Tag: Anggito Abimanyu

  • Menko PMK dan 3 Pemprov Bentuk Tim Tangani Banjir Jakarta-Bekasi, Diketuai Wamen PU Diana

    Menko PMK dan 3 Pemprov Bentuk Tim Tangani Banjir Jakarta-Bekasi, Diketuai Wamen PU Diana

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) membentuk tim yang bertugas untuk menangani dan mengurangi risiko bencana banjir di Jakarta, Bekasi, Karawang, hingga sekitarnya seperti Cianjur.

    Pembentukan tim ini dilakukan dalam rapat koordinasi tingkat menteri yang dihadiri langsung oleh Menko PMK Pratikno, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Plt. Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, Menteri PPN/Bappenas Rachmat Pambudy, Wamen PU Diana Kusumastuti, Wamenkeu Anggito Abimanyu, Wamen ATR/BPN Ossy Dermawan. 

    Selain itu, Gubernur Jakarta Pramono Anung, Gubernur Banten Andra Soni, dan perwakilan Pemprov Jawa Barat juga turut langsung menghadiri rapat tersebut.

    Menko PMK menjelaskan, alasan pembentukan tim ini karena bercermin pada banjir besar yang melanda Jakarta, Bekasi, Karawang, hingga sekitarnya seperti Cianjur beberapa saat waktu lalu.

     “Oleh karena itu kita tadi membahas penanganan yang lebih sinergis, lebih komprehensif dari hulu sampai dengan hilir. Tadi forum menyepakati untuk dibentuk tim,” ujarnya seusai rapat, di Kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Kamis (27/3/2025).

    Pratikno melanjutkan, dari forum itu pun disepakati bahwa ketua timnya adalah Wamen Pekerjaan Umum (PU), Diana Kusumastuti. Anggotanya adalah berbagai eselon I di masing-masing kementerian/lembaga (K/L).

    “Jadi ini tim yang ditangani secara komprehensif karena memang kita korbannya sangat besar, jadi pengorbanan ekonomi sangat besar dan ini tidak bisa dibiarkan terus. Oleh karena itu kami berusaha untuk menangani lebih optimal,” kata dia.

    Sementara itu, Wamen PU menyebut hal terpenting yang akan timnya lakukan adalah menyelesaikan tanggul. Dia menyebut pemerintah daerah pun sepakat akan hal ini.

    “Penyelesaian tanggul yang sampai dengan saat ini untuk DKI Jakarta masih menyisakan 16,5 km dan juga untuk Bekasi masih memerlukan 19,6 km,” tuturnya dalam kesempatan yang sama.

  • Presiden Prabowo Kumpulkan Menteri Bahas Kebijakan Fiskal 2026

    Presiden Prabowo Kumpulkan Menteri Bahas Kebijakan Fiskal 2026

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto mengundang beberapa menteri dan wakil menteri dari Kabinet Merah Putih membahas kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM PPKF) untuk APBN 2026.

    Pertemuan yang berlangsung di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu (26/3/2025) ini dihadiri oleh sejumlah pejabat, termasuk Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto serta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy.

    Selain itu, beberapa wakil menteri yang turut hadir antara lain Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono, Anggito Abimanyu, dan Suahasil Nazara.

    “Rapat bersama Presiden Prabowo ini membahas APBN 2026, khususnya terkait dengan KEM PPKF,” ujar Menko Perekonomian Airlangga saat tiba di Kompleks Istana Kepresidenan dikutip dari Antara.

    Di sisi lain, Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu menambahkan diskusi kali ini merupakan bagian dari siklus penyusunan APBN 2026.

    “Dokumen ini mencakup pokok-pokok kebijakan fiskal yang nantinya akan disampaikan ke DPR. Kami melaporkan langsung kepada Presiden,” jelasnya.

    Mengutip informasi dari situs resmi Kementerian Keuangan, KEM PPKF merupakan dokumen resmi negara yang memberikan gambaran serta skenario kebijakan ekonomi dan fiskal. Dokumen ini digunakan sebagai bahan diskusi awal dalam perumusan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN).

    Penyusunan serta penyampaian KEM PPKF juga menjadi bagian dari bentuk pertanggungjawaban pemerintahan Presiden Prabowo kepada masyarakat.

  • Prabowo Panggil Airlangga dan Sri Mulyani ke Istana, Bahas RAPBN 2026

    Prabowo Panggil Airlangga dan Sri Mulyani ke Istana, Bahas RAPBN 2026

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memenuhi panggilan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (26/3/2025). 

    Berdasarkan pantauan Bisnis, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Anggito Abimanyu dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rohmat Pambudy juga terlihat hadir di Istana. 

    Sri Mulyani mengonfirmasi bahwa kedatangannya hari ini untuk melaporkan ke Presiden Prabowo Subianto soal proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. 

    “Iya [bahas APBN 2026], mulai disusun ya. Lapor ke bapak Presiden dulu,” terangnya kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (26/3/2025). 

    Senada, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto juga membenarkan bahwa rapat terbatas yang digelar hari ini terkait dengan Rancangan APBN atau RAPBN 2026. Dia menyebut akan lebih dulu membahas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF). 

    “[Bahas] APBN 2026. KEM-PPKF,” ujarnya. 

    Sebelumnya, pada Rapat Komisi XI DPR Sri Mulyani sempat menyebut bahwa efisiensi anggaran dilakukan pada APBN 2025 akan turut diterapkan pada APBN 2026. 

    “Kami juga menyetujui dari exercise K/L 2025 akan jadi baseline, menciptakan budaya baru efisiensi di K/L, sehingga hasil dari [efisiensi] 2025 akan digunakan untuk penyusunan 2026,” ungkap Sri Mulyani, Kamis (13/2/2025). 

    Proses pembahasan RAPBN setiap tahunnya memakan waktu berbulan-bulan. Setelah membahasnya dengan intens bersama DPR, maka Presiden nantinya akan menyampaikan APBN 2026 saat Sidang MPR 16 Agustus. 

    Kemudian, rancangan APBN itu akan disahkan menjadi Undang-Undang (UU APBN) beberapa waktu setelahnya. 

  • Menteri Prabowo Buka Suara soal Dolar AS Gebuk Rupiah

    Menteri Prabowo Buka Suara soal Dolar AS Gebuk Rupiah

    Jakarta

    Menko Perekonomian Airlangga Hartarto bicara soal pelemahan nilai tukar Rupiah beberapa hari ini. Rupiah terus ditekan Dolar Amerika Serikat (AS) beberapa hari ini.

    Nilai tukar Dolar AS sempat menggencet mata uang Garuda hingga level Rp 16.600-an. Per hari ini, Dolar AS bergerak di rentang Rp 16.500-an.

    Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pergerakan nilai tukar yang ekstrim baru terpantau dalam beberapa hari ini saja. Pemerintah akan memantau pergerakannya setiap hari. Pihaknya juga terus memantau beberapa faktor sentimental dari kondisi ekonomi global.

    “Ini kan (pergerakan) harian, nanti dilihat. Kita melihat beberapa faktor sentimental dari luar juga,” sebut Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (26/3/2025).

    Airlangga juga percaya nilai tukar Dolar AS tidak akan selalu berada di zona merah. Di satu titik, penguatan pasti akan terjadi lagi.

    Lebih jauh, Airlangga mengatakan urusan stabilitas nilai tukar akan menjadi domain kebijakan Bank Indonesia. “Ini kan BI stabilitas nilai tukar,” lanjutnya.

    Di sisi lain, Airlangga mengatakan perlahan-lahan pasar saham juga sudah mulai membaik kinerjanya. Artinya, mulai banyak arus modal masuk ke Indonesia dan menguatkan nilai tukar Rupiah.

    “Kalau pasar juga sudah rebound. Ekspektasi RUPS Mandiri dan BRI kan baik outcome-nya,” kata Airlangga.

    Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati hingga Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu menolak berkomentar ketika ditanya soal lemahnya nilai tukar.

    Sri Mulyani hanya terdiam tak menjawab ketika ditanya hal tersebut, sementara Anggito mengatakan dia tak mau berkomentar, “No Comment,” kata Anggito.

    (hal/rrd)

  • Penerimaan Pajak Anjlok 30 Persen di Awal 2025, Coretax Biang Keroknya?

    Penerimaan Pajak Anjlok 30 Persen di Awal 2025, Coretax Biang Keroknya?

    PIKIRAN RAKYAT – Penerimaan pajak hingga akhir Februari 2025 mengalami penurunan signifikan sebesar 30,19 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Penurunan ini terjadi di tengah upaya pemerintah mendorong penerimaan negara demi menjaga kestabilan anggaran.

    Akan tetapi, muncul dugaan bahwa sistem baru Coretax turut berkontribusi pada anjloknya penerimaan pajak. Benarkah demikian? Mari kita kupas lebih dalam.

    Penurunan Penerimaan Pajak: Fakta dan Angka

    Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan, hingga Februari 2025, realisasi penerimaan pajak hanya mencapai Rp187,8 triliun. Angka ini turun 30,19 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp269,02 triliun.

    Di sisi lain, penerimaan kepabeanan dan cukai justru mengalami kenaikan tipis 2,13 persen menjadi Rp 52,6 triliun.

    Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu menjelaskan, turunnya penerimaan pajak dipicu oleh beberapa faktor, seperti penurunan harga komoditas utama (batu bara, minyak Brent, dan nikel), kebijakan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) pada PPh 21 yang memicu pengembalian lebih bayar, serta relaksasi pembayaran PPN dalam negeri hingga Maret 2025.

    “Jadi itu menjelaskan pola Februari 2025 agak berbeda dengan sebelumnya. Bahkan kalau kita coba hubungkan penerimaan pajak ini dengan PMI Manufaktur dan data ekonomi lainnya, kita lihat penjualan otomotif tumbuh positif. Jadi ini mirroring pertumbuhan pajak dengan kondisi ekonomi,” tuturnya.

    Coretax: Alat Bantu atau Biang Kerok?

    Salah satu isu yang ramai diperbincangkan adalah implementasi sistem Coretax. Sistem ini diharapkan memodernisasi administrasi perpajakan. Namun, Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, berpendapat sebaliknya.

    Menurut Huda, Coretax justru menghambat pelaporan PPN karena gangguan teknis di masa pelaporan Januari-Februari 2025. Dia menyebut, ada dua faktor utama yang memperparah penurunan pajak:

    Pengembalian lebih bayar pajak 2024 yang mencapai Rp 265,67 triliun. Kisruh Coretax yang membuat pelaku usaha menahan transaksi.

    Menurutnya, jika terus seperti ini, rasio defisit anggaran terhadap PDB bisa melewati 3 persen. Pemerintah pun harus waspada.

    Akan tetapi, Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I, Kurniawan Nizar membantah anggapan tersebut. Dia menegaskan bahwa Coretax hanyalah alat bantu, bukan penyebab langsung turunnya penerimaan pajak.

    “Coretax ini tools. Analoginya, kalau kita biasa pakai Android lalu dikasih Apple, pasti butuh penyesuaian. Tapi ini cuma alat, bukan penyebab utama. Malah di wilayah kami, Jawa Barat 1, penerimaan pajaknya tumbuh positif. Yang turun itu Jawa Barat 3 karena sektor konstruksinya melambat,” katanya dalam konferensi pers ‘Kinerja APBN Mendorong Pertumbuhan dan Kesejahteraan Masyarakat Jawa Barat’ pada Jumat 21 Maret 2025.

    Kurniawan Nizar juga memastikan Coretax sudah mengalami perbaikan dan pelaporan SPT tetap bisa dilakukan melalui DJP Online.

    “Enggak ada lagi cerita susah lapor pajak. Coretax sudah bagus,” ucapnya.

    Dampak Defisit Anggaran dan Prospek Ke Depan

    Penurunan penerimaan pajak yang drastis ini menimbulkan ancaman serius terhadap defisit anggaran. Ekonom Achmad Nur Hidayat memperingatkan bahwa shortfall penerimaan negara bisa mencapai Rp 300-400 triliun. Akibatnya, defisit anggaran berpotensi melebar hingga Rp 800 triliun atau hampir 3 persen dari PDB.

    “Kalau situasi ini terus berlanjut tanpa solusi cepat, defisit Rp 800 triliun adalah skenario yang realistis,” ujarnya.

    Sementara itu, Ekonom Bahana Sekuritas, Putera Satria Sambijantoro menyoroti kegagalan rencana kenaikan PPN menjadi 12 persen, yang tetap bertahan di 11 persen. Ditambah daya beli masyarakat yang menurun, penerimaan pajak dari PPh individu dan badan pun tertekan.

    “Target defisit 2,53 persen dari PDB kemungkinan akan melebar ke 2,6 hingga 2,8 persen di akhir tahun,” ucapnya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Presiden Prabowo Minta Maksimalkan Penerimaan Negara

    Presiden Prabowo Minta Maksimalkan Penerimaan Negara

    JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut Presiden Prabowo Subianto meminta jajarannya untuk memaksimalkan penerimaan negara.

    “(Presiden minta) memaksimalkan penerimaan negara,” ujar Airlangga usai rapat terbatas (ratas) dengan Presiden Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 20 Maret dilansir ANTARA.

    Airlangga mengatakan rapat terbatas tersebut fokus membahas tentang penerimaan negara secara keseluruhan, termasuk pajak, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), royalti, dan sektor lainnya.

    Namun Airlangga tidak membeberkan rinci arahan Presiden tentang upaya memaksimalkan penerimaan negara tersebut.

    “Penerimaan negara, itu ke Bu Menteri Keuangan,” kata mantan Ketua Umum Partai Golkar itu.

    Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan rapat terbatas tersebut membahas upaya meningkatkan penerimaan negara, termasuk melalui peningkatan rasio pajak.

    Sri Mulyani menekankan pentingnya intensifikasi dan perbaikan administrasi untuk mencapai target tersebut.

    “Mengenai bagaimana kita bisa meningkatkan tax ratio dan bagaimana upaya upaya intensifikasi dan perbaikan administrasi,” ucap dia.

    Terkait keinginan pemerintah untuk menaikkan rasio pajak sebesar 23 persen, Sri Mulyani mengatakan pihaknya tengah berupaya melakukan berbagai langkah strategis.

    “Kita upayakan beberapa langkah yang sedang dilakukan,” ucapnya.

    Presiden Prabowo memanggil sejumlah menteri bidang ekonomi untuk menghadiri rapat terbatas (ratas) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis sore.

    Berdasarkan pantauan ANTARA, sejumlah menteri yang telah hadir diantaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO BPI Danantara Rosan Roeslani.

    Berikutnya Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar.

  • Prabowo Panggil Airlangga-Sri Mulyani ke Istana, Bahas Penerimaan Negara

    Prabowo Panggil Airlangga-Sri Mulyani ke Istana, Bahas Penerimaan Negara

    Jakarta

    Presiden Prabowo Subianto memanggil menteri-menterinya hingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Istana Kepresidenan, Jakarta, hari ini. Pertemuan itu membahas soal penerimaan negara.

    Pantauan detikcom, Kamis (20/3/2025) sore, sejumlah menteri yang hadir antara lain Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Wamenkeu Anggito Abimanyu dan Ketua DK OJK Mahendra Siregar. Mereka terlihat baru meninggalkan Istana sekitar pukul 19.15 WIB.

    “(Membahas soal) penerimaan negara. Itu ke Bu Menteri Keuangan,” kata Airlangga.

    Airlangga sempat ditanya apakah pertemuan itu juga membahas anjloknya IHSG beberapa waktu lalu. Dia menyebutkan ihwal yang dibahas ialah fokus pada penerimaan negara.

    “Pajak, masalah pajak, PNBP. Ya semua, pajak, PNBP, royalti, dan yang lain,” kata dia.

    Airlangga mengatakan Prabowo juga memberikan arahan kepada para menteri yang hadir. Dia meminta agar penerimaan negara terus dimaksimalkan.

    (fca/taa)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Sore-sore Prabowo Panggil Sejumlah Pejabat Ekonomi ke Istana, Bahlil: Nonton Bola – Halaman all

    Sore-sore Prabowo Panggil Sejumlah Pejabat Ekonomi ke Istana, Bahlil: Nonton Bola – Halaman all

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan kedatangannya untuk menyaksikan pertandingan Sepakbola antara Australia vs Indonesia.

    Tayang: Kamis, 20 Maret 2025 17:22 WIB

    Tribunnews.com/Taufik Ismail

    PRABOWO PANGGIL MENTERI – Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Jumat, (20/3/2025). Sejumlah Menteri dan Kepala Lembaga bidang Ekonomi mendatangi Istana Kepresidenan. 

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sejumlah Menteri dan Kepala Lembaga bidang Ekonomi mendatangi Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Jumat, (20/3/2025).

    Mereka yang datang diantaranya, Menteri Investasi Rosan Roeslani, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Ketua Dewan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafidz, Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu, dan lainnya.

    Rosan mengatakan kedatangannya untuk rapat. Hanya saja ia tidak menjelaskan lebih jauh rapat terkait apa yang akan diikuti.

    “Dipanggil untuk rapat,” katanya.

    Hal yang sama disampikan oleh Airlangga, Ateh, dan lainnya. Mereka mengatakan datang ke istana untuk rapat.

    Sementara itu Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan kedatangannya untuk menyaksikan pertandingan Sepakbola antara Australia vs Indonesia.

    “Nonton bola. Nonton bola,” pungkasnya.

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’1′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Prabowo panggil sejumlah menteri bidang ekonomi di Istana sore ini

    Prabowo panggil sejumlah menteri bidang ekonomi di Istana sore ini

    “Dipanggil rapat,”

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri bidang ekonomi untuk menghadiri rapat terbatas (ratas) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, Sore.

    Berdasarkan pantauan ANTARA, Kamis, sejumlah menteri yang telah hadir di antaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO BPI Danantara Rosan Roeslani.

    Berikutnya Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar.

    “Dipanggil rapat,” ucap Rosan singkat.

    Sementara itu, baik Sri Mulyani maupun Meutya Hafid mengatakan akan memberikan keterangan setelah selesai rapat terbatas.

    “Nanti habis rapat ya,” kata Sri Mulyani.

    Sebelumnya, pada Rabu (19/3), Prabowo juga memanggil sejumlah menteri bidang ekonomi, yakni Menko bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan ke Istana Kepresidenan.

    Dalam pertemuan tersebut, Presiden menginstruksikan deregulasi secara besar-besaran untuk meningkatkan daya saing, menciptakan lapangan kerja, dan mempercepat investasi di sektor tekstil, produk tekstil, sepatu, dan sektor padat karya lainnya.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kemenkeu Kejar 2.000 Wajib Pajak Nakal, Pengamat Pesimistis Banyak Tambah Kas Negara

    Kemenkeu Kejar 2.000 Wajib Pajak Nakal, Pengamat Pesimistis Banyak Tambah Kas Negara

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat pajak pesimistis kas negara bisa bertambah signifikan meski Kementerian Keuangan mengejar lebih dari 2.000 wajib pajak nakal.

    Manajer Riset Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menjelaskan ruang bagi pemerintah untuk menaikkan penerimaan pajak sangat terbatas. Menurutnya, instrumen kebijakan yang mampu menghasilkan penerimaan dalam waktu singkat memiliki risiko politik yang tinggi. 

    Opsinya, sambung Fajry, meningkatkan penerimaan pajak melalui usaha oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Oleh sebab itu, dia tidak heran apabila otoritas fiskal itu mengincar wajib pajak nakal.

    “Saya pribadi setuju sekali dengan rencana pemerintah mengejar penerimaan terhadap 2.000 wajib pajak nakal,” jelas Fajry kepada Bisnis, Senin (17/3/2025).

    Para wajib pajak nakal tersebut sendiri akan dikejar melalui joint programme (program bersama) yang akan dilaksanakan antara direktorat jenderal yang ada di Kemenkeu melalui kerja sama analisis, pengawasan, pemeriksaan, penagihan, hingga intelijen.

    Hanya saja, dia mengingatkan bahwa program serupa pernah dilaksanakan beberapa tahun lalu yaitu analisis bersama terhadap 13.748 wajib pajak (2018) yang kemudian diperluas terhadap 3.390 wajib pajak (2019).

    Hasilnya, program bersama tersebut mampu menghasilkan penerimaan sebesar Rp6,5 triliun pada 2019.

    “Merujuk pada data historis, saya ragu kalau opsi ini akan mampu menghasilkan penerimaan yang cukup signifikan bagi pemerintah untuk mengejar target penerimaan tahun 2025,” tutup Fajry.

    Strategi Kemenkeu

    Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu menjelaskan bahwa pihaknya telah mengindentifikasi setidaknya 2.000 wajib pajak yang perlu diawasi hingga dilakukan penagihan. Para Eselon I Kemenkeu, sambungnya, akan melaksanakan joint programme untuk melakukan pengawasan hingga penagihan tersebut.

    “Ada lebih dari 2.000 WP [wajib pajak] yang kita identifikasi dan kita akan melakukan analisis, pengawasan, pemeriksaan, penagihan, intelijen. Ini mudah-mudahan bisa mendapatkan tambahan penerimaan negara,” ujar Anggito dalam Konferensi Pers APBN Kita di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Kamis (13/3/2025).

    Tidak hanya itu, pengajar di Universitas Gadjah Mada itu mengungkapkan Kemenkeu akan melakukan optimalisasi perpajakan transaksi digital dalam negeri dan luar negeri termasuk trace and track alias pelacakan dan penelusuran.

    Kemudian, Kemenkeu akan melakukan program digitalisasi untuk mengurangi adanya penyelundupan. Sejalan dengan itu, cukai maupun rokok palsu dan salah peruntukan bisa dikurangi.

    Anggito juga mengungkapkan Kemenkeu berupaya mengintensifkan penerimaan negara yang berasal dari batu bara, timah, bauksit, dan sawit.

    “Kita nanti akan segera menyampaikan perubahan kebijakan tarif dan layering serta perubahan harga batu bara acuan,” ungkapnya.

    Terakhir, Kemenkeu akan mengintensifkan penerimaan negara bukan (PNBP) yang bersifat layanan premium atau untuk menengah ke atas di sektor imigrasi, kepolisian, dan perhubungan.