Xcloud.id

Tag: Anggito Abimanyu

  • Mentan Amran Lapor ke Prabowo Program Cetak Sawah Berjalan Tepat Waktu

    Mentan Amran Lapor ke Prabowo Program Cetak Sawah Berjalan Tepat Waktu

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman melakukan rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Prabowo Subianto untuk melaporkan perkembangan program cetak sawah di berbagai daerah. 

    Amran memastikan progres program itu berjalan dengan baik di Papua Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan sampai dengan Sumatra Selatan. 

    “Insyaallah berjalan tepat waktu,” ujar Amran kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/7/2025). 

    Amran juga melaporkan bahwa perkembangan produksi beras dalam negeri saat ini aman, baik dari segi stok maupun dari operasi pasar yang dilakukan secara besar-besaran. 

    “Kita siapkan SPHP beras yang disubsidi itu 1,3 juta ton dan bansos 365 ton totalnya 1,5 juta ton. Stok kita 4,2 juta ton. Semuanya aman,” tuturnya. 

    Berdasarkan catatan Bisnis, amanat untuk menyelenggarakan cetak sawah di sejumlah daerah sudah disampaikan Prabowo ke Amran sejak awal dilantik sebagai salah satu menteri Kabinet Merah Putih. 

    Salah satu daerah target cetak sawah adalah Merauke, Papua Selatan dengan luas 1 juta hektare. 

    “Yang di Wanam adalah program cetak sawah, diawali di Merauke, di Wanam. Di sekitar Merauke ada juga rencananya 100 ribu hektar, kemudian nanti yang kita start dari Wanam sampai ke Muting itu sekitar 1 juta hektar,” ujar Kepala Satgas Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhan, November 2024 lalu. 

    Di samping itu, Kementerian Keuangan bahkan menyiapkan anggaran negara untuk menyiapkan program cetak sawah hingga 3 juta hektare. 

    Wakil Menteri Keuangan III Anggito Abimanyu menyebutkan, pada dasarnya Prabowo mencanangkan dalam 5 tahun ke depan untuk mencapai swasembada beras.

    “[Cetak sawah] 1 juta dulu kami akan siapkan anggarannya, kemudian 3 juta,” ujarnya dalam Rapat Terbuka Senat: Puncak Dies Natalis ke-15 & Lustrum III Sekolah Vokasi UGM Tahun 2024, Senin (28/10/2024).

  • Pemerintah Kejar Investasi Rp 1.900 Triliun, Yakin Bisa Tembus

    Pemerintah Kejar Investasi Rp 1.900 Triliun, Yakin Bisa Tembus

    Jakarta –

    Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani optimistis investasi 2025 mencapai target Rp 1.905,6 triliun. Diproyeksikan trennya akan lebih positif dibandingkan dengan capaian 6 bulan pertama 2025.

    Sepanjang semester I-2025 ini, realisasi investasi mencapai Rp 942,9 triliun atau mencapai 49,5% dari target. Secara tahunan (Year-on-Year/YoY) perolehan tersebut naik 13,6%.

    “Investasi ini adalah sesuatu yang berkelanjutan ya dan kami meyakini di semester II ini angka (realisasi investasi) ini akan terus berjalan sesuai dengan target kami,” ujar Rosan dalam acara Konferensi Pers Capaian Realisasi Investasi Triwulan II dan Semester I Tahun 2025 di Kantor Kementerian Investasi, Jakarta, Selasa (29/7/2025).

    Keyakinannya itu diperkuat dengan keterangan dari Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu yang menyebut bahwa arus investasi di Indonesia cenderung meningkat. Kondisi ini terlihat dari peningkatan aliran barang modal yang masuk rentang Juni-Juli 2025.

    “Pak Anggito pada saat itu menyampaikan, mengkonfirmasi bahwa investasi yang masuk ke Indonesia ini meningkat. Beliau menyampaikan barang modal yang masuk ke Indonesia, terutama di dalam dua bulan terakhir ini, sangat-sangat tinggi. All time high. Jadi, dan ini kan dampaknya akan masuk kepada bulan-bulan berikutnya, pada semester berikutnya,” Jelas Rosan.

    Anggito, menurut Rosan, sangat terkejut karena aliran barang modal untuk kebutuhan investasi tinggi. Dengan kata lain menurutnya, pembangunan pabrik dan produksi manufaktur di Indonesia saat ini sedang meningkat.

    Sebagai informasi, sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menyebut target investasi pada tahun ini tercapai lebih cepat empat bulan sebelum 2025 berakhir. Capaian itu berdasarkan laporan Rosan kepadanya.

    “Saya diberi laporan oleh Menteri Investasi, investasi Indonesia bulan ini sudah mencapai target yang ditetapkan oleh APBN tahun lalu, APBN 2025. Kita sudah mencapai target bulan Agustus ini, 4 bulan sebelum akhir tahun sudah mencapai,” kata Prabowo dikutip dari channel YouTube Partai Solidaritas Indonesia, dikutip Senin (22/7/2025).

    Namun demikian, berdasarkan data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, realisasi investasi RI di semester I tahun 2025 baru memenuhi 49,5% target, yakni sebesar Rp 942,9 triliun. Dengan demikian, masih ada sisa target 50,5% lagi yang harus dipenuhi.

    Apabila klaim Prabowo benar bahwa target investasi akan tercapai pada bulan Agustus 2025, maka hanya dalam jangka waktu 2 bulan saja yakni pada periode Juli-Agustus, pemerintah bisa mengumpulkan investasi sebesar Rp 962,7 triliun.

    Di sisi lain, kinerja investasi asing yang masuk ke Tanah Air justru mengalami penurunan. Realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) kuartal II 2025 mencapai Rp 202,2 triliun atau berkontribusi 42,3% pada realisasi investasi keseluruhan. Angka ini turun 6,9% dibandingkan dengan kuartal II 2024 Rp 217,3 triliun.

    Peningkatan signifikan justru terjadi pada realisasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp 275,5 triliun atau berkontribusi sebesar 57,7% pada realisasi investasi keseluruhan. Sedangkan pada kuartal II 2024, kontribusinya hanya sebesar Rp 211,1 triliun.

    (shc/hns)

  • RI Butuh Investasi Rp962,7 Triliun untuk Penuhi Target 2025, Rosan Yakin Tercapai

    RI Butuh Investasi Rp962,7 Triliun untuk Penuhi Target 2025, Rosan Yakin Tercapai

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan P. Roeslani meyakini target investasi senilai Rp1.905,6 triliun bakal tercapai pada akhir tahun, sebagaimana yang Presiden Prabowo Subianto sampaikan.

    Hingga semester I/2025, Rosan membukukan realisasi investasi yang masuk telah mencapai Rp942,9 triliun atau 49,5% dari target 2025. Artinya, Rosan masih memiliki tugas untuk mengejar investasi senilai Rp962,7 triliun pada sisa tahun ini.

    Rosan tak khawatir terkait target tersebut meski terjadi persaingan penanaman modal di global, karena penanaman modal dalam negeri (PMDN) tumbuh kuat mendorong capaian investasi.

    “Kami sangat yakin pada akhir tahun, komitmen yang sudah disampaikan itu akan terealisasi,” ungkapnya dalam konferensi pers, Selasa (29/7/2025).

    Terlebih, pada pekan lalu pihaknya baru saja mengadakan pertemuan dengan Menteri Koordinator bidang Perekonomian dan Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu dan mengonfirmasi bahwa investasi yang masuk meningkat.

    Di mana impor barang modal dalam dua bulan terakhir mencatatkan kenaikan yang tinggi, bahkan all time high. Masuknya impor tersebut saat ini akan berdampak pada bulan berikutnya atau semester II/2025.

    Rosan bercerita, bahwa Wamenkeu Anggito terkejut karena barang modal yang masuk untuk memenuhi kebutuhan investasi masih tinggi. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pembangunan pabrik sangat meningkat.

    “Jadi, ini mengonfirmasi target-target kami ke depannya. InsyaAllah kami optimistis,” tambahnya. 

    Sementara menanggapi pernyataan Prabowo yang menyampaikan bahwa target investasi tersebut telah tercapai lebih cepat, Rosan membenarkannya meski per semester I/2025 baru mencapai 49,5%. Pasalnya trajektori komitmen dari para investor dalam dan luar negeri terpantau akan memenuhi target investasi.

    Rosan menjelaskan meski sinyal tercapainya target sudah kuat, tetapi pembukuan realisasi akan dilakukan sesuai dengan jangka waktunya. Sebagaimana investasi yang masuk pada kuartal II dicatat dalam laporan kuartal II, begitu pula pada kuartal-kuartal selanjutnya.

    “Kami membukukan sesuai dengan realisasi yang sudah dijalankan di Indonesia ini pada saat mereka melakukan investasi. Jadi itu sangat inline dengan apa yang disampaikan oleh Pak Presiden,” lanjutnya.

    Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede menilai barang modal yang tinggi mengindikasikan bahwa investor sedang mempersiapkan operasional lebih besar. Umumnya, direalisasikan dalam jangka 3—6 bulan ke depan setelah barang modal tersebut tiba.

    Menurutnya, cara Rosan menggunakan impor barang modal sebagai proksi investasi memang tepat, karena secara empiris korelasi antara impor barang modal dengan investasi riil cukup kuat.

    “Dengan tingginya angka impor barang modal ini, outlook investasi di paruh kedua tahun 2025 sangat mungkin akan membaik dibandingkan semester pertama,” tuturnya.

  • SMA Kemala Taruna Bhayangkara Siapkan Calon Pemimpin Nasional

    SMA Kemala Taruna Bhayangkara Siapkan Calon Pemimpin Nasional

    Jakarta –

    Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjelaskan SMA Kemala Taruna Bhayangkara dipersiapkan untuk mencetak lulusan-lulusan calon pemimpin nasional dan global. Harapannya, buah lulusan SMA Kemala Taruna Bhayangkara dapat dituai pada 2045 nanti.

    “Ini tentunya menjadi harapan yang baik untuk kita semua, bahwa SMA KTB angkatan pertama SMA Global Darussalam Academy angkatan pertama ini harapan kita betul-betul bisa dipersiapkan menjadi kader-kader, calon-calon pemimpin, baik di tingkat nasional mau pun di tingkat global di tahun 2045 nanti,” kata Kapolri saat peresmian SMA Kemala Taruna Bhayangkara dan SMA Global Darussalam Academy di Sleman, DIY, Minggu (20/7/2025).

    Kapolri menganalogikan ratusan siswa SMA Kemala Taruna Bhayangkara sebagai emas yang akan ditempa oleh para guru dan pengasuh. Kapolri menitipkan para siswa kepada guru dan pengasuh untuk mendidik para siswa menjadi emas 24 karat.

    “Oleh karena itu saya titip kepada seluruh guru, pembina, yang di akademik mau pun pengasuhan, tolong bentuk mereka, siapkan mereka, sehingga betul-betul menjadi emas 24 karat,” ujar Kapolri.

    Sebanyak 120 siswa Kemala Taruna Bhayangkara angkatan pertama dijaring dari 11.000 anak yang dites akademik hingga kesehatan. Tes dilakukan secara berjenjang dari tingkat daerah hingga pusat di Semarang.

    “Saya bangga dan berkali-kali menceritakan hal tersebut karena, mohon izin Pak Menko, khusus adik-adik ini saya sebagai seorang Kapolri nggak bisa Pak mengintervensi atau menentukan kelulusan mereka,” ucap Kapolri.

    “Gayung bersambut, ternyata Bapak Presiden sedang mendesain untuk membangun sekolah-sekolah unggulan yang ada di Indonesia. Kemudian semuanya jadi dipermudah,” ujarnya.

    Sejumlah tokoh yang hadir peresmian yakni Menko PMK Pratikno, Menkomdigi Meutya Viada Hafid, Wamenkeu Anggito Abimanyu, Ketum Bhayangkari Juliati Sigit Prabowo, Irwasum Polri Komjen Dedi Prasetyo, Sekjen Kemenkum Komjen Nico Afinta, Kapolda DIY Irjen Anggoro Sukartono, dan Kapolda Jabar Irjen Rudi Setiawan.

    (rfs/imk)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Kemenkeu Siapkan Strategi Perpajakan untuk Memperkuat Keuangan Negara

    Kemenkeu Siapkan Strategi Perpajakan untuk Memperkuat Keuangan Negara

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan menyiapkan lima strategi utama untuk memperkuat sistem perpajakan nasional di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik, tren deglobalisasi, dan proteksionisme global yang membuat perekonomian menjadi tidak stabil.

    Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu menyebut, dinamika global yang tidak menentu berdampak langsung terhadap posisi fiskal Indonesia.

    Hal itu, kata dia, pada akhirnya memaksa pemerintah untuk memperkuat keuangan negara dari sisi penerimaan negara.

    Dia menjelaskan bahwa otoritas fiskal itu telah menyiapkan lima strategi untuk memperkuat sistem perpajakan nasional, yakni pertama, mendorong pertukaran data lintas institusi, baik secara internal di Kemenkeu maupun antarkementerian teknis lainnya.

    Menurut Anggito, integrasi data menjadi pondasi penting untuk membangun sistem perpajakan yang adil dan berbasis pada kejelasan transaksi ekonomi.

    “Kami baru memulai tahun ini dan ingin memperluasnya. Saya pikir kita punya ide untuk mengintegrasikan semua informasi bersama-sama sehingga dapat melihat di mana letak transaksi untuk memberikan kebijakan pajak yang adil dan transparan,” ujarnya dalam pembukaan 16th Asia Pacific Tax Forum di Jakarta, dikutip dari rilis media Kemenkeu, Rabu (16/7/2025).

    Strategi kedua, imbuhnya, pemerintah memperkuat pengawasan terhadap transaksi digital, baik yang bersumber dari domestik maupun luar negeri. Anggito menjelaskan bahwa strategi itu sejalan dengan transformasi ekonomi digital dan perlunya instrumen pengawasan fiskal yang adaptif.

    Ketiga, lanjut Guru Besar UGM itu, dilakukan penyesuaian tarif bea masuk dan perluasan cukai untuk mendukung agenda penghiliran industri serta mendukung tujuan kesehatan dan lingkungan.

    Keempat, menyasar optimalisasi penerimaan dari sumber daya alam (SDA). Anggito menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto menginginkan setiap pelaku usaha yang melakukan ekstraksi SDA wajib memberikan kontribusi fiskal yang adil bagi perekonomian nasional.

    Adapun, strategi kelima adalah pengembangan sistem inti perpajakan dan kepabeanan yang terintegrasi seperti Coretax, CEISA, dan SIMBARA untuk meningkatkan transparansi dan kepatuhan fiskal nasional.

    “Dengan deglobalisasi dan proteksionisme, masing-masing negara harus memiliki perlindungan yang baik. Itulah sebabnya kami memperkenalkan banyak solusi perdagangan dan hilirisasi industri. Jadi, kita dapat menggunakan berbagai jenis instrumen pajak, bea dan cukai untuk mencapai berbagai tujuan ekonomi,” kata Anggito.

  • Kemenkeu Bidik Pajak dari Media Sosial untuk Genjot Penerimaan 2026

    Kemenkeu Bidik Pajak dari Media Sosial untuk Genjot Penerimaan 2026

    GELORA.CO – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mulai menjajaki potensi pajak dari media sosial dan data digital. Rencana ini jadi bagian dari strategi perluasan basis pajak pada tahun 2026.

    Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu mengungkapkan, data analitik dan media sosial akan menjadi salah satu alat baru dalam upaya memperluas basis penerimaan negara di tengah meningkatnya tekanan terhadap fiskal.

    “Segi administrasi itu pertama penggalian potensi (pajak) itu melalui data analitik maupun media sosial,” kata Anggito dalam Raker bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (14/7).

    Program tersebut bertujuan untuk memaksimalkan penerimaan negara tahun depan, dengan memanfaatkan alokasi anggaran sebesar Rp 1,99 triliun dari total usulan pagu anggaran Kemenkeu tahun 2026 yang mencapai Rp 52,017 triliun.

    Pemerintah juga menargetkan peningkatan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto atau PDB, yakni di kisaran 11,71 persen hingga 12,22 persen. Adapun rasio perpajakan ditargetkan mencapai 10,08 persen hingga 10,45 persen, dan rasio penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar 1,63 persen hingga 1,76 persen.

    “Range-nya sudah disepakati bersama nanti tentu akan disampaikan dalam nota keuangan berapa jumlahnya,” tutur Anggito.

    Selain potensi pajak digital, Kemenkeu juga akan memperkuat penerimaan negara melalui pengenaan cukai pada Produk Pangan Olahan Bernatrium (P2OB), pengetatan regulasi perpajakan dan PNBP, serta penyusunan rekomendasi proses bisnis di sektor ekspor, impor, dan logistik.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memperkirakan penerimaan pajak tahun 2025 tidak akan mencapai target atau mengalami shortfall yang cukup signifikan.

    Berdasarkan proyeksi terbaru, penerimaan pajak tahun ini diperkirakan hanya mampu terkumpul sebesar Rp 2.076,9 triliun, atau setara 94,9 persen dari target yang telah ditetapkan dalam APBN sebesar Rp 2.189,3 triliun. Artinya, potensi kekurangan penerimaan pajak tahun ini mencapai Rp 112,4 triliun.

    Sri Mulyani menjelaskan salah satu faktor utama penyebab potensi shortfall ini adalah batalnya kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen yang awalnya direncanakan tahun ini.

    “Kalau lihat PPN yang nggak jadi memang lebih rendah, namun kita akan memitigasi dari penerimaan komoditas yang mengalami pelemahan,” jelasnya dalam rapat Banggar bersama DPR RI, dikutip Senin (14/7).

  • Kemenkeu Bidik Pajak dari Media Sosial untuk Genjot Penerimaan 2026

    Kemenkeu Bidik Pajak dari Media Sosial untuk Genjot Penerimaan 2026

    GELORA.CO – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mulai menjajaki potensi pajak dari media sosial dan data digital. Rencana ini jadi bagian dari strategi perluasan basis pajak pada tahun 2026.

    Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu mengungkapkan, data analitik dan media sosial akan menjadi salah satu alat baru dalam upaya memperluas basis penerimaan negara di tengah meningkatnya tekanan terhadap fiskal.

    “Segi administrasi itu pertama penggalian potensi (pajak) itu melalui data analitik maupun media sosial,” kata Anggito dalam Raker bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (14/7).

    Program tersebut bertujuan untuk memaksimalkan penerimaan negara tahun depan, dengan memanfaatkan alokasi anggaran sebesar Rp 1,99 triliun dari total usulan pagu anggaran Kemenkeu tahun 2026 yang mencapai Rp 52,017 triliun.

    Pemerintah juga menargetkan peningkatan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto atau PDB, yakni di kisaran 11,71 persen hingga 12,22 persen. Adapun rasio perpajakan ditargetkan mencapai 10,08 persen hingga 10,45 persen, dan rasio penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar 1,63 persen hingga 1,76 persen.

    “Range-nya sudah disepakati bersama nanti tentu akan disampaikan dalam nota keuangan berapa jumlahnya,” tutur Anggito.

    Selain potensi pajak digital, Kemenkeu juga akan memperkuat penerimaan negara melalui pengenaan cukai pada Produk Pangan Olahan Bernatrium (P2OB), pengetatan regulasi perpajakan dan PNBP, serta penyusunan rekomendasi proses bisnis di sektor ekspor, impor, dan logistik.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memperkirakan penerimaan pajak tahun 2025 tidak akan mencapai target atau mengalami shortfall yang cukup signifikan.

    Berdasarkan proyeksi terbaru, penerimaan pajak tahun ini diperkirakan hanya mampu terkumpul sebesar Rp 2.076,9 triliun, atau setara 94,9 persen dari target yang telah ditetapkan dalam APBN sebesar Rp 2.189,3 triliun. Artinya, potensi kekurangan penerimaan pajak tahun ini mencapai Rp 112,4 triliun.

    Sri Mulyani menjelaskan salah satu faktor utama penyebab potensi shortfall ini adalah batalnya kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen yang awalnya direncanakan tahun ini.

    “Kalau lihat PPN yang nggak jadi memang lebih rendah, namun kita akan memitigasi dari penerimaan komoditas yang mengalami pelemahan,” jelasnya dalam rapat Banggar bersama DPR RI, dikutip Senin (14/7).

  • Snack Kemasan Mengandung Natrium Jadi Sasaran Cukai

    Snack Kemasan Mengandung Natrium Jadi Sasaran Cukai

    Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyampaikan rencana kerja program pengelolaan penerimaan negara tahun anggaran 2026. Salah satunya menambah objek barang kena cukai baru yaitu berupa Produk Pangan Olahan Bernatrium (P2OB).

    “Rekomendasi kepada ekspansi barang-barang kena cukai,” kata Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Senin (14/7/2025).

    Rekomendasi cukai produk pangan olahan bernatrium ini menjadi bagian dari output perumusan kebijakan administratif yang termuat dalam program pengelolaan penerimaan negara 2026. Rencana ini diarahkan untuk mencapai pendapatan negara yang maksimal, berkeadilan dan mendukung perekonomian nasional.

    Selain itu, ada juga output berupa penggalian potensi perpajakan melalui data analisis dan media sosial, penguatan regulasi perpajakan dan PNBP untuk peningkatan penerimaan negara, serta rekomendasi proses bisnis untuk kegiatan ekspor impor dan logistik.

    Sebagai informasi, produk pangan olahan bernatrium dalam kemasan atau snack kemasan memang telah menjadi kajian Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kemenkeu pada tahun lalu untuk menjadi bagian dari barang kena cukai baru.

    Selain produk pangan olahan bernatrium dalam kemasan, produk yang sudah masuk dalam kajian pengenaan cukai yakni plastik, bahan bakar minyak (BBM), minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK), serta shifting PPnBM Kendaraan Bermotor ke Cukai.

    “Olahan bernatrium ternyata ada program di Bappenas yang RPJMN itu GGL (gula, garam dan lemak), ini berkaitan dengan penyakit tidak menular dan bahaya, lebih bahaya daripada penyakit yang menular karena tanpa sadar bapak/ibu sekalian mengonsumsi setiap hari,” ujar Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai DJBC, Iyan Rubiyanto dalam Kuliah Umum PKN STAN ‘Menggali Potensi Cukai’, dikutip Rabu (24/7/2024).

    Tonton juga video “Cukai Dinilai Buat Konsumen MBDK Berkurang, CISDI: Kurangi Beban BPJS” di sini:

    (acd/acd)

  • Sri Mulyani Bakal Lirik Potensi Pajak dari Media Sosial, Pengguna TikTok cs Siap-Siap

    Sri Mulyani Bakal Lirik Potensi Pajak dari Media Sosial, Pengguna TikTok cs Siap-Siap

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan akan melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan pajak pada tahun depan, salah satunya dengan menggali potensi pajak dari media sosial alias medsos.

    Wacana penggalian potensi penerimaan pajak dari medsos itu disampaikan oleh Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Senin (14/7/2025).

    Dalam rapat itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memaparkan rencana kerja dan anggaran 2026 ke DPR. Potensi penggalian pajak dari medsos sendiri termasuk dalam perumusan kebijakan administrasi Kemenkeu pada tahun depan.

    “Mengenai output [keluaran] perumusan kebijakan di sisi administrasi, pertama penggalian potensi melalui data analytic [analisis data] maupun media sosial,” ungkap Anggito dalam rapat.

    Selain itu, ada rencana pengenaan cukai produk pangan olahan bernatrium (P2OB), penguatan regulasi perpajakan dan PNBP untuk peningkatan penerimaan negara, serta rekomendasi proses bisnis ekspor impor dan logistik.

    Dari sisi ekstensifikasi penerimaan negara, lanjut Anggito, Kemenkeu ingin mengintegrasikan data dan informasi perpajakan dan penerimaan negara, analisis bersama data perpajakan dan penerimaan negara, serta perluasan basis penerimaan untuk mendukung hilirisasi dengan instrumen pihak luar.

    Kemudian dari pengawasan dan penegakan hukum, Kemenkeu akan melakukan kerja sama penyidikan tidak pidana perpajakan dalam negeri maupun lintas negara, sinergi patroli laut, satgas bersama untuk penanganan barang ilegal, serta penguatan pengawasan PNBP.

    Lalu, Anggito menjelaskan pihaknya akan melakukan penanganan keberatan/banding/gugatan melalui keputusan perkara, penyelesaian banding terkhususnya di Direktorat Jenderal Pajak, dan penegakan fungsi hukum perpajakan.

    Terakhir dari pelayanan, komunikasi, dan edukasi, Kemenkeu akan mendorong inklusi kesadaran perpajakan, promosi ekspor UMKM, hingga kemitraan perpajakan internasional.

    “Ini total kebutuhan Rp1,99 triliun, pagu yang tersedia itu adalah Rp1,63 triliun. Ada usulan tambahan yang tidak terlalu signifikan jumlahnya, mudah-mudahan Rp366 miliar yang dibutuhkan untuk bisa melaksanakan program tersebut di atas,” ungkap Anggito menutup paparan.

  • Guyon Sri Mulyani Mau Potong Gaji Sekjen Gara-gara Punya 3 Wamen

    Guyon Sri Mulyani Mau Potong Gaji Sekjen Gara-gara Punya 3 Wamen

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melontarkan guyonan untuk memotong gaji Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang saat ini dijabat Heru Pambudi. Hal itu dikarenakan pekerjaannya sudah berkurang karena diambil alih tiga wakil menteri (wamen).

    Momen itu terjadi saat Kemenkeu melakukan rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI. Awalnya Sri Mulyani menyampaikan bahwa pokok bahasan rapat terdiri dari tiga bagian yang akan dibagi dengan dirinya bersama tiga wamen.

    “Karena punya 3 wamen, yang bagian 2 dan 3 saya akan bagi kepada tiga wamen saya. Pak Sekjen itu sebetulnya paling senang karena kalau dulu wamen hanya satu, dia yang harusnya presentasi. Jadi dia mungkin gajinya harus saya potong haha karena sudah diambil alih kerjanya oleh Pak Wamen,” kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Senin (14/7/2025).

    Sebelum ada tiga wamen, sekjen sering ditugaskan Sri Mulyani untuk membantu presentasi. Pekerjaan itu tidak lagi ditugaskan ke sekjen karena dialihkan ke tiga wamen.

    Sebagaimana diketahui, Kemenkeu memiliki tiga wamen sejak era Presiden Prabowo Subianto. Wamen tersebut yakni Suahasil Nazara, Thomas Djiwandono dan Anggito Abimanyu.

    Setelah guyonan itu, Sri Mulyani pun memulai pemaparan terkait peran strategis Kemenkeu dalam mengelola APBN. Peran APBN yang strategis diatur dalam Undang-Undang (UU).

    “APBN itu diatur oleh UU. Dalam UU disebutkan bahwa kita memang setiap tahun akan mengajukan APBN,” jelas Sri Mulyani.

    Meski APBN diatur dalam UU, Sri Mulyani menyebut dia berbeda dengan UU lain karena setiap angka yang ada dalam APBN bersifat tidak pasti. Misalnya angka yang ditetapkan untuk harga minyak hingga kinerja ekonomi bisa berubah.

    “Setiap angka-angka yang ada dalam APBN, dia tidak menjadi sesuatu yang fixed karena dia dipengaruhi oleh hal-hal yang beyond bahkan pemerintah sendiri. Sehingga APBN memang sebuah UU yang cukup khusus,” jelas Sri Mulyani.

    (acd/acd)