Xcloud.id

Tag: Bambang Soesatyo

  • Jusuf Kalla hingga Agung Laksono Turut Hadir di HUT ke-60 Golkar

    Jusuf Kalla hingga Agung Laksono Turut Hadir di HUT ke-60 Golkar

    Jakarta –

    Sejumlah petinggi tokoh senior Golkar hadir dalam HUT partai ke-60 di Sentul. Beberapa di antaranya yaitu Agung Laksono hingga Jusuf Kalla yang kini tengah panas karena berebut kursi Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI).

    Pantauan detikcom di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12/2024), Agung Laksono terlihat hadir lebih dulu dan sudah berada di ruang acara. Sementara Jusuf Kalla masuk ke ruang acara bersamaan dengan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming.

    Agung Laksono duduk di barisan depan bersama para tokoh Golkar. Sementara Jusuf Kalla berada sebarisan dengan Prabowo, Gibran hingga Bahlil.

    Adapun, petinggi Golkar lainnya yang turut hadir yakni Agus Gumiwang Kertasasmita, Bambang Soesatyo (Bamsoet), Adies Kadir, Lodewick Paulus, Tantowi Yahya, serta Sarmuji.

    Selain itu, acara ini juga dihadiri sejumlah ketua umum hingga petinggi partai politik. Di antaranya, Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Plt Ketum PPP Mardiono, Plt Ketum PKS Ahmad Heryawan (Aher), Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin).

    Terlihat juga Ketum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas), Ketum Gelora Anis Matta, Ketum Prima Agus Jabo Priyono, Politikus PSI Isyana Bagoes Oka hingga Waketum Gelora Fahri Hamzah.

    (eva/taa)

  • Indonesia Punya Kapasitas dan Kemampuan Mengelola Emisi Karbon – Halaman all

    Indonesia Punya Kapasitas dan Kemampuan Mengelola Emisi Karbon – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Indonesia memiliki kapasitas dan kemampuan besar mengelola emisi karbon.  

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat nilai perdagangan karbon sebesar Rp29,21 miliar hingga 29 September 2023. 

    Volume unit karbon yang diperdagangkan sebanyak 459.953 ton CO2 ekuivalen.

    Ketua Dewan Pembina Indonesia Digital Carbon Association (IDCTA) Bambang Soesatyo mengungkapkan, hal tersebut menjadi gambaran kemampuan negara dalam mengelola emisi karbon.

    “Pemerintah juga telah mengeluarkan sejumlah regulasi terkait perdagangan karbon, antara lain Perpres 08/2021 dan Peraturan OJK no 14/2023 yang mengatur perdagangan karbon melalui pasar karbon. Adapun Indonesia menargetkan penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 31,89 persen tanpa bantuan internasional dan 43,2 persen dengan dukungan internasional pada 2030,” kata Bambang dalam sambutannya di acara Carbon Digital Conference 2024 yang digelar di Jakarta. 

    Mengusung tema ”Reimagining Indonesia Carbon Market: Digital Innovations For Global Integrity”, acara yang diselenggarakan oleh Indonesia Digital Carbon Association (IDCTA) bersama IETA, Jetro, PwC, serta PT Permata Karya Jasa (PERKASA) digelar selama dua hari pada 10–11 Desember 2024.

    Bambang menambahkan, dengan potensi besar yang dimiliki, Indonesia bisa menjadi pemain kunci di pasar karbon dunia. 

    Indonesia juga berkontribusi pada Pasar Karbon Sukarela (Voluntary Carbon Market/VCM) Asia hingga 15 persen atau 31,7 metrik ton setara karbondioksida (CO2e) dengan estimasi nilai transaksi offset karbon sebesar 163 juta dolar AS.

    Ketua Indonesia Digital Carbon Association (IDCTA) Riza Suarga mengungkapkan, Carbon Digital Conference 2024 tahun ini diharapkan bisa membantu seluruh pengambil keputusan dalam menjalankan perdagangan karbon di Indonesia.

    “Tahun lalu, CDC 2023 berhasil menarik 248 peserta dari sekitar 50 negara. Tahun ini, kami berharap penyelenggaraan CDC bisa memberikan solusi yang lebih konkret terkait perdagangan karbon dan juga digitalisasinya,” jelas Riza.

    Riza menjelaskan, CDC 2024 menggali lebih dalam mengenai perpaduan antara Artificial Intelligence (AI), Internet of Things (IoT), dan pasar karbon. 

    Menyadari pentingnya teknologi-teknologi ini, konferensi ini akan menekankan peran mereka dalam memastikan integritas proyek-proyek karbon sembari menjajaki jalan baru untuk pertumbuhan yang berkelanjutan.

    Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi penyedia kredit karbon berbasis alam dengan mekanisme offset mencapai 1.3 giga ton CO2e senilai 190 miliar dolar AS.

    “Kami percaya bahwa menciptakan sistem dan pasar kredit karbon adalah solusi alternatif bagi banyak negara, termasuk Indonesia, di mana transisi menuju operasi rendah emisi masih memerlukan waktu terutama karena adopsi teknologi yang umumnya membutuhkan waktu lebih panjang dan nilai investasi yang cukup besar. Pengenalan pasar karbon Indonesia dan meningkatnya minat terhadap kredit karbon dapat membimbing Indonesia menuju pencapaian NDC dan carbon netral,” kata Yuliana Sudjonno – Partner dan Sustainability Leader dari PwC Indonesia.

    Mantan Menteri Lingkungan Hidup Rachmat Witoelar mengungkapkan, pasar karbon harus dimanfaatkan dengan seoptimal mungkin oleh Indonesia. 

    Karena, kata dia, apabila tidak dimaksimalkan maka orang lain yang akan memanfaatkan keuntungan yang bisa didapat dari pasar karbon.

  • Motor Besar Indonesia Kini Punya ‘Kapten’ Baru Periode 2024-2027

    Motor Besar Indonesia Kini Punya ‘Kapten’ Baru Periode 2024-2027

    Jakarta –

    Motor Besar Indonesia (MBI) kembali menggelar Musyawarah Nasional ke-3 pada 7 Desember 2024 kemarin di Golden Boutique Hotel Jakarta, dengan mengusung tema “Semangat Baru Kebersamaan Keberlanjutan”. Dalam Munas ke-3 tersebut, klub penggemar kegiatan dengan motor berkubikasi lebih dari 400 cc ini, kembali melakukan pemilihan Ketua Umum Motor Besar Indonesia periode 2024-2027.

    “Ini adalah kali pertama dilakukan pemilihan Ketua Umum secara demokrasi, saya harap ini bisa menjadi gambaran MBI sebagai klub yang matang, kuat dan kompak,” kata Andri selaku Ketua Panitia Munas III, dalam siaran resmi yang diterima detikOto.

    Mewakili Ketua Pembina MBI, Bambang Soesatyo yang berhalangan hadir, Erwin M.P selaku Pengurus Ikatan Motor Indonesia, menyampaikan pesan dan harapan sang Ketua Pembina.

    “Semoga Munas berjalan lancar, dan siapa pun yang terpilih akan membawa MBI lebih baik lagi. Organisasi ini memang bersifat hobi namun mudah-mudahan dapat membawa keberkatan bagi anggota dan masyarakat umumnya,” ujar Erwin.

    Melalui Rapat Komisi yang digelar pada Munas ke-3, akhirnya Haji Darus Jayalalana terpilih untuk menjadi Ketua Umum baru MBI Periode 2024 – 2027, meneruskan tanggung jawab Ketua Umum MBI sebelumnya yang dijabat Rio Castello.

    Darus Jayalalana terpilih untuk menjadi Ketua Umum baru MBI Periode 2024 – 2027. Foto: dok. Motor Besar Indonesia

    “Alhamdulilah atas amanah sebagai Ketua Umum Motor Besar Indonesia saya akan mengejawantahkan slogan MBI untuk membangun kebersamaan, bersatu dan bersaudara. Amanah ini bukan amanah saya saja sebagai Ketua Umum, namun juga amanah untuk semua Ketua Wilayah sehingga kita semua bersama seluruh anggota harus bekerja bersama-sama,” ujar Haji Darus yang akrab dipanggil Jidar ini.

    Sebagai Ketua Umum MBI baru, Darus berniat untuk lebih mendigitalisasi MBI terutama untuk manajemen keanggotaan, serta semakin menggiatkan kegiatan touring MBI. Selain itu, melalui Munas III ini MBI di bawah Ketua Umum Motor Besar Indonesia periode 2024-2027, menghasilkan berbagai kesepakatan seperti meningkatkan frekuensi touring, dan kegiatan positif lainnya.

    (lth/rgr)

  • Siti Fauziah Jadi Sekjen MPR, Bamsoet: Cermin Kemajuan Pemberdayaan Wanita

    Siti Fauziah Jadi Sekjen MPR, Bamsoet: Cermin Kemajuan Pemberdayaan Wanita

    Jakarta –

    Ketua MPR RI ke-15 sekaligus anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengapresiasi dilantiknya Siti Fauziah sebagai Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (Sekjen MPR RI). Siti Fauziah merupakan perempuan pertama yang dipercaya menduduki jabatan Sekjen MPR.

    Diketahui, pelantikan Siti Fauziah berdasarkan Ketetapan Presiden Nomor 174 Tahun 2024. Menurutnya posisi Siti Fauziah yang sebelumnya menjabat sebagai Pelaksana Tugas Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Jenderal MPR RI, memberikan pengalaman berharga dan pemahaman mendalam mengenai dinamika serta tantangan yang dihadapi MPR.

    “Siti Fauziah merupakan perempuan pertama yang dipercaya sebagai Sekjen MPR. Ini tidak hanya menandai kepemimpinan seorang perempuan dalam posisi strategis, tetapi juga mencerminkan kemajuan dalam upaya pemberdayaan perempuan dalam ranah politik dan pemerintahan,”ujar Bamsoet dalam keterangannya, Selasa (10/12/2024).

    Ketua DPR RI ke-20 ini memaparkan Setjen MPR RI tidak hanya berfungsi sebagai pendukung teknis, tetapi juga sebagai penghubung antara anggota MPR dengan masyarakat serta semua instansi terkait. Dia menekankan dukungan administratif yang efektif diperlukan guna memastikan kelancaran tugas MPR dalam menjalankan amanah konstitusi. Dalam konteks ini, kata Bamsoet, tantangan yang besar adalah bagaimana menyelaraskan berbagai sumber daya yang ada untuk menciptakan sinergi.

    “Dalam kapasitas barunya sebagai Sekjen, Siti Fauziah diharapkan tidak hanya meneruskan tradisi yang telah ada, tetapi juga memimpin dengan inovasi dan semangat untuk meningkatkan efektivitas lembaga. Dengan posisi yang diembannya, Siti Fauziah akan mengambil peran krusial sebagai penggerak dan pengelola sistem pendukung yang vital bagi operasional MPR RI,” kata Bamsoet.

    Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini mengingatkan tantangan tidak kalah besar menanti Siti Fauziah ke depan. Menurutnya MPR harus mampu beradaptasi dengan perubahan dinamika sosial, politik, dan ekonomi yang cepat. Karena itu kemampuan Sekjen dalam membangun jaringan dan kolaborasi, baik dengan lembaga lain maupun masyarakat menjadi kunci.

    “Melalui pelantikan Sekjen yang baru, terdapat harapan besar agar MPR RI dapat menjalankan fungsi-fungsinya secara optimal, menjaga konstitusi, dan mengamalkan ideologi Pancasila dalam setiap langkah dan kebijakannya. Sebagai Sekjen, Siti Fauziah diharapkan mampu mengelola dan melayani anggota MPR, baik dalam aspek administratif maupun keuangan, sehingga lembaga ini dapat berfungsi sebagai representatif rakyat secara lebih efektif,” pungkas Bamsoet.

    (ega/ega)

  • Bamsoet Harap Hadirnya Gokart Avenue Dorong Pengembangan Olahraga Gokart RI

    Bamsoet Harap Hadirnya Gokart Avenue Dorong Pengembangan Olahraga Gokart RI

    Jakarta –

    Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo meresmikan arena Gokart Avenue di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Bamsoet yang juga Anggota Komisi III DPR RI ini mengatakan Kehadiran Gokart Avenue Jakarta bukan sekadar arena balapan, tetapi merupakan ekosistem yang mendukung pengembangan olahraga gokart di Indonesia.

    “Gokart Avenue dibentuk dengan visi untuk mengembangkan olahraga balap gokart di Indonesia yang saat ini masih terbatas. Arena ini tidak hanya menawarkan adrenalin melalui pengalaman balapan yang nyata, tetapi juga menjamin keamanan dan kenyamanan bagi semua penggunanya, baik pembalap pemula ataupun anak-anak,” ujar Bamsoet dalam keterangannya, Senin (9/12/2024).

    Hal ini disampaikannya usai meresmikan Gokart Avenue di Jakarta, Minggu (8/12/24) malam.

    Ketua MPR RI ke-15 ini menjelaskan arena Gokart Avenue memiliki panjang lintasan yang bervariasi, yakni 210 meter untuk kategori rookie dan 310 meter untuk kategori expert. Terdapat total 12 tikungan untuk rookie dan 16 tikungan untuk expert yang dirancang agar dapat mengasah skill dan strategi balap.

    Selain itu, ada pula sistem timing online yang diterapkan memungkinkan para pembalap untuk memantau performa secara real-time.

    “Fitur keselamatan menjadi prioritas utama di Gokart Avenue. Model SODI Kart RT 8 yang digunakan dilengkapi dengan berbagai fitur keamanan yang dirancang untuk melindungi pembalap selama balapan. Dengan mesin Honda GX 270 berkapasitas 270 cc, performa gokart ini tidak perlu diragukan lagi. Pengelola juga menerapkan sistem pembatasan kecepatan untuk kategori rookie, agar para pembalap pemula dapat merasakan sensasi balapan tanpa mengorbankan keselamatan,” papar Bamsoet.

    Bamsoet menambahkan, sebagai langkah lebih lanjut dalam memperkenalkan olahraga balap kepada masyarakat, Gokart Avenue merencanakan pembukaan Akademi Gokart yang akan dilatih oleh pembalap profesional. Ia menilai langka ini merupakan inisiatif yang sangat positif dalam menciptakan generasi baru pembalap di Indonesia.

    “Selain memberikan pendidikan dan pelatihan yang tepat, Akademi Gokart juga akan menumbuhkan minat dan bakat anak-anak muda dalam dunia balap. Sehingga dapat mendukung perkembangan olahraga otomotif, khususnya balap gokart, di tanah air,” pungkas Bamsoet.

    (akn/ega)

  • Bentuk Toleransi dalam Pengucapan Salam yang Mewakili Semua Agama

    Bentuk Toleransi dalam Pengucapan Salam yang Mewakili Semua Agama

    JAKARTA – Bukan hal baru jika setiap pejabat publik saat mulai berpidato akan mengucap salam berupa ‘Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastyastu, Namo Budaya, salam kebajikan’. Salam ini digunakan untuk mewakili lima agama yang ada di Indonesia.

    Namun, penggunaan salam itu kemudian menjadi polemik setelah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur mengimbau agar umat Islam tak lagi mengucapkan salam yang mewakili semua agama dalam sambutan di acara resmi. Imbauan itu termaktub dalam dalam surat bernomor 110/MUI/JTM/2019 yang diteken Ketua MUI Jatim KH. Abdusshomad Buchori.

    “Mengucapkan salam pembuka dari semua agama yang dilakukan oleh umat Islam adalah perbuatan baru yang merupakan bid’ah, yang tidak pernah ada di masa lalu. Minimal mengandung nilai syubhat (samar kehalalannya) yang patut dihindari,” kata Buchori dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 9 November.

    Di tingkat pusat, langkah MUI Jatim yang membuat imbauan itu pun telah memperoleh lampu hijau. Sekjen MUI Anwar Abbas menilai, larangan mengucapkan salam semua agama sudah sesuai dengan ketentuan Alquran dan Hadis. Dalam Islam, kata dia, salam adalah doa yang memiliki dimensi teologis. 

    “Adanya fatwa dari MUI Jatim ini menjadi penting karena, dengan adanya fatwa tersebut, maka umat tidak bingung sehingga mereka bisa tertuntun secara agama dalam bersikap dan dalam membangun hubungan baik dengan umat dari agama lain,” kata Anwar dalam keterangan tertulisnya, Senin 11 November. 

    Adapun, pengucapan salam semua agama yang biasa dipakai pejabat adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatu, Salam Sejahtera bagi Kita Semua (salam umat Kristiani), Om Swastyastu (salam umat Hindu), Namo Buddhaya (salam umat Buddha), dan Salam Kebajikan (salam umat Konghucu). Pengucapan semua salam itu selalu digunakan oleh sejumlah pejabat dalam setiap kesempatan, tak terkecuali Presiden Joko Widodo.

    Ketua MPR Bambang Soesatyo (Wardhany/VOI)

    Di sisi lain, Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) ikut merespon imbauan MUI Jatim terkait untuk tidak lagi menggunakan ucapan salam semua agama dalam memulai pidato. Bamsoet justru berpandangan, pengucapan salam itu sebagai salah satu cara untuk mewakili semua agama dan menunjukkan toleransi umat beragama di Indonesia.

    “Saya tidak ada masalah dengan ucapan salam, yang terpenting tidak memengaruhi keyakinan kita masing-masing terhadap agama kita masing-masing,” kata Bamsoet saat ditemui di kawasan Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat.

    Dia menyebut, larangan ini tidak sepenuhnya salah. Namun perlu disadari, salam semua agama tidak bertujuan untuk memengaruhi ajaran agama masing-masing. Sebab, Bamsoet menilai salam semua agama itu mencerminkan sikap toleransi yang tinggi.

    “Jangan ada larangan karena itu urusan individu kita dengan Tuhan Yang Maha Esa. Terpenting, tidak mengganggu keyakinan kita sebagai makhluk yang beragama,” jelas Bamsoet.

    Sedangkan Wakil Ketua SETARA Institute, Bonar Tigor Naipospos mengatakan fatwa MUI Jatim itu bukan menjadi bagian dari hirarki perundangan di Indonesia. Sehingga, untuk menghormati kebebasan berekspresi dan tak ada aturan tegas untuk melaksanakannya.

    “Tidak ada kewajiban, keharusan bagi negara untuk mengikutinya. Harus tegas, mana hirarki perundangan kita,” ungkap Bonar.

    Hanya saja, dia menyayangkan adanya fatwa atau imbauan seperti yang dikeluarkan oleh MUI Jatim. Alasannya, fatwa tersebut dianggap sangat ekslusif. “Fatwa semacam itu sagat eksklusif dan cenderung meninggikan diri sendiri. Tidak menghargai perbedaan,” tegasnya.

    Padahal, Indonesia merupakan negara plural dan diketahui meletakkan lima agama secara sejajar tanpa membeda-bedakan. Sehingga wajar bagi pejabat publik, untuk menyampaikan salam itu ketika akan berbicara di depan umum.

    “Wajar kalau pejabat nasional, pejabat publik membuka percakapan dengan lima salam dari agama yang ada di Indonesia. Kalau tidak (sepakat) ya sudah jangan gunakan lima agama. Gunakan saja salam ‘selamat pagi, selamat sore’ seperti yang diusulkan oleh Gus Dur,” tutupnya.

  • Mengakhiri Brutalitas Pemilu Lewat Revisi Undang-Undang

    Mengakhiri Brutalitas Pemilu Lewat Revisi Undang-Undang

    Mengakhiri Brutalitas Pemilu Lewat Revisi Undang-Undang
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kata “brutal” menjadi favorit para elite politik untuk mengomentari jalannya Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
    Mereka menggunakan kata ini sebagai simbol bahwa pemilihan umum yang digelar 2024 sangat jauh dari cita-cita demokrasi.
    Tentu, yang paling banyak memakai kata “brutal” untuk mengomentari
    Pemilu 2024
    adalah mereka yang kalah. 
    Ucapan brutalitas pemilu ini diungkapkan berbagai elite politik, baik yang telah pensiun dari jabatan publik, maupun mereka yang saat itu berada di dalam kekuasaan.
    Diksi berbeda pernah diucapkan oleh Wakil Presiden Ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla, meskipun maknanya tak jauh berbeda.
    Dia menyebut, Pemilu 2024 sebagai ajang pemilihan presiden, wakil presiden sekaligus parlemen yang paling buruk sepanjang sejarah sejak tahun 1955.
    “Artinya adalah demokrasi pemilu yang kemudian diatur oleh minoritas, artinya oleh orang yang mampu, orang pemerintahan, orang yang punya uang,” katanya setelah Pemilu 2024 tiga minggu berlalu, tepatnya pada Kamis (7/3/2024).
    Dia mengatakan, Pemilu 2024 tak seharusnya mundur seperti saat ini agar proses pergantian kepemimpinan bisa semakin baik dan berkualitas.
    Selebihnya, tiga tokoh yang mengucapkan kata “brutal” untuk menggambarkan Pemilu 2024 ialah Eks Menkopolhukam Mahfud MD yang juga kontestan Pilpres 2024, dan Ketua MPR-RI Bambang Soesatyo.
    Ada juga Muhaimin Iskandar atau Cak Imin yang saat itu menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI sekaligus cawapres nomor urut 1.
    Dari kalangan masyarakat sipil, ada pengajar hukum pemilu Fakultas Hukum UI Titi Anggraini.
    Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya pun mengakui perlunya perbaikan pemilu, berkaca pada
    pemilu 2024
    lalu.
    Pada sebuah acara diskusi 19 November lalu, Bima Arya menjelaskan, Presiden memiliki perhatian terhadap penyelenggaraan Pemilu 2024 sehingga ada amanat yang diberikan secara langsung kepada Kementerian Dalam Negeri untuk memperbaikinya.
    “Yang pertama kali dia sampaikan adalah ‘tolong Kemendagri lakukan kajian tentang sistem pemiliu kita, tidak efektif, tidak efisien,’ kira-kira begitu,” ujar Bima.
    Ia menyebut, Presiden Prabowo Subianto menangkap keresahan masyarakat terkait apa yang disebut “brutalitas” dalam Pemilu 2024, mulai dari biaya politik hingga isu yang mungkin bisa memecah belah bangsa.
    “Nah ini saya kira apa yang ditangkap Presiden dengan apa yang disuarakan juga oleh para pemikir, peneliti di kampus, juga teman-teman politisi,” ucap dia.
    Hal yang menjadi sorotan dan dalil gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK) saat perselisihan hasil pemilihan presiden 2024 adalah politisasi bantuan sosial.
    Putusan MK memang tak mengubah hasil apa pun dari keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI terkait pemenang Pilpres.
    Namun, pendapat berbeda dari Hakim Konstitusi Saldi Isra menjadi catatan penting penyelenggaraan Pemilu 2024.
    Wakil Ketua MK ini beranggapan bahwa dalil Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar berkaitan dengan politisasi bansos seharusnya tidak ditolak Mahkamah.
    “Saya berkeyakinan bahwa dalil pemohon terkait dengan politisasi bansos beralasan menurut hukum,” ujar Saldi membacakan pendapat berbedanya (dissenting opinion) dalam sidang pembacaan putusan sengketa Pilpres 2024, Senin (22/4/2024).
    Dia mengungkit bahwa pembagian bansos atau nama lainnya untuk kepentingan elektoral tidak mungkin untuk dinafikan sama sekali.
    Menurut Saldi, terdapat fakta persidangan perihal pemberian atau penyaluran bansos atau sebutan lainnya yang lebih masif dibagikan dalam rentang waktu yang berdekatan/berhimpitan dengan pemilihan umum (Pemilu) 2024.
    “Praktik demikian merupakan salah satu pola yang jamak terjadi untuk mendapatkan keuntungan dalam pemilu (electoral incentive),” kata Saldi.
    Hal ini secara tak langsung juga menjadi ketakutan dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024. K
    Ketakutan yang membesar ini disalurkan lewat Komisi II DPR-RI sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan menghentikan penyaluran bantuan sosial agar tak terjadi politisasi oleh calon kepala daerah petahana yang memiliki kewenangan terkait bansos ini.
    Selain masalah bansos, dukungan Kepala Negara kepada kontestan pemilu menjadi sorotan publik dalam konteks brutalitas pemilu.
    Meski secara aturan tak ada yang melarang, hal yang dilakukan kali pertama oleh Presiden Joko Widodo ini dilanjutkan Prabowo saat ini di masa Pilkada.
    Sedikitnya, Presiden Prabowo blak-blakan meng-endorse tiga pasangan calon kepala daerah, yakni calon gubernur dan wakil gubernur (cagub-cawagub) Jawa Tengah, Ahmad Luthfi dan Taj Yasin, lalu cagub-cawagub Banten, Andra Soni-Dimyati Natakusumah. Terakhir dukungan untuk cagub-cawagub Jakarta, Ridwan Kamil dan Suswono.
    Bentuk brutalitas lainnya yang paling terlihat di Pilkada Serentak 2024 adalah aksi borong tiket.
    Hal ini jelas terlihat pada saat pendaftaran calon kepala daerah untuk Pilgub Jakarta. Eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang saat itu memiliki elektabilitas paling tinggi tak dapat tiket karena tak ada yang mencalonkan.
    Sedangkan paslon Ridwan Kamil-Suswono melanggeng dengan memborong 15 partai.
    Beruntung putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 tentang ambang batas pencalonan kepala daerah memberikan kesempatan PDI-Perjuangan mengusung calonnya sendiri sehingga Pilkada Jakarta berjalan dengan lebih dari dua pasangan calon.
    Namun nasib berbeda terlihat di beberapa daerah yang masih menyuguhkan kotak kosong sebagai lawan calon tunggal yang memborong tiket pilkada.
    Terbanyak berada di Provinsi Bangka Belitung dengan tiga daerah kabupaten/kota yang berkontestasi dengan kotak kosong.
    Cegah terulang dengan perbaikan hukum pemilu
    Ada harapan besar dari masyarakat agar pemilu di masa depan tak lagi sebrutal saat ini dengan jalan memperbaiki aturan main pemilihan.
    Revisi UU Pemilu
    digaungkan, baik dari kalangan elite politik, legislatif, pemerintah dan masyarakat sipil.
    Pakar hukum kepemiluan Universitas Indonesia, Titi Anggraeni mengatakan,
    revisi UU Pemilu
    dan Pilkada yang menjadi prioritas program legislasi nasional (prolegnas) sangat diperlukan.
    Salah satu yang paling krusial adalah pemisahan antara pemilu dan pilkada di tahun yang berbeda untuk menghindari rendahnya tingkat partisipasi pemilih.
    “Ada sejumlah hal yang mendesak dievaluasi dan diperbaiki dalam UU Pilkada berkaca dari penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 yang terselenggara di tahun yang sama dengan Pemilu Serentak 2024,” ujarnya pada Jumat (29/11/2024).
    Ia juga menyoroti beban berat yang dihadapi penyelenggara akibat harus mengelola tahapan pemilu dan pilkada secara bersamaan.
    Hal penting lainnya adalah membuat ambang batas calon kontestan pemilu dan pilkada yang dilakukan secara lebih adil.
    Wamendagri Bima Arya mengatakan, ambang batas pencalonan tak hanya mengatur batas bawah suara yang harus diperoleh partai atau kumpulan partai, tetapi juga harus mengatur batas atas suara partai atau kumpulan partai dalam mencalonkan pasangan calon tertentu.
    Hal ini perlu dilakukan, agar aksi borong tiket tak lagi terjadi di masa depan.
    Terakhir dan yang mungkin paling penting di luar hal teknis lainnya adalah segera merevisi UU Pemilu setelah Pilkada Serentak 2024 dinyatakan selesai.
    Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Ahmad Doli Kurnia mengatakan,
    revisi UU pemilu
    harus segera dilakukan agar terbebas dari intervensi dan kepentingan politik yang kuat.
    Jika revisi UU Pemilu dan Pilkada direvisi mendekati tahun pemilihan, dia khawatir akan ada intervensi yang kuat dan titipan pasal yang bisa menguntungkan para kontestan pemilu.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bamsoet ingatkan pentingnya resolusi konflik secara damai

    Bamsoet ingatkan pentingnya resolusi konflik secara damai

    “Contoh konkret dari pendekatan ini adalah pelaksanaan dialog antara pemerintah dengan kelompok-kelompok masyarakat sipil di berbagai daerah yang rentan terhadap konflik, seperti di Papua dan Aceh. Dialog ini bertujuan untuk membangun pemahaman dan s

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo mengatakan pendekatan damai dalam resolusi konflik sangat penting mengingat Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki keragaman budaya, etnis, dan agama yang sangat tinggi dan kerap menghadapi tantangan kompleks dalam dinamika politiknya.

    Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah potensi konflik antara berbagai kelompok etnis dan agama, radikalisme serta ekstremisme.

    Model resolusi konflik yang damai tidak hanya berfokus pada penyelesaian masalah jangka pendek, tetapi juga pada pembangunan hubungan sosial yang harmonis antara kelompok-kelompok yang berseteru.

    Hal itu disampaikannya saat memberikan kuliah “Politik Indonesia dan Tantangannya, Dalam Perspektif Damai Resolusi Konflik” di Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan (Unhan), secara daring, Jumat.

    “Contoh konkret dari pendekatan ini adalah pelaksanaan dialog antara pemerintah dengan kelompok-kelompok masyarakat sipil di berbagai daerah yang rentan terhadap konflik, seperti di Papua dan Aceh. Dialog ini bertujuan untuk membangun pemahaman dan saling menghormati, sehingga dapat mengurangi ketegangan sosial,” kata Bamsoet dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Ketua MPR RI ke-16 dan Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, pendekatan damai dalam resolusi konflik memerlukan keterlibatan semua pihak yang terkena dampak.

    Semisal di Aceh, proses damai yang dimulai dengan MoU Helsinki pada tahun 2005 berhasil mengakhiri konflik bersenjata yang berlangsung selama hampir 30 tahun antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan pemerintah Indonesia.

    Pendekatan inklusif ini mengedepankan dialog dan menjalankan pembangunan ekonomi serta pendidikan yang inklusif di daerah tersebut, yang berujung pada stabilitas di Aceh.

    “Contoh lain adalah program yang dilaksanakan oleh Komnas HAM untuk mediasi konflik di Aceh pasca damai. Program ini berhasil mengurangi potensi bentrokan antara mantan kombatan dan masyarakat sipil dengan menciptakan forum komunikasi yang inklusif. Data menunjukkan bahwa sejak dimulainya program ini, tingkat kekerasan di Aceh menurun hingga 80 persen, menjadikan Aceh sebagai contoh sukses dalam penyelesaian konflik dengan metode damai,” kata Bamsoet.

    Dia juga memaparkan, politik identitas juga menjadi isu yang tidak kalah penting. Dalam beberapa tahun terakhir, konsumsi politik yang berfokus pada identitas etnis dan agama semakin menghasilkan polarisasi di tengah masyarakat.

    Pemilihan Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2017, dengan label Anies dari muslim dan Ahok sebagai non-muslim, menunjukkan bagaimana isu identitas dapat memicu konflik dan memecah belah masyarakat.

    “Ke depan, peran pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan ruang dialog dan rekonsiliasi harus diperkuat. Edukasi mengenai toleransi dan nilai-nilai perdamaian harus menjadi bagian integral dari kurikulum pendidikan sejak dini. Hasil penelitian Lembaga Survei Indonesia (LSI) menunjukkan generasi muda yang mendapatkan pendidikan mengenai toleransi, memiliki kecenderungan yang lebih tinggi untuk terlibat dalam aktivitas sosial yang bersifat inklusif dan damai,” pungkasnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2024

  • Bamsoet Resmikan Dealer BAIC Indonesia di Cibubur

    Bamsoet Resmikan Dealer BAIC Indonesia di Cibubur

    Jakarta –

    Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) dan share holder of JIO Distribusi Indonesia Bambang Soesatyo (Bamsoet) dan Aries Marsudiyanto bersama founder PT JIO Distribusi Indonesia (JDI) Jerry Hermawan Lo meresmikan dealer BAIC (Beijing Automotive Industry Corporation) Indonesia di Cibubur Jakarta Timur. Kehadiran dealer BAIC Indonesia Cibubur diharapkan mampu menjangkau calon konsumen BAIC di daerah Jakarta Timur, Depok, Bogor dan Bekasi, serta memperkuat kehadiran BAIC di pasar otomotif Indonesia.

    “BAIC Cibubur menawarkan layanan terpadu 3S, yakni sales, service dan spare parts. Showroom ini menempati bangunan yang cukup luas sebesar 1,575 m2 yang berdiri diatas lahan seluas 726m2 dan menyediakan fasilitas showroom dan workshop dengan 4 bay, dimana 3 diantaranya sudah disertai lift mobil,” ujar Bamsoet dalam keterangan, Jumat (29/11/2024).

    Hadir dalam peresmian itu Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aries Marsudiyanto, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Fahri Hamzah, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Babe Haikel, Komisaris Utama Pertamina Iwan Bule atau Mochamad Iriawan.

    Bamsoet menjelaskan BAIC memiliki sejarah panjang dalam industri otomotif global sejak tahun 1958 dan mengukir sejarah bersama merek-merek besar berstandar internasional, seperti Foton, Jeep, Hyundai & Mercedes-Benz. Saat ini, BAIC merupakan salah satu pemegang saham terbesar Mercedes-Benz Group sebesar 9,98%.

    “BAIC merupakan salah satu dari 5 grup otomotif teratas di Tiongkok yang selama 12 tahun berturut-turut telah mencapai peringkat yang membanggakan dalam Fortune Global 500. Di tahun 2013, BAIC mulai merambah industri otomotif internasional dan telah membangun jaringan usaha di 49 negara dan 10 diantaranya telah memiliki pabrik sendiri,” ujar Bamsoet.

    Bamsoet memaparkan, BAIC mulai Maret 2024 resmi masuk ke Indonesia bekerjasama dengan PT JDI (JIO Distribusi Indonesia) selaku distributor resmi BAIC di Indonesia. Saat ini, BAIC Indonesia telah resmi bekerjasama dan memiliki 13 jaringan dealer yang tersebar di beberapa kota besar di Indonesia yaitu Jakarta, Tangerang, Surabaya, Medan, Bali, Bandung, Pekanbaru, Samarinda, dan Batam.

    “Di Indonesia mobil BAIC hadir dengan tiga tipe, yakni BAIC BJ 40 Plus, BJ 80 Plus dan BAIC X55 II. BAIC BJ 40 Plus merupakan SUV 4X4 dengan tampilan mirip Jeep Wrangler sedangkan BJ 80 berpenampilan mirip Jeep G Class Mercedes Benz, bermesin bensin 4-silinder 2.000 cc turbocharged, transmisi 8-percepatan dan sistem penggerak empat roda. Sementara, BAIC X55-II, merupakan SUV medium penggerak roda depan (FWD) dengan mesin MAGIC-CORE, 4-silinder, 16 katup, 1.500 cc DOHC Turbocharger,” tutup Bamsoet.

    (akd/ega)

  • Makin Serius di Indonesia, BAIC Masuk ke ‘Kota Tanpa Otonom’

    Makin Serius di Indonesia, BAIC Masuk ke ‘Kota Tanpa Otonom’

    Jakarta –

    Keseriusan BAIC masuk dalam persaingan industri otomotif bukan isapan jempol. Kini salah satu produsen raksasa asal China tersebut meresmikan dealer ke-5 mereka di Indonesia.

    Dalam siaran resmi yang diterima detikOto, BAIC Indonesia meresmikan jaringan dealer resminya yang ke-5 di JL. Raya Jambore no. 6, Cibubur, Kec. Ciracas, Jakarta Timur. Daerah yang dikenal dengan julukan “Kota tanpa otonom” ini membentang luas di tengah 4 daerah otonomi yaitu Kota Jakarta Timur, Kota Depok, Kota Bogor dan Kota Bekasi.

    Chief Operating Officer BAIC Indonesia, Dhani Yahya mengatakan hadirnya jaringan dealer resmi BAIC Cibubur diharapkan dapat menjadi jawaban bagi para konsumen dan calon konsumen BAIC Indonesia di daerah Jakarta Timur.

    “Bahkan dapat menjangkau sekitarnya hingga Depok, Bogor dan Bekasi. Ini adalah target market yang cukup besar dan strategis yang diproyeksikan akan membawa dampak positif bagi BAIC Indonesia,” ucap Dhani.

    Vinia Sanzia Amara owner PT Aries Internasional Otomotif (BAIC Cibubur) menambahkan BAIC Cibubur ingin melanjutkan komitmen untuk terus memberikan yang terbaik bagi pelanggan, baik dari segi produk maupun layanan.

    “Hari ini melalui dealer resmi BAIC Cibubur, kami dengan bangga memperkenalkan berbagai inovasi terbaru yang dirancang untuk meningkatkan pengalaman berkendara pelanggan setia kami. Sejalan dengan filosofi BAIC International, “Always Be With You”, PT Aries Internasional Otomotif berkomitmen bahwa kami akan selalu ada untuk anda. Bukan hanya terletak pada kata-katanya, tetapi juga pada kemampuan kami untuk menciptakan koneksi dengan para pelanggan,” ucap Vinia.

    Dealer BAIC di Cibubur. Foto: dok. BAIC

    “Dengan begitu, kami memberikan layanan dan solusi inovatif kepada pelanggan. Tujuan kami adalah menyediakan kendaraan yang aman, ramah lingkungan, dan berteknologi tinggi untuk meningkatkan setiap perjalanan. Dengan dealer baru ini, kami berharap BAIC Indonesia dapat memperkuat kehadirannya di pasar Indonesia dan menawarkan pengalaman kepemilikan kelas dunia kepada pelanggan,” Vinia menambahkan.

    Pembukaan jaringan dealer resmi ini dirayakan dengan acara pemotongan pita yang dihadiri oleh jajaran manajemen PT Aries Internasional Otomotif (BAIC Cibubur) Rini Yulianti – GM PT Aries Internasional Otomotif (BAIC CIbubur) / Den – CFO PT Aries Internasional Otomotif (BAIC CIbubur) dan juga dihadiri oleh jajaran BOD dan Owner dari PT JIO Distribusi Indonesia (BAIC Indonesia) Jerry Hermawan Lo – Founder dan Owner dari JHL Group Indonesia, Dr. H. Bambang Soesatyo, B.A., S.E., S.H., M.B.A. – shareholder PT JHL Internasional Otomotif, Johnnathan Salim – selaku CEO BAIC Indonesia, Dhani Yahya – selaku COO BAIC Indonesia, Megawati – selaku CFO BAIC Indonesia, dan juga Hanafi Derus – selaku Sales Director BAIC Indonesia.

    BAIC Cibubur Menawarkan layanan terpadu 3S (Sales, Service, Spare Parts), showroom ini menempati bangunan yang cukup luas sebesar 1,575 m2 yang berdiri diatas lahan seluas 726 m2 yang menyediakan fasilitas showroom dan workshop dengan 4 bay yang 3 diantaranya sudah disertai lift mobil.

    BAIC Cibubur menawarkan berbagai macam program menarik untuk para konsumennya diantaranya adalah mengadakan program referral dengan memberikan banyak keuntungan seperti potongan harga dan hadiah bagi para konsumen yang memberikan referensi bagi rekan-rekannya untuk membeli BAIC. Selain itu ada juga program “Cuci Mobil Gratis” yang merupakan acara tahunan dimana konsumen mendapatkan jasa cuci mobil 3x selama 3 bulan berturut-turut dari BAIC CIbubur.

    (lth/rgr)