Xcloud.id

Tag: Anggito Abimanyu

  • Profil Wamenkeu Anggito Abimanyu yang kini terpilih jadi Ketua LPS

    Profil Wamenkeu Anggito Abimanyu yang kini terpilih jadi Ketua LPS

    Tak lama setelah lulus dari jenjang S1, yakni sejak 1987 hingga sekarang, ia aktif mengajar di UGM dengan fokus keilmuan ekonomi syariah

    Jakarta (ANTARA) – Anggito Abimanyu bukanlah sosok baru dalam lanskap perekonomian nasional, mengingat pengalamannya yang luas, mulai dari Guru Besar Ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM) hingga salah satu dari tiga Wakil Menteri Keuangan dalam Kabinet Merah Putih.

    Senin malam ini, di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, dengan mengusung program bertajuk AKSARA, ia terpilih menjadi Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Periode 2025-2030.

    Program tersebut terdiri dari enam misi, yakni asset management competency untuk peningkatan keahlian personal terkait manajemen aset); penguatan kompetensi pendidikan dan SDM; serta perluasan jangkauan media sosial dan literasi keuangan.

    Selain itu, Anggito juga menargetkan penurunan beban dana kelolaan per pegawai dari Rp425 miliar per orang menjadi Rp400 miliar per orang; peningkatan pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan menjadi dua kali lipat; serta penguatan digitalisasi proses bisnis dan aplikasi teknologi dalam 5 tahun.

    Sarat pengalaman

    Terlihat dari curriculum vitae (CV) yang ia sampaikan pada sesi fit and proper test, pria kelahiran Bogor, 19 Februari 1963 tersebut sudah banyak makan asam garam di sektor akademik maupun pemerintahan.

    Anggito mendapatkan gelar sarjana dari Fakultas Ekonomi UGM Yogyakarta pada 1985 serta gelar Master of Science pada 1989 dan Doctor of Philosophy pada 1993 dari Universitas Pennsylvania, Philadelphia, Amerika Serikat.

    Tak lama setelah lulus dari jenjang S1, yakni sejak 1987 hingga sekarang, ia aktif mengajar di UGM dengan fokus keilmuan ekonomi syariah.

    Pada 1985-1987, ia menjadi Asisten Peneliti di Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI), yang didirikan oleh Soemitro Djojohadikusumo, ayah dari Presiden Prabowo Subianto.

    Masih di bidang akademik, ia juga aktif sebagai Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (PP ISEI). Sejumlah jabatan yang pernah diembannya antara lain Sekretaris Umum PP ISEI, Ketua I Bidang Organisasi PP ISEI, serta Wakil Ketua Umum PP ISEI.

    Di bidang pemerintahan, Anggito pernah menjabat sebagai Anggota Dewan Ekonomi Nasional pada 1999-2000, Staf Ahli Menteri Keuangan pada 2000-2003, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada 2004-2010.

    Selain itu, ia juga menduduki posisi Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama pada 2012-2014 serta Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) pada 2017-2022.

    Anggito juga banyak berkecimpung di sejumlah perusahaan swasta, antara lain sebagai Komisaris Bank Lippo (2003-2008), Komisaris Telkom, serta Chief Economist Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Komisaris BRI Syariah (2014-2017).

    Ketua LPS terpilih

    Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu resmi terpilih menjadi Ketua Dewan Komisioner LPS periode 2025-2030 usai menjalani fit and proper test bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin.

    Komisi XI DPR RI mempunyai ruang lingkup tugas di bidang keuangan, perencanaan pembangunan nasional, dan moneter.

    “Komisi XI DPR RI telah memilih secara musyawarah dan mufakat untuk menetapkan anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai berikut, Anggito Abimanyu ditetapkan sebagai Ketua DK LPS,” ujar Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun.

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Sambas
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggito Abimanyu terpilih jadi Ketua DK LPS gantikan Purbaya

    Anggito Abimanyu terpilih jadi Ketua DK LPS gantikan Purbaya

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Anggito Abimanyu terpilih menjadi Ketua Dewan Komisioner (DK) Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) periode 2025- 2030 berdasarkan keputusan Komisi XI DPR RI setelah melalui uji kelayakan dan kepatutan.

    “Komisi XI DPR RI telah memilih secara musyawarah dan mufakat untuk menetapkan anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai berikut, Anggito Abimanyu ditetapkan sebagai Ketua DK LPS,” ujar Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun di Jakarta, Senin malam.

    Kemudian, Komisi XI DPR RI telah menetapkan Farid Azhar Nasution sebagai Wakil Ketua DK LPS, lalu Doddy Zulverdi sebagai Anggota DK LPS bidang Program Penjaminan dan Resolusi Bank.

    Selanjutnya, Ferdinan Dwikoraja Purba sebagai Anggota DK LPS bidang Program Penjaminan Polis.

    “Keputusan Komisi XI DPR RI ini akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan. Sehingga, apa yang menjadi tugas yang dimandatkan oleh pimpinan DPR kepada komisi XI untuk menyelesaikan proses fit and proper terhadap anggota Dewan Komisioner LPS telah dijalankan,” ujar Misbakhun.

    Sebelumnya, pada hari ini, Senin (22/09), sebanyak lima calon anggota DK LPS periode 2025- 2030 menjalani uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test mulai pukul 18.30 WIB hingga 22.00 WIB.

    Kelima nama calon anggota DK yang menjalani uji kepatutan dan kelayakan, di antaranya Direktur Eksekutif Surveilans, Pemeriksaan dan Statistik LPS Dwityapoetra Soeyasa Besar pada pukul 18.30-19.00 WIB.

    Lalu, Anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Muhammad Iman Nuril Hidayat Budi Pinuji pada pukul 19.00-19.30 WIB, serta Direktur Kepatuhan Bank CCB Indonesia Agresius R Kardiman pada pukul 19.30-20.00 WIB.

    Kemudian, Komisaris Asuransi Jasa Tania Fedinan Purba pada pukul 20.00-20.30 WIB, serta Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu pada pukul 20.30- 21.00 WIB

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Indra Arief Pribadi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi XI DPR RI Fit And Proper Tes Calon Ketua DK LPS, Ini Lima Tokoh yang Diusulkan Presiden Prabowo

    Komisi XI DPR RI Fit And Proper Tes Calon Ketua DK LPS, Ini Lima Tokoh yang Diusulkan Presiden Prabowo

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Komisi XI DPR RI melakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap calon Ketua Dewan Komisioner (DK) Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Senin malam.

    Ketua DK LPS yang diseleksi itu untuk periode 2025-2030. Adapun sosok yang terpilih akan ditetapkan dalam rapat paripurna DPR RI pada Selasa (23/9) besok.

    Ada lima calon Ketua DK LPS menjalani uji kepatutan dan kelayakan mulai pukul 18.30 WIB hingga 21.00 WIB.

    Fit and proper test itu dilakukan DPR menindaklanjuti surat dari Presiden Prabowo Subianto terkait daftar nama calon ketua DK LPS periode 2025-2030.

    Nama yang terpilih akan menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa yang ditunjuk Presiden Prabowo sebagai Menkeu.

    Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Mohamad Hekal mengatakan hasil dari fit and proper test malam ini akan dibawa ke rapat paripurna DPR RI yang rencananya akan berlangsung pada Selasa (23/9) atau besok.

    “Insya Allah (hasil fit and proper test dibawa ke paripurna besok),” kata Hekal, dilansir pojoksatu, Senin (22/9/2025).

    Adapun nama-nama sebagai calon Ketua DK LPS periode 2025-2030 antara lain Anggito Abimanyu yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu).

    Kedua, Ferdinan Dwikoraja Purba yang merupakan Komisaris Independen di PT Asuransi Jasa Tania Tbk.

    Nama ketiga Agresius R Kardiman yang tercatat sebagai Direktur Kepatuhan di Bank CCB Indonesia.

    Keempat, Muhammad Iman Nuril Hidayat Budi Pinuji yang merupakan salah satu anggota dari Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan.

    Nama kelima adalah Dwityapoetra Soeyasa Besar yang merupakan Direktur Eksekutif Surveilans Pemeriksaan dan Statistik LPS.

  • Realisasi PNBP Migas Turun, Nonmigas Tumbuh Tipis Juni-Agustus 2025

    Realisasi PNBP Migas Turun, Nonmigas Tumbuh Tipis Juni-Agustus 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat kontraksi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor migas dan minerba yang tumbuh tipis pada periode Juni-Agustus 2025. 

    Adapun, realisasi PNBP SDA migas mencapai Rp25,2 triliun pada Juni-Agustus 2025 atau turun 6,8% (year-on-year) dari periode yang sama tahun sebelumnya Rp27 triliun. 

    Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu mengatakan realisasi PNBP dari sektor migas turun lantaran dipengaruhi kontrkasi rata-rata ICP periode Mei-Juli sebesar 16,8% yoy dan lifting gas bumi yang terkontraksi 4,3% yoy pada periode yang sama. 

    “Kalau kita lihat karena koreksi dari harga dan lifting, pendapatan SDA migas kita masih negatif 6,8% (year-on-year/yoy),” kata Anggito dalam konferensi pers APBN Kita September 2025, Senin (22/9/2025). 

    Sementara itu, realisasi SDA nonmigas yang 90% disumbang oleh sektor Minerba mencapai Rp29 triliun atau tumbuh 1,5% pada Juni-Agustus 2025. Angka tersebut naik tipis dari periode yang sama tahun lalu Rp28,6 triliun. 

    Realisasi PNBP nonmigas ini dipengaruhi kinerja pertambangan minerba dari penurunan harga batubara acuan (HBA) dan volume produksi batubara. Adapun, rata-rata HBA periode Juni-Agustus terkontrasi 17,6% yoy dan rata-rata volume produksi batubara 10,1% yoy. 

    “Nonmigas ini sebagian besar dari minerba, minerba juga nasibnya cukup sama dengan perkembangan di migas meskipun demikian tidak sebesar kontraksi di sisi migas, kita tumbuh dibandingkan tahun lalu dan juga ini karena faktor harga dan produksi yang memuat PNBP nonmigas pertumbuhannya rendah,” tuturnya. 

    Pihaknya mencatat realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp306,8 triliun hingga 31 Agustus 2025. Adapun, SDA migas mencapai Rp65 triliun, SDA nonmigas Rp75,6 triliun, PNBP lainnya Rp91,9 triliun, dan BLU Rp62,5 triliun. 

  • Plt Bos LPS Ungkap Tantangan Pengganti Purbaya

    Plt Bos LPS Ungkap Tantangan Pengganti Purbaya

    Jakarta –

    Plt Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Didik Madiyono, turut bicara ihwal transisi kepemimpinan LPS yang belakangan ramai dibicarakan. Diketahui, masa jabatan Didik di LPS resmi berakhir pada 23 September mendatang.

    “Ya, tentu saja harapannya pergantian pimpinan, transisi ini berjalan yang bagus, smooth, intinya kepemimpinan yang baru, semoga semakin bisa meningkatkan kinerja LPS, sebagai lembaga yang terdepan dalam menjamin simpanan nasabah,” ungkap Didik kepada wartawan di Kantor LPS, Jakarta, Senin (22/9/2025).

    Ia menyebut, LPS akan menghadapi tantangan ke depan, salah satunya menjadi penjamin polis asuransi pada tahun 2028. Karenanya, pimpinan LPS selanjutnya mesti memiliki kesiapan.

    “Jadi persiapannya segera dilaksanakan sehingga tadi pada saatnya siap untuk melaksanakan penjaminan polis asuransi,” terangnya.

    Namun ketika disinggung sosok dan jadwal fit and proper test, Didik enggan menjawabnya. Adapun berdasarkan sumber detikcom, terdapat nama Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Anggito Abimanyu.

    “Semuanya nanya saya, saya kan hanya Plt. Untuk itu jangan, ya nanyanya ke sana, ke pemerintah,” imbuhnya.

    Diketahui, saat ini pucuk pimpinan LPS dijabat oleh Plt Didik Madiyono. Kepemimpinan Didik menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa yang dilantik menjadi Menteri Keuangan (Menkeu).

    Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto diketahui telah menyerahkan surat ke DPR RI terkait daftar nama calon Ketua Dewan Komisioner LPS periode 2025-2030. Berdasarkan sumber detikcom, salah satu nama yang masuk adalah Anggito.

    “Iya ada (nama Anggito),” kata sumber detikcom, Senin (22/9/2025).

    Selain Anggito, belum diketahui siapa lagi yang masuk daftar nama calon Ketua Dewan Komisioner LPS periode 2025-2030. Masuknya Anggito dalam bursa pimpinan LPS juga turut mendapat dukungan dari Purbaya.

    Purbaya mengatakan Anggito akan pindah menjadi Ketua Dewan Komisioner LPS jika terpilih. Meski demikian, ia menyebut belum ada pembicaraan terkait pengganti Anggito. “(Anggito masuk bursa calon Ketua Dewan Komisioner LPS), ya sudah pindah ke sana jadi Ketua LPS. (Penggantinya) dalam waktu pendek belum ada pembicaraan seperti itu,” kata Purbaya kepada wartawan di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (22/9/2025).

    (acd/acd)

  • Lima calon Ketua LPS jalani “fit and proper test” malam ini

    Lima calon Ketua LPS jalani “fit and proper test” malam ini

    semakin bisa meningkatkan kinerja LPS, sebagai lembaga yang terdepan dalam menjamin simpanan nasabah

    Jakarta (ANTARA) – Lima calon anggota Dewan Komisioner (DK) Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) periode 2025- 2030 menjalani uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test pada Senin (22/9) mulai pukul 18.30 WIB hingga 21.00 WIB.

    Uji kepatutan dan kelayakan akan dilakukan oleh Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

    Plt. Ketua Dewan Komisioner LPS Didik Madiyono saat ditemui di Kantor LPS Jakarta, Senin, berharap hadirnya kepemimpinan baru dapat terus menjaga kinerja LPS ke depan.

    “Tentu saja harapannya penggantian pimpinan, transisi ini berjalan bagus, smooth. Intinya kepemimpinan yang baru, semoga semakin bisa meningkatkan kinerja LPS, sebagai lembaga yang terdepan dalam menjamin simpanan nasabah,” ujar Didik.

    Kelima nama calon anggota DK yang akan menjalani uji kepatutan dan kelayakan, di antaranya Direktur Eksekutif Surveilans, Pemeriksaan dan Statistik LPS Dwityapoetra Soeyasa Besar pada pukul 18.30-19.00 WIB.

    Lalu, Anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Muhammad Iman Nuril Hidayat Budi Pinuji pada pukul 19.00-19.30 WIB, serta Direktur Kepatuhan Bank CCB Indonesia Agresius R Kardiman pada pukul 19.30-20.00 WIB.

    Kemudian, Komisaris Asuransi Jasa Tania Fedinan Purba pada pukul 20.00-20.30 WIB, serta Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu pada pukul 20.30- 21.00 WIB.

    Dalam kesempatan ini, Didik mengingatkan bahwa Ketua LPS terbaru perlu mempersiapkan layanan Penjaminan Polis Asuransi yang ada di LPS untuk tahun 2028.

    “Jadi, persiapannya segera dilaksanakan, sehingga nanti pada saatnya siap untuk melaksanakan penjaminan polis asuransi,” ujar Didik.

    Sebelumnya, mantan Ketua DK LPS Purbaya Yudhi Sadewa telah ditunjuk menjadi menteri keuangan oleh Presiden Prabowo Subianto, dan posisi Ketua DK LPS sementara waktu diisi oleh Didik Madiyono sebagai Pelaksana tugas (Plt).

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menkeu Purbaya dukung Anggito jadi Ketua LPS, belum siapkan pengganti

    Menkeu Purbaya dukung Anggito jadi Ketua LPS, belum siapkan pengganti

    Dalam waktu pendek belum ada pembicaraan seperti itu. Jadi, soal ada penggantinya, sementara belum

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mendukung Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu untuk menduduki posisi Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

    Saat dikonfirmasi di Kantor Kementerian Keuangan Jakarta, Senin, Purbaya menanggapi rumor terkait masuknya nama Anggito dalam bursa calon Ketua LPS.

    “Ya udah, (Anggito) pindah ke sana jadi Ketua LPS,” kata Purbaya.

    Terkait potensi kosongnya bangku Wakil Menteri Keuangan yang bertanggung jawab atas penerimaan negara, Purbaya mengaku belum menyiapkan sosok pengganti.

    “Dalam waktu pendek belum ada pembicaraan seperti itu. Jadi, soal ada penggantinya, sementara belum,” tambahnya.

    Meski begitu, Purbaya menyampaikan bahwa dia mendukung peluang Anggito beralih ke jabatan yang pernah ia emban dulu. “(Dukung Anggito jadi Ketua LPS?) Dukung,” ujar Purbaya.

    Sebagai informasi, lima calon anggota Dewan Komisioner Lembaga (DK) Penjamin Simpanan (LPS) periode 2025–2030 menjalani uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test pada Senin (22/9) mulai pukul 18.30 WIB hingga 21.00 WIB.

    Uji kepatutan dan kelayakan akan dilakukan oleh Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

    Adapun, kelima nama yang akan menjalani uji kepatutan dan kelayakan, diantaranya Direktur Eksekutif Surveilans, Pemeriksaan, dan Statistik LPS Dwityapoetra Soeyasa Besar pada pukul 18.30-19.00 WIB.

    Lalu, Anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Muhammad Iman Nuril Hidayat Budi Pinuji pada pukul 19.00-19.30 WIB, dan Direktur Kepatuhan Bank CCB Indonesia Agresius R Kardiman pada pukul 19.30-20.00 WIB.

    Kemudian, Komisaris Asuransi Jasa Tania Fedinan Purba pada pukul 20.00-20.30 WIB, serta Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu pada pukul 20.30- 21.00 WIB.

    Sebelumnya, mantan Ketua DK LPS telah ditunjuk menjadi Menteri Keuangan oleh Presiden Prabowo Subianto, dan posisi Ketua DK LPS sementara waktu diisi oleh Didik Madiyono sebagai Pelaksana tugas (Plt).

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menkeu Purbaya Bakal Panggil Pakar IT dari Luar Negeri untuk Perbaiki Coretax

    Menkeu Purbaya Bakal Panggil Pakar IT dari Luar Negeri untuk Perbaiki Coretax

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyiapkan sejumlah program hasil cepat (quick win) untuk meningkatkan pendapatan negara, yang beberapa bulan belakangan masih terkontraksi. Salah satunya memperbaiki aplikasi Coretax dengan melibatkan para pakar teknologi dari luar negeri.

    Purbaya memaparkan setidaknya ada enam program quick win yang disiapkannya, termasuk optimalisasi Coretax. Purbaya meyakini bisa memperbaiki berbagai permasalahan Coretax dalam satu bulan.

    “Nanti saya bawa jago-jago dari luar yang jago IT untuk perbaiki itu dengan cepat,” ungkap Purbaya, Senin (22/9/2025).

    Sebelumnya, pada Mei 2025, Mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah memberi waktu selama sebulan kepada Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto, untuk memeriksa sistem inti administrasi perpajakan alias Coretax.

    Sejak diluncurkan pada awal tahun ini, Coretax memang terus mendapat banyak sorotan karena implementasinya yang kerap bermasalah.

    Bendahara negara itu berjanji anak buah barunya itu nanti akan membuat penjelasan terpisah. Bagaimanapun, sambungnya, Direktorat Jenderal Pajak mempunyai cakupan bidang yang begitu banyak dan besar.

    “Nanti beliau bisa membuat press briefing [keterangan pers] sendiri entah Coretax dan lain yang nanti Pak Bimo lakukan,” ujar Sri Mulyani.

    Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu menjelaskan optimalisasi Coretax masih akan menjadi salah satu strategi utama otoritas fiskal untuk meningkatkan penerimaan pajak pada tahun depan. Anggito meyakini Coretax akan meningkatkan kepatuhan hingga kepastian bagi wajib pajak.

    “Dari sisi kewajiban, [dan] dari sisi hak wajib pajak kan lebih transparan dan lebih mudah dideteksi ya [lewat Coretax],” katanya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, dikutip Minggu (21/9/2025).

    Pengajar di Universitas Gadjah Mada itu menjelaskan bahwa sepanjang tahun ini otoritas pajak masih memaksimalkan integrasi data pajak pertambahan nilai (PPN) ke Coretax.

    Anggito tidak menampik bahwa sejak diluncurkan pada awal 2025, implementasi Coretax kerap bermasalah. Kendati demikian, dia mengaku bahwa kini implementasi Coretax terutama dalam hal mencatat PPN sudah tidak mengalami kendala berarti.

    “Secara umum sudah lancar lah ya. Masalah faktur, masalah data, masalah trafik, sudah oke,” ucapnya.

  • Purbaya bakal pertimbangkan BPN bila penerimaan negara tak optimal

    Purbaya bakal pertimbangkan BPN bila penerimaan negara tak optimal

    kami akan optimalkan dulu pendapatan dari bea cukai maupun pajak. Nanti kalau hasilnya belum bagus, baru kami pikirkan itu

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku bakal mempertimbangkan untuk membentuk Badan Penerimaan Negara (BPN) bila upaya mengoptimalkan penerimaan negara tak berjalan sesuai yang ditargetkan.

    “Yang jelas kami akan optimalkan dulu pendapatan dari bea cukai maupun pajak. Nanti kalau hasilnya belum bagus juga, baru kami pikirkan untuk itu,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi September 2025 di Jakarta, Senin.

    Sementara untuk saat ini, Purbaya menilai intervensi melalui pembentukan BPN masih belum dibutuhkan.

    Purbaya masih akan menguji desain strategi penerimaan yang ada sekaligus menghitung potensi kenaikan penerimaan. Penilaian itu akan terus dilakukan hingga ia melihat hasil yang lebih stabil.

    “Tapi rasanya, sampai sekarang belum (mempertimbangkan BPN),” tambahnya.

    Di sisi lain, Purbaya memberi sinyal bahwa orang dari Kementerian Keuangan yang seharusnya mengurus BPN bakal berpindah jabatan.

    Dia tak menyatakan secara eksplisit siapa yang ia maksud. Namun, beredar kabar bahwa Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu yang akan berpindah tugas.

    “Sampai sekarang saya belum memikirkan apakah ada Badan Penerimaan Negara. Apalagi mengingat orang yang mengurus itu mau pindah bentar lagi,” ujarnya sambil melirik ke sisi kiri dirinya.

    Kendati begitu, Purbaya menambahkan arahan Presiden Prabowo Subianto akan menentukan nasib pembentukan BPN.

    “Jadi, belum (rencana pembentukan BPN). Tapi itu tergantung nanti perintah presiden seperti apa,” tutur dia.

    Sebagai informasi, penerimaan perpajakan per 31 Agustus 2025 tercatat turun sebesar 3,6 persen dengan nilai realisasi Rp1.330,4 triliun atau 55,7 persen dari outlook APBN 2025.

    Rinciannya, penerimaan dari pajak terkoreksi sebesar 5,1 persen dengan nilai realisasi Rp1.135,4 triliun atau 54,7 persen dari outlook.

    Namun, dukungan positif terlihat dari penerimaan kepabeanan dan cukai yang tumbuh 6,4 persen dengan realisasi Rp194,9 triliun yang setara 62,8 persen dari outlook.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Purbaya janji tuntaskan masalah Coretax dalam sebulan

    Purbaya janji tuntaskan masalah Coretax dalam sebulan

    Saya akan lihat Coretax seperti apa. Keterlambatan dari Coretax akan kami perbaiki secepatnya dalam satu bulan

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berjanji menyelesaikan masalah sistem Coretax oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam kurun waktu sebulan.

    “Saya akan lihat Coretax seperti apa. Keterlambatan dari Coretax akan kami perbaiki secepatnya dalam satu bulan,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi September 2025 di Jakarta, Senin.

    Untuk mengatasi itu, dia berencana untuk memanggil spesialis teknologi eksternal yang memiliki kapasitas untuk memperbaiki sistem Coretax.

    “Nanti saya bawa jago-jago IT dari luar yang akan memperbaiki dengan cepat,” tambahnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menambahkan, pihaknya saat ini secara aktif memperbaiki sistem Coretax, salah satunya melalui downtime terencana pada akhir pekan lalu.

    Cara itu dilakukan untuk menyempurnakan dan menstabilkan sistem perpajakan tersebut.

    “Coretax ini sengat besar sekali sistemnya, jangkauannya sangat luas, sehingga sekarang kami yakinkan bahwa kami sedang dalam tahap stabilisasi dan makin sempurna,” jelas Bimo.

    Dia menggarisbawahi perbaikan Coretax dilakukan secara bertahap untuk memastikan keandalan sistem dalam jangka panjang. Meski begitu, Bimo menargetkan sistem akan bisa bekerja lebih stabil saat pergantian tahun pajak dari 2025 ke 2026 nanti.

    Dalam kesempatan terpisah, Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu mengatakan Coretax akan menjadi salah satu strategi pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan negara. Dengan begitu, pemerintah tak akan menambah beban pajak baru bagi rakyat.

    Adapun penerimaan perpajakan tercatat turun sebesar 3,6 persen dengan nilai realisasi Rp1.330,4 triliun atau 55,7 persen dari outlook per 31 Agustus 2025.

    Rinciannya, penerimaan dari pajak terkoreksi sebesar 5,1 persen dengan nilai realisasi Rp1.135,4 triliun atau 54,7 persen dari outlook.

    Namun, dukungan positif terlihat dari penerimaan kepabeanan dan cukai yang tumbuh 6,4 persen dengan realisasi Rp194,9 triliun yang setara 62,8 persen dari outlook.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.