Xcloud.id

Tag: Anggito Abimanyu

  • Anggito Abimanyu Resmi Gantikan Purbaya di Kursi Ketua Dewan Komisioner LPS

    Anggito Abimanyu Resmi Gantikan Purbaya di Kursi Ketua Dewan Komisioner LPS

    JAKARTA – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Anggito Abimanyu terpilih menjadi Ketua Dewan Komisioner (DK) Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) periode 2025- 2030 berdasarkan keputusan Komisi XI DPR RI setelah melalui uji kelayakan dan kepatutan.

    “Komisi XI DPR RI telah memilih secara musyawarah dan mufakat untuk menetapkan anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai berikut, Anggito Abimanyu ditetapkan sebagai Ketua DK LPS,” ujar Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun di Jakarta, dikutip Antara, Senin 22 September malam.

    Kemudian, Komisi XI DPR RI telah menetapkan Farid Azhar Nasution sebagai Wakil Ketua DK LPS, lalu Doddy Zulverdi sebagai Anggota DK LPS bidang Program Penjaminan dan Resolusi Bank.

    Selanjutnya, Ferdinan Dwikoraja Purba sebagai Anggota DK LPS bidang Program Penjaminan Polis.

    “Keputusan Komisi XI DPR RI ini akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan. Sehingga, apa yang menjadi tugas yang dimandatkan oleh pimpinan DPR kepada komisi XI untuk menyelesaikan proses fit and proper terhadap anggota Dewan Komisioner LPS telah dijalankan,” ujar Misbakhun.

    Sebelumnya, pada hari ini, Senin (22/09), sebanyak lima calon anggota DK LPS periode 2025- 2030 menjalani uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test mulai pukul 18.30 WIB hingga 22.00 WIB.

    Kelima nama calon anggota DK yang menjalani uji kepatutan dan kelayakan, di antaranya Direktur Eksekutif Surveilans, Pemeriksaan dan Statistik LPS Dwityapoetra Soeyasa Besar pada pukul 18.30-19.00 WIB.

    Lalu, Anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Muhammad Iman Nuril Hidayat Budi Pinuji pada pukul 19.00-19.30 WIB, serta Direktur Kepatuhan Bank CCB Indonesia Agresius R Kardiman pada pukul 19.30-20.00 WIB.

    Kemudian, Komisaris Asuransi Jasa Tania Fedinan Purba pada pukul 20.00-20.30 WIB, serta Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu pada pukul 20.30- 21.00 WIB.

  • Serapan pajak melambat akibat kontraksi PPh badan dan PPN

    Serapan pajak melambat akibat kontraksi PPh badan dan PPN

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu menyampaikan penurunan realisasi penerimaan pajak sebesar 5,1 persen dengan nilai sebesar Rp1.135,4 triliun per Agustus 2025, disebabkan oleh kontraksi setoran pajak penghasilan (PPh) badan serta pajak pertambahan nilai (PPN).

    “Kalau netto, angkanya setara 54,7 persen dibandingkan dengan outlook. Dibandingkan Agustus, penerimaan netto kita negatif 3,8 persen,” kata Anggito dikutip dari konferensi pers APBN KiTa Edisi September 2025 di Jakarta, Selasa.

    Menurut Anggito, kinerja PPh badan bila ditinjau secara bruto mencatatkan pertumbuhan sebesar 7,5 persen. Namun akibat adanya restitusi, maka realisasi netto PPh badan terkontraksi 8,7 persen dengan nilai Rp194,20 triliun.

    Sementara realisasi serapan PPN dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) turun baik secara bruto maupun netto. Secara bruto, penerimaan PPN dan PPnBM melambat tipis sebesar 0,7 persen. Namun secara netto, kontraksi cukup besar yakni 11,5 persen dengan realisasi Rp416,49 triliun, yang disebabkan oleh restitusi.

    Di sisi lain, PPh orang pribadi dan pajak bumi dan bangunan (PBB) mengalami pertumbuhan signifikan.

    PPh orang pribadi tumbuh 39,1 persen secara netto dengan nilai Rp15,91 triliun. Sedangkan realisasi PBB melonjak 35,7 persen dengan nilai Rp14,17 triliun.

    Anggito pun memaparkan realisasi penerimaan pajak sektoral secara bruto guna menunjukkan kinerja penerimaan sebelum restitusi.

    “Penerimaan bruto kami tarik sebelum dikurangi dengan restitusi, yang merupakan suatu proses administrasi dari penarikan ataupun pengeluaran untuk restitusi secara umum,” jelas Anggito.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Hingga Agustus 2025, Kemenkeu catat penerimaan bea cukai Rp194,9 T

    Hingga Agustus 2025, Kemenkeu catat penerimaan bea cukai Rp194,9 T

    Penerimaan cukai mencapai Rp144 triliun atau tumbuh 4,1 persen (yoy). Namun, produksi hasil tembakau (CHT) tercatat turun 1,9 persen

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Keuangan melaporkan realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai hingga Agustus 2025 mencapai Rp194,9 triliun.

    Angka itu tumbuh 6,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp183,2 triliun. Realisasi ini setara 64,6 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang dipatok Rp310,4 triliun.

    “Sudah di atas rata-rata itu kenaikan dari penerimaan bea cukai,” kata Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Senin.

    Anggito merinci, penerimaan cukai mencapai Rp144 triliun atau tumbuh 4,1 persen (yoy). Namun, produksi hasil tembakau (CHT) tercatat turun 1,9 persen.

    Sementara itu, penerimaan bea keluar mencapai Rp18,7 triliun, melonjak 71,7 persen (yoy). Lonjakan ini dipicu kenaikan harga crude palm oil (CPO) dan kebijakan ekspor konsentrat tembaga.

    Adapun bea masuk sebesar Rp32,2 triliun, justru terkontraksi 5,1 persen (yoy) akibat kebijakan perdagangan di sektor pangan serta pemanfaatan Free Trade Agreement (FTA).

    Kemenkeu mencatat rata-rata penerimaan bulanan sepanjang 2025 lebih tinggi dibandingkan rata-rata dua tahun terakhir. Hingga Agustus 2025, pertumbuhan penerimaan bulanan berlangsung positif dan konsisten.

    “Secara umum, penerimaan kepabeanan dan cukai mampu tumbuh didorong peningkatan aktivitas impor barang modal dan investasi serta menjaga produksi cukai hasil tembakau,” jelas Anggito.

    Kondisi tersebut didukung oleh stabilnya dinamika perdagangan global serta harga CPO yang lebih tinggi dibandingkan tahun lalu, ditambah adanya relaksasi ekspor tembaga.

    Selain itu, impor masih mencatatkan pertumbuhan, terutama pada barang modal, yang ikut menopang penerimaan.

    Dari sisi cukai, permintaan atas CHT relatif terkendali meskipun terjadi fenomena pergeseran konsumsi dari sigaret kretek mesin (SKM) ke sigaret kretek tangan (SKT).

    Di saat yang sama, pengawasan kepabeanan dan cukai terus diperkuat, begitu pula dengan audit dan penelitian ulang yang semakin ketat, sehingga memberikan kontribusi pada penerimaan negara.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Sambas
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggito siap tingkatkan kualitas SDM dan integritas di LPS

    Anggito siap tingkatkan kualitas SDM dan integritas di LPS

    Kondisi stabilitas perbankan nasional saat ini cenderung baik, tercermin dari tidak adanya bank yang mengalami resolusi selama lima tahun terakhir

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Dewan Komisioner (DK) Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) periode 2025-2030 Anggito Abimanyu mengatakan bersiap untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) hingga integritas kebijakan di LPS.

    “Lembaga ini harus terus meng-improve, memperbaiki kualitas SDM-nya, memperbaiki data integrasi, memperbaiki integritas dari kebijakan, harus melakukan latihan protokol krisis,” ujar Anggito saat ditemui seusai menjalani uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin.

    Dengan perbaikan tersebut, menurutnya, LPS akan lebih siap dalam hal penanganan apabila terjadi gejolak di sektor perekonomian.

    “Itu yang harus dilakukan, di-improve terus. Sehingga nanti kalau misalnya ada hal-hal yang harus ditangani, mereka sudah cukup siap dan tidak menimbulkan kegaduhan,” ujar Anggito.

    Ia mengatakan, kondisi stabilitas perbankan nasional saat ini cenderung baik, tercermin dari tidak adanya bank yang mengalami resolusi selama lima tahun terakhir.

    Namun demikian, menurutnya, masih terdapat beberapa Bank Perekonomian Rakyat (BPR) kecil yang perlu dilakukan resolusi.

    Sementara itu, terkait alasannya mengikuti fit and proper test calon DK LPS, Ia mengatakan merupakan motivasi pribadi dan penugasan.

    Ia mengungkapkan hanya memiliki waktu selama tiga dalam proses mempersiapkan diri untuk mengikuti fit and proper test calon Ketua DK LPS pada hari ini, Senin (22/9).

    “Mulai dari pengisian form, kemudian kesehatan, kemudian mengisi kayak pakta gitu pakai materai. Terus kemarin sempat diundang sama pak Menteri (Purbaya) sebagai Ketua Pansel,” ujar Anggito.

    Sebagai informasi, Anggito Abimanyu terpilih menjadi Ketua DK LPS)periode 2025- 2030 berdasarkan keputusan Komisi XI DPR RI setelah melalui fit and proper test.

    Dalam fit and proper test, Anggito mengusung program bertajuk AKSARA, yang terdiri dari enam misi, yakni asset management competency untuk peningkatan keahlian personal terkait manajemen aset), penguatan kompetensi pendidikan dan SDM, serta perluasan jangkauan media sosial dan literasi keuangan.

    Selain itu, Anggito juga menargetkan penurunan beban dana kelolaan per pegawai dari Rp425 miliar per orang menjadi Rp400 miliar per orang; peningkatan pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan menjadi dua kali lipat; serta penguatan digitalisasi proses bisnis dan aplikasi teknologi dalam 5 tahun.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Sambas
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Profil Wamenkeu Anggito Abimanyu yang kini terpilih jadi Ketua LPS

    Profil Wamenkeu Anggito Abimanyu yang kini terpilih jadi Ketua LPS

    Tak lama setelah lulus dari jenjang S1, yakni sejak 1987 hingga sekarang, ia aktif mengajar di UGM dengan fokus keilmuan ekonomi syariah

    Jakarta (ANTARA) – Anggito Abimanyu bukanlah sosok baru dalam lanskap perekonomian nasional, mengingat pengalamannya yang luas, mulai dari Guru Besar Ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM) hingga salah satu dari tiga Wakil Menteri Keuangan dalam Kabinet Merah Putih.

    Senin malam ini, di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, dengan mengusung program bertajuk AKSARA, ia terpilih menjadi Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Periode 2025-2030.

    Program tersebut terdiri dari enam misi, yakni asset management competency untuk peningkatan keahlian personal terkait manajemen aset); penguatan kompetensi pendidikan dan SDM; serta perluasan jangkauan media sosial dan literasi keuangan.

    Selain itu, Anggito juga menargetkan penurunan beban dana kelolaan per pegawai dari Rp425 miliar per orang menjadi Rp400 miliar per orang; peningkatan pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan menjadi dua kali lipat; serta penguatan digitalisasi proses bisnis dan aplikasi teknologi dalam 5 tahun.

    Sarat pengalaman

    Terlihat dari curriculum vitae (CV) yang ia sampaikan pada sesi fit and proper test, pria kelahiran Bogor, 19 Februari 1963 tersebut sudah banyak makan asam garam di sektor akademik maupun pemerintahan.

    Anggito mendapatkan gelar sarjana dari Fakultas Ekonomi UGM Yogyakarta pada 1985 serta gelar Master of Science pada 1989 dan Doctor of Philosophy pada 1993 dari Universitas Pennsylvania, Philadelphia, Amerika Serikat.

    Tak lama setelah lulus dari jenjang S1, yakni sejak 1987 hingga sekarang, ia aktif mengajar di UGM dengan fokus keilmuan ekonomi syariah.

    Pada 1985-1987, ia menjadi Asisten Peneliti di Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI), yang didirikan oleh Soemitro Djojohadikusumo, ayah dari Presiden Prabowo Subianto.

    Masih di bidang akademik, ia juga aktif sebagai Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (PP ISEI). Sejumlah jabatan yang pernah diembannya antara lain Sekretaris Umum PP ISEI, Ketua I Bidang Organisasi PP ISEI, serta Wakil Ketua Umum PP ISEI.

    Di bidang pemerintahan, Anggito pernah menjabat sebagai Anggota Dewan Ekonomi Nasional pada 1999-2000, Staf Ahli Menteri Keuangan pada 2000-2003, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada 2004-2010.

    Selain itu, ia juga menduduki posisi Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama pada 2012-2014 serta Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) pada 2017-2022.

    Anggito juga banyak berkecimpung di sejumlah perusahaan swasta, antara lain sebagai Komisaris Bank Lippo (2003-2008), Komisaris Telkom, serta Chief Economist Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Komisaris BRI Syariah (2014-2017).

    Ketua LPS terpilih

    Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu resmi terpilih menjadi Ketua Dewan Komisioner LPS periode 2025-2030 usai menjalani fit and proper test bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin.

    Komisi XI DPR RI mempunyai ruang lingkup tugas di bidang keuangan, perencanaan pembangunan nasional, dan moneter.

    “Komisi XI DPR RI telah memilih secara musyawarah dan mufakat untuk menetapkan anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai berikut, Anggito Abimanyu ditetapkan sebagai Ketua DK LPS,” ujar Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun.

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Sambas
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggito Abimanyu terpilih jadi Ketua DK LPS gantikan Purbaya

    Anggito Abimanyu terpilih jadi Ketua DK LPS gantikan Purbaya

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Anggito Abimanyu terpilih menjadi Ketua Dewan Komisioner (DK) Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) periode 2025- 2030 berdasarkan keputusan Komisi XI DPR RI setelah melalui uji kelayakan dan kepatutan.

    “Komisi XI DPR RI telah memilih secara musyawarah dan mufakat untuk menetapkan anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai berikut, Anggito Abimanyu ditetapkan sebagai Ketua DK LPS,” ujar Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun di Jakarta, Senin malam.

    Kemudian, Komisi XI DPR RI telah menetapkan Farid Azhar Nasution sebagai Wakil Ketua DK LPS, lalu Doddy Zulverdi sebagai Anggota DK LPS bidang Program Penjaminan dan Resolusi Bank.

    Selanjutnya, Ferdinan Dwikoraja Purba sebagai Anggota DK LPS bidang Program Penjaminan Polis.

    “Keputusan Komisi XI DPR RI ini akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan. Sehingga, apa yang menjadi tugas yang dimandatkan oleh pimpinan DPR kepada komisi XI untuk menyelesaikan proses fit and proper terhadap anggota Dewan Komisioner LPS telah dijalankan,” ujar Misbakhun.

    Sebelumnya, pada hari ini, Senin (22/09), sebanyak lima calon anggota DK LPS periode 2025- 2030 menjalani uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test mulai pukul 18.30 WIB hingga 22.00 WIB.

    Kelima nama calon anggota DK yang menjalani uji kepatutan dan kelayakan, di antaranya Direktur Eksekutif Surveilans, Pemeriksaan dan Statistik LPS Dwityapoetra Soeyasa Besar pada pukul 18.30-19.00 WIB.

    Lalu, Anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Muhammad Iman Nuril Hidayat Budi Pinuji pada pukul 19.00-19.30 WIB, serta Direktur Kepatuhan Bank CCB Indonesia Agresius R Kardiman pada pukul 19.30-20.00 WIB.

    Kemudian, Komisaris Asuransi Jasa Tania Fedinan Purba pada pukul 20.00-20.30 WIB, serta Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu pada pukul 20.30- 21.00 WIB

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Indra Arief Pribadi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi XI DPR RI Fit And Proper Tes Calon Ketua DK LPS, Ini Lima Tokoh yang Diusulkan Presiden Prabowo

    Komisi XI DPR RI Fit And Proper Tes Calon Ketua DK LPS, Ini Lima Tokoh yang Diusulkan Presiden Prabowo

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Komisi XI DPR RI melakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap calon Ketua Dewan Komisioner (DK) Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Senin malam.

    Ketua DK LPS yang diseleksi itu untuk periode 2025-2030. Adapun sosok yang terpilih akan ditetapkan dalam rapat paripurna DPR RI pada Selasa (23/9) besok.

    Ada lima calon Ketua DK LPS menjalani uji kepatutan dan kelayakan mulai pukul 18.30 WIB hingga 21.00 WIB.

    Fit and proper test itu dilakukan DPR menindaklanjuti surat dari Presiden Prabowo Subianto terkait daftar nama calon ketua DK LPS periode 2025-2030.

    Nama yang terpilih akan menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa yang ditunjuk Presiden Prabowo sebagai Menkeu.

    Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Mohamad Hekal mengatakan hasil dari fit and proper test malam ini akan dibawa ke rapat paripurna DPR RI yang rencananya akan berlangsung pada Selasa (23/9) atau besok.

    “Insya Allah (hasil fit and proper test dibawa ke paripurna besok),” kata Hekal, dilansir pojoksatu, Senin (22/9/2025).

    Adapun nama-nama sebagai calon Ketua DK LPS periode 2025-2030 antara lain Anggito Abimanyu yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu).

    Kedua, Ferdinan Dwikoraja Purba yang merupakan Komisaris Independen di PT Asuransi Jasa Tania Tbk.

    Nama ketiga Agresius R Kardiman yang tercatat sebagai Direktur Kepatuhan di Bank CCB Indonesia.

    Keempat, Muhammad Iman Nuril Hidayat Budi Pinuji yang merupakan salah satu anggota dari Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan.

    Nama kelima adalah Dwityapoetra Soeyasa Besar yang merupakan Direktur Eksekutif Surveilans Pemeriksaan dan Statistik LPS.

  • Realisasi PNBP Migas Turun, Nonmigas Tumbuh Tipis Juni-Agustus 2025

    Realisasi PNBP Migas Turun, Nonmigas Tumbuh Tipis Juni-Agustus 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat kontraksi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor migas dan minerba yang tumbuh tipis pada periode Juni-Agustus 2025. 

    Adapun, realisasi PNBP SDA migas mencapai Rp25,2 triliun pada Juni-Agustus 2025 atau turun 6,8% (year-on-year) dari periode yang sama tahun sebelumnya Rp27 triliun. 

    Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu mengatakan realisasi PNBP dari sektor migas turun lantaran dipengaruhi kontrkasi rata-rata ICP periode Mei-Juli sebesar 16,8% yoy dan lifting gas bumi yang terkontraksi 4,3% yoy pada periode yang sama. 

    “Kalau kita lihat karena koreksi dari harga dan lifting, pendapatan SDA migas kita masih negatif 6,8% (year-on-year/yoy),” kata Anggito dalam konferensi pers APBN Kita September 2025, Senin (22/9/2025). 

    Sementara itu, realisasi SDA nonmigas yang 90% disumbang oleh sektor Minerba mencapai Rp29 triliun atau tumbuh 1,5% pada Juni-Agustus 2025. Angka tersebut naik tipis dari periode yang sama tahun lalu Rp28,6 triliun. 

    Realisasi PNBP nonmigas ini dipengaruhi kinerja pertambangan minerba dari penurunan harga batubara acuan (HBA) dan volume produksi batubara. Adapun, rata-rata HBA periode Juni-Agustus terkontrasi 17,6% yoy dan rata-rata volume produksi batubara 10,1% yoy. 

    “Nonmigas ini sebagian besar dari minerba, minerba juga nasibnya cukup sama dengan perkembangan di migas meskipun demikian tidak sebesar kontraksi di sisi migas, kita tumbuh dibandingkan tahun lalu dan juga ini karena faktor harga dan produksi yang memuat PNBP nonmigas pertumbuhannya rendah,” tuturnya. 

    Pihaknya mencatat realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp306,8 triliun hingga 31 Agustus 2025. Adapun, SDA migas mencapai Rp65 triliun, SDA nonmigas Rp75,6 triliun, PNBP lainnya Rp91,9 triliun, dan BLU Rp62,5 triliun. 

  • Plt Bos LPS Ungkap Tantangan Pengganti Purbaya

    Plt Bos LPS Ungkap Tantangan Pengganti Purbaya

    Jakarta –

    Plt Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Didik Madiyono, turut bicara ihwal transisi kepemimpinan LPS yang belakangan ramai dibicarakan. Diketahui, masa jabatan Didik di LPS resmi berakhir pada 23 September mendatang.

    “Ya, tentu saja harapannya pergantian pimpinan, transisi ini berjalan yang bagus, smooth, intinya kepemimpinan yang baru, semoga semakin bisa meningkatkan kinerja LPS, sebagai lembaga yang terdepan dalam menjamin simpanan nasabah,” ungkap Didik kepada wartawan di Kantor LPS, Jakarta, Senin (22/9/2025).

    Ia menyebut, LPS akan menghadapi tantangan ke depan, salah satunya menjadi penjamin polis asuransi pada tahun 2028. Karenanya, pimpinan LPS selanjutnya mesti memiliki kesiapan.

    “Jadi persiapannya segera dilaksanakan sehingga tadi pada saatnya siap untuk melaksanakan penjaminan polis asuransi,” terangnya.

    Namun ketika disinggung sosok dan jadwal fit and proper test, Didik enggan menjawabnya. Adapun berdasarkan sumber detikcom, terdapat nama Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Anggito Abimanyu.

    “Semuanya nanya saya, saya kan hanya Plt. Untuk itu jangan, ya nanyanya ke sana, ke pemerintah,” imbuhnya.

    Diketahui, saat ini pucuk pimpinan LPS dijabat oleh Plt Didik Madiyono. Kepemimpinan Didik menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa yang dilantik menjadi Menteri Keuangan (Menkeu).

    Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto diketahui telah menyerahkan surat ke DPR RI terkait daftar nama calon Ketua Dewan Komisioner LPS periode 2025-2030. Berdasarkan sumber detikcom, salah satu nama yang masuk adalah Anggito.

    “Iya ada (nama Anggito),” kata sumber detikcom, Senin (22/9/2025).

    Selain Anggito, belum diketahui siapa lagi yang masuk daftar nama calon Ketua Dewan Komisioner LPS periode 2025-2030. Masuknya Anggito dalam bursa pimpinan LPS juga turut mendapat dukungan dari Purbaya.

    Purbaya mengatakan Anggito akan pindah menjadi Ketua Dewan Komisioner LPS jika terpilih. Meski demikian, ia menyebut belum ada pembicaraan terkait pengganti Anggito. “(Anggito masuk bursa calon Ketua Dewan Komisioner LPS), ya sudah pindah ke sana jadi Ketua LPS. (Penggantinya) dalam waktu pendek belum ada pembicaraan seperti itu,” kata Purbaya kepada wartawan di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (22/9/2025).

    (acd/acd)

  • Lima calon Ketua LPS jalani “fit and proper test” malam ini

    Lima calon Ketua LPS jalani “fit and proper test” malam ini

    semakin bisa meningkatkan kinerja LPS, sebagai lembaga yang terdepan dalam menjamin simpanan nasabah

    Jakarta (ANTARA) – Lima calon anggota Dewan Komisioner (DK) Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) periode 2025- 2030 menjalani uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test pada Senin (22/9) mulai pukul 18.30 WIB hingga 21.00 WIB.

    Uji kepatutan dan kelayakan akan dilakukan oleh Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

    Plt. Ketua Dewan Komisioner LPS Didik Madiyono saat ditemui di Kantor LPS Jakarta, Senin, berharap hadirnya kepemimpinan baru dapat terus menjaga kinerja LPS ke depan.

    “Tentu saja harapannya penggantian pimpinan, transisi ini berjalan bagus, smooth. Intinya kepemimpinan yang baru, semoga semakin bisa meningkatkan kinerja LPS, sebagai lembaga yang terdepan dalam menjamin simpanan nasabah,” ujar Didik.

    Kelima nama calon anggota DK yang akan menjalani uji kepatutan dan kelayakan, di antaranya Direktur Eksekutif Surveilans, Pemeriksaan dan Statistik LPS Dwityapoetra Soeyasa Besar pada pukul 18.30-19.00 WIB.

    Lalu, Anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Muhammad Iman Nuril Hidayat Budi Pinuji pada pukul 19.00-19.30 WIB, serta Direktur Kepatuhan Bank CCB Indonesia Agresius R Kardiman pada pukul 19.30-20.00 WIB.

    Kemudian, Komisaris Asuransi Jasa Tania Fedinan Purba pada pukul 20.00-20.30 WIB, serta Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu pada pukul 20.30- 21.00 WIB.

    Dalam kesempatan ini, Didik mengingatkan bahwa Ketua LPS terbaru perlu mempersiapkan layanan Penjaminan Polis Asuransi yang ada di LPS untuk tahun 2028.

    “Jadi, persiapannya segera dilaksanakan, sehingga nanti pada saatnya siap untuk melaksanakan penjaminan polis asuransi,” ujar Didik.

    Sebelumnya, mantan Ketua DK LPS Purbaya Yudhi Sadewa telah ditunjuk menjadi menteri keuangan oleh Presiden Prabowo Subianto, dan posisi Ketua DK LPS sementara waktu diisi oleh Didik Madiyono sebagai Pelaksana tugas (Plt).

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.