Xcloud.id

Tag: Anggito Abimanyu

  • Wamenkeu Anggito: Gejolak harga komoditas berdampak pada PNBP

    Wamenkeu Anggito: Gejolak harga komoditas berdampak pada PNBP

    Ada yang karena setoran bulanan melandai, tapi juga sebagian besar karena penurunan harga komoditas dan juga volume produksi dari sumber daya alam

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu melaporkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) turut terdampak oleh gejolak harga komoditas global.

    Realisasi PNBP hingga akhir Mei 2025 tercatat sebesar Rp112,3 triliun atau terkoreksi 5,9 persen (year-on-year/yoy) dari realisasi periode yang sama tahun lalu sebesar Rp119,5 triliun.

    “Ada yang karena setoran bulanan melandai, tapi juga sebagian besar karena penurunan harga komoditas dan juga volume produksi dari sumber daya alam,” kata Anggito dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Juni 2025, dikutip di Jakarta, Rabu.

    Koreksi penerimaan utamanya terlihat pada PNBP SDA minyak dan gas bumi (migas) yang turun sebesar 13,5 persen (yoy), dengan realisasi per Mei 2025 sebesar Rp39,8 triliun.

    Kontraksi itu dipengaruhi oleh penurunan harga minyak mentah Indonesia (Indonesia crude price/ICP). Rata-rata ICP pada periode Desember 2023 hingga April 2024 berada pada level 81 dolar AS per barel. Nilainya turun menjadi 70,3 dolar AS per barel pada periode yang sama tahun 2025, atau terjadi kontraksi sebesar 13, 2 persen.

    Senada, pendapatan SDA non migas juga terkontraksi meski tak sedalam SDA migas.

    Pendapatan SDA non migas disumbang oleh sektor pertambangan mineral dan batu bara (minerba), kehutanan, kelautan dan perikanan, serta panas bumi.

    Pada Maret hingga Mei 2025, realisasi penerimaan SDA non migas tercatat sebesar Rp30 triliun atau terkontraksi 6,8 persen (yoy). Realisasi itu utamanya dipengaruhi oleh kinerja pertambangan minerba yang terdampak penurunan volume produksi.

    Rata-rata volume produksi pada periode Januari hingga Mei 2024 adalah sebesar 340,3 juta ton. Sedangkan pada periode yang sama tahun 2025, nilainya turun menjadi 282 juta ton atau terkontraksi 17,1 persen.

    Sementara untuk sumber penerimaan lainnya, PNBP dari Badan Layanan Umum (BLU) dan PNBP lainnya mengalami pertumbuhan secara bulanan.

    PNBP BLU tumbuh 33,8 persen (month-to-month/mtm), tepatnya dari Rp6,5 triliun pada April menjadi Rp8,7 triliun pada Mei 2025. Peningkatan itu utamanya didukung oleh kenaikan pendapatan jasa pelayanan rumah sakit, jasa pelayanan pendidikan, dan penyelenggaraan telekomunikasi.

    Sedangkan PNBP lainnya tumbuh 5,6 persen (mtm) dari Rp10,8 triliun pada April menjadi Rp11,4 triliun pada Mei, didorong kenaikan pendapatan jasa transportasi, administrasi dan penegakan hukum, serta Domestic Market Obligation (DMO).

    Adapun pendapatan kekayaan negara dipisahkan (KND) sudah tak lagi masuk perhitungan Kemenkeu seiring dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Penerimaan Pajak Mei 2025 Turun 10,1% jadi Rp683,3 Triliun, Ini Penjelasan Sri Mulyani

    Penerimaan Pajak Mei 2025 Turun 10,1% jadi Rp683,3 Triliun, Ini Penjelasan Sri Mulyani

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan penerimaan pajak Rp683,3 triliun per Mei 2025. Angka tersebut turun 10,13% secara tahunan (year on year/YoY) dari realisasi pajak Mei 2024 senilai Rp760,38 triliun.

    Realisasi penerimaan pajak tersebut diungkapkan Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KiTa edisi Juni 2025 yang berisi data realisasi APBN Mei 2025. Konferensi pers berlangsung di Kantor Kemenkeu, Jakarta pada Selasa (17/6/2025).

    “Pajak, dalam hal ini terkumpul Rp683,3 triliun atau 31,2% dari target tahun 2025 [senilai Rp2.189,3 triliun],” ucap Sri Mulyani.

    Sementara itu, realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp122,9 triliun per Mei 2025 atau setara 40,7% dari target APBN 2025 sebesar Rp301,6 triliun.

    Total penerimaan perpajakan, yang terdiri dari pajak dan bea cukai, mencapai Rp806,2 triliun per Mei 2025 atau setara 32,4% dari target APBN 2025 sebesar Rp2.490,9 triliun. Angka tersebut turun 7,2% dibandingkan realisasi penerimaan perpajakan per Mei 2024 sebesar Rp869,50 triliun.

    Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu memaparkan data yang berbeda dengan Sri Mulyani, dia menunjukkan data penerimaan pajak bruto. Mengacu pada angka itu, menurut Anggito, penerimaan pajak bruto tumbuh 0,2% secara tahunan sedangkan pajak neto turun 7,4% pada Mei 2025.

    Penerimaan pajak neto itu turun menurutnya karena ada faktor restitusi.

    “[Penerimaan pajak] neto tidak bisa dijadikan pedoman mengenai kondisi ekonomi saat ini,” ujar Anggito.

    Turunnya penerimaan pajak ini menjadi pekerjaan rumah bagi Direktur Jenderal Pajak baru, Bimo Wijayanto, yang dilantik pada Jumat (23/5/2025) atau hampir sebulan yang lalu. Gangguan pada sistem inti perpajakan atau Coretax juga menjadi tanggung jawab Bimo.

    “Mungkin untuk fair-nya [adilnya] kita akan meminta nanti Pak Dirjen baru, Pak Bimo untuk melihat dulu ke dalam. Berikanlah satu bulan beliau untuk melihat semuanya, melihat data, fakta, realita dengan fresh perspective [perspektif baru] dari dirjen pajak yang baru,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita, Jumat (23/5/2025) sore atau beberapa jam setelah pelantikan Bimo.

    Beberapa hari setelahnya, Bimo sempat buka suara bahwa penyelesaian gangguan Coretax menjadi salah satu tugas awal yang dia jalankan pada hari-hari pertamanya menjabat.

    Dia mengungkapkan fokusnya masih memperdalam fungsi Coretax. Bimo menyebut dalam beberapa hari pertama menjabat belum ada pembahasan sampai penyelesaian error maupun bugs dalam implementasi sistem baru tersebut.

    Bimo menyebut agenda yang akan dilakukan dalam waktu satu bulan ke depan adalah memetakan pekerjaan yang tertunda (pending matters) dan sejumlah isu strategis untuk membenahi Coretax.

    “Belum [tahu], saya one-on-one [dengan pemangku kepentingan di DJP] belum selesai. Itu butuh seminggu lah one-on-one untuk Coretax,” ujarnya di kompleks Parlemen, Selasa (27/5/2025).

  • Barang-Barang Jemaah Haji Langsung Dikirim ke Debarkasi, Tidak lewat Bandara Soekarno-Hatta

    Barang-Barang Jemaah Haji Langsung Dikirim ke Debarkasi, Tidak lewat Bandara Soekarno-Hatta

    Bisnis.com, JAKARTA — Barang-barang milik jemaah haji yang tiba di Bandara Soekarno Hatta akan langsung dikirim ke debarkasi, sehingga para jemaah dapat mengambilnya dengan lebih mudah di debarkasi.

    Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu dalam konferensi pers bersama Wakil Menteri Imigrasi Silmy Karim dan jajaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengenai kesiapan pelayanan menyambut kepulangan jemaah haji di Terminal 2F Bandara Soekarno Hatta, Rabu (11/6/2025) malam.

    Anggito menjelaskan bahwa pemerintah menyiapkan pengembangan pelayanan untuk jemaah haji yang pulang ke Tanah Air, misalnya layanan pindai pengenalan wajah (face recognition) untuk mendeteksi manifes penumpang atau jemaah. Lalu, terdapat pula layanan pengangkutan barang jemaah langsung ke debarkasi.

    “Barang-barang tidak lagi melalui conveyor tapi langsung diangkut dari penerbangan langsung diangkut ke debarkasi di Pondok Gede. Jadi, ini adalah inovasi baru yang kita lakukan di Bandara Soekarno-Hatta dan nanti akan dilakukan juga di beberapa bandara,” ujar Anggito pada Rabu (11/6/2025) malam.

    Menurut Anggito, pemerintah akan memberlakukan layanan itu di bandara-bandara lainnya, tetapi saat ini telah berlaku di Bandara Soekarno Hatta. Dia menilai bahwa pelayanan bandara tersebut lebih terdepan sehingga dapat menjadi tolok ukur bagi bandara lain.

    “Kami mengadari jamaah haji yang sudah pulang itu ingin segera bertemu dengan keluarganya, kan. Jadi, kami fasilitasi supaya proses di bandara dan di debarkasi cepat. Ini alhamdulillah sudah kami praktikkan untuk kepulangan jemaah haji di Tanah Suci, mulai kepulangan pertama, jam 2 pagi,” ujarnya.

    Selain itu, Bea Cukai juga memberikan fasilitas berupa pembebasan bea masuk terhadap barang kiriman jemaah haji yang mencapai US$149.144 atau setara Rp2,4 miliar (asumsi kurs Rp16.260 per dolar AS).

    Anggito mengungkapkan bahwa fasilitas tersebut diberikan mengacu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 4/2025 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor dan Ekspor Barang Kiriman.

    Jemaah haji mendapatkan pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI) barang kiriman untuk dua kali pengiriman per musim haji dengan nilai maksimal US$1.500 atau sekitar Rp24,39 juta.

    “Itu adalah fasilitas yang diberikan khusus yang baru berlaku tanggal 6 [Juni 2025]. Kita sudah menerima barang kiriman, perhari ini 1.188 dokumen,” ujar Anggito.

    Secara perinci, dari 1.188 dokumen barang kiriman selama 1 Mei hingga 11 Juni 2025, seluruhnya merupakan barang milik jemaah haji plus dan tidak ada kiriman dari jemaah haji reguler.

    Sebanyak 1.169 diantaranya mendapatkan fasilitas bea masuk dan PDRI. Sementara sisanya atau 19 dokumen tidak mendapatkan fasilitas karena tidak sesuai dengan ketentuan pembebasan bea masuk dan PDRI.

  • Wamenkeu Malam-Malam Sidak Bandara Soetta, Ada Apa?

    Wamenkeu Malam-Malam Sidak Bandara Soetta, Ada Apa?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu melakukan kunjungan ke Terminal 2F Bandara Soekarno Hatta, untuk melihat kesiapan Bea Cukai dalam menyambut kepulangan para jemaah haji.

    Adapun para jemaah haji akan mulai kembali ke Tanah Air pada Kamis (12/6/2025) dini hari.

    “Tadi kami sudah melihat X-ray yang baru ya, face recognition yang baru, yang sudah dicoba,baru ini baru diinstall dan sudah dicobakan, tadi sudah kita coba recognition, kalau dia sudah punya manifest dia langsung akan terdeteksi,” ujar Anggito dalam konferensi pers, Rabu malam (11/6/2025).

    Anggito pun menjelaskan bahwa barang-barang para jemaah haji tidak lagi mengalami conveyor.

    Namun langsung diangkut dari penerbangan,langsung diangkut ke embarkasi di Pondok Gede.

    “Jadi ini adalah inovasi baru yang kita lakukan di Bandara Soekarno Hatta, yang nanti akan dilakukan juga di beberapa pandara, tapi yang khusus di Bandara Soekarno Hatta ini yang paling advance, yang paling maju,” ujarnya.

    Tak hanya itu, Anggito pun menjelaskan bahwa jemaah haji mendapatkan pembebasan bea masuk dan pajak impor atas barang kiriman mereka dengan syarat total nilai barang maksimal US$1.500 per pengiriman dengan jumlah pengiriman paling banyak dua kali selama musim haji.

    Pengiriman harus diberitahukan menggunakan consignment note mulai dari keberangkatan kloter pertama hingga 30 hari setelah kloter terakhir kembali ke tanah air.

    “Kami juga sudah memberikan fasilitas pada jamaah yang bawa barang bawaan maupun kiriman. Untuk jamaah haji reguler itu dibebaskan, apa pengenaan biaya sama sekali,” ujarnya.

    Pada kesempatan yang sama, Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai, Nirwala Dwi Heryanto mengatakan bahwa Bea Cukai aktif terlibat dalam pelaksanaan kedatangan jemaah haji di 13 bandara utama dan 6 bandara antara di seluruh Indonesia.

    “Langkah ini merupakan bagian dari upaya koordinasi lintas instansi untuk menjamin pelayanan yang prima bagi para jemaah haji yang kembali ke tanah air,” ujarnya.

    Adapun, kesiapan Bea Cukai dalam menyambut kepulangan jemaah haji terwujud melalui pendampingan dan sosialisasi aturan-aturan kepabeanan yang terlaksana secara intensif, baik kepada para petugas Bea Cukai di kantor-kantor yang menangani debarkasi, awak media, jemaah haji melalui petugas Bea Cukai yang menjadi petugas haji 2025, maupun masyarakat umum.

    Pendampingan dan sosialisasi aturan kepabeanan juga dilaksanakan oleh Bea Cukai secara langsung di Arab Saudi kepada jemaah, layanan pengiriman barang jemaah haji, petugas haji, dan biro perjalanan haji.

    (haa/haa)

  • Bea Cukai Bebaskan US$ 149 Ribu Pajak Barang Jemaah Haji per 11 Juni

    Bea Cukai Bebaskan US$ 149 Ribu Pajak Barang Jemaah Haji per 11 Juni

    Jakarta, CNBC Indonesia – Direktorat Jenderal Bea Cukai telah membebaskan bea masuk dan pajak impor hingga sebesar US$ 149 ribu atas barang kiriman para jemaah haji hingga 11 Juni 2025. 

    Wakil Menteri Keuangan, Anggito Abimanyu menjelaskan bahwa sejak awal keberangkatan jemaah haji hingga malam hari Rabu (11/6/2025) Ditjen Bea Cukai telah membebaskan 1.188 dokumen pengiriman barang atau Consignment Note (CN) untuk barang kiriman jemaah haji.

    “Jadi jemaah haji tidak perlu khawatir apabila mereka membawa barang, bisa kurma, bisa sajadah yang nilainya juga cukup tinggi gitu ya. Kita tidak memungut ataupun tidak memberikan beban dalam rangka impor,baik bea masuk maupun pajak-pajak. Jadi itu baik yang ditenteng maupun yang dikirim,” ujar Anggito dalam konferensi pers di Bandara Soekarno Hatta, Rabu malam (11/6/2025).

    Anggito pun menjelaskan pemberian fasilitas bebas bea masuk ini merupakan yang pertama kalinya dilakukan.

    “Untuk jamaah haji reguler itu dibebaskan, apa pengenaan biaya sama sekali.

    Ini baru pertama kali kita berikan fasilitas yang maksimal pada jamaah haji, tidak ada beban biaya yang mereka harus tanggung apabila jamaah tersebut membawa, bawa valuable goods atau barang yang bernilai baik dibawa tangan maupun dikirim,” tegasnya.

    Sebagai informasi, ketentuan terkait pembebasan tarif ataupun pungutan perpajakan terhadap para jemaah haji reguler ini ditetapkan secara spesifik dalam Pasal 12 PMK 34/2025. Sementara itu, dalam aturan sebelumnya, yakni PMK 203/2017 tidak diatur secara spesifik.

    Barang pribadi jamaah haji reguler yang dibebaskan ini definisinya ialah dipergunakan atau dipakai untuk keperluan pribadi, termasuk sisa perbekalan atau personal use.

    Jemaah haji mendapatkan pembebasan bea masuk dan pajak impor atas barang kiriman mereka dengan syarat total nilai barang maksimal US$1.500 per pengiriman dengan jumlah pengiriman paling banyak dua kali selama musim haji.

    Pengiriman harus diberitahukan menggunakan consignment note mulai dari keberangkatan kloter pertama hingga 30 hari setelah kloter terakhir kembali ke tanah air.

    (haa/haa)

  • Episode Pertama 11 Gugatan UU TNI di MK

    Episode Pertama 11 Gugatan UU TNI di MK

    Jakarta –

    Revisi Undang-Undang (UU) TNI terus menjadi sorotan sejak sebelum hingga sudah disahkan DPR. Kini, UU TNI diberondong gugatan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).

    Setidaknya, sebanyak 11 gugatan terhadap UU TNI akan mulai disidangkan MK besok. Simak poinnya dirangkum detikcom.

    Sidang Perdana Perkara Gugatan UU TNI

    MK akan mulai menggelar sidang perdana pengujian UU Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Rencananya, sidang perdana itu akan digelar besok.

    Dilihat di situs MK, Kamis (8/5/2025), terdapat 11 perkara pengujian UU TNI yang akan disidangkan. Sidang akan dimulai pukul 09.00 WIB.

    Agenda sidang besok ialah pemeriksaan pendahuluan. Rencananya sidang digelar dengan tiga panel.

    4 Gugatan Belum Teregistrasi

    Diketahui, sejak resmi disahkan, UU TNI telah banyak digugat ke MK. Ada empat gugatan lain yang saat ini belum diregistrasi.

    Keempat gugatan itu yakni dengan pemohon Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, gugatan dengan pemohon Mohammad Arijal Aqil, Nova Aulia, Shanteda Dhiandra. Gugatan ketiga ialah dengan pemohon Muhammad Imam Maulana, Nathan Radot Zudika Parasian Sidabutar. Gugatan keempat ialah dengan pemohon 3 orang individual yakni aktivis HAM Fathia Maulidiyanti, mahasiswa Jentera Eva Nurcahyani, dan aktivis sekaligus putri presiden keempat Inayah Wahid.

    Daftar Perkara Disidang MK Besok

    Koalisi Masyarakat Sipil ajukan uji formil UU TNI. (Maulani/detikcom)

    Adapun berikut daftar perkara UU TNI yang akan disidangkan besok:

    1. 45/PUU-XXIII/2025, dengan pemohon Muhammad Alif Ramadhan, Namoradiarta Siaahan, Kelvin Oktariano, M. Nurrobby Fatih, Nicholas Indra Cyrill Kataren, Mohammad Syaddad Sumartadinata, dan R.Yuniar A. Alpandi.
    2. 55/PUU-XXIII/2025, dengan pemohon Christian Adrianus Sihite dan Noverianus Samosir.
    3. 56/PUU-XXIII/2025, dengan pemohon Muhammad Bagi Shadr, Muhammad Fawwaz Farhan Farabi, Thariq Qudsi Al Fahd
    4. 57/PUU-XXIII/2025, dengan pemohonBilqis Aldila Firdausi, Farhan Azmy Rahmadsyah, dan Lintang Raditya Tio Richwanto.
    5. 58/PUU-XXIII/2025, dengan pemohon Hidayatuddin dan Respati Hadinata.
    6. 66/PUU-XXIII/2025, dengan pemohon Masail Ishmad Mawaqif, Reyhan Roberkat, Muh Amin Rais Natsir, Aldi Rizki Khoiruddin.
    7. 68/PUU-XXIII/2025, dengan pemohon Prabu Sutisna, Haerul Kusuma, Noverianus Samosir, Christian Adrianus Sihite, Fachri Rasyidin, dan Chandra Jakaria
    8. 69/PUU-XXIII/2025, dengan pemohon Moch Rasyid Gumilar, Kartika Eka Pertiwi, Akmal Muhammad Abdullah, Fadhil Wirdiyan Ihsan, dan Riyan Fernando.
    9.74/PUU-XXIII/2025 , dengan pemohon Abdur Rahman Aufklarung, Satrio Anggito Abimanyu, Irsyad Zainul Mutaqin, BagusPutra Handika Pradana.
    10. 75/PUU-XXIII/2025, dengan pemohon Muhammad Imam Maulana, Mariana Sri Rahayu Yohana Silaban, Nathan Radot Zudika Parasian Sidabutar, Ursula Lara Pagitta Tarigan.
    11. 79/PUU-XXIII/2025, dengan pemohon Endrianto Bayu Setiawan, Raditya Nur Sya’bani, Felix Rafiansyah Affandi, Dinda Rahmalia, Muhamad Teguh Pebrian, dan Andrean Agus Budiyanto.

    Halaman 2 dari 2

    (fca/fca)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Pemerintah andalkan Danantara guna pacu kinerja investasi dan ekonomi

    Pemerintah andalkan Danantara guna pacu kinerja investasi dan ekonomi

    Pertumbuhan ekonomi kuartal I mencapai 4,87 persen (year-on-year/yoy), mencerminkan perekonomian domestik kita tetap kuat. Tapi, kita perlu meningkatkan investasi. Maka, Danantara menjadi salah satu jawaban

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah mengandalkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Indonesia untuk memacu kinerja investasi dan perekonomian nasional.

    “Pertumbuhan ekonomi kuartal I mencapai 4,87 persen (year-on-year/yoy), mencerminkan perekonomian domestik kita tetap kuat. Tapi, kita perlu meningkatkan investasi. Maka, Danantara menjadi salah satu jawaban,” kata Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu dalam Fitch Ratings’ Annual Indonesia Conference di Jakarta, Rabu.

    Setelah struktur organisasi terbentuk, kini Danantara tengah menyusun daftar proyek strategis sebagai permulaan.

    Anggito mengaku telah melihat daftar proyek yang disasar oleh Danantara dan meyakini lembaga ini bisa menjadi saluran komersial bagi Indonesia.

    “Jadi, mereka menargetkan sejumlah return on investment (pengembalian investasi),” tambah Anggito.

    Selain Danantara, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto juga berkomitmen meningkatkan kapasitas ekonomi domestik, salah satunya melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    “Dari data terakhir, 3,4 juta anak telah menikmati program ini dan akan terus bertambah ke depannya. Harapannya program ini bisa meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) kita di masa depan. Program ini juga memberikan dampak ekonomi, tercermin di dapur-dapur di berbagai wilayah Indonesia,” ujar Wamenkeu.

    Sebagai catatan, komponen investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto/PMTB) tumbuh terbatas 2,12 persen pada kuartal I-2025. Kinerja investasi utamanya dipengaruhi investasi bangunan yang tumbuh melambat sebagaimana tercermin pada kinerja sektor konstruksi yang tumbuh terbatas. Di samping itu, investasi mesin nonkendaraan juga melambat.

    Di sisi lain, konsumsi rumah tangga tumbuh 4,89 persen berkat dukungan dari libur tahun baru serta Ramadhan hingga Idul Fitri.

    Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, APBN berperan dalam kinerja positif itu. Pemerintah menggelontorkan berbagai insentif seperti THR, diskon tarif listrik dan tarif tol, hingga insentif pajak serta menjaga stabilitas harga pangan dengan memberikan suntikan dana kepada Bulog.

    Menkeu mengakui dinamika perekonomian global masih sangat menantang dan tidak mudah ke depannya.

    Maka, pemerintah mengambil strategi deregulasi, pembentukan satgas ketenagakerjaan, mitigasi risiko untuk menjaga stabilitas ekonomi, serta perlindungan dunia usaha dan upaya menjaga daya beli masyarakat.

    Deregulasi diarahkan untuk mengatasi hambatan perdagangan dan investasi, terutama dari sisi global.

    Kemudian, pemerintah juga akan mempercepat realisasi penyerapan dengan menyesuaikan rekonstruksi belanja negara yang lebih produktif. Fokus utamanya mencakup perluasan implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga penambahan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • Efisiensi rampung, pemerintah buka blokir anggaran K/L Rp86 triliun

    Efisiensi rampung, pemerintah buka blokir anggaran K/L Rp86 triliun

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (tengah) didampingi Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu (kiri) dan Suahasil Nazara (kanan) menyapa wartawan sebelum memberikan pemaparan pada konferensi pers APBN KiTa di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (30/4/2025). ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/foc.

    Efisiensi rampung, pemerintah buka blokir anggaran K/L Rp86 triliun
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 02 Mei 2025 – 13:35 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah telah membuka anggaran yang dicadangkan atau blokir anggaran dari 99 kementerian/lembaga (K/L) senilai Rp86,6 triliun, seiring dengan selesainya pelaksanaan efisiensi anggaran sesuai Instruksi Presiden (Inpres) 1 Tahun 2025.

    Menurut Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi April 2025 dikutip di Jakarta, Jumat, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa pelaksanaan Inpres telah diselesaikan. Laporan itu dilakukan pada 7 Maret 2025.

    Selanjutnya, Menkeu meminta izin kepada Presiden untuk memfokuskan kembali, merelokasi, membuka blokir anggaran, dan berbagai langkah lainnya agar belanja K/L bisa lebih tajam sesuai dengan prioritas pemerintah.

    “Kalau besarnya adalah Rp86,6 triliun sudah dilakukan buka blokir sehingga bisa belanja lagi,” ujar Suahasil.

    Rinciannya, pembukaan blokir sebesar Rp33,11 triliun digunakan untuk restrukturisasi 23 K/L baru di Kabinet Merah Putih. Sementara Rp53,49 triliun lainnya digunakan untuk pembukaan blokir kepada 76 K/L. Nilai itu merupakan realisasi hingga 25 April 2025.

    Seiring dengan pembukaan blokir anggaran, belanja K/L mulai terakselerasi pada Maret. Berdasarkan catatan Kementerian Keuangan, realisasi belanja K/L per Januari 2025 tercatat sebesar Rp24,4 triliun, kemudian meningkat menjadi Rp83,6 triliun pada Februari atau hanya bertambah sekitar Rp59,2 triliun.

    Sementara per Maret, penyaluran belanja K/L telah mencapai Rp196,1 triliun atau bertambah Rp112,5 triliun (naik 372,4 persen dibandingkan realisasi Februari).

    “Ini yang kami sebut terjadi akselerasi belanja. Sudah sekitar 16,9 persen dari total belanja yang ada di dalam APBN, selaras dengan persentase penerimaan pendapatan. Ini akan terus kami pantau agar K/L bisa terus belanja dan meningkatkan seluruh dukungan kepada prioritas-prioritas pembangunan,” tutur Suahasil.

    Sebagai catatan, realisasi belanja negara secara keseluruhan tercatat sebesar Rp620,3 triliun (17,1 persen dari target Rp3.621,3 triliun) per 31 Maret 2025. Realisasi melalui belanja pemerintah pusat (BPP) sebesar Rp413,2 triliun (15,3 persen dari target) serta transfer ke daerah Rp207,1 triliun (22,5 persen dari target).

    Untuk BPP, sebesar Rp196,1 triliun (16,9 persen dari pagu) disalurkan melalui belanja kementerian/lembaga (K/L) dan sebesar Rp217,1 triliun (14,1 persen dari pagu) disalurkan melalui belanja non-K/L.

    Sementara itu, pendapatan negara yang tercatat sebesar Rp516,1 triliun (17,2 persen dari target Rp3.005,1 triliun). Penerimaan yang berasal dari perpajakan tercatat sebesar Rp400,1 triliun (16,1 persen dari target), terdiri dari Rp322,6 triliun dari penerimaan pajak (14,7 persen dari target) serta Rp77,5 triliun dari kepabeanan dan cukai (25,7 persen dari target). Kemudian, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tercatat senilai Rp115,9 triliun (22,6 persen dari target).

    Dengan demikian, defisit per Maret sebesar Rp104,2 triliun atau 0,43 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), setara dengan 16,9 persen dari target APBN 2025.

    Sumber : Antara

  • Pendapatan negara bertambah Rp200 triliun pada Maret

    Pendapatan negara bertambah Rp200 triliun pada Maret

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Sri Mulyani: Pendapatan negara bertambah Rp200 triliun pada Maret
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 30 April 2025 – 22:45 WIB

    Elshinta.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan pendapatan negara bertambah Rp200 triliun pada Maret 2025, menunjukkan terjadinya pemulihan.

    “Dalam waktu satu bulan saja, pendapatan negara mengalami kenaikan sebesar Rp200 triliun,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi April 2025 di Jakarta, Rabu.

    Sebagai perbandingan, pendapatan negara sepanjang Januari hingga Februari 2025 tercatat sebesar Rp316,9 triliun, atau sekitar Rp150 triliun secara rata-rata. Sedangkan per akhir Maret, pendapatan negara tercatat sebesar Rp516,1 triliun.

    Salah satu pemulihan terlihat pada kinerja penerimaan pajak yang meningkat dari Rp187,8 triliun pada Februari menjadi Rp322,6 triliun pada Maret.

    “Tren penerimaan pajak yang selama ini mendapat perhatian, terutama karena adanya tekanan di Januari-Februari, sudah mulai menunjukkan pemulihan yang cukup meyakinkan,” tambah dia.

    Secara bruto, Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak hingga Maret tercatat sebesar Rp467 triliun.

    Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu menjelaskan penerimaan pajak secara bruto pada Maret mengalami rebound atau pembalikan.

    “Pertumbuhan bruto itu 7,6 persen. Kalau neto, berarti kurang restitusi itu 3,5 persen year-on-year (yoy). Jadi, baik bruto maupun neto itu tumbuh positif,” ujar Anggito.

    Rebound itu ditopang oleh penerimaan pajak penghasilan (PPh) 21 yang tumbuh 3,3 persen. Pertumbuhan ini didukung oleh peningkatan penghasilan yang diterima oleh pegawai serta berkurangnya wajib pajak yang mengompensasikan kelebihan bayar PPh 21 tahun 2024 ke masa Maret 2025, sebagaimana yang terjadi pada dua bulan sebelumnya.

    Rebound juga ditopang oleh pajak pertambahan nilai (PPN) dalam negeri (DN). Rata-rata PPN DN periode Desember 2024 sampai dengan Maret 2025 yaitu Rp60,9 triliun, sedikit lebih tinggi (tumbuh 0,83 persen) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

    Perbaikan administrasi perpajakan dan implementasi Coretax juga disebut mendorong pemulihan kinerja pajak.

    Selain dari penerimaan pajak, pendapatan negara juga ditopang oleh kepabeanan dan cukai yang terserap sebesar Rp77,5 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp115,9 triliun per Maret.

    Sumber : Antara

  • Setoran PNBP Maret 2025 Anjlok Imbas Dividen BUMN Dialihkan ke Danantara – Halaman all

    Setoran PNBP Maret 2025 Anjlok Imbas Dividen BUMN Dialihkan ke Danantara – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Maret 2025 mencapai Rp 115,9 triliun. Nilai ini mengalami penurunan 26,03 persen secara tahunan didorong oleh Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) yang tercatat Rp 10,9 triliun.

    Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu menyatakan, penurunan PNBP dari KND ini sebagai dampak dari pembentukan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara). Sebab deviden dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dialihkan ke Danantara.

    “Seperti Anda tahu bahwa sejak bulan Maret, dividen BUMN tidak lagi di setor kepada KAS Negara. Karena itu di wilayahnya Danantara. Jadi jangan kaget kalau turun sekali, turun sekali sebagian besar karena KND,” kata Anggito dalam Konferensi Pers APBN KiTa, Rabu (30/4/2025).

    Anggito menyebut, penurunan KND juga sebagai dampak dari kondisi ekonomi global yang masih tidak baik-baik saja. Hal tersebut juga tercermin dari harga-harga komoditas yang turut berdampak.

    Berdasarkan paparannya, PNBP dari sektor Sumber Daya Alam Minyak dan Gas tercatat senilai Rp 24,9 triliun atau setara 20,6 persen dari target dalam APBN 2025.

    Kemudian, PNBP yang bersumber dari SDA Nonmigas meliputi Minerba, Kehutanan, Perikanan dan Panas Bumi senilai Rp 25,7 triliun atau setara 26,5 persen dari target APBN.

    Lalu PNBP lainnya tercatat sebesar Rp 37,2 triliun atau setara 29,1 persen dari target APBN. Dan PNBP yang bersumber dari Badan Layanan Umum (BLU) senilai Rp 17,1 triliun atau 21,9 persen.

    “SDA Migas itu Rp 24,9 triliun, SDA non-Migas itu Minerba dan lain-lain Rp 25,7 triliun. Ini belum termasuk ya pelaksanaan PP 18 dan 19 yang mulai efektif tanggal 27 April. Itu menyangkut Batu Bara dan Mineral. Jadi ini baru hasilnya baru kita hitung di bulan Mei,” jelas Anggito.