Xcloud.id

Tag: Basuki Hadimuljono

  • Christopher Waller Mencuat Jadi Kandidat Kuat Gantikan Jerome Powell

    Christopher Waller Mencuat Jadi Kandidat Kuat Gantikan Jerome Powell

    Bisnis.com, JAKARTA — Nama Gubernur Federal Reserve Christopher Waller mencuat sebagai kandidat terkuat pengganti Jerome Powell sebagai Ketua The Fed di masa pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, menurut sejumlah sumber yang mengetahui pembahasan tersebut.

    Melansir Bloomberg pada Jumat (8/8/2025), penasihat Trump disebut terkesan dengan pendekatan Waller yang berbasis proyeksi ketimbang data terkini, serta pemahaman mendalamnya terhadap sistem The Fed secara keseluruhan. Meski telah bertemu dengan tim presiden, Waller belum melakukan pertemuan langsung dengan Trump.

    Selain Waller, mantan pejabat The Fed Kevin Warsh dan Direktur Dewan Ekonomi Nasional Gedung Putih Kevin Hassett juga disebut masih masuk dalam radar pencalonan. Masa jabatan Powell sebagai Ketua The Fed akan berakhir pada Mei 2026.

    “Presiden Trump akan terus mencalonkan individu paling kompeten dan berpengalaman. Namun, kecuali disampaikan langsung oleh Presiden Trump, setiap pembahasan terkait penunjukan pejabat harus dianggap spekulatif,” ujar Juru Bicara Gedung Putih Kush Desai.

    Adapun, The Fed menolak memberikan komentar terkait kabar ini.

    Stephen Miran, Ketua Dewan Penasihat Ekonomi Gedung Putih, menyebut Waller memiliki rekam jejak mengesankan, terutama dalam merespons inflasi dan arah kebijakan suku bunga selama dua tahun terakhir.

    Sementara itu, Trump mengatakan bahwa daftar kandidat Ketua The Fed telah mengerucut menjadi tiga nama. Proses seleksi dipimpin oleh Menteri Keuangan Scott Bessent, Wakil Presiden JD Vance, dan Menteri Perdagangan Howard Lutnick.

    Sebelumnya Hassett dilaporkan telah bertemu langsung dengan Trump untuk membahas posisi tersebut dan mendapatkan kesan positif dari sang presiden. Warsh, yang sempat diwawancarai pada 2017, juga kembali disebut-sebut, termasuk sebagai kandidat Menteri Keuangan pada November lalu.

    Pencarian Ketua The Fed ini berlangsung di tengah upaya pengisian kursi Dewan Gubernur yang akan ditinggalkan Adriana Kugler. Trump menyatakan akan menunjuk gubernur sementara untuk mengisi kekosongan tersebut sebelum menunjuk kandidat permanen yang akan menjalani masa jabatan 14 tahun mulai awal 2026. Kandidat tersebut disebut akan berasal dari kalangan yang mendukung suku bunga rendah.

    Perbedaan Sikap dengan Powell

    Waller baru-baru ini menjadi satu dari dua anggota Dewan The Fed yang tidak sepakat dengan keputusan mempertahankan suku bunga acuan. Bersama Michelle Bowman—sama-sama diangkat oleh Trump—Waller mengusulkan pemangkasan suku bunga sebesar 25 basis poin, mengacu pada pelemahan di pasar tenaga kerja.

    Beberapa hari setelah keputusan The Fed, laporan ketenagakerjaan AS menunjukkan pertumbuhan lapangan kerja melambat, memperkuat argumentasi Waller dan Bowman.

    Pandangan Waller ini bertolak belakang dengan Powell dan mayoritas pejabat The Fed yang masih menganggap pasar tenaga kerja cukup solid dan memilih pendekatan hati-hati dalam mengantisipasi dampak kebijakan tarif Trump terhadap ekonomi.

    Rekam Jejak dan Pandangan

    Waller, ekonom bergelar Ph.D., diangkat sebagai Gubernur The Fed oleh Trump pada 2020. Sebelumnya, ia menjabat Direktur Riset dan Wakil Presiden Eksekutif di The Fed St. Louis. 

    Dia juga dikenal publik setelah terlibat debat terbuka dengan ekonom kawakan Larry Summers pada 2022 terkait strategi penurunan inflasi pasca-pandemi. Prediksinya terbukti tepat setelah inflasi turun di bawah 3% tanpa disertai lonjakan pengangguran.

    Meski begitu, Trump kerap melontarkan ketidakpuasan terhadap Powell, memunculkan kekhawatiran soal independensi The Fed ke depan. Namun, Waller menyatakan pada April lalu bahwa independensi bank sentral merupakan elemen krusial bagi kestabilan ekonomi AS.

    “Kalau tidak siap dikritik, jangan ambil pekerjaan itu. Presiden bebas menyampaikan pandangannya soal kebijakan, sebagaimana publik lainnya,” ujarnya.

    Dalam wawancara bulan lalu, Waller mengaku belum menerima tawaran langsung dari Trump. 

    “Kalau presiden menghubungi dan meminta saya untuk menjabat, saya akan bersedia. Tapi sejauh ini belum ada komunikasi langsung,” katanya.

  • BAZNAS RI lakukan `kick off` pengukuran IZN dan KDZ Nasional

    BAZNAS RI lakukan `kick off` pengukuran IZN dan KDZ Nasional

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

    Tingkatkan Kualitas Pengelolaan ZIS:

    BAZNAS RI lakukan `kick off` pengukuran IZN dan KDZ Nasional
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 06 Agustus 2025 – 16:18 WIB

    Elshinta.com – Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI secara resmi melakukan `kick off` Pengukuran Indeks Zakat Nasional (IZN) dan Kaji Dampak Zakat (KDZ) sebagai upaya penguatan tata kelola zakat nasional yang lebih terukur dan berdampak.

    IZN dan KDZ adalah dua alat yang digunakan oleh BAZNAS untuk mengukur dan mengevaluasi pengelolaan zakat secara efektif dan efisien. IZN digunakan untuk mengukur kualitas pengelolaan zakat secara objektif dan dampaknya bagi mustahik (penerima zakat), sedangkan KDZ berfokus pada dampak positif zakat terhadap ekonomi dan sosial masyarakat. 

    Peluncuran Indeks Zakat Nasional dan Kaji Dampak Zakat dilakukan oleh Ketua BAZNAS RI, Prof. Dr. KH. Noor Achmad, MA., di Kantor BAZNAS RI, Jakarta, Rabu (6/8/2025). 

    Turut hadir Pimpinan BAZNAS RI Bidang Perencanaan, Kajian, dan Pengembangan, Prof (HC). Dr. Zainulbahar Noor, SE, M.Ec, Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kemenag RI Prof. Dr. H. Waryono Abdul Ghofur, M.Ag., Direktur Ekonomi Syariah dan BUMN Bappenas Rosy Wediawati, serta Direktur Kajian dan Pengembangan ZIS DSKL Nasional Muhammad Hasbi Zaenal, Ph.D.

    Ketua BAZNAS RI menyampaikan apresiasi atas pengakuan yang diberikan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas terhadap IZN dan KDZ sebagai instrumen resmi dalam pengukuran pengelolaan zakat nasional.

    “Kami berterima kasih, Bappenas telah mengakui IZN dan KDZ menjadi bagian dari perencanaan pembangunan daerah. Ini tidak mudah karena indeks seperti IZN dan KDZ membutuhkan kajian mendalam serta penerapan yang berkelanjutan,” ujar Kiai Noor.

    Ia menjelaskan, sejak awal dikembangkan, IZN terus mengalami penyempurnaan, baik dari sisi variabel maupun indikator pengukuran.

    “Saat ini, IZN telah mencakup komponen penting seperti perencanaan, evaluasi, serta program strategis yang didasarkan pada empat penguatan utama, yaitu penguatan kelembagaan, sumber daya manusia, infrastruktur, dan jaringan. Selain itu, indeks ini juga mempertimbangkan prinsip Aman Syari, Aman Regulasi, dan Aman NKRI sebagai bagian tak terpisahkan dalam sistem pengukuran,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Kiai Noor menekankan pentingnya mengaitkan IZN dengan Kaji Dampak Zakat (KDZ) sebagai pendekatan yang tidak hanya melihat zakat dari sisi ekonomi, tetapi juga aspek sosial dan keagamaan.

    “KDZ adalah cara kita melihat sejauh mana dampak zakat terhadap mustahik dan masyarakat secara luas. Bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga ketenangan spiritual, hubungan sosial, dan nilai-nilai keagamaan. Misalnya, seorang amil bukan hanya menerima zakat, tetapi juga mendoakan muzaki. Itu memberi dampak batin yang besar dan menciptakan hubungan sosial yang harmonis,” ucapnya.

    Kiai Noor menambahkan, dampak zakat yang diharapkan tidak hanya dalam bentuk perbaikan ekonomi semata, tetapi juga dalam mewujudkan masyarakat yang rukun, sejahtera, dan berkeadilan sosial.

    Sementara itu, Pimpinan BAZNAS RI Bidang Perencanaan, Kajian, dan Pengembangan, Prof (HC). Dr. Zainulbahar Noor, SE, M.Ec, menyampaikan, Indeks Zakat Nasional merupakan tolok ukur penting dalam mengevaluasi kinerja pengelolaan zakat, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang tentang Zakat.

    “IZN bukan hanya sekadar alat pengukur, tetapi juga berfungsi sebagai potret kualitas pengelolaan zakat di tingkat nasional maupun daerah. Melalui instrumen ini, kita bisa melihat capaian, tantangan, dan arah penguatan perzakatan di Indonesia, baik dari sisi makro maupun mikro,” katanya.

    Dengan peluncuran IZN dan KDZ, BAZNAS RI berharap pengelolaan zakat di Indonesia dapat semakin akuntabel, terarah, dan berdampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik serta penguatan ekonomi umat secara berkelanjutan.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Perkuat Sistem Peringatan Dini Nasional

    Perkuat Sistem Peringatan Dini Nasional

    Jakarta: Pameran Emergency Disaster Reduction & Rescue Expo (EDRR) 2025 bakal digelar pada 13-15 Agustus 2025 di Jakarta International Expo (JIEXPO) Kemayoran. Pameran ini menjadi ajang strategis untuk mempertemukan pemangku kepentingan dari sektor pemerintahan, industri, lembaga internasional, dan masyarakat dalam upaya memperkuat ketangguhan nasional terhadap bencana.

    EDRR 2025 menghadirkan fokus utama pada solusi kebencanaan, tanggap darurat, dan penyelamatan, sebagai bagian dari upaya mempercepat penguatan sistem mitigasi bencana yang adaptif dan responsif. 

    Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan EDRR 2025, akan diselenggarakan workshop bertajuk “Early Warning for All” pada Kamis, 14 Agustus 2025 di Main Hall A – Conference A, JIEXPO Kemayoran. Workshop ini merupakan kolaborasi antara Kemenko PMK, Badan Nasional Penganggulangan Bencana (BNPB), Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Badan Geologi, UN Women, dan mitra lainnya, dengan tujuan membangun sistem peringatan dini yang inklusif, efektif, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

    Project Director EDRR 2025, Vista Limbong menyampaikan bahwa workshop ini merupakan bagian penting dari keseluruhan rangkaian kegiatan EDRR tahun ini. Workshop EDRR 2025 mengusung tema “Early Warning for All”.

    “Melalui workshop ‘Early Warning for All’, kami bersama Kemenko PMK ingin menegaskan bahwa sistem peringatan dini bukan hanya soal teknologi, tetapi juga soal kolaborasi lintas sektor. Ini adalah bagian penting dari visi besar EDRR 2025 untuk membangun ekosistem kebencanaan yang lebih tangguh dan terintegrasi,” ujar Vista dalam keterangan tertulis, Senin, 4 Agustus 2025.
     

    Workshop ini menjadi elemen krusial dalam seminar dan pameran EDRR 2025, karena membahas langsung upaya peningkatan kapasitas sistem peringatan dini sebagai garda terdepan dalam mitigasi bencana. Kegiatan ini diharapkan menjadi ruang strategis untuk merumuskan sinergi antara kebijakan pemerintah, dukungan ilmiah, teknologi, dan peran aktif masyarakat. 

    Lebih dari sekadar forum diskusi, workshop ini juga menjadi momentum untuk memperkuat integrasi sistem peringatan dini sebagai bagian dari kesiapsiagaan nasional yang berkelanjutan.
    Keynote Speaker Workshop “Early Warning for All”
    Workshop “Early Warning for All” akan menghadirkan Dr. Lilik Kurniawan, ST., M.Si, selaku Keynote Speaker, yang menjabat sebagai Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial – Kemenko PMK. Adapun para narasumber utama yang akan berpartisipasi dalam diskusi strategis ini antara lain:

    Letjen TNI Dr. Suharyanto, S.Sos., M.M., selaku Kepala BNPB
    Prof. Ir. Dwikorita Karnawati, M.Sc., selaku Ph.D, Plt. Kepala BMKG
    Dr. Ir. Muhammad Wafid A.N., M.Sc., selaku Kepala Badan Geologi
    Fifi Aleyda Yahya, selaku Dirjen Komunikasi Publik selaku Dirjen Komunikasi Publik dan Media, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkodigi)
    Dr. H. Safrizal ZA, M.Si, selaku Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan – Kementerian Dalam Negeri
    Dra. Prasinta Dewi, M.A.P., selaku Deputi Pencegahan – BNPB
    Prof. Dr. Ir. Harkunti P. Rahayu, M.Sc., selaku Ketua Umum Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia (IABI)

    Untuk memperkaya perspektif, sesi ini juga akan menghadirkan penanggap diskusi yaitu:

    Prof. Dr. Syamsul Ma’arif, M.Si, selaku Dewan Pembina Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia (IABI)
    Solly Andriany Gantina, selaku Anggota Komisi VII DPR RI
    Ardito Marzooki Kodijat, selaku National Professional Officer at United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)

    Diskusi akan dipandu oleh dua moderator berpengalaman:

    Titi Moektijasih, selaku Analis Kebencanaan – United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (UN OCHA)
    Morry Efriana, selaku Asisten Deputi Penanganan Bencana – Kemenko PMK
    EDRR 2025

    Pameran Emergency Disaster Reduction & Rescue Expo (EDRR) 2025 bakal digelar pada 13-15 Agustus 2025 di Jakarta International Expo (JIEXPO) Kemayoran di Hall A1–A3, Jakarta International Expo (JIEXPO) Kemayoran. EDRR 2025 diselenggarakan oleh PT Amara Tujuh Perjuangan, Council for the Promotion of Shanghai International Trade, Shanghai International Exhibition (Group) Co., Ltd., dan Comexposium, dengan dukungan penuh dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemenko PMK) selaku Co-Host.

    Jakarta: Pameran Emergency Disaster Reduction & Rescue Expo (EDRR) 2025 bakal digelar pada 13-15 Agustus 2025 di Jakarta International Expo (JIEXPO) Kemayoran. Pameran ini menjadi ajang strategis untuk mempertemukan pemangku kepentingan dari sektor pemerintahan, industri, lembaga internasional, dan masyarakat dalam upaya memperkuat ketangguhan nasional terhadap bencana.
     
    EDRR 2025 menghadirkan fokus utama pada solusi kebencanaan, tanggap darurat, dan penyelamatan, sebagai bagian dari upaya mempercepat penguatan sistem mitigasi bencana yang adaptif dan responsif. 
     
    Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan EDRR 2025, akan diselenggarakan workshop bertajuk “Early Warning for All” pada Kamis, 14 Agustus 2025 di Main Hall A – Conference A, JIEXPO Kemayoran. Workshop ini merupakan kolaborasi antara Kemenko PMK, Badan Nasional Penganggulangan Bencana (BNPB), Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Badan Geologi, UN Women, dan mitra lainnya, dengan tujuan membangun sistem peringatan dini yang inklusif, efektif, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

    Project Director EDRR 2025, Vista Limbong menyampaikan bahwa workshop ini merupakan bagian penting dari keseluruhan rangkaian kegiatan EDRR tahun ini. Workshop EDRR 2025 mengusung tema “Early Warning for All”.
     
    “Melalui workshop ‘Early Warning for All’, kami bersama Kemenko PMK ingin menegaskan bahwa sistem peringatan dini bukan hanya soal teknologi, tetapi juga soal kolaborasi lintas sektor. Ini adalah bagian penting dari visi besar EDRR 2025 untuk membangun ekosistem kebencanaan yang lebih tangguh dan terintegrasi,” ujar Vista dalam keterangan tertulis, Senin, 4 Agustus 2025.
     

     
    Workshop ini menjadi elemen krusial dalam seminar dan pameran EDRR 2025, karena membahas langsung upaya peningkatan kapasitas sistem peringatan dini sebagai garda terdepan dalam mitigasi bencana. Kegiatan ini diharapkan menjadi ruang strategis untuk merumuskan sinergi antara kebijakan pemerintah, dukungan ilmiah, teknologi, dan peran aktif masyarakat. 
     
    Lebih dari sekadar forum diskusi, workshop ini juga menjadi momentum untuk memperkuat integrasi sistem peringatan dini sebagai bagian dari kesiapsiagaan nasional yang berkelanjutan.
    Keynote Speaker Workshop “Early Warning for All”
    Workshop “Early Warning for All” akan menghadirkan Dr. Lilik Kurniawan, ST., M.Si, selaku Keynote Speaker, yang menjabat sebagai Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial – Kemenko PMK. Adapun para narasumber utama yang akan berpartisipasi dalam diskusi strategis ini antara lain:
     
    Letjen TNI Dr. Suharyanto, S.Sos., M.M., selaku Kepala BNPB
    Prof. Ir. Dwikorita Karnawati, M.Sc., selaku Ph.D, Plt. Kepala BMKG
    Dr. Ir. Muhammad Wafid A.N., M.Sc., selaku Kepala Badan Geologi
    Fifi Aleyda Yahya, selaku Dirjen Komunikasi Publik selaku Dirjen Komunikasi Publik dan Media, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkodigi)
    Dr. H. Safrizal ZA, M.Si, selaku Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan – Kementerian Dalam Negeri
    Dra. Prasinta Dewi, M.A.P., selaku Deputi Pencegahan – BNPB
    Prof. Dr. Ir. Harkunti P. Rahayu, M.Sc., selaku Ketua Umum Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia (IABI)
     
    Untuk memperkaya perspektif, sesi ini juga akan menghadirkan penanggap diskusi yaitu:
     
    Prof. Dr. Syamsul Ma’arif, M.Si, selaku Dewan Pembina Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia (IABI)
    Solly Andriany Gantina, selaku Anggota Komisi VII DPR RI
    Ardito Marzooki Kodijat, selaku National Professional Officer at United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)
     
    Diskusi akan dipandu oleh dua moderator berpengalaman:
     
    Titi Moektijasih, selaku Analis Kebencanaan – United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (UN OCHA)
    Morry Efriana, selaku Asisten Deputi Penanganan Bencana – Kemenko PMK
    EDRR 2025

    Pameran Emergency Disaster Reduction & Rescue Expo (EDRR) 2025 bakal digelar pada 13-15 Agustus 2025 di Jakarta International Expo (JIEXPO) Kemayoran di Hall A1–A3, Jakarta International Expo (JIEXPO) Kemayoran. EDRR 2025 diselenggarakan oleh PT Amara Tujuh Perjuangan, Council for the Promotion of Shanghai International Trade, Shanghai International Exhibition (Group) Co., Ltd., dan Comexposium, dengan dukungan penuh dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemenko PMK) selaku Co-Host.
     

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

    (RUL)

  • Investasi di IKN bukan hanya pembangunan tapi bentuk peradaban baru

    Investasi di IKN bukan hanya pembangunan tapi bentuk peradaban baru

    Kepala negara perintahkan pembangunan yudikatif dan legislatif segera diselesaikan dalam tiga tahun,

    Penajam Paser Utara (ANTARA) – Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menyebutkan investasi di IKN pada pada sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, bukan hanya bersifat pembangunan, tetapi juga bagian dari membentuk peradaban baru.

    “IKN hadir bukan sekedar sebagai pusat pemerintahan baru, tapi laboratorium hidup model kota masa depan Indonesia,” ujar Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono ketika ditanya mengenai potensi investasi IKN di Sepaku, Penajam Paser Utara, Selasa.

    Begitu pula investasi di IKN bukan hanya persoalan pembangunan, lanjut dia, melainkan juga bagian dari membentuk peradaban baru yang berakar kuat dan mengarah ke dunia.

    Pembangunan Kota Nusantara yang bakal menjadi pusat pemerintahan Indonesia itu merupakan proyek prioritas nasional yang secara hukum memiliki undang-undang serta anggaran yang sudah disiapkan.

    Pembangunan difokuskan di kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) 1A terdapat istana dan di sebelah kanan legislatif, serta di sebelah kiri yudikatif. Saat ini pembangunan jalan di KIPP 1B sudah dimulai dengan sejumlah investasi yang masuk.

    “Kepala negara perintahkan pembangunan yudikatif dan legislatif segera diselesaikan dalam tiga tahun,” jelasnya.

    Dana dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN) untuk membiayai berbagai pembangunan strategis tahap kedua yang menjadi fondasi IKN sebagai Ibu Kota Politik pada 2028, disetujui sekitar Rp48,8 triliun.

    Dari catatan Otorita IKN investasi yang telah berjalan untuk pembangunan IKN hingga kini mencapai lebih kurang Rp65,73 triliun, investasi melalui skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) sektor hunian mencapai sekitar Rp63,3 triliun, serta sektor jalan terowongan multi utilitas (MUT) kisaran Rp71,8 triliun.

    Perusahaan yang tertarik untuk terlibat dalam dalam pembangunan IKN, menurut Basuki Hadimuljono, dari dalam maupun luar negeri.

    Saat ini IKN telah dihuni sekitar 1.200 aparatur sipil negara (ASN) dan pekerja konstruksi mencapai 5.000 orang, timpal Sekretaris Otorita IKN Bimo Adi Nursanthyasto, jika kegiatan baru dimulai bisa mencapai 25.000 orang,

    Kemudian ribuan turis lokal yang datang setiap hari, serta kunjungan rutin dari tamu-tamu pemerintah ke wilayah calon ibu kota Indonesia itu.

    Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) juga meminta Otorita IKN untuk menyusun kriteria prioritas pemindahan ASN, dan saat ini sebanyak 16 kementerian/lembaga telah terpilih untuk relokasi awal.dengan jumlah ASN sekitar 3.500 orang.

    “Jadi IKN telah memiliki target pasar (market), agar ekosistem perkotaan IKN dapat berfungsi optimal dibutuhkan elemen-elemen pendukung,” kata Bimo.

    Melihat potret IKN tersebut Artha Graha Network tertarik terhadap potensi pembangunan Kota Nusantara dan bakal mempelajari kelanjutan menanamkan modal di Kota Nusantara itu.

    “Pembangunan IKN sangat menarik, khususnya untuk sektor hospitality dan food & beverage (F&B), kami akan pelajari lebih lanjut untuk investasi,” ucap perwakilan Artha Graha Network Michael Iskandar.

    Pewarta: Nyaman Bagus Purwaniawan
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bappenas dorong PERHEPI beri masukan konstruktif untuk perbaiki kebijakan

    Bappenas dorong PERHEPI beri masukan konstruktif untuk perbaiki kebijakan

    Sumber foto: Izan Raharjo/elshinta.com.

    Bappenas dorong PERHEPI beri masukan konstruktif untuk perbaiki kebijakan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 04 Agustus 2025 – 16:04 WIB

    Elshinta.com – Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPI) menggelar rangkaian acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas). Dalam rangkaian Rakernas juga berlangsung agenda seminar nasional tentang pertanian dan pangan yang diisi oleh berbagai pakar dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BPN/Bappenas), Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), BPJS Ketenagakerjaan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), hingga Perum BULOG.l. di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Sabtu (02/08/2025).

    Seminar nasional ini digelar di Student Dormitory UMY, dengan mengusung tema “Penguatan Pondasi Kelembagaan Petani Menuju Transformasi Pertanian yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Tema ini sejalan dengan arahan pemerintah untuk memperkuat peran petani sebagai pilar utama dalam transformasi pertanian di Indonesia.

    Dalam seminar tersebut, Sekretariat Deputi Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup BPN/Bappenas, Leonardo Adypurnama, S.P., M.S., Ph.D., atau yang akrab disapa Teguh Sambodo, hadir sebagai Keynote Speaker. Dalam paparannya, ia menyoroti berbagai tantangan dan peluang sektor pertanian, mulai dari hulu hingga hilir.

    Menurut Teguh, tantangan utama yang dihadapi sektor pertanian adalah pertumbuhan penduduk yang meningkatkan permintaan pangan, sementara di saat yang sama, produksi pangan juga harus memenuhi standar kualitas dan diversifikasi. Ia juga menyebut tantangan lain seperti persaingan penggunaan lahan untuk energi terbarukan berbasis biomassa, serta dampak perubahan iklim, degradasi lahan, dan polusi.

    “Kami melihat ada beberapa isu dalam sektor pertanian yang sebenarnya ini masih sama, tapi juga ada tantangan lebih besar ke depan,” ujar Teguh seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Izan Raharjo, Senin (4/8). 

    Di sisi lain, Teguh juga melihat adanya peluang besar untuk modernisasi pertanian. Salah satunya adalah dengan mengaktifkan kembali peran koperasi pertanian dan mendorong generasi muda untuk terjun ke sektor ini. Menurutnya, hal ini bisa memberikan prospek karier yang lebih baik dan memanfaatkan potensi pertanian secara optimal.

    Teguh menjelaskan bahwa kebijakan pembangunan nasional menempatkan sektor pertanian sebagai bagian integral dari transformasi ekonomi. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) yang tertuang dalam Undang-Undang No. 59 Tahun 2024, kebijakan pertanian akan berfokus pada dua agenda besar: Peningkatan produktivitas dan peningkatan kesejahteraan petani.

    “Sektor pertanian sudah tumbuh 10,52% pada triwulan I 2025, tertinggi dalam 15 tahun terakhir. Ini merupakan momentum yang harus terus dipertahankan,” imbuhnya.

    Pemerintah menargetkan tiga hal utama dalam lima tahun ke depan, yaitu pertumbuhan ekonomi 8%, penurunan angka kemiskinan, dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Sektor pertanian diharapkan dapat berkontribusi signifikan terhadap pencapaian target tersebut.

    Untuk mencapai target tersebut, Teguh memaparkan beberapa strategi kunci. Pertama, melanjutkan pertumbuhan sektor pertanian yang sudah tinggi. Kedua, mengurangi angka kehilangan hasil panen (food loss) dan memanfaatkan hasil samping pengolahan pangan untuk menciptakan nilai tambah.

    “Strategi dalam sektor pertanian tersebut punya peluang lebih besar sebagai salah satu pemasok bagi program-program besar seperti makan bergizi gratis,” kata Teguh.

    Ia juga mencontohkan inisiatif seperti “koperasi merah putih” yang bisa menjadi model gerakan untuk mengoptimalkan potensi pertanian.

    Teguh menutup sesinya dengan menegaskan kembali komitmen pemerintah untuk merevitalisasi sektor pertanian melalui intervensi yang terarah dan pemberdayaan generasi petani muda. Fokus utamanya adalah memodernisasi pola pertanian di pedesaan, mendorong usaha tani yang lebih terstruktur, dan meningkatkan kualitas hasil pertanian secara signifikan.

    Program-program seperti pelatihan dan pendidikan akan terus digalakkan, dengan penekanan pada sertifikasi tenaga terampil dan penyuluh pertanian. Hal ini penting untuk memastikan petani mendapatkan advokasi dan pendampingan yang memadai, memungkinkan mereka terus meningkatkan pengetahuan, mengakses informasi, dan menerjemahkan pengetahuan tersebut ke dalam praktik pertanian yang lebih produktif.

    Tak hanya itu, kolaborasi menjadi sorotan utama. Bappenas secara terbuka mengajak Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPI) dan berbagai lembaga serta organisasi terkait lainnya untuk bahu-membahu memajukan pertanian Indonesia. Ajakan ini juga ditujukan kepada program besar seperti MBG dan Koperasi Merah Putih untuk memperkuat kerja sama dengan pemerintah, serta memberikan masukan konstruktif demi perbaikan kebijakan yang sedang berjalan. 

    “Dengan demikian, diharapkan kebijakan-kebijakan pertanian dapat memberikan manfaat optimal bagi kesejahteraan masyarakat, khususnya para petani,” pungkasnya. 

    Sumber : Radio Elshinta

  • UPI Kukuhkan Ustaz Adi Hidayat Jadi Dosen Tetap Pascasarjana

    UPI Kukuhkan Ustaz Adi Hidayat Jadi Dosen Tetap Pascasarjana

    UPI Kukuhkan Ustaz Adi Hidayat Jadi Dosen Tetap Pascasarjana
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com
    –
    Universitas Pendidikan Indonesia
    (
    UPI
    ) secara resmi mengangkat Ustaz Dr. (H.C) Adi Hidayat, Lc., M.A., Ph.D sebagai dosen tetap pada Program Studi
    Linguistik
    , Sekolah Pascasarjana (SPs) UPI.
    Kehadiran sosok yang dikenal luas sebagai cendekiawan dan pendakwah ini diharapkan dapat memperkuat kontribusi universitas dalam pengembangan ilmu
    linguistik
    serta mempercepat langkah UPI menuju peringkat global yang lebih tinggi.
    “Kami menyambut dengan penuh rasa syukur atas bergabungnya
    Ustaz Adi Hidayat
    sebagai bagian dari keluarga besar UPI. Kehadiran beliau diharapkan mampu memperkuat aspek akademik dan penguatan penelitian dalam bidang linguistik di universitas,” ujar Rektor UPI, Prof. Dr. Didi Sukyadi, dalam keterangan tertulis, Senin (4/8/2025).
    “Juga diharapkan dengan bergabungnya Ustaz Adi Hidayat mampu membawa keberkahan kepada universitas serta turut berkontribusi dalam rangka menyukseskan Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045,” tambahnya.
    Sementara itu, Ustaz Adi Hidayat mengungkapkan bahwa pilihannya bergabung dengan UPI dilandasi oleh keunikan visi universitas yang secara eksplisit menjadikan pendidikan sebagai jantung identitasnya.
    “Saya sangat bersyukur kepada Allah SWT dapat bergabung dengan UPI karena hanya universitas ini yang menyematkan pendidikan dalam namanya,” kata Ustaz Adi.
    “Ada banyak kampus yang meminta saya mengajar, tetapi hati saya ingin di UPI. Semoga kehadiran saya dapat memberikan manfaat dan menjadi bagian dari upaya kolektif UPI dalam mencetak generasi bangsa yang bertakwa melalui pendidikan,” tuturnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tekan Lonjakan Kecelakaan Roda Dua, Pijar Foundation dan Kemenhub Dorong Regulasi Keselamatan Adaptif

    Tekan Lonjakan Kecelakaan Roda Dua, Pijar Foundation dan Kemenhub Dorong Regulasi Keselamatan Adaptif

    Jakarta: Pijar Foundation bekerjasama dengan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dan Lembaga Administrasi Negara (LAN) menyelenggarakan program Road Safety Fellowship 2025 bertema “Mewujudkan Indonesia Emas 2045 melalui Sistem Keselamatan Roda Dua yang Inovatif dan Adaptif”.

    Inisiatif ini berfungsi sebagai platform strategis yang mempertemukan lebih dari 30 aparatur sipil negara dari 12 Kementerian dan Lembaga untuk merumuskan solusi nyata terhadap tingginya jumlah kecelakaan sepeda motor terutama pada kelompok usia produktif demi tercapainya visi Indonesia Emas 2045.

    “Bonus demografi akan jadi sia-sia jika generasi produktif meninggal di jalan. Kecelakaan roda dua tak boleh lagi dianggap hal biasa. Tanpa regulasi yang tegas dan sistem keselamatan yang memadai, ini akan menjadi ancaman mematikan bagi masa depan bangsa,” ujar Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Dr. Muhammad Taufiq, DEA

    Data dari Kementerian Perhubungan dan Korlantas Polri mencatat lonjakan kecelakaan kendaraan roda dua meningkat lebih dari 50 persen dalam lima tahun terakhir. Sepanjang 2024, tercatat lebih dari 150.000 kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan roda dua, sebanyak 26.893 korban jiwa mayoritas berasal dari kelompok usia produktif 15 – 24 tahun.

    “Data menunjukkan ada tiga korban jiwa setiap jam akibat kecelakaan jalan. Ini bukan sekadar angka, ini adalah peringatan bahwa tanpa intervensi kebijakan yang kuat, Indonesia bisa kehilangan aset terpentingnya untuk menuju Indonesia Emas 2045,” tegas Cazadira F. Tamzil, Executive Director Pijar Foundation.
    Teknologi dan Regulasi sebagai Kunci Menurunkan Fatalitas
    Salah satu poin utama dalam diskusi ini adalah pentingnya penguatan regulasi untuk teknologi keselamatan aktif seperti Anti-Lock Braking System (ABS). Teknologi ini dinilai dapat menurunkan resiko kecelakaan fatal dengan mencegah penguncian roda saat pengereman mendadak dan  memberikan waktu bagi pengendara untuk beraksi, sehingga risiko kecelakaan fatal dapat ditekan.

    “Data menunjukkan bahwa pengendara rata-rata hanya memiliki 0,75 detik untuk bereaksi sebelum kecelakaan. Ironisnya, hampir 50% pengendara tidak merespons sama sekali. Hal ini dapat diminimalkan jika kendaraan dilengkapi dengan teknologi keselamatan yang tepat seperti ABS” ungkap Pakar Transportasi ITB/Perwakilan Tim Pakar Economic Impact of Road Safety Research ITB, Ir. R. Sony Sulaksono Wibowo, M.T, Ph.D.

    Tak hanya berdampak pada keselamatan jiwa, kecelakaan roda dua juga menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan. Hasil riset dari Institut Teknologi Bandung dan Universitas Indonesia menunjukkan bahwa kerugian ekonomi akibat kecelakaan yang melibatkan kendaraan roda dua diperkirakan mencapai 2,9–3,1% dari total Produk Domestik Bruto (PDB).
    Belajar dari Negara Tetangga

    Negara-negara di Asean seperti Malaysia telah lebih dahulu mengadopsi teknologi keselamatan aktif untuk kendaraan roda dua. Setelah melalui kajian selama dua tahun, pemerintah Malaysia mengharuskan pemasangan sistem pengereman ABS pada sepeda motor baru yang terbukti menurunkan angka kecelakaan dan kematian hingga 30 persen. 

    “Inovasi teknologi kendaraan saat ini semakin pesat membawa banyak manfaat bagi kita semua. Antara lain dalam meningkatkan efisiensi bahan bakar, kenyamanan berkendara, pengurangan emisi gas buang, dan juga sistem pengereman yang berdampak pada peningkatan keselamatan jalan,” jelas Aan, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI, melalui pidatonya yang disampaikan oleh Yusuf Nugroho, Direktur Sarana dan Keselamatan Jalan. 

    Dalam menghadapi tantangan keselamatan jalan yang semakin kompleks, kolaborasi lintas sektor serta adopsi teknologi keselamatan menjadi penting. Regulasi perlu dikembangkan secara responsif terhadap inovasi. Sinergi antar pemangku kepentingan menjadi kunci untuk mendorong kebijakan keselamatan berkendara yang lebih progresif dan adaptif.
     

     

    Menuju Regulasi yang Inklusif dan Adaptif

    Sebagai output utama, Road Safety Fellowship 2025 menghasilkan sejumlah rekomendasi kebijakan strategis antara lain:

    Peninjauan dan penguatan regulasi melalui peninjauan UU LLAJ 2009, Permenhub 12/2019, dan PP 55/2012
    Pembentukan Task Force atau Pokja lintas K/L
    Studi kelayakan dan uji coba teknologi di proving ground untuk pengujian implementasi teknologi pengereman seperti ABS, disertai pilot project dan roadmap 5–10 tahun
    Integrasi kurikulum keselamatan di sekolah menengah
    Kewajiban produsen kendaraan menyediakan edukasi keselamatan berbasis teknologi kepada konsumen. 

     
    Kombes Pol Arief Bahtiar dari Korlantas Polri menegaskan pentingnya untuk melindungi kelompok usia produktif dari risiko kecelakaan.

    “Jika kita gagal melindungi kelompok usia produktif dari risiko kecelakaan, Indonesia akan kehilangan daya saingnya. Kecelakaan lalu lintas bukan sekedar membawa kerugian ekonomi, tetapi luka batin bagi bangsa.” 

    Dengan target global dari WHO untuk menurunkan angka kematian akibat kecelakaan lalu lintas hingga 50%, Indonesia tidak bisa lagi menunda. Langkah konkret dari lintas kementerian atau lembaga kini menjadi landasan penting untuk menciptakan sistem keselamatan jalan yang modern, adaptif, dan berpihak pada perlindungan nyawa.

    Jakarta: Pijar Foundation bekerjasama dengan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dan Lembaga Administrasi Negara (LAN) menyelenggarakan program Road Safety Fellowship 2025 bertema “Mewujudkan Indonesia Emas 2045 melalui Sistem Keselamatan Roda Dua yang Inovatif dan Adaptif”.
     
    Inisiatif ini berfungsi sebagai platform strategis yang mempertemukan lebih dari 30 aparatur sipil negara dari 12 Kementerian dan Lembaga untuk merumuskan solusi nyata terhadap tingginya jumlah kecelakaan sepeda motor terutama pada kelompok usia produktif demi tercapainya visi Indonesia Emas 2045.
     
    “Bonus demografi akan jadi sia-sia jika generasi produktif meninggal di jalan. Kecelakaan roda dua tak boleh lagi dianggap hal biasa. Tanpa regulasi yang tegas dan sistem keselamatan yang memadai, ini akan menjadi ancaman mematikan bagi masa depan bangsa,” ujar Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Dr. Muhammad Taufiq, DEA

    Data dari Kementerian Perhubungan dan Korlantas Polri mencatat lonjakan kecelakaan kendaraan roda dua meningkat lebih dari 50 persen dalam lima tahun terakhir. Sepanjang 2024, tercatat lebih dari 150.000 kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan roda dua, sebanyak 26.893 korban jiwa mayoritas berasal dari kelompok usia produktif 15 – 24 tahun.
     
    “Data menunjukkan ada tiga korban jiwa setiap jam akibat kecelakaan jalan. Ini bukan sekadar angka, ini adalah peringatan bahwa tanpa intervensi kebijakan yang kuat, Indonesia bisa kehilangan aset terpentingnya untuk menuju Indonesia Emas 2045,” tegas Cazadira F. Tamzil, Executive Director Pijar Foundation.

    Teknologi dan Regulasi sebagai Kunci Menurunkan Fatalitas
    Salah satu poin utama dalam diskusi ini adalah pentingnya penguatan regulasi untuk teknologi keselamatan aktif seperti Anti-Lock Braking System (ABS). Teknologi ini dinilai dapat menurunkan resiko kecelakaan fatal dengan mencegah penguncian roda saat pengereman mendadak dan  memberikan waktu bagi pengendara untuk beraksi, sehingga risiko kecelakaan fatal dapat ditekan.
     
    “Data menunjukkan bahwa pengendara rata-rata hanya memiliki 0,75 detik untuk bereaksi sebelum kecelakaan. Ironisnya, hampir 50% pengendara tidak merespons sama sekali. Hal ini dapat diminimalkan jika kendaraan dilengkapi dengan teknologi keselamatan yang tepat seperti ABS” ungkap Pakar Transportasi ITB/Perwakilan Tim Pakar Economic Impact of Road Safety Research ITB, Ir. R. Sony Sulaksono Wibowo, M.T, Ph.D.
     
    Tak hanya berdampak pada keselamatan jiwa, kecelakaan roda dua juga menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan. Hasil riset dari Institut Teknologi Bandung dan Universitas Indonesia menunjukkan bahwa kerugian ekonomi akibat kecelakaan yang melibatkan kendaraan roda dua diperkirakan mencapai 2,9–3,1% dari total Produk Domestik Bruto (PDB).
    Belajar dari Negara Tetangga

    Negara-negara di Asean seperti Malaysia telah lebih dahulu mengadopsi teknologi keselamatan aktif untuk kendaraan roda dua. Setelah melalui kajian selama dua tahun, pemerintah Malaysia mengharuskan pemasangan sistem pengereman ABS pada sepeda motor baru yang terbukti menurunkan angka kecelakaan dan kematian hingga 30 persen. 
     
    “Inovasi teknologi kendaraan saat ini semakin pesat membawa banyak manfaat bagi kita semua. Antara lain dalam meningkatkan efisiensi bahan bakar, kenyamanan berkendara, pengurangan emisi gas buang, dan juga sistem pengereman yang berdampak pada peningkatan keselamatan jalan,” jelas Aan, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI, melalui pidatonya yang disampaikan oleh Yusuf Nugroho, Direktur Sarana dan Keselamatan Jalan. 
     
    Dalam menghadapi tantangan keselamatan jalan yang semakin kompleks, kolaborasi lintas sektor serta adopsi teknologi keselamatan menjadi penting. Regulasi perlu dikembangkan secara responsif terhadap inovasi. Sinergi antar pemangku kepentingan menjadi kunci untuk mendorong kebijakan keselamatan berkendara yang lebih progresif dan adaptif.
     

     

    Menuju Regulasi yang Inklusif dan Adaptif

    Sebagai output utama, Road Safety Fellowship 2025 menghasilkan sejumlah rekomendasi kebijakan strategis antara lain:

    Peninjauan dan penguatan regulasi melalui peninjauan UU LLAJ 2009, Permenhub 12/2019, dan PP 55/2012
    Pembentukan Task Force atau Pokja lintas K/L
    Studi kelayakan dan uji coba teknologi di proving ground untuk pengujian implementasi teknologi pengereman seperti ABS, disertai pilot project dan roadmap 5–10 tahun
    Integrasi kurikulum keselamatan di sekolah menengah
    Kewajiban produsen kendaraan menyediakan edukasi keselamatan berbasis teknologi kepada konsumen. 

     
    Kombes Pol Arief Bahtiar dari Korlantas Polri menegaskan pentingnya untuk melindungi kelompok usia produktif dari risiko kecelakaan.
     
    “Jika kita gagal melindungi kelompok usia produktif dari risiko kecelakaan, Indonesia akan kehilangan daya saingnya. Kecelakaan lalu lintas bukan sekedar membawa kerugian ekonomi, tetapi luka batin bagi bangsa.” 
     
    Dengan target global dari WHO untuk menurunkan angka kematian akibat kecelakaan lalu lintas hingga 50%, Indonesia tidak bisa lagi menunda. Langkah konkret dari lintas kementerian atau lembaga kini menjadi landasan penting untuk menciptakan sistem keselamatan jalan yang modern, adaptif, dan berpihak pada perlindungan nyawa.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

    (RUL)

  • Blue Food Bisa Jadi Pilar Warisan Kuliner Berkelanjutan di Indonesia

    Blue Food Bisa Jadi Pilar Warisan Kuliner Berkelanjutan di Indonesia

    JAKARTA – Pangan biru atau blue food dinilai memiliki kontribusi penting dalam pelestarian warisan kuliner Nusantara. Tak hanya itu, pangan biru juga sekaligus menjadi solusi konkret dalam kuliner berkelanjutan di tenga krisis iklim dan isu ketahanan pangan.

    Blue food merujuk pada sumber pangan dari ekosistem perairan seperti laut, pesisir, sungai, dan danau, termasuk ikan, rumput laut, moluska, dan krustasea.

    Di tengah ancaman krisis iklim dan menyusutnya keanekaragaman hayati, blue food menawarkan alternatif pangan rendah emisi, kaya nutrisi, serta menopang ekonomi masyarakat pesisir dan perairan darat.

    Gagasan tersebut dibahas dalam forum “Blue Bites: A Culinary Dive into Climate-Friendly Food Solutions” yang diselenggarakan Climateworks Centre, Climate Reality Indonesia, dan IPB University di sela The 5th International Conference on Integrated Coastal Management and Marine Biotechnology di Royal Ambarrukmo, Yogyakarta.

    “Blue food bukan hanya soal ikan atau laut. Ini adalah wujud nyata aksi iklim yang berkeadilan, menyatukan rasa, tradisi, dan transformasi,” ujar Etwin Kuslati Sabarini, Program Impact Manager Oceans di Climateworks Centre seperti dikutip ANTARA.

    Diskusi panel menghadirkan para ahli lintas bidang. Dr. Tukul Rameyo Adi dari IPB University membahas potensi dekarbonisasi sistem pangan melalui konsumsi pangan biru.

    Meilati Batubara, Direktur Eksekutif NUSA Indonesian Gastronomy Foundation, menyoroti bahwa blue food memiliki peran sentral dalam menjaga keberlanjutan cita rasa dan identitas kuliner Indonesia.

    “Blue food adalah jembatan antara kearifan lokal dan inovasi pangan masa depan,” ujarnya.

    Sementara itu, Atin Prabandari, Ph.D. dari UGM mengangkat pentingnya peran perempuan dalam rantai pangan laut yang sering terpinggirkan.

    Forum ini menjadi ruang kolaborasi yang mempertemukan ilmu, budaya, dan aksi nyata untuk mendorong sistem pangan biru yang adil, sehat, berbudaya, dan berkelanjutan, dimulai dari apa yang kita pilih di meja makan.

  • IKN Gelar Upacara HUT RI ke-80? Istana Bilang Begini

    IKN Gelar Upacara HUT RI ke-80? Istana Bilang Begini

    Jakarta –

    Wacana pelaksanaan upacara Hari Kemerdekaan ke-80 di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, akhirnya dijawab pemerintah. Berbeda dari tahun lalu, tahun ini peringatan detik-detik Proklamasi akan kembali difokuskan di Jakarta, sementara IKN hanya akan menggelar seremoni terbatas.

    Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menjelaskan bahwa upacara di IKN tetap akan dilakukan, namun skalanya kecil dan tidak akan dipimpin langsung oleh Presiden atau Wakil Presiden. Upacara utama akan digelar di Istana Merdeka Jakarta dengan Presiden Prabowo Subianto sebagai inspektur upacara.

    “Di IKN akan tetap ada upacara sebagaimana juga upacara yang dilakukan oleh instansi-instansi lain. Jadi akan upacara lebih dahulu di pagi hari, sama juga dengan instansi pemerintah yang lain. Sementara jam 10 akan fokus upacara detik-detik Proklamasi di Istana Merdeka,” ungkap Juri dalam konferensi pers di kantornya, Jumat (1/8/2025).

    Adapun upacara terbatas di IKN kemungkinan akan dipimpin oleh Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono. Pemerintah memastikan tidak ada kehadiran Presiden maupun Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Kalimantan Timur.

    “Kepala Otorita (yang akan memimpin upacara peringatan hari kemerdekaan di IKN),” ujar Juri singkat.

    Sebagai catatan, pada tahun 2024 lalu, pemerintah sempat membagi lokasi upacara 17 Agustus menjadi dua titik, yakni di Jakarta dan IKN. Saat itu Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan pemilihan dua lokasi adalah simbol transisi pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN Nusantara.

    “Ini kan masa transisi, dari Jakarta menuju IKN Nusantara, sehingga ada perjalanan menuju pindahnya harus kelihatan, jadi di sini tetap dilakukan di sana dilakukan,” kata Jokowi di Posyandu Taman Sawo, Jakarta Selatan, Selasa (11/7/2024) silam.

    Namun kini, dengan bergantinya pemerintahan dan struktur kabinet, strategi peringatan nasional pun ikut mengalami penyesuaian. Peringatan HUT RI tahun ini akan dikemas lebih fokus dan terpusat di ibu kota yang masih aktif saat ini, yakni Jakarta.

    (hal/rrd)

  • ASN Mulai Angkat Koper ke IKN, Pemerintah Bereskan Hunian dan Kantor

    ASN Mulai Angkat Koper ke IKN, Pemerintah Bereskan Hunian dan Kantor

    Jakarta –

    Wacana pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) kembali bergulir. Pemerintah tengah mematangkan skenario strategis pemindahan ASN dari 15 kementerian ke ibu kota baru tersebut. Prosesnya dipercepat seiring rampungnya infrastruktur tahap awal di IKN.

    Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, mengungkapkan bahwa pembangunan tahap II akan segera dimulai dan pemindahan ASN menjadi bagian utama dari agenda prioritas. “Kementerian PANRB telah merancang pemindahan ASN dari 15 kementerian ke IKN dalam waktu dekat,” ujarnya dalam pernyataan resmi, Kamis (31/7/2025).

    Kepala Biro Data, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PANRB, Mohammad Averrouce, membenarkan bahwa pembahasan teknis pemindahan sedang berlangsung. Skema awalnya sudah dirancang sejak Februari 2023 dan mencakup total 38 kementerian/lembaga yang akan dipindah secara bertahap hingga 2029.

    “Pemindahan dilakukan bertahap, disesuaikan dengan kesiapan infrastruktur perkantoran dan hunian,” kata Averrouce saat dihubungi detikcom, Jumat (1/8/2025).

    Pemerintah telah menyiapkan 47 tower apartemen untuk ASN, masing-masing berisi 60 unit hunian berukuran 98 m². Setiap unit dilengkapi tiga kamar tidur, dapur, ruang tamu, kamar mandi, serta sarana pendukung lainnya. Selain itu, empat kantor kementerian koordinator (kemenko) telah dibangun sebagai lokasi awal operasional kementerian yang dipindah.

    Tidak hanya hunian dan kantor, infrastruktur penunjang lain seperti fasilitas pendidikan dari PAUD hingga SMA, rumah sakit, serta layanan sosial dasar juga mulai tersedia di kawasan IKN.

    Namun, masuknya pemerintahan baru dengan Kabinet Merah Putih yang terdiri dari 48 kementerian-naik dari sebelumnya 34 kementerian-membuat pemerintah harus menyesuaikan kembali daftar prioritas pemindahan.

    “Dengan perubahan struktur kabinet, perlu ada penyesuaian terhadap kementerian dan lembaga yang diprioritaskan dalam gelombang pertama,” jelas Averrouce.

    Sementara itu, ASN dari sejumlah lembaga sudah lebih dulu berpindah ke IKN. Hingga Juli 2025, sebanyak 1.170 pegawai Otorita IKN sudah menempati hunian ASN dan aktif bertugas. Selain itu, 109 pegawai dari Rumah Sakit Kementerian Kesehatan juga telah tinggal dan bekerja di lokasi.

    Sejumlah instansi lainnya seperti Bank Indonesia, BIN, Kementerian PUPR, hingga Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) turut mulai menempatkan pegawai di IKN, termasuk balai-balai teknis yang berada di bawah Kementerian PUPR.

    Dengan pemindahan ini, pemerintah menargetkan ekosistem layanan publik bisa mulai berjalan penuh di ibu kota baru seiring pembangunan berkelanjutan tahap selanjutnya.

    (shc/rrd)