Xcloud.id

Tag: Basuki Hadimuljono

  • IKN Tunjukkan Kemajuan, DPR Usulkan Sejumlah Kementerian Pindah Bertahap

    IKN Tunjukkan Kemajuan, DPR Usulkan Sejumlah Kementerian Pindah Bertahap

    JAKARTA – Komisi XIII DPR RI mengapresiasi atas kemajuan pembangunan infrastruktur dan pengelolaan aset negara di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).

    Hal itu disampaikan Anggota Komisi XIII DPR RI, Franky Sibarani, dalam kunjungannya ke IKN, Kalimantan Timur, Sabtu, 26 Juli 2025.

    Ia juga menyampaikan dukungan terhadap percepatan pemanfaatan fasilitas yang telah dibangun di IKN sekaligus mendorong agar beberapa kementerian mulai beroperasi secara bertahap di sana.

    “Menurut saya, saya lihat dari beberapa fasilitas yang ada ini sudah bisa dioperasionalkan.”

    “Sebagai Komisi XIII DPR, kami memberi dukungan untuk Setneg untuk sedapat mungkin ada kementerian yang dioperasikan, misalnya Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kehutanan, atau Kementerian ATR/BPN itu bisa disisir dulu,” ucapnya dalam keterangan.

    Selain itu, peninjauan juga dilakukan terhadap sejumlah barang milik negara yang telah dibangun di kawasan inti IKN, termasuk Istana Negara, Istana Garuda, Kantor Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Plaza Legislatif, Istana Wakil Presiden, hingga Rumah Sakit Umum Pusat IKN.

    “Oleh karena itu, tujuan kami melihat sejauh mana progresnya dan menurut saya kemajuannya sangat luar biasa,” ungkap Franky.

    Pembangunan IKN Masuk Tahap II

    Sementara itu, pembangunan IKN telah memasuki pre-construction meeting (PCM) sebagai langkah awal pelaksanaan fase kedua serta menandai dimulainya kontrak pekerjaan fisik baru di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.

    “Kita akan memulai pekerjaan fase kedua pembangunan IKN. Akhir bulan ini akan diumumkan pelelangan untuk pembangunan yang jauh lebih besar.”

    “Saya membayangkan pasti akan sangat padat. Kita harus bekerja sebagai satu tim, berkolaborasi, dan bersinergi,” ujar Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, pada Kamis, 19 Juni 2025.

    Lebih lanjut, Basuki menekankan standar tinggi yang harus dijaga dalam pembangunan, khususnya dalam aspek kualitas, keberlanjutan lingkungan, dan estetika.

    Ia juga menyoroti pentingnya menjaga kawasan riparian (sempadan sungai), memerhatikan risiko banjir, serta disiplin dalam pengelolaan waktu kerja, mengingat proyek ini dimulai pada musim hujan dan hanya memiliki waktu pelaksanaan sekitar enam bulan hingga Desember 2025.

    Mantan Menteri PUPR ini pun mengingatkan seluruh pihak agar menjaga tata kelola pembangunan IKN secara transparan dan akuntabel.

    “Kita mulai fase dua dengan semangat baru dan disiplin yang lebih baik dari fase sebelumnya.”

    “Jangan ada mark up progress, suap-menyuap, atau praktik tidak etis lainnya. Mari kita jaga bersama integritas pembangunan IKN,” tutur Basuki.

  • 5 Jam Prabowo Berdiskusi dengan 82 Profesional Muda di Hambalang

    5 Jam Prabowo Berdiskusi dengan 82 Profesional Muda di Hambalang

    JAKARTA –  Presiden Prabowo Subianto berdiskusi selama lima jam lebih dengan 82 profesional muda bidang ekonomi dan bisnis di kediaman pribadi Presiden RI di Bukit Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

    Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya, yang juga mengikuti acara diskusi itu, menjelaskan 82 profesional muda itu merupakan alumni berbagai universitas ternama di dalam dan luar negeri, dan mereka tergabung dalam program Presidential Fellowship in Economics & Business Leadership yang digagas langsung oleh Presiden Prabowo.

    “Dalam pertemuan lebih dari 5 jam ini, Presiden Prabowo mendengarkan paparan, melakukan tanya jawab, dan bertukar pandangan mengenai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini, serta dunia bisnis dan perekonomian,” kata Seskab Teddy dilansir ANTARA, Sabtu, 26 Juli.

    Dalam beberapa foto yang dibagikan oleh Sekretariat Kabinet, acara itu diisi dengan sesi pengarahan oleh Presiden Prabowo kepada para profesional muda penerima Presidential Fellowship in Economics & Business Leadership. Kemudian, beberapa dari peserta juga mempresentasikan pemikirannya untuk pembangunan Indonesia di hadapan Presiden Prabowo.

    Presiden Prabowo, dilihat dari foto-foto yang dibagikan oleh Sekretariat Kabinet, terlihat serius mengamati, dan mencatat poin-poin penting dari sesi presentasi para peserta Presidential Fellowship in Economics & Business Leadership.

    Beberapa judul presentasi yang dipaparkan di hadapan Presiden Prabowo itu, di antaranya “Kedaulatan Kesehatan Nasional: Penguasaan Teknologi Obat dan Alat Kesehatan Modern,” “Towards Self-Reliance in Advanced Materials and Semiconductor,”kemudian ada juga “Toward Zero BBM Import for National Energy Sovereignty”.

    Seskab menjelaskan Presidential Fellowship in Economics & Business Leadership merupakan beasiswa yang diberikan secara khusus oleh Presiden Prabowo kepada para profesional muda yang mereka diharapkan menjadi pemimpin-pemimpin di bidangnya masing-masing. Pencarian dan seleksi terhadap penerima fellowship itu dilakukan secara ketat oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

    Dari 82 profesional muda itu, ada Prof. (H.C.UA). Dr. Carina Citra Dewi Joe, B.Sc., M.Sc., Ph.D., yang juga populer dengan nama Carina Joe. Ilmuwan muda itu merupakan penemu vaksin COVID-19 Oxford–AstraZeneca.

    Carina pada 20 Desember 2023 juga dikukuhkan sebagai Guru Besar Kehormatan (Honoris Causa) di Universitas Airlangga.

    Dalam program Presidential Fellowship in Economics & Business Leadership, Carina bersama peneliti lainnya, yaitu Ade Faisal, Fikrah Auliyaurrahman, Rangga Pratama, dan Vanny Narita memaparkan soal kedaulatan kesehatan nasional, dan penguasaan teknologi obat serta alat kesehatan modern.

    “Melalui program ini, diharapkan akan muncul pemimpin-pemimpin baru untuk mengisi berbagai posisi jabatan strategis di sektor bisnis dan ekonomi yang lahir dari anak-anak muda Indonesia yang berbakat dan memiliki pengalaman dari dalam dan luar negeri,” kata Seskab Teddy menjelaskan tujuan dari program Presidential Fellowship in Economics & Business Leadership.

  • Jangan Sampai Jadi Beban Jangka Panjang

    Jangan Sampai Jadi Beban Jangka Panjang

    GELORA.CO  – Anggota Komisi V DPR RI, Sudjatmiko menanggapi lambannya perkembangan pembangunan Ibukota Nusantara. 

    Dirinya menyebut jangan sampai proyek Mercusuar ini menjadi terbengkalai.

    Proyek yang menelan dana APBN di tahap I sebesar Rp 86 triliun dan swasta Rp 58 triliun serta tahap II beban APBN Rp 48,8 triliun ini membuat potensi kerawanan dalam pembangunan IKN. 

    Miko berharap agar OIKN dapat segera menyelesaikan sesuai target.

    “Kami melihat kerawanan dalam pembangunan IKN. Jika target 3 tahun selesai maka dipastikan rampung betul. jangan sampai hanya dibangun dengan kejar target lalu pembangunan asal kerja saja. Proses pembangunan membutuhkan perhatian serius seara transparansi, keberlanjutan dan melibatkan masyarakat lokal, sesuai visi Presiden Prabowo,” terang Sudjatmiko melalui keterangan tertulis, Sabtu (26/07/2025).

    Miko menyebut ada catatan penting dalam ketersediaan infrastruktur dasar dan jaminan layanan publik yang berkualitas bagi pekerja di IKN. 

    Perlindungan kepada masyarakat adat, pelestarian lingkungan hutan tropis serta dampak sosial ekonomi lainnya harus dikaji secara komprehensif. 

    “Jangan sampai proyek ini jadi ambisi besar yang malah jadi beban jangka panjang akibat dari kurang pelibatan masyarakat dalam perencanaannya,” tegasnya.

    Miko mengatakan PKB mendukung seluruhnya upaya dalam pembangunan IKN. 

    Akan tetapi, kritik ini merupakan dorongan agar IKN bukan hanya sebagai sebuah simbol rezim melainkan sebagai simbol kemajuan demokrasi, lingkungan keberlanjutan dan keadilan sosial.

    “Kami mendukung usaha pemerintah yang optimis mengejar pembangunan IKN, Tapi harus dilandasi dengan niat tulus membangun negeri,” katanya.

    Diberitakan, pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan pembangunan sarana dan prasarana inti Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam waktu tiga tahun ke depan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

    Fokus Pembangunan

    • Infrastruktur yang dibangun mencakup kantor pemerintahan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta fasilitas pendukung seperti jalan, air bersih, energi, dan konektivitas digital.

    • Pembangunan ini menjadi syarat utama sebelum Presiden menandatangani Keputusan Presiden (Keppres)pemindahan ibu kota secara resmi.

    Arahan Presiden

    • Presiden Prabowo telah memerintahkan Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, untuk mempercepat pembangunan agar siap digunakan untuk menjalankan pemerintahan.

    • Pemerintah menolak wacana moratorium atau penundaan pembangunan yang sempat diusulkan oleh beberapa pihak, termasuk Partai NasDem

  • 9 Prabowo Perintahkan Basuki Kebut Proyek IKN, Target Rampung dalam 3 Tahun Nasional

    9 Prabowo Perintahkan Basuki Kebut Proyek IKN, Target Rampung dalam 3 Tahun Nasional

    Prabowo Perintahkan Basuki Kebut Proyek IKN, Target Rampung dalam 3 Tahun
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden
    Prabowo Subianto
    memerintahkan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (
    IKN
    )
    Basuki Hadimuljono
    untuk mempercepat pembangunan IKN.
    Menteri Sekretaris Negara
    Prasetyo Hadi
    menyebutkan, Prabowo memberikan agar seluruh sarana dan prasarana di IKN dapat siap untuk menjalankan pemerintahan dalam waktu 3 tahun.
    “Sekarang otorita IKN sedang bekerja keras diminta oleh Bapak Presiden untuk sesegera mungkin menyelesaikan,” kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (25/7/2025).
     
    “Kemarin hitung-hitungannya kurang lebih kita berharap dalam 3 tahun ke depan bisa selesai sarana-prasarana yang diperlukan untuk menjalankan pemerintahan,” imbuhnya.
    Prasetyo menuturkan, sarana prasarana itu harus ada sebelum Presiden Prabowo menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) terkait pemindahan ibu kota.
    Nantinya, IKN bakal digunakan untuk fungsi-fungsi eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.
    “Ini adalah sarana-prasarana, syarat yang kita merasa ini harus ada sebelum kita memutuskan atau Bapak Presiden menandatangani Keppres Pemindahan Ibu Kota,” ucap Prasetyo.
    Di sisi lain, Prasetyo menyampaikan bahwa pemerintah menerima semua pendapat yang masuk untuk IKN, termasuk usulan moratorium
    pembangunan IKN
    serta desakan agar Prabowo segera meneken keppres soal IKN.
    “Tentu kita menerima semua pendapat masukan apapun itu. Tetapi sebagaimana yang sudah pernah juga pemerintah sampaikan bahwa sampai hari ini Pemerintah tetap berkomitmen sesuai dengan rencana adalah untuk menyelesaikan pembangunan IKN secepat-cepatnya,” kata dia.
    Sebagai informasi, sebelumnya ada desakan agar Presiden RI Prabowo Subianto segera menerbitkan keputusan presiden (keppres) penetapan IKN menjadi ibu kota.
    Bukan hanya itu, bahkan ada juga usulan dari Partai Nasdem soal moratorium jika IKN tak kunjung ditetapkan sebagai ibu kota negara.
    Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Saan Mustopa menilai bahwa pemerintah harus menyesuaikan arah pembangunan IKN sesuai dengan kemampuan fiskal yang ada.
    “Jika IKN belum dapat ditetapkan sebagai Ibu Kota Negara, pemerintah segera melakukan moratorium sementara sembari menyesuaikan arah pembangunan IKN dengan kemampuan fiskal dan prioritas nasional,” ujar Saan, dalam jumpa pers mengenai sikap Nasdem atas IKN di Nasdem Tower, Jakarta Pusat, Jumat (18/7/2025).
    Saan memaparkan bahwa pemerintah perlu mempertimbangkan kesediaan anggaran dan kondisi politik saat ini.
    Selain itu, kata dia, pemerintah juga dapat menggunakan IKN sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur dan menegaskan kembali Jakarta sebagai Ibu Kota Negara dengan merevisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.
    “Langkah ini sekaligus menghentikan polemik tentang status IKN sekaligus memastikan infrastruktur yang ada tidak mangkrak atau telantar. Jakarta dapat tetap dipertahankan sebagai Ibu Kota Negara hingga semua persiapan administrasi, infrastruktur, dan kebijakan lokasi ASN benar-benar matang,” ujar Saan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • DPR Kaji Usulan Bandara VIP IKN jadi Komersial

    DPR Kaji Usulan Bandara VIP IKN jadi Komersial

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua DPR RI Puan Maharani membenarkan adanya pertemuan antara pimpinan DPR dengan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono yang membahas perubahan status Bandar Udara Internasional Nusantara dan pembangunan perumahan untuk pejabat negara.

    Puan menyebut permintaan pertama dari Basuki adalah ingin mengubah status Bandar Udara Internasional Nusantara, yang semula hanya akan digunakan oleh VIP menjadi bisa digunakan untuk komersial alias bandara umum.

    Sebab demikian, Puan menuturkan permintaan itu akan ditindaklanjuti oleh DPR setelah melakukan peninjauan langsung ke lokasi. Adapun, rencana kunjungan ini akan dilakukan dalam waktu terdekat.

    “Pimpinan DPR bersama anggota DPR yang terkait dengan IKN, akan melakukan peninjauan untuk memutuskan apakah kemudian bandara tersebut layak untuk diganti statusnya dari hanya digunakan oleh VIP menjadi bandara umum,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis (24/7/2025).

    Selain permintaan status bandara, cucu Proklamator RI ini mengemukakan permintaan lainnya adalah berkenaan luas hunian perumahan untuk pejabat negara.

    “Itu juga nanti akan ditinjau oleh pimpinan DPR dan anggota DPR Untuk melihat apakah memang layak untuk adanya perluasan atau berapa luas rumah-rumah yang memang dibutuhkan di IKN, setelah itu kita akan memutuskan apakah akan kami setuju atau tidak, dan hal-hal lain yang memang dibutuhkan,” urainya.

    Diberitakan sebelumnya, Komisi II DPR RI menyebut pihaknya menggelar rapat dengan pimpinan DPR RI dan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) yang membahas dua isu yaitu, soal perubahan status Bandar Udara Internasional Nusantara dan pembangunan perumahan untuk pejabat negara.

    Diketahui, rapat tersebut berlangsung di wilayah Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (24/7/2025) pagi. Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf menyebut dua isu ini telah disepakati bersama.

    Meski menyetujui dua hal itu, Dede mengaku belum ada usulan penghentian sementara pembangunan IKN dari Komisi II DPR. Justru, pihaknya turut berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan itu. 

    “Belum ada sama sekali [usulan penghentian sementara]. Kita komitmen untuk melanjutkan pembangunan itu, tentu dengan komitmen anggaran yang sudah disepakati bersama,” pungkasnya.

  • Dorong investasi kuliner berbasis budaya, PT. Plataran Boga Rasa teken MoU di IKN

    Dorong investasi kuliner berbasis budaya, PT. Plataran Boga Rasa teken MoU di IKN

    Foto: Rizkia/Radio Elshinta

    Dorong investasi kuliner berbasis budaya, PT. Plataran Boga Rasa teken MoU di IKN
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 24 Juli 2025 – 17:27 WIB

    Elshinta.com – Dalam upaya memperkuat sektor kuliner berbasis budaya dan pariwisata di Ibu Kota Nusantara (IKN), PT. Plataran Boga Rasa menjalin kerja sama strategis dengan Otorita IKN melalui penandatanganan Perjanjian Pemanfaatan Tanah Pengalokasian Lahan Aset Dalam Penguasaan (ADP) dan Akta Notarial. Penandatanganan dilakukan pada Rabu, (23/07) di Kantor Kepala Otorita IKN, Nusantara.

    PT. Plataran Boga Rasa merupakan entitas lokal Indonesia yang bergerak di sektor hospitality, dengan reputasi kuat dalam menyuguhkan pengalaman kuliner dan pariwisata mewah berciri khas budaya Indonesia. Dalam kerja sama ini, Plataran akan mengembangkan dua kawasan strategis di IKN, yakni Persil 1A dan Persil 1B.

    Pada Persil 1A seluas 2.094 m², akan dibangun Teras Hutan IKN by Plataran, sebuah ruang makan modern yang menawarkan pengalaman gastronomi bernuansa Indonesia dan terintegrasi dengan taman terbuka hijau. Lokasi kedua, Persil 1B, memiliki luas 12.605 m² dan akan dikembangkan dengan konsep serupa, namun dengan pekarangan yang lebih luas dan fleksibel. Pembangunan tahap awal direncanakan dimulai pada tahun 2025, dengan fokus utama pada pengembangan di Persil 1A.

    Kepala OIKN Basuki Hadimuljono mengungkapkan terima kasihnya atas kepercayaan PT. Plataran Boga Rasa yang turut serta berinvestasi di IKN. 

    “Terima kasih atas kepercayaan PT. Plataran Boga Rasa untuk dapat berinvestasi di IKN, semoga kerja sama ini akan terus berlanjut dengan baik,” ujar Basuki, seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Rizkia.

    Penandatanganan ini merupakan langkah strategis untuk menjamin kepastian hukum bagi para pelaku usaha dalam mengatur hak dan kewajiban para pihak, serta menegaskan komitmen kolektif guna mengawal keseluruhan proses pembangunan.

    Dengan terwujudnya kolaborasi antara Otorita IKN dan PT. Plataran Boga Rasa, diharapkan sektor kuliner di Ibu Kota Nusantara dapat terus bertumbuh menjadi ikon baru yang tidak hanya memperkuat identitas budaya bangsa, tetapi juga terus menarik minat investor dan wisatawan dari dalam maupun luar negeri.

    “Semoga dengan ini sektor kuliner di IKN makin berkembang dan Plataran juga menjadi ikon baru dalam dunia kuliner di IKN juga menarik investor lain untuk datang kesini serta wisatawan,” singkatnya.

    Sumber : Radio Elshinta

  • OIKN Minta Rumah Pejabat di IKN Diperluas, Puan: Akan Ditinjau DPR

    OIKN Minta Rumah Pejabat di IKN Diperluas, Puan: Akan Ditinjau DPR

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua DPR RI, Puan Maharani mengungkap Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengajukan permintaan untuk perluasan rumah pejabat yang tengah dibangun di kawasan IKN. Permintaan itu disampaikan bersamaan dengan penyerahan surat konsultasi perubahan rencana induk pembangunan IKN kepada DPR.

    “Ada juga permintaan perluasan rumah jabatan dan rumah-rumah yang lain,” ujar Puan kepada wartawan di Kompleks DPR/MPR RI, Kamis (24/7/2025).

    Puan menjelaskan, DPR akan menindaklanjuti permintaan OIKN tersebut melalui mekanisme internal. Salah satunya dengan mengirim pimpinan dan anggota Komisi II DPR ke lokasi pembangunan IKN untuk meninjau langsung kondisi dan kelayakan rumah jabatan yang dimaksud.

    “Pimpinan DPR dan anggota Komisi II akan melihat langsung ke lapangan, apakah memang layak untuk diperluas atau berapa luas rumah-rumah yang memang dibutuhkan di IKN,” katanya.

    Setelah dilakukan peninjauan, DPR akan memutuskan apakah permintaan tersebut layak untuk disetujui atau perlu dilakukan penyesuaian.

    “Setelah itu, kita akan memutuskan apakah akan kami setujui atau tidak, termasuk hal-hal lain yang memang dibutuhkan,” imbuh Puan.

    Surat Konsultasi OIKN Resmi Diterima DPR

    Sebelumnya, DPR secara resmi mengumumkan telah menerima surat permohonan konsultasi perubahan rencana induk IKN dari Kepala OIKN, Basuki Hadimuljono.

    Pengumuman ini disampaikan Wakil Ketua DPR, Adies Kadir dalam Rapat Paripurna Ke-25 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024–2025 yang digelar di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada hari yang sama.

    Surat tersebut menjadi dasar bagi DPR untuk melakukan pembahasan dan pengawasan terhadap arah baru pembangunan IKN, termasuk permintaan tambahan fasilitas seperti rumah jabatan pejabat negara.

    Permintaan ini menjadi bagian dari dinamika revisi rencana induk IKN yang kini masuk tahap evaluasi. DPR menegaskan bahwa meski IKN adalah proyek prioritas nasional, semua usulan perubahan tetap harus melalui proses penilaian yang cermat agar penggunaan anggaran negara tepat sasaran.

  • Puan: DPR akan tinjau alih status bandara di IKN dari VVIP jadi umum

    Puan: DPR akan tinjau alih status bandara di IKN dari VVIP jadi umum

    Salah satu hal yang dibahas DPR, permintaan dari Kepala Otorita IKN Pak Basuki untuk bisa mengubah status bandara IKN yang tadinya hanya akan dipergunakan oleh VIP menjadi bandara umum

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan pihaknya akan melakukan peninjauan untuk mempertimbangkan alih status Bandar Udara Internasional Nusantara di Ibu Kota Nusantara (IKN) dari Very Very Important Person (VVIP) menjadi bandara umum.

    “Rencananya pada waktu yang akan ditentukan, waktu yang terdekat, pimpinan DPR bersama anggota DPR yang terkait dengan IKN akan melakukan peninjauan untuk memutuskan apakah kemudian bandara tersebut layak untuk diganti statusnya dari hanya digunakan oleh VIP menjadi bandara umum,” kata Puan setelah menghadiri rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

    Dia menyebut usulan perubahan status Bandar Udara Internasional Nusantara menjadi bandara umum dibahas dalam rapat antara pimpinan DPR RI bersama Komisi II DPR RI dan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono yang digelar sesaat sebelum rapat paripurna dimulai pada Kamis pagi.

    “Salah satu hal yang dibahas DPR, permintaan dari Kepala Otorita IKN Pak Basuki untuk bisa mengubah status bandara IKN yang tadinya hanya akan dipergunakan oleh VIP menjadi bandara umum,” ucapnya.

    Rapat tersebut, kata dia, juga membahas ihwal luas rumah-rumah yang dibangun di IKN. Dia menyebut pihaknya akan meninjau pula terkait kebutuhan luas pembangunan rumah di IKN.

    “Luasnya itu juga nanti akan ditinjau oleh pimpinan DPR dan anggota DPR untuk melihat apakah memang layak untuk adanya perluasan atau berapa luas rumah-rumah yang memang dibutuhkan di IKN. Setelah itu, kami akan memutuskan apakah akan kami setuju atau tidak, dan hal-hal lain yang memang dibutuhkan,” tuturnya.

    Meski demikian, Puan enggan menanggapi ketika ditanyakan apakah dalam rapat tersebut turut membahas ihwal moratorium sementara pembangunan IKN.

    Dia pun menuturkan pimpinan DPR RI yang hadir dalam rapat tersebut yakni para Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal, Saan Mustopa, dan Sufmi Dasco Ahmad.

    Adapun Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf yang hadir dalam rapat tersebut menepis rapat tersebut membahas ihwal usulan moratorium sementara pembangunan IKN.

    Sebaliknya selaku pimpinan Komisi II DPR, dia menegaskan komitmen dukungan terhadap kelanjutan proyek pembangunan IKN.

    “Belum ada. Belum ada sama sekali (pembahasan soal moratorium sementara pembangunan IKN). Kami komitmen untuk melanjutkan pembangunan itu, tentu dengan komitmen anggaran yang sudah disepakati bersama,” kata dia.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi II rapat dengan pimpinan dan OIKN bahas bandara-perumahan

    Komisi II rapat dengan pimpinan dan OIKN bahas bandara-perumahan

    Jakarta (ANTARA) – Komisi II DPR RI melangsungkan rapat bersama pimpinan DPR RI dan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) yang membahas dua isu menyangkut perubahan status Bandar Udara Internasional Nusantara hingga pembangunan perumahan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis pagi.

    “Dua isu saja tadi,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

    Dede mengatakan dalam rapat tersebut membahas rencana Bandar Udara Internasional Nusantara di IKN yang selama ini berstatus Very Very Important Person (VVIP) untuk diubah menjadi bandara umum.

    “Kalau VVIP kan dipakainya belum tentu sebulan sekali. Kalau bandara umum, itu bisa dipakai oleh siapa saja. Jadi, saat ini kan kita bandara umum kan masih ke Balikpapan, dan itu kan perjalanannya cukup lumayan jauh,” ucapnya.

    Dia lantas berkata, “Dengan dibuka itu (untuk publik), maka jarak runway itu kan tiga kilometer. Itu sudah sanggup untuk Boeing 777 yang bisa menampung berapa ratus penumpang. Jadi, saya pikir tadi kami sepakat itu untuk kita setujui sebagai bandara umum.”

    Adapun isu kedua yang dibahas dalam rapat tersebut, dia menjelaskan bahwa Kepala OIKN Basuki Hadimuljono menyampaikan permintaan agar mengurangi besaran luas perumahan di IKN yang diperuntukkan untuk para pejabat negara.

    Dia menyebut pembangunan perumahan yang diperuntukkan untuk para pejabat negara hingga pegawai negeri sipil (PNS) dan TNI-Polri di IKN mencapai 44.000 hunian.

    “Tadi permintaan daripada Kepala IKN adalah me-reduce, mengurangi jumlah besaran perumahan tersebut, jadi berkurang kira-kira 20 persen lah. Misalnya tapaknya adalah 500 meter, nanti menjadi katakan lah 400 meter. Demikian juga yang 2mtdi bawahnya,” tuturnya.

    Dia kemudian melanjutkan, “Karena saat ini rumah-rumah di seluruh dunia, di berbagai tempat di belahan-belahan dunia itu sistemnya compact. Jadi bukan besar, tapi tidak compact. Sekarang lebih compact. Nah, itu tadi juga kami setujui.”

    Dia pun mengatakan dalam rapat tersebut tidak membahas ihwal usulan moratorium sementara pembangunan IKN.

    Sebaliknya selaku pimpinan Komisi II DPR, dia menegaskan komitmen dukungan terhadap kelanjutan proyek pembangunan IKN.

    “Belum ada. Belum ada sama sekali (pembahasan soal moratorium sementara pembangunan IKN). Kami komitmen untuk melanjutkan pembangunan itu, tentu dengan komitmen anggaran yang sudah disepakati bersama,” kata dia.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi II adakan rapat konsultasi bersama pimpinan DPR dan OIKN

    Komisi II adakan rapat konsultasi bersama pimpinan DPR dan OIKN

    Namun, belum jelas secara rinci maksud dari adanya surat tentang perubahan rencana IKN tersebut

    Jakarta (ANTARA) – Komisi II DPR RI mengadakan rapat konsultasi bersama pimpinan DPR RI dan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis pagi.

    “Tadi kami baru saja ada rapat bersama Kepala IKN, bersama dengan pimpinan DPR,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf menjelang rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Sementara, Jakarta, Kamis.

    Ditemui setelah rapat paripurna usai, Ketua DPR RI Puan Maharani pun mengonfirmasi bahwa pimpinan DPR baru saja menggelar rapat bersama OIKN yang dihadiri langsung oleh Kepala OIKN Basuki Hadimuljono.

    “Ya, tadi memang ada pertemuan,” kata Puan kepada awak media.

    Adapun pimpinan DPR RI yang mengikuti rapat tersebut yaitu, para Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal, Saan Mustopa, dan Sufmi Dasco Ahmad.

    Sementara dalam rapat paripurna, Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir mengumumkan bahwa pimpinan DPR RI telah menerima surat dari Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) tentang permohonan konsultasi perubahan rencana terkait IKN.

    Dia mengatakan surat itu telah diterima oleh pimpinan DPR RI pada Senin (21/7), lalu diumumkannya pada saat Rapat Paripurna DPR RI yang beragendakan penutupan masa sidang.

    “Tanggal 21 Juli 2025 tentang permohonan konsultasi perubahan rencana induk Ibu Kota Nusantara,” kata Adies di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis.

    Dia mengatakan surat dari Kepala OIKN itu bernomor B152/Kepala/Otorita IKN/VII/2025 tanggal 21 Juli 2025.

    Namun, dia belum menjelaskan secara rinci maksud dari adanya surat tentang perubahan rencana IKN tersebut.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.