Xcloud.id

Tag: Basuki Hadimuljono

  • DPR Kaji Usulan Bandara VIP IKN jadi Komersial

    DPR Kaji Usulan Bandara VIP IKN jadi Komersial

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua DPR RI Puan Maharani membenarkan adanya pertemuan antara pimpinan DPR dengan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono yang membahas perubahan status Bandar Udara Internasional Nusantara dan pembangunan perumahan untuk pejabat negara.

    Puan menyebut permintaan pertama dari Basuki adalah ingin mengubah status Bandar Udara Internasional Nusantara, yang semula hanya akan digunakan oleh VIP menjadi bisa digunakan untuk komersial alias bandara umum.

    Sebab demikian, Puan menuturkan permintaan itu akan ditindaklanjuti oleh DPR setelah melakukan peninjauan langsung ke lokasi. Adapun, rencana kunjungan ini akan dilakukan dalam waktu terdekat.

    “Pimpinan DPR bersama anggota DPR yang terkait dengan IKN, akan melakukan peninjauan untuk memutuskan apakah kemudian bandara tersebut layak untuk diganti statusnya dari hanya digunakan oleh VIP menjadi bandara umum,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis (24/7/2025).

    Selain permintaan status bandara, cucu Proklamator RI ini mengemukakan permintaan lainnya adalah berkenaan luas hunian perumahan untuk pejabat negara.

    “Itu juga nanti akan ditinjau oleh pimpinan DPR dan anggota DPR Untuk melihat apakah memang layak untuk adanya perluasan atau berapa luas rumah-rumah yang memang dibutuhkan di IKN, setelah itu kita akan memutuskan apakah akan kami setuju atau tidak, dan hal-hal lain yang memang dibutuhkan,” urainya.

    Diberitakan sebelumnya, Komisi II DPR RI menyebut pihaknya menggelar rapat dengan pimpinan DPR RI dan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) yang membahas dua isu yaitu, soal perubahan status Bandar Udara Internasional Nusantara dan pembangunan perumahan untuk pejabat negara.

    Diketahui, rapat tersebut berlangsung di wilayah Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (24/7/2025) pagi. Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf menyebut dua isu ini telah disepakati bersama.

    Meski menyetujui dua hal itu, Dede mengaku belum ada usulan penghentian sementara pembangunan IKN dari Komisi II DPR. Justru, pihaknya turut berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan itu. 

    “Belum ada sama sekali [usulan penghentian sementara]. Kita komitmen untuk melanjutkan pembangunan itu, tentu dengan komitmen anggaran yang sudah disepakati bersama,” pungkasnya.

  • Dorong investasi kuliner berbasis budaya, PT. Plataran Boga Rasa teken MoU di IKN

    Dorong investasi kuliner berbasis budaya, PT. Plataran Boga Rasa teken MoU di IKN

    Foto: Rizkia/Radio Elshinta

    Dorong investasi kuliner berbasis budaya, PT. Plataran Boga Rasa teken MoU di IKN
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 24 Juli 2025 – 17:27 WIB

    Elshinta.com – Dalam upaya memperkuat sektor kuliner berbasis budaya dan pariwisata di Ibu Kota Nusantara (IKN), PT. Plataran Boga Rasa menjalin kerja sama strategis dengan Otorita IKN melalui penandatanganan Perjanjian Pemanfaatan Tanah Pengalokasian Lahan Aset Dalam Penguasaan (ADP) dan Akta Notarial. Penandatanganan dilakukan pada Rabu, (23/07) di Kantor Kepala Otorita IKN, Nusantara.

    PT. Plataran Boga Rasa merupakan entitas lokal Indonesia yang bergerak di sektor hospitality, dengan reputasi kuat dalam menyuguhkan pengalaman kuliner dan pariwisata mewah berciri khas budaya Indonesia. Dalam kerja sama ini, Plataran akan mengembangkan dua kawasan strategis di IKN, yakni Persil 1A dan Persil 1B.

    Pada Persil 1A seluas 2.094 m², akan dibangun Teras Hutan IKN by Plataran, sebuah ruang makan modern yang menawarkan pengalaman gastronomi bernuansa Indonesia dan terintegrasi dengan taman terbuka hijau. Lokasi kedua, Persil 1B, memiliki luas 12.605 m² dan akan dikembangkan dengan konsep serupa, namun dengan pekarangan yang lebih luas dan fleksibel. Pembangunan tahap awal direncanakan dimulai pada tahun 2025, dengan fokus utama pada pengembangan di Persil 1A.

    Kepala OIKN Basuki Hadimuljono mengungkapkan terima kasihnya atas kepercayaan PT. Plataran Boga Rasa yang turut serta berinvestasi di IKN. 

    “Terima kasih atas kepercayaan PT. Plataran Boga Rasa untuk dapat berinvestasi di IKN, semoga kerja sama ini akan terus berlanjut dengan baik,” ujar Basuki, seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Rizkia.

    Penandatanganan ini merupakan langkah strategis untuk menjamin kepastian hukum bagi para pelaku usaha dalam mengatur hak dan kewajiban para pihak, serta menegaskan komitmen kolektif guna mengawal keseluruhan proses pembangunan.

    Dengan terwujudnya kolaborasi antara Otorita IKN dan PT. Plataran Boga Rasa, diharapkan sektor kuliner di Ibu Kota Nusantara dapat terus bertumbuh menjadi ikon baru yang tidak hanya memperkuat identitas budaya bangsa, tetapi juga terus menarik minat investor dan wisatawan dari dalam maupun luar negeri.

    “Semoga dengan ini sektor kuliner di IKN makin berkembang dan Plataran juga menjadi ikon baru dalam dunia kuliner di IKN juga menarik investor lain untuk datang kesini serta wisatawan,” singkatnya.

    Sumber : Radio Elshinta

  • OIKN Minta Rumah Pejabat di IKN Diperluas, Puan: Akan Ditinjau DPR

    OIKN Minta Rumah Pejabat di IKN Diperluas, Puan: Akan Ditinjau DPR

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua DPR RI, Puan Maharani mengungkap Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengajukan permintaan untuk perluasan rumah pejabat yang tengah dibangun di kawasan IKN. Permintaan itu disampaikan bersamaan dengan penyerahan surat konsultasi perubahan rencana induk pembangunan IKN kepada DPR.

    “Ada juga permintaan perluasan rumah jabatan dan rumah-rumah yang lain,” ujar Puan kepada wartawan di Kompleks DPR/MPR RI, Kamis (24/7/2025).

    Puan menjelaskan, DPR akan menindaklanjuti permintaan OIKN tersebut melalui mekanisme internal. Salah satunya dengan mengirim pimpinan dan anggota Komisi II DPR ke lokasi pembangunan IKN untuk meninjau langsung kondisi dan kelayakan rumah jabatan yang dimaksud.

    “Pimpinan DPR dan anggota Komisi II akan melihat langsung ke lapangan, apakah memang layak untuk diperluas atau berapa luas rumah-rumah yang memang dibutuhkan di IKN,” katanya.

    Setelah dilakukan peninjauan, DPR akan memutuskan apakah permintaan tersebut layak untuk disetujui atau perlu dilakukan penyesuaian.

    “Setelah itu, kita akan memutuskan apakah akan kami setujui atau tidak, termasuk hal-hal lain yang memang dibutuhkan,” imbuh Puan.

    Surat Konsultasi OIKN Resmi Diterima DPR

    Sebelumnya, DPR secara resmi mengumumkan telah menerima surat permohonan konsultasi perubahan rencana induk IKN dari Kepala OIKN, Basuki Hadimuljono.

    Pengumuman ini disampaikan Wakil Ketua DPR, Adies Kadir dalam Rapat Paripurna Ke-25 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024–2025 yang digelar di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada hari yang sama.

    Surat tersebut menjadi dasar bagi DPR untuk melakukan pembahasan dan pengawasan terhadap arah baru pembangunan IKN, termasuk permintaan tambahan fasilitas seperti rumah jabatan pejabat negara.

    Permintaan ini menjadi bagian dari dinamika revisi rencana induk IKN yang kini masuk tahap evaluasi. DPR menegaskan bahwa meski IKN adalah proyek prioritas nasional, semua usulan perubahan tetap harus melalui proses penilaian yang cermat agar penggunaan anggaran negara tepat sasaran.

  • Puan: DPR akan tinjau alih status bandara di IKN dari VVIP jadi umum

    Puan: DPR akan tinjau alih status bandara di IKN dari VVIP jadi umum

    Salah satu hal yang dibahas DPR, permintaan dari Kepala Otorita IKN Pak Basuki untuk bisa mengubah status bandara IKN yang tadinya hanya akan dipergunakan oleh VIP menjadi bandara umum

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan pihaknya akan melakukan peninjauan untuk mempertimbangkan alih status Bandar Udara Internasional Nusantara di Ibu Kota Nusantara (IKN) dari Very Very Important Person (VVIP) menjadi bandara umum.

    “Rencananya pada waktu yang akan ditentukan, waktu yang terdekat, pimpinan DPR bersama anggota DPR yang terkait dengan IKN akan melakukan peninjauan untuk memutuskan apakah kemudian bandara tersebut layak untuk diganti statusnya dari hanya digunakan oleh VIP menjadi bandara umum,” kata Puan setelah menghadiri rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

    Dia menyebut usulan perubahan status Bandar Udara Internasional Nusantara menjadi bandara umum dibahas dalam rapat antara pimpinan DPR RI bersama Komisi II DPR RI dan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono yang digelar sesaat sebelum rapat paripurna dimulai pada Kamis pagi.

    “Salah satu hal yang dibahas DPR, permintaan dari Kepala Otorita IKN Pak Basuki untuk bisa mengubah status bandara IKN yang tadinya hanya akan dipergunakan oleh VIP menjadi bandara umum,” ucapnya.

    Rapat tersebut, kata dia, juga membahas ihwal luas rumah-rumah yang dibangun di IKN. Dia menyebut pihaknya akan meninjau pula terkait kebutuhan luas pembangunan rumah di IKN.

    “Luasnya itu juga nanti akan ditinjau oleh pimpinan DPR dan anggota DPR untuk melihat apakah memang layak untuk adanya perluasan atau berapa luas rumah-rumah yang memang dibutuhkan di IKN. Setelah itu, kami akan memutuskan apakah akan kami setuju atau tidak, dan hal-hal lain yang memang dibutuhkan,” tuturnya.

    Meski demikian, Puan enggan menanggapi ketika ditanyakan apakah dalam rapat tersebut turut membahas ihwal moratorium sementara pembangunan IKN.

    Dia pun menuturkan pimpinan DPR RI yang hadir dalam rapat tersebut yakni para Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal, Saan Mustopa, dan Sufmi Dasco Ahmad.

    Adapun Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf yang hadir dalam rapat tersebut menepis rapat tersebut membahas ihwal usulan moratorium sementara pembangunan IKN.

    Sebaliknya selaku pimpinan Komisi II DPR, dia menegaskan komitmen dukungan terhadap kelanjutan proyek pembangunan IKN.

    “Belum ada. Belum ada sama sekali (pembahasan soal moratorium sementara pembangunan IKN). Kami komitmen untuk melanjutkan pembangunan itu, tentu dengan komitmen anggaran yang sudah disepakati bersama,” kata dia.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi II rapat dengan pimpinan dan OIKN bahas bandara-perumahan

    Komisi II rapat dengan pimpinan dan OIKN bahas bandara-perumahan

    Jakarta (ANTARA) – Komisi II DPR RI melangsungkan rapat bersama pimpinan DPR RI dan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) yang membahas dua isu menyangkut perubahan status Bandar Udara Internasional Nusantara hingga pembangunan perumahan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis pagi.

    “Dua isu saja tadi,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

    Dede mengatakan dalam rapat tersebut membahas rencana Bandar Udara Internasional Nusantara di IKN yang selama ini berstatus Very Very Important Person (VVIP) untuk diubah menjadi bandara umum.

    “Kalau VVIP kan dipakainya belum tentu sebulan sekali. Kalau bandara umum, itu bisa dipakai oleh siapa saja. Jadi, saat ini kan kita bandara umum kan masih ke Balikpapan, dan itu kan perjalanannya cukup lumayan jauh,” ucapnya.

    Dia lantas berkata, “Dengan dibuka itu (untuk publik), maka jarak runway itu kan tiga kilometer. Itu sudah sanggup untuk Boeing 777 yang bisa menampung berapa ratus penumpang. Jadi, saya pikir tadi kami sepakat itu untuk kita setujui sebagai bandara umum.”

    Adapun isu kedua yang dibahas dalam rapat tersebut, dia menjelaskan bahwa Kepala OIKN Basuki Hadimuljono menyampaikan permintaan agar mengurangi besaran luas perumahan di IKN yang diperuntukkan untuk para pejabat negara.

    Dia menyebut pembangunan perumahan yang diperuntukkan untuk para pejabat negara hingga pegawai negeri sipil (PNS) dan TNI-Polri di IKN mencapai 44.000 hunian.

    “Tadi permintaan daripada Kepala IKN adalah me-reduce, mengurangi jumlah besaran perumahan tersebut, jadi berkurang kira-kira 20 persen lah. Misalnya tapaknya adalah 500 meter, nanti menjadi katakan lah 400 meter. Demikian juga yang 2mtdi bawahnya,” tuturnya.

    Dia kemudian melanjutkan, “Karena saat ini rumah-rumah di seluruh dunia, di berbagai tempat di belahan-belahan dunia itu sistemnya compact. Jadi bukan besar, tapi tidak compact. Sekarang lebih compact. Nah, itu tadi juga kami setujui.”

    Dia pun mengatakan dalam rapat tersebut tidak membahas ihwal usulan moratorium sementara pembangunan IKN.

    Sebaliknya selaku pimpinan Komisi II DPR, dia menegaskan komitmen dukungan terhadap kelanjutan proyek pembangunan IKN.

    “Belum ada. Belum ada sama sekali (pembahasan soal moratorium sementara pembangunan IKN). Kami komitmen untuk melanjutkan pembangunan itu, tentu dengan komitmen anggaran yang sudah disepakati bersama,” kata dia.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi II adakan rapat konsultasi bersama pimpinan DPR dan OIKN

    Komisi II adakan rapat konsultasi bersama pimpinan DPR dan OIKN

    Namun, belum jelas secara rinci maksud dari adanya surat tentang perubahan rencana IKN tersebut

    Jakarta (ANTARA) – Komisi II DPR RI mengadakan rapat konsultasi bersama pimpinan DPR RI dan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis pagi.

    “Tadi kami baru saja ada rapat bersama Kepala IKN, bersama dengan pimpinan DPR,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf menjelang rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Sementara, Jakarta, Kamis.

    Ditemui setelah rapat paripurna usai, Ketua DPR RI Puan Maharani pun mengonfirmasi bahwa pimpinan DPR baru saja menggelar rapat bersama OIKN yang dihadiri langsung oleh Kepala OIKN Basuki Hadimuljono.

    “Ya, tadi memang ada pertemuan,” kata Puan kepada awak media.

    Adapun pimpinan DPR RI yang mengikuti rapat tersebut yaitu, para Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal, Saan Mustopa, dan Sufmi Dasco Ahmad.

    Sementara dalam rapat paripurna, Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir mengumumkan bahwa pimpinan DPR RI telah menerima surat dari Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) tentang permohonan konsultasi perubahan rencana terkait IKN.

    Dia mengatakan surat itu telah diterima oleh pimpinan DPR RI pada Senin (21/7), lalu diumumkannya pada saat Rapat Paripurna DPR RI yang beragendakan penutupan masa sidang.

    “Tanggal 21 Juli 2025 tentang permohonan konsultasi perubahan rencana induk Ibu Kota Nusantara,” kata Adies di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis.

    Dia mengatakan surat dari Kepala OIKN itu bernomor B152/Kepala/Otorita IKN/VII/2025 tanggal 21 Juli 2025.

    Namun, dia belum menjelaskan secara rinci maksud dari adanya surat tentang perubahan rencana IKN tersebut.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Rencana Besar IKN Jadi Ibu Kota Politik

    Rencana Besar IKN Jadi Ibu Kota Politik

    Jakarta –

    Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menegaskan pembangunan masih terus dilanjutkan dan kini memasuki tahap kedua. Ditargetkan IKN dapat menjadi Ibu Kota Politik di tahun 2028.

    Adapun yang dimaksud ibu kota politik adalah kota yang menjadi pusat pemerintahan dan administrasi suatu negara, tempat di mana kantor-kantor lembaga pemerintahan berada. Hal ini ditandai dengan pembangunan Istana Kenegaraan, Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko), hingga kantor lembaga-lembaga pemerintah.

    Fungsi IKN sebagai Ibu Kota Politik juga didukung oleh rencana pembangunan infrastruktur legislatif seperti Gedung Parlemen, hingga yudikatif seperti Kantor Mahkamah Agung dan institusi hukum lainnya. Proyek infrastruktur tersebut masuk ke dalam jajaran pembangunan IKN Tahap Kedua.

    Untuk memastikan percepatan pembangunannya, Panitia Kerja (Panja) Open Government Partnership (OG-P) Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI mengunjungi IKN. Kunjungan itu diterima langsung oleh Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono.

    “Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya strategis dalam memperkuat sinergi dan komitmen antarinstansi guna mendorong percepatan pembangunan IKN sebagai Ibu Kota Politik pada tahun 2028,” ujar Basuki, dikutip dari keterangan tertulis, Jumat (18/7/2025).

    Basuki menjelaskan, Otorita IKN dibentuk untuk mewujudkan birokrasi yang efektif, transparan, dan peduli terhadap lingkungan hidup. Model birokrasi ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi kementerian, lembaga, serta instansi lainnya yang akan bertugas di kawasan IKN.

    Ia juga menyoroti pentingnya pengelolaan kawasan yang terstruktur, meliputi aspek akuntabilitas, tata kelola bangunan, pemanfaatan teknologi ramah lingkungan, hingga jaminan pendidikan inklusif bagi seluruh warga, termasuk bagi siswa berkebutuhan khusus. Hal ini disampaikan sebagai bentuk respons terhadap masukan dari anggota Panja yang telah hadir.

    “Terima kasih atas kunjungan bapak dan ibu sekalian, mudah-mudahan membawa barokah bagi kami, khususnya menjadi sumber informasi bagi masyarakat lainnya yang bapak-ibu bisa sampaikan ke masyarakat lainnya tentang pembangunan di IKN ini,” ujar Basuki.

    Sementara itu, Ketua Panja OG-P BKSAP DPR RI, Muhammad Husein Fadlulloh, juga menekankan pentingnya dukungan parlemen terhadap tata kelola pemerintahan yang terbuka dan akuntabel.

    “Kami juga mengharapkan dapat membawa pulang pandangan baru untuk DPR dalam mendukung tata kelola pemerintahan di daerah yang sesuai prinsip keterbukaan parlemen,” ujar Husein.

    “Semoga kunjungan kami, Panja OG-P ke Nusantara dapat menjadi momentum penguatan kerja sama eksekutif dan legislatif dalam mendukung kota masa depan yang inklusif dan berteknologi mutakhir,” sambungnya.

    (shc/rrd)

  • Nasdem Usulkan IKN Jadi Ibu Kota Kaltim, Jika Urung Jadi Ibu Kota Negara

    Nasdem Usulkan IKN Jadi Ibu Kota Kaltim, Jika Urung Jadi Ibu Kota Negara

    Nasdem Usulkan IKN Jadi Ibu Kota Kaltim, Jika Urung Jadi Ibu Kota Negara
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Partai
    Nasdem
    mengusulkan agar
    Ibu Kota Nusantara
    (
    IKN
    ) ditetapkan sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Timur apabila belum memungkinkan untuk dijadikan sebagai
    ibu kota negara
    .
    Hal ini dinilai sebagai langkah realistis di tengah ketidaksiapan IKN dari sisi administrasi, infrastruktur, hingga kebijakan.
    Wakil Ketua Umum Partai Nasdem,
    Saan Mustopa
    mengatakan, penetapan IKN sebagai ibu kota negara sebaiknya dilakukan ketika semua aspek pendukung benar-benar siap. Sebelum itu, Jakarta kembali berperan sebagai ibu kota negara.
    “Pemerintah juga dapat menggunakan IKN menjadi ibu kota Provinsi Kalimantan Timur dan menegaskan kembali Jakarta sebagai
    Ibu Kota Negara
    dengan merevisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara,” ujar Saan Mustopa dalam konferensi pers, Jumat (18/7/2025) malam.
    “Langkah ini sekaligus menghentikan polemik tentang status IKN sekaligus memastikan infrastruktur yang ada tidak mangkrak atau terlantar. Jakarta dapat tetap dipertahankan sebagai ibu kota negara hingga semua persiapan administrasi, infrastruktur, dan kebijakan lokasi ASN benar-benar matang,” sambungnya.
    Saan menyebut Partai Nasdem menyuarakan sikap tersebut karena hingga saat ini belum ada Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemindahan ibu kota yang diteken oleh Presiden Prabowo Subianto.
    Ia juga menilai
    pembangunan IKN
    perlu mempertimbangkan kondisi fiskal dan dinamika politik nasional saat ini.
    “Jika IKN belum dapat ditetapkan sebagai Ibu Kota Negara, pemerintah segera melakukan moratorium sementara sembari menyesuaikan arah pembangunan IKN dengan kemampuan fiskal dan prioritas nasional,” ujar Saan.
    Ia turut mendorong agar pemerintah menyesuaikan kembali anggaran pembangunan IKN, terlebih dalam situasi efisiensi yang saat ini sedang dilakukan.
    “Jadi saya ingin tegaskan begini, kita kan ada efisiensi, ada keterbatasan anggaran, pemerintah punya program-program strategis yang harus tetap berjalan, jangan sampai juga nanti IKN kan sudah keluar banyak uang juga,” ujar Wakil Ketua DPR itu.
    Sebelumnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau sejumlah proyek strategis di IKN pada pada Rabu (28/05/2025).
    Tinjauan itu dilakukan untuk memastikan kesiapan infrastruktur pendukung operasional negara berjalan tepat waktu dan sesuai standar.
    Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengungkapkan, Gibran berpesan agar pembangunan infrastruktur di IKN dapat diselesaikan tepat waktu.
    “Menurut beliau ya jangan sampai ada yang terlambat. Kemudian kualitas tetap dijaga,” ujar Basuki, dikutip dari siaran pers Sekretariat Wakil Presiden, Rabu (28/05/2025).
    Ada sejumlah titik yang ditinjau oleh Gibran. Titik pertama adalah Jalan Tol Segmen 5B yang progresnya mencapai 70 persen.
    Jalan tol ini diperkirakan rampung pertengahan 2026 dan akan memangkas waktu tempuh dari Bandara Sepinggan ke kawasan inti IKN menjadi sekitar 50 menit, serta mempermudah mobilitas logistik dan publik.
    Gibran juga meninjau Istana Wakil Presiden yang meliputi kantor, rumah dinas, pendopo, masjid, dan fasilitas pendukung (progres 42,67 persen).
    Rumah susun (rusun) ASN 1 dengan progres 97,09 persen juga dikunjungi dan dijadikan tempat bermalam oleh Gibran sebagai bentuk pengecekan langsung terhadap kesiapan hunian ASN.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pengurus Pusat Kagama Angkat Bicara Soal Ijazah Jokowi

    Pengurus Pusat Kagama Angkat Bicara Soal Ijazah Jokowi

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengurus Pusat (PP) Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (Kagama) akhirnya angkat bicara terkait ijazah salah satu alumni yaitu Joko Widodo yang viral sampai saat ini.

    Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Kagama, Basuki Hadimuljono meminta masyarakat untuk menghormati sikap dan penjelasan resmi dari rektorat UGM terkait isu ijazah Jokowi.

    “Sikap dan penjelasan resmi Rektorat UGM sudah sangat jelas dan patut dihormati,” tuturnya di sela-sela acara Pelantikan KATGAMA masa khidmat 2025-2028, Jumat (18/7/2025).

    Dia juga mengimbau kepada seluruh alumni UGM untuk menghemat energi dengan cara membangun diskusi yang guyub dan rukun, serta tidak melibatkan diri ke dalam isu soal ijazah Jokowi.

    “Jadi sesuai dengan semangat yang selalu dijunjung tinggi oleh keluarga besar alumni UGM,” katanya.

    Berkaitan dengan itu, Basuki minta Keluarga Alumni Teknik Gadjah Mada (KATGAMA) dapat memberikan kontribusi nyata untuk masyarakat setelah mendapatkan ketua umum baru.

    KATGAMA sendiri resmi melantik pengurus baru masa khidmat 2025-2028 yang kini digawangi oleh Singgih Widagdo sebagai ketua umum, menggantikan Agus Priyanto.

    Basuki juga mengapresiasi dedikasi Agus Priyanto yang telah menyelesaikan masa baktinya. Dia berharap pelantikan pengurus KATGAMA yang baru ini, tidak hanya jadi sekadar seremonial saja tetapi bisa menjadi momentum untuk konsolidasi dan inovasi para alumni.

    “Alumni Teknik UGM harus terus hadir sebagai sebagai agen perubahan dan menjawab tantangan zaman dan menghadirkan kontribusi nyata bagi masyarakat,” ujarnya

    Basuki mengingatkan pentingnya kolaborasi lintas generasi kepada pengurus KATGAMA yang baru, termasuk bersinergi para alumni dengan mahasiswa UGM melalui program KKN. 

    “Pendampingan teknis dan sosial oleh para alumni menjadi bentuk pengabdian nyata yang menjembatani dunia kampus dan kebutuhan di lapangan,” tuturnya

  • Ini Kucing Hitam yang Bantu Ilmuwan Temukan Virus Baru – Page 3

    Ini Kucing Hitam yang Bantu Ilmuwan Temukan Virus Baru – Page 3

    Orthoreovirus diketahui menginfeksi berbagai jenis mamalia seperti rusa berekor putih, kelelawar, bahkan manusia.

    Meski keberadaannya telah lama terdeteksi, sejauh ini efek infeksinya terhadap manusia masih belum sepenuhnya dipahami oleh komunitas ilmiah.

    Dalam sejumlah kasus langka, virus ini pernah dikaitkan dengan penyakit serius, termasuk ensefalitis (radang otak), meningitis (radang selaput otak), serta gangguan saluran pencernaan yang cukup parah pada anak-anak.

    “Kita harus memberi perhatian lebih pada orthoreovirus dan mengetahui cara mendeteksinya dengan cepat,” ujar Lednicky dalam pernyataan resminya yang dirilis bersamaan dengan hasil studi.

    Sementara itu, rekan peneliti sekaligus kandidat Ph.D. dari University of Florida, Emily DeRuyter, menjelaskan orthoreovirus awalnya dianggap sebagai orphan virus, yaitu virus yang ditemukan di tubuh mamalia, termasuk manusia,

    Kendati demikian, virus tersebut sebelumnya tidak diasosiasikan dengan penyakit. Namun, penelitian terkini justru menunjukkan potensi ancaman klinisnya terhadap sistem pernapasan, saraf pusat, hingga saluran pencernaan.