Xcloud.id

Tag: Basuki Hadimuljono

  • Telkomsat dan Len Industri Perkuat Kolaborasi Pertahanan Berbasis Satelit

    Telkomsat dan Len Industri Perkuat Kolaborasi Pertahanan Berbasis Satelit

    Jakarta –

    PT Telkom Satelit Indonesia (Telkomsat), anak usaha PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan PT Len Industri (Persero). Hal ini dilakukan dalam upaya memperkuat sistem pertahanan nasional melalui pengembangan infrastruktur komunikasi dan digital berbasis satelit.

    Penandatanganan ini dilakukan oleh Direktur Utama Telkomsat Lukman Hakim Abd Rauf dan Direktur Utama PT Len Industri (Persero) Prof. Joga Dharma Setiawan, Ph.D. Penandatanganan ini turut disaksikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Republik Indonesia sekaligus sebagai Komisaris Utama PT Len Industri (Persero) Letnan Jenderal TNI Tri Budi Utomo, S.E., Komisaris Telkom Rizal Mallarangeng, dan Direktur Wholesale & International Service Telkom Honesti Basyir.

    Direktur Wholesale & International Service Telkom Honesti Basyir menegaskan pentingnya konektivitas dalam mendukung ketahanan nasional. Menurutnya, perkembangan digital, termasuk artificial intelligence, sebesar apapun tetap membutuhkan konektivitas.

    “Indonesia dengan hampir 17.000 pulau menjadikan kebutuhan konektivitas bukan sekadar kepentingan bisnis semata, melainkan bagian dari ketahanan nasional. Momentum penandatanganan MoU ini bukan hanya seremonial, melainkan langkah konkret kolaborasi untuk membangun ekosistem pertahanan berbasis satelit yang mandiri. Kami percaya, kerja sama antara Telkomsat dan PT Len Industri (Persero) akan menjadi landasan penting untuk mewujudkan kedaulatan digital sekaligus memperkuat sistem pertahanan negara,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (18/9/2025).

    Komisaris Telkom Rizal Mallarangeng menambahkan kolaborasi ini merupakan awal dari langkah strategis yang lebih besar. Dia mengatakan komunikasi adalah elemen penting dalam pertahanan.

    “Kehadiran MoU antara Telkomsat dan PT Len Industri (Persero) adalah sebuah awal, bukan akhir. Ini merupakan fondasi untuk mempererat hubungan, tidak hanya dengan Kementerian Pertahanan, tetapi juga dalam mendukung perkembangan PT Len Industri (Persero) sebagai BUMN strategis di sektor pertahanan. Komunikasi adalah elemen paling penting dalam pertahanan. Oleh karena itu, kerja sama ini sangat strategis untuk memperkuat kedaulatan bangsa dan memicu lahirnya inovasi pertahanan berbasis teknologi satelit,” ungkapnya.

    Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan RI Letnan Jenderal TNI Tri Budi Utomo turut menyampaikan apresiasinya. Menurutnya, pertahanan kini tak hanya di darat, laut, udara, tapi juga di angkasa.

    “Kami sangat mengapresiasi adanya sinergi antara Telkomsat dengan PT Len Industri (Persero) untuk menghadirkan inovasi teknologi berbasis satelit yang dapat mendukung misi negara dalam memperkuat sistem pertahanan nasional, bukan hanya di darat, laut, dan udara, namun juga di angkasa,” ujarnya.

    Sebagai informasi, lingkup kerja sama yang diatur dalam MoU ini meliputi komitmen dalam penyediaan kapasitas satelit Merah Putih 2 untuk mendukung dan mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

    Selain itu, kedua pihak bersepakat untuk berkolaborasi dalam pengembangan, pembangunan, pengorbitan, hingga pengoperasian satelit nasional yang mandiri dengan memanfaatkan konstelasi satelit geostationer (GSO) maupun non-geostationer (NGSO).

    Tidak hanya itu, kerja sama ini juga diarahkan pada pembangunan teknologi dan fasilitas strategis seperti, command center, wahana peluncuran satelit nasional, pusat riset dan pengembangan, fasilitas produksi satelit nasional, serta pengembangan bisnis satelit di skala regional dan global. Hal ini diharapkan mampu memperkuat daya saing Indonesia dalam ekosistem teknologi satelit internasional.

    Melalui MoU ini, Telkomsat dan PT Len Industri (Persero) menegaskan komitmen untuk membangun kerja sama berkelanjutan dalam rangka mendukung sistem pertahanan nasional yang unggul, modern, dan mandiri.

    (akd/ega)

  • Prabowo Tunjuk Ahmad Erani jadi Sekjen Kementerian ESDM

    Prabowo Tunjuk Ahmad Erani jadi Sekjen Kementerian ESDM

    JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menunjuk Ahmad Erani Yustika sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menggantikan Dadan Kusdiana melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 147/TPA tahun 2025.

    Dalam beleid itu juga, Prabowo juga memberhentikan dengan hormat Jisman P Hutajulu sebagai Direktur Jenderal Ketenagalistrikan dan mengangkatnya sebagai Staf Ahli Bidang Perencanaan Strategis Kementerian ESDM.

    Selanjutnya, Prabowo juga menunjuk Irjen Pol Yudhiawan sebagai Inspektur Jenderal Kementerian ESDM menggantikan Bambang Suswantono.

    Dikutip dari website pribadinya, Erani merupakan seorang lulusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan (IESP) Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. Pada tahun 2001 ia menuntaskan studi post-graduate (MSc) dan 2005 menyelesaikan studi doktoral (Ph.D) di University of University of Göttingen (Georg-August-Universität Göttingen), Jerman.

    Sejak 1997 bekerja sebagai dosen di Universitas Brawijaya dan menjabat sebagai Ketua Program Studi Magister Ilmu Ekonomi, Pascasarjana Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya pada tahun 2007 hingga 2009.

    Di luar itu, pada tahun 2008 hingga 2015 Erani mengemban amanah sebagai Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF).

    Ia pernah menjabat sebagai anggota Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI) pada 2010—2013. Kemudian diangkat sebagai Guru Besar Ilmu Ekonomi Kelembagaan di Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya pada 1 JUni 2010.

    Erani kemudian menjabat sebagai Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD) dan Dirjen Pembangunan Kawasan Pedesaan (PKP) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), dan Transmigrasi pada 2016—2018.

    Setelah itu, dia menjadi Staf khusus Presiden bidang ekonomi pada Mei 2018 hingga Oktober 2019. Terakhir, dirinya Kepala Sekretariat Wakil Presiden Ma’ruf Amin sejak 2022.

  • Banggar DPR Tolak Tambahan Anggaran OIKN Rp14,92 Triliun, Bagaimana Nasib Proyek IKN 2026?

    Banggar DPR Tolak Tambahan Anggaran OIKN Rp14,92 Triliun, Bagaimana Nasib Proyek IKN 2026?

    JAKARTA – Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menolak usulan tambahan anggaran seluruh kementerian yang menjadi mitra kerja Komisi II DPR RI. Termasuk, menolak usulan tambahan anggaran Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) sebesar Rp14,92 triliun untuk 2026.

    Hal itu dipastikan oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi Partai Golkar Zulfikar Arse Sadikin usai menerima langsung Surat Putusan Banggar tertanggal 11 September 2025.

    “Ini kami dapat surat dari Banggar per tanggal 11 September 2025 terkait penyampaian hasil pembahasan RUU APBN Tahun Anggaran 2026, delapan mitra kerja kami berdasarkan surat yang ditandatangani oleh Ketua Banggar ini tidak mendapatkan tambahan apapun dari usulan tambahan yang diajukan,” ujar Zulfikar dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI bersama seluruh mitra di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 15 September.

    Lantas, bagaimana kelanjutan proyek IKN pada tahun depan?

    Ditemui awak media usai menghadiri Raker bersama Komisi II DPR RI, Kepala OIKN Basuki Hadimuljono menyampaikan, apabila usulan tambahan OIKN tidak disetujui, dikhawatirkan hal itu akan berdampak pada melambatnya progres konstruksi calon ibu kota baru RI.

    Untuk itu, Basuki berharap, agar Komisi II DPR RI dapat mencatat usulan tersebut guna memastikan pembangunan IKN tetap terlaksana.

    “Ya pastinya akan memengaruhi (kalau tak disetujui), progresnya bisa mundur lagi,” ucapnya.

    Sebelumnya, berdasarkan Surat Bersama Pagu Indikatif (SBPI) Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor S-356/MK.02/2025 dan Nomor B-383/D.9/PP.04.03/05/2025 yang dikeluarkan tanggal 15 Mei 2025, pagu indikatif OIKN ditetapkan sebesar Rp5,05 triliun.

    Meski begitu, pagu indikatif tersebut dinilai masih jauh untuk mencukupi pembangunan pada 2026. Pasalnya, OIKN membutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp16,13 triliun untuk melanjutkan proyek baru di IKN.

    Basuki menegaskan, pihaknya telah menyampaikan usulan tambahan anggaran tersebut kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada 4 Juli 2025 melalui Surat Kepala OIKN Nomor B.132/Kepala/Otorita IKN/VII/2025.

    “Kami membutuhkan anggaran dari Rp5,05 triliun, ditambah Rp16,13 triliun,” terangnya.

    Akan tetapi, usai melakukan sejumlah rapat, Komisi II DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran OIKN TA 2026 sebesar Rp14,92 triliun untuk dibahas lebih lanjut ke Banggar DPR RI.

    Namun demikian, per hari ini, usulan tambahan anggaran tersebut ditolak oleh Banggar DPR RI dan OIKN tetap mendapatkan pagu anggaran definitif sebesar Rp6,26 triliun pada 2026.

  • Otorita Ungkap Investor Dubai Minat Investasi di IKN, Nilainya Rp3,7 Triliun

    Otorita Ungkap Investor Dubai Minat Investasi di IKN, Nilainya Rp3,7 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menyebut telah mengantongi minat investasi dari salah satu investor asal Dubai, Uni Emirat Arab (UEA). Di mana, investor tersebut berencana membangun pusat perbelanjaan dan mixed-use.

    Kepala OIKN, Basuki Hadimuljono menjelaskan bahwa perusahaan asal Dubai itu yakni Ayedh Dejem Group yang telah menyampaikan minat investasi untuk melakukan pengembangan di tanah seluas 10 hektare (Ha) di Ibu Kota Nusantara (IKN).

    “Dejem, yang [investor] Dubai itu, mau bikin mal. Itu ada 10 hektare, yang 8 [hektare] dibikin mal, yang 2 hektare dia mau wakafkan untuk membangun masjid,” jelasnya saat ditemui di Kompleks Parlemen RI, Senin (15/9/2025).

    Melengkapi pernyataan tersebut, Deputi bidang Pendanaan dan Investasi OIKN, Sudiro Roi Santoso menjelaskan bahwa komitmen investasi yang telah disampaikan Ayedh Dejem Group itu mencapai Rp3,7 triliun.

    Namun sayangnya, dia masih belum merinci kapan minat investasi itu bakal direalisasikan. Hanya saja, pengembangan itu disebut akan dilakukan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

    “Yang 10 hektare itu perkiraan awal sekitar Rp3,7 triliun,” jelasnya singkat.

    Berdasarkan catatan Bisnis, komitmen investasi Ayedh Dejem Group pertama kali disampaikan melalui tahap penandatanganan Perjanjian Kerahasiaan (Non-Disclosure Agreement/NDA) dengan Otorita IKN pada 8 Mei 2025.

    Sebelumnya, CEO Dejem Group Zed Ayesh menjelaskan bahwa pembangunan proyek mixed use tersebut bakal dijalankan secara bertahap seiring dengan pertumbuhan kawasan IKN. 

    Tak hanya itu, dia juga menyampaikan komitmen sosial Dejem Group untuk turut serta mengakuisisi lahan tambahan seluas 4 hektare, di mana 2 hektare di antaranya akan dialokasikan untuk pembangunan masjid demi mendukung kehidupan sosial dan spiritual masyarakat Nusantara.

    “Kami melihat IKN sebagai simbol masa depan Indonesia yang progresif dan inklusif. Kami sangat percaya bahwa investasi di Nusantara bukan hanya keputusan bisnis, tetapi juga kontribusi nyata dalam membangun pusat peradaban,” jelasnya. 

    Selain itu, Zed Ayesh juga berharap kolaborasi pembangunan IKN itu diharapkan menjadi awal perjalanan jangka panjang bisnis Ayedh Dejem Group di pasar Indonesia. 

  • Telkomsat dan PT Len Industri Tandatangani MoU untuk Perkuat Sistem Pertahanan Berbasis Satelit – Page 3

    Telkomsat dan PT Len Industri Tandatangani MoU untuk Perkuat Sistem Pertahanan Berbasis Satelit – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta PT Telkom Satelit Indonesia (Telkomsat), anak usaha PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) bersama PT Len Industri (Persero). Kerja sama ini bertujuan memperkuat sistem pertahanan nasional melalui pengembangan infrastruktur komunikasi dan digital berbasis satelit.

    Penandatanganan kerja sama dilakukan oleh Direktur Utama Telkomsat, Lukman Hakim Abd Rauf, dan Direktur Utama PT Len Industri (Persero), Prof. Joga Dharma Setiawan, Ph.D. Turuk menyaksikan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Republik Indonesia sekaligus sebagai Komisaris Utama PT Len Industri (Persero) Letnan Jenderal TNI Tri Budi Utomo, S.E., Komisaris Telkom Rizal Mallarangeng, dan Direktur Wholesale & International Service Telkom Honesti Basyir.

    Sinergi strategis antar BUMN tersebut mencerminkan dukungan pengembangan teknologi satelit dan sistem pertahanan nasional, yang selaras dengan program Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto, yakni memantapkan sistem pertahanan keamanan negara sekaligus mendorong kemandirian bangsa melalui penguasaan teknologi mutakhir.

    Dalam sambutannya, Direktur Wholesale & International Service Telkom Honesti Basyir, menekankan pentingnya konektivitas dalam mendukung ketahanan nasional. Menurutnya, perkembangan digital, termasuk artificial intelligence, sebesar apapun tetap membutuhkan konektivitas.

    Indonesia dengan hampir 17.000 pulau menjadikan kebutuhan konektivitas bukan sekadar kepentingan bisnis semata, melainkan bagian dari ketahanan nasional. Momentum penandatanganan MoU ini bukan hanya seremonial, melainkan langkah konkret kolaborasi untuk membangun ekosistem pertahanan berbasis satelit yang mandiri. Kami percaya, kerja sama antara Telkomsat dan PT Len Industri (Persero) akan menjadi landasan penting untuk mewujudkan kedaulatan digital sekaligus memperkuat sistem pertahanan negara,” ujarnya.

    Perbesar

    Komisaris Telkom Rizal Mallarangeng saat memberikan sambutan pada acara acara penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara PT Telkom Satelit Indonesia (Telkomsat) dan PT Len Industri (Persero) di Jakarta, pada Selasa (9/9/2025)…. Selengkapnya

    Komisaris Telkom Rizal Mallarangeng menambahkan bahwa kolaborasi Telkomsat dan PT Len Industri merupakan awal dari langkah strategis yang lebih besar.

    “Kehadiran MoU antara Telkomsat dan PT Len Industri (Persero) adalah sebuah awal, bukan akhir. Ini merupakan fondasi untuk mempererat hubungan, tidak hanya dengan Kementerian Pertahanan, tetapi juga dalam mendukung perkembangan PT Len Industri (Persero) sebagai BUMN strategis di sektor pertahanan. Komunikasi adalah elemen paling penting dalam pertahanan. Oleh karena itu, kerja sama ini sangat strategis untuk memperkuat kedaulatan bangsa dan memicu lahirnya inovasi pertahanan berbasis teknologi satelit,” ungkapnya.

    Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan RI Letnan Jenderal TNI Tri Budi Utomo memberikan apresiasi adanya sinergi antara Telkomsat dengan PT Len Industri (Persero).

    “Kami sangat mengapresiasi adanya sinergi antara Telkomsat dengan PT Len Industri (Persero) untuk menghadirkan inovasi teknologi berbasis satelit yang dapat mendukung misi negara dalam memperkuat sistem pertahanan nasional, bukan hanya di darat, laut, dan udara, namun juga di angkasa,” ujarnya.

    Perbesar

    kiri ke kanan) Direktur Keuangan & Manajemen Resiko Telkomsat Reizal Ahmad Fauzi, Direktur Pengembangan Telkomsat Anggoro Kurnianto Widiawan, Direktur Bisnis dan Kerjasama Len Irwan Ibrahim, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Republik Indonesia sekaligus sebagai Komisaris Utama PT Len Industri (Persero) Letnan Jenderal TNI Tri Budi Utomo, S.E., Direktur Utama PT Len Industri (Persero) Prof. Joga Dharma Setiawan, Ph.D., Direktur Utama Telkomsat Lukman Hakim Abd Rauf, Komisaris Telkom Rizal Mallarangeng, Direktur Wholesale & International Service Telkom Honesti Basyir, dan Direktur Komersial Telkomsat Andri Yunianto saat acara penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara PT Telkom Satelit Indonesia (Telkomsat) dan PT Len Industri (Persero) di Jakarta, pada Selasa (9/9/2025)…. Selengkapnya

    Lingkup kerja sama yang diatur dalam MoU ini meliputi komitmen dalam penyediaan kapasitas satelit Merah Putih 2 untuk mendukung dan mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

    Selain itu, kedua pihak bersepakat untuk berkolaborasi dalam pengembangan, pembangunan, pengorbitan, hingga pengoperasian satelit nasional yang mandiri dengan memanfaatkan konstelasi satelit geostationer (GSO) maupun non-geostationer (NGSO).

    Kerja sama kedua pihak juga diarahkan pada pembangunan teknologi dan fasilitas strategis seperti, command center, wahana peluncuran satelit nasional, pusat riset dan pengembangan, fasilitas produksi satelit nasional, serta pengembangan bisnis satelit di skala regional dan global. Hal ini diharapkan mampu memperkuat daya saing Indonesia dalam ekosistem teknologi satelit internasional.

    Melalui MoU ini, Telkomsat dan PT Len Industri (Persero) menegaskan komitmen untuk membangun kerja sama berkelanjutan dalam rangka mendukung sistem pertahanan nasional yang unggul, modern, dan mandiri.

     

    (*)

  • Kepala Bappenas angkat 25 anggota Forum Masyarakat Statistik

    Kepala Bappenas angkat 25 anggota Forum Masyarakat Statistik

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) resmi mengangkat 25 anggota Forum Masyarakat Statistik (FMS) periode 2025–2026.

    Forum ini dibentuk untuk memberikan masukan, saran, dan pertimbangan strategis kepada Badan Pusat Statistik (BPS) terkait isu-isu statistik nasional, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.

    “Forum Masyarakat Statistik harus menjadi mitra strategis BPS dalam menjawab berbagai isu penting, mulai dari penghitungan angka kemiskinan hingga mengenai pertumbuhan ekonomi. Dengan data akurat dan dapat dipercaya, kebijakan pemerintah akan lebih tepat sasaran,” kata Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, dari keterangan resmi, Jakarta, Rabu.

    Saat ini, BPS disebut sebagai lembaga statistik resmi Indonesia yang menempati peringkat kedua di Asia Tenggara dan peringkat ke-37 di dunia dalam hal pengelolaan data statistik.

    Pencapaian ini dinilai menjadi modal penting bagi Indonesia untuk selalu meningkatkan kualitas data, sekaligus memperkuat kredibilitas lembaga statistik nasional di mata internasional.

    Melalui FMS, pemerintah berharap adanya sinergi lebih kuat antara pengambil kebijakan, pakar, dan masyarakat dalam mengawal penyediaan data yang akurat, inklusif, serta mudah diakses.

    Dengan begitu, lanjutnya, data statistik dapat menjadi landasan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) yang mendorong pembangunan Indonesia lebih berkelanjutan dan berkeadilan.

    Anggota FMS beranggotakan 25 orang, terdiri atas perwakilan pemerintah, akademisi, praktisi, serta unsur masyarakat yang dipilih berdasarkan reputasi, karya penelitian, serta kontribusi nyata dalam pengembangan ilmu dan praktik statistik.

    Keberagaman latar belakang anggota forum ini diharapkan mampu memperkaya perspektif dalam menyusun rekomendasi strategis bagi BPS.

    “Tantangan kita saat ini adalah literasi statistik masyarakat. FMS diharapkan dapat membantu menjembatani pemahaman publik agar data tidak sekadar menjadi angka, tetapi bisa dimengerti dan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama,” ucap Kepala Bappenas.

    Berikut struktur kepengurusan FMS masa kerja tahun 2025-2026:

    Ketua: Dr. Rusman Heriawan, SE, M.Si

    Wakil Ketua I: Dr. Eka Chandra Buana, SE, MA

    Wakil Ketua II: Turro S. Wongkaren, SE, MA, Ph.D

    Sekretaris: Dr. Pudji Ismartini, M.App.Stat

    Ketua Pokja Statistik Pertanian: Prof. Dr. Jamhari, SP, MP

    Ketua Pokja Statistik Sosial: Sudarno Sumarto, Ph.D

    Ketua Pokja Statistik Ekonomi: Prof. Arief Anshory Yusuf, SE, M.Ec, Ph.D

    Ketua Pokja Metodologi Statistik: Prof. Dr. Anang Kurnia, S.Si, M.Si

    Secara keseluruhan, berikut susunan anggota FMS masa kerja tahun 2025-2026:

    Perwakilan Akademisi:

    Prof. Dr. Jamhari, SP, MP Prof. Udjianna Sekteria Pasaribu, Ph.D Prof. Dr. Anang Kurnia, S.Si, M.Si Prof. Dr.rer.pol. Heri Kuswanto, M.Si Prof. Arief Anshory Yusuf, SE, M.Ec, Ph.D Prof. Sri Astuti Thamrin, S.Si, M.Stat, Ph.D Turro S. Wongkaren, SE, MA, Ph.D Dr. Agustinus Prasetyantoko Drs. Ec. Bambang Eko Afiatno, MSE, Ph.D

    Perwakilan pemerintah/lembaga:

    Dr. Eka Chandra Buana, SE, MA Dr. Ateng Hartono, SE, M.Si Dr. Pudji Ismartini, M.App.Stat Pungkas Bahjuri Ali, S.TP, MS, Ph.D Riza Tyas Utami Hirsam, S.E.Akt., M.Sc. Rama Gutama Notowidigdo, BS, MBA

    Perwakilan pakar:

    Dr. Rusman Heriawan, SE, M.Si Prof. Dr. Ir. Dradjad Irianto, M.Eng Dr. Ir. Pos M. Hutabarat, MA Sudarno Sumarto, Ph.D Josua Pardede, S.Si, M.Sc, MSE Prof. Dr. Sofyan Sjaf Sri Soelistyowati, MA Ary Santoso, S.Stat, M.Si, M.I.Pol Dr. Ir. Anton Hendranata, M.Si Agus Muhammad Maksum, S.Si

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ini Bukti Menteri Keuangan Baru, Purbaya Yudhi Sadewa Orang Dekat Luhut

    Ini Bukti Menteri Keuangan Baru, Purbaya Yudhi Sadewa Orang Dekat Luhut

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Reshuffle Kabinet Merah Putih kali ini penuh kejutan. Sri Mulyani yang dalam tiga era presiden berbeda dipercaya sebagai menteri keuangan, kini justru terkena reshuffle kurang dari satu tahun Presiden Prabowo Subianto memerintah.

    Pengganti Sri Mulyani adalah Purbaya Yudhi Sadewa. Siapa dia?

    Purbaya menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sejak 3 September 2020. Sedianya masa jabatannya habis akhir tahun ini.

    Ia dikenal sebagai sosok kunci penjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Termasuk menangani likuiditas perbankan dan menyiapkan mekanisme jaminan simpanan yang aman bagi masyarakat.

    Pria kelahiran Bogor, 7 Juli 1964 itu menyelesaikan sarjananya bukan di bidang ekonomi. Melainkan teknik. S-1 nya di Teknik Elektro Institut Teknologi Bandung (ITB) sebelum melanjutkan studi ke Amerika Serikat.

    Di Purdue University, ia meraih gelar MSc dan Ph.D di bidang Ilmu Ekonomi, yang kemudian menjadi fondasi kariernya di sektor ekonomi dan keuangan.

    Kariernya dimulai di sektor energi sebagai Field Engineer di Schlumberger Overseas SA (1989–1994). Kemudian beralih ke dunia riset ekonomi.

    Ia mulanya menjabat sebagai Senior Economist di Danareksa Research Institute (2000–2005), kemudian menjadi Chief Economist Danareksa Research Institute (2005–2013).

    Selain itu, Purbaya pernah menjadi Direktur Utama PT Danareksa Securities (2006–2008) dan anggota Dewan Direksi PT Danareksa (Persero) (2013–2015).

    Ia juga sempat menjabat sebagai komisaris di holding BUMN pertambangan PT Inalum (Persero), menambah pengalaman manajerial di sektor keuangan dan industri strategis nasional.

  • Kemen PU rampungkan Istana Wapres di IKN pada Desember 2025

    Kemen PU rampungkan Istana Wapres di IKN pada Desember 2025

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pekerjaan Umum (Kementerian PU) menargetkan pembangunan Istana Wakil Presiden di Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur selesai pada Desember 2025, seiring penyelesaian proyek penting lain seperti Masjid Negara.

    “Yang kami tangani ya seperti sisa-sisa pekerjaan masjid. Kemudian air minum. Kemudian Istana Wapres, itu kami selesaikan di 2025,” kata Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PU Dewi Chomistriana ditemui saat meninjau JPO Polda Metro Jaya, di Jakarta, Senin.

    Dewi menuturkan target penyelesaian proyek tersebut sesuai dengan arahan langsung Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo.

    “MYC (multi years contract) kami masih berproses. Dan kami sudah mendapatkan arahan dari Pak Menteri (PU Dody Hanggodo) yang dilakukan oleh (Direktorat Jenderal) Cipta Karya, ini semuanya akan diselesaikan di Desember 2025,” ujarnya.

    Dia menyebutkan beberapa proyek yang ditargetkan rampung hingga akhir tahun ini di antaranya pengerjaan Masjid Negara, instalasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) termasuk Istana Wakil Presiden.

    Kendati demikian, Dewi menuturkan beberapa kontrak tahun jamak (multi years contract/MYC) lain seperti proyek Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di IKN penyelesaiannya baru dibidik rampung pada 2026.

    “Jadi untuk 2026 yang melaksanakan OIKN. Kecuali ada beberapa paket pekerjaan yang memang masih harus kami yang menindaklanjuti seperti IPAL. Itu masih kami akan tindaklanjuti karena memang ini prosesnya tidak bisa dihentikan di Desember 2025,” jelasnya.

    Berdasarkan pemberitaan ANTARA sebelumnya pada Senin (12/8/2024), arsitektur istana wakil presiden di Kota Nusantara, ibu kota baru Indonesia yang dibangun di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, mengusung konsep “huma betang umai”.

    Istana Wakil Presiden di Kota Nusantara menempati lahan seluas 148.417 meter persegi dengan luas bangunan 32.061 meter persegi. Kontrak kerja tahap satu selama 450 hari mulai Mei 2024 hingga Agustus 2025.

    Istana wakil presiden dikerjakan PT Adhi Karya dan Penta Architecture dengan nilai kontrak pengerjaan lebih kurang Rp1,457 triliun.

    Sementara itu, Otorita Ibu Kota Negara (IKN) menyebut kemajuan pengerjaan Masjid Negara di Ibu Kota Indonesia di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, telah mencapai 60 persen.

    “Pembangunan Masjid Negara IKN sampai saat ini masih terus berjalan,” ujar Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono ketika ditanya menyangkut pembangunan fasilitas ibadah IKN di Sepaku, Penajam Paser Utara, Selasa (4/6/2025).

    Pembangunan Masjid Negara di bawah tanggung jawab Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Kalimantan Timur dengan kontraktor pelaksana PT. Adhi Karya – PT. Hutama Karya KSO dengan biaya APBN senilai Rp940 miliar.

    Secara kontrak pelaksanaan pembangunannya sudah dimulai sejak November 2023 dan ditargetkan selesai pada Desember 2024.

    Masjid Negara Ibu Kota Nusantara berdiri di atas lahan seluas 32.125 m2. Di lokasi tersebut juga terdapat area komersial seluas 2.221 m2 dan area penunjang seluas 7.340 m2.

    Bangunan masjid dibangun seluas 61.596 m2 dengan desain 3 Lower Ground, 1 Ground Floor, 2 Mezzanine. Selain itu juga terdapat bangunan komersial seluas 2.212 m2 (2 lantai), dan bangunan penunjang seluas 727 m2 (1 lantai).

    Selain lansekap penghijauan, kawasan Masjid Negara juga dilengkapi kolam retensi seluas 123.502 m2 yang dibangun oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan IV, Ditjen Sumber Daya Air.

    Selain itu juga dilengkapi area plaza, tempat wudhu, ruang rapat, hall pertemuan, dan ruang tunggu VIP serta infrastruktur pendukung seperti jalan, jembatan serta utilitas kawasan.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menkeu Purbaya: Salah Besar jika Bilang Saya Tak Berpengalaman

    Menkeu Purbaya: Salah Besar jika Bilang Saya Tak Berpengalaman

    Bisnis.com, JAKARTA — Purbaya Yudhi Sadewa memamerkan sejumlah pengalamannya mengawal keuangan negara, usai dilantik menjadi menteri keuangan oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin (8/9/2025) sore.

    Purbaya melihat ada sejumlah pihak yang menanyakan keputusan Prabowo mengangkatnya sebagai bendahara negara. Dia pun mengaku sudah memiliki banyak pengalaman di pemerintahan terutama terkait pengelolaan fiskal.

    “Jadi, kalau anda bilang saya nggak punya pengalaman, salah besar,” ujar Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Senin (8/9/2025).

    Dia merincikan bahwa dia menjadi think tank alias lembaga kajian untuk pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 2008. Kemudian pada 2015, dia masuk ke Kantor Staf Presiden untuk membantu pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengangkat kembali perekonomian yang sedang lesu.

    Pada 2020—2021, sambungnya, dia kembali lagi ke pemerintah untuk kembali membantu perekonomian yang terhambat pandemi Covid-19.

    “Jadi saya udah kenal lama dengan fiskal, ini ahli fiskal kita Pak Suahasil [wakil menteri keuangan]. Jadi saya enggak perlu waktu untuk belajar lagi,” jelasnya.

    Sebelumnya, Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M. Fadhil Hasan menyampaikan bahwa Purbaya memang ekonom yang baik dan paham persoalan.

    Kendati demikian, dia menanyakan keputusan Prabowo yang melantiknya sebagai menteri keuangan karena pengalamannya yang kurang dalam mengurus keuangan negara. Padahal, sambungnya, banyak kandidat lain yang pengalamannya lebih banyak.

    “Dia belum memiliki pengalaman secara langsung mengelola fiskal dan ekonomi secara keseluruhan. Jadi bisa dikatakan dia bukan pilihan terbaik, masih ada pilihan yang lebih baik, misalnya wamennya Suahasil,” ucap Fadhil, Senin (8/9/2025).

    Profil Purbaya Yudhi Sadewa

    Purbaya memamg bukan nama baru dalam jajaran pejabat publik. Pemilik nama lengkap Dr. Purbaya Yudhi Sadewa, Ph.D ini telah menjabat sebagai ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanam (LPS) sejak 24 September 2020, setelah dilantik oleh Joko Widodo saat masih menjabat sebagai Presiden RI kala itu.

    Sebelum berlabuh di LPS, Purbaya menempati sejumlah posisi penting di pemerintahan. Dia pernah menjabat sebagai Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

    Selain kiprahnya di pemerintahan, Purbaya juga memiliki pengalaman di dunia korporasi. Purbaya pernah dipercaya menjadi salah satu komisaris PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) atau MIND ID.

    Sebagaimana diketahui, Inalum merupakan holding BUMN pertambangan yang menaungi PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM), PT Timah Tbk. (TINS), PT Bukit Asam Tbk. (PTBA), dan PT Freeport Indonesia. Posisi itu memperkuat keterlibatannya dalam sektor strategis perekonomian nasional, khususnya di bidang energi dan pertambangan.

    Kiprah Purbaya di level korporasi tersebut tidak lepas dari fondasi akademik yang kuat. Dia menyelesaikan pendidikan sarjana di Institut Teknologi Bandung (ITB) pada bidang Teknik Elektro.

    Namun demikian, ketertarikannya pada bidang ekonomi kemudian membawanya melanjutkan studi doktoral di Purdue University, Indiana, Amerika Serikat, hingga meraih gelar Ph.D.

  • Menguak Harapan Netizen Pada Menkeu Pengganti Sri Mulyani

    Menguak Harapan Netizen Pada Menkeu Pengganti Sri Mulyani

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan. Purbaya menggantikan Sri Mulyani Indrawati di posisi tersebut. Posisi Purbaya sebelumnya menjabat Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) sejak 2020. Netizen pun menaruh harapan padanya.

    Pelantikan tersebut digelar di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (8/9/2025). Pelantikan tersebut sesuai Surat Keputusan Presiden RI tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri Negara Kabinet.

    Purbaya Yudhi Sadewa lahir di Bogor pada 7 Juli 1964. Melansir situs LPS, Ia menempuh pendidikan tinggi di bidang teknik dan ekonomi. Gelar sarjana diraih dari jurusan Teknik Elektro, Institut Teknologi Bandung (ITB). Setelah itu, Purbaya melanjutkan studi di luar negeri dengan meraih Master of Science (MSc) dan gelar Doktor (Ph.D) di bidang Ilmu Ekonomi dari Purdue University, Indiana, Amerika Serikat.

    Netizen sepertinya paling banyak membahas digantinya Sri Mulyani sebagai Menkeu, terbukti namanya berada di papan atas trending topic di linimasa X. Banyak yang menaruh harapan pada Menkeu yang baru.

    “Semoga pengganti Sri Mulyani ini bisa punya kebijakan yang lebih pro ke kelas menengah dan bawah,” demikian harapan seorang netizen. “Semoga Purbaya bisa kompeten dan tidak awur awuran,” tulis yang lain.

    “Pak Purbaya ini orang ITB ya, semoga dia bisa bawa ide tentang reindustrialisasi buat industri padat karya,” demikian harapan netizen akan terciptanya banyak lapangan kerja baru dengan padat karya.

    “Semoga pak Purbaya mikirin ekonomi mikro juga… Biar gerak ekonomi di bawah,” saran seorang warganet.

    “tbh, ada sedihnya. this is the best Menkeu in Indonesia so far. semoga penggantinya bisa lebih bagus. bagaimana dgn market impact ? lets see tomorrow,” harap sebuah akun di X.

    (fyk/fyk)