Xcloud.id

Tag: Anggito Abimanyu

  • Presiden Prabowo Inginkan Pertamina dan PLN Diperkuat Demi Kedaulatan Energi

    Presiden Prabowo Inginkan Pertamina dan PLN Diperkuat Demi Kedaulatan Energi

    Liputan6.com, DIY – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Anggito Abimanyu mengatakan Presiden Prabowo Subianto meminta adanya penguatan perusahaan negara yang mengurusi energi demi membangun kedaulatan energi. Pucuk pimpinan Pertamina dan PLN akan diberikan perlindungan agar mereka bisa bekerja tanpa gangguan.

    Hal ini ditegaskan Anggito saat menjadi pembicara kunci dalam Sidang Senat Terbuka Dies Natalis ke-15 dan Lustrum III Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Senin (28/10/2024).

    “Banyak kebocoran terjadi di sana. Kita butuh Pertamina dan PLN yang kuat, karena kuatnya kedua institusi ini akan memberikan jaminan kepada 40 persen warga negara ini,” katanya.

    Dengan kebutuhan bahan bakar per hari sebanyak 1,5 juta barel lebih dan produksi hanya 600 ribu barel per hari. Pertamina disebut Anggito masih mengimpor kekurangan sebanyak 1 juta barel per hari.

    Terlebih saat ini, ladang minyak dan gas yang sebenarnya banyak sudah tidak lagi berproduksi atau bahkan berhenti sama sekali seperti di Andaman, Andalas dan banyak lainnya.

    “Saat ini, Pertamina sudah 70 persen menggarap industri migas setelah sebelumnya dikuasai orang asing. Kita targetkan meningkat 80 persen penguasaan dari hulu sampai hilir,” terangnya.

    Penguatan terhadap Pertamina dan PLN menurut Anggito akan dilakukan pada penyediaan sumber daya manusia (SDM)-nya, agar tidak lagi tergantung pada tenaga kerja asing. Kedua perusahaan ini diminta memberi kesempatan sebesar-besarnya kepada lulusan terbaik universitas di negeri ini.

    Tak hanya itu, untuk menjamin kerja pucuk pimpinan di kedua perusahaan itu. Anggito mengatakan negara akan memberikan perlindungan lebih agar tidak menjadi sasaran terus mereka yang terganggu atau tersingkirkan dari bisnis energi.

    “Kita tidak ingin kasus yang menimpa mantan Dirut Pertamina terulang, meski kita akan protect agar mereka bisa bekerja dan mengelola perusahaan ini dengan baik,” jelasnya.

    Presiden Prabowo juga mencanangkan kedaulatan pangan dengan menargetkan swasembada pangan di lima tahun ke depan. Dia menyebutkan, saat ini sudah ada embrio penguatan pangan di Maluku dengan penyediaan satu juta hektare sawah, termasuk juga di Kalimantan Tengah.

    “Sudah dikerjakan dan kita akan membangun Indonesia sebagai penghasil beras terbesar di dunia. Step by step, satu juta ton dulu swasembada beras dan ini kita siapkan anggarannya. Kita akan mencukupi kehidupan rakyat dengan pangan,” kata Anggito.

    Berbicara hampir satu jam lebih, Anggito turut menerangkan bagaimana nanti koneksi di Jawa akan ditingkatkan melalui jaringan tol ke berbagai daerah dan memantau kemungkinan kereta cepat Jakarta-Surabaya.

    Anggito juga menyoroti tentang besarnya perputaran uang di judi dan permainan online yang dikategorikan underground economy. Meski perputaran uang sangat besar, tetapi karena tidak terdaftar dan terekam, akhirnya transaksi di judi dan permainan online tidak terkena pajak.

    Karenanya, Kementerian Keuangan akan melakukan kajian mendalam untuk mengenakan pajak transaksi keuangan pada judi dan permainan online untuk meningkatkan penerimaan negara.

  • Terpopuler, Suswono minta maaf hingga pelanggaran Ipda Rudy Soik

    Terpopuler, Suswono minta maaf hingga pelanggaran Ipda Rudy Soik

    DKI Jakarta (ANTARA) – Sejumlah berita unggulan pada Selasa masih menarik disimak kembali untuk mengiringi aktivitas Anda hari ini.

    Di antaranya Cawagub DKI Jakarta nomor urut 1 Suswono minta maaf atas ucapan janda kaya raya menikahi pengangguran. Selain itu Kapolda Nusa Tenggara Timur (NTT) membeberkan lima pelanggaran Ipda Rudy Soik.

    Berikut berita-berita tersebut:

    1.⁠ ⁠Suswono minta maaf atas ucapannya di pertemuan dengan Ormas Bang Japar

    Calon Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 1 Suswono meminta maaf usai pernyataannya yang menimbulkan polemik dalam pertemuannya dengan Ormas Kebangkitan Jawara dan Pengacara (Bang Japar) yang terjadi pada Sabtu (26/10).

    Sebelumnya Suswono memberikan saran bahwa janda kaya raya menikahi pria pengangguran, pernikahan itu disebut akan meningkatkan angka kesejahteraan di Jakarta. Ia juga menegaskan perbincangan terkait polemik yang terjadi bukan merupakan bagian dari program RIDO.

    Baca selengkapnya di sini

    2.⁠ ⁠KPU Jateng persilakan mantan presiden jadi juru kampanye

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Tengah mempersilakan jika ada mantan Presiden RI yang akan menjadi juru kampanye dalam Pilkada 2024.

    Ia menuturkan juru kampanye tidak harus didaftarkan terlebih dahulu ke KPU. Oleh karena itu, lanjut dia, jika ada mantan presiden yang akan menjadi juru kampanye akan diizinkan sepanjang bukan orang yang dilarang berdasarkan peraturan.

    Baca selengkapnya di sini

    3.⁠ ⁠BMKG ingatkan waspada suhu panas mencapai 38,4 derajat Celcius

    Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengingatkan masyarakat di sejumlah daerah agar mewaspadai dan mengantisipasi dampak suhu panas maksimum harian yang mencapai 37-38,4 derajat Celsius.

    Berdasarkan analisa tim ahli meteorologi BMKG sampai dengan Senin siang mencatatkan terpaan suhu panas tertinggi melanda wilayah Larantuka, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur yang mencapai 38,4 derajat Celcius.

    Baca selengkapnya di sini
    Ilustrasi – Mobil Maung buatan PT Pindad. ANTARA/HO-PT Pindad/am.4.⁠ ⁠Prabowo bakal fasilitasi menteri sampai pejabat eselon I mobil Maung

    Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu menyebut Presiden Prabowo Subianto bakal memfasilitasi para menteri hingga seluruh pejabat eselon 1 era pemerintahan saat ini dengan mobil Maung buatan PT Pindad (Persero) sebagai kendaraan dinas.

    Menurut Anggito, Presiden Prabowo menginginkan penggunaan mobil impor sebagai kendaraan dinas ditiadakan di era pemerintahannya. Baca selengkapnya di sini

    5.⁠ ⁠Kapolda NTT beberkan 5 pelanggaran Ipda Rudy Soik

    Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (Kapolda NTT) Inspektur Jenderal Daniel Tahi Monang Silitonga membeberkan lima pelanggaran yang dilakukan oleh mantan Kaur Bin Ops (KBO) Reskrim Polresta Kupang Kota Ipda Rudy Soik hingga akhirnya dijatuhi sanksi pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).

    Baca selengkapnya di sini

    Pewarta: Tiara Hana Pratiwi
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • BAIC Siap Kerja Sama dengan Pindad, Sediakan Mobil Dinas Buat Presiden dan Menteri

    BAIC Siap Kerja Sama dengan Pindad, Sediakan Mobil Dinas Buat Presiden dan Menteri

    Jakarta –

    BAIC Indonesia membuka peluang kerja sama dengan Pindad untuk menyediakan mobil operasional buat presiden dan wakil presiden, serta jajaran menteri di kabinet merah putih pimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. BAIC memiliki satu model mobil yang layak dijadikan mobil operasional pejabat RI, yakni BJ80.

    “Kendaraan ini kan sudah dicoba (dan terbukti) tangguh, itu yang pertama. Terus yang kedua ini juga sejarahnya dipakai oleh permintaan militer di China. Polisi di Hongkong menggunakan BJ80. Jadi kita pengin ngeliatin bahwa mobil ini sudah dipakai di mana-mana dengan kualitas yang baik tapi tentu dengan harga yang memang sangat efisien, drastis istilahnya di sini,” kata Chief Operating Officer (COO) BAIC Indonesia, Dhani Yahya, di sela-sela peluncuran BAIC BJ80 di Alam Sutera, Tangerang, Senin (28/10/2024).

    “Tapi jika mau di-rebranding dengan Pindad atau apa, dengan senang hati (kami membuka peluang kerja sama itu),” sambung Dhani.

    Diketahui BAIC Indonesia sudah memiliki dua model mobil SUV yang bisa dijadikan kendaraan operasional pejabat negara. Dua mobil tersebut adalah BJ40 dan BJ80. Khusus model BJ80, desainnya cukup gagah, mirip seperti mobil Mercedes-Benz G-Class yang digunakan pasukan pengawal presiden. Dhani menegaskan, BAIC BJ80 bisa digunakan sebagai kendaraan pejabat pemerintah di Indonesia.

    “Segmen ini kan untuk yang 4×4 ini, selain untuk end-to-end customer tapi juga B-to-B (bisnis ke bisnis) jadi bisa dari mining, bisa juga dari government (pemerintah) atau dari military (militer) atau kepolisian. Karena kan kita semua berpindah gitu. Artinya kita butuh kendaraan, dan kendaraan ini dengan kondisi road country di Indonesia yang jelek, dengan tadi aspalnya, dengan kondisi bisa ke mana-mana, tentu (BJ80) ini bisa menjadi satu pilihan yang sangat baik,” kata Dhani lagi.

    Diberitakan sebelumnya, pemerintahan baru periode 2024-2029 yang dipimpin Prabowo-Gibran terbuka dengan produk-produk mobil buatan lokal. Contohnya pada pelantikan presiden dan wakil presiden tanggal 20 Oktober kemarin, Presiden Prabowo menggunakan MV3 Garuda Limousine yang digarap oleh industri dalam negeri, PT Pindad. Mobil SUV tersebut juga digunakan Prabowo saat memimpin Retreat Kabinet Merah Putih di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, pada Kamis (24/10) hingga Minggu (27/10).

    Terbaru, Presiden Prabowo juga disebut-sebut telah menginstruksikan jajaran menteri dan pejabat eselon I dalam Kabinet Merah Putih agar tidak menggunakan mobil mewah buatan luar negeri.

    “Minggu depan saya akan pakai mobilnya Maung itu, mobilnya Pindad karena Pak Prabowo sudah bilang minggu depan tidak ada lagi barang impor untuk mobil eselon I sampai sama menteri, luar biasa,” kata Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Anggito Abimanyu dalam acara Dies Natalis ke-15 & Lustrum III Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada 2024 yang dilihat virtual, Senin (28/10/2024).

    (lua/lua)

  • Ekonom UGM Kritik Jokowi Getol Bagi-bagi Bansos: Lazimnya oleh Menteri

    Ekonom UGM Kritik Jokowi Getol Bagi-bagi Bansos: Lazimnya oleh Menteri

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Ekonom senior Universitas Gadjah Mada (UGM) Anggito Abimanyu menyarankan agar penyaluran bantuan sosial (bansos) dilakukan oleh menteri terkait, bukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) atau individu lainnya.

    Anggito juga menyebut pembagian bansos harus menyertakan logo jelas anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Hal itu perlu dilakukan agar tidak menimbulkan prasangka adanya politisasi bansos.

    “Lazimnya yang menyalurkan bansos adalah kuasa pengguna anggaran. Presiden sebagai pengguna anggaran telah memberikan kuasanya kepada menteri terkait sebagai pelaksana pengguna anggaran. Itu prinsip. Hindari penyaluran (bansos) oleh 1-2 orang tertentu,” kata Anggito dalam keterangan resmi, Rabu (31/1).

    Mantan Kepala Badan Kebijakan Fiskal periode 2006-2010 itu juga mengimbau agar penyaluran bansos tidak dilakukan sekaligus agar tepat sasaran dan efektif.

    Selain itu, Anggito mengingatkan integrasi data juga penting. Hal ini untuk menghindari risiko tumpang tindih penerima bansos sehingga terjadi salah sasaran sangat tinggi dan memboroskan anggaran.

    “Jika tidak ada integrasi data, maka bisa terjadi inefisiensi dalam alokasi APBN,” ungkapnya.

    Anggito menyampaikan secara prinsip, penyaluran bansos sampai saat ini banyak menimbulkan pertanyaan, seperti duplikasi rumah tangga penerima dan kemungkinan ada rumah tangga miskin yang justru tidak menerima bantuan ini karena tidak terdata.

    “Jadi, sekali lagi, ingin kami sampaikan prinsip dalam penyaluran bansos yang tepat sasaran,” ujarnya.

    Belakangan ini, Jokowi tengah getol turun tangan membagikan sendiri bansos-bansos pemerintah, termasuk bansos beras.

    Selasa lalu (30/1), Jokowi turun langsung membagikan bansos beras 10 kg kepada masyarakat penerima manfaat di Gudang Bulog Pajangan Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

    Ia mengatakan beras bantuan tersebut berkualitas premium. Bansos beras yang dibagikan Jokowi berasal dari cadangan beras pemerintah (CBP).

    “Beras yang bapak, ibu, terima ini bukan beras medium, tapi beras premium,” kata Jokowi dikutip Antara.

    Sehari sebelumnya (29/1), Jokowi juga membagikan bansos di Pasar Mungkid, Magelang, Jawa Tengah. Agenda Jokowi adalah mengecek harga-harga sembako dan pangan di pasar. Namun, dalam kesempatan itu, ia juga membagikan bansos kepada para pedagang.

    Dalam setiap pembagian bansos tersebut, Jokowi tidak pernah tak didampingi Menteri Sosial Tri Rismaharini.

    CNNIndonesia.com sudah menghubungi Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana terkait kritik ini. Namun, ia belum merespons hingga berita ini tayang.

    (pta/agt)