Komisi II Usul Para Wakil Menteri Temani Wapres Gibran Berkantor di IKN Mulai 2026
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Komisi II DPR RI mengusulkan agar para wakil menteri ikut menemani Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) mulai 2026.
Ketua Komisi II
Rifqinizamy Karsayuda
mengatakan, pemindahan aparatur sipil negara (ASN) tidak boleh sebatas pemindahan pegawai, tetapi juga fungsi pemerintahan.
“Saya dengar wakil presiden berkeinginan tahun 2026 mulai bekerja di IKN. Dan karena itu, sebagian wakil menterinya juga harusnya ikut. Karena kan wapres ya, wamen-wamen ikutlah pindah ke IKN,” kata Rifqi, dalam rapat kerja bersama Kemendagri, Kemenpan-RB, Otorita IKN, dan BKN di Gedung DPR RI, Selasa (25/11/2025).
Dia menegaskan bahwa efektivitas pemerintahan di IKN baru dapat berjalan maksimal apabila struktur bekerja secara menyeluruh, bukan sepotong-sepotong.
“Sebagaimana teori dari ustaz Bey, lebah itu baru bisa ikut kalau bosnya lebah yang pindah. Kalau hanya memindahkan staf lebah, itu tidak akan pernah bisa maksimal kepindahan itu,” kata Rifqinizamy.
Rifqi sempat menyampaikan gurauan kepada rekan-rekannya di Komisi II, agar mereka memberi contoh dengan pindah lebih dulu ke IKN.
“Karena itu saya disuruh pindah duluan di Komisi II agar nanti mereka ikut pindah. Tapi, mereka sebelum pindah tolong ke ketua fraksi masing-masing untuk berganti komisi,” tutur dia.
Setelahnya, Rifqinizamy juga berseloroh agar anggota Komisi II Fraksi Gerindra Azis Subekti untuk mengingatkan Presiden Prabowo Subianto terkait urgensi penetapan kebijakan
pemindahan ASN
.
“Dan Mas Azis, jangan lupa setiap kali ngopi dengan presiden juga diingatkan bahwa IKN ini harus segera kita beri keputusan terkait dengan perpindahan ASN. Bukan hanya sekadar memindahkan orang, tapi memindahkan fungsi,” pungkas dia.
Sebelumnya diberitakan, progres pembangunan IKN, khususnya pada Kawasan Istana Wapres, menjadi perhatian utama menjelang 2026.
Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menyebut, progres fisik Istana dan kantor Wapres telah mencapai 76 persen per Oktober 2025, dan ditargetkan tuntas pada Desember 2025.
“Istana dan kantor Wapres Desember tahun ini insya Allah jadi. Tahun depan (2026) Bapak Wapres (berkantor) di sini,” ujar Basuki, Rabu (28/10/2025).
Otorita IKN juga mengonfirmasi bahwa Staf Khusus Wapres dijadwalkan meninjau langsung perkembangan proyek dalam waktu dekat.
Hal tersebut disebut sebagai bentuk komitmen memastikan pusat operasional Wapres dapat berfungsi tepat waktu sesuai visi pembangunan IKN.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Tag: Basuki Hadimuljono
-
/data/photo/2025/11/24/6923544aebdd9.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Komisi II Usul Para Wakil Menteri Temani Wapres Gibran Berkantor di IKN Mulai 2026 Nasional 25 November 2025
-

FKDM Jatim Terapkan IDDIKEMAS untuk Perkuat Deteksi Dini Kerawanan Sosial
Surabaya (beritajatim.com) — Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Provinsi Jawa Timur menggelar Rapat Koordinasi FKDM Kabupaten/Kota se-Jawa Timur sekaligus Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pengurus FKDM Daerah pada 21–23 November 2025 di Hotel Aria Surabaya. Kegiatan ini menghadirkan Novri Susan, Ph.D., sosiolog konflik dari Universitas Airlangga yang juga menjadi pengembang konsep Instrumen Deteksi Kerawanan Masyarakat (IDDIKEMAS), sebagai fasilitator utama.
Dalam forum ini, FKDM Jawa Timur secara resmi menginisiasi penerapan Instrumen Deteksi Kerawanan Masyarakat (IDDIKEMAS) sebagai alat ukur untuk membaca dinamika sosial di berbagai wilayah. Instrumen ini menekankan pemetaan terhadap faktor demografi, karakter sosial, pola tindakan konflik, pusat-pusat interaksi masyarakat, hingga kinerja lembaga penyelesai konflik.
Novri Susan menjelaskan bahwa daerah yang menggunakan instrumen deteksi kerawanan terbukti mampu meningkatkan produktivitas wilayah antara 50–70%, sebagaimana dilaporkan UNDP. Karena itu, Jawa Timur perlu menjadi provinsi terdepan dalam penguatan sistem deteksi dini berbasis data yang terstandar.
Rapat Koordinasi FKDM Kabupaten/Kota se-Jawa Timur sekaligus Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pengurus FKDM Daerah di Hotel Aria Surabaya.
“Kerawanan sosial tidak muncul tiba-tiba. Ia tumbuh dari pola interaksi keseharian yang harus dipantau sampai level desa,” tegas Novri Susan. Dengan data yang detail, FKDM dapat memetakan potensi eskalasi secara lebih akurat dan mengambil langkah pencegahan sebelum konflik menguat.
Novri juga mengingatkan bahwa data kerawanan harus dipandang sebagai dokumen hidup. “Tanpa pembaruan, kita akan kehilangan kemampuan memprediksi eskalasi konflik,” ujarnya. Pembaruan data menjadi kunci bagi FKDM dalam melakukan tindakan preventif yang presisi dan terukur.
Pada penutupan kegiatan, FKDM Jawa Timur menegaskan komitmennya untuk menjadi garda awal dalam penyusunan, implementasi, dan penyempurnaan IDDIKEMAS di tingkat nasional. Dengan struktur kelembagaan yang kuat dan jaringan hingga desa, Jawa Timur dinilai memiliki modal besar untuk menjadi model nasional dalam deteksi dini kerawanan masyarakat.
FKDM Jawa Timur menyatakan siap melanjutkan gagasan ini untuk mewujudkan sistem deteksi dini hingga level akar rumput. IDDIKEMAS dinilai sebagai ikhtiar strategis dalam memberikan peringatan dini bagi aparat maupun masyarakat terkait potensi konflik yang perlu diwaspadai.
Sementara itu, Ketua FKDM Provinsi Jawa Timur, Dr. Listiyono Santoso, S.S., M.Hum., menekankan pentingnya penyamaan persepsi dan sinergitas antara FKDM dengan Bakesbangpol. “FKDM merupakan mitra pemerintah dalam rangka melakukan upaya deteksi dini terkait dengan kerawanan, baik kerawanan sosial maupun kerawanan akibat bencana alam,” ujarnya. [but]
-

FKDM Jatim Perkuat Sinergi Deteksi Dini untuk Jaga Stabilitas Sosial
Surabaya (beritajatim.com) – Guna memperkuat peran sebagai mitra pemerintah dalam sistem kewaspadaan dini, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan “Rapat Koordinasi dan Pelatihan Penguatan Kapasitas Pengurus FKDM se-Jawa Timur”. Kegiatan yang berlangsung di Hotel Arya Centra Surabaya ini digelar atas kerjasama FKDM Provinsi Jatim dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Jawa Timur.
Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari dua malam ini dihadiri oleh Pengurus FKDM Provinsi, pengurus FKDM kabupaten/kota se-Jawa Timur, serta staf Bakesbangpol kabupaten/kota. Tujuannya adalah untuk memperkuat sinergi dalam deteksi dini potensi Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan (ATHG) di masyarakat guna menjaga stabilitas sosial dan keamanan daerah.
Dalam sambutannya, Ketua FKDM Provinsi Jawa Timur, Dr. Listiyono Santoso, S.S., M.Hum., menekankan pentingnya penyamaan persepsi dan sinergitas antara FKDM dengan Bakesbangpol. “FKDM merupakan mitra pemerintah dalam rangka melakukan upaya deteksi dini terkait dengan kerawanan, baik kerawanan sosial maupun kerawanan akibat bencana alam,” ujarnya.
Listiyono menambahkan bahwa kegiatan ini tidak hanya berfokus pada koordinasi, tetapi juga memberikan pelatihan kepada pengurus untuk mendeteksi potensi AGHT sekaligus mencari solusi mengatasi persoalan tersebut.
Rapat Koordinasi dan Pelatihan Penguatan Kapasitas Pengurus FKDM se-Jawa Timur.
Acara secara resmi dibuka dengan keynote speech dari Eddy Supriyanto, S.STP., M.PSDM., yang mewakili Bakesbangpol Jatim. Dalam pemaparannya, Eddy mengulas berbagai potensi kerawanan sosial yang kerap muncul di Jawa Timur. Ia menegaskan bahwa konflik yang lahir dari kerawanan sosial tidak hanya bersifat individual, tetapi juga sosial, dengan sumber yang beragam seperti ekonomi, politik, dan keagamaan.
“Potensi-potensi inilah yang harus selalu dapat dibaca oleh pengurus FKDM, dideteksi, diidentifikasi, kemudian dilakukan kajian untuk kemudian melahirkan rekomendasi bagi pemerintah untuk menentukan langkah-langkah yang harus dilakukan,” pesan Eddy.
Secara lebih rinci, tujuan khusus dari kegiatan ini adalah:
1. Meningkatkan Koordinasi dan Sinkronisasi antar anggota FKDM, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan.
2. Memperlancar Pertukaran Informasi dan Data sebagai wadah untuk menjaring dan mengomunikasikan informasi terkini dari masyarakat.
3. Mendukung Perumusan Kebijakan dengan menyediakan laporan dan rekomendasi untuk pimpinan daerah.
4. Melakukan Evaluasi Kinerja terhadap kegiatan FKDM yang telah dilaksanakan untuk identifikasi hambatan dan perbaikan ke depan.
Untuk mendukung tujuan tersebut, kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber kompeten, di antaranya Prof. Bagong Suyanto, Novri Susan, Ph.D., dan Hikmah Bafaqih. Dengan pelatihan ini, diharapkan kapasitas pengurus FKDM di seluruh Jawa Timur semakin kuat sehingga dapat berkontribusi lebih maksimal dalam menciptakan kondisi masyarakat yang aman dan tenteram. [but]
-

Respon Cepat Erupsi Gunung Semeru, UB Terjunkan Tim Medis ke Pronojiwo
Malang (beritajatim.com) – Universitas Brawijaya (UB) bergerak cepat merespon bencana erupsi Gunung Semeru yang terjadi pada Rabu (19/11/2025). Melalui Emergency Medical Team (EMT), UB resmi mengirimkan tim respon cepat ke kawasan terdampak di Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur.
Langkah ini diambil guna memastikan penanganan kesehatan dan penyaluran logistik bagi para pengungsi dapat segera dilakukan. Tim gabungan ini membawa misi kemanusiaan dengan dukungan armada taktis berupa satu unit ambulans, satu unit motor trail untuk medan sulit, serta satu unit mobil bak terbuka pengangkut logistik.
Ketua tim respon cepat, dr. Aurick Yudha Nagara, SpEM, menjelaskan bahwa rombongan yang dipimpinnya membawa perlengkapan darurat yang krusial, mulai dari obat-obatan ringan, tikar, selimut, hingga kebutuhan spesifik lainnya.
Secara rinci, dr. Aurick menyebutkan bahwa tim relawan ini merupakan kolaborasi lintas fakultas yang terdiri dari 1 orang dokter, 2 orang pengemudi ambulans, 5 mahasiswa Emergency Medicine Team dari Fakultas Kedokteran, 4 anggota Emergency Response Team dari Fakultas Ilmu Kesehatan, serta 3 anggota Korps Suka Rela (KSR) UB.
Terkait rute perjalanan menuju lokasi bencana, dr. Aurick memberikan keterangan langsung mengenai strategi pergerakan timnya agar bisa menembus lokasi dengan aman.
“Tim berangkat malam tadi pukul 21.00 dari Fakultas Kedokteran lalu mengarah ke Kepanjen untuk pengambilan logistik dan lanjut Gondanglegi-Dampit-Ampelgading-Pronojiwo,” jelas Aurick saat dikonfirmasi.
Ia menambahkan secara tidak langsung bahwa selain fokus pada pemeriksaan kesehatan, tim juga memprioritaskan distribusi bahan makanan serta kebutuhan khusus untuk kelompok rentan seperti wanita dan anak-anak.
Salah satu keunggulan respon bencana kali ini adalah pelibatan teknologi digital yang relevan bagi generasi muda. Tim tidak hanya mengandalkan kemampuan fisik, tetapi juga data spasial.
Dr. Adipandang Yudono, S.Si., M.U.R.P., Ph.D., selaku inisiator sistem pemetaan, mengungkapkan bahwa tim lapangan didukung oleh laporan observasi berbasis web. Peta digital ini dapat diakses publik melalui laman s.ub.ac.id/gisresponsemeru, sebuah sistem yang pernah teruji keandalannya saat erupsi Semeru tahun 2021.
Sinergi antara kecepatan tim medis dan akurasi teknologi pemetaan ini diharapkan mampu mengoptimalkan proses evakuasi dan pelayanan bagi masyarakat terdampak di kaki Gunung Semeru.
Dalam penjelasannya, Dr. Adipandang menegaskan pentingnya data radius bahaya bagi keselamatan relawan dan warga “Dengan update hingga radius 5, 10, dan 15 km dari Semeru, (sistem ini) memudahkan tim untuk bekerja di lapangan,” ujar Dr. Adipandang pada beritajatim.com, Kamis (20/11/2025). [dan/aje]
-

BNPB Naikkan Status ke Awas, 3 Desa Terdampak Erupsi Gunung Semeru
Jakarta (beritajatim.com) – Status aktivitas vulkanik Gunung Semeru naik berselang satu jam, dari level III atau ‘Siaga’ ke level IV atau ‘Awas’. Situasi tersebut terjadi pada hari ini, Rabu (19/11), pukul 17.00 waktu setempat atau WIB.
Abdul Muhari, Ph.D, Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB dalam siaran pers yang diterima beritajatim Rabu petang (19/11/2025) menyatkan kenaikan status tersebut telah dipantau oleh Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BNPB, khususnya terkait dengan potensi dampak dan kemungkinan terjadinya pengungsian warga. Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto telah memerintahkan jajaran untuk merespons perkembangan situasi dan dampak erupsi, khususnya dampak korban, kerusakan dan pengungsian.
Laporan sementara Pusdalops pada malam ini, terdapat tiga desa di dua kecamatan yang terdampak. Wilayah ini berada di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Desa tersebut yaitu Desa Supit Urang dan Desa Oro-Oro Ombo di kecamatan Pronojiwo, dan Desa Penanggal di Kecamatan Candipuro.
Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang dibantu unsur terkait telah mengevakuasi warga ke tempat pengungsian. Data sementara sebanyak 300 warga mengungsi sementara waktu di dua tempat.
Pos pengungsian tersebut terseba di beberapa tempat, di antaranya Balai Desa Oro-oro Ombo sekitar 200 jiwa dan SD 2 Supiturang 100 jiwa. Selain itu, terdapat sejumlah warga dievakuasi menuju Balai Desa Penanggal. Namun pihak BPBD masih melakukan pendataan di lapangan.
Gunung Semeru yang berada di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Kabupaten malang, Provinsi Jawa Timur, terpantau erupsi pada Rabu siang (19/11), sekitar pukul 14.13 WIB. Berdasarkan informasi Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), jarak luncur awan panas saat erupsi kurang dari 13 km. Menyikapi situasi ini, pemerintah daerah telah menginformasikan kepada warga untuk berhati-hati.
Dilihat secara visual, awan panas guguran teramati dengan jarak luncur 13 m mengarah ke tenggara dan selatan. Di samping itu, juga teramati satu kali awan panas kurang dari 13 km tenggara-selatan Besuk Kobokan.
Dengan kenaikan status tersebut, otoritas kegunungapian PVMBG merekomendasikan beberapa langkah. Pertama, tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Besuk Kobokan, sejauh 20 km dari puncak (pusat erupsi). Di luar jarak tersebut, masyarakat tidak melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai (sempadan sungai) di sepanjang Besuk Kobokan karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar.
Kedua, tidak beraktivitas dalam radius 8 Km dari kawah atau puncak Gunung Semeru karena rawan terhadap bahaya lontaran batu (pijar).
Berikutnya, mewaspadai potensi awan panas, guguran lava, dan lahar di sepanjang aliran sungai/lembah yang berhulu di puncak Gunung Semeru, terutama sepanjang Besuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kembar, dan Besuk Sat serta potensi lahar pada sungai-sungai kecil yang merupakan anak sungai dari Besuk Kobokan.
Sebelumnya PVMBG menetapkan kenaikan aktivitas vulkanik Gunung Semeru dari level II atau ‘Waspada’ ke level III atau ‘Siaga’ pada hari ini, Rabu (19/11), pukul 16.00 WIB. Namun, berselang satu jam, tepatnya 17.00 WIB, status aktivitas vulkanik dinaikkan ke level tertinnggi, level IV atau ‘Awas’.
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Lumajang akan menetapkan status tanggap darurat selama 7 hari, terhitung mulai 19 November hingga 26 November 2025. Hal ini diharapkan pos komando segera diaktifkan dan penanganan darurat bencana dapat berjalan secara efektif. [aje]
-

IKN jadi ibu kota politik, Komisi II DPR targetkan pada 2028
“Penegasan itu sejalan dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 yang diteken Presiden Prabowo Subianto,”
Ibu Kota Nusantara (ANTARA) – Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, kembali menegaskan komitmen parlemen untuk mengawal target IKN menjadi ibu kota politik Indonesia pada tahun 2028,
“Penegasan itu sejalan dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 yang diteken Presiden Prabowo Subianto,” kata Rifqinizamy dalam pertemuan Koordinasi dan Monitoring bersama para Gubernur di Ibu Kota Nusantara (IKN), Selasa.
Rifqinizamy menambahkan, IKN harus menjadi kota modern, bersih, hijau, dan berkelas dunia, baik dari sisi fisik maupun tata kelola pemerintahan yang efektif dan transparan.
Istilah “ibu kota politik” dalam Perpres 79/2025 sendiri telah memicu perdebatan. Menurut pakar hukum tata negara, istilah ini mungkin digunakan untuk memisahkan fungsi IKN sebagai pusat pemerintahan dari Jakarta yang selama ini menjadi pusat ekonomi.
Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari sempat menjelaskan bahwa IKN akan menjadi pusat operasional pemerintahan jika fasilitas eksekutif, legislatif, dan yudikatif sudah rampung.
Pertemuan tiga hari 10-12 November 2028 di Multifunction Hall, Kemenko 3 IKN, ini menjadi momen penting bagi pemerintah pusat, daerah, dan parlemen untuk menyatukan langkah dalam mempercepat pembangunan IKN.
Agenda ini juga mencakup Konsinyering Komisi II DPR RI dan Pengukuhan Pengurus Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI).
Kepala Otorita IKN (OIKN), Basuki Hadimuljono, menyampaikan apresiasi atas dukungan seluruh pihak terhadap pembangunan IKN yang terus menunjukkan progres signifikan.
Para peserta juga berkesempatan menginap di kawasan Rusun ASN IKN, yang disebut Rifqinizamy memiliki fasilitas modern dan nyaman.
Rangkaian acara ditutup pada 12 November dengan pengukuhan pengurus APPSI oleh Menteri Dalam Negeri RI dan rapat seluruh gubernur se-Indonesia.
Pewarta: Arumanto
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-

Jimly Asshiddiqie Sebut Perlu ‘Reset Indonesia’
Jakarta –
Dua puluh lima tahun setelah reformasi, Indonesia dinilai perlu melakukan ‘reset’. Hal ini disampaikan penerima penghargaan Habibie Prize 2025 bidang Ilmu Sosial, Politik, Ekonomi, dan Hukum, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.
Reset yang ia maksud, tak sekadar mengganti undang-undang atau Lembaga, melainkan menata ulang system konstitusi dan membangun etika bernegara yang kuat.
“Sudah 25 tahun reformasi berjalan, sudah saatnya kita evaluasi lagi. Kita reset ya, bahasa anak muda. Bukan kembali ke masa lalu, tapi kita maju ke depan memperbaiki. Banyak yang perlu diperbaiki,” ujar Jimly saat berbicara di acara Habibie Prize 2025 di Gedung B.J. Habibie, Jl. M.H. Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (10/11).
Jimly menjelaskan, reset Indonesia perlu dilakukan menyeluruh, termasuk di lembaga hukum seperti kepolisian yang menjadi garda terdepan penegakan hukum. “Karena polisi itu yang paling depan. Tapi kita harus lakukan kajian ulang secara menyeluruh,” katanya.
Lebih jauh, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu menekankan bahwa pembenahan sistem hukum harus berjalan beriringan dengan pembenahan mental dan etika bangsa.
“Kalau kita mau memperbaiki mental manusia, pendekatannya mesti kultural, melalui pendidikan, melalui indoktrinasi. Tapi hasilnya lama. Maka pendekatan kultural harus bareng dengan pendekatan struktural,” ujarnya.
Jimly Asshiddiqie menerima penghargaan Habibie Prize 2025 dari Kepala BRIN Laksana Tri Handoko. Foto: Rachmatunnisa/detikINETEtika Sebagai Fondasi Hukum
Jimly mengibaratkan etika sebagai ‘samudra’ tempat hukum berlayar. Tanpa etika, katanya, hukum tidak dapat mencapai tujuan keadilan. “Kita tidak cukup hanya membangun hukum. Etika itu ibarat samudra, hukum itu kapal. Kapal hukum tidak mungkin berlayar mencapai tepian pulau keadilan kalau samudra etika bangsa kita kering,” ucapnya.
Ia pun menggagas pentingnya pembangunan infrastruktur etika bernegara, termasuk kode etik dan lembaga peradilan etik yang berpuncak di Mahkamah Etik Nasional.
“Sekarang tidak ada negara yang tidak punya undang-undang tentang etika pemerintahan. Hukumnya ditegakkan, etikanya juga ditegakkan,” tambahnya.
Menutup pembicaraan, Jimly menyampaikan optimisme terhadap generasi muda akademisi dan pembuat kebijakan di Indonesia. “Saya optimistis. Banyak anak muda hebat,” yakinnya.
Jimly juga mengapresiasi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang melanjutkan tradisi Habibie Prize sebagai bentuk penghormatan terhadap insan ilmu pengetahuan dan kebudayaan di Indonesia.
“Budaya memberi penghargaan dan menghormati ilmu harus diperluas di tengah era yang penuh caci maki dan saling merendahkan,” ujarnya.
Habibie Prize merupakan bentuk apresiasi tertinggi yang diberikan negara kepada para ilmuwan dan pakar yang telah mendedikasikan karya serta penelitiannya untuk kemajuan bangsa. Penghargaan ini sekaligus menjadi sarana untuk memperkuat ekosistem riset dan inovasi di Indonesia, serta menumbuhkan semangat ilmiah di kalangan generasi muda.
Nama penghargaan ini diambil dari sosok Prof. Dr. Ing. H. Bacharuddin Jusuf Habibie, Presiden Republik Indonesia ke-3 sekaligus Menteri Riset dan Teknologi periode 1979-1998. Habibie dikenal luas sebagai tokoh visioner yang menjadikan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai motor pembangunan nasional.
Tahun ini, BRIN memberikan penghargaan kepada lima penerima:
Dr. rer. nat. Rino Rakhmata Mukti, S.Si., M.Sc. (Ilmu Pengetahuan Dasar)R. Tedjo Sasmono, S.Si., Ph.D. (Ilmu Kedokteran dan Bioteknologi)Prof. Dr. Anuraga Jayanegara, S.Pt., M.Sc. (Ilmu Rekayasa)Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. (Ilmu Sosial, Politik, Ekonomi dan Hukum)Prof. Dr. Muhammad Quraish Shihab, Lc., M.A. (Ilmu Filsafat, Agama dan Kebudayaan)
(rns/rns)
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5408571/original/023169600_1762826879-WhatsApp_Image_2025-11-11_at_08.47.05.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Makna Baru Hari Pahlawan 2025, Menjaga Bumi Tempat Bendera Itu Berdiri
Liputan6.com, Jakarta Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) menyelenggarakan Seminar Manajemen Pengelolaan Sampah di Auditorium BPK RI, Jakarta, yang dihadiri lebih dari 300 pegawai dari Biro Umum, Biro Keuangan, serta satuan kerja lainnya di lingkungan Sekretariat Jenderal BPK RI.
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut implementasi program Smart and Eco Office yang telah dicanangkan BPK sejak tahun 2020, sejalan dengan rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat Utama BPK terkait pengelolaan energi, air, dan sampah secara berkelanjutan di lingkungan kantor.
Apresiasi dari Kepala Biro Umum
Seminar dibuka oleh Rizal Ashidieqi, Kepala Biro Umum BPK RI, yang menyampaikan apresiasi atas dedikasi Dr. Taufiq Supriadi dalam menggerakkan masyarakat menjaga lingkungan.
“Kami bangga bahwa salah satu insan BPK, yang juga menjabat sebagai Ketua RT 8 RW 4 Malaka Jaya, telah berkontribusi besar menjaga lingkungan tetap lestari hingga diwawancarai oleh CCTV China di Beijing beberapa waktu lalu. Ini bukti nyata bahwa pegawai BPK tidak hanya berkarya di kantor, tetapi juga memberi inspirasi bagi masyarakat,” ujar Rizal.
Rizal menambahkan bahwa kegiatan ini menjadi momentum penting bagi BPK untuk menularkan pengetahuan dan praktik baik tersebut kepada seluruh pegawai Biro Umum dan satuan kerja lainnya, agar semangat menjaga lingkungan menjadi bagian dari budaya kerja sehari-hari ASN BPK.
Narasumber dan Materi
Seminar menghadirkan tiga narasumber utama:
Dr. Edward Ganda Hasiholan Simanjuntak, S.E., M.Sc., ERMCP, CSFA, CPA, Ak., ASEAN CPA, Staf Ahli Bidang Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan;
Torkis Tambunan, Fungsional Ahli Madya Pengendali Dampak Lingkungan – Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta;
Dr. Taufiq Supriadi, S.E., M.T., CSFA, CertDA, GRCE, CIISA, CLA, ChFA, CPCC, CIPS, penggiat lingkungan sekaligus staf BPK RI, yang mempresentasikan paparan bertajuk “Dari Lorong Sempit ke Kantor Ramah Lingkungan.”Inspirasi RT8 dan Semangat Hari Pahlawan
Dalam paparannya, Dr. Taufiq Supriadi memperkenalkan konsep “4 Jalur Sampah”, yang telah berhasil diterapkan di lingkungan RT8 Malaka Jaya untuk bisa segera diterapkan di BPK:
Sampah organik masuk ke biopori untuk meningkatkan resapan air dan menekan populasi hama kecoa dan Tikus;
Sisa makanan diolah di komposter menjadi pupuk organik;
Sampah dapur diurai oleh maggot (larva BSF) menjadi pakan ikan lele untuk kolam gizi warga;
Sampah nonorganik dipilah dan disetorkan ke Bank Sampah melalui rumah pilah warga.Taufiq menyampaikan bahwa semangat peringatan Hari Pahlawan 10 November 2025 seharusnya tidak hanya diartikan sebagai kebanggaan mengibarkan bendera, tetapi juga tanggung jawab menjaga bumi tempat bendera itu berdiri.
Pernyataan tersebut disambut tepuk tangan meriah dari seluruh peserta.
“Semangat hari pahlawan hari ini bukan sekadar bagaimana kita mampu mengibarkan bendera, tetapi bagaimana kita menjaga bumi tempat bendera itu berdiri,” ungkap Taufiq.
Perubahan Perilaku ASN Jadi Kunci
Torkis Tambunan, Fungsional Ahli Madya Pengendali Dampak Lingkungan – Dinas LH DKI, mengapresiasi inisiatif BPK yang mengangkat isu lingkungan sebagai bagian dari budaya kerja ASN.
Menurutnya, kolaborasi antara lembaga pemerintahan dan masyarakat seperti yang dicontohkan RT8 di bawah kepemimpinan Dr. Taufiq merupakan wujud nyata Circular Economy Office Model yang dapat direplikasi di institusi dan instansi seperti BPK bahkan Instansi lain.
“Perubahan besar dimulai dari perilaku kecil. ASN yang terbiasa memilah sampah dan dicontohkan Dr. Taufiq terlihat di IG @taufiqsyusuf yang ditampilkan dan hemat energi di kantor akan menjadi teladan di rumah dan masyarakat,” ujar Asep.
Sementara itu, Dr. Edward Ganda Simanjuntak menegaskan pentingnya sinergi antara tata kelola pemerintahan yang bersih dengan kesadaran ekologis, agar BPK dapat menjadi contoh green governance di tingkat nasional.
Menuju Grand Design BPK Eco-Office 2025–2030
Kegiatan ini menghasilkan kesepakatan awal untuk menyusun Grand Design BPK Eco-Office 2025–2030, yang akan mencakup:
Pembentukan Bank Sampah BPK;
Gerakan 1 ASN = 1 Biopori;
Penerapan komposter bersama di tiap unit kerja;
Edukasi berkelanjutan mengenai pengelolaan sampah dan konservasi air;
Pengembangan Dashboard Eco-Office Digital untuk memantau volume sampah terpilah, air terserap, dan karbon tersimpan di lingkungan BPK.Pesan Penutup: ASN Sebagai Pelaksana Etika Publik
Menutup seminar, Dr. Taufiq Supriadi menyampaikan refleksi yang menggugah:
“Upaya yang dilakukan RT8 dari lorong sempit, dan niat BPK untuk menjadi kantor ramah lingkungan, memiliki pesan yang sama, bumi ini bisa sembuh, asal kita semua mau berubah. ASN bukan hanya pelaksana audit, tetapi juga pelaksana etika publik.”
Pesan tersebut menggema di ruangan dan menjadi ajakan moral bagi seluruh pegawai BPK untuk memulai perubahan dari hal kecil — memilah sampah, menanam, menghemat air dan energi, serta menjaga lingkungan kerja sebagai bentuk nyata pengabdian pada bangsa.
Melalui kegiatan ini, BPK RI menegaskan komitmennya mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan Asta Cita Pemerintah 2024–2029, khususnya dalam aspek pembangunan hijau, tata kelola pemerintahan yang berintegritas, dan ketahanan lingkungan nasional.

