakornas Dukcapil 2025 juga menjadi ajang evaluasi capaian program prioritas, termasuk percepatan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) dan integrasi data dengan sektor layanan kesehatan, pendidikan, serta sosial. Kemendagri menegaskan, transformasi digital Dukcapil harus sejalan dengan perlindungan data warga, terutama di tengat masifnya ancaman cyber crime.

    Rakornas menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis, termasuk peningkatan kapasitas SDM, penguatan infrastruktur TI, dan perluasan kolaborasi dengan pemangku kepentingan.

  • Kementerian PU Alokasikan Rp10 Triliun untuk Selesaikan Pembangunan Infrastruktur di IKN

    Kementerian PU Alokasikan Rp10 Triliun untuk Selesaikan Pembangunan Infrastruktur di IKN

    JAKARTA – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengatakan, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) akan mengalokasikan anggaran sekitar Rp10 triliun untuk melanjutkan pekerjaan-pekerjaan infrastruktur yang belum selesai di IKN, Kalimantan Timur.

    Basuki mengaku, dirinya mengetahui hal tersebut langsung dari Wakil Menteri (Wamen) PU Diana Kusumastuti yang melakukan kunjungan ke IKN belum lama ini.

    “Alhamdulillah, pada 15 April ini kami sudah kumpulkan semua para penyedia jasa dan diberitahukan oleh Ibu Wamen PU (Diana Kusumastuti) dan dirjen-dirjen bahwa semua anggaran sudah dibuka blokirnya, sekitar Rp10 triliun untuk PU menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan (infrastruktur) tersebut,” ujar Basuki dalam konferensi pers secara daring, Rabu, 23 April.

    Adapun pekerjaan-pekerjaan infrastruktur yang dimaksud seperti pembangunan jalan tol, istana wakil presiden (Wapres), masjid. Kemudian, air limbah serta ada beberapa jalan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

    “Pekerjaan-pekerjaan yang sudah dilaksanakan sejak 2022-2024 dan belum selesai itu tetap dilaksanakan oleh Kementerian PU,” kata Basuki.

    Di samping itu, Basuki bilang, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang dipimpin oleh Maruarar Sirait (Ara) juga memiliki andil dalam pembangunan IKN.

    Menurut Basuki, kementerian itu akan membangun lima tower rumah susun (Rusun) tambahan untuk hunian di IKN.

    “Kemudian juga dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman juga disampaikan akan ada tambahan lima tower rusun lagi untuk ASN (Aparatur Sipil Negara),” tutur dia.

    Dengan demikian, kata Basuki, kedua kementerian itu akan tetap melanjutkan pekerjaan-pekerjaan di IKN sampai selesai.

    “Jadi dua itu, Kementerian PU dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk melanjutkan pekerjaan-pekerjaan multi years yang belum selesai,” pungkasnya.

  • Proyek Kawasan Legislatif dan Yudikatif IKN Dilelang Bulan Depan

    Proyek Kawasan Legislatif dan Yudikatif IKN Dilelang Bulan Depan

    Jakarta –

    Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) akan melelang proyek kawasan yudikatif dan legislatif Ibu Kota Nusantara (IKN) pertengahan Mei. Lelang proyek ini akan dilakukan usai tender pembangunan jalan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) hingga penataan kawasan Sepaku selesai dilakukan.

    Kepala OIKN Basuki Hadimuljono mengatakan, proses lelang untuk kawasan KIPP hingga Sepaku ini akan selesai pada pertengahan Mei.

    “Untuk nanti yang yudisial ekosistem dan legislatif, ini akan kita tenderkan setelah penandatangan kontrak yang ini, pertengahan Mei mudah-mudahan sudah bisa penandatangan kontrak (jalan KIPP hingga Sepaku), setelah itu perlu kita tenderkan lagi (kawasan yudikatif dan legislatif),” kata Basuki dalam acara Kerja Sama IKN-Diaspora Network Global yang disiarkan secara daring, Rabu (23/4/2025).

    Basuki mengatakan, sudah ada kepastian anggaran untuk pembangunan IKN dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) maupun dari anggaran tambahan. OIKN mendapatkan tambahan Rp 8,1 triliun untuk pembangunan kawasan yudikatif dan legislatif.

    Sementara, anggaran yang sudah difinalkan DIPA mencapai Rp 5,4 triliun. Dari Rp 5,4 triliun, sekitar Rp 3,4 triliun akan dialokasikan untuk pembangunan jalan di KIPP dan penataan kawasan Sepaku.

    “Karena ini pekerjaannya kan harus banyak. Kalau sekaligus nanti nggak ketanganan malah waktunya kebuang-buang. Jadi kita tahapannya begitu, sehingga ini sudah ada juga anggarannya, kita sudah proses juga DIPA-nya, sambil nanti kita melelangkan,” imbuh Basuki.

    Basuki melanjutkan, pembangunan gedung legislatif dan yudikatif tidak hanya membangun pusat kantornya, tapi juga termasuk hunian untuk para anggota DPR RI hingga hakim.

    “Jadi untuk legislatif dan yudikatif tidak hanya kantornya. Jadi kalau DPR, MPR, DPD, dan kemudian MA, MK, KY itu tidak hanya kantornya tapi juga hunian para hakimnya, hunian para anggota DPR. Kemudian jalan-jalan di kawasan itu kami akan bangun mulai tahun 2025,” jelas Basuki.

    (rea/ara)

  • Desain Taman Safari di IKN Masih Tunggu Restu Prabowo

    Desain Taman Safari di IKN Masih Tunggu Restu Prabowo

    Jakarta –

    Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono menyampaikan kabar terbaru terkait proyek Taman Safari di IKN. Menurut Basuki, proyek tersebut masih menunggu konsultasi desain dengan Presiden Prabowo Subianto.

    Pembangunan Taman Safari ini diinisiasi oleh Direktur Utama Adaro Energy Garibaldi ‘Boy’ Thohir bersama sejumlah pengusaha tambang lainnya. Nantinya, Taman Safari ini sebagai tempat rekreasi edukasi mengenai keragaman satwa nusantara.

    “Taman safari sekarang sedang dalam tahap desain. Ini menunggu akan dikonsultasikan dengan Bapak Presiden, itu menurut informasi yang kami sampaikan dari Pak Boy Thohir, karena ini yang membawa adalah Pak Boy Thohir, kemudian itu dengan beberapa pengusaha tambang untuk membangun taman safari tadi, itu sekarang sudah sampai desain,” kata Basuki dalam acara Kerja Sama IKN-Diaspora Network Global yang disiarkan secara daring, Rabu (23/4/2025).

    Basuki menerangkan, Boy Thohir telah menentukan lokasi lahan untuk Taman Safari yang terletak di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). Tepatnya, berada di belakang Istana dan berdekatan dengan area kemah mewah (glamping).

    OIKN terus memonitor keberlanjutan proyek tersebut. Dia meminta agar tahun ini pembangunan proyek itu sudah dapat dijalankan.

    “Lokasi lahannya sudah kita lokasikan di KIPP ini, di belakangnya istana sana, dekat glamping sana, jadi sudah ada lahannya, sudah dipilih. Tadi ada tiga alternatif, sudah dipilih oleh taman safari, kemudian sedang dalam tahap desainnya. Kami menunggu, kami juga monitor terus agar dapat segera dilakukan,” kata Basuki.

    Selain itu, Basuki juga menambahkan dua proyek properti, Pakuwon Nusantara dan The Pakubuwono telah memasuki tahap desain. Basuki menilai desain untuk proyek The Pakubuwono biasanya lebih lama karena membutuhkan detail lebih lanjut dalam pengerjaannya. Namun, pihak Pakubuwono telah berkomitmen untuk mempercepat pembangunan proyeknya.

    “Menurut beliau yang kemarin saya temukan, yang selalu berkomunikasi, tapi nanti pembangunannya insya Allah akan lebih cepat. Tapi semua dalam desain semua, dan saya minta tahun ini semua sudah dapat melaksanakan. Kalau Pakubuwono mungkin akhir tahun atau awal tahun depan,” imbuh Basuki.

    (rea/ara)

  • IKN dibanjiri Rp132 triliun dari skema KPBU bangun jalan hingga hunian

    IKN dibanjiri Rp132 triliun dari skema KPBU bangun jalan hingga hunian

    Ada yang di sini sendiri, ada yang berkonsorsium. Jadi semua totalnya Rp132 triliun.

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono menyebut Ibu Kota Nusantara (IKN) mendapatkan total nilai investasi sebanyak Rp132 triliun dari skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) yang akan digunakan untuk membangun jalan hingga hunian.

    “Ada yang di sini sendiri, ada yang berkonsorsium. Jadi semua totalnya Rp132 triliun. Untuk kegiatan-kegiatan jalan, MUT (Multi Utility Tunnel), hunian, baik itu hunian apartemen atau hunian landing (rumah tapak),” kata Kepala OIKN Basuki saat konferensi pers daring yang dipantau di Jakarta, Rabu.

    Basuki menjelaskan bahwa KPBU tersebut tidak hanya berasal dari investor dari dalam negeri, tapi juga dari luar negeri seperti Malaysia dan China.

    Selain investasi dengan skema KPBU, terdapat investasi yang murni berasal dari swasta yang akan digunakan untuk membangun hunian dan hotel, serta makanan dan minuman, yang sudah mulai dikerjakan pada April ini.

    Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pertama sebesar Rp3,4 triliun untuk Otorita IKN, yang sebelumnya juga diblokir, sudah dibuka, dan ada beberapa paket pekerjaan yang sudah ditenderkan.

    “Nanti pertengahan Mei, harapan kami sudah ada penandatangan kontrak untuk jalan-jalan di kawasan. Dari 1A, KIPP (Kawasan Inti Pusat Pemerintahan) 1A, 1B, 1C, yang di kawasan yang belum dikerjakan oleh pekerjaan sebelumnya, (akan) dikerjakan oleh Otorita sebesar Rp3,4 triliun,” ujarnya.

    Melalui besarnya nilai investasi yang masuk ke IKN, Basuki menyatakan optimisme bahwa proyek pembangunan IKN tahap II hingga 2028 akan berjalan sesuai target, karena kegiatan pembangunan fisik telah memiliki perencanaan.

    “Saya kira dengan kegiatan-kegiatan itu, saya optimis untuk bisa merampungkan. Kalau kegiatan fisik, saya kira tidak terlalu rumit saat sudah ada programnya dan kita tinggal melengahkan dan kita bisa kerjakan, tinggal kita awasi,” ujarnya lagi.

    Lebih lanjut Ketua OIKN menyampaikan bahwa persiapan untuk hunian bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan aparat pemerintah lainnya di bidang legislatif dan yudikatif, juga terus dikebut. Pada 1 Maret, sebanyak 500 orang ASN telah menetap di IKN dan akan menyusul sekitar 582 orang lagi pada Juni mendatang.

    “Jadi kalau DPR, MPR, DPD, dan kemudian MA, MK, KY, itu tidak hanya kantornya tapi juga hunian para hakimnya, hunian para anggota DPR. Kemudian jalan-jalan di kawasan itu kami akan bangun mulai tahun 2025,” kata dia pula.

    Pewarta: Kuntum Khaira Riswan
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • Blokir anggaran IKN Rp10 triliun telah dibuka, pembangunan dilanjutkan

    Blokir anggaran IKN Rp10 triliun telah dibuka, pembangunan dilanjutkan

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Basuki Hadimuljono mengatakan anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang mencapai sekitar Rp10 triliun lebih telah dibuka dan pekerjaan untuk membangun infrastruktur segera dilanjutkan.

    Pernyataan tersebut disampaikan oleh Kepala OIKN Basuki saat konferensi pers daring mengenai pelaksanaan The 8th Congress of Indonesian Diaspora (CID-8), yang akan diadakan di IKN pada 1–3 Agustus 2025.

    “Pada tanggal 15 April ini, kami sudah kumpulkan semua para penyedia jasa dan diberitahukan oleh Ibu Wamen PU (Pekerjaan Umum) dan dirjen-dirjennya bahwa semua anggaran sudah dibuka blokirnya, ada sekitar Rp10 triliun sekian untuk PU melanjutkan pekerjaan-pekerjaan tersebut untuk menyelesaikannya,” kata Basuki.

    Basuki menyampaikan bahwa pembangunan IKN tahap pertama periode 2022-2034 yang belum selesai, akan kembali dilanjutkan. Kementerian PU akan melanjutkan pekerjaan-pekerjaan infrastruktur, yaitu jalan tol, istana wakil presiden, masjid, air limbah, dan sejumlah jalan yang berada di dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Nusantara.

    Selain itu, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman akan membangun lima tower rusun tambahan yang akan digunakan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Kementerian Pertahanan.

    Lebih lanjut Basuki mengatakan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pertama sebesar Rp3,4 triliun untuk Otorita IKN, yang sebelumnya juga diblokir, sudah dibuka, dan ada beberapa paket pekerjaan yang sudah ditenderkan.

    “Nanti pertengahan Mei, harapan kami sudah ada penandatangan kontrak untuk jalan-jalan di kawasan. Dari 1A, KIPB 1A, 1B, 1C, yang di kawasan yang belum dikerjakan oleh pekerjaan sebelumnya, (akan) dikerjakan oleh Otorita sebesar Rp3,4 triliun,” ucapnya.

    Otorita IKN, sambungnya, juga akan memulai pekerjaan tender untuk menata kawasan Sepaku agar tidak kumuh. Setelah penandatangan kontrak tender-tender tersebut, OIKN, akan akan melanjutkan pelelangan tender untuk membangun lembaga yudisial dan legislatif.

    Selain itu, ada pekerjaan-pekerjaan yang merupakan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dengan total Rp132 triliun yang berasal dari investor dalam negeri dan luar negeri seperti Malaysia dan China.

    “Saya kira dengan kegiatan-kegiatan itu, saya optimis untuk bisa merampungkan. Kalau kegiatan fisik, saya kira tidak terlalu rumit saat sudah ada programnya dan kita tinggal melengahkan dan kita bisa kerjakan, tinggal kita awasi,” tegasnya.

    Pewarta: Kuntum Khaira Riswan
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2025

  • Istana Tepis Isu Matahari Kembar Prabowo dan Jokowi

    Istana Tepis Isu Matahari Kembar Prabowo dan Jokowi

    loading…

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menepis anggapan adanya matahari kembar antara Presiden Prabowo Subianto dan mantan Presiden Jokowi. FOTO/DOK.SETPRES

    JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menepis anggapan adanya matahari kembar dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Anggapan itu muncul setelah sejumlah menteri Kabinet Merah Putih dan Peserta Didik Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Serdik Sespimmen) Polri Pendidikan Reguler (Dikreg) ke-65 kepada berbondong-bondong sowan ke kediaman mantan Presiden Joko Widodo ( Jokowi ).

    Prasetyo menilai kunjungan yang dilakukan tersebut merupakan hal yang normal dan wajar. Terlebih, kata dia, kunjungan itu terjadi masih dalam periode dan suasana lebaran.

    “Oh nggak ada (matahari kembar) lah itu. Sebagai Presiden, Kepala Negara, Kepala Pemerintahan yang menjabat dua periode, ya dalam suasana lebaran wajar-wajar saja bersilaturahmi,” kata Prasetyo Hadi kepada wartawan di Istana Negara, Senin (21/4/2025).

    Mensesneg menegaskan, Prabowo tidak terganggu dengan adanya kunjungan menteri-menteri jajarannya. Ia menyebut internal Kabinet Merah Putih juga dalam kondisi solid dan terus bekerja sesuai tugasnya masing-masing untuk masyarakat.

    “Bagi beliau semangatnya silaturahmi, jadi tolong, jangan kemudian diasosiasikan ada menteri yang silaturahmi kepada Presiden Jokowi, kemudian dianggap ada Matahari kembar,” katanya.

    “Jangan begitu. Semangatnya sih tidak seperti itu, kita meyakini nggak seperti itu. Solid, solid. Semua sedang bekerja keras di bidangnya masing-masing,” ujarnya.

    Untuk diketahui, sejumlah menteri Kabinet Merah Putih berbondong-bondong sowan ke kediaman Jokowi di Solo, Jawa Tengah, saat momen lebaran Idulfitri. Hal ini memunculkan anggapan adanya matahari kembar di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka.

    Istilah matahari kembar adalah ungkapan kiasan yang sering digunakan dalam konteks politik atau kekuasaan, terutama dalam sistem pemerintahan atau organisasi yang memiliki dua pusat kekuasaan yang kuat. Dalam politik, matahari kembar menggambarkan dualisme kepemimpinan. Dua tokoh memiliki otoritas yang hampir setara dan saling bersaing dalam pengaruh atau kekuasaan.

    Deretan menteri yang sowan ke Jokowi adalah Menteri Koordiantor Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, 6. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji, dan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

    Selain deretan menteri Kabinet Merah Putih, ada pula pejabat negara yang silaturahmi ke kediaman Jokowi. Antara lain Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan dan Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono.

    Tak berhenti di situ, beberapa hari lalu, sejumlah perwira polisi Serdik Sespimmen Polri Pendidikan Reguler (Dikreg) ke-65 mengunjungi kediaman Jokowi di Solo. Kedatangan mereka untuk menimba ilmu mengenai strategi kepemimpinan.

    (abd)

  • 10 Sederet Menteri Prabowo yang Bertamu ke Solo, Sebut Jokowi sebagai Bos… Regional

    10 Sederet Menteri Prabowo yang Bertamu ke Solo, Sebut Jokowi sebagai Bos… Regional

    Sederet Menteri Prabowo yang Bertamu ke Solo, Sebut Jokowi sebagai Bos…
    Tim Redaksi
    SOLO, KOMPAS.com –
    Sejumlah menteri dan wakil menteri dari Kabinet Indonesia Maju menyempatkan diri bersilaturahmi ke kediaman Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, pada momen Lebaran 2025.
    Kunjungan tersebut berlangsung di rumah
    Jokowi
    di Jalan Kutai Utara, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota
    Solo
    .
    Para pejabat tersebut mengungkapkan bahwa kunjungan mereka merupakan ajang silaturahmi dan halal bihalal dengan Jokowi serta keluarganya.
    Berikut ini adalah daftar menteri dan wakil menteri yang menemui Jokowi, lengkap dengan waktu kunjungan dan isi pertemuan:
    Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, bertemu dengan Presiden Joko Widodo pada Jumat, 11 April 2025.
    Dalam pernyataannya, Trenggono menyebut bahwa Jokowi adalah bosnya dan ia meminta sejumlah arahan yang berkaitan dengan kemajuan sektor kelautan dan perikanan.
    “Silaturahim sama bekas bos saya. Sekarang masih bos saya. (Membicarakan) ya kesehatan dan sebagainya, saya sehat beliau sehat dan minta apa arahan-arahan banyak sekali saya harus belajar juga,” kata Trenggono.
    Pertemuan antara Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dengan Jokowi juga berlangsung pada Jumat, 11 April 2025, setelah pertemuan Jokowi dengan Menteri KKP.
    Budi menyatakan bahwa kunjungan itu adalah bentuk silaturahmi dalam suasana Lebaran. Ia juga menyampaikan pesan dari Jokowi yang masih menaruh perhatian terhadap kesehatan rakyat Indonesia.
    “Silaturahmi karena Pak Jokowi kan bosnya, saya. Jadi, saya sama Ibu mau silaturahmi mohon maaf lahir dan batin,” katanya.
    “Pak Jokowi titipnya itu kesehatan rakyat jangan dilupakan. Jangan hanya presidennya aja yang dijagain. Itu 280 juta masyarakat Indonesia itu mesti dijaga kesehatannya,” jelasnya.
    Budi Arie Setiadi mengunjungi Presiden Jokowi pada hari kedua Lebaran, Selasa, 1 April 2025. Dalam kunjungan tersebut, ia membicarakan program Koperasi Desa Merah Putih atau Kopdes Merah Putih.
    “Beliau sangat concern dengan kemajuan masyarakat desa. Pokoknya beliau terus memberi yang terbaik, pikiran-pikiran, dan saran untuk kemajuan Indonesia,” lanjutnya.
    Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa ia bersama Wihaji menemui Jokowi pada Selasa malam, 8 April 2025.
    Kunjungan tersebut disebut sebagai ajang silaturahmi dalam suasana Idul Fitri.
    Bahlil dan Wihaji, yang keduanya berasal dari Partai Golkar, datang bersama menemui Jokowi.
    “Ya kangen sama Bapak juga, sama Ibu makan sama-sama terus ngomong-ngomong ringan ya perkembangan ekonomi ya,” ujarnya.
    “Saya kan muridnya Bapak Presiden Jokowi dari waktu saya anggota kabinet pertama. Saya menjadi anggota kabinet dan banyak dinasihati untuk bagaimana membangun negara ke depan,” jelasnya.
    Zulkifli Hasan, yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), datang menemui Jokowi pada Rabu, 9 April 2025. Ia menyebut pertemuan tersebut sebagai bagian dari tradisi silaturahmi pada momen Idul Fitri 1446 Hijriah.
    “Lebaran kan, saya kan menterinya bapak. Ya, banyak dibimbing dulu 2 tahun dipercaya beliau sama Ibu. Masa lebaran saja saya enggak datang,” jelasnya.
    “Silaturahim, ya tentu ada situasi-situasi terakhir ekonomi dan sebagainya ya silaturahim lebaran,” lanjutnya.
    Keduanya menemui Jokowi pada Kamis, 3 April 2025. Sri Mulyani menyebut pertemuan yang berlangsung hanya selama 20 menit itu semata-mata sebagai ajang silaturahmi.
    “Silaturahim saja,” singkatnya setelah pertemuan.
    Usai Sri Mulyani, tampak pula Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono hadir. Ia menyampaikan bahwa ini adalah pertemuan pertamanya dengan Jokowi sejak tidak lagi menjabat sebagai Menteri PUPR.
    “Ini bertemu pertama sejak Oktober (Jokowi tak menjabat) kemarin. Jadi saya pikir saya sangat memerlukan bertemu beliau, silaturahmi,” ucapnya.
    Saat ditanya apakah ada pembicaraan mengenai proyek IKN, Basuki menjawab:
    “Tidak ada (pembicaraan IKN),” katanya.
    Kunjungan Pratikno ke kediaman Jokowi berlangsung pada Senin, 30 Maret 2025. Ia menegaskan bahwa dalam pertemuan tersebut tidak membahas hal-hal terkait pemerintahan, melainkan hanya tentang keluarga dan suasana Lebaran.
    “Oh enggak lah, pening-pening Idul Fitri. (Pesan khusus soal pemerintahan) Oh malah, Pak Joko Widodo kan juga sering bertemu dengan Pak Presiden Prabowo. Jadi kan enggak perlu lewat siapapun bisa langsung. Ya,” jelasnya.
    Bima Arya juga turut berkunjung ke rumah pribadi Jokowi pada Kamis, 3 April 2025. Ia mengaku kagum karena rumah tersebut kini menjadi destinasi wisata baru di Kota Solo.
    “Saya ke sini ini ingin membuktikan, waktu di retret itu kata Wali Kota Solo ada destinasi wisata favorit baru, namanya ‘Wisata Jokowi’. Ternyata ke sini benar, ada ‘Wisata Jokowi’. Warga dari berbagai daerah datang ke sini,” ujar Bima.
    Sudaryono berkunjung pada Minggu, 10 April 2025. Ia menyampaikan bahwa suasana pertemuan berlangsung santai. Dalam kesempatan itu, ia juga melaporkan perkembangan sektor pertanian, khususnya produksi beras nasional.
    “Tadi dipuji sih sama beliau (Jokowi). Dipuji bahwa produksi melimpah, produksi kita melimpah beras itu di tengah-tengah negara tetangga kita lagi kesusahan beras,” ujar Sudaryono.
    Luhut bertemu Jokowi pada Senin, 31 Maret 2025 siang. Kunjungannya disebut sebagai bagian dari tradisi silaturahmi Idul Fitri. Sebelumnya, Luhut juga menghadiri open house yang diadakan oleh Presiden Prabowo di Istana Negara.
    “Kami sudah rancang memang setelah dari Presiden Prabowo, kami mau Lebaran ke tempatnya Pak Jokowi karena menurut saya, selama 10 tahun saya sebagai anak buahnya Pak Jokowi, merasakan bahwa betapa banyak yang dilakukan Pak Jokowi buat negeri ini,” kata Luhut setelah pertemuan.
    Pertemuan selama satu jam itu juga membahas beberapa isu pemerintahan, termasuk pemerintahan yang kini dipimpin oleh Presiden Prabowo.
    “Ya diobrolin enggak banyak, tapi memang beliaukan hormat betul sama Presiden Prabowo dan beliau tadi cermatin juga semua ekonomi supaya beliau berharap dan berdoa, sukses pemerintahan Presiden Prabowo. Saya kira satu pesan yang sangat bagus,” tambah Luhut.
     
     
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Matahari Cuma Satu, Presiden Prabowo

    Matahari Cuma Satu, Presiden Prabowo

    loading…

    Mantan Presiden Jokowi buka suara mengenai tudingan matahari kembar antara dirinya dan Presiden Prabowo Subianto dalam pemerintahan saat ini. FOTO/DOK.SindoNews

    SOLO – Mantan Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) buka suara mengenai tudingan matahari kembar dalam pemerintahan saat ini. Tudingan muncul menyusul sejumlah menteri datang ke rumah Jokowi saat momen Lebaran.

    “Apa yang salah, silaturahmi di hari Lebaran kan sangat baik kepada siapa pun,” kata Jokowi di Solo, Senin (21/4/2025).

    Mengenai tudingan matahari kembar, Jokowi menegaskan bahwa hal itu tidak ada. “Matahari itu hanya satu, yaitu Presiden Prabowo Subianto ,” kata Jokowi.

    Dia menegaskan bahwa kedatangan para menteri hanya silaturahmi biasa. Disinggung mengenai adanya menteri yang menyebut bos, Jokowi menegaskan bahwa dirinya hanya mantan. “Mantan bos,” katanya.

    Presiden ke-7 RI ini mengaku sudah bersilaturahmi dengan Presiden Prabowo Subianto pada Lebaran hari pertama. Silaturahmi dilakukan melalui video call cukup lama. Hal serupa juga dilakukan dengan mantan Wakil Presiden Maruf Amin.

    Untuk diketahui, sejumlah menteri Kabinet Merah Putih berbondong-bondong sowan ke kediaman Jokowi di Solo, Jawa Tengah, saat momen lebaran Idulfitri. Hal ini memunculkan anggapan adanya matahari kembar di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka.

    Istilah matahari kembar adalah ungkapan kiasan yang sering digunakan dalam konteks politik atau kekuasaan, terutama dalam sistem pemerintahan atau organisasi yang memiliki dua pusat kekuasaan yang kuat. Dalam politik, matahari kembar menggambarkan dualisme kepemimpinan. Dua tokoh memiliki otoritas yang hampir setara dan saling bersaing dalam pengaruh atau kekuasaan.

    Deretan menteri yang sowan ke Jokowi adalah Menteri Koordiantor Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, 6. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji, dan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

    Selain deretan menteri Kabinet Merah Putih, ada pula pejabat negara yang silaturahmi ke kediaman Jokowi. Antara lain Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan dan Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono.

    (abd)

  • Bantu Korban Gempa Myanmar, Indonesia Layani 315 Pasien per Hari di RS Lapangan – Halaman all

    Bantu Korban Gempa Myanmar, Indonesia Layani 315 Pasien per Hari di RS Lapangan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah Indonesia terus memberikan bantuan pada korban gempa Myanmar. 

    Termasuk pelayanan medis untuk masyarakat Myanmar yang masih berlangsung hingga Minggu (20/4/2025).

    Berdasarkan data BNPB. Hingga hari ke-14 pascagempa M7,7 yang terjadi pada 28 Maret 2025 lalu, Emergency Medical Team (EMT) Indonesia mengoperasikan pos kesehatan di Nay Pyi Taw.

    Medical Center Tenaga Cadangan Kesehatan – Emergency Medical Team (TCK-EMT) Indonesia mencatat sebanyak 660 pasien berobat pada Minggu (20/4/2025).

    Koordinator Tim Kemanusiaan Indonesia Brigjen Pol (Purn) Ary Laksmana Widjaja menginformasikan jumlah pasien yang ditangani mencapai 535 orang. Ary mengungkapkan antusiasme warga Myanmar sangat besar.

    “Pelayanan medis akan berakhir pada esok hari (21/4),” katanya.

    Menurut Ary, rata-rata jumlah pasien yang dilayani TCK-EMT Indonesia mencapai 315 pasien per hari.

    “Diperkirakan bahwa besok jumlah pasien juga akan banyak karena merupakan hari terakhir pelayanan,” ujar Ary.

    Lebih lanjut, Ary menyampaikan Pemerintah Indonesia akan menyerahkan semua sarana dan prasarana rumah sakit lapangan kepada pihak 50 Bed Ottarathiri Hospital.

    “Penyerahan simbolis akan disaksikan oleh pejabat Kementerian Kesehatan Myanmar,” ujarnya.

    Selama pengoperasian Medical Center TCK-EMT Indonesia, sejumlah kasus telah ditangani oleh para dokter spesialis dan umum. Kasus yang tercatat antara lain nyeri otot, radang sendi, luka minor, ISPA, nyeri punggung, vertigo, gastritis, cefalgia. 

    Ada juga kasus darurat yang ditangani di pos kesehatan yang berada di kompleks 50 Bed Ottarathiri Hospital.

    Pasien dengan luka robek, luka tusuk, fraktur dan stroke juga ditangani para dokter Indonesia.

    Sementara itu, Ary menambahkan pelayanan kesehatan diterima secara baik oleh pemerintah setempat dan khususnya warga Myanmar.

    “Apa yang telah dilakukan di sini, pasti akan menjadi kenangan dan catatan yang indah bagi masyarakat Myanmar. Ini kenangan kebaikan rakyat Indonesia yang ditunjukkan melalui EMT dalam masa tanggap darurat pascagempa M7,7,” ujar Ary. 

    GEMPA MYANMAR – Emergency Medical Team (EMT) Indonesia melayani pasien terdampak gempa di pos kesehatan di lingkungan Rumah Sakit 50 Oattara Thiri Township, Naypyitaw, Myanmar pada Rabu (9/4/2025). Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari, Ph.D mengatakan selama sepekan bertugas EMT Indonesia telah berhasil mengobati sedikitnya 1.112 warga Myanmar. (HO/Emergency Medical Team (EMT) Indonesia)

    Ia mengatakan, apabila Kementerian Kesehatan Myanmar menginginkan adanya keberlanjutan atau kerja sama antar dua negara, ini dapat dibicarakan melalui jalur bilateral.

    Pejabat tinggi Mynmar telah menyempatkan diri untuk meninjau Medical Center TCK-EMT Indonesia beberapa waktu lalu. Menteri Kesehatan Dr. Thet Khaing Win dan Gubernur Nay Pyi Taw Than Tun Oo mengapresiasi pelayanan tim medis Indonesia untuk warganya.

    Pos Kesehatan yang beroperasi dari pukul 08.30 – 16.30 waktu setempat ini berlokasi di 50 Bed Ottarathiri Hospital, Distrik Ottara, Nay Pyi Taw.