Xcloud.id

Tag: Armuji

  • Jembatan Suramadu Punya Titik ‘Akses Maling’ di Google Map – Page 3

    Jembatan Suramadu Punya Titik ‘Akses Maling’ di Google Map – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Jembatan Suramadu, yang menghubungkan Kota Surabaya dengan Pulau Madura, tengah menjadi sorotan publik. Sorotan Jembatan Suramadu ini akibat meningkatnya kasus kriminalitas di sepanjang jalur tersebut.

    Sejumlah laporan menyebutkan bahwa aksi kejahatan seperti pencurian kendaraan bermotor dan pembegalan, termasuk dengan modus penggunaan senar pancing, semakin marak.

    Kondisi ini memicu keresahan di kalangan pengguna jalan dan memunculkan desakan untuk menutup atau bahkan merobohkan jembatan tersebut.

    Punya Titik ‘Akses Maling’

    Yang lebih mencengangkan, Jembatan Suramadu kini terdapat titik yang dinamai ‘Akses Maling’ di google map. Adapun titik koordinat ini berada di -7.203233, 112.779171. 

    Liputan6.com berhasil mengabadikan tangkapan layar seperti yang tertera di foto artikel ini.

    Lonjakan Kriminalitas di Jembatan Suramadu

    Dalam beberapa bulan terakhir, berbagai laporan mengenai aksi kriminal di Jembatan Suramadu semakin sering terdengar. Modus yang digunakan para pelaku beragam, mulai dari penjebakan dengan senar pancing hingga aksi perampokan secara langsung.

    Akibatnya, masyarakat semakin waspada dan mulai mempertanyakan efektivitas keamanan di jalur vital ini.

    Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji, menanggapi keresahan masyarakat dengan menegaskan bahwa pengelolaan Jembatan Suramadu berada di bawah kewenangan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

    Meski demikian, ia menyatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat guna mencari solusi terbaik dalam menangani masalah keamanan di Jembatan Suramadu ini. Salah satu langkah yang dipertimbangkan adalah peningkatan jumlah personel patroli serta pemasangan sistem pemantauan CCTV yang lebih canggih.

     

  • Nelangsa Mbah Di Tertipu Beli Tanah Rp 250 Juta Ternyata Jalan Kampung di Surabaya

    Nelangsa Mbah Di Tertipu Beli Tanah Rp 250 Juta Ternyata Jalan Kampung di Surabaya

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Nuraini Faiq

    TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA – Mbah Di (60), kakek yang tinggal di Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Gayungan, Surabaya, Jawa Timur, menjadi korban jual beli tanah.

    Mbah Di hanya bisa gigit jari saat tanah yang dibeli seharga Rp 250 juta itu ternyata merupakan tanah jalan kampung.

    Belum diperoleh identitas detail terkait pelaku yang tega menjual tanah jalan kampung itu kepada Mbah Di.

    Kakek ini menyebut, ia membeli dari pengembang.

    Setelah dicek ternyata tanah yang dibeli itu adalah tanah fasilitas kampung.

    Mbah Di pun memilih melapor ke Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji.

    Melalui Rumah Aspirasi yang dibuka luas untuk warga di Rumah Dinas Wakil Wali Kota Surabaya, kakek itu menceritakan kisahnya yang sampai memecah celengan untuk menggenapi pembelian tanah ukuran 7×6 meter tersebut.

    Dalam video yang diterima Tribun Jatim Network, Cak Ji, sapaan Armuji mengecek ke lapangan untuk mengetahui kondisi sebenarnya.

    Sampai pada akhirnya, Cak Ji mendesak tanggung jawab penjual tanah. Sebab telah merugikan Mbah Di.

    “Kalau tanahnya tidak bisa dipakai, kembalikan uangnya! Jangan menipu warga seperti ini,” ujar Cak Ji di hadapan pelaku penjual tanah jalan kampung itu.

    Situasi semakin memanas ketika pihak yang menjual tanah mencoba berkelit dari tanggung jawab.

    Armuji bahkan menyebut, pengembang selalu menghindar dari penyelesaian masalah, meskipun sudah ada kesepakatan sebelumnya dengan Pemkot Surabaya.

    Warga yang menjadi korban dalam kasus jual beli “bodong” ini berharap pemerintah bisa memberikan solusi dan menindak tegas para pelaku. 

    Cak Ji pun tidak akan tinggal diam.

    Ia mengancam akan membawa persoalan ini ke jalur hukum jika pihak pengembang tetap menghindar dan tidak segera menyelesaikan permasalahan. 

    “Kami akan bela warga yang dirugikan. Jangan sampai mereka menjadi korban dari praktik jual beli tanah yang tidak bertanggung jawab seperti ini,” tegas Cak Ji.

    Dengan adanya perhatian dari Pemkot Surabaya, warga berharap ada titik terang dalam penyelesaiannya.

    Mereka menantikan langkah nyata dari pihak pengembang untuk mengembalikan hak-hak mereka yang telah dirugikan.

  • Aktivis Kritik Kinerja OPD dan BUMD Surabaya, Siapkan ‘Raport Merah’ untuk Wali Kota

    Aktivis Kritik Kinerja OPD dan BUMD Surabaya, Siapkan ‘Raport Merah’ untuk Wali Kota

    Surabaya (beritajatim.com) – Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di bawah kepemimpinan Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, dan Wakil Wali Kota Armuji periode 2020-2025, mendapat kritik tajam dari berbagai elemen masyarakat.

    Kinerja mereka dinilai tidak maksimal, bahkan beberapa OPD gagal mencapai target yang telah ditetapkan.

    Sebagai bentuk evaluasi, para aktivis Surabaya kini bersiap mengirimkan “raport merah” kepada Wali Kota sebagai peringatan atas lemahnya kinerja pemerintahan kota.

    Ketua Keluarga Besar Rakyat Surabaya (KBRS), Nasirudin (Nasir), menegaskan bahwa sejumlah OPD dan BUMD gagal memenuhi target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan tidak menjalankan tugasnya dengan baik.

    “Salah satu contohnya Dinas Perhubungan (Dishub) Surabaya, yang hanya mampu mencapai Rp48 miliar dari target PAD sebesar Rp101 miliar, bahkan kurang dari 50 persen,” ungkap Nasirudin, yang juga alumnus FISIP UWKS, Selasa (11/2/2025).

    Nasirudin juga menduga adanya kebocoran dalam pengelolaan organisasi yang berujung pada rendahnya pencapaian target PAD. Menurutnya, jika pengelolaan keuangan dan pengawasan internal tidak segera diperbaiki, maka dampaknya akan semakin merugikan kota dan masyarakat.

    “Kami menduga ada kebocoran dalam pengelolaan organisasi. Hal ini sangat merugikan kota,” tegas Nasirudin.

    Tak hanya Dishub, Nasir juga mengkritik kinerja Perusahaan Daerah (PD) Pasar Surya yang dianggap gagal dalam penataan pasar. Salah satu contoh nyata adalah kondisi Pasar Mangga Dua yang masih semrawut dan tidak tertata dengan baik, padahal sudah menjadi tanggung jawab PD Pasar sebagai perusahaan daerah untuk mengelolanya.

    Ketua Paguyuban Arek Surabaya (PAS), Kusnan, juga turut mengkritisi lemahnya pengawasan internal di beberapa dinas yang dinilai tidak bekerja secara optimal. Menurutnya, setidaknya ada 10 OPD yang mendapatkan raport merah atas kinerjanya yang buruk.

    “Ada 10 OPD yang kami berikan Raport Merah, di antaranya kinerja Dinas Cipta Karya, DLH, Satpol, Pendidikan, dan Sekretariat Kota Surabaya yang jauh dari optimal,” ujar Kusnan.

    Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya perlu segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap OPD dan BUMD yang dinilai belum menjalankan tugas dengan baik. Menurut Kusnan, tanpa evaluasi yang tegas, kondisi ini bisa berlarut-larut dan semakin merugikan masyarakat.

    “Kami siap memberikan raport merah kepada Wali Kota terkait OPD dan BUMD yang belum menjalankan tugas dengan baik. Pemkot perlu mengevaluasi kinerja ini agar tidak terus merugikan masyarakat,” kata Kusnan.

    Kedua aktivis ini sepakat bahwa buruknya pengelolaan PAD dan lemahnya pengawasan internal di OPD maupun BUMD harus segera ditindak tegas. Evaluasi menyeluruh perlu dilakukan agar pelayanan publik di Kota Surabaya dapat berjalan lebih optimal dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

    Sebagai informasi, pada tahun 2024, Pemkot Surabaya menargetkan PAD sebesar Rp6,4 triliun. Hingga triwulan II tahun 2024, realisasi PAD mencapai Rp2,9 triliun atau sekitar 45,18 persen dari target.

    Sektor pajak daerah menjadi penyumbang tertinggi dengan capaian Rp2,58 triliun dari target Rp5,06 triliun, atau sekitar 51,07 persen.

    Namun, beberapa sektor masih menunjukkan kinerja yang kurang optimal. Misalnya, realisasi PAD dari sektor parkir hanya mencapai Rp42 miliar dari target Rp101 miliar pada tahun 2024.

    Dengan proyeksi PAD Kota Surabaya tahun 2025 yang meningkat menjadi Rp8 triliun, diharapkan evaluasi dan perbaikan kinerja OPD dan BUMD dapat segera dilakukan untuk mencapai target tersebut. [asg/kun]

  • Golkar Surabaya Luncurkan Hotline Aduan Warga: Birokrasi Melayani adalah Keniscayaan

    Golkar Surabaya Luncurkan Hotline Aduan Warga: Birokrasi Melayani adalah Keniscayaan

     

    Surabaya (beritajatim.com) – DPD Golkar Surabaya resmi meluncurkan hotline aduan warga sebagai upaya meningkatkan pelayanan publik di Kota Surabaya. Ketua DPD Golkar Surabaya, Arif Fathoni, menegaskan bahwa langkah ini bertujuan untuk memastikan aspirasi masyarakat dapat tersampaikan dengan cepat dan transparan.

    “Fokus kami adalah bagaimana setiap aspirasi atau keluhan dari warga bisa cepat direspon, serta bagaimana setiap rupiah yang dikeluarkan oleh masyarakat bisa dipertanggungjawabkan dengan cara yang transparan,” ujar Arif Fathoni, Senin (10/2/2025).

    Sebagai Wakil Ketua DPRD Surabaya, Fathoni menambahkan bahwa hotline ini akan mempermudah masyarakat dalam mengakses berbagai layanan dari Pemerintah Kota Surabaya.

    Untuk memastikan layanan ini berjalan optimal, seluruh anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Surabaya diwajibkan menempelkan stiker hotline di berbagai pos pelayanan publik.

    “Kami ingin memastikan bahwa semua warga Surabaya dapat dengan mudah menghubungi kami dan kami dapat mendengar langsung aspirasi serta keluhan mereka,” katanya.

    Menurut Fathoni, hotline ini juga merupakan bagian dari komitmen Partai Golkar dalam mendukung pemerintahan Eri Cahyadi-Armuji serta memastikan birokrasi yang efektif dan efisien.

    “Sebagai partai yang mendukung pemerintahan saat ini, kami ingin memastikan bahwa semua program dan kebijakan yang ada dapat terealisasi dengan baik di lapangan,” tambahnya.

    Di tengah perubahan zaman yang semakin cepat, Fathoni menegaskan pentingnya inovasi dalam pengelolaan layanan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

    “Birokrasi Melayani bukan lagi sekadar harapan, tetapi sebuah keniscayaan yang harus diterapkan di era sekarang,” tutupnya. [asg/beq]

  • HUT ke-17, Ini Pesan Ketua Gerindra Cahyo untuk Kadernya di Surabaya

    HUT ke-17, Ini Pesan Ketua Gerindra Cahyo untuk Kadernya di Surabaya

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua DPC Gerindra Surabaya Cahyo Harjo Prakoso menekankan kader partai harus maksimal dalam menolong dan membantu masyarakat untuk melahirkan kemakmuran.

    Penegasan itu disampaikan Cahyo Harjo Prakoso dalam HUT ke-17 Partai Gerindra di kantor DPC Gerindra Kota Surabaya, Jalan Teluk Tomini, Minggu (9/2/2025).

    “Kader partai harus betul-betul dan berani mengambil risiko memperjuangkan kepentingan masyarakat,” tegas Cahyo.

    Dia menjelaskan, bahwa perjuangan untuk kepentingan rakyat merupakan batu fondasi Partai Gerindra selama ini, sesuai pesan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto.

    “Kader Gerindra harus bekerja ekstra, harus berjuang maksimal untuk kepentingan masyarakat. Kami dibentuk bukan sebagai politisi, tapi kami adalah pejuang politik untuk kepentingan masyarakat di wilayah masing-masing,” tutur Cahyo yang juga Anggota Komisi E DPRD Jatim tersebut.

    Menurut Cahyo, Partai Gerindra bersam Pemerintah Kota Surabaya terus menjaga sinergitas dan selalu bekerja untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan pesan Prabowo Subianto untuk terus berjuang tiada akhir untuk rakyat yang membutuhkan.

    “Dan, perjuangan ini telah membuahkan hasil, ketua umum kami terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Tetapi beliau berpesan kepada kami bahwa perjuangan ini belum selesai, justru ini adalah awal perjuangan sebenarnya dari Partai Gerindra untuk betul-betul memberikan suatu bukti dan suatu karya, yang bisa dinikmati warga Indonesia khususnya Surabaya,” tuturnya.

    Sebelumnya, Wakil Wali Kota Surabaya Armuji dalam pidatonya mengucapkan selamat HUT ke-17 untuk Gerindra dan harus ugal-ugalan menolong rakyat yang menderita, jangan sampai mereka ditelantarkan.

    “Tolong kepada teman-teman anggota DPRD Surabaya, marilah kita berkolaborasi, marilah kita bersama-sama untuk membangun Kota Surabaya. Bukan cuma dari infrastruktur, tetapi membangun sumber daya manusia,” tegasnya.

    Armuji pun memberikan contoh harmonisasi antara Walikota dengan Wakilnya di Surabaya yang saling mengisi dan tidak melakukan pekerjaan yang bukan tupoksinya. Karena Wakil mempunyai arti Awak karo Sikil (Badan dan Kaki),

    “Namanya Wakil koen ojok macak dadi ndas (jangan berperan jadi kepala),” sebutnya disambut ketawa Bambang Haryo Soekartono dan jajaran DPC Gerindra Surabaya.

    DI peringatan HUT ke-17 Gerindra ini juga diwarnai pemberian santunan ke anak yatim piatu serta memberikan tali asih bagi ojek online dan menyiapkan ragam hadiah menarik. [tok/aje]

  • Didatangi Armuji, Great Crystal School Beri Klarifikasi 3 Tuduhan

    Didatangi Armuji, Great Crystal School Beri Klarifikasi 3 Tuduhan

    Surabaya (beritajatim.com) – Usai didatangi Wakil Walikota Surabaya terpilih Armuji, Great Crystal School memberikan klarifikasi terhadap 3 permasalahan yang dituduhkan ke mereka. Diketahui, Armuji mendatangi Great Crystal School, Jumat (7/2/2025), bersama dengan orang tua murid dan guru yang mengaku gajinya dipotong.

    Tauchid Suyuti, legal sekolah Great Crystal School and Course Center mengatakan terkait permasalahan penahanan ijazah salah satu siswa SD berinisial MG, dirinya membantah disebut menahan ijazah dengan sengaja oleh Armuji dan para orang tua yang hadir. Tauchid menjelaskan bahwa pihaknya menyimpan ijazah itu sampai MG melunasi biaya administrasi ke sekolah.

    “Kami tidak menahan ijazah, tetapi ada kewajiban yang perlu diselesaikan oleh orang tua siswa, seperti pembayaran SPP dan lainnya. Hak sekolah adalah menerima pembayaran tersebut, sementara kewajiban kami tetap memberikan ijazah,” ujarnya dihubung beritajatim.com, Sabtu (8/2/2025).

    Sebagai solusi, kata Tauchid, pihak sekolah telah menjadwalkan pertemuan dengan wali murid minggu depan. Dalam pertemuan tersebut, sekolah akan memberikan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, dengan kemungkinan adanya negosiasi terkait besaran pembayaran yang disesuaikan dengan kebijakan kepala sekolah.

    “Kami terbuka untuk berdiskusi. Sesuai arahan Pak Wakil Wali Kota tadi, ada beberapa persyaratan yang bisa dibicarakan lebih lanjut agar solusi terbaik bisa dicapai,” tambahnya.

    Sementara itu, terkait peristiwa Bullying yang menimpa salah satu siswa SD berinisial YC (10), pihak sekolah sudah memfasilitasi dengan pendampingan dan mengusahakan untuk mediasi. Diketahui, MC (10) salah satu siswa Great Crystal School diduga melakukan pemukulan kepada YC. Orang tua YC lantas tidak terima.

    “Kami sudah melakukan mediasi antara orang tua korban dan orang tua terduga pelaku. Kedua anak juga telah saling memaafkan. Bahkan, berita acara perdamaian sudah dibuat dan ditandatangani oleh guru-guru serta orang tua pelaku. Namun, orang tua korban memng belum menandatangani karena saat itu butuh izin dari suaminya,” ujar Tauchid.

    Tauchid menegaskan bahwa peristiwa itur merupakan murni persoalan antar-murid yang telah ditangani dengan serius oleh pihak sekolah. Menurutnya, insiden tersebut merupakan dinamika yang terjadi di antara sesama siswa dan bukan permasalahan antara murid dengan sekolah.

    “Kami sudah melakukan upaya penyelesaian dengan melakukan empat kali mediasi, dan masalah ini telah dinyatakan selesai,” tegasnya.

    Namun, Tauchid menyayangkan adanya pihak luar yang disebut-sebut memanfaatkan kejadian ini untuk menyerang nama baik sekolah. “Tapi ada pihak lain yang sengaja memanfaatkan momen ini untuk menyerang nama baik sekolah, seolah-olah ini konflik antara murid dengan sekolah. Padahal ini murni masalah antar-murid yang telah kami selesaikan,” ungkapnya.

    Sementara itu, terkait dengan potongan gaji guru honorer, pihak sekolah juga akan mengklarifikasi terkait tuduhan itu. Namun, informasi yang disampaikan akan dilakukan secara tertutup.

    “Untuk pemotongan gaji itu kan harus meninjau kontrak kerja. Nanti kita juga akan ada diskusi terkait permasalahan itu terhadap pihak yang mempermasalahkan,” pungkasnya. [ang/beq]

  • Siswa SD Swasta di Surabaya Diduga jadi Korban Bully

    Siswa SD Swasta di Surabaya Diduga jadi Korban Bully

    Surabaya (beritajatim.com) – Seorang siswa SD Swasta di Surabaya diduga menjadi korban Bully teman sebaya. Kejadian pembullyan itu terjadi di Great Crystal School Surabaya pada Bulan November 2024 kemarin. Kini, kasus itu tengah ditangani Satreskrim Polrestabes Surabaya.

    Pendamping Hukum korban, Vena Naftalia menerangkan, dugaan kasus bullying ini terjadi pada tahun lalu. Orang tua dari korban mendapati adanya luka lebam di tangan dan kaki anaknya. Saat akan meminta rekaman Camera Closed Circuit Television (CCTV), pihak sekolah tidak memberikan kepada orang tua. Bahkan, orang tua korban mengaku mendapatkan intimidasi.

    “Dugaan bully sudah dilaporkan, sudah visum juga tapi masih nunggu hasil visum kalau perkembangan dari Polrestabes Surabaya, nanti kita kejar juga ya,” kata Vena, Jumat (07/02/2025).

    Vena menjelaskan bahwa saat ini korban menderita luka memar di tangan dan di kaki. Selain itu, Vena mengklaim bahwa korban juga mengalami trauma dan sempat tidak bisa diajak berbicara. “Korban ini dipukul. korban mengalami luka memar, selain itu juga mengalami trauma psikis, sekarang anak tersebut kalau diajak ngomong tidak mau menatap ke lawan bicara,” tutur Vena.

    Diwawancara terpisah, Legal Great Crystal School Surabaya, Tauchid Suyuti menjelaskan bahwa peristiwa dugaan bullying ini sudah dimediasi oleh pihak sekolah. Saat itu antar kedua anak-anak yang terlibat sudah saling memaafkan. Namun, ketika dibuatkan berita acara terkait penyelesaian masalah tersebut, ibu korban belum menandatangani dengan alasan butuh perizinan suami.

    “Kalau bullying itu sebelum pihak orang tua korban melaporkan ke Polres, sudah kami tengahi antara orangtua korban dan orang tua yang dituduhkan itu tadi,” terangnya.

    Terkait tuduhan pihak sekolah melakukan intimidasi kepada keluarga korban saat mediasi, Tauchid Suyuti membantah tuduhan itu. Ia yang juga ada dalam mediasi itu mengatakan bahwa pihak sekolah sudah memfasilitasi untuk perdamaian. Bahkan pihak sekolah mendukung langkah orang tua korban yang melapor ke Polrestabes Surabaya dengan membiarkan para guru diperiksa menjadi saksi.

    “Tidak ada itu intimidasi. Terkait CCTV, karena sudah ada laporan ke polisi ketika orang tua meminta rekaman CCTV kami memang tidak mengizinkan karena sudah masuk ke ranah hukum,” jelasnya.

    Sementara itu, Kasi Humas Polrestabes Surabaya AKP Rina Shanti membenarkan pelaporan terkait peristiwa dugaan pembullyan itu. Namun, karena terlapor berusia dibawah 12 tahun, sesuai undang-undang yang berlaku tidak dapat diproses pidana. Sehingga nantinya permasalahan itu akan dikoordinasikan dengan bapas dan dikembalikan ke orang tua masing-masing.

    “Sudah diperiksa saksi-saksi. Baik korban maupun terlapor karena masih dibawah umur semua dikembalikan ke orangtua. Saat ini kami akan berkoordinasi dengan bapas. Kami masih menunggu jadwal orang tua terlapor dan anak terlapor untuk waktunya,” pungkas Rina.

    Terkait peristiwa dugaan pembullyan ini, Wakil Walikota Surabaya Terpilih Armuji mendatangi sekolah Great Crystal School Surabaya, Jumat (07/02/2025). Dalam kunjungannya bersama orang tua murid dan mantan guru di sekolah itu, Armuji mendapati 3 masalah utama. Yakni, kasus pembullyan, hak gaji guru yang dipotong, dan penahanan ijazah yang dilakukan sekolah karena belum menyelesaikan biaya administrasi.

    “Artinya sekolahan ini SD dan SMP kan berada di naungan Diknas. Kalau mereka gak bisa bekerjasama dengan baik, ya sekolahan ini bisa ditutup meskipun ada izin kementerian, tapi wilayah penggunaan dan lokasinya kan ada di Surabaya,” tegasnya. (ang/kun)

  • Yona Bagus Widyatmoko: Gerindra Jangan Jumawa, Harus Terus Berjuang untuk Rakyat

    Yona Bagus Widyatmoko: Gerindra Jangan Jumawa, Harus Terus Berjuang untuk Rakyat

    Surabaya (beritajatim.com) – Wakil Ketua DPC Gerindra Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, menegaskan bahwa peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-17 Partai Gerindra yang mengusung tema “Berjuang Tiada Akhir” bukan sekadar seremonial, melainkan momentum untuk merefleksikan perjuangan partai.

    Yona menegaskan bahwa kemenangan politik bukanlah tujuan akhir, melainkan awal dari tanggung jawab besar dalam menunaikan janji-janji politik kepada rakyat.

    Menurutnya, perjuangan Gerindra harus tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat luas, terutama dalam mengurangi kebodohan, kemiskinan, dan pengangguran, serta memastikan akses kesehatan yang lebih baik dan pemerataan pembangunan.

    Baginya, kemenangan dalam Pemilu 2024 harus menjadi motivasi untuk bekerja lebih keras, bukan sekadar ajang euforia.

    “Perjuangan kita tidak boleh berhenti hanya karena kemenangan dalam Pileg, Pilpres, dan Pilkada. Yang lebih penting adalah bagaimana kita menunaikan janji politik untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat,” tegas Yona, Kamis (6/2/2025).

    Pria yang menjabat sebagai Ketua Komisi A DPRD Surabaya ini juga mengingatkan seluruh kader Gerindra di Surabaya untuk tetap rendah hati dan dekat dengan masyarakat. Menurutnya, kemenangan tidak boleh membuat partai terlena, justru harus semakin mawas diri dan menjaga integritas.

    “Jangan jemawa, jangan terlalu euforia. Kita harus tetap membumi bersama rakyat, menjaga martabat dan nama baik Partai Gerindra. Konsistensi dalam perjuangan adalah kunci utama,” tambahnya.

    Gerindra Surabaya Melesat di Pemilu 2024

    Yona juga mengakui bahwa pencapaian Partai Gerindra dalam Pemilu 2024 di Surabaya cukup menggembirakan. Dalam Pemilihan Legislatif (Pileg), Gerindra mencatatkan peningkatan signifikan dengan meraih 8 kursi di DPRD Surabaya, naik 60% dibandingkan periode sebelumnya yang hanya 5 kursi.

    Sementara dalam Pilpres 2024, pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang diusung Gerindra sukses meraih 992.304 suara di Surabaya, membuktikan kuatnya dukungan masyarakat terhadap partai berlambang burung garuda ini.

    Pada Pilkada Surabaya 2024, pasangan Eri Cahyadi-Armuji yang didukung Gerindra juga meraih kemenangan mutlak dengan 83,20% suara, mengalahkan kotak kosong. Hasil ini, menurut Yona, adalah bukti kepercayaan masyarakat terhadap Gerindra sebagai bagian dari koalisi pemerintahan daerah.

    Namun, ia menegaskan bahwa pencapaian ini harus diiringi dengan kerja nyata. Sebagai partai dengan basis pendukung yang terus berkembang, Yona berharap seluruh kader tetap menjaga martabat dan nama baik partai.

    “Setiap kader memiliki tanggung jawab untuk menjaga kepercayaan masyarakat dengan konsisten bekerja demi kepentingan rakyat,” katanya.

    “Masyarakat memberikan mandat kepada kita, dan mandat ini harus dijawab dengan kerja keras, bukan sekadar retorika. Jangan sampai kepercayaan yang telah diberikan justru disia-siakan,” tambah Yona.

    Yona juga mengajak seluruh kader untuk menjadikan HUT ke-17 Gerindra sebagai momentum memperkuat komitmen kepada rakyat.

    “Gerindra lahir untuk berjuang, dan perjuangan ini tidak boleh ada akhirnya. Setiap kader harus terus bergerak, bekerja, dan membuktikan bahwa kita adalah bagian dari solusi bagi rakyat,” pungkasnya.[asg/aje]

  • Wakil Wali Kota Surabaya Tanggapi Laporan Warga Terkait Klinik Bersalin

    Wakil Wali Kota Surabaya Tanggapi Laporan Warga Terkait Klinik Bersalin

    Surabaya (beritajatim.com) – Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji, baru-baru ini mengunjungi sebuah klinik bersalin setelah menerima laporan dari Daniel Lukas Rorong, seorang aktivis sosial.

    Laporan tersebut menyebutkan bahwa Siti, seorang ibu dari Tambak Asri, Krembangan, Surabaya, beserta bayinya, terhambat untuk pulang karena masalah administrasi persalinan di klinik bersalin setempat.

    Menindaklanjuti laporan itu, Armuji segera bersama Lurah setempat mendatangi klinik untuk memastikan kondisi ibu dan bayi tersebut. Setelah memastikan keduanya dalam keadaan baik, Armuji bertanya langsung kepada Ibu Siti untuk mengetahui lebih jauh mengenai persoalan yang terjadi. “Bagaimana ceritanya?” tanya kepada Siti yang ditemani suaminya.

    Selain memastikan kondisi ibu dan bayi yang sehat, Armuji juga menyempatkan diri menggendong bayi yang baru beberapa hari dilahirkan. Tak berhenti di situ, Armuji pun mendatangi penanggung jawab klinik untuk membahas penyelesaian masalah ini. Karena penanggung jawab tidak berada di tempat, percakapan dilakukan melalui video call. “Saya tidak ingin dowo-dowo ulo, kalau memang perlu menyelesaikan administrasi, saya selesaikan,” tegas politisi kawakan PDIP Surabaya ini.

    Dari percakapan tersebut, terungkap bahwa ada miskomunikasi terkait penahanan pasien karena ibu dan bayi tersebut belum memasuki jadwal pulang yang ditentukan. Kepala klinik juga menjelaskan bahwa mereka memiliki kewenangan untuk membebaskan biaya persalinan bagi pasien yang tidak mampu membayar. Keberpihakan Armuji terhadap warga Surabaya sangat terlihat saat ia berbicara dengan kepala klinik tersebut.

    Tak hanya masalah administrasi yang diselesaikan, Armuji juga memberikan bantuan pribadi kepada pasangan suami istri tersebut untuk membayar uang kost. “Ini buat bayar kost,” ujar Armuji singkat, memberikan sejumlah uang kepada keluarga tersebut. Pasangan ini sangat merasa terbantu oleh langkah Armuji, terlebih sang suami baru saja di PHK dari pekerjaannya sebagai tenaga cleaning service.[asg/kun]

  • Putusan Sela MK 4-5 Februari, 22 Kada di Jatim Non Sengketa Batal Dilantik 6 Februari

    Putusan Sela MK 4-5 Februari, 22 Kada di Jatim Non Sengketa Batal Dilantik 6 Februari

    Surabaya (beritajatim.com) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Tito Karnavian mengatakan, jadwal pelantikan kepala daerah non sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) akan mundur dari jadwal semula, 6 Februari.

    Tito mengatakan, pelantikan kepala daerah nonsengketa akan digabung dengan kepala daerah hasil putusan sela atau dismissal di MK.

    “Yang 6 Februari karena disatukan dengan non sengketa dengan MK, dismissal, maka otomatis yang 6 Februari kita batalkan, kita secepat mungkin lakukan pelantikan yang lebih besar,” kata Tito di Kemendagri, Jakarta Pusat, Jumat (31/1/2025) hari ini.

    Namun, Tito belum bisa memastikan kapan tepatnya pelantikan akan digelar. Dia mengatakan pemerintah akan rapat dengan Komisi II DPR pada Senin (3/2/2025).

    Tito mengatakan mundurnya jadwal itu lantaran adanya putusan dismissal yang dipercepat oleh MK. Tito mengatakan Presiden Prabowo Subianto meminta agar pelantikan digelar secara efisien.

    “Beliau berprinsip kalau jaraknya nggak jauh, untuk efisiensi sebaiknya satukan saja, yang non sengketa dan dismissal, untuk efisiensi,” ujarnya.

    Sebagai informasi, awalnya pelantikan kepala daerah akan digelar 6 Februari 2025. Sementara itu, MK akan membacakan putusan dismissal pada 4-5 Februari 2025. Pembacaan putusan dismissal juga dipercepat dari jadwal sebelumnya, yakni 11-13 Februari 2025.

    Pj. Gubernur Jatim, Adhy Karyono saat dikonfirmasi terkait pemberitahuan resmi atas penundaan pelantikan 22 kepala daerah di Jatim pada 6 Februari, belum mendengarnya. “Belum (dengar), baru dari pemberitaan media saja,” kata Adhy singkat beritajatim.com, Jumat (31/1/2025) petang.

    Berikut daftar 22 kepala daerah terpilih yang sudah ditetapkan oleh KPU dan tidak bersengketa di MK yang batal dilantik 6 Februari 2025:

    1. Pacitan: Indrata Nur Bayuaji dan Gagarin Sumrambah

    2. Trenggalek: Mochamad Nur Arifin dan Syah Muhammad Natanegara

    3. Kabupaten Blitar: Rijanto-Bekky Hardiansyah

    4. Kabupaten Kediri: Hanindhito Himawan Pramana-Dewi Mariya Ulfa

    5. Lumajang: Indah Amperawati-Yudha Adji Kusuma

    6. Jember: Gus Fawait-Djoko Santoso

    7. Situbondo: Yusuf Rio Wahyu Prayogo-Ulfiah

    8. Kabupaten Probolinggo: Gus Muhammad Haris-Ra Fahmi AHZ

    9. Kabupaten Pasuruan: Rusdi Sutejo-M Shohib Asrori

    10. Sidoarjo: Subandi-Mimik Idayana

    11. Kabupaten Mojokerto: Muhammad Al Barra-Muhammad Rizal Oktavian

    12. Jombang: Warsubi-KH Salmanudin Yazid

    13. Kabupaten Madiun: Hari Wuryanto-Purnomo Hadi

    14. Ngawi: Ony Anwar Harsono-Dwi Rianto Jatmiko

    15. Bojonegoro: Setyo Wahono-Nurul Azizah

    16. Tuban: Aditya Halindra Faridzky-Joko Sarwono

    17. Kota Kediri: Vinanda Prameswati-KH Qowimmudin Thoha

    18. Kota Pasuruan: Adi Wibowo-M Nawawi

    19. Kota Mojokerto: Ika Puspitasari-Rachman Sidharta Arisandi

    20. Kota Madiun: Maidi-Bagus Panuntun

    21. Kota Surabaya: Eri Cahyadi-Armuji

    22. Kota Batu: Nurrochman-Heli Suyanto

    [tok/beq]