Xcloud.id

Tag: Bambang Soesatyo

  • Bamsoet Dorong IMI Bali Kembangkan Bakat-Tingkatkan Prestasi Atlet Balap

    Bamsoet Dorong IMI Bali Kembangkan Bakat-Tingkatkan Prestasi Atlet Balap

    Jakarta –

    Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo menyambangi Markas Pengurus IMI Provinsi Bali di Denpasar. Pada kesempatan tersebut, dia menekankan IMI Provinsi Bali mengemban tanggung jawab besar dalam meningkatkan prestasi olahraga otomotif di Indonesia.

    Menurutnya, IMI Bali tidak hanya dituntut untuk menghasilkan atlet-atlet berprestasi, tetapi juga memperkuat soliditas organisasi, mendorong keselamatan berkendara, dan menggerakkan industri otomotif di Tanah Air.

    Dalam menghadapi tantangan ke depan, kata dia, IMI Bali perlu menjadikan diri sebagai fasilitator, inovator, dan pemimpin dalam mengelola sumber daya yang dimiliki untuk kemajuan olahraga otomotif di Indonesia, khususnya di Bali.

    “Dengan strategi yang terintegrasi, IMI Bali harus mampu memaksimalkan perannya dalam meningkatkan prestasi olahraga otomotif di Indonesia. Melalui pelatihan, edukasi, dan promosi yang berkesinambungan, IMI Bali tidak hanya akan mengembangkan bakat-bakat baru, tetapi juga menciptakan lingkungan berkendara yang lebih aman dan mendukung pertumbuhan ekonomi,” ujar Bamsoet dalam keterangannya, Sabtu (28/12/2024).

    Dalam kunjungan Jumat (27/12) malam, Ketua MPR RI ke-15 ini menjelaskan prestasi olahraga otomotif di Bali dapat dilihat dari perkembangan atlet dan event-event balap yang diadakan. IMI Bali perlu memperkuat program pembinaan yang holistik dengan melibatkan pelatih profesional. Selain banyak menyenangkan kejuaraan balap, sehingga dapat membantu menciptakan atlet berprestasi.

    Pembinaan yang dilakukan terhadap atlet muda melalui kejuaraan lokal dapat menjadi langkah awal untuk menciptakan potensi besar yang siap bersaing di level nasional dan internasional.

    “Di samping peningkatan prestasi, IMI Bali juga harus berperan aktif dalam meningkatkan keselamatan berkendara. Data Korlantas Polri mencatat dalam periode Januari 2024 hingga akhir Oktober 2024, telah terjadi kasus kecelakaan lalu lintas sebanyak 220.647, dengan 22.970 korban meninggal dunia. Sepeda motor masih mendominasi kecelakaan dengan 169.559 kasus. Ini menunjukkan perlunya kesadaran tentang pentingnya keselamatan berkendara,” kata Bamsoet.

    Anggota DPR RI ini menambahkan IMI Bali dapat berperan sebagai penggerak industri otomotif di Indonesia. Bali sebagai salah satu destinasi wisata terkemuka, kata dia, memiliki potensi untuk menarik minat wisatawan melalui event-event otomotif, seperti festival motor, pameran otomotif, dan kegiatan balap motor sport.

    IMI Bali harus berkolaborasi dengan industri otomotif lokal dan nasional, menciptakan inovasi produk, serta memberdayakan komunitas otomotif di Bali sebagai bagian dari ekosistem industri otomotif.

    “Soliditas organisasi IMI Bali menjadi pilar penting dalam mewujudkan berbagai program peningkatan prestasi. Tanpa adanya kerjasama yang baik di antara anggota, setiap rencana yang disusun akan sulit untuk terealisasi. Karena itu, IMI Bali perlu mendorong adanya komunikasi yang baik antar anggota melalui pertemuan rutin dan workshop. Kegiatan-kegiatan ini akan memperkuat rasa kebersamaan dan meningkatkan keterlibatan setiap anggota dalam setiap kegiatan yang diadakan,” pungkas Bamsoet.

    (anl/ega)

  • Bamsoet Sebut Industri Restorasi Mobil Klasik Punya Potensi Menjanjikan

    Bamsoet Sebut Industri Restorasi Mobil Klasik Punya Potensi Menjanjikan

    Jakarta –

    Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo menuturkan pada era modern saat ini banyak pemilik kendaraan yang tidak hanya memandang mobil sebagai alat transportasi. Tetapi juga sebagai aset berharga dan simbol identitas.

    Tidak aneh bila kemudian peluang bisnis di sektor restorasi kendaraan, khususnya jenis mobil klasik, menunjukkan potensi yang menjanjikan. Restorasi kendaraan tidak hanya menjanjikan keuntungan finansial, tetapi juga berkontribusi pada pelestarian mobil-mobil ikonik yang menjadi bagian dari sejarah otomotif dunia.

    “Industri restorasi kendaraan telah mengalami peningkatan permintaan seiring dengan meningkatnya kesadaran akan nilai historis dan sentimental dari mobil-mobil klasik. Banyak pemilik kendaraan berusaha untuk mengembalikan kendaraan mereka ke kondisi semula demi penggunaan pribadi maupun investasi. Menurut data dari IBISWorld, industri restorasi kendaraan di Amerika Serikat tumbuh sekitar 5,5% per tahun, mencerminkan minat yang tinggi terhadap restorasi sebagai alternatif investasi,” ujar Bamsoet dalam keterangannya, Sabtu (28/12/2024).

    Hal ini ia sampaikan saat mengunjungi bengkel restorasi GM Power Bali milik Nyoman Rimawan Pujianto di Bali, Sabtu (28/12/24).

    Anggota Komisi III DPR ini menjelaskan, GM Power merupakan bengkel spesialis servis dan restorasi Toyota Land Cruiser FJ/BJ tipe 40 dan 50 dengan pengalaman lebih dari 30 tahun dalam bidang restorasi.

    GM Power tidak hanya menawarkan jasa restorasi, tetapi juga menyediakan spare part untuk mobil-mobil off-road Toyota, khususnya FJ/BJ Hardtop. Waktu pengerjaan restorasi satu mobil bisa mencapai 8-12 bulan tergantung kondisi mobil yang direstorasi.

    “GM Power berfokus pada restorasi dan servis Toyota Land Cruiser FJ/BJ yang terkenal berkat kekuatan dan ketahanannya. Model-model seperti J40 dan J50 telah menjadi ikon ketahanan kendaraan off-road, dan pemiliknya sering kali tertarik untuk menjaga keaslian dan nilai historis kendaraan mereka. Pelanggan GM Power tidak hanya berasal dari Bali, tetapi juga dari luar pulau, menunjukan GM Power mendapatkan kepercayaan besar untuk merestorasi kendaraan yang mereka miliki,” kata Bamsoet.

    Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menambahkan, pertumbuhan pariwisata dan komunitas otomotif di Bali yang berkembang pesat memberikan peluang besar bagi GM Power.

    Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan Bali mengalami pertumbuhan wisatawan domestik dan internasional yang tidak hanya menguntungkan bisnis pariwisata, tetapi juga industri otomotif. Mengingat banyak wisatawan berkeinginan untuk mengunjungi tempat-tempat menggunakan kendaraan klasik.

    “Menurut data dari Classic Car Club, nilai mobil klasik meningkat sekitar 18% setiap tahunnya, menjadikannya sebagai investasi jangka panjang yang menjanjikan. Dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya menjaga nilai historis kendaraan, banyak penggemar yang rela mengeluarkan dana lebih untuk merestorasi kendaraan klasik mereka agar tetap dapat berfungsi dengan baik sembari mempertahankan keaslian,” pungkas Bamsoet.

    (anl/ega)

  • Bamsoet Ajak Komunitas Motor Jadi Agen Perubahan Positif untuk Masyarakat

    Bamsoet Ajak Komunitas Motor Jadi Agen Perubahan Positif untuk Masyarakat

    Jakarta –

    Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo menuturkan komunitas motor harus memiliki kemanfaatan yang lebih luas daripada sekadar pemenuhan hobi bagi anggotanya. Melalui kontribusi terhadap perekonomian nasional hingga pengaruhnya dalam kegiatan sosial.

    Lewat kontribusi itu komunitas motor mampu mewujudkan interaksi yang dinamis dengan lingkungan sekitar. Dengan demikian, komunitas motor dapat tumbuh menjadi agen perubahan yang positif, bukan hanya untuk anggotanya, tetapi juga untuk masyarakat secara keseluruhan.

    “Untuk mengoptimalkan potensi tersebut dibutuhkan kerja sama yang baik antara anggota komunitas, masyarakat umum, dan pemerintah. Melalui kegiatan usaha kecil, interaksi sosial, dan partisipasi dalam program-program kemasyarakatan, komunitas motor dapat berperan sebagai katalisator dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendukung perekonomian nasional,” ujar Bamsoet dalam keterangannya, Sabtu (28/12/2024).

    Hal ini ia katakan saat menerima Pengurus Motor Besar Indonesia Bali di Bali, Jumat (27/12) kemarin. Pengurus MBI Bali hadir antara lain Ketua Ari Wahab, Bendahara Ikap, Bidang Kegiatan Gusde dan Jik Eka, Bidang Sosial Memed dan Ricky, Bidang Humas Kocet Mahendra, Bidang Hukum Dicky serta Bidang Sosial Arick.

    Anggota Komisi III DPR RI ini mencontohkan, salah satu kontribusi nyata komunitas motor terhadap perekonomian nasional adalah melalui pengembangan usaha kecil. Banyak anggota komunitas motor yang membuka usaha terkait dengan kebutuhan para biker, seperti penjualan aksesoris motor, layanan perawatan kendaraan dan pengadaan spare part.

    “Menurut data dari Asosiasi Pengusaha Otomotif Indonesia (AIPO) sektor aftermarket kendaraan, khususnya sepeda motor, mengalami pertumbuhan yang signifikan didorong oleh meningkatnya jumlah kendaraan di jalan raya. Hal tersebut membuka peluang bagi anggota komunitas motor untuk berbisnis, baik dalam skala kecil maupun menengah. Usaha ini tidak hanya mendatangkan keuntungan bagi para anggota, tetapi juga memberikan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar,” kata Bamsoet.

    Ketua MPR ke-15 ini menambahkan, komunitas motor juga memiliki potensi untuk berfungsi sebagai katalisator bagi kegiatan sosial yang lebih luas. Beberapa komunitas telah mengambil peran aktif dalam kampanye lingkungan, seperti pengurangan emisi karbon dan pelestarian lingkungan.

    Semisal, terlibat dalam sosialisasi penggunaan kendaraan ramah lingkungan dan mengadakan acara bersih-bersih lingkungan.

    “Selain itu, banyak komunitas motor yang mengadakan program edukasi untuk masyarakat, terutama kepada anak-anak muda. Mereka sering mengorganisir seminar dan workshop tentang keselamatan berkendara, pemeliharaan kendaraan, dan nilai-nilai positif dari kebersamaan. Hal ini dapat menciptakan generasi muda yang lebih sadar akan keselamatan di jalan dan pentingnya memperhatikan lingkungan, serta mendorong rasa tanggungjawab sosial,” pungkas Bamsoet.

    (anl/ega)

  • Ada Jokowi di Antara Perebutan Kursi Golkar 1

    Ada Jokowi di Antara Perebutan Kursi Golkar 1

    JAKARTA – Pujian Presiden Joko Widodo terhadap Airlangga Hartarto, dinilai banyak pihak sebagai bentuk dukungan untuk melanjutkan kepemimpinannya di Partai Golkar. Selain itu Airlangga juga dianggap Jokowi ‘top’ karena menduduki posisi Menko Perekonomian.  

    “Ya memang top, beliau kan menko. Menko Perekonomian lho, jabatan yang sangat strategis karena apa pun sekarang guncangan ekonomi dunia, bukan barang mudah diatasi,” ungkap Jokowi saat menghadiri acara perayaan ulang tahun ke-55 Partai Golkar, pada Rabu 6 November lalu.

    Dalam kesempatan itu, Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman juga membantah ada maksud tertentu di balik pujian Jokowi terhadap Airlangga. Menurutnya ungkapan pujian presiden masih dalam taraf netral, karena merujuk pada urusan internal Golkar.

    Pujian Jokowi terhadap Airlangga menuai beragam respon. Pengamat politik Ujang Komaruddin, menilai pujian Jokowi itu sebagai restu untuk meneruskan kepemimpinan di Golkar 1.

    “Tapi dibalik itu sepertinya Jokowi dukung Airlangga. Kalau Airlangga menang lagi. Berarti benar Jokowi dukung Airlangga,” kata Ujang, saat dihubungi VOI, di Jakarta, Senin 11 November.

    Kendati demikian, ada hal tersembunyi yang patut dicurigai antara Jokowi dengan Airlangga. Dirinya memaknai hal tersebut, dengan maksud politik kepentingan satu sama lainnya.

    “Jokowi merasa terbantu oleh Airlngga karena Golkar ada dalam genggaman dan koalisi Jokowi,” tuturnya.

    Ujang juga melihat adanya kedekatan emosional antara Jokowi dan Airlangga. Hal ini bisa terlihat dengan calon ketua umum Partai Golkar lainnya, yakni Bambang Soesatyo yang kini menjabat sebagai Ketua MPR.

    “Namun Jokowi sering bersama-sama Airlangga. Karena Airlangga ada jadi anak buahnya di kabinet. Mungkin Jokowi sudah sreg dengan Airlangga,” ucapnya.

    Di sisi lain, dukungan bagi Bambang Soesatyo untuk menjadi ketum Golkar terus mengalir.Ketua Pemenangan Pemilu Partai Golkar Nusron Wahid, mengatakan Bamsoet diprediksi akan kembali maju dalam bursa pemilihan ketua umum. 

    Itu artinya, Bamsoet dan Airlangga akan memperebutkan kursi ketua umum Golkar di musyawarah nasional Desember mendatang.

  • Pengampunan Koruptor, Sahroni Sebut Disertasinya Bisa Jadi Referensi Presiden Prabowo

    Pengampunan Koruptor, Sahroni Sebut Disertasinya Bisa Jadi Referensi Presiden Prabowo

    Jakarta: Presiden Prabowo Subianto melempar wacana pengampunan terhadap koruptor. Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menyarankan Kepala Negara membaca disertasi doktoralnya yang berjudul Pemberantasan Korupsi melalui Prinsip Ultimum Remedium: Suatu Strategi Pengembalian Keuangan Negara.

    Sahroni menjelaskan disertasi doktoralnya mengemukakan prinsip ultimum remedium. Di mana pidana merupakan langkah terakhir dalam penyelesaian kasus korupsi. 

    “Yang paling utama ialah upaya pengembalian kerugian negaranya. Kita paksa koruptor bayar berkali-kali lipat,” kata Sahroni melalui keterangan tertulis, Senin, 23 Desember 2024.

    Bendahara Umum (Bendum) DPP Partai NasDem itu menilai hukum pidana tak menguntungkan bagi negara. Justru, hukuman pidana menjadi beban negara.

    “Karena jika sebatas hukuman pidana badan, kerugian negara tidak akan pernah bisa pulih. Justru malah semakin terbebani dengan biaya proses hukumnya,” ungkap dia.
     

    Sekretaris Fraksi NasDem di DPR itu menjelaskan langkah Presiden Prabowo ini memang membutuhkan kajian mendalam dari berbagai macam sudut keilmuan. Sehingga, disertasi ultimum remedium ini dapat dijadikan referensi karena telah diuji oleh beberapa pakar hukum ternama.

    “Makanya, kemarin disertasi ini telah diuji secara akademis oleh beberapa tokoh hukum, seperti Hakim Agung Prof Surya Jaya, Pak Bamsoet saat menjabat Ketua MPR, Prof Reda Manthovani yang merupakan Jamintel Kejagung, Rektor Univ Borobudur Prof Bambang Bernanthos, Prof Faisal Santiago, dan lain sebagainya,” tambah Sahroni.

    Sahroni memahami substansi wacana pengampunan koruptor yang disampaikan Prabowo. Dia berharap, pengembalian kerugian negara berkali lipat tersebut menimbulkan efek jera.

    “Nah harap saya, melalui prinsip ultimum remedium ini, para koruptor justru bakal lebih jera. Gimana enggak? Mereka bakal dipaksa bayar berkali-kali lipat dari kerugian yang ditimbulkannya,” ujar dia.

    Jakarta: Presiden Prabowo Subianto melempar wacana pengampunan terhadap koruptor. Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menyarankan Kepala Negara membaca disertasi doktoralnya yang berjudul Pemberantasan Korupsi melalui Prinsip Ultimum Remedium: Suatu Strategi Pengembalian Keuangan Negara.
     
    Sahroni menjelaskan disertasi doktoralnya mengemukakan prinsip ultimum remedium. Di mana pidana merupakan langkah terakhir dalam penyelesaian kasus korupsi. 
     
    “Yang paling utama ialah upaya pengembalian kerugian negaranya. Kita paksa koruptor bayar berkali-kali lipat,” kata Sahroni melalui keterangan tertulis, Senin, 23 Desember 2024.
    Bendahara Umum (Bendum) DPP Partai NasDem itu menilai hukum pidana tak menguntungkan bagi negara. Justru, hukuman pidana menjadi beban negara.
     
    “Karena jika sebatas hukuman pidana badan, kerugian negara tidak akan pernah bisa pulih. Justru malah semakin terbebani dengan biaya proses hukumnya,” ungkap dia.
     

    Sekretaris Fraksi NasDem di DPR itu menjelaskan langkah Presiden Prabowo ini memang membutuhkan kajian mendalam dari berbagai macam sudut keilmuan. Sehingga, disertasi ultimum remedium ini dapat dijadikan referensi karena telah diuji oleh beberapa pakar hukum ternama.
     
    “Makanya, kemarin disertasi ini telah diuji secara akademis oleh beberapa tokoh hukum, seperti Hakim Agung Prof Surya Jaya, Pak Bamsoet saat menjabat Ketua MPR, Prof Reda Manthovani yang merupakan Jamintel Kejagung, Rektor Univ Borobudur Prof Bambang Bernanthos, Prof Faisal Santiago, dan lain sebagainya,” tambah Sahroni.
     
    Sahroni memahami substansi wacana pengampunan koruptor yang disampaikan Prabowo. Dia berharap, pengembalian kerugian negara berkali lipat tersebut menimbulkan efek jera.
     
    “Nah harap saya, melalui prinsip ultimum remedium ini, para koruptor justru bakal lebih jera. Gimana enggak? Mereka bakal dipaksa bayar berkali-kali lipat dari kerugian yang ditimbulkannya,” ujar dia.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ABK)

  • Prabowo Bakal Maafkan Koruptor, Sahroni DPR Sebut Perlu Kajian yang Dalam – Page 3

    Prabowo Bakal Maafkan Koruptor, Sahroni DPR Sebut Perlu Kajian yang Dalam – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Presiden Prabowo Subianto memberikan kesempatan kepada para koruptor untuk bertobat dan mengembalikan uang rakyat yang telah dicuri dengan catatan apabila mereka mengembalikan uang rakyat. Hal ini menuai polemik.

    Terkait wacana itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menyebut bahwa disertasi doktoralnya terkait prinsip ultimum remedium dapat dijadikan acuan.

    “Terkait langkah ini, Pak Prabowo mungkin bisa menjadikan disertasi doktoral saya sebagai referensi. Saya mengemukakan prinsip ultimum remedium, di mana pidana merupakan langkah terakhir dalam penyelesaian kasus korupsi. Yang paling utama ialah upaya pengembalian kerugian negaranya,” ujar Sahroni dalam keterangannya, Senin (23/12/2024).

    “Kita paksa koruptor bayar berkali-kali lipat. Karena jika sebatas hukuman pidana badan, kerugian negara tidak akan pernah bisa pulih. Justru malah semakin terbebani dengan biaya proses hukumnya,” sambungnya.

    Politikus NasDem ini menuturkan, angkah Presiden Prabowo ini memang membutuhkan kajian mendalam dari berbagai macam sudut keilmuan. Sehingga disertasi ultimum remedium ini dapat dijadikan referensi karena telah diuji oleh beberapa pakar hukum ternama.

    “Pengembalian kerugian negara memang tengah menjadi concern banyak pihak, baik di Komisi III atau pun institusi penegak hukum. Makanya, kemarin disertasi ini telah diuji secara akademis oleh beberapa tokoh hukum, seperti Hakim Agung Prof Surya Jaya, Pak Bamsoet saat menjabat Ketua MPR, Prof Reda Manthovani yang merupakan Jamintel Kejagung, Rektor Univ Borobudur Prof Bambang Bernanthos, Prof Faisal Santiago, dan sebagainya,” jelas Sahroni.

    Dia pun berharap disertasinya dapat menjadi salah satu kerangka acuan untuk mengimplementasikan langkah Presiden Prabowo.

    “Jadi sebagai Pimpinan Komisi III yang membidangi hukum, saya memahami betul substansi langkah Pak Prabowo. Nah harap saya, melalui prinsip ultimum remedium ini, para koruptor justru bakal lebih jera. Gimana enggak? Mereka bakal dipaksa bayar berkali-kali lipat dari kerugian yang ditimbulkannya,” tutupnya.

  • Polisi Peras Ratusan WNA di DWP, Menteri Pariwisata Diminta Bersuara – Halaman all

    Polisi Peras Ratusan WNA di DWP, Menteri Pariwisata Diminta Bersuara – Halaman all

     

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana diminta memberikan tanggapan atas kasus pemerasan 18 oknum polisi terhadap ratusan Warga Negara Asing (WNA) di Festival Musik Elektronik Djakarta Warehouse Project (DWP) 2024.

    Permintaan itu dilayangkan Wakil Ketua Umum Koordinator Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Polkam Bambang Soesatyo seperti diungkap Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Penyelenggara Acara Ria Yusnita.

    Ria mengatakan Asosiasi Promotor Musik Indonesia (APMI) yang diwakili Dino Hamid dan Dewi Gontha, serta Direktur Ismaya Live selaku penyelenggara DWP, telah bertemu dengan Bambang dan Kadin untuk berkonsultasi mengenai permasalahan ini.

    “Pak Bambang Soesatyo menyayangkan hal ini terjadi dan beliau setuju untuk memfasilitasi pertemuan dengan seluruh stakeholders terkait dan meminta pemerintah dalam hal ini Menteri Pariwisata mengeluarkan pernyataan resmi tentang kejadian ini,” kata Ria dalam keterangan tertulis, Minggu (22/12/2024).

    Ia menjelaskan, DWP adalah salah satu festival musik elektronik terbesar di Asia. Tahun ini DWP diklaim berhasil menarik wisatawan dari 52 negara ke Jakarta yang membuat okupansi hotel, restoran, transportasi hingga retail naik.

    “Kejadian yang menimpa pengunjung asing di DWP ini bisa merusak citra Indonesia, terutama event-event internasional yang akan diadakan di Indonesia ke depan,” ujar Ria.

    Ria, selaku pelaku industri event, mendukung penuh langkah aparat penegak hukum dalam memberantas penyalahgunaan narkoba.

    Namun, langkah tersebut harus dilakukan dengan SOP yang benar. Ia mengapresiasi langkah cepat Mabes Polri menindak 18 oknum Polisi yang diduga melakukan pemerasan ini.

    Dia menilai langkah cepat yang diambil menunjukkan komitmen Polri untuk menegakkan profesionalitas sekaligus memberikan rasa aman bagi semua.

    Namun, ia menekankan bahwa langkah ini harus dibarengi dengan kordinasi dan komunikasi antara semua pemangku kepentingan.

    Kadin Indonesia dan APMI pun sudah berkoordinasi dengan Kementerian Pariwisata, Polri, dan DPR RI untuk mencari solusi agar hal ini tidak terulang kembali.

    “Mengingat dampak dari kejadian ini akan mempengaruhi citra pariwisata Indonesia di mata dunia internasional,” ucap Ria.

    Ia menyatakan Kadin, sebagai wakil dunia usaha, akan mendorong dan mendampingi para pemangku kepentingan, yakni Kementerian Pariwisata, Kepolisian RI, untuk bersama-sama merumuskan dan menyepakati aturan serta SOP yang mampu menjaga ketertiban dan keamanan.

    Di sisi lain, Kadin juga mendorong agar pelaksanaan event, khususnya musik dan hiburan lainnya, terus menjadi mesin penggerak ekonomi nasional serta mengangkat reputasi indonesia di mata dunia.

    Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, 18 oknum polisi tersebut telah diamankan Divisi Propam Polri.

    Mereka dari Polsek Kemayoran, Polres Metro Jakarta Pusat hingga Polda Metro Jaya.

    “Jumlah terduga oknum personel yang diamankan sebanyak 18 personel, terdiri dari personel Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan Polsek Metro Kemayoran,” ungkap Trunoyudo dalam keterangan pers, Jumat (20/12/2024) malam.

    Trunoyudo enggan menjelaskan detail identitas oknum polisi yang sudah diamankan. Namun dia bilang mereka menjalani pemeriksaan lebih lanjut Divisi Propam Polri.

    “Kami melakukan pengamanan terhadap para terduga oknum yang dimaksud, di mana kepercayaan publik adalah prioritas Polri dan Polri komitmen untuk memulihkannya melalui tindakan nyata,” kata dia.

    Sejumlah DJ papan atas dunia memeriahkan Djakarta Warehouse Project (DWP) 2024 di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, 13-15 Desember 2024.  (Instagram @djakartawarehouseproject)

    Trunoyodo menjelaskan, upaya mengamankan para oknum polisi ini merupakan tindak lanjut Polri setelah mendapatkan informasi adanya keluhan dari penonton asal warga negara Malaysia terkait perlakuan yang tidak mengenakan dengan dugaan pemerasan.

    Ditegaskannya, tindakan pelanggaran yang dilakukan anggota Polri tidak dapat ditolerir.

    Trunoyudo juga menegaskan, Polri bakal melakukan penegakan hukum dalam rangka meningkatkan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terhadap masyarakat.

    “Kami memastikan tidak ada tempat bagi oknum yang mencoreng institusi. Investigasi telah kami lakukan secara profesional, transparan, dan tuntas,” tukasnya.

    Tahun ini, DWP digelar pada 13-15 Desember 2024 dengan sejumlah headliner atau penampil utama papan atas dunia, seperti Steve Aoki, San Holo, dan Gil Glaze.

  • 18 Polisi Peras WNA di Festival Musik DWP 2024, Kadin Apresiasi Langkah Cepat Polri Tindak Oknum

    18 Polisi Peras WNA di Festival Musik DWP 2024, Kadin Apresiasi Langkah Cepat Polri Tindak Oknum

    Jakarta, Beritasatu.com – Kadin memberikan apresiasi atas langkah cepat Polri yang menindak 18 oknum anggotanya yang diduga melakukan pemerasan terhadap warga negara asing (ENA) di Festival Musik Elektronik Djakarta Warehouse Project atau Festival Musik DWP 2024.

    Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Penyelenggara Acara Ria Yusnita menyatakan tindakan tegas Polri ini menunjukkan komitmen dalam menjaga profesionalitas dan rasa aman bagi pengunjung. Namun, ia menekankan langkah ini perlu diikuti upaya lebih luas untuk menjaga citra pariwisata Indonesia di kancah internasional.

    “Kami berharap semua pemangku kepentingan, termasuk Kementerian Pariwisata, Polri, dan Kadin Indonesia, dapat duduk bersama untuk merumuskan aturan dan SOP yang diterapkan di setiap event, khususnya musik dan hiburan,” ujarnya dalam keterangan di Jakarta, Minggu (22/12/2024).

    Ria menjelaskan DWP, sebagai salah satu festival musik elektronik terbesar di Asia, memberikan dampak ekonomi signifikan bagi Indonesia. Pada tahun ini, festival tersebut berhasil menarik wisatawan dari 52 negara ke Jakarta.

    “DWP memberikan dampak besar pada sektor ekonomi, mulai dari okupansi hotel, restoran, transportasi, hingga ritel. Namun, kejadian ini bisa merusak citra Indonesia sebagai tuan rumah event internasional,” tuturnya terkait 18 anggota polisi peras WNA di Festival Musik DWP 2024.

    Kadin Indonesia bersama Asosiasi Promotor Musik Indonesia (APMI) telah berkoordinasi dengan Kementerian Pariwisata, Polri, dan DPR untuk mencari solusi agar insiden 18 anggota polisi peras WNA di Festival Musik DWP 2024 tidak terulang.

    Ria menegaskan pentingnya profesionalitas aparat penegak hukum dalam menangani kasus narkoba pada event-event besar. “Kami mendukung penuh langkah Polri dalam memberantas narkoba, tetapi tindakan tersebut harus dilakukan sesuai SOP yang benar,” tegasnya.

    Kadin Indonesia, bersama perwakilan APMI dan Ismaya Live selaku penyelenggara DWP, telah bertemu dengan Wakil Ketua Umum Koordinator Kadin Indonesia Bidang Polkam sekaligus anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo.

    “Pak Bambang Soesatyo menyesalkan kejadian ini dan setuju untuk memfasilitasi pertemuan dengan seluruh stakeholders terkait. Beliau juga meminta Menteri Pariwisata dan Eknomi Kreatif Widiyanti Putri Wardhana mengeluarkan pernyataan resmi untuk mengatasi dampak negatif kasus ini,” jelas Ria.

    Ria menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menjaga reputasi Indonesia sebagai tuan rumah event internasional. “Kami optimis, dengan koordinasi yang baik, kejadian seperti ini dapat dicegah di masa depan sehingga Indonesia tetap menjadi destinasi utama untuk event-event berskala global,” pungkasnya terkait 18 anggota polisi peras WNA di Festival Musik DWP 2024.

  • Bamsoet Blak-blakan, Terpidana Mati jadi Pengendali Jaringan Narkoba di Lapas dan Rutan

    Bamsoet Blak-blakan, Terpidana Mati jadi Pengendali Jaringan Narkoba di Lapas dan Rutan

    Bisnis.com, JAKARTA – Anggota Komisi III DPR sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengungkapkan masih ada terpidana mati dan terpidana seumur hidup yang mengendalikan jaringan narkotika (narkoba) dari dalam lembaga pemasyarakatan (lapas) atau rumah tahanan (rutan). 

    Bamsoet, sapaan akrabnya, mendesak Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan agar terpidana bermasalah tersebut segera diganjar hukuman. Menurutnya, para terpidana bermasalah itu kini masih berperan aktif mengatur pasokan dan distribusi narkoba di luar tahanan. 

    “Mereka menggunakan telepon seluler dan saluran komunikasi lain untuk komunikasi dengan jaringan di luar penjara,” tuturnya di Jakarta, Selasa (17/12).

    Politisi Partai Golkar itu mengatakan bahwa kontrol dari pihak lapas semakin lemah dan tidak berdaya menghadapi terpidana mati yang saat ini mengendalikan narkoba dari dalam lapas.

    Berdasarkan data Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, tercatat saat ini sebanyak 271.385 orang mendekam di Lapas dan rumah tahanan negara (Rutan) di seluruh Indonesia.

    Dari jumlah tersebut, sebanyak 52,97% atau 135.823 di antaranya adalah narapidana dan tahanan kasus narkoba. 

    “Jadi ini menunjukkan bahwa kontrol yang seharusnya ada dari pihak Lapas ini masih lemah,” katanya.

  • Ketua MPR Saja Akui Intoleransi Masih Jadi Perkara Besar Negeri Ini

    Ketua MPR Saja Akui Intoleransi Masih Jadi Perkara Besar Negeri Ini

    JAKARTA – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyebut keberadaan kelompok intoleran di Indonesia bukan isapan jempol semata. Hal ini dia sampaikan, setelah mendengarkan pemaparan dari SETARA Institute terkait kondisi kebebasan berkeyakinan atau beragama di Indonesia saat ini.

    Menurut dia, bukan tak mungkin kelompok intoleran yang mengganggu kebebasan berkeyakinan di Indonesia juga membawa paham radikalisme. Tindakan intoleran tersebut, dianggap Bamsoet juga bisa mengancam kemajemukan yang ada di Indonesia.

    “Hari ini bukan hanya kemajemukan kita yang terancam, tapi juga ancaman ideologis terhadap negara Pancasila menjadi nyata adanya,” kata Bamsoet dalam acara Seminar bertajuk ‘Merawat Kemajemukan, Memperkuat Negara Pancasila’ di Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Senin, 11 November 2019.

    Politikus Partai Golkar ini mengatakan, maraknya aksi intoleransi di Indonesia disebabkan karena ketidakmampuan dan ketidaksiapan sebagian masyarakat untuk menerima perbedaan. Hal inilah yang lantas menyebabkan gejolak yang berbahaya bagi persatuan dan kesatuan.

    Selain bicara soal intoleransi, Bamsoet juga menyinggung adanya fenomena Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terpapar radikalisme dalam beragama. “Jumlah ASN yang terpapar radikalisme sangat mengkhawatirkan,” ungkapnya.

    “Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mensinyalir ASN yang proradikalisme, atau bersikap anti Pancasila jumlahnya lebih dari 10 persen,” tambah Bamsoet.

    Selain ASN, dia juga menyebut adanya pemanfaatan TNI dan Polri untuk menyebarkan paham radikalisme. Sebab sejauh ini, dia menyebut ada empat persen anggota TNI dan Polri yang turut terpapar paham radikal.

    Bamsoet kemudian mengatakan, ada beberapa ciri yang bisa dikenali dari mereka yang terpapar paham radikal. Selain bersikap intoleran dan tak mau menghargai pendapat serta keyakinan, dia bilang, orang yang terpapar radikalisme biasanya menganggap orang lain salah dan merasa yang paling benar.

    “Ciri ketiga adalah ekslusif membedakan diri dari umat Islam umumnya dan keempat cenderung menggunakan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuan,” tegasnya.

    Sehingga, sebagai salah satu pemimpin lembaga parlemen di Senayan, Bamsoet mengatakan MPR RI secara terus menerus akan mensosialisasikan nilai pancasila.

    Tak hanya itu, pihaknya juga akan terus meminta masyarakat untuk menjaga toleransi di tengah kehidupan mereka. Selain itu, Bamsoet juga menyinggung akan mengembalikan lagi kurikulum pelajaran dengan menitikberatkan nilai pancasila.

    “Kita sedang mendorong pemerintah untuk menumbuhkan kembali kurikulum mata pelajaran nilai pancasila dari berbagai tingkatan, baik SD, SMP, SMA, bahkan di tingkat kuliah,” jelasnya.

    Tugas pemerintah

    Direktur Riset SETARA Institute, Halili menegaskan isu intoleransi di Indonesia harusnya menjadi persoalan serius bagi pemerintah dan harus ditangani secara komperhensif.

    Dia menilai, harus ada tindakan dari pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan ini. Apalagi 12 tahun belakangan, angka pelanggaran kebebasan berkeyakinan di Indonesia mencapai 2.400 peristiwa dengan 3.177 tindakan.

    Adapun tindakan yang harus diambil adalah pemerintah harus merancang, mengagendakan, dan melakukan optimalisasi institusi pendidikan dengan membangun sistem pendidikan yang berbhineka, terbuka, toleran, serta berorientasi pada Pancasila dan UUD 1945.

    “Kedua, pemerintah harus memposisikan aparatnya khususnya kepolisian dan pemerintah lokal sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum, perlindungan seluruh warga, dan pembelaan dasar,” ungkap Halili.

    Selain dua hal itu, SETARA menilai pemerintah harus menjamin penegakan hukum yang tegas dan adil berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta mengoptimalkan edukasi serta sosialisasi dan literasi terkait toleransi untuk mencegah diskriminasi.

    “Kelima, pemerintah memperkuat dan mengintensifkan inisiatif dan pelaksanaan dialog yang setara antar kelompok serta keyakinan,” tutupnya.