Xcloud.id

Tag: Armuji

  • KPU Jatim tunggu regulasi pelantikan 22 kepala daerah Pilkada 2024

    KPU Jatim tunggu regulasi pelantikan 22 kepala daerah Pilkada 2024

    Surabaya (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur masih menunggu regulasi resmi terkait pelantikan 22 kepala daerah terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024, yang dijadwalkan pada 6 Februari 2025.

    “Kami masih menunggu kepastian regulasinya,” kata Komisioner Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Jatim, Choirul Umam saat dihubungi dari Surabaya, Kamis.

    Pelantikan tersebut direncanakan hanya akan dilakukan untuk daerah yang tidak menghadapi sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK).

    Menurut Umam, pihaknya telah mendengar hasil kesepakatan antara KPU RI, pemerintah, dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI terkait tanggal pelantikan tersebut, yang diputuskan dalam rapat dengar pendapat Komisi II pada Rabu (22/1).

    Meski demikian, Umam menegaskan bahwa pelaksanaan pelantikan merupakan kewenangan pemerintah, sementara KPU berperan sebagai penyelenggara pemilu.

    “Urusan pelantikan sudah menjadi wilayah pemerintah,” ujarnya.

    Dirinya mengaku, saat ini KPU Jatim sedang fokus pada proses sidang sengketa Pilkada yang berlangsung di MK.

    Berdasarkan rencana pemerintah, di Jawa Timur terdapat 22 daerah dari total 38 kabupaten/kota yang akan menjalani pelantikan karena tidak menghadapi sengketa di MK.

    Sebelumnya, KPU di masing-masing kabupaten/kota telah menetapkan pemenang Pilkada di 22 daerah tersebut.

    Berikut 22 pasangan kepala daerah terpilih di Jawa Timur yang telah ditetapkan sebagai pemenang oleh KPU daerah.

    Kabupaten Pacitan yaitu Indrata Nur Bayuaji-Gagarin Sumrambah, Kabupaten Trenggalek yaitu Mochamad Nur Arifin-Syah Muhamad Nata Negara, Kabupaten Blitar yaitu Rijanto-Beky, dan Kabupaten Kediri yaitu Hanindhito Himawan Pramana-Dewi Mariya Ulfa.

    Berikutnya, Kabupaten Lumajang yakni Indah Amperawati-Yudha Adji Kusuma, Kabupaten Jember yakni Muhammad Fawait-Djoko Susanto, Kabupaten Situbondo yakni Yusuf Rio Wahyu Prayogo-Ulfiyah kemudian Kabupaten Probolinggo yakni Mohammad Haris-Fahmi AHZ.

    Kabupaten Pasuruan pasangan Mochamad Rusdi Sutejo-Shobih Asrori, Kabupaten Sidoarjo yaitu Subandi-Mimik Idayana, Kabupaten Mojokerto yaitu Muhammad Albarraa-Muhammad Rizal Oktavian, Kabupaten Jombang yaitu Warsubi-Salmanuddin dan Kabupaten Madiun yaitu Hari Wuryanto-Purnomo Hadi.

    Selain itu, Kabupaten Ngawi yaitu Ony Anwar Harsono-Dwi Rianto Jatmiko dan Kabupaten Bojonegoro yaitu Setyo Wahono-Nurul Azizah.

    Selanjutnya, Kota Kediri yaitu Vinanda Prameswati-Qowimuddin, Kota Pasuruan yaitu Adi Wibowo-Mokhamad Nawawi, Kota Mojokerto yaitu Ika Puspitasari-Rachman Sidharta Arisandi, Kota Madiun yaitu Maidi-Bagus Panuntun, Kota Surabaya yaitu Eri Cahyadi-Armuji, dan Kota Batu yaitu Nurochman-Heli Suyanto.

    Pewarta: Willi Irawan/Faizal Falakki
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pj. Gubernur Sebut 22 Kepala Daerah di Jatim Dilantik 6 Februari, Mana Saja?

    Pj. Gubernur Sebut 22 Kepala Daerah di Jatim Dilantik 6 Februari, Mana Saja?

    Surabaya (beritajatim.com) – Pj. Gubernur Jatim, Adhy Karyono, menyebutkan terdapat 22 kepala daerah di Jatim yang bakal dilantik pada 6 Februari 2025. 22 kepala daerah tersebut terpilih dalam Pilkada 2024 dan tidak muncul gugatan di MK.

    “Kami akan klarifikasi ke atas. Yang jelas, bahwa sebelumnya akan dilaksanakan pelantikan serentak menunggu mereka yang bersengketa di MK, tapi saat ini sudah ada kepastian dua kali pelantikan. Yang tidak bersengketa, bisa dilantik pada 6 Februari 2025. Yang ada sengketa dibedakan hari pelantikannya,” ujar Adhy di Gedung Negara Grahadi, Kamis (23/1/2025).

    Mengenai lokasi pelantikan di IKN atau Jakarta, Adhy menjawab tidak tahu. “Silakan tanya ke Seskab Mayor Teddy. Tapi yang jelas dilantik oleh Presiden RI Pak Prabowo,” ujarnya.

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan bahwa pelantikan seluruh kepala daerah yang tidak bersengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) akan dilangsungkan di Jakarta pada 6 Februari 2025.

    Tito mengatakan, pelantikan digelar di Jakarta, karena Jakarta masih berstatus sebagai ibu kota dan belum ada keputusan presiden untuk memindahkan ibu kota ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

    Di Jawa Timur, ada 22 pilkada kabupaten/kota yang tidak mengajukan gugatan MK.

    “Di Jatim yang tidak ada gugatan MK di 22 kabupaten/kota,” kata Komisioner KPU Jatim, Choirul Umam saat dikonfirmasi terpisah.

    Berikut daftar 22 kepala daerah terpilih yang sudah ditetapkan oleh KPU dan tidak bersengketa di MK:

    1. Pacitan: Indrata Nur Bayuaji dan Gagarin Sumrambah

    2. Trenggalek: Mochamad Nur Arifin dan Syah Muhammad Natanegara

    3. Kabupaten Blitar: Rijanto-Beky Hardiansyah

    4. Kabupaten Kediri: Hanindhito Himawan Pramana-Dewi Mariya Ulfa

    5. Lumajang: Indah Amperawati-Yudha Adji Kusuma

    6. Jember: Gus Fawait-Djoko Santoso

    7. Situbondo: Yusuf Rio Wahyu Prayogo-Ulfiah

    8. Kabupaten Probolinggo: Gus Muhammad Haris-Ra Fahmi AHZ

    9. Kabupaten Pasuruan: Rusdi Sutejo-M Shohib Asrori

    10. Sidoarjo: Subandi-Mimik Idayana

    11. Kabupaten Mojokerto: Muhammad Al Barra-Muhammad Rizal Oktavian

    12. Jombang: Warsubi-KH Salmanudin Yazid

    13. Kabupaten Madiun: Hari Wuryanto-Purnomo Hadi

    14. Ngawi: Ony Anwar Harsono-Dwi Rianto Jatmiko

    15. Bojonegoro: Setyo Wahono-Nurul Azizah

    16. Tuban: Aditya Halindra Faridzky-Joko Sarwono

    17. Kota Kediri: Vinanda Prameswati-KH Qowimmudin Thoha

    18. Kota Pasuruan: Adi Wibowo-M Nawawi

    19. Kota Mojokerto: Ika Puspitasari-Rachman Sidharta Arisandi

    20. Kota Madiun: Maidi-Bagus Panuntun

    21. Kota Surabaya: Eri Cahyadi-Armuji

    22. Kota Batu: Nurrochman-Heli Suyanto

    [tok/beq]

  • HUT PDIP ke-52, Kader Moncong Putih di Surabaya Gelar Kerja Bakti Bersama Warga

    HUT PDIP ke-52, Kader Moncong Putih di Surabaya Gelar Kerja Bakti Bersama Warga

    TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA – Dalam rangka HUT PDIP ke-52, puluhan kader Moncong Putih di Kelurahan Wonorejo, Surabaya terlibat dalam aksi lingkungan di kampungnya, Minggu (12/1/2025).

    Mereka menggelar kerja bakti, membersihkan selokan, hingga memangkas ranting pohon.

    Hadir pula kader senior PDIP yang juga Wakil Wali Kota Surabaya Armuji.

    Pria yang akrab disapa Cak Ji juga ikut bersama-sama warga Wonorejo dan kader yang lain semangat kerja bakti, membersihkan lingkungan.

    Di tengah aksi bersih-bersih lingkungan tersebut juga digelar tumpengan HUT PDIP. Warga dan para kader partai pimpinan Megawati Soekarnoputri ini pun larut dalam syukuran.

    Kegiatan tersebut diikuti seluruh pengurus ranting, anak ranting serta warga Pondok Tanjung Permai RT 06 RW 03 Kelurahan Wonorejo.

    Acara dimulai dengan kerja bakti bersama seluruh warga, melakukan pemotongan ranting pohon yang sekiranya sudah panjang serta membersihkan sisa sampah pemotongan pohon tersebut.

    Kemudian acara dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng bersama warga.

    “Guyub dan semangat warga bareng-bareng kerja bakti. Ini luar biasa. Ini budaya warga arek Suroboyo. Menjaga kekompakan warga satu sama lain,” kata Cak Ji.

    Wakil Wali Kota Surabaya ini memberi apresiasi kepada warga yang penuh kesadaran kerja bakti bersama. Apalagi saat musim hujan seperti ini, selokan harus dibersihkan. Begitu juga perampingan pohon harus dilakukan terhindar dari ancaman piting beliung.

    Setelah memberikan sambutan, Cak Ji melakukan pemotongan tumpeng bersama warga dan membagikan tumpeng tersebut kepada seluruh warga yang hadir

  • PDIP Surabaya Bubuhkan Cap Jempol Darah untuk Megawati, Ungkap Kekhawatiran Cawe-Cawe Jelang Kongres

    PDIP Surabaya Bubuhkan Cap Jempol Darah untuk Megawati, Ungkap Kekhawatiran Cawe-Cawe Jelang Kongres

    Surabaya (beritajatim.com) – Aksi simbolis pembubuhan cap jempol darah oleh ratusan kader PDIP Surabaya dalam peringatan HUT ke-52 PDIP menjadi sorotan publik, karena menyinggung adanya cawe-cawe pihak luar jelang Kongres VI.

    Aksi cap jempol darah yang berlangsung pada Jumat (10/1/2025) ini menunjukkan komitmen kuat para kader untuk tetap mendukung Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDIP. Momentum ini juga menjadi penegasan sikap jelang Kongres PDIP ke-6 yang akan digelar April mendatang.

    Sekretaris DPC PDIP Kota Surabaya, Baktiono, menegaskan bahwa ikrar dan aksi ini merupakan bentuk pernyataan dukungan tanpa kompromi kepada Megawati.

    “Kita sudah sepakat berikrar dan berjanji bahwa dalam Kongres PDIP ke-6 nanti, akan tetap mencalonkan Ibu Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDIP,” ungkap Baktiono.

    Aksi cap jempol darah ini bukan pertama kalinya dilakukan oleh kader PDIP. Baktiono mengingatkan bahwa tradisi ini memiliki sejarah panjang sejak Kudatuli 1996, di mana partai menghadapi tekanan besar dari rezim Orde Baru. Langkah ini kini diulang sebagai simbol perlawanan terhadap upaya intervensi pihak luar yang berpotensi mengganggu proses Kongres.

    “Kita menyatakan ini sampai titik darah terakhir tetap setia kepada Ketua Umum PDIP Ibu Megawati. Karena kita tahu Ibu Megawati menyatakan bahwa PDI Perjuangan ini akan diintervensi, diawut-awut oleh pihak lain,” tambah Baktiono.

    Sementara itu, Wakil Wali Kota Surabaya sekaligus senior PDIP, Armuji, turut memperkuat pernyataan tersebut. Ia menyinggung indikasi adanya upaya “cawe-cawe” dari pihak luar yang mencoba memengaruhi dinamika internal partai. “Surabaya satu suara, one voice untuk Ketum Ibu Megawati, tidak ada pilihan lain. Meskipun ada riak-riak kecil di sana,” tegas Armuji. [ram/ian]

  • Ditetapkan Sebagai Wali Kota Surabaya Terpilih, Eri Beber Sejumlah Pekerjaan Rumah

    Ditetapkan Sebagai Wali Kota Surabaya Terpilih, Eri Beber Sejumlah Pekerjaan Rumah

    Surabaya (beritajatim.com) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surabaya secara resmi menetapkan pasangan Eri Cahyadi dan Armuji sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya untuk periode 2025-2030.

    Penetapan ini diumumkan dalam Rapat Pleno Terbuka yang diadakan di Hotel Novotel Surabaya pada Kamis, 9 Januari 2025. Pasangan Eri Cahyadi-Armuji berhasil memenangkan Pilkada Surabaya 2024 dengan perolehan suara sebanyak 980.380 total suara sah.

    Namun, Eri Cahyadi hadir tanpa didampingi oleh Armuji. Menurut Eri, ketidakhadiran Armuji disebabkan karena mewakili dirinya hadir di acara Kementerian KLHK di Jakarta. “Pak Armuji tidak hadir karena mewakili saya acara di Jakarta,” jelas Eri.

    Eri Cahyadi menyampaikan apresiasi kepada KPU, Bawaslu, dan seluruh pihak yang telah berperan dalam penyelenggaraan Pilkada Surabaya 2024. Ia menekankan bahwa keberhasilan ini tidak lepas dari kerja keras semua pihak yang menjaga proses demokrasi berjalan dengan lancar dan damai.

    “Alhamdulillah hari ini sudah ditetapkan rapat pleno penetapan wali kota terpilih, tadi sudah disampaikan dan hari ini sudah ditetapkan oleh KPU. Kita menunggu pelantikan dilakukan secara serentak,” ungkapnya usai acara.

    Lebih lanjut Eri mengungkapkan masih banyak PR (pekerjaan rumah) yang belum dikerjakan selama menjadi Wali Kota Surabaya di periode pertama.

    “Di periode pertama hanya 3 tahun setengah dan 2 tahunnya berkecimpung dengan covid-19. Jadi hanya efektif satu tahun setengah. Sehingga 5 tahun kedepan ini saya berharap seluruh warga Surabaya menjadi satu bagian, menjadi satu keluarga besar untuk mewujudkan Surabaya kota dunia yang maju humanis dan berkelanjutan,” terangnya.

    Di periode dua, Eri Cahyadi akan melakukan sejumlah program kerja. Salah satunya adalah penyelesaian diversi Gunung Sari. Kemudian, pembangunan jalan raya Wiyung. “itu masuk program pertama yang terpotong, karena ada pilkada serentak. Kita kerja seperti biasa,” imbuhnya.

    Sementara, Sekretaris Tim Pemenangan, Aprizaldi, mengapresiasi kinerja Eri Cahyadi dan Armuji selama periode pertama kepemimpinan mereka. Ia menyoroti keberhasilan pasangan ini dalam menghadapi tantangan, termasuk penanganan pandemi COVID-19.

    “Di awal menjabat, keduanya menyiapkan berbagai langkah pengobatan dengan menyiapkan dua RS Darurat yang mampu menampung ratusan pasien. Di tingkat kelurahan, juga disiapkan sejumlah tempat isolasi bagi pasien yang positif namun tanpa gejala,” ujar Aprizaldi.

    Aprizaldi juga mengucapkan terima kasih atas dukungan yang diberikan kepada pasangan Eri Cahyadi-Armuji. “Kami menyampaikan terima kasih atas dukungan suara yang diberikan kepada pasangan Eri-Armuji. Memang masih banyak catatan, namun ini akan menjadi semangat untuk menyempurnakannya di periode kedua,” katanya.

    Ia mengajak semua pihak untuk bersama-sama mengawal kepemimpinan Eri-Armuji ke depan. “Dengan kerja relawan, seluruh partai, dan dukungan rakyat, kita akan membawa Surabaya menjadi kota berkelas dunia sesuai visi bapak wali kota,” pungkasnya. [ram/suf]

  • KPU Surabaya Tetapkan Eri-Armuji Wali Kota dan Wawali Terpilih

    KPU Surabaya Tetapkan Eri-Armuji Wali Kota dan Wawali Terpilih

    Surabaya (beritajatim.com) – KPU Kota Surabaya menetapkan Eri Cahyadi dan Armuji sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya terpilih dalam Pemilihan Umum Serentak 2024.

    Hasil tersebut disampaikan oleh Ketua KPU Kota Surabaya, Soeprayitno alias Nano. Di dalam Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya terpilih di Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024. Digelar di Ballroom Hotel Novotel Samator, Kota Surabaya, siang ini.

    “Ijinkan kami membacakan berita acara KPU Kota Surabaya Nomor 3/PL.02.7-BA/3578/2025 Tentang Penetapan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Walikota terpilih Kota Surabaya Tahun 2024. Pada hari ini Kamis, Legi, 9 Januari 2025,” kata Nano memimpin rapat pleno tersebut, Kamis (9/1/2024).

    Nano juga merinci poin keputusan KPU Kota Surabaya dalam menetapkan pasangan Eri Cahyadi dan Armuji sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya terpilih tahun 2024. Kata Nano, pasangan nomor urut 01 ini, meraup perolehan suara sebanyak 980.380 atau 81,38 persen.

    “Satu, menetapkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Surabaya nomor urut 01 saudara Eri Cahyadi dan Saudara Armuji dengan perolehan suara sebanyak 980.380 atau 81,38 persen. Dari total suara sah sebagai pasangan calon Walikota dan pasangan calon wakil walikota Surabaya dalam pemilihan walikota dan wakil Walikota Surabaya tahun 2024,” rinci Nano.

    “Demikian rapat pleno komisi pemilihan umum kota surabaya yang dituangkan dalam berita acara ini dan ditandatangani oleh Ketua serta anggota KPU Kota Surabaya, Surabaya 09 Januari 2025 ditandatangani” tutup Nano.

    Eri Cahyadi selaku Wali Kota Surabaya terpilih dalam sambutannya menyampaikan syukur terimakasih. Dalam pelaksanaan umum serentak 2024 di Surabaya berjalan dengan lancar hingga proses pleno penetapan hasil.

    “Saya maturnuwun sangat kepada Forkopimda Kota Surabaya yang telah memberikan semua kekuatannya, lahiriahnya, batinianya dalam pelaksaanaan menjaga pilkada, sehingga bisa berjalan dengan kondusif dan berjalan sesuai dengan yang kita harapkan,” kata Eri Cahyadi.

    Untuk diketahui, hasil pemilihan umum serentak 2024 Wali Kota dan Wakil Walikota Surabaya ini, KPU menetapkan Eri Cahyadi dan Armuji sebagai pasangan calon terpilih. Eri Cahyadi dan Armuji memperoleh suara 980.380 atau setara 81, 38 persen, sedangkan kotak kosong meperoleh 224.340 suara. Dari total suara pemilih di surabaya sebanyak 1.204.720 suara sah dan 48.253 tidak sah. [ram/beq]

  • Tanpa Sengketa, Eri Cahyadi-Armuji Besok Ditetapkan sebagai Wali Kota dan Wawali Surabaya

    Tanpa Sengketa, Eri Cahyadi-Armuji Besok Ditetapkan sebagai Wali Kota dan Wawali Surabaya

    Surabaya (beritajatim.com) – Besok, Kamis (9/1/2025), pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi dan Armuji, akan resmi ditetapkan sebagai pemimpin terpilih periode 2025-2029. Penetapan ini akan digelar di Hotel Samator, Surabaya, oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya setelah memastikan bahwa pasangan ini tidak terlibat sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK).

    “Penetapan Paslon terpilih dilaksanakan Kamis, 9 Januari 2025 secara serentak. Bagi daerah yang tidak ada sengketa di MK,” ujar Ketua KPU Kota Surabaya, Soeprayitno, Rabu (8/1/2025).

    Acara penetapan besok juga akan melibatkan berbagai pihak sebagai bentuk transparansi proses. Selain pasangan calon, KPU mengundang 30 orang tim pendukung, ketua dan sekretaris dari 18 partai politik, panitia pemilihan kecamatan (PPK) dari 31 kecamatan, dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

    “Kita undang Paslon dengan LO (pendamping) dan 30 orang timnya, ketua dan sekretaris dari 18 parpol di Surabaya, ketua dan Divisi teknik PPK dari 31 kecamatan se-Surabaya, Forkopimda,” jelas Nano, sapaan akrab Soeprayitno.

    Sebelumnya, proses rekapitulasi suara telah rampung pada 4 Desember 2024. Pasangan Eri-Armuji berhasil unggul telak dalam Pilwali Surabaya 2024, mengantongi 980.380 suara, jauh mengalahkan kotak kosong yang hanya meraih 224.340 suara.

    Dengan total suara sah sebanyak 1.204.720, kemenangan pasangan ini tidak hanya signifikan tetapi juga diterima semua pihak.

    “Untuk pilwali juga sudah selesai semua, sudah dibacakan. Hasilnya pasangan nomor 1 suaranya lebih unggul dari kolom tanpa gambar,” ungkap Komisioner KPU Divisi Teknis, Bakron Hadi, saat rapat pleno rekapitulasi. [asg/ian]

  • Polemik Undangan Tasyakuran PDIP Surabaya, Achmad Hidayat Tegaskan Ini

    Polemik Undangan Tasyakuran PDIP Surabaya, Achmad Hidayat Tegaskan Ini

    Surabaya (beritajatim.com) – Polemik terkait undangan tasyakuran kemenangan pasangan Eri Cahyadi dan Armuji dalam Pilwali Surabaya 2024 tidak menggoyahkan fokus PDIP Surabaya.

    Wakil Sekretaris DPC PDIP Surabaya, Achmad Hidayat, menegaskan bahwa partai saat ini lebih memprioritaskan persiapan agenda besar partai, termasuk Hari Ulang Tahun (HUT) PDIP ke-52 pada Januari 2025.

    Achmad menegaskan bahwa seluruh struktur partai, mulai dari DPC hingga simpatisan, tengah melakukan konsolidasi secara berjenjang. Selain mempersiapkan HUT partai, konsolidasi juga ditujukan untuk mendukung Kongres VI PDIP dan menjaga kepemimpinan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

    “Saat ini, partai di Surabaya mulai dari DPC, PAC, Ranting, hingga kader dan simpatisan fokus pada agenda partai, di antaranya rangkaian Hari Ulang Tahun PDI Perjuangan ke-52 tahun pada Januari 2025,” ujar Achmad kepada wartawan, Sabtu (28/12/2024).

    Ia juga menambahkan bahwa PDIP tidak hanya fokus pada agenda internal, tetapi juga pada upaya membantu masyarakat Surabaya yang tengah menghadapi berbagai tantangan. Menurutnya, kerja-kerja partai harus terus menyentuh akar rumput dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

    “Di luar itu, tidak ada pikiran lain. Sebisanya, kami juga membantu masyarakat serta akar rumput yang sedang kesusahan,” jelas Achmad.

    Terkait tudingan diskriminasi dalam undangan tasyakuran, Achmad memastikan bahwa prosedur penyampaian undangan telah dilakukan sesuai mekanisme. Ia bahkan mengaku telah mencoba menghubungi Armuji secara langsung melalui pesan dan telepon, tetapi tidak mendapatkan respons.

    “Kalau masalah undangan, kami juga paham prosedur bahwa undangan itu pasti disampaikan. Bahkan sebelum acara dimulai, saya telpon dan WA, namun tidak dibaca maupun dibalas,” tegasnya.

    Achmad berharap polemik ini tidak mengganggu soliditas partai di Surabaya, terutama menjelang agenda-agenda besar. Ia mengingatkan bahwa keberhasilan PDIP ke depan bergantung pada sinergi dan kedewasaan seluruh kader dalam menyikapi persoalan internal. [asg/ian]

  • Polemik Undangan Tasyakuran di PDIP Surabaya, Armuji: Lah Kok Ada Diskriminasi

    Polemik Undangan Tasyakuran di PDIP Surabaya, Armuji: Lah Kok Ada Diskriminasi

    Surabaya (beritajatim.com) – Acara tasyakuran kemenangan pasangan Eri Cahyadi dan Armuji dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya 2024 yang seharusnya menjadi momen kebersamaan justru diwarnai tensi internal di tubuh DPC PDIP Surabaya. Acara yang berlangsung di Kantor DPC PDIP Surabaya, Jalan Setail, pada Jumat (27/12/2024) menyisakan perdebatan yang memicu polemik antar kader.

    Armuji, yang juga Wakil Wali Kota Surabaya terpilih, merasa adanya perlakuan diskriminatif terhadap dirinya. Hal ini bermula dari undangan tasyakuran yang baru diterimanya hanya beberapa jam sebelum acara dimulai. Kondisi tersebut, menurut Armuji, menandakan adanya kesengajaan dari pihak pengurus DPC untuk tidak mengundangnya sejak awal.

    “Saya masih memegang KTA (Kartu Tanda Anggota) PDIP, lah kok ada diskriminasi. Yok opo iki carane (gimana ini caranya),” ujar Armuji, akrab disapa Cak Ji, dengan nada kecewa saat berbicara kepada wartawan, Sabtu (28/12/2024).

    Cak Ji menyebut bahwa undangan yang diterimanya pada hari acara sangat berbeda dengan informasi dari Eri Cahyadi, yang mengaku telah menerima undangan tersebut seminggu sebelumnya. Menurut Armuji, stafnya sempat mengecek administrasi ke DPC PDIP dan menemukan bahwa namanya memang tidak tercantum dalam daftar undangan awal.

    “Ini menunjukkan ada faktor kesengajaan untuk tidak mengundang saya,” tegas Cak Ji dalam sambutannya yang juga dihadiri para kader, tokoh agama Ustadz Yoyok, dan Gus Fahmi.

    Dalam forum tersebut, Cak Ji secara terbuka menyindir Wakil Sekretaris DPC PDIP Surabaya, Achmad Hidayat, yang dianggap bertanggung jawab atas situasi ini. Ia menilai sikap Achmad yang masih muda harus lebih mencerminkan ketenangan dan kedewasaan dalam menghadapi persoalan internal partai.

    “Tenang ya, Dik Achmad, jangan bengong, jangan galau. Ini kritik untuk awakmu (dirimu). Arek enom kudu (anak muda harus) semangat, pikiran yang jernih hati yang bersih. Tapi iki kok bedo (ini kok beda), tendensius dan arogan sekali,” ungkap Cak Ji.[asg/kun]

  • Meski Tak Ada Sengketa Pilkada, Penetapan Wali Kota Surabaya Terpilih Tetap Tunggu MK

    Meski Tak Ada Sengketa Pilkada, Penetapan Wali Kota Surabaya Terpilih Tetap Tunggu MK

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Bobby Constantine

    TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA – Hingga saat ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surabaya belum menetapkan Wali Kota Surabaya dan Wakil Wali Kota Surabaya terpilih.

    Sekalipun tak ada gugatan, KPU Surabaya tetap menunggu kepastian dengan adanya Buku Register Perkara Konstitusi (BRPK) yang diterbitkan Mahkamah Konstitusi (MK).

    BRPK akan menjadi dasar bagi KPU untuk memastikan daerah tersebut terdapat Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP Kada) atau tidak.

    Apabila daerah tersebut tak memiliki sengketa perkara di MK, maka penetapan calon terpilih bisa dilakukan.

    “Kami masih menunggu surat dari MK. Penetapan (calon terpilih) akan dilakukan maksimal 3 hari setelah menerima surat MK,” kata Komisioner KPU Surabaya Divisi Teknis Penyelenggaraan, Bakron Hadi, saat dikonfirmasi di Surabaya, Sabtu (21/12/2024).

    Ketua KPU Surabaya, Soeprayitno, menambahkan, penetapan pasangan calon terpilih menjadi salah satu langkah menuju pelantikan kepala daerah.

    “Pasca penetapan paslon terpilih, maka usulan pelantikan disampaikan melalui DPRD Surabaya,” kata Soeprayitno saat dikonfirmasi terpisah.

    Selanjutnya, usulan akan diteruskan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

    “Kemudian, Kemendagri yang akan memberikan delegasi pelantikan ke gubernur,” kata pria yang akrab disapa Nano tersebut.

    Sebelumnya, Kemendagri mengungkap potensi pelantikan kepala daerah hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 berpotensi mundur.

    Saat ini, pemerintah tengah menunggu proses penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP Kada) di Mahkamah Konstitusi.

    Jadwal pelantikan kepala daerah sebenarnya telah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2024.

    Hal ini membahas tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

    Dalam aturan ini, pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur berlangsung 7 Februari 2025 dengan dilantik Presiden Republik Indonesia.

    Kemudian, pelantikan Bupati/Wali Kota dan Wakilnya berlangsung pada 10 Februari 2025 dengan dilantik Gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat.

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengungkapkan, saat ini pemerintah tengah mengkaji penundaan pelantikan tersebut.

    Menurutnya, proses pelantikan harus serentak sesuai dengan semangat keserentakan di pilkada.

    “Kami di Kemendagri tengah berdiskusi dengan MK dan KPU (Komisi Pemilihan Umum) untuk mencari tanggal yang tepat,” kata Wamendagri Bima Arya saat memberikan penjelasan di hadapan ASN Pemkot Surabaya, Kamis (19/12/2024).

    “Sebab, kita harus menghitung proses gugatan-gugatan di MK. Sepertinya, baru akan selesai di pertengahan Maret,” ungkap Bima Arya.

    Untuk diketahui, pasca pelaksanaan Pilkada Serentak 2024, Mahkamah Konstitusi telah menerima pendaftaran permohonan Perselisihan Hasil Kepala Daerah (PHP Kada) Tahun 2024. Total, ada 283 permohonan yang masuk ke MK.

    Di luar Pilkada Surabaya, sebanyak 15 daerah berasal dari pilkada kabupaten/kota Jawa Timur. Kemudian, 1 lainnya berasal dari pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim, Tri Rismaharini dan KH Zahrul Azhar Asumta (Gus Hans).

    Di Pilkada Surabaya, KPU Surabaya telah menyelesaikan rapat pleno rekapitulasi perolehan suara Pilkada Surabaya 2024, Rabu (4/12/2024) lalu.

    Hasilnya, pasangan Eri Cahyadi-Armuji menang telak melawan kotak kosong.

    Eri Cahyadi-Armuji yang berstatus Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya petahana tersebut mendapatkan akumulasi suara sebanyak 980.380 suara atau 81,3 persen dari total suara sah.

    Sisanya, sebanyak 224.340 suara atau sekitar 18,6 persen suara sah memilih kotak kosong.

    Dari total Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Surabaya yang mencapai 2.229.244 calon pemilih, sebanyak 1.252.973 orang di antaranya memberikan suara (56,2 persen). Dari total pemilih yang memberikan suara, sebanyak 48.253 suara dinyatakan tidak sah.