Tag: Bambang Soesatyo

Wacana Pembentukan Matra Siber TNI, Menhan: Belum Sampai ke Sana

Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menilai usulan dan wacana pembentukan angkatan siber sebagai matra keempat TNI harus dilihat secara proporsional. Meskipun, Sjafrie mengaku usulan matra siber TNI menjadi atensi Kementerian Pertahanan.

“Siber itu juga menjadi atensi tetapi kita harus melihatnya secara proporsional bahwa siber itu diperlukan,” ujar Sjafrie di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/11/2024).

Hanya saja Sjafrie tidak memberikan jawaban tegas soal kemungkinan pembentukan matra siber TNI dilakukan pada era pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Saat ini, kata dia, pemerintahan Prabowo-Gibran belum sampai ke rencana pembentukan matra siber TNI tersebut.

“Kita belum sampai ke sana,” tandas dia.

Yang pasti, kata Sjafrie, saat ini, Kementerian Pertahanan telah membuat Pusat Pertahanan Siber. Pihaknya akan memenuhi kebutuhan dari Pusat Pertahanan Siber tersebut.

“Di Kementerian Pertahanan sudah membentuk Pusat Pertahanan Siber dan juga Mabes TNI sudah menunjukkan satuan siber dan kita akan penuhi kebutuhannya,” pungkas dia.

Wacana pembentukan matra siber TNI pertama kali disampaikan Ketua MPR periode 2019-2024 Bambang Soesatyo dalam pidato kenegaraan di sidang tahunan MPR pada Jumat (16/8/2024). Menurut Bambang, sudah saatnya TNI membentuk angkatan siber.

“Sudah saatnya Indonesia segera mempersiapkan pembentukan matra keempat tentara nasional Indonesia dengan menghadirkan angkatan siber,” ujar Bamsoet kala itu.

25/11/2024 18:03
Setop Impor Beras Patut Diapresiasi, Tali Perhitungannya Harus Akurat

Jakarta –

Tekad pemerintah untuk berhenti impor beras pada 2025 patut diapresiasi. Namun, tekad berhenti impor beras itu hendaknya berpijak pada prognosa yang penuh kehati-hatian dengan perhitungan akurat. Jangan lupa bahwa beras adalah komoditas paling sensitif, karena berkait langsung dengan kebutuhan sehari-hari masyarakat. Apapun model kebijakannya, pemerintah wajib memastikan bahwa ketersediaan beras harus selalu cukup untuk memenuhi permintaan masyarakat, dan dengan harga terjangkau.

Impor beras dalam beberapa tahun belakangan ini dinilai sebagai langkah realistis yang harus dilakukan, sebagai respons terhadap laporan tentang defisit produksi beras di dalam negeri. Kalau defisit itu tidak ditutup dengan beras impor, akan terjadi kelangkaan di pasar dalam negeri. Kelangkaan menjadi alasan untuk menaikkan harga. Ketika beras langka dan harga melonjak, masyarakat menjadi tidak nyaman.

Sebagaimana diketahui, Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan Indonesia tidak akan impor beras pada 2025. Impor beras dihentikan karena total kebutuhan beras pada tahun mendatang diperkirakan sudah bisa dipenuhi produksi dalam negeri. Informasi ini menggembirakan karena menjadi pertanda Indonesia mulai fokus pada upaya swasembada beras.

Menurut Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi, semua institusi terkait mulai fokus pada peningkatan produksi beras. Langkah awalnya mencetak sawah seluas 750 ribu hektare selama tiga tahun berturut-turut, mulai dari 2025 hingga 2027. Tambahan areal sawah itu akan menambah volume produksi 2,5 juta ton beras.

Pemerintah perlu berhati-hati dan sebaiknya belajar dari pengalaman, karena mencetak sawah baru pada 2025 belum tentu bisa menutup defisit beras produksi dalam negeri. Tahun lalu, Indonesia impor beras 3,5 juta ton ketika volume produksi dalam negeri per 2023 mencapai 31,10 juta ton, dan kebutuhan atau permintaan pasar lokal mencapai 22.639.224 ton. Tahun 2024 ini, kebutuhan beras nasional diperkirakan 31,2 juta ton, ketika produksi dalam negeri diproyeksikan 30,34 juta ton, atau turun 0,76 juta ton dari tahun sebelumnya.

Selain mencetak areal sawah atau memperluas areal panen padi, ada dua faktor lain yang juga perlu diprioritaskan. Pertama adalah irigasi atau sistem pengairan sawah, dan kedua, memperhitungkan perubahan pola hujan akibat perubahan iklim.

Bambang Soesatyo, Anggota DPR RI/Ketua MPR RI ke-15/Ketua DPR RI ke-20/Ketua Komisi III DPR RI ke-7/Dosen Tetap Pascasarjana Universitas Pertahanan (Unhan), Universitas Borobudur, Trisakti dan Jayabaya

(akd/ega)

25/11/2024 11:27
Bamsoet Ajak Komunitas Motor Besar Hadi Pelopor Keselamatan Berkendara

Jakarta –

Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo mengajak komunitas motor besar menjadi pelopor keselamatan berkendara di jalan raya. Melalui sosialisasi, penggalangan kesadaran, dan kerja sama dengan berbagai pihak, komunitas motor besar dapat memainkan peranan penting dalam mengurangi angka kecelakaan dan meningkatkan keselamatan di jalan raya.

Upaya ini tidak hanya akan memberikan manfaat bagi diri sendiri, tetapi juga bagi masyarakat luas dalam menciptakan lingkungan berkendara yang lebih aman. Hal itu diungkapkan olehnya saat menghadiri Anniversary HOG Indomobil Jakarta Chapter di Jakarta, Sabtu (23/11/2024).

“Data dari World Health Organization (WHO) menunjukan bahwa sekitar 1,35 juta orang di dunia meninggal setiap tahunnya akibat kecelakaan lalu lintas. Di Indonesia, berdasarkan data dari Korlantas Polri tahun 2023, kecelakaan lalu lintas tetap menjadi salah satu penyebab kematian tertinggi di Indonesia, dengan 180.920 korban luka ringan, 15.154 luka berat, dan 27.895 meninggal dunia. Dari data tersebut pengguna sepeda motor adalah kelompok yang paling rentan terhadap kecelakaan, mencapai 70 persen,” ujar Bamsoet dalam keterangannya, Minggu (24/11/2024).

Dia menjelaskan keselamatan berkendara di jalan raya merupakan isu yang semakin penting seiring dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor di seluruh dunia. Dalam konteks ini, komunitas motor besar memiliki peranan vital sebagai pelopor keselamatan berkendara. Menurutnya, dengan jumlah anggota yang tersebar luas, komunitas ini dapat menjadi agen perubahan yang efektif dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya keselamatan di jalan.

“Komunitas motor besar dapat memainkan peranan penting dalam kegiatan sosial yang berfokus pada keselamatan berkendara. Misalnya, dengan menyelenggarakan acara charity ride yang diiringi dengan pendidikan keselamatan berkendara. Melalui kegiatan ini, tidak hanya anggota komunitas yang teredukasi, tetapi masyarakat umum juga dapat terlibat. Dengan menarik perhatian media, kampanye ini dapat menjangkau khalayak yang lebih luas dan mengedukasi mereka tentang pentingnya keselamatan di jalan,” tutur Bamsoet.

Bamsoet menambahkan komunitas motor besar juga dapat berkolaborasi dengan pihak kepolisian, IMI dan instansi pemerintah terkait untuk melakukan survei dan penelitian tentang kecelakaan lalu lintas. Data yang diperoleh dari penelitian tersebut dapat digunakan untuk merancang strategi penanganan dan pencegahan yang lebih efektif. Selain itu, dengan adanya kolaborasi ini, kesadaran akan keselamatan berkendara dapat meningkat dan menjadi bagian dari agenda publik yang lebih luas.

“Statistik menunjukkan bahwa negara-negara yang mempunyai komunitas motor yang aktif mensosialisasikan keselamatan berkendara, memiliki angka kecelakaan yang lebih rendah. Di Jepang, misalnya, program pelatihan berkendara bagi anggota komunitas motor telah berkontribusi pada penurunan angka kecelakaan hingga 30 persen dalam satu dekade terakhir,” tutup Bamsoet.

(akd/akd)

24/11/2024 19:24
Calon Dewas KPK Heru Tak Setuju Tersangka Korupsi Dipamerkan: Pembunuhan Karakter Seseorang

Bisnis.com, JAKARTA – Calon Dewan Pengawas atau Cadewas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Heru Kreshna Reza menyatakan dirinya tidak setuju jika KPK memasang dan memajang tersangka saat ada pengumuman penetapan tersangka kasus korupsi.

Menurutnya, tindakan tersebut dapat membunuh karakter seseorang. Dia menyebut, harus ada pembuktian terlebih dahulu, jangan sampai saat di pengadilan nanti ternyata tidak terbukti bersalah.

“Pak Bambang Soesatyo aja nanya kan kalau di Kejaksaan Agung itu sekarang sudah trennya para tersangka udah dibeberin barang bukti, ini kan belum di pengadilan. Di pengadilan nanti, tau-tau tidak terbukti bagaimana? Sedangkan dia sudah secara karakter dibunuh,” ujarnya kepada wartawan, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis (21/11/2024).

Sebelumnya, anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet bertanya soal maraknya praktik tersangka yang dipajang saat konferensi pers berlangsung.

Padahal, lanjut dia, berdasarkan asas humum universal, orang ini belum bisa dinyatakan bersalah karena belum melalui proses pengadilan.

Bamsoet melanjutkan, dengan pengumuman itu, sudah mematikqn semua hak-hak perdata, karena sudah divonis, bersalah, walaupun belum bisa dibuktikan di pengadilan.

“Bisa saja, barang bukti yang dipamerkan itu, ini bisa saja ya menggunakan barang bukti atau alat bukti yang patut diduga direkayasa atau didapatkan secara tidak sah melalui cara-cara yang melanggar hukum, yang tidak patut, yang melanggar apa yang sudah diatur dalam hukum kita. Bagaimana pandangan anda terkait praktik ini?“ tanyanya kepada Heru.

Menanggapi hal tersebut, Cadewas KPK Heru menyampaikan dirinya tidak setuju karena ini bisa membunuh karakter seseorang.

Menurut dia, mereka harus dilindungi dengan asas praduga tak bersalah, artinya harus dimanusiakan sampai nanti dibuktikan bahwa dia salah atau tidak.

“Yang penting kasusnya kita peroleh dan dapat dibuktikan bahwa yang bersangkutan bersalah dan lewat proses peradilan yang beraangkutan salah itu jauh lebih cukup dan lebih bermartabat menurut saya,” pungkasnya saat menjalani fit and proper test di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (21/11/2024).

21/11/2024 12:58
Bamsoet Ingatkan Ego Sektoral Bisa Akibatkan Industri Manufaktur Mati Suri

Jakarta –

Anggota Komisi III DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia Bambang Soesatyo mengingatkan ego sektoral yang mengemuka sekarang ini ibarat perangkap yang bisa menyebabkan industri manufaktur dalam negeri mati suri dan tidak mampu menyerap angkatan kerja. Ia meminta masalah ini segera diakhiri oleh para menteri ekonomi di Kabinet Merah Putih. Dibutuhkan kebijakan industrial yang lebih komprehensif untuk memberi ruang bagi sektor industri dalam negeri untuk terus bertumbuh dan berkemampuan menyerap angkatan kerja.

“Contoh kasus paling mencolok tentang ego sektoral adalah kebijakan tata-niaga atau ekspor-impor yang nyata-nyata berlawanan dengan kehendak memperkuat kontribusi industri dalam negeri bagi pertumbuhan ekonomi. Impor produk manufaktur yang tidak terkendali menyebabkan produktivitas industri manufaktur dalam negeri turun ke titik terendah. PT Sritex, PT Sepatu Bata, dan puluhan perusahaan industri manufaktur lainnya yang sudah berhenti berproduksi adalah contoh kasus atau korban dari perilaku ego sektoral institusi pemerintah,” ujar Bamsoet dalam keterangannya, Selasa (19/11/24).

Ketua MPR RI ke-15 dan Ketua DPR RI ke-20 ini memaparkan, rancangan kebijakan menaikkan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen per Januari 2025 pun layak dilihat sebagai contoh kasus lain tentang perilaku ego sektoral. Sudah pasti niatnya adalah menaikkan penerimaan negara dari pajak, namun eksesnya cukup menakutkan. Harga barang dan jasa otomatis naik di tengah kecenderungan melemahnya daya beli masyarakat. Apabila daya beli masyarakat terus dibuat lemah, target menaikkan penerimaan negara dari PPN rasanya sulit diwujudkan.

“Selain itu, sektor industri dalam negeri pun akan menerima ekses dari melemahnya konsumsi publik yang sudah terkonfirmasi oleh data tentang deflasi beberapa bulan terakhir ini. Bahkan, dengan naiknya PPN menjadi 12 persen, sumbangan konsumsi masyarakat atau rumah tangga bagi pertumbuhan ekonomi pun akan melemah sebagai konsekuensi logis dari melemahnya daya beli orang kebanyakan,” kata Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua Komisi III DPR RI ke-7 Bidang Hukum & Keamanan ini menguraikan, berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), jumlah angkatan kerja per Februari 2024 sebanyak 149,38 juta. Jumlah tersebut mencerminkan kekuatan konsumsi masyarakat. Sayangnya, sebagian dari jumlah ini sudah tidak bekerja lagi karena pemutusan hubungan kerja (PHK).

“PHK banyak terjadi di sektor manufaktur. Sebelumnya, dilaporkan bahwa sektor manufaktur Indonesia menyerap 18,82 juta tenaga kerja. Faktanya cukup memprihatinkan karena sudah puluhan ribu pekerja di sektor ini di-PHK, karena pabrik tempat mereka bekerja berhenti berproduksi,” pungkas Bamsoet.

(prf/ega)

19/11/2024 12:53
Bamsoet Dorong Penggunaan Kendaraan Listrik untuk RI Lebih Bersih & Sehat

Jakarta –

Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo mengapresiasi pembukaan showroom United E-Motor milik influencer Jhon LBF di Karawaci, Tangerang. Showroom ini hadir sebagai bagian dari ekspansi strategis untuk menghadirkan kendaraan listrik modern dan ramah lingkungan.

Bamsoet mengatakan hadirnya showroom ini juga turut membuka lapangan pekerjaan baru serta membantu pemerintah dalam mengurangi subsidi pemerintah dalam hal bahan bakar minyak.

“Penggunaan kendaraan listrik merupakan langkah strategis untuk mengatasi masalah lingkungan, mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan dukungan dari pemerintah, masyarakat, dan industri, Indonesia berpotensi untuk menjadi salah satu pelopor dalam transisi menuju transportasi yang lebih berkelanjutan. Kendaraan listrik bukan hanya sekadar alternatif transportasi, tetapi sebuah kebutuhan mendesak untuk Indonesia yang lebih bersih dan sehat,” ujar Bamsoet dalam keterangannya, Sabtu (16/11/2024).

Saat meresmikan pembukaan Showroom United E-Motor hari ini, Ketua MPR RI ke-15 ini menjelaskan salah satu alasan utama penggunaan kendaraan listrik adalah untuk mengurangi polusi udara.

Penelitian dari World Health Organization (WHO) melaporkan polusi udara menjadi salah satu penyebab utama kematian, dengan lebih dari 230.000 kematian setiap tahunnya. Sementara itu Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat sektor transportasi menyumbang sekitar 26% dari total emisi gas rumah kaca di Indonesia. Dengan beralih ke kendaraan listrik, emisi CO2 dapat diminimalkan secara signifikan.

“Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga mencatat dengan peralihan dari motor berbasis BBM ke motor listrik, maka diperkirakan subsidi BBM dari pemerintah bisa dihemat mencapai Rp 32,7 miliar per tahunnya. Selain penghematan subsidi BBM, program kendaraan listrik juga bisa meningkatkan penjualan listrik PT PLN hingga 15,2 Giga Watt hour (GWh) per tahun,” ucap Bamsoet.

Anggota Komisi III DPR RI ini pun menambahkan, sebelumnya Presiden Jokowi telah mengeluarkan Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2019 tentang Program Percepatan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) untuk transportasi jalan.

Pemerintah menargetkan pertumbuhan kendaraan listrik di Indonesia ini mencapai 2,2 juta kendaraan listrik pada tahun 2025, dan 13 juta kendaraan listrik pada tahun 2030. Di sisi lain, pembangunan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) ditargetkan mencapai 31.859 unit, dan pembangunan stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum (SPBKLU) mencapai 67.000 unit.

“Penggunaan kendaraan listrik di Indonesia berpotensi membuka peluang baru dalam industri otomotif. Dengan meningkatnya permintaan untuk kendaraan listrik, Indonesia dapat menjadi bagian dari rantai pasok global bagi produksi baterai dan komponen kendaraan listrik lainnya. Hal ini sangat penting mengingat Indonesia memiliki cadangan mineral penting untuk pembuatan baterai, seperti nikel. Konsultan asal Amerika Serikat McKinsey & Company memperkirakan perputaran uang pada pasar kendaraan listrik global akan mencapai USD 2.5 triliun pada tahun 2030, dan Indonesia memiliki kesempatan emas untuk memanfaatkan potensi ini,” pungkas Bamsoet.

Sebagai informasi, turut hadir pada peresmian ini, antara lain pemilik United E-Motor influencer Jhon LBF, Nikita Mirzani serta Kimberly Ryder.

(akn/ega)

16/11/2024 20:57
Akui Ada Pegawai Kejaksaan Main Judi Online, Jaksa Agung: Hanya Iseng-iseng Saja

Jakarta, Beritasatu.com – Jaksa Agung ST Burhanuddin mengakui adanya pegawai kejaksaan yang ikut bermain judi online atau judol. Namun, kata dia, anak buahnya bermain judi online hanya untuk sekadar iseng-iseng dan nominalnya juga tak besar.

“Kemudian mengenai ada pegawai yang main, jujur saja ada yang ikut dan hanya iseng-iseng saja di bawah Rp 5.000,” ujar Burhanuddin dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/11/2024).

Burhanuddin tidak menyebutkan secara detail jumlah pegawai yang ikut bermain judi online. Nanum, dia memastikan telah menyerahkan mereka yang bermain judi online kepada Badan Pengawasan Kejaksaan Agung (Kejagung).

“Kami sudah menyerahkan nama-nama itu ke bidang pengawasan untuk ditindaklanjuti,” tandas dia.

Sebelumnya, Anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet menanyakan keterlibatan pegawai Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam kasus judi online. Bamsoet mengutip data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang menunjukkan adanya keterlibatan penegak hukum dalam perkara judol.

“PPATK kemarin mengungkap ada 97.000 anggota TNI-Polri, 461 pejabat negara termasuk DPR, 1,5 juta pegawai swasta terlibat judi online,” ujar Bamsoet dalam raker dengan jaksa gung tersebut.

Bamsoet mempertanyakan hal tersebut karena diduga ada unsur suap dalam kasus judol untuk melindungi pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi). Dia khawatir ada pejabat Kejagung dari level bawah ke level atas diduga terlibat.

“Lalu karena ini melibatkan pejabat negara penegak hukum, apakah di kejaksaan ada pejabat atau pegawai yang terlibat judi online?” tanya Bamsoet.

13/11/2024 21:31
Ini Susunan Lengkap Pengurus DPP Partai Golkar Periode 2024-2029 – Page 3

Liputan6.com, Jakarta – Susunan pengurus DPP Partai Golkar periode 2024-2029 resmi diumumkan oleh Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia. Dalam susunan pengurus itu, tidak ada nama residen ke 7, Joko Widodo (Jokowi) yang dikabarkan akan masuk dalam struktur kepengurusan.

Begitu pula dengan nama Gibran Rakabuming Raka. Bahlil menegaskan nama itu tidak ada dalam jajaran kepengurusan partai berlambang pohon beringin.

Dilansir dari Antara, ada total 158 nama masuk dalam daftar pengurus DPP Partai Golkar periode 2024–2029, beserta delapan nama lainnya yang mengisi posisi dewan, mahkamah, dan badan-badan partai.

Berikut susunan lengkap pengurus DPP Partai Golkar periode 2024–2029:

1. Ketua Umum: Bahlil Lahadalia;

2. Wakil Ketua Umum Bidang Kepartaian: Kahar Muzakir;

3. Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Antar Lembaga: Bambang Soesatyo;

4. Wakil Ketua Umum Bidang Fungsi Kebijakan Publik 1: Adies Kadir;

5. Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Sumatera: Ahmad Doli Kurnia;

6. Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Jawa dan Kalimantan: Wihaji;

7. Wakil Ketua Umum Bidang Fungsi Elektoral 1: Ace Hasan Syadzily;

8. Wakil Ketua Umum Bidang Fungsi Kebijakan 2: Idrus Marham;

9. Wakil Ketua Umum Bidang Fungsi Elektoral 2: Meuty Hafid;

10. Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Indonesia Timur: Emanuel Melkades Laka Lena;

Kepartaian

11. Ketua Bidang Organisasi: Yahya Zaini;

12. Ketua Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan: Zulfikar Arse Sadikin;

13. Ketua Bidang Penguatan Ideologi dan Karya Kekaryaan: Panggah Susanto;

Hubungan Antar Lembaga

14. Ketua Bidang Hubungan Ormas: Fahd A Rafiq;

15. Ketua Bidang Hubungan Lembaga Eksternal: Kholis Malik;

Pemenangan Pemilu Wilayah Sumatera

16. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Utara: Ilham Pangestu;

17. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Selatan: Yudha Nofanza Utama;

Pemenangan Pemilu Wilayah Jawa-Kalimantan

18. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Barat: Puteri Komarudin;

19. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Tengah: Singgih Januratmoko;

20. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Timur: Ali Mufthi;

21. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan Bagian Barat dan Tengah: Mukhtarudin;

22. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan Timur, Selatan, dan Utara: Irjen Pol. (Purn.) Rikwanto;

Pemenangan Pemilu Wilayah Indonesia Timur

23. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Sulawesi: Muhidin;

24. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Bali, Nusa Tenggara: Gede Sumarjaya Linggih;

25. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Maluku, Papua: Mohamad Uswanas

Fungsi Elektoral 1

26. Ketua Bidang Keagamaan dan Kerohanian: Nusron Wahid;

27. Ketua Bidang Pengabdian Sosial: Sabik Rachman;

28. Ketua Bidang Kewiraswastaan: Solihin Kalla;

29. Ketua Bidang Ketenagakerjaan dan Profesi: Laode Syaiful Akbar;

30. Ketua Bidang Pengembangan Koperasi dan UMKM: Mustafa Radja;

31. Ketua Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif: Ario Bimo Nandito Ariotedjo;

32. Ketua Bidang Tani dan Nelayan: David Pajung;

33. Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan: Hetifah;

Fungsi Elektoral 2

34. Ketua Bidang Pendidikan dan Kesehatan: Tubagus Iman Ariyadi;

35. Ketua Bidang Lingkungan Hidup: Dyah Roro Esty;

36. Ketua Bidang Pariwisata, Seni dan Budaya: Handoko;

37. Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini: Nurul Arifin;

38. Ketua Bidang Kepemudaan: Said Al Idrus;

39. Ketua Bidang Kebijakan Ekonomi: Muhammad Misbakhun;

40. Ketua Bidang Kebijakan Hukum dan HAM: Christiani Aryani;

41. Ketua Bidang Kebijakan Infrastruktur dan Energi: Dosmar Banjarnahor;

42. Ketua Bidang Kebijakan Perdagangan: Lamhot Sinaga;

43. Ketua Bidang Kebijakan Pertahanan: Mochamad Syafei Kasno;

44. Ketua Bidang Kebijakan Politik dan Pemerintahan Dalam Negeri: Ridwan Kamil;

45. Ketua Bidang Kebijakan Politik Luar Negeri dan Hubungan Internasional: Ali Mochtar Ngabalin;

46. Ketua Bidang Kebijakan Kesejahteraan Rakyat: Andi Sinulingga;

47. Ketua Bidang Kebijakan Kependudukan dan Sumber Daya Manusia: Aziz Samual;

48. Ketua Bidang Kebijakan Pertanahan dan Reformasi Agraria: Airin Rachmi Diany;

49. Ketua Bidang Kebijakan Industri: Ilham Permana;

Kesekjenan

50. Sekretaris Jenderal: Muhammad Sarmuji;

51. Wakil Sekjen Kepartaian: Hakim Komarudin;

52. Wakil Sekjen Pemenangan Pemilu Sumatera: Riyono Asnan;

53. Wakil Sekjen: Pemenangan Pemilu Jawa Kalimantan, Dwi Priyo Atmojo;

54. Wakil Sekjen Pemenangan Pemilu Indonesia Timur: Umar Lessy

55. Wasekjen Fungsi Elektoral 1: Veno Tetelepta;

56. Wakil Sekjen Fungsi Kebijakan Publik 1: Ratu Dian Hatifah

57. Wakil Sekjen Fungsi Elektoral 2: Daniel Muttaqien;

58. Wakil Sekjen Hubungan Antar Lembaga: Dewi Yulistiana;

59. Wakil Sekjen Fungsi Kebijakan Publik 2: M Shoim Haris;

60. Wakil Sekretaris Jenderal: Sosialisman Hidayat Hasibuan;

08/11/2024 06:26
Susunan lengkap pengurus DPP Partai Golkar periode 2024–2029

Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengumumkan total 158 nama masuk dalam daftar pengurus DPP Partai Golkar periode 2024–2029, beserta delapan nama lainnya yang mengisi posisi dewan, mahkamah, dan badan-badan partai.

Berikut susunan lengkap pengurus DPP Partai Golkar periode 2024–2029:

1. Ketua Umum: Bahlil Lahadalia;

2. Wakil Ketua Umum Bidang Kepartaian: Kahar Muzakir;

3. Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Antar Lembaga: Bambang Soesatyo;

4. Wakil Ketua Umum Bidang Fungsi Kebijakan Publik 1: Adies Kadir;

5. Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Sumatera: Ahmad Doli Kurnia;

6. Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Jawa dan Kalimantan: Wihaji;

7. Wakil Ketua Umum Bidang Fungsi Elektoral 1: Ace Hasan Syadzily;

8. Wakil Ketua Umum Bidang Fungsi Kebijakan 2: Idrus Marham;

9. Wakil Ketua Umum Bidang Fungsi Elektoral 2: Meuty Hafid;

10. Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Indonesia Timur: Emanuel Melkades Laka Lena;

Kepartaian

11. Ketua Bidang Organisasi: Yahya Zaini;

12. Ketua Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan: Zulfikar Arse Sadikin;

13. Ketua Bidang Penguatan Ideologi dan Karya Kekaryaan: Panggah Susanto;

Hubungan Antar Lembaga

14. Ketua Bidang Hubungan Ormas: Fahd A Rafiq;

15. Ketua Bidang Hubungan Lembaga Eksternal: Kholis Malik;

Pemenangan Pemilu Wilayah Sumatera

16. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Utara: Ilham Pangestu;

17. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Selatan: Yudha Nofanza Utama;

Pemenangan Pemilu Wilayah Jawa-Kalimantan

18. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Barat: Puteri Komarudin;

19. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Tengah: Singgih Januratmoko;

20. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Timur: Ali Mufthi;

21. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan Bagian Barat dan Tengah: Mukhtarudin;

22. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan Timur, Selatan, dan Utara: Irjen Pol. (Purn.) Rikwanto;

Pemenangan Pemilu Wilayah Indonesia Timur

23. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Sulawesi: Muhidin;

24. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Bali, Nusa Tenggara: Gede Sumarjaya Linggih;

25. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Maluku, Papua: Mohamad Uswanas

Fungsi Elektoral 1

26. Ketua Bidang Keagamaan dan Kerohanian: Nusron Wahid;

27. Ketua Bidang Pengabdian Sosial: Sabik Rachman;

28. Ketua Bidang Kewiraswastaan: Solihin Kalla;

29. Ketua Bidang Ketenagakerjaan dan Profesi: Laode Syaiful Akbar;

30. Ketua Bidang Pengembangan Koperasi dan UMKM: Mustafa Radja;

31. Ketua Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif: Ario Bimo Nandito Ariotedjo;

32. Ketua Bidang Tani dan Nelayan: David Pajung;

33. Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan: Hetifah;

Fungsi Elektoral 2

34. Ketua Bidang Pendidikan dan Kesehatan: Tubagus Iman Ariyadi;

35. Ketua Bidang Lingkungan Hidup: Dyah Roro Esty;

36. Ketua Bidang Pariwisata, Seni dan Budaya: Handoko;

37. Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini: Nurul Arifin;

38. Ketua Bidang Kepemudaan: Said Al Idrus;

39. Ketua Bidang Kebijakan Ekonomi: Muhammad Misbakhun;

40. Ketua Bidang Kebijakan Hukum dan HAM: Christiani Aryani;

41. Ketua Bidang Kebijakan Infrastruktur dan Energi: Dosmar Banjarnahor;

42. Ketua Bidang Kebijakan Perdagangan: Lamhot Sinaga;

43. Ketua Bidang Kebijakan Pertahanan: Mochamad Syafei Kasno;

44. Ketua Bidang Kebijakan Politik dan Pemerintahan Dalam Negeri: Ridwan Kamil;

45. Ketua Bidang Kebijakan Politik Luar Negeri dan Hubungan Internasional: Ali Mochtar Ngabalin;

46. Ketua Bidang Kebijakan Kesejahteraan Rakyat: Andi Sinulingga;

47. Ketua Bidang Kebijakan Kependudukan dan Sumber Daya Manusia: Aziz Samual;

48. Ketua Bidang Kebijakan Pertanahan dan Reformasi Agraria: Airin Rachmi Diany;

49. Ketua Bidang Kebijakan Industri: Ilham Permana;

Kesekjenan

50. Sekretaris Jenderal: Muhammad Sarmuji;

51. Wakil Sekjen Kepartaian: Hakim Komarudin;

52. Wakil Sekjen Pemenangan Pemilu Sumatera: Riyono Asnan;

53. Wakil Sekjen: Pemenangan Pemilu Jawa Kalimantan, Dwi Priyo Atmojo;

54. Wakil Sekjen Pemenangan Pemilu Indonesia Timur: Umar Lessy

55. Wasekjen Fungsi Elektoral 1: Veno Tetelepta;

56. Wakil Sekjen Fungsi Kebijakan Publik 1: Ratu Dian Hatifah

57. Wakil Sekjen Fungsi Elektoral 2: Daniel Muttaqien;

58. Wakil Sekjen Hubungan Antar Lembaga: Dewi Yulistiana;

59. Wakil Sekjen Fungsi Kebijakan Publik 2: M Shoim Haris;

60. Wakil Sekretaris Jenderal: Sosialisman Hidayat Hasibuan;

Bendahara Umum

Bendahara Umum: Sari Yuliati;
Wakil Bendahara Umum: Doni Akbar;
Wakil Bendahara Umum: Gavriel Putranto Novanto;
Wakil Bendahara Umum: Ernawati Tahang;
Wakil Bendahara Umum: Raymond C Syauta;
Wakil Bendahara Umum: Ravindra Airlangga;
Wakil Bendahara Umum: Akbar Buchari;
Wakil Bendahara Umum: Ahmad Mus;

Sekretaris
Sekretaris Bidang Organisasi, Derek Loupatty;
Sekretaris Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan: Tardjo Ragil;
Sekretaris Bidang Hubungan Ormas: Siti Marhamah;
Sekretaris Bidang Media dan Penggalangan Opini: Dara Adinda Kesuma Nasution;
Sekretaris Bidang Penanaman Ideologi dan Wawasan Kebangsaan: Helmi Jen;
Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Utara: Karmila Sari;
Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Selatan: Sekarwati;
Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Barat: Iswara;
Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Tengah: Ferry Wawan Cahyono;
Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Timur: Ahmad Labib;
Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan Barat dan Tengah: Adrianus Asia Sidot;
Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan Timur, Selatan, dan Utara: Bambang Heri Purnama;
Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Sulawesi: Haris Andi Surahman;
Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Bali dan Nusa Tenggara: Herman Hayong;
Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Maluku, Papua: Soedeson Tandra;
Sekretaris Bidang Keagamaan dan Kerohanian: Khoirul Anam;
Sekretaris Bidang Pengabdian Sosial: Febri Hendri;
Sekretaris Bidang Kewiraswastaan: Fitri Trisnawati Tandjung;
Sekretaris Bidang Ketenagakerjaan dan Pengembangan Profesi: Abd Razak Said;
Sekretaris Bidang Pengembangan Koperasi dan UMKM: Ahmad Taufan Soedirjo;
Sekretaris Bidang Tani dan Nelayan: Dina Hadiyana;
Sekretaris Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif: Syafaat Pradana;
Sekretaris Bidang Kepemudaan: Kemas Ilham Akbar;
Sekretaris Bidang Pendidikan dan Kesehatan: Teti Rohatiningsih;
Sekretaris Bidang Lingkungan Hidup: Paul Hutajalu;
Sekretaris Bidang Pariwisata, Seni, dan Budaya: Arnanto Nur Prabowo;
Sekretaris Bidang Pemberdayaan Perempuan: Adde Rosi Khoirunnisa;
Sekretaris Bidang Kebijakan Politik dan Pemerintahan Dalam Negeri: Ahmad Irawan;
Sekretaris Bidang Kebijakan Hukum dan HAM: Muhammad Satupali;
Sekretaris Bidang Kebijakan Kependudukan dan Sumber Daya Manusia: Fajar Zulkarnaen;
Sekretaris Bidang Ketua Bidang Politik Luar Negeri dan Hubungan Internasional: Galih Kartasasmita;
Sekretaris Bidang Pertahanan: Khoirudin Gustam;
Sekretaris Bidang Kebijakan Industri: Rendra Falentino;
Sekretaris Bidang Kebijakan Perdagangan: Ivan Kuntara;
Sekretaris Bidang Kebijakan Ekomomi: Abdul Rahman Farisi;
Sekretaris Bidang Kebijakan Kesejahteraan Rakyat: Tati Noviati;
Sekretaris Bidang Kebijakan Infrastruktur dan Energi: Sirajudin A Wahab;
Sekretaris Bidang Kebijakan Pertanahan dan Reformasi Agraria: Mustahudin;
Sekretaris Bidang Hubungan Lembaga Eksternal: Andi Mulhanan Tombolotutu;
Departemen Bidang Organisasi: Nurmansyah;
Departemen Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan: Wendi Nugraha;
Departemen Bidang Hubungan Ormas: Herna Dwi Kusumawati;
Departemen Bidang Media dan Penggalangan Opini: Ahmad Anama;
Departemen Bidang Penanaman Ideologi dan Wawasan Kebangsaan: Marlina Poernomo;
Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Utara: Benny Indra Batubara;
Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Selatan: Maharani;
Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Barat: Deden Nasihin;
Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Tengah: Andiniya Komalla Parawitha;
Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Timur: Miranti Dian Kinasih Laksmono;
Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan Barat dan Tengah: Ichfani;
Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Wil. Kalimantan Timur, Selatan dan Tengah: Sarifah Suraidah;
Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Sulawesi: Andi Fauziah Pujiwatie Hatta;
Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Bali dan Nusa Tenggara: Busfi Arusagara;
Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Wil. Maluku, Papua: Avner Kadriatama Raweyai;
Departemen Bidang Keagamaan dan Kerohanian: Dian Assafri Nasa’i;
Departemen Bidang Keagamaan dan Kerohanian: Angelia Dhian Permata Da Silva;
Departemen Bidang Pengabdian Sosial: Medina Wiranata Kusumah;
Departemen Bidang Kewiraswataan: Mohammad Al Amin Mustofa;
Departemen bidang Ketenagakerjaan dan Pengembangan Profesi: Ria Sri Wulandari;
Departemen Bidang Pengembangan Koperasi dan UMKM: Filsa Praseptia;
Departemen Bidang Pengembangan Koperasi dan UMKM: Rina Dwi Andini;
Departemen bidang Tani dan Nelayan: Hartini Soraya;
Departemen Bidang Tani dan Nelayan: Abukasim Sangadji;
Departemen Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif: Triana Tandjung;
Departemen Bidang Kepemudaan: Muhammad Omar Syarif;
Departemen Bidang Pendidikan dan Kesehatan: dr. G Ayu Amelinda Hanjani;
Departemen Bidang Pendidikan dan Kesehatan: Nadia Zuhra Karla;
Departemen Bidang Lingkungan Hidup: Rizka Nindya Intani;
Departemen Bidang Lingkungan Hidup: Ulrike Stephani Latuhamina;
Departemen Bidang Pariwisata, Seni dan Budaya: Dia Ramayana;
Departemen Bidang Pariwisata, Seni, dan Budaya: Lintang Idhayu Snadhika;
Departemen Bidang Pemberdayaan Perempuan: Saniatul Lativa;
Departemen Pemberdayaan Perempuan: Dwi Setya Pratiwi;
Departemen Bidang Pemberdayaan Perempuan: Syarifah Nadia;
Departemen Bidang Kebijakan Politik dan Pemerintahan Dalam Negeri: Endah Cahya;
Departemen Bidang Kebijakan Politik dan Pemerintahan Dalam Negeri: Arya Rizqi Darsono;
Departemen Bidang Kebijakan Hukum dan HAM: Muslim Jaya Butar-Butar;
Departemen Bidang Kebijakan Hukum dan HAM: Ariaditya Soedarsono;
Departemen Bidang Kebijakan Kependudukan dan Sumber Daya Manusia: Miranti Amelia P Kono;
Departemen Bidang Kebijakan Kependudukan dan Sumber Daya Manusia: Fanty Faisal;
Departemen Bidang Ketua Bidang Politik Luar Negeri dan Hubungan Internasional: Amriati Amin;
Departemen Bidang Kebijakan Industri: Meliawati;
Departemen Bidang Pertahanan: Koesnadi A. Katoe;
Departemen Bidang Kebijakan Perdagangan: Almanzo Bonara;
Departemen Bidang Kebijakan Ekonomi: Fetty Angraenidini;
Departemen Bidang Kebijakan Kesejahteraan Rakyat: Khatibur Rasyadi;
Departemen Bidang Kebijakan Infrastruktur dan Energi: Zigo Rolanda;
Departemen Bidang Kebijakan Infrastruktur dan Energi: La Ode Muchamad;
Departemen Bidang Kebijakan Pertanahan dan Reformasi Agraria: Gania Kartasasmita;
Departemen Bidang Hubungan Lembaga Eksternal: Denni Panjaitan;

Dewan Kehormatan: Aburizal Bakrie;

Dewan Pembina: Agus Gumiwang Kartasasmita;

Dewan Etik: Muhammad Hatta;

Pusat Data dan Transformasi Digital: Maman Abdurrahman;

Lembaga Komunikasi dan Informasi: Dave Laksono;

Mahkamah Partai: Freedy Latimahina;

Badan Penelitian dan Pengembangan: Prof Dr Yudi Krisnandi;

Badan Saksi Nasional: Syahmud Ngabalin.

Baca juga: Bahlil rampingkan pengurus jumlah Partai Golkar Periode 2024–2029

Baca juga: Bahlil bantah isu Jokowi masuk jajaran pengurus Golkar

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

07/11/2024 22:30
Bahlil Umumkan Kepengurusan Golkar, Tidak Ada Jokowi dan Gibran

Jakarta, Beritasatu.com – Ketua umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengumumkan kepengurusannya secara lengkap di kantor DPP Golkar, Jakarta, Kamis (7/11/2024). Dalam kepengurusan terbaru, tidak ada nama Presiden ke- 7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka.

Bahlil menunjuk posisi sembilan wakil ketua umum, mulai Bambang Soesatyo, Idrus Marham, hingga Meutya Hafid. Sementara Ridwan Kamil, Andi Sinulingga, hingga Airin Rachmi Diany ditunjuk menjadi ketua DPP Partai Golkar.

“Ketua Bidang Kebijakan Politik dan Pemerintahan Dalam Negeri Golkar Ridwan Kamil. Ketua Bidang Kebijakan Pertanahan dan Reforma Agraria Golkar Airin Rachmi Diany,” ungkap Bahlil saat membacakan susunan kepengurusan Partai Golkar di kantor DPP Golkar, Jakarta Barat.

Selain itu, Bahlil mengumumkan Andi Sinulingga sebagai salah satu ketua DPP Golkar. “Ketua Bidang Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Golkar Andi Sinulingga,” ujar Bahlil.

Selain itu, anak mantan dua ketua Golkar Akbar Tanjung dan Jusuf Kalla, yakni Fitri Krisnawati Tanjung dan Solihin Kalla masuk dalam kepengurusan DPP Golkar periode 2024-2029.

Solihin Kalla menjabat sebagai ketua DPP Golkar bidang kewiraswastaan. Sementara Fitri Krisnawati menjabat sebagai sekretaris departemen kewirausahaan di DPP Golkar. “Fitri Tanjung ini berarti ada anak Pak Akbar ya? Berarti ada anak Pak Akbar dan ada anak Pak JK,” tambahnya.

Bahlil Lahadalia juga mengangkat anak mantan ketua umum Setya Novanto (Setnov) dan Airlangga Hartarto menjadi wakil bendahara umum. Anak Setnov, Gavriel Putranto Novanto dan anak Airlangga, Ravindra Hartarto dipercaya untuk mendampingi bendahara umum Sari Yuliati dalam kepengurusan baru ini.

Sebelumnya, Bahlil Lahadalia membantah kabar Jokowi ke Jakarta untuk bergabung dengan Partai Golkar. “Pak Jokowi bapak bangsa, berdiri di atas semua partai, di atas semua masyarakat. Jadi saya sampai hari ini meyakinkan kepada teman-teman bahwa isu itu enggak benar,” kata Bahlil di SICC, Bogor, Kamis (7/11).

Berikut sembilan wakil ketua umum Golkar:

Wakil Ketua Umum Bidang Kepartaian Kahar: Muzakkir
Wakil Ketua Umum Hubungan Antarlembaga: Bambang Soesatyo
Wakil Ketua Umum Fungsi Kebijakan Publik 1: Adies Kadir
Wakil Ketua Umum Pemenangan Pemilu Wilayah Sumatera: Ahmad Doli Kurnia
Wakil Ketua Umum Pemenangan Pemilu Wilayah Jawa-Kalimatan: Wihaji
Wakil Ketua Umum Fungsi Elektoral 1: Ace Hasan Syadzily
Wakil Ketua Umum Kebijakan Publik 2: Idrus Marham
Wakil Ketua Umum Fungsi Elektoral 2: Meutya Hafid
Wakil Ketua Umum Pemenangan Wilayah Indonesia Timur: Immanuel Melkiades Laka Lena.

07/11/2024 19:20