Xcloud.id

Tag: Anggito Abimanyu

  • Anggito Abimanyu Resmi Jabat Ketua Dewan Komisioner LPS Gantikan Purbaya – Page 3

    Anggito Abimanyu Resmi Jabat Ketua Dewan Komisioner LPS Gantikan Purbaya – Page 3

    Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan Anggito Abimanyu resmi melepas jabatannya sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) setelah ditunjuk Presiden menjadi Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

    Purbaya menegaskan, aturan di LPS memang tidak memperbolehkan adanya rangkap jabatan. Dengan demikian, Anggito hanya akan fokus memimpin LPS.

    “Enggak, dia akan ketua LPS saja. Karena di LPS nggak boleh merangkap,” kata Purbaya usai menghadiri Rapat Paripurna DPR ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026 di kantor DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (23/9/2025).

    Penunjukan Anggito sebagai Ketua LPS secara otomatis membuatnya mundur dari jabatan Wamenkeu. Purbaya menyebut hal ini sudah menjadi penugasan resmi dari Presiden.

    “Mundur dari Wamenkeu. Ini penugasan dari Presiden,” tegasnya.

    Dengan keputusan ini, struktur kepemimpinan di Kementerian Keuangan akan mengalami perubahan. Anggito yang selama ini membantu koordinasi di bidang fiskal kini akan sepenuhnya berkonsentrasi di LPS.

    Lebih lanjut, Purbaya mengungkapkan bahwa proses pengangkatan Anggito sebagai Ketua LPS telah rampung.

    “Sudah kan sudah dilantik. udah diketok kan semalem ya,” ujarnya.

    Purbaya juga memastikan surat pengunduran diri Anggito sebagai Wamenkeu telah disampaikan kepadanya. Hal itu menandakan Anggito telah sah menjabat sebagai Ketua LPS, menggantikan posisi sebelumnya. Dengan pelantikan ini, peralihan jabatan berjalan sesuai prosedur.

    “Oh, sudah, sudah. Ini hampir otomatis ya,” pungkas Purbaya.

  • Ribka Haluk Siap Jalankan Tugas Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua – Page 3

    Ribka Haluk Siap Jalankan Tugas Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua – Page 3

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan melantik 10 duta besar Republik Indonesia atau Dubes RI untuk negara sahabat, Gubernur-Wakil Gubernur Papua, hingga Dewan Komisioner Lembaga Penjamim Simpanan (LPS) periode 2025-2030 pada Rabu sore (8/10/2025). Pelantikan akan dilakukan di Istana Negara Jakarta.

    Berdasarkan pantauan Liputan6.com, sejumlah pejabat negara yang akan dilantik dan para menteri Kabinet Merah Putih mulai berdatangan ke Istana Kepresidenan Jakarta sejak pukul 12.57 WIB.

    Farid Azhar Nasution membenarkan dirinya akan dilantik Wakil Ketua Komisoner LPS. Selain itu, ada Anggito Abimanyu yang juga dilantik sebagai Ketua Komisioner LPS.

    “Saya dilantik sebagai wakil ketua Insya Allah. Iya LPS. Iya betul (Pak Anggito),” kata Farid kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (8/10/2025).

    Total ada empat anggota Komisioner LPS yang akan dilantik Presiden Prabowo. Mereka telah menjalani fit and proper test di Komisi XI DPR RI pada September 2025.

    Disisi lain, Matius Fakhiri-Aryoko Rumaropen akan dilantik menjadi Gubernur Papua dan Wakil Gubernur Provinsi Papua periode 2025-2030. Keduanya dilantik setelah dinyatakan menang dalam pemungutan suara ulang (PSU).

    Matius dan Aryoko tiba di Istana Kepresidenan Jakarta sekitar pukul 13.45 WIB dengan mamakai pakaian dinas upacara (PDU) putih. Keduanya irit bicara saat dicecar pertanyaan oleh awak media dan langsung memasuki Istana Negara Jakarta.

    “Papua hebat,” ucap Matius singkat.

    Setelah itu, Prabowo akan melantik 10 duta besar RI untul negara sahabat. Salah satu yang akan dilantik yakni, Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri Andy Rachmianto menjadi Dubes RI untuk Belgia.

    “Kata Presiden Dubes RI di Belgia itu jadi keplaa sekolah lah dubes-dubes di Eropa, ya. Itu aja pengganti,” ujar Andy.

  • Tiba di Istana, Benjamin Paulus Dikabarkan Bakal Dilantik Prabowo jadi Wamenkes Baru – Page 3

    Tiba di Istana, Benjamin Paulus Dikabarkan Bakal Dilantik Prabowo jadi Wamenkes Baru – Page 3

    Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan melantik 10 duta besar Republik Indonesia atau Dubes RI untuk negara sahabat, Gubernur-Wakil Gubernur Papua, hingga Dewan Komisioner Lembaga Penjamim Simpanan (LPS) periode 2025-2030 pada Rabu sore (8/10/2025). Pelantikan akan dilakukan di Istana Negara Jakarta.

    Berdasarkan pantauan Liputan6.com, sejumlah pejabat negara yang akan dilantik dan para menteri Kabinet Merah Putih mulai berdatangan ke Istana Kepresidenan Jakarta sejak pukul 12.57 WIB.

    Farid Azhar Nasution membenarkan dirinya akan dilantik Wakil Ketua Komisoner LPS. Selain itu, ada Anggito Abimanyu yang juga dilantik sebagai Ketua Komisioner LPS.

    “Saya dilantik sebagai wakil ketua Insya Allah. Iya LPS. Iya betul (Pak Anggito),” kata Farid kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu.

    Total ada empat anggota Komisioner LPS yang akan dilantik Presiden Prabowo. Mereka telah menjalani fit and proper test di Komisi XI DPR RI pada September 2025.

    Disisi lain, Matius Fakhiri-Aryoko Rumaropen akan dilantik menjadi Gubernur Papua dan Wakil Gubernur Provinsi Papua periode 2025-2030. Keduanya dilantik setelah dinyatakan menang dalam pemungutan suara ulang (PSU).

    Matius dan Aryoko tiba di Istana Kepresidenan Jakarta sekitar pukul 13.45 WIB dengan mamakai pakaian dinas upacara (PDU) putih. Keduanya irit bicara saat dicecar pertanyaan oleh awak media dan langsung memasuki Istana Negara Jakarta.

    “Papua hebat,” ucap Matius singkat.

    Setelah itu, Prabowo akan melantik 10 duta besar RI untul negara sahabat. Salah satu yang akan dilantik yakni, Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri Andy Rachmianto menjadi Dubes RI untuk Belgia.

    “Kata Presiden Dubes RI di Belgia itu jadi keplaa sekolah lah dubes-dubes di Eropa, ya. Itu aja pengganti,” ujar Andy.

  • Anggito Abimanyu Merapat ke Istana, Bakal Dilantik Jadi Ketua LPS

    Anggito Abimanyu Merapat ke Istana, Bakal Dilantik Jadi Ketua LPS

    Jakarta, CNBC Indonesia – Hari ini Presiden Prabowo Subianto akan melantik anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS). Ini merupakan anggota dewan komisioner untuk periode 2025-2030.

    Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Anggito Abimanyu tampak merapat ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu siang (8/10) untuk dilantik menjadi Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

    Anggito mengaku mendapat kabar terkait dengan pelantikan ini pada Selasa sore, 7 Oktober 2025. “Dikabarkan untuk pelantikan ini kemarin sore,” katanya

    Anggito juga memastikan dirinya tidak akan rangkap jabatan sebagai wakil Menteri keuangan. “Saya tidak tahu. Hari ini Kepressnya akan terbit otomatis saya tidak lagi menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan,” ujarnya.

  • Prabowo akan lantik sejumlah dubes dan kepala badan sore ini

    Prabowo akan lantik sejumlah dubes dan kepala badan sore ini

    “Bukan, kepala badan. Komite eksekutif percepatan pembangunan Papua. Tapi saya tidak mendahului ya, SK belum ada. Nomenklaturnya nanti setelah Bapak Presiden membacakan baru bisa kita tahu,”

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan melantik sejumlah duta besar luar biasa dan berkuasa penuh (LBBP) serta kepala badan di Istana Negara, Jakarta, Rabu sore.

    Berdasarkan informasi yang dihimpun, pelantikan akan dimulai sekitar pukul 15.00 WIB dan didahului dengan gladi bersih di Istana Negara.

    Upacara pelantikan itu akan dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk para menteri Kabinet Merah Putih.

    Salah satu pejabat yang dijadwalkan dilantik adalah Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, yang disebut akan mengemban tugas baru sebagai pada komite terkait percepatan pembangunan Papua.

    Ribka menyebut dirinya telah diminta menyiapkan diri untuk pelantikan tersebut, meski belum mengetahui secara resmi jabatan yang akan diembannya.

    “Bukan, kepala badan. Komite eksekutif percepatan pembangunan Papua. Tapi saya tidak mendahului ya, SK belum ada. Nomenklaturnya nanti setelah Bapak Presiden membacakan baru bisa kita tahu,” kata Ribka sesaat setelah tiba di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu siang.

    Ribka menambahkan, dirinya telah menerima pemberitahuan resmi mengenai pelantikan itu pada Selasa (7/10) sore.

    “Kami diberitahukan baru kemarin sore oleh Sekretaris Kabinet. Jadi kita sama-sama menunggu siapa saja dan tugas seperti apa yang akan diberikan Bapak Presiden,” ujarnya.

    Selain itu, pelantikan juga dikabarkan mencakup sejumlah posisi strategis lain di lingkungan kementerian dan lembaga, termasuk jabatan duta besar untuk beberapa negara sahabat.

    Salah satunya adalah Andi Rachmianto yang akan menjabat sebagai Dubes RI untuk Belgia (Brussel).

    “Kira-kira apa? (Dubes Belgia ya?), itu sudah pada tahu ya,” kata Andi.

    Sementara itu, Anggito Abimanyu, yang telah ditetapkan oleh Komisi XI DPR RI Anggito sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) juga telah merapat ke Istana Kepresidenan.

    Anggito, yang mengenakan setelan jas lengkap dan dasi berwarna biru muda, mengatakan dirinya mendapat kabar akan dilantik oleh Presiden Prabowo kemarin sore.

    “Iya Insya Allah ya (dilantik sebagai Ketua Dewan Komisioner LPS),” ucap Anggito.

    Selain itu, Presiden juga dijadwalkan melantik Gubernur dan Wakil Gubernur Papua terpilih Mathias Fakhiri-Aryoko Rumaropen.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 1 Ada Pelantikan di Istana, Para Menteri Merapat Pakai Dasi Biru Muda Nasional

    1 Ada Pelantikan di Istana, Para Menteri Merapat Pakai Dasi Biru Muda Nasional

    Ada Pelantikan di Istana, Para Menteri Merapat Pakai Dasi Biru Muda
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sejumlah menteri Kabinet Merah Putih merapat ke Istana Kepresidenan, Jakarta, memakai jas dan dasi warna biru muda.
    Pantauan dari sekitar lokasi, Rabu (8/10/2025) sejak pukul 13.00 WIB, sejumlah tokoh tampak berdatangan memakai pakaian bernuansa warna biru muda.
    Tokoh yang datang mulai berdatangan di antaranya Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.
    Kemudian, terlihat juga Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman, serta Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo.
    Para pejabat pria yang datang memakai jas warna gelap dan dasi biru muda, sedangkan pejabat perempuan memakai pakaian bernuansa biru muda.
    Adapun Presiden Prabowo akan melantik beberapa pejabat, di antaranya Lembaga Penjamin Pinjaman (LPS), sejumlah duta besar, dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua.
    Wamendagri Ribka Haluk mengaku, dirinya akan dilantik menjadi Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua.
    “Bukan kepala badan. Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua,” kata Ribka sebelum masuk ke Istana.
    Selain itu, calon Wakil Ketua Lembaga Penjamin Simpanan Farid Azhar Nasution pun mengaku akan dilantik oleh Prabowo hari ini.
    “Sebagai wakil ketua LPS,” kata Farid kepada wartawan.
    Farid membenarkan bahwa Anggito Abimanyu akan menjabat sebagai Ketua LPS menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa yang kini menjabat Menteri Keuangan.
    “Betul,
    nggih
    (mendampingi Anggito),” ujarnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo Bakal Lantik Pejabat Baru: Ada Nama Arya Sinulingga?

    Prabowo Bakal Lantik Pejabat Baru: Ada Nama Arya Sinulingga?

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan dalam waktu dekat akan melantik sejumlah pejabat penting di jajaran kementerian dan lembaga negara pada Rabu (8/10/2025).

    Dari informasi yang beredar ada dua nama menjadi sorotan, yaitu Arya Mahendra Sinulingga yang dikabarkan sebagai Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) dan dr. Benjamin Paulus Octavianus sebagai Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes). Meski demikian, hal itu baru menjadi rumor yang beredar di Istana. 

    Pelantikan ini diharapkan menjadi langkah lanjutan pemerintahan Prabowo-Gibran dalam memperkuat tata kelola BUMN sekaligus meningkatkan pelayanan kesehatan nasional.

    Pengangkatannya sebagai Kepala BP BUMN dipandang sebagai bagian dari strategi Prabowo untuk memperkuat fungsi pengawasan dan pengaturan perusahaan milik negara, terutama di tengah peran BUMN yang krusial dalam menopang pembangunan nasional dan menjaga stabilitas ekonomi.

    Posisi Wamenkes

    Sementara itu, Nama Benjamin Paulus Octavianus belum banyak dikenal publik luas, tetapi kiprahnya di dunia medis dan birokrasi kesehatan disebut menjadi alasan kuat penunjukannya.

    Dia diharapkan dapat membantu Menteri Kesehatan dalam mempercepat agenda besar sektor kesehatan, mulai dari peningkatan layanan rumah sakit, distribusi tenaga kesehatan ke daerah terpencil, hingga penguatan sistem penanggulangan penyakit menular dan gizi masyarakat.

    Selain itu, Presiden Ke-8 RI itu dikabarkan juga akan melantik Anggito Abimanyu sebagai Kepala Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

    Anggito dikenal sebagai ekonom senior dengan rekam jejak panjang mulai dari Wakil Menteri Keuangan RI, Kepala BPKH (2017–2022), hingga Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag (2012–2014) dan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu (2006–2010)

    Selain ketiga nama tersebut, satu posisi Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) juga disebut akan dilantik, meski hingga kini belum beredar nama yang pasti.

    Sementara itu, dua jabatan penting masih kosong: Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

  • Perkuat Jaminan Produk Halal, BPJPH Teken Kerja Sama dengan 10 Mitra Strategis

    Perkuat Jaminan Produk Halal, BPJPH Teken Kerja Sama dengan 10 Mitra Strategis

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan sepuluh lembaga dan instansi strategis guna memperkuat penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH).

    Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hassan menyampaikan bahwa kerja sama perlu untuk memperluas kolaborasi dan memperkuat penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di Indonesia agar ekosistem halal menjadi mesin pertumbuhan ekonomi nasional yang optimal.

    “Halal kita diterima oleh seluruh dunia, kami sedang siapkan satu sistem, sehingga barang-barang yang diproduksi oleh kita diterima oleh dunia dan punya daya saing dan uji cobanya sudah banyak terbukti dengan banyaknya pelaku usaha yang sudah go internasional.” tuturnya lewat rilisnya, Selasa (7/10/2025).

    Sementara, Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk, mengatakan bahwa pemerintah harus memastikan semua produk yang diperjualbelikan baik secara offline maupun online, ekspor maupun impor terjamin dan terjaga kehalalannya. Karena sekarang ini kita sudah memasuki pasar bebas.

    Dia menekankan bahwa BPJPH harus terus berkoordinasi dengan kementerian-kementerian terkait yang punya kewenangan dalam hal ini. Termasuk pemerintah daerah.

    “Tentunya kita dari Kemendagri akan membreakdown sampai ke pemerintah daerah di 38 Provinsi yang ada di Indonesia. Kami dari Kemendagri mendukung full program Kerja dari BPJPH,” kata Ribka. 

    Senada, Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu juga mengungkapkan bahwa sinergi kolaborasi tersebut sangat penting dilakukan bagi pengembangan produk halal.

    Menurutnya, sinergi antara BPJPH dan Kementerian Keuangan itu menjadi sangat penting, karena dalam pengembangan produk halal tanpa jasa keuangan produk halal itu akan diam di tempat.

    Pasalnya, Anggito mengatakan bahwa pengembangan ekonomi keuangan syariah itu tidak lagi memisahkan/mendikotomikan antara muslim dan non muslim.

    “Jadi kami menyambut baik, hal ini harus ditetapkan dalam struktur keuangan negara kita termasuk Blu, supaya mampu menggerakan tidak hanya dari sektor keuangan negara tapi juga pengembangan dari badan layanan umum.” tandasnya.

    Berikut sepuluh kerja sama Jaminan Produk Halal yang telah ditandatangani tersebut, adalah sebagai berikut:

    1. Kementerian Keuangan, melalui MoU “Sinergi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal dan Keuangan Negara.”

    2. Kementerian Dalam Negeri, melalui MoU “Sinergi Percepatan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.”

    3. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), melalui PKS “Pengumpulan Zakat, Infak, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (ZIS-DSKL) Pegawai di Lingkungan BPJPH.”

    4. Universitas Siliwangi, melalui MoU “Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Bidang Jaminan Produk Halal” dan PKS “Pelatihan Jaminan Produk Halal.”

    5. Universitas Jenderal Soedirman, melalui MoU “Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.”

    6. Universitas Negeri Padang, melalui PKS “Pelatihan Jaminan Produk Halal.”

    7. Lembaga Pelaksana Pelatihan Jaminan Produk Halal Universitas Ary Ginanjar, melalui PKS “Pelatihan Jaminan Produk Halal.”

    8. Badan Pendidikan dan Pelatihan Ikatan Apoteker Indonesia, melalui PKS “Pelatihan Jaminan Produk Halal.”

    9. PT Global Halal Centre, melalui PKS “Sosialisasi, Edukasi, dan Promosi Bidang Jaminan Produk Halal.”

    10. PT Indirosan Suksestama Abadi, melalui PKS “Penyelenggaraan Kegiatan Indonesia Halal Festival dan Pemilihan Duta Saliha.”

  • Pro-Kontra MBG Prabowo: Anggaran Jumbo, tetapi Minim Pengawasan

    Pro-Kontra MBG Prabowo: Anggaran Jumbo, tetapi Minim Pengawasan

    Bisnis.com, JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih menjadi program prioritas dari Presiden Prabowo Subianto hingga tahun depan.

    Hal tersebut tecermin dari besarnya anggaran yang bakal dikucurkan pemerintah untuk mendanai program tersebut. 

    Prabowo menyebut puncak anggaran MBG tahun depan mencapai Rp335 triliun atau sekitar US$20 miliar, yang akan digelontorkan langsung ke desa-desa pada 2026.

    Jumlah itu tercatat jauh lebih besar jika dibandingkan dengan anggaran Program MBG pada tahun ini senilai Rp71 triliun dan anggaran tambahan senilai Rp28 triliun.

    “Selama puluhan tahun uang dari daerah mengalir ke Jakarta, lalu ke luar negeri. Sekarang kita balik, Rp335 triliun kita kirim ke desa-desa,” ujarnya.

    Dia menegaskan program ini bukan hanya soal gizi anak, tetapi juga menggerakkan ekonomi rakyat. Dengan kebutuhan harian dapur MBG berupa beras, telur, sayur, ikan, hingga ayam, petani dan nelayan memiliki jaminan pasar sehingga hasil panen tidak lagi terbuang.

    Prabowo memperkirakan program MBG bisa menciptakan 1,5 juta lapangan kerja baru pada awal 2026, sekaligus memberi efek berganda pada perekonomian nasional.

    “Rp335 triliun ini bisa melahirkan kekuatan ekonomi senilai Rp600–900 triliun,” katanya.

    Lebih lanjut, dia juga menekankan aspek kesehatan, dengan menertibkan seluruh dapur MBG melalui standar operasional ketat, peralatan modern, hingga kewajiban uji laboratorium sebelum distribusi makanan.

    “Ini langkah besar untuk rakyat kita, memberi harapan bagi petani, nelayan, dan memastikan anak-anak Indonesia mendapat gizi yang layak,” tegas Prabowo.

    MBG Dibayangi Kasus Keracunan

    Di tengah besarnya anggaran yang dikucurkan pemerintah untuk program prioritas tersebut, masih terdapat sejumlah masalah yang perlu dibenahi.

    Belakangan maraknya kasus keracunan siswa menjadi catatan untuk program tersebut. Pasalnya, jumlah kasus keracunan siswa terjadi di banyak daerah di Indonesia.

    Berdasarkan data yang dihimpun Bisnis, hingga Senin (29/9/2025) jumlah siswa yang mengalami keracunan setelah menyantap makanan MBG tercatat mencapai 7.227 siswa.

    Jumlah tersebut tersebar dengan rincian Jawa Barat mencapai 3.463 siswa, Yogyakarta sebanyak 859 siswa, Jawa Tengah sebanyak 577 siswa, Bengkulu sebanyak 577 siswa, dan Bengkulu sebanyak 456 siswa.

    Sementara itu, kasus keracunan MBG juga terjadi di Sulawesi Tengah dengan jumlah 355 siswa, Lampung sebanyak 318 siswa, Sumatra Selatan sebanyak 271 siswa, dan NTT sebanyak 246 siswa.

    Jawa Timur juga mengalami kasus keracunan dengan jumlah 234 siswa, NTB sebanyak 151 siswa, Sumatra Utara 100 siswa, Sulawesi Tenggara 56 siswa, Banten 55 siswa, Kalimantan Barat 35 siswa, Riau 26 siswa, Papua Barat 13 siswa, dan Sulawesi Selatan sebanyak 12 siswa.

    Seiring dengan hal tersebut, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Said Abdullah membuka peluang perombakan anggaran program MBG.

    Awalnya, anggaran MBG pada 2025 sebesar Rp71 triliun, kemudian naik menjadi Rp99 triliun. Lalu pada 2026, MBG memperoleh anggaran Rp268 triliun dengan dana tambahan Rp67 triliun, sehingga diperkirakan totalnya mencapai Rp335 triliun.

    “Saya pendapat kalau memang harus dievaluasi secara menyeluruh silahkan evaluasi tidak hanya anggaran tapi mekanismenya juga pada expert yang menangani soal gizi, kalau itu secara menyeluruh dilakukan pemerintah, saya yakin isunya tidak lagi anggaran karena sasarannya adalah pejabat. Soalnya expertnya jadi dari 5.823 itu ternyata yang punya lisensi, yang punya sertifikat sanitasi dan higienis hanya 34 SPPG istilahnya dapur MBG,” katanya kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senin (29/9/2025).

    Di lain pihak, Aliansi Ekonom Indonesia menyampaikan 6 desakan darurat kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu, di Jakarta, Senin (29/9/2025). 

    Para ekonom sebelumnya telah menyampaikan desakan itu kepada pemerintah melalui surat terbuka pada saat demo besar akhir Agustus 2025 lalu. Audiensi yang sama juga pernah dilakukan dengan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) pada 12 September 2025 lalu. 

    Desakan tersebut sebelumnya ditandatangani oleh 456 ekonom, profesional dan akademisi di bidang ekonomi. Sebanyak 262 profesional di bidang lainnya dari dalam hingga luar negeri juga ikut ikut bertanda tangan. 

    Salah satu perwakilan AEI, Vid Adrison yang juga merupakan peneliti LPEM Universitas Indonesia (UI), membuka diskusi dengan menjabarkan beberapa data yang menunjukkan penurunan kualitas hidup masyarakat.

    Vid menyebut terdapat dua benang merah dari permasalahan perekonomian yakni misalokasi sumber daya yang masif, serta rapuhnya institusi penyelenggara negara karena konflik kepentingan dan tata kelola yang tidak amanah. 

    “Kami mengapresiasi Menko Perekonomian dan Ketua LPS [Anggito] beserta jajarannya yang telah menyimak Tujuh Desakan Darurat Ekonomi dan kami kembali menekankan penting dan gentingnya tindak lanjut yang serius dalam menanggulangi kondisi darurat ekonomi yang dialami masyarakat melalui implementasi kebijakan ekonomi yang amanah,” ujar ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin, sebagai salah satu perwakilan AEI, dikutip dari siaran pers, Senin (29/9/2025). 

  • Hotman Paris Protes Bunga Deposito Turun, Ini Jawaban Menohok Menkeu Purbaya – Page 3

    Hotman Paris Protes Bunga Deposito Turun, Ini Jawaban Menohok Menkeu Purbaya – Page 3

    Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengonfirmasi bahwa Anggito Abimanyu telah resmi mengundurkan diri dari posisinya sebagai Wakil Menteri Keuangan setelah mendapatkan penunjukan dari Presiden untuk menjabat sebagai Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

    Purbaya menegaskan bahwa sesuai dengan peraturan yang berlaku di LPS, tidak diperkenankan untuk merangkap jabatan. Oleh karena itu, Anggito akan sepenuhnya berkonsentrasi dalam memimpin LPS. “Enggak, dia akan ketua LPS saja. Karena di LPS nggak boleh merangkap,” ungkap Purbaya setelah menghadiri Rapat Paripurna DPR ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026 di kantor DPR, Senayan, Jakarta, pada Selasa (23/9/2025).

    Dengan penunjukan Anggito sebagai Ketua LPS, secara otomatis ia harus mundur dari jabatan Wamenkeu. Purbaya menekankan bahwa langkah ini merupakan penugasan resmi dari Presiden.

    “Mundur dari Wamenkeu. Ini penugasan dari Presiden,” tegasnya.

    Keputusan ini tentunya akan membawa perubahan dalam struktur kepemimpinan di Kementerian Keuangan. Anggito, yang sebelumnya berperan dalam koordinasi di bidang fiskal, kini akan sepenuhnya fokus pada tugasnya di LPS.