Xcloud.id

Tag: Anggito Abimanyu

  • Anggito terima kunjungan wakil IMF untuk Indonesia dan Filipina

    Anggito terima kunjungan wakil IMF untuk Indonesia dan Filipina

    Kami menyambut baik kunjungan dari Dennis Botman yang mewakili IMF. Kami sangat terbuka untuk kerja sama yang lebih erat dan bantuan teknis dari para ahli di IMF,

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu menerima kunjungan dari perwakilan Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) untuk Indonesia dan Filipina Dennis Botman.

    Melalui pertemuan yang dilakukan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Selasa, Wamenkeu memperkuat hubungan kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan IMF dalam mendukung stabilitas ekonomi dan fiskal di Indonesia.

    “Kami menyambut baik kunjungan dari Dennis Botman yang mewakili IMF. Kami sangat terbuka untuk kerja sama yang lebih erat dan bantuan teknis dari para ahli di IMF,” ujar Anggito.

    Dalam pertemuan tersebut, Wamenkeu Anggito dan Dennis Botman membahas berbagai isu strategis seperti dinamika politik global, kebijakan fiskal terkini serta tantangan ekonomi global yang dapat berdampak pada perekonomian nasional.

    Dennis Botman menyampaikan apresiasi atas kerja sama yang telah terjalin antara IMF dan Kementerian Keuangan selama ini.

    Ia menegaskan, IMF akan terus berkomitmen memberikan bantuan teknis kepada Kementerian Keuangan khususnya dalam mendukung tercapainya program prioritas pemerintah.

    “IMF telah menyediakan bantuan teknis seperti kajian tentang strategi perpajakan jangka menengah, kebijakan perpajakan dan administrasi. Kami berkomitmen terus memberikan bantuan teknis di sektor-sektor yang krusial sesuai prioritas program pemerintah,” ujar Dennis.

    Pertemuan ini mencerminkan sinergi yang kuat antara Pemerintah Indonesia dan IMF dalam memperkuat kebijakan ekonomi dan fiskal, serta menciptakan ketahanan dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global.

    Dengan komunikasi yang intensif dan kerja sama yang solid, IMF diharapkan terus menjadi mitra Indonesia dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.

    Di sisi lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerima kunjungan Presiden Bank Investasi Infrastruktur Asia (Asian Infrastructure Investment Bank/AIIB) Jin Liquin untuk memperkuat kerja sama dengan Bank Investasi Infrastruktur Asia (Asian Infrastructure Investment Bank/AIIB) di sejumlah sektor prioritas Presiden Prabowo Subianto.

    Sektor prioritas itu di antaranya ketahanan pangan, keamanan energi, dan pengelolaan sumber daya alam.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Keuangan Akan Kerja Sama Tertibkan Penggunaan HGU

    Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Keuangan Akan Kerja Sama Tertibkan Penggunaan HGU

    JABAR EKSPRES – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) akan bekerja sama dengan Kementerian Keuangan untuk menertibkan pemanfaatan Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) yang tidak sesuai dengan ketentuan. Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid menyampaikan dari hasil pengecekan melalui citra satelit, masih ada perusahaan-perusahaan pemegang SHGU yang tidak tertib sehingga perlu ditertibkan, sehingga pendapatan negara bisa lebih optimal.

    “Saya sudah pernah sampling di sejumlah PT di Riau dan Kalimantan, jadi orang punya HGU 8.000 hektare setelah dicek menggunakan teknologi satelit ternyata ada yang menanam lebih 1.500 hektare, ada yang 2.000 hektare,” kata Menteri Nusron dalam rapat bersama Wakil Menteri Keuangan, Anggito Abimanyu di Kantor Kementerian ATR/BPN, Kamis (06/03/2025).

    Menurutnya, pelanggaran-pelanggaran semacam ini perlu ditertibkan baik secara pendaftaran tanahnya hingga pungutan pajaknya. Untuk itu, Menteri Nusron mengimbau kerja sama antara Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (Ditjen PPTR) dengan Ditjen Pajak.

    “Jadi saya ingin menertibkan administrasi tanahnya supaya semua APL (Area Penggunaan Lain) ada hak atas tananya. Kalau dari Ditjen Pajak, Bapak bisa lihat lebihnya (area tanam di luar HGU) itu benchmarkingnya bayar pajak berapa,” tutur Menteri Nusron.

    Penertiban HGU tersebut, masih sejalan dengan program kerja yang dirancang Menteri Nusron di 100 Hari Kerjanya. Di mana, ia ingin menata ulang sistem dan tata cara pemberian, perpanjangan, dan
    pembaharuan HGU yang lebih berkeadilan, mengarusutamakan keadaan pemerataan, dengan tetap menjaga kesinambungan perekonomian.

    Selain itu dibahas pula dalam rapat ini terkait rencana sinkronisasi antara Nomor Identifikasi Bidang (NIB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) Pajak Bumi Bangunan. Dikatakan Wakil Menteri Keuangan, integrasi ini diperlukan agar mempermudah pembaharuan data perpajakan setiap kali terjadi transaksi pertanahan. “Besok semoga kita sudah bisa kick off untuk sinkronisasi data dan kerja sama lainnya,” tutur Anggito Abimanyu.

    Turut hadir pada pertemuan ini, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan; beserta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Keuangan. (JM/YZ/RS)

  • Produksi Maung MV3 untuk Menteri Ditargetkan Selesai Akhir 2025

    Produksi Maung MV3 untuk Menteri Ditargetkan Selesai Akhir 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – PT Pindad (Persero) menargetkan produksi kendaraan taktis (Rantis) Maung MV3 untuk jajaran Menteri Kabinet Merah Putih rampung pada akhir 2025. Direktur Teknologi dan Pengembangan PT Pindad, Prima Kharisma, menyebutkan pihaknya berharap produksi bisa dimulai lebih awal.

    “Harapannya sebenarnya sudah bisa keluar pada akhir tahun ini, jadi kita bisa mulai deliver,” ujar Prima saat ditemui di kantor PT Pindad, Bandung, Jawa Barat, Rabu (26/2/2025) seperti dilansir Antara.

    Prima menjelaskan saat ini PT Pindad masih dalam tahap persiapan produksi sebelum memulai perakitan Maung MV3. Versi kendaraan taktis ini akan lebih ringan dibandingkan varian asli yang didesain untuk pertempuran karena tidak dilengkapi armor.

    “Pada awal bulan depan kita sudah mulai produksi,” tambahnya terkait produksi Maung MV3 yang diwacanakan akan digunakan sebagai kendaraan dinas menteri Kabinet Merah Putih.

    Terkait jumlah unit yang akan diproduksi untuk para menteri dan pejabat kementerian, Prima belum memberikan angka pasti. “Jumlahnya nanti akan diumumkan belakangan, terkait dengan publikasi dan sebagainya,” jelasnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto minta eselon 1 hingga para menteri Kabinet Merah Putih menggunakan mobil Maung dalam menjalankan tugas sejak akhir tahun 2024. Pemakaian mobil Maung tersebut akan mulai berlaku pekan depan.

    Hal itu dikatakan Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu dalam acara Puncak Dies Natalis Ke-15 dan Lustrum III Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada (UGM) di UGM, Sleman, Yogyakarta (DIY), Senin (28/10/2024).

    “Pak Prabowo sudah bilang, minggu depan tidak ada lagi barang impor untuk mobil eselon 1 sama menteri, luar biasa,” ujar Anggito.

    Hanya saja, pernyataan Anggito terkait Maung MV3 yang diwacanakan akan digunakan sebagai kendaraan dinas menteri Kabinet Merah Putih  langsung diklarifikasi Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Disebutkan penggunaan mobil dinas buatan dalam negeri (Maung) hanya penyemangat untuk mencintai produk dalam negeri.

  • Hashim Djojohadikusumo Dorong Penurunan PPh Badan

    Hashim Djojohadikusumo Dorong Penurunan PPh Badan

    Jakarta, Beritasatu.com – Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo menegaskan, kebijakan perpajakan pemerintah tidak akan memberatkan masyarakat. Ia juga mendorong agar tarif pajak penghasilan (PPh) badan diturunkan menjadi 18%.

    “Untuk (PPh) perseroan kan 22%, insyaallah kita bisa kurangi jadi 20%, bahkan jadi 18%,” kata  Hashim dalam acara Economic Outlook 2025 di Hotel Westin Jakarta, Rabu (26/2/2025).

    Mengacu pada catatan Direktorat Jenderal Pajak, tarif PPh Badan mengalami beberapa perubahan dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2019 dan sebelumnya sebesar 25% (20% untuk perusahaan go public), pada 2020 diturunkan menjadi 22%, dan pada 2022 hingga saat ini sebesar 22%. Untuk perseroan terbuka dengan saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia minimal 40% berhak mendapatkan tarif lebih rendah, yakni 19%.

    Dalam acara tersebut, hadir pula Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, dan pengusaha Chairul Tanjung. Hashim berharap Kementerian Keuangan dapat segera merealisasikan penurunan tarif PPh Badan.

    “Nanti tinggal Pak CT (Chairul Tanjung) bisik-bisik ke Pak Anggito,” seloroh Hasyim.

    Selain PPh Badan, Hashim juga menyoroti target rasio pajak pemerintah sebesar 12,1% pada 2025, dengan proyeksi jangka panjang menyamai Kamboja (18%) dan Vietnam (23%). Untuk mencapai target tersebut, pemerintah membutuhkan tambahan penerimaan pajak sekitar Rp 900 triliun per tahun.

  • Airlangga Bertemu Wamenkeu Anggito, Bahas Penerimaan Negara?

    Airlangga Bertemu Wamenkeu Anggito, Bahas Penerimaan Negara?

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordiantor bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pertemuan dirinya bersama Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu membahas seputar penerimaan negara.

    Airlangga enggan menjelaskan lebih lanjut perincian yang dibahas. Pasalnya, pertemuan pada Kamis (20/2/2025) tersebut terjadi di tengah isu anjloknya penerimaan negara akibat Coretax. 

    “Bahas penerimaan. Kami belum bahas itu,” jawabnya menanggapi pertanyaan wartawan soal realisasi penerimaan Januari 2025 yang kabarnya anjlok, Jumat (21/2/2025).

    Lebih lanjut, Airlangga juga tidak menanggapi apakah juga membahas persoalan Sistem Inti Perpajakan alias Coretax dalam pertemuannya.

    Untuk diketahui, Airlangga membagikan gambaran pertemuannya dengan Wamenkeu Anggito melalui unggahan Instastory di akun pribadinya @airlanggahartarto_official. 

    Kementerian Keuangan hingga menjelang akhir Februari 2025 ini belum terjadwal menyampaikan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk periode Januari 2025. 

    Sementara Kepala KPPN Malang Muhammad Rusna menjelaskan bahwa realisasi penerimaan di wilayahnya yang meliputi Kota Malang, Kota Batu, Kabupaten Malang, Kabupaten Pasuruan, dan Kota Pasuruan, mencapai Rp9,5 triliun pada Januari 2025 atau turun 0,29% dari periode yang sama tahun lalu (year on year/YoY).

    Dia menilai kinerja penerimaan mengalami konstraksi kemungkinan disebabkan wajib pajak terkendala dalam pemanfaatan Coretax atau sistem inti perpajakan.

    Karena itulah, dia menegaskan, sosialisasi terkait Coretax perlu terus digencarkan agar wajib pajak lancar maupun cukai lancar dalam memenuhi kewajibannya.

    Untuk diketahui, saat ini tengah dalam masa pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) bagi Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi (OP) maupun Badan yang masing-masing akan berakhir pada 31 Maret 2025 dan 30 April 2025.

    Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Dwi Astuti melaporkan sampai dengan 20 Februari 2025, total SPT Tahunan PPh tahun pajak 2024 yang sudah disampaikan adalah sebanyak 4,75 juta SPT. 

    Di mana terdiri dari 4,6 juta SPT Tahunan orang pribadi dan 141.000 SPT Tahunan badan. Angka ini tumbuh 19,5% dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar 3,97 juta SPT Tahunan PPh OP.

  • Prabowo Efisiensi Anggaran, tapi Ada 48 Menteri, 56 Wamen, Menhan-Menkomdigi Punya Stafsus

    Prabowo Efisiensi Anggaran, tapi Ada 48 Menteri, 56 Wamen, Menhan-Menkomdigi Punya Stafsus

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden Prabowo menekankan efisiensi anggaran dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Efisiensi itu diikuti oleh kebijakan sejumlah lembaga yang juga melakukan hal yang sama atas dasar instruksi di atas.

    Sebelum mengeluarkan instruksi tersebut, Prabowo ternyata melantik 48 menteri, jauh lebih banyak dari jumlah menteri era Presiden Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, dan Jokowi. Jumlah menteri terbanyak ada di era Soekarno yaitu 132 orang, itu pun pernah sang presiden pertama memiliki anggota kabinet berjumlah hanya 10 orang.

    Selain punya 48 menteri dan 56 wakil menteri, kabinet gemuk atau gemoy Prabowo juga terdiria tas Menteri yang melantik Staf Khusus yaitu Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid dan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin. Tak tanggung-tanggung, Menhan bahkan punya 6 stafsus yang dilantik hari ini, Selasa 11 Februari 2025, yang salah satunya adalah Deddy Corbuzier.

    Daftar Staf Khusus Menhan Sjafrie Sjamsoeddin

    Deddy Corbuzier menjadi Stafsus Menhan. Instagram @dc.menhan

    Mayjen TNI (Purn) Sudrajat, Staf Khusus Menhan Bidang Diplomasi Pertahanan Kris Wijoyo Soepandji, Staf Khusus Menhan Bidang Tata Negara Deodatus Andreas Deddy Cahyadi Sunjoyo atau Deddy Corbuzier, Staf Khusus Menhan Bidang Komunikasi Sosial dan Publik. Lenis Kogoya, Staf Khusus Menhan Bidang Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia Indra Irawan, Staf Khusus Menhan Bidang Ekonomi Pertahanan Sylvia Efi Widyantari Sumarlin, Asisten Khusus Menhan Bidang Cyber Security Daftar Staf Khusus Menkomdigi Meutya Hafid Aida Azhar, Staf Khusus Bidang Hub Antarlembaga Raline Shah, Staf Khusus Bidang Kemitraan Global Digital Rudi Sutarto, Staf Khusus Bidang Strategi Komunikasi Daftar 48 Menteri Prabowo

    Foto presiden, wapres, dan menteri serta pasangannya di depan Istana Negara. Facebook Sri Mulyani Indrawati

    Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Abdul Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara Muhammad Tito Karnavian, Menteri Dalam NegerI Sugiono, Menteri Luar Negeri Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Pertahanan Nasaruddin Umar, Menteri Agama Supratman Andi Agtas, Menteri Hukum Natalius Pigai, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Agus Andrianto, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan Abdul Mu’ti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Satryo Soemantri Brodjonegoro, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Fadli Zon, Menteri Kebudayaan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan Saifullah Yusuf, Menteri Sosial Yassierli, Menteri Ketenagakerjaan Abdul Kadir Karding, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perindustrian Budi Santoso, Menteri Perdagangan Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Dodi Hanggodo, Menteri Pekerjaan Umum Maruarar Sirait, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Yandri Susanto, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Iftitah Suryanegara, Menteri Transmigrasi Dudy Purwagandhi, Menteri Perhubungan Meutya Viada Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertanian Raja Juli Antoni, Menteri Kehutanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kelautan dan Perikanan Nusron Wahid, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Rachmat Pambudy, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Nasional Rini Widyantini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Erick Thohir, Menteri Badan Usaha Milik Negara Wihaji, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Rosan Perkasa Roeslani, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Budi Arie Setiadi, Menteri Koperasi Maman Abdurrahman, Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Widiyanti Putri, Menteri Pariwisata Teuku Riefky Harsya, Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Arifatul Choiri Fauzi, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Ario Bimo Nandito Ariotedjo, Menteri Pemuda dan Olahraga

    Prabowo: Ada yang Mau Memisahkan Saya dengan Pak Jokowi, Mereka Tidak Suka Sama Indonesia

    Sektor Pariwisata Mulai Terdampak Efisiensi Anggaran Pemerintah Indonesia

    Daftar 56 Wakil Menteri Prabowo Lodewijk F. Paulus, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Otto Hasibuan, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Bambang Eko Suharyanto, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro, Wakil Menteri Sekretaris Negara Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, Wakil Menteri Dalam Negeri Muhammad Anis Matta, Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Christiawan Nasir, Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno, Wakil Menteri Luar Negeri Donny Ermawan Taufanto, Wakil Menteri Pertahanan R. Muhammad Syafi’i, Wakil Menteri Agama Edward Omar Sharif Hiariej, Wakil Menteri Hukum Mugiyanto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Silmy Karim, Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Thomas AM Djiwandono, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu, Wakil Menteri Keuangan Fajar Riza Ul Haq, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atip Latipulhayat, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fauzan, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Stella Christie, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Giring Ganesha Djumaryo, Wakil Menteri Kebudayaan Dante Saksono Harbuwono, Wakil Menteri Kesehatan Agus Jabo Priyono, Wakil Menteri Sosial Immanuel Ebenezer Gerungan, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Christina Aryani, Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Wakil Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Dzulfikar Ahmad Tawalla, Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Wakil Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Faisol Riza, Wakil Menteri Perindustrian Dyah Roro Esti Widya Putri, Wakil Menteri Perdagangan Yuliot, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Diana Kusumastuti, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Fahri Hamzah, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Ahmad Riza Patria, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Viva Yoga Mauladi, Wakil Menteri Transmigrasi Suntana, Wakil Menteri Perhubungan Angga Raka Prabowo, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Sudaryono, Wakil Menteri Pertanian Sulaiman Umar, Wakil Menteri Kehutanan Didit Herdiawan, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Ossy Dermawan, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional Febrian Alphyanto Ruddyard, Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Badan Perencaaan Pembangunan Nasional Purwadi Arianto, Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kartiko Wirjoatmodjo, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Aminuddin Ma’ruf, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Dony Oskaria, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Diaz Faisal Malik Hendropriyono, Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Todotua Pasaribu, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Ferry Joko Juliantono, Wakil Menteri Koperasi Helvi Yuni Moraza, Wakil Menteri Usaha Kecil dan Menengah Ni Luh Enik Ermawati, Wakil Menteri Pariwisata Irene Umar, Wakil Menteri Ekonomi Kreatif/Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif Veronica Tan, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Taufik Hidayat, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Muhammad Qodari, Wakil Kepala Staf Kepresidenan. Daftar Utusan Khusus Presiden Prabowo

    Raffi Ahmad dan Zita Anjani jadi Utusan Khusus Presiden Prabowo. Pikiran Rakyat/Asep Bidin Rosidin dan Instagram @zitaanjani

    Muhamad Mardiono, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan ⁠Setiawan Ichlas, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Perbankan ⁠Miftah Maulana Habiburrahman, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan (sudah mundur pada Jumat 6 Desember 2024) ⁠Raffi Farid Ahmad, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni ⁠Ahmad Ridha Sabana, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Ekonomi Kreatif dan Digital ⁠Mari Elka Pangestu, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Perdagangan Internasional dan Kerja Sama Multilateral ⁠Zita Anjani, Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata. Daftar Staf Khusus Presiden Prabowo Yovie Widianto, Staf Khusus Bidang Ekonomi Kreatif Daftar Penasihat Khusus Presiden Prabowo

    Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan (tengah) mengikuti pelantikan menteri dan kepala lembaga tinggi negara Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10/2024). Presiden Prabowo melantik 53 menteri dan kepala badan negara setingkat menteri dalam Kabinet Merah Putih periode 2024-2029. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/Lmo/nym. ANTARA FOTO

    Wiranto, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan Dudung Abdurachman, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional, Ketua Komite Kebijakan Industri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Energi Muhadjir Effendy, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji Terawan Agus Putranto, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Kesehatan. Daftar Pejabat non Kementerian yang dilantik Prabowo Sanitiar Burhanuddin, Jaksa Agung Muhammad Herindra, Kepala Badan Intelijen Negara AM Putranto, Kepala Staf Kepresidenan Hasan Nasbi, Kepala Kantor Komunikasi Presiden Teddy Indra Wijaya, Sekretaris Kabinet.

    Demikian daftar 48 Menteri Prabowo, 56 wakil menteri, staf khusus, utusan khusus, dan staf khusus kementerian. Ada lebih dari 100 orang dalam kabinet gemuk sang presiden.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Ada 2 Wamen Sri Mulyani Belum Lapor LHKPN, Anggito Abimanyu dan Thomas Djiwandono

    Ada 2 Wamen Sri Mulyani Belum Lapor LHKPN, Anggito Abimanyu dan Thomas Djiwandono

    Bisnis.com, JAKARTA — Anggito Abimanyu dan Thomas Djiwandono terpantau belum menyampaikan laporan harta kekayaan kepada KPK usai keduanya diangkat menjadi wakil menteri keuangan. 

    Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat terdapat 34 pejabat di Kabinet Prabowo yang belum melaporkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) per hari ini, Selasa (7/1/2025). 

    Mengutip dari laman resmi KPK, Anggito tercatat telah melaporkan LHKPN 2023 namun masih berstatus sebagai Ketua Departemen Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM). 

    Anggito memiliki total harta kekayaan senilai Rp22,2 miliar dengan harta terbesar pada jenis Tanah dan Bangunan senilai Rp18,3 miliar. 

    Sementara harta dalam bentuk alat transportasi dan mesin alias kendaraan senilali Rp170 juta. 

    Anggito tercatat tidak memiliki utang maupun harta bergerak lainnya. Meski demikian, mantan Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) tersebut memiliki Surat Berharga serta Kas dan Setara Kas yang masing-masing senilai Rp1,88 miliar dan Rp1,84 miliar. 

    Adapun Thomas Djiwandono yang kini menjabat sebagai wakil dari Menteri Keuangan Sri Mulyani yang juga merupakan keponakan dari Presiden Prabowo Subianto sama sekali belum melaporkan LHKPN. 

    Padahal, dirinya telah menjabat sebagai wakil menteri keuangan sejak 18 Juli 2024 atau hampir enam bulan yang lalu. 

    Sementara mengacu ketentuan KPK, penyampaian LHKPN bagi Wajib LHKPN yang baru pertama kali menjabat atau pensiun atau diangkat kembali sebagai Wajib LHKPN setelah pensiun maka wajib menyampaikan LHKPN atas harta kekayaan yang dimiliki per posisi jabatan tersebut atau periode yang mendekati dan diserahkan kepada KPK paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pertama kali menjabat atau pensiun. 

    Di mana penyampaian LHKPN selama Wajib LHKPN menjabat dilakukan secara periodik setiap satu tahun sekali atas harta kekayaan yang dimiliki per posisi 31 Desember dan diserahkan kepada KPK paling lambat tanggal 31 Maret pada tahun berikutnya.

    Sementara itu, Sri Mulyani dan wakilnya Suahasili Nazara terpantau telah mematuhi peraturan tersebut. 

    LHKPN 2023 milik Sri Mulyani tercatat senilai Rp79,84 miliar sementara Suahasil menjadi pejabat di Kemenkeu dengan harta terbanyak, yakni senilai Rp111,17 miliar. 

  • Kominfo hingga Polri Setor PNBP Terbesar ke Sri Mulyani, Capai Rp57,3 Triliun

    Kominfo hingga Polri Setor PNBP Terbesar ke Sri Mulyani, Capai Rp57,3 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan mencatat lima Kementerian/Lembaga memberikan kontribusi terbesar terhadap kas negara berupa penerimaan negara bukan pajak atau PNBP senilai Rp57,3 triliun selama 2024.

    Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu menyampaikan lima teratas K/L tersebut dipimpin oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) atau kini dikenal dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dengan realisasi mencapai Rp22,6 triliun.

    “Kominfo lebih tinggi dari [target] APBN, sementara Polri lebih rendah [dari target APBN],” ujarnya dalam konferensi pers, Senin (6/1/2025).

    Anggito memaparkan realisasi yang lebih tinggi Rp0,6 triliun dari target awal tersebut utamanya berasal dari peningkatan pendapatan penggunaan spektrum frekuensi radio.

    Urutan kedua, Kepolisian RI (Polri) menyumbang Rp10 triliun yang berasal dari pendapatan penerbitan dan perpanjangan SIM, pendapatan misi pemeliharaan perdamaian dunia, dan pendapatan BPJS pada Faskes Tingkat Pertama dan Lanjutan.

    Meski demikian, realisasi tersebut tak mencapai target APBN yang senilai Rp11 triliun maupun outlook 2024 senilai Rp10,8 triliun.

    Kemudian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berhasil memberikan Rp10,5 triliun kepada kas negara, lebih tinggi dari target Rp8,5 triliun. Hal ini berasal dari pendapatan jasa transportasi dari pendapatan kepelabuhan, pendapatan dari konsesi bidang transportasi, dan pendapatan Track Access Charge (TAC).

    Posisi keempat, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) juga berhasil menyetorkan Rp11,2 triliun ke kas negara dari target Rp8 triliun. 

    Kenaikan ini berasal dari pendapatan pelayanan administrasi dan hukum (visa dan paspor). Hal ini dipengaruhi peningkatan volume kunjungan wisata ke Indonesia, didukung aplikasi visa elektronik melalui MOLINA Imigrasi. 

    Terakhir, Kementerian ATR/BPN menyumbang Rp3,1 triliun atau naik Rp0,1 triliun dari target sebagai akibat tingginya volume permohonan layanan perizinan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR). 

    Secara umum, realisasi PNBP K/L meningkat atau mencapai 156,9% dari target APBN 2024. Anggito dalam paparannya menyebutkan bahwa kondisi tersebut utamanya didukuung peningkatan layanan, perbaikan tata kelola, dan penyempurnaan regulasi PNBP. 

    Sementara PNBP secara keseluruhan tercatat mencapai Rp579,5 triliun sepanjang 2024 atau 117% melebihi target APBN. 

    Meskipun demikian, membandingkan dengan realisasi 2023 lalu yang mencapai Rp612,5 triliun, realisasi PNBP 2024 mengalami kontraksi 5,4%.

  • Setoran Pajaknya Lancar, Begini Kondisi Dunia Usaha Selama 2024

    Setoran Pajaknya Lancar, Begini Kondisi Dunia Usaha Selama 2024

    Jakarta, CNBC Indonesia – Setoran pajak sepanjang tahun anggaran 2024 senilai Rp 1.932,4 triliun atau hanya 97,2% dari target yang ditetapkan dalam APBN 2024 senilai Rp 1.988,9 triliun.

    Tak capai targetnya penerimaan pajak ini disebabkan setoran dari industri penopang ambles pada paruh pertama 2024 dibanding tahun sebelumnya, meskipun pada paruh kedua mengalami perbaikan dengan pertumbuhan tinggi.

    Di antaranya ialah sektor industri pengolahan yang porsinya menyumbang 25,8% dari total penerimaan pajak. Pada kuartal I-2024, setoran pajak industri pengolahan minus 13,4%, kuartal II minus 16,7%, dan pada kuartal III naik menjadi 9,9%, hingga kuartal IV tumbuhnya 24,3%.

    “Industri pengolahan ini positif karena sebagian besar karena CPO dan juga karena beberapa industri pengolahan lainnya,” kata Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu saat konferensi pers APBN di Kantor Pusat Kementerian Keuangan, dikutip Selasa (7/1/2025)

    Untuk sektor perdagangan yang menyumbang porsi 25,5% terhadap total penerimaan pajak hanya negatif pada kuartal I sebesar 6%, namun pada kuartal II mampu tumbuh 1,1%, berlanjut di kuartal III yang tumbuh 13,8%, dan kuartal IV tumbuh 20,3%.

    Industri keuangan dan asuransi yang menyumbang sekitar 13,5% dari total penerimaan pajak setorannya konsisten di zona positif, dengan pertumbuhan kuartal I sebesar 13,9%, kuartal II 11,4%, kuartal III 11,5%, dan kuartal IV tumbuh 23,6%.

    Adapun sektor pertambangan pada kuartal I anjlok drastis dengan minus mencapai 58,5% dan pada kuartal II minus 59,5%. Sedangkan pada kuartal III-2024 berbalik arah dengan pertumbuhan 23,2% hingga akhirnya pada kuartal IV-2024 tumbuh 59,6% setoran pajaknya dibanding tahun lalu.

    “Pertambangan sesuai yang tadi saya sampaikan adanya pengaruh dari moderasi harga,” ucap Anggito.

    Sektor konstruksi dan real estat juga tumbuh kencang pada kuartal IV-2024 dengan capaian kenaikan 25,6%. Padahal, pada kuartal I tumbuhnya hanya 4,4%, kuartal II tumbuh 9,6%, dan kuartal III tumbuh 4,1%.

    Transportasi dan pergudangan hanya merosot setoran pajaknya pada kuartal II dengan minus 3,3%, saat kuartal I masih tumbuh 5,2%, kuartal III makin tinggi menjadi 13,6%, hingga kuartal IV-2024 tumbuh 20,8%.

    Sedangkan sektor jasa perusahaan konsisten tumbuh tinggi dari kuartal I sebesar 15%, kuartal II tumbuh 14,8%, kuartal III 20,9%, dan kuartal IV tumbuhnya 25,7%.

    Untuk porsi setoran pajak terkecil, yang berasal dari sektor informasi dan keuangan sebesar 3,5%, tumbuh tinggi pada kuartal I sebesar 23%, kuartal II turun menjadi hanya tumbuh 17,1%, anjlok pada kuartal III minus 7,3%, sebelum naik drastis pada kuartal IV dengan pertumbuhan 21,5%.

    (arj/mij)

  • Sri Mulyani Akui Setoran Pajak Tertekan di 2024, Ini Biang Keroknya

    Sri Mulyani Akui Setoran Pajak Tertekan di 2024, Ini Biang Keroknya

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui setoran pajak mengalami tekanan sepanjang 2024.

    “Penerimaan pajak mengalami tekanan,” kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KiTA di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (6/1).

    UU APBN 2024 menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp1.988,9 triliun. Namun, realisasinya hanya mencapai Rp1.932,4 triliun.

    Meski tak sampai target, menkeu mengatakan pihaknya sukses membalikkan keadaan dari outlook laporan semester (lapsem). Penerimaan pajak sempat diproyeksi merosot ke Rp1.921,9 triliun pada akhir 2024, ternyata masih bisa lebih tinggi.

    “Kita bisa recover kembali. Tadinya (outlook lapsem) hanya Rp1.921,9 triliun, kita bisa pulihkan ke Rp1.932,4 triliun. Tidak mencapai target awal, tapi lebih baik dari laporan semester kita,” tegasnya.

    Wanita yang akrab disapa Ani itu mengatakan capaian setoran pajak 2024 juga lebih baik dibandingkan tahun lalu. Pada 2023, negara mengantongi Rp1.867,9 triliun.

    Ani mengklaim sepanjang 2024 terjadi penurunan harga komoditas dan tekanan bertubi-tubi. Ia menegaskan ini adalah sesuatu yang mesti disyukuri.

    “Saya sedikit me-refresh, 2023 itu tahun di mana komoditas boom luar biasa besar kontribusinya. Sehingga penerimaan negara kita 2023 Rp2.783,9 triliun, itu tumbuh 5,6 persen dibandingkan 2022,” bebernya.

    “(Pada) 2022 itu juga komoditas boom sudah naik. Dimulai di 2022, tetap berlangsung di 2023, jadi pendapatan negara kita melonjak. Sehingga defisit kita di 2023 bisa ditekan di 1,61 persen (dari produk domestik bruto/PDB),” tambah Ani.

    Walau, secara keseluruhan pendapatan negara tahun ini mencapai Rp2.842,5 triliun. Pemasukan total dari pajak, bea dan cukai, sampai penerimaan negara bukan pajak (PNBP) itu melampaui target APBN Rp2.802,3 triliun.

    Sang menteri mengatakan ini adalah prestasi. Pasalnya, Kementerian Keuangan bisa mencari sejumlah sumber pemasukan di tengah gejolak harga komoditas dan beberapa tekanan perekonomian lain.

    “Reformasi perpajakan akan terus kita lakukan dan tentu feedback dari masyarakat akan terus kita juga pantau dan dengar, untuk kita respons dengan positif,” tandasnya.

    Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu turut menyinggung kinerja penerimaan pajak yang tak capai target. Ia menyebut penerimaan pajak yang sifatnya transaksional sebenarnya masih sanggup tumbuh double digit.

    Ia mengatakan penopangnya adalah pembayaran gaji, tunjangan hari raya (THR), dan aktivitas ekonomi retail yang membaik. Namun, Anggito mengklaim sumber pemasukan lain mengalami tekanan.

    “Namun demikian, kalau kita lihat pajak penghasilan (PPh) badan memang masih terkontraksi cukup signifikan. Ini karena turunnya profitabilitas dari sektor pertambangan, khususnya batu bara, nikel, dan kelapa sawit yang terdampak adanya volatilitas harga-harga komoditas,” tuturnya.

    (skt/agt)