Xcloud.id

Tag: Bambang Soesatyo

  • Hari Lahir Pancasila, Bamsoet Ajak Tanamkan Semangat Persatuan

    Hari Lahir Pancasila, Bamsoet Ajak Tanamkan Semangat Persatuan

    Jakarta –

    Anggota DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan peringatan hari lahir Pancasila setiap tanggal 1 Juni merupakan momen penting bagi masyarakat Indonesia untuk merenungkan kembali nilai-nilai dasar yang terkandung dalam ideologi bangsa.

    Di tengah era digital saat ini, informasi menjadi bergerak dengan cepat. Hal ini pun menjadi tantangan untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa menjadi semakin kompleks. Oleh karena itu, Bamsoet mendorong agar nilai-nilai dalam lima sila Pancasila diinternalisasikan dalam setiap interaksi di ruang digital.

    “Perayaan hari lahir Pancasila tidak boleh hanya menjadi seremoni belaka. Tetapi harus menjadi momentum untuk merefleksikan kembali peran setiap individu dalam menjaga persatuan bangsa, terutama di ruang digital yang kini menjadi medan baru perjuangan nilai. Merayakan Pancasila berarti menanamkan semangat persatuan dalam algoritma kehidupan sehari-hari. Meskipun kita berbeda suku, agama, pilihan politik, atau preferensi budaya, kita tetap satu bangsa, satu Tanah Air, dan satu bahasa: Indonesia,” ujar Bamsoet dalam keterangannya, Minggu (1/6/2025).

    Ketua MPR ke-15 ini pun memaparkan era digital membawa dampak dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menunjukkan pada tahun 2024, jumlah pengguna internet di Indonesia telah mencapai lebih dari 215 juta orang, atau sekitar 78% dari total penduduk Indonesia.

    Adapun angka tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia kini hidup dan berinteraksi di ruang digital. Menurutnya, dunia maya bukan lagi pelengkap, melainkan menjadi ruang utama di mana ideologi, opini, dan identitas dibentuk serta dibagikan.

    Namun, Bamsoet menilai kemajuan teknologi juga membawa tantangan serius bagi persatuan bangsa. Polarisasi politik, penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan meningkatnya intoleransi berbasis agama, etnis, maupun pandangan politik kerap bermula dan berkembang di media sosial.

    “Fenomena ‘echo chamber’ dan algoritma yang hanya menyajikan informasi sesuai preferensi pengguna telah mempersempit ruang dialog dan memperlebar jurang perbedaan. Dalam hal ini, nilai-nilai Pancasila, khususnya sila ketiga yaitu ‘Persatuan Indonesia’, menjadi sangat relevan untuk kembali ditegakkan, terutama di dunia digital,” jelas Bamsoet.

    Bamsoet menjelaskan tantangan lain yang perlu dicermati adalah ancaman disinformasi yang datang dari luar negeri dan dimanfaatkan untuk mengganggu stabilitas nasional. Dalam konteks geopolitik global, Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia memiliki posisi strategis, dan ruang digital Indonesia bukanlah ruang yang steril.

    Lebih lanjut, Bamsoet menambahkan seluruh elemen bangsa harus berperan aktif dalam merajut persatuan di era digital. Sebab, setiap individu, khususnya generasi muda yang mendominasi demografi pengguna internet, memiliki peran vital sebagai penjaga nilai Pancasila.

    Bamsoet mengungkapkan dalam setiap unggahan, komentar, dan interaksi daring, ada ruang untuk merefleksikan apakah tindakan tersebut memperkuat atau justru merusak nilai-nilai persatuan. Sebab, nasionalisme era digital bukan lagi soal berdiri di medan perang, melainkan menjaga ruang digital dari perpecahan, menjaga wacana dari kebencian, dan merawat kebhinekaan melalui literasi dan etika bermedia.

    “Pengajaran Pancasila tidak cukup hanya lewat buku teks dan hafalan sila, melainkan melalui pendekatan yang kontekstual dan kreatif. Semisal melalui film pendek, vlog edukatif, atau kampanye media sosial yang memuat narasi kebangsaan. Sejumlah komunitas daerah telah memulai ini dengan memproduksi konten edukatif berbahasa daerah untuk memperkuat jati diri lokal sambil menjembatani rasa kebangsaan. Inilah bentuk nyata dari semboyan ‘Bhinneka Tunggal Ika’ yang hidup di dunia maya,” pungkasnya.

    (akd/akd)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Hari Lahir Pancasila momentum refleksi peran jaga persatuan

    Hari Lahir Pancasila momentum refleksi peran jaga persatuan

    Anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo. ANTARA/HO-MPR/aa.

    Bamsoet: Hari Lahir Pancasila momentum refleksi peran jaga persatuan
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Minggu, 01 Juni 2025 – 13:03 WIB

    Elshinta.com – Anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo mengingatkan agar perayaan Hari Lahir Pancasila setiap 1 Juni tidak hanya menjadi seremoni belaka, tetapi menjadi momentum untuk merefleksikan kembali peran setiap individu dalam menjaga persatuan bangsa.

    “Perayaan hari lahir Pancasila tidak boleh hanya menjadi seremoni belaka. Tetapi harus menjadi momentum untuk merefleksikan kembali peran setiap individu dalam menjaga persatuan bangsa, terutama di ruang digital yang kini menjadi medan baru perjuangan nilai,” kata Bamsoet, sapaan karibnya, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu.

    Dia menyebut merayakan Pancasila berarti menanamkan semangat persatuan dalam algoritma kehidupan sehari-hari, meskipun berbeda suku, agama, pilihan politik, atau preferensi budaya.

    “Kita tetap satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa: Indonesia,” ujarnya.

    Mantan Ketua DPR dan MPR itu juga mengatakan perayaan hari lahir Pancasila merupakan momen penting bagi masyarakat Indonesia untuk merenungkan kembali nilai-nilai dasar yang terkandung dalam ideologi bangsa tersebut. Terlebih, lanjut dia, tantangan untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa menjadi semakin kompleks di tengah era informasi yang bergerak cepat melalui media digital.

    Untuk itu, dia menyebut nilai-nilai dalam lima sila Pancasila yang menyatukan seluruh elemen masyarakat Indonesia harus diinternalisasikan dalam setiap interaksi di ruang digital.

    “Fenomena ‘echo chamber’ dan algoritma yang hanya menyajikan informasi sesuai preferensi pengguna telah mempersempit ruang dialog dan memperlebar jurang perbedaan. Dalam hal ini, nilai-nilai Pancasila, khususnya sila ketiga yaitu ‘Persatuan Indonesia’, menjadi sangat relevan untuk kembali ditegakkan, terutama di dunia digital,” katanya.

    Dia menjelaskan tantangan lain yang perlu dicermati ialah ancaman disinformasi yang datang dari luar negeri dan dimanfaatkan untuk mengganggu stabilitas nasional. Menurut dia, Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia memiliki posisi strategis dalam konteks geopolitik global, dan ruang digital Indonesia bukanlah ruang yang steril.

    Oleh sebab itu, dia menekankan meneguhkan nilai-nilai Pancasila, khususnya semangat persatuan, juga menjadi bagian dari ketahanan nasional di era digital.

    “Ketahanan ini hanya akan kuat jika masyarakat memiliki kesadaran kolektif bahwa identitas digital kita adalah bagian dari identitas kebangsaan,” tuturnya.

    Dia pun menambahkan bahwa seluruh elemen bangsa memiliki peran vital sebagai penjaga nilai Pancasila sehingga harus berperan aktif dalam merajut persatuan di era digital, khususnya generasi muda yang mendominasi demografi pengguna internet.

    “Dalam setiap unggahan, komentar, dan interaksi daring, ada ruang untuk merefleksikan apakah tindakan tersebut memperkuat atau justru merusak nilai-nilai persatuan,” ucapnya.

    Sebab, sambung dia, nasionalisme era digital bukan lagi soal berdiri di medan perang, melainkan menjaga ruang digital dari perpecahan, menjaga wacana dari kebencian, serta merawat kebhinekaan melalui literasi dan etika bermedia.

    Selain itu, dia mengingatkan agar pengajaran Pancasila tidak cukup hanya lewat buku teks dan hafalan sila, melainkan melalui pendekatan yang kontekstual dan kreatif. Misalnya, melalui film pendek, vlog edukatif, atau kampanye media sosial yang memuat narasi kebangsaan.

    “Sejumlah komunitas daerah telah memulai ini dengan memproduksi konten edukatif berbahasa daerah untuk memperkuat jati diri lokal sambil menjembatani rasa kebangsaan. Inilah bentuk nyata dari semboyan ‘Bhinneka Tunggal Ika’ yang hidup di dunia maya,” kata dia.

    Sumber : Antara

  • Bamsoet: Hari Lahir Pancasila momentum refleksi peran jaga persatuan

    Bamsoet: Hari Lahir Pancasila momentum refleksi peran jaga persatuan

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo mengingatkan agar perayaan Hari Lahir Pancasila setiap 1 Juni tidak hanya menjadi seremoni belaka, tetapi menjadi momentum untuk merefleksikan kembali peran setiap individu dalam menjaga persatuan bangsa.

    “Perayaan hari lahir Pancasila tidak boleh hanya menjadi seremoni belaka. Tetapi harus menjadi momentum untuk merefleksikan kembali peran setiap individu dalam menjaga persatuan bangsa, terutama di ruang digital yang kini menjadi medan baru perjuangan nilai,” kata Bamsoet, sapaan karibnya, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu.

    Dia menyebut merayakan Pancasila berarti menanamkan semangat persatuan dalam algoritma kehidupan sehari-hari, meskipun berbeda suku, agama, pilihan politik, atau preferensi budaya.

    “Kita tetap satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa: Indonesia,” ujarnya.

    Mantan Ketua DPR dan MPR itu juga mengatakan perayaan hari lahir Pancasila merupakan momen penting bagi masyarakat Indonesia untuk merenungkan kembali nilai-nilai dasar yang terkandung dalam ideologi bangsa tersebut.

    Terlebih, lanjut dia, tantangan untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa menjadi semakin kompleks di tengah era informasi yang bergerak cepat melalui media digital.

    Untuk itu, dia menyebut nilai-nilai dalam lima sila Pancasila yang menyatukan seluruh elemen masyarakat Indonesia harus diinternalisasikan dalam setiap interaksi di ruang digital.

    “Fenomena ‘echo chamber’ dan algoritma yang hanya menyajikan informasi sesuai preferensi pengguna telah mempersempit ruang dialog dan memperlebar jurang perbedaan. Dalam hal ini, nilai-nilai Pancasila, khususnya sila ketiga yaitu ‘Persatuan Indonesia’, menjadi sangat relevan untuk kembali ditegakkan, terutama di dunia digital,” katanya.

    Dia menjelaskan tantangan lain yang perlu dicermati ialah ancaman disinformasi yang datang dari luar negeri dan dimanfaatkan untuk mengganggu stabilitas nasional.

    Menurut dia, Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia memiliki posisi strategis dalam konteks geopolitik global, dan ruang digital Indonesia bukanlah ruang yang steril.

    Oleh sebab itu, dia menekankan meneguhkan nilai-nilai Pancasila, khususnya semangat persatuan, juga menjadi bagian dari ketahanan nasional di era digital.

    “Ketahanan ini hanya akan kuat jika masyarakat memiliki kesadaran kolektif bahwa identitas digital kita adalah bagian dari identitas kebangsaan,” tuturnya.

    Dia pun menambahkan bahwa seluruh elemen bangsa memiliki peran vital sebagai penjaga nilai Pancasila sehingga harus berperan aktif dalam merajut persatuan di era digital, khususnya generasi muda yang mendominasi demografi pengguna internet.

    “Dalam setiap unggahan, komentar, dan interaksi daring, ada ruang untuk merefleksikan apakah tindakan tersebut memperkuat atau justru merusak nilai-nilai persatuan,” ucapnya.

    Sebab, sambung dia, nasionalisme era digital bukan lagi soal berdiri di medan perang, melainkan menjaga ruang digital dari perpecahan, menjaga wacana dari kebencian, serta merawat kebhinekaan melalui literasi dan etika bermedia.

    Selain itu, dia mengingatkan agar pengajaran Pancasila tidak cukup hanya lewat buku teks dan hafalan sila, melainkan melalui pendekatan yang kontekstual dan kreatif. Misalnya, melalui film pendek, vlog edukatif, atau kampanye media sosial yang memuat narasi kebangsaan.

    “Sejumlah komunitas daerah telah memulai ini dengan memproduksi konten edukatif berbahasa daerah untuk memperkuat jati diri lokal sambil menjembatani rasa kebangsaan. Inilah bentuk nyata dari semboyan ‘Bhinneka Tunggal Ika’ yang hidup di dunia maya,” kata dia.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Ketum IMI Ungkap Mobil Klasik Bisa Jadi Investasi Menjanjikan

    Ketum IMI Ungkap Mobil Klasik Bisa Jadi Investasi Menjanjikan

    Jakarta –

    Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI), Bambang Soesatyo (Bamsoet) menuturkan dalam beberapa tahun terakhir, mobil klasik semakin menarik perhatian sebagai bentuk investasi yang menjanjikan. Pasar mobil klasik tidak hanya menawarkan pengalaman nostalgia, tetapi juga potensi keuntungan yang menarik bagi para kolektor dan investor.

    Menurut laporan dari Hagerty, sebuah perusahaan penilai dan asuransi mobil klasik, nilai mobil klasik mengalami peningkatan rata-rata sebesar 30% dalam beberapa tahun terakhir. Hal tersebut diungkapkan oleh Bamsoet saat mengunjungi Pameran Mobil Kuno Kebon Vintage dan Perhimpunan Penggemar Mobil Kuno Indonesia (PPMKI) di Bali, hari ini.

    “Tren pasar mobil klasik saat ini menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Banyaknya acara pameran mobil klasik telah mendorong minat kolektor dan investor baru untuk memasuki pasar ini,” kata Bamsoet dalam keterangannya, Sabtu (31/5/2025).

    “Mobil dari era 1950-an hingga 1980-an, khususnya yang memiliki desain unik atau performa tinggi, seringkali menjadi incaran utama. Tren ini menunjukkan bahwa mobil klasik bukan hanya sekadar barang konsumsi, tetapi telah berubah menjadi aset yang menarik,” sambungnya.

    Dia memaparkan salah satu faktor utama yang memicu minat terhadap investasi mobil klasik adalah nostalgia yang melekat pada kendaraan tersebut. Mobil klasik sering kali dihubungkan dengan era tertentu dan membawa kembali kenangan bagi banyak orang.

    Selain itu, mobil klasik juga cenderung memiliki daya tarik yang kuat di kalangan pecinta otomotif yang selalu mencari keunikan dan karakteristik tertentu dalam kendaraan.

    “Dari segi nilai investasi harga mobil klasik, khususnya model-model langka dan ikonik, terus mengalami kenaikan yang signifikan. Mobil klasik sering kali menjadi objek investasi yang tidak terpengaruh oleh fluktuasi pasar saham. Dalam situasi ekonomi yang tidak stabil, banyak investor beralih ke aset alternatif, termasuk mobil klasik, sebagai bentuk diversifikasi portofolio,” ujar Bamsoet.

    Dia menambahkan meskipun ada banyak peluang investasi mobil klasik juga membawa beberapa tantangan yang perlu dihadapi. Kesalahan dalam pembelian dapat mengarah pada kerugian finansial yang signifikan.

    Biaya pemeliharaan mobil klasik juga dapat menjadi faktor yang membebani investasi. Mobil klasik seringkali memerlukan perawatan khusus dan suku cadang yang mungkin sulit ditemukan dan mahal.

    “Kunci sukses dalam investasi mobil klasik adalah pengetahuan, penelitian yang baik, dan pemahaman yang mendalam tentang kendaraan tersebut. Dengan nilai pasar yang menunjukkan tren naik dan komunitas kolektor yang aktif, mobil klasik dapat menjadi aset yang menguntungkan. Namun, tantangan seperti pemeliharaan dan perubahan tren pasar harus dipertimbangkan secara cermat,” tutup Bamsoet.

    (prf/ega)

  • Kasus Ijazah Jokowi, Pemeriksaan Rismon Diarahkan ke Soal Keamanan Negara?

    Kasus Ijazah Jokowi, Pemeriksaan Rismon Diarahkan ke Soal Keamanan Negara?

    GELORA.CO –  Kolumnis kondang Dahlan Iskan menyoroti pemeriksaan ahli forensik digital Rismon Hasiholan Sianipar oleh polisi terkait ijazah Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi).

    Rismon Sianipar sudah diperiksa polisi di Polda Metro Jaya pada Senin (26/5/2025), soal pengungkapan forensiknya atas ijazah Jokowi.

    Namun, yang menarik perhatian adalah pemeriksaan Rismon dilakukan oleh Direktorat Keamanan Negara, bukan Direktorat Pidana Umum atau Pidana Khusus.

    “Saya menduga soal ijazah Jokowi akan dibawa ke soal ‘mengganggu keamanan negara’. Kalau sudah begitu persoalannya bukan lagi asli atau palsu, tetapi soal ancaman terhadap keamanan negara,” kata Dahlan dalam esainya, Kamis (29/5/2025).

    Dahlan pun menduga jabatan presiden dianggap simbol negara. Kehormatan presiden adalah kehormatan negara. Kalau kehormatan presiden jatuh, kehormatan negara ikut jatuh. Kepercayaan terhadap negara pun ikut runtuh. Sampai ke tingkat panggung dunia.

    “Itu bukan pendapat saya, tetapi tafsir saya atas kecenderungan perkembangan ijazah itu belakangan ini,” lanjut mantan Menteri BUMN itu.

    Dalam esainya, Dahlan menulis bahwa dahulu, kehormatan Presiden Bung Karno juga harus diselamatkan. Bung Karno tidak sampai diadili, padahal Angkatan 66 begitu gencar menuntut agar Bung Karno diseret –begitu kata-kata waktu itu– ke pengadilan, untuk dijatuhi hukuman mati.

    “Bung Karno ‘selamat’ dari vonis bersalah. Selamat dari status terhukum. Namun, nama beliau hancur sehancur-hancurnya,” ujar Dahlan.

    Pun sampai soal kehidupan pribadi Bung Karno. Soal istri-istri beliau. Soal pemenjaraan lawan-lawan politik. Tentang jadi boneka Peking. Dianggap PKI, setidaknya memihak partai komunis.

    “Semua tuduhan itu berakhir ketika Bung Karno wafat. Mulailah perlahan-lahan nama Bung Karno membaik. Pengikut Bung Karno mulai berani tampil ke panggung politik. Perlahan-lahan. Bertahun-tahun,” tulis Dahlan.

    Puncaknya, kata dia, Megawati Soekarnoputri terpilih sebagai ketua umum PDI Perjuangan. Lalu partainya memenangkan Pemilu hingga Mega jadi presiden.

    “Puncaknya puncak: nama Bung Karno direhabilitasi. Beliau diakui sebagai pahlawan nasional. Ketetapan MPR yang menyalahkan Bung Karno dicabut di zaman Bambang Soesatyo menjadi ketua MPR,” ucap Dahlan.

    Menurut Dahlan, Pak Harto -sapaan Presiden kedua RI Soeharto, pun demikian. Tidak sampai diadili, padahal tuntutan untuk mengadilinya luar biasa tinggi. Tuduhannya melakukan KKN –istilah yang sangat populer di tahun 1998 dan seterusnya.

    Reformasi telah menghancurkan nama besar Pak Harto. Jasa-jasa Pak Harto sebagai “bapak pembangunan” ludes digilas reformasi. Namun, Pak Harto terhindar dari vonis bersalah oleh pengadilan. Tidak sampai jadi terpidana dalam kasus KKN yang dituduhkan dengan hebatnya.

    “Pak Harto pun meninggal dunia. Tuntutan pun mulai mereda. Lalu lenyap. Setidaknya tidak lagi muncul di permukaan,” tuturnya.

    Nama Pak Harto pelan-pelan naik kembali, bahkan mulai ada tulisan di belakang bak truk yang bunyinya: “masih enak zamanku tho?” Ada gambar Pak Harto tersenyum di sebelah tulisan itu. Lama-lama putri Pak Harto jadi anggota DPR. Menantu Pak Harto jadi presiden.

    ‘Saya membayangkan betapa sulitnya posisi Pak Harto di depan Bung Karno. Sebagai presiden, Pak Harto melihat: begitu tingginya amarah rakyat,” ujar Dahlan.

    Namun, katanya, Presiden Soeharto juga harus tahu bahwa dia harus mikul dhuwur mendhem jero atas tokoh sebesar Bung Karno, apalagi Bung Karno berjasa besar dalam membuat dirinya bisa jadi presiden.

    Menurut Dahlan, kalau saja Bung Karno waktu itu mengeluarkan komando “lawan!” belum tentu Pak Harto bisa jadi presiden. Pun Presiden Habibie dan Presiden Gus Dur. Betapa sulit posisi kepresidenan beliau berdua: terjepit antara tuntutan rakyat agar adili “bapak KKN” Soeharto dan keharusan mikul dhuwur mendhem jero presiden yang digantikannya.

    “Kini Presiden Prabowo rasanya juga menghadapi hal yang sama,” lanjut Dahlan dalam esainya.

    Dia mengatakan kalau bangsa ini belajar dari sulitnya posisi Presiden Soeharto atas Bung Karno dan sulitnya posisi Presiden Gus Dur atas Pak Harto, maka kita juga bisa merasakan sulitnya posisi Presiden Prabowo atas Presiden Jokowi.

    “Kesimpulan saya: akhirilah ini sampai di sini. Tutuplah soal ijazah sekarang juga. Tidak perlu sampai pengadilan. Baik terhadap Rismon dkk maupun terhadap siapa saja,” tulisan Dahlan.

    Dahlan berkata biarlah status ijazah itu “menggantung” begitu saja. Jangan ada vonis apa pun. Biarlah waktu yang akan berbicara.

    “Biarlah kelak, 50 tahun lagi, para ahli sejarah punya pekerjaan untuk menuliskan adanya peristiwa di masa nan lalu di tahun 2025.

    Sebelumnya, Rismon dicecar 97 pertanyaan oleh polisi di Polda Metro Jaya terkait kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi.

    “Saya tadi ditanyakan sejumlah pertanyaan yang berkaitan dengan metode-metode ilmiah yang saya kaji,” katanya saat ditemui di Polda Metro Jaya, Senin lalu.

    Namun, ada sejumlah pertanyaan yang tidak berkenan untuk dijawab. Menurut Rismon, itu berkaitan dengan hal-hal teknis.

    Rismon Sianipar juga menjelaskan bahwa dirinya memenuhi undangan klarifikasi oleh Polda Metro Jaya sebagai terundang atau saksi dan belum terlapor.

    “Saya diundang ke sini untuk klarifikasi berkaitan dengan pelaporan oleh Pak Jokowi pada tanggal 30 April 2025,” kata dia yang dimintai klarifikasi hampir tujuh jam sejak pukul 10.00 hingga 16.59 WIB.

  • Anggota DPR dukung Prabowo luncurkan GovTech guna perangi korupsi

    Anggota DPR dukung Prabowo luncurkan GovTech guna perangi korupsi

    Arsip foto- Bambang Soesatyo (ANTARA/HO-MPR RI)

    Anggota DPR dukung Prabowo luncurkan GovTech guna perangi korupsi
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 28 Mei 2025 – 10:25 WIB

    Elshinta.com – Anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet mendukung rencana Presiden Prabowo Subianto meluncurkan super apps Government Technology (GovTech) sebagai langkah revolusioner untuk memerangi praktik korupsi di lingkungan pemerintahan.

    Dia menilai digitalisasi melalui GovTech akan menghadirkan mekanisme pengawasan yang lebih ketat dan mengurangi ruang manipulasi dalam pengadaan barang. Sistem ini juga memastikan transparansi anggaran melalui portal yang dapat diakses publik, meminimalkan praktik tender fiktif atau mark-up.

    “Dengan memusatkan semua layanan dalam satu platform, peluang untuk penyelewengan sumber daya publik dapat diminimalkan. Pengawasan terhadap pengelolaan anggaran pun dapat dilakukan dengan lebih efektif,” kata Bamsoet di Jakarta, Rabu.

    Menurut dia, GovTech dirancang untuk mengintegrasikan berbagai aplikasi yang saat ini beroperasi secara mandiri, sehingga memungkinkan sinergi data dan proses yang lebih baik. Saat ini, dia mengatakan bahwa layanan digital pemerintah tersebar di lebih dari 2.700 aplikasi kementerian/lembaga, tanpa adanya konektivitas yang signifikan. Hal itu tidak hanya menimbulkan pemborosan sumber daya, tetapi juga menyuburkan praktik-praktik korupsi.

    “Integrasi ini diestimasi menghemat anggaran hingga Rp100 triliun dalam beberapa tahun ke depan, khususnya dari pemotongan biaya operasional dan pencegahan korupsi,” katanya.

    Menurut dia, salah satu aspek penting dari GovTech adalah kewajiban bagi setiap keluarga untuk memiliki rekening bank. Kebijakan ini memastikan penyaluran bansos seperti BLT atau PKH langsung ke penerima dan menghilangkan perantara yang kerap menjadi sumber kebocoran.

    Data Dewan Ekonomi Nasional (DEN) mencatat sistem ini mampu mengurangi kebocoran hingga 30 persen, sekaligus meningkatkan akurasi target penerima. Namun, menurut dia, tantangan yang mungkin timbul saat implementasi GovTech, adalah kesenjangan literasi digital dan infrastruktur internet di daerah terpencil. Untuk itu, langkah seperti pelatihan bagi aparat desa dan kolaborasi dengan start-up lokal bisa menjadi solusi.

    “Selain itu, peningkatan daya saing digital Indonesia, dari peringkat 56 di tahun 2020 ke peringkat 43 di tahun 2024 menurut East Ventures Digital Competitiveness Index, menjadi modal kuat untuk percepatan implementasi GovTech,” kata dia.

    Untuk itu, dia menilai bahwa komitmen Presiden Prabowo untuk meluncurkan GovTech merupakan langkah strategis dan visioner yang sejalan dengan perkembangan dunia digital saat ini. Digitalisasi pemerintahan bukan hanya tentang teknologi, tetapi juga tentang menciptakan struktur pemerintahan yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel.

    “Dengan pendekatan ini, diharapkan pemerintah dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, meningkatkan kepercayaan publik, serta meminimalisir praktik korupsi yang merugikan negara,” katanya.

    Sumber : Antara

  • Anggota DPR sebut BIN perlu investasi teknologi intelijen terkini

    Anggota DPR sebut BIN perlu investasi teknologi intelijen terkini

    Anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo menjawab pertanyaan wartawan di Jakarta, Kamis (17/4/2025). ANTARA/Fath Putra Mulya.

    Anggota DPR sebut BIN perlu investasi teknologi intelijen terkini
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 08 Mei 2025 – 09:39 WIB

    Elshinta.com – Anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet mengatakan bahwa Badan Intelijen Negara (BIN) yang sudah genap berusia 79 tahun itu perlu melakukan investasi pada teknologi intelijen terkini demi meningkatkan kapasitas dalam menjaga keamanan dan kedaulatan bangsa Indonesia.

    Menurut dia, transformasi digital di tubuh BIN dan penguatan analisis prediktif menjadi sebuah keniscayaan, di tengah era disrupsi teknologi yang membuat BIN tidak bisa lagi hanya mengandalkan metode konvensional semata.

    “Di usianya yang ke-79, BIN tidak hanya merayakan sejarah panjang pengabdiannya, tetapi juga merefleksikan tantangan berat di masa depan,” kata Bamsoet di Jakarta, Kamis.

    Menjadi ‘mata dan telinga’ negara yang tajam dan terpercaya di tengah pusaran ancaman siber dan terorisme global, menurut dia, BIN harus berkomitmen tanpa batas untuk bangsa dan negara Indonesia.

    “Perjalanan senyap BIN dalam menjaga negeri harus terus berlanjut, memastikan setiap warga negara dapat merasa aman dan terlindungi,” kata dia.

    Dia mengatakan ancaman siber bukan lagi sekadar peretasan situs web biasa, melainkan sudah berubah menjadi spionase siber canggih, serangan terhadap infrastruktur kritis nasional, pencurian data sensitif berskala besar, hingga operasi disinformasi dan misinformasi yang bertujuan mengganggu stabilitas politik dan sosial.

    Menurut dia, berbagai insiden kebocoran data di lembaga pemerintah maupun swasta dalam beberapa waktu terakhir menjadi contoh nyata. BIN dituntut tidak hanya reaktif, tetapi proaktif dalam memetakan aktor-aktor ancaman siber. Upaya ini mencakup peningkatan kapabilitas intelijen sinyal, intelijen siber dan kolaborasi erat dengan BSSN, Kementerian Kominfo, serta penyedia layanan internet.

    Selain itu, dia mengatakan bahwa penguatan sumber daya manusia intelijen yang ahli teknologi siber dan penguasaan big data analytics serta kecerdasan buatan (AI) mutlak diperlukan.

    Terlebih lagi, dia menilai bahwa Indonesia menjadi target yang potensial untuk peretasan data karena memiliki pengguna internet mencapai 221,56 juta orang di tahun 2024. Data dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) di tahun 2023, telah terjadi lebih dari 400 juta upaya serangan siber dan anomali trafik di Indonesia.

    “Meskipun detail operasi BIN bersifat rahasia, perannya dalam memberikan peringatan dini dan analisis intelijen mendalam terkait potensi serangan siber terhadap target-target strategis nasional menjadi sangat krusial,” kata dia.

    Di samping itu, dia mengatakan bahwa Indonesia mencatatkan nol serangan terorisme selama dua tahun terakhir. Keberhasilan itu, menurut dia, tidak terlepas dari peran aktif BIN dalam koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Detasemen Khusus 88 Polri dalam melakukan pencegahan, penindakan, dan deradikalisasi.

    “Langkah-langkah seperti pemantauan aktivitas online, penangkapan pelaku terorisme, dan program deradikalisasi telah memberikan dampak positif dalam menekan aktivitas terorisme di Indonesia,” kata dia.

    Sumber : Antara

  • Bamsoet Dorong Indonesia Jadi Pusat Ekonomi Digital Berbasis Kripto – Halaman all

    Bamsoet Dorong Indonesia Jadi Pusat Ekonomi Digital Berbasis Kripto – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia Bambang Soesatyo menuturkan, masa depan bursa berjangka aset kripto di Indonesia akan sangat ditentukan oleh bagaimana negara mampu menyeimbangkan dorongan inovasi dan kebutuhan perlindungan. 

    Menurutnya, bursa berjangka aset kripto bukan hanya tentang perdagangan, tetapi tentang menciptakan kepercayaan di dunia baru yang cepat, kompleks, dan terdesentralisasi. Jika berhasil, Indonesia bisa menjadi pionir di kawasan Asia, bahkan mencetak keunggulan kompetitif di ranah ekonomi digital global. 

    Hal itu dia sampaikan dalam diskusi terbatas perkembangan perdagangan aset kripto di Indonesia dengan Direksi Central Finansial X (CFX) di Gedung CFX Jakarta, Rabu (7/5/25).

    “Indonesia memiliki potensi besar menjadi pusat ekonomi digital berbasis kripto. Populasi generasi muda, tingkat adopsi teknologi yang tinggi, serta pasar finansial yang masih berkembang menjadi fondasi yang kuat,” ujar Bamsoet.

    “Untuk mencapainya, dibutuhkan sinergi antar lembaga, seperti pihak regulator, pelaku industri, akademisi, dan masyarakat. Pemerintah juga perlu membuat roadmap pengembangan industri kripto yang terukur dan terbuka terhadap masukan,” sambungnya.

    Ketua MPR ke-15 dan Ketua DPR ke-20 ini memaparkan, bursa berjangka aset kripto memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk berinvestasi dalam berbagai aset digital. Perkembangan inovasi teknologi sektor keuangan, aset keuangan digital, dan pasar aset kripto di Indonesia terus menunjukkan perkembangan pesat dan signifikan.

    Hal ini juga dapat dilihat dari perkembangan total nilai transakasi aset kripto di Indonesia sepanjang tahun 2024 mencapai Rp 650,61 triliun. Memasuki tahun 2025, data per Januari menunjukkan nilai transaksi sebesar Rp 44,07 triliun. 

    “Meskipun angka ini mencakup pasar fisik (spot), minat terhadap derivatif kripto juga terlihat meningkat. Secara global, per 23 April 2025, total volume perdagangan derivatif kripto mencapai USD 888 miliar atau sekitar Rp 14,98 kuadriliun, menandakan besarnya pasar ini,” kata Bamsoet.

    Ketua Komisi III DPR RI ke-7 dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menjelaskan, peralihan kewenangan pengawasan perdagangan aset kripto dan derivatif keuangan dari Bappebti ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang efektif per Januari 2025 menjadi tonggak penting. Melalui transisi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kepastian hukum, perlindungan investor yang lebih kuat, dan integrasi yang lebih baik dengan sektor jasa keuangan lainnya. 

    OJK telah mulai menunjukkan perannya, termasuk dengan menerbitkan peraturan terkait derivatif keuangan dan menyatakan fokus pada pengawasan risiko, tata kelola, dan dampak sistemik. Perubahan ini menandai era baru di mana kripto tidak lagi sekadar komoditas, tetapi aset keuangan digital yang terintegrasi dengan sistem finansial nasional.

    “Bagi bursa berjangka kripto seperti CFX, adaptasi terhadap kerangka regulasi OJK menjadi krusial. Meskipun izin awal diperoleh dari Bappebti, operasional selanjutnya akan tunduk pada arahan dan kebijakan OJK. Hal ini untuk memastikan standar produk derivatif yang ditawarkan, mekanisme pengawasan pasar, hingga perlindungan konsumen,” terang Bamsoet. 

    Sebagai informasi, transaksi kripto di Indonesia didominasi oleh 5 besar mata uang kripto (token) antara lain Tether USD (USDT), Bitcoin (BTC), Ripple (XRP), Solana (SOL) dan Ethereum (ETH).

    Sementara top market share perdagangan bursa kripto Indonesia didominasi oleh 6 besar pemain. Antara lain, Indodax, Tokocrypto, Pintu, Ajaib, Pluang dan Reku

  • Bamsoet: RUU Perampasan Aset Jadi Instrumen Hukum Berantas Korupsi dan Segala Kejahatan Ekonomi  – Halaman all

    Bamsoet: RUU Perampasan Aset Jadi Instrumen Hukum Berantas Korupsi dan Segala Kejahatan Ekonomi  – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo menyebut, Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset sebagai instrumen hukum yang sangat penting dalam upaya memberantas korupsi dan berbagai bentuk kejahatan ekonomi. 

    Dengan memberikan kekuatan hukum untuk merampas aset yang diperoleh dari tindakan pidana, RUU ini diharapkan dapat menghasilkan dampak yang signifikan terhadap pengembalian kerugian negara dan memberikan efek jera kepada para pelaku kejahatan.

    “RUU Perampasan Aset tidak hanya sekadar langkah hukum, tetapi merupakan terobosan untuk mengubah paradigma pemberantasan kejahatan ekonomi dan korupsi di Indonesia.

    Dengan memfasilitasi perampasan aset tanpa perlu menunggu putusan pengadilan, negara dapat lebih signifikan dalam memulihkan kerugian akibat tindak pidana,” kata pria yang akrab disapa Bamsoet itu kepada wartawan Jumat (2/5/2025).

    Untuk diketahui, RUU Perampasan Aset sempat masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) DPR RI tahun 2023 dan 2024.

    Namun hingga masa sidang DPR berakhir, RUU ini tidak juga dibahas. 

    Di tahun 2025, RUU Perampasan Aset ini terpental dan tidak masuk dalam Prolegnas 2025.

    Bamsoet menjelaskan, Indonesia belum memiliki undang-undang khusus yang mengatur perampasan aset secara komprehensif. 

    Beberapa ketentuan penyitaan aset tersebar di UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), UU Korupsi, dan UU Narkotika, namun masih terdapat kelemahan. 

    Diantaranya, proses perampasan aset sering terhambat karena harus menunggu putusan pengadilan, sulit membuktikan hubungan langsung antara aset dengan tindak pidana, serta aset-aset hasil kejahatan sering dialihkan atau disembunyikan sebelum proses hukum selesai.  

    “Tingkat pengembalian aset hasil kejahatan di Indonesia masih relatif rendah dibandingkan dengan total kerugian negara yang ditimbulkan. KPK dan Kejaksaan Agung terus berupaya, namun instrumen hukum yang ada seringkali belum memadai untuk mengejar aset yang disembunyikan atau dialihkan secara kompleks,” ujarnya.

    “Berdasarkan data PPATK di tahun 2023, sekitar Rp 300 triliun aset korupsi dan kejahatan keuangan lainnya belum berhasil dikembalikan ke negara. RUU Perampasan Aset diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pemulihan aset negara yang hilang akibat korupsi,” imbuh Bamsoet.

    Ketua MPR RI ke-15 dan Ketua DPR RI ke-20 itu menerangkan, dalam RUU Perampasan Aset akan digunakan mekanisme non-conviction based asset forfeiture (NCB) atau perampasan aset tanpa perlu menunggu vonis pengadilan. 

    Dalam paradigma hukum yang ada saat ini, proses hukum sering kali memerlukan putusan pidana untuk merampas aset. 

    Namun, dengan adanya RUU Perampasan Aset, negara dapat melakukan perampasan bahkan dalam kasus di mana pelaku belum dihukum atau proses hukumnya masih berjalan. 

    Hal tersebut merupakan langkah inovatif yang bertujuan untuk memecahkan kendala-kendala yang selama ini menghambat penegakan hukum dalam kasus-kasus korupsi, pencucian uang, dan terorisme.

    “Data Transparency International menunjukkan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada tahun 2024 berada di angka 35 dari skala 0-100, di mana angka 0 menunjukkan tingkat korupsi yang sangat tinggi. Menempatkan Indonesia di peringkat 110 dari 180 negara yang disurvei. Hal ini mempertegas perlunya langkah-langkah hukum yang lebih kuat dan efektif dalam memerangi korupsi,” ucap Bamsoet. 

    Wakil Ketua Umum/Kepala Badan Bela Negara FKPPI dan Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menambahkan, keberadaan RUU Perampasan Aset dapat memperkuat posisi Indonesia di dunia internasional. 

    Negara-negara lain sudah lebih dahulu menerapkan sistem serupa, seperti Australia, Amerika Serikat, Thailand, Inggris, Swiss, Italia, Kanada, Afrika Selatan, Singapura, Malaysia serta sejumlah negara lainnya. 

    Dengan menerapkan RUU Perampasan Aset, Indonesia tidak hanya akan mendapatkan keuntungan dalam hal pemulihan aset, tetapi juga meningkatkan reputasinya di mata masyarakat internasional dalam hal komitmen anti korupsi.

    “Nantinya, implementasi RUU Pengawasan Aset memerlukan dukungan politik yang kuat dan pengawasan ketat agar tidak disalahgunakan,” katanya.

    “Potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum menjadi tantangan yang perlu waspadai, sehingga mekanisme pengawasan dan akuntabilitas menjadi sangat krusial. Pelibatan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat sipil dan lembaga non pemerintah, dalam pengawasan proses perampasan aset patut dipertimbangkan,” pungkas Bamsoet. 

    Dukungan Presiden Prabowo Subianto agar DPR segera membahas RUU Perampasan Aset disampaikan dalam pidato peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2025 di Lapangan Monas, Jakarta, Kamis (1/5/2025).

    “Saudara-saudara, dalam rangka juga pemberantasan korupsi, saya mendukung Undang-Undang Perampasan Aset. Saya mendukung!” kata Prabowo.

    Dalam acara itu, ribuan massa buruh hadir. Prabowo mengajak buruh untuk meneruskan perlawanan terhadap kasus korupsi di Indonesia.

    “Bagaimana? Kita teruskan perlawanan terhadap koruptor?” tanya Prabowo yang selanjutnya dijawab setuju oleh para buruh yang memadati Lapangan Monas.

    Prabowo juga mengklaim akan memberantas maling negara dan tidak boleh ada kompromi terhadap para koruptor yang tidak mau mengembalikan uang hasil kejahatannya.

    “Enak saja, udah nyolong, enggak mau kembalikan aset. Gue tarik aja deh itu,” kata Prabowo, yang langsung disambut teriakan antusias dari massa buruh, “Setuju!”

     

     

  • Hari Buruh harus jadi momen atasi pengangguran

    Hari Buruh harus jadi momen atasi pengangguran

    Anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo menjawab pertanyaan wartawan di Jakarta, Kamis (17/4/2025). (ANTARA/Fath Putra Mulya)

    Anggota DPR: Hari Buruh harus jadi momen atasi pengangguran
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Kamis, 01 Mei 2025 – 21:21 WIB

    Elshinta.com – Anggota DPR RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet menuturkan perayaan Hari Buruh di Indonesia harus menjadi momentum refleksi dan aksi nyata untuk mengatasi isu-isu mendesak seperti masalah pengangguran, kesejahteraan, dan upah layak.

    Menurut dia, upaya peningkatan ketersediaan lapangan kerja dan penetapan upah yang adil adalah langkah krusial untuk menjamin kesejahteraan pekerja. Hari Buruh tidak hanya menjadi perayaan, tetapi juga tonggak perubahan signifikan bagi nasib pekerja di Indonesia.

    “Dengan adanya upaya kolaboratif dari semua pihak, diharapkan Indonesia dapat berjalan menuju solusi yang berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup pekerja dan mengurangi angka pengangguran,” kata Bamsoet di Jakarta, Kamis.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Agustus 2024, dia menyampaikan bahwa tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Indonesia mencapai 5 persen dari angkatan kerja. Hal yang mengkhawatirkan adalah TPT di kalangan generasi muda, antara usia 15-24 tahun, jauh lebih tinggi dari rata-rata nasional.

    Dia mengatakan bahwa fenomena ‘sarjana menganggur’ masih menjadi ironi, di mana lulusan perguruan tinggi kesulitan menemukan pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi mereka. Ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara output sistem pendidikan dan kebutuhan riil industri.

    “Angka ini menunjukkan adanya tantangan serius dalam menciptakan lapangan kerja baru di Indonesia yang memiliki populasi besar dan angkatan kerja yang terus bertambah,” kata dia.

    Selain itu, dia mengatakan perayaan Hari Buruh juga harus dimanfaatkan oleh para pekerja untuk menuntut hak mereka, termasuk upah yang layak. Upah minimum di sejumlah provinsi di Indonesia, menurut dia, masih di bawah standar kebutuhan hidup layak.

    Meskipun banyak perusahaan telah menerapkan upah minimum, dia menyampaikan bahwa masih ada kesenjangan signifikan antara kebutuhan hidup layak dan penghasilan pekerja.

    “Menurut survei yang dilakukan oleh Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, lebih dari 40 persen pekerja di sektor informal masih menerima upah di bawah standar kebutuhan hidup yang layak,” kata dia.

    Dia mengatakan bahwa masalah pengangguran dan ketidakadilan upah saling terkait. Pasalnya jika tingkat pengangguran tinggi, maka banyak pekerja yang bersedia menerima pekerjaan dengan upah di bawah standar demi memenuhi kebutuhan sehari-hari.

    Akibatnya, menurut dia, hal ini dapat mengakibatkan penurunan kesejahteraan secara keseluruhan dan memperburuk kondisi pasar kerja.

    “Fenomena ini menciptakan siklus yang sulit diputus, di mana upah yang rendah berkontribusi pada ketidakpuasan dan kondisi kerja yang memprihatinkan,” katanya.

    Sumber : Antara