Xcloud.id

Tag: Andi Sudirman Sulaiman

  • Memotret Unjuk Rasa di Seluruh Indonesia: Jejak Aksi dan Situasi yang Terekam – Page 3

    Memotret Unjuk Rasa di Seluruh Indonesia: Jejak Aksi dan Situasi yang Terekam – Page 3

    Di Makassar, demo juga berujung ricuh. Pos pol di bawah jembatan layang Makassar. Api juga terlihat berkobar di Gedung DPRD Makassar dibakar. Peristiwa ini membuat korban berjatuhan.

    Korban akibat kerusuhan hingga pembakaran Kantor DPRD Kota Makassar yang terjadi pada Jumat (29/8/2025) malam bertambah. Kepala Bappeda Kota Makassar, Dahyal mengatakan, jumlah korban meninggal dunia menjadi tiga orang.

    “Ada tiga orang,” kata dia saat dikonfirmasi, Sabtu (30/8/2025) dini hari.

    Dahyal menjelaskan, korban kebakaran pertama adalah Kasi Kesra Kecamatan Ujung Tanah, Syaiful, di mana dia hadir untuk rapat paripurna menggantikan posisi Camat Ujung Tanah, Amanda Syahwaldi. Korban lainnya merupakan seorang anggota Satpol PP yang hingga kini belum diketahui identitasnya. Dan, satu korban lain ditemukan saat proses pemadapan api oleh personel dinas pemadam kebakaran, di mana mengevakuasi seorang wanita yang sudah dalam kondisi tak bernyawa.

    “Satu mayat terjebak, perempuan atas nama Sarina, staf pendamping anggota dewan Andi Tendri Uji. Satu (anggota) Satpol PP dan Kasi Kesra (Kecamatan) Ujung Tanah,” ungkap Dahyal.

    Api berhasil dipadamkan petugas. Tetapi sesaat setelahnya, sejumlah orang malah menjarah di gedung wakil rakyat itu.

    Barang-barang yang masih bisa diselamatkan dari puing-puing bangunan diangkut, mulai dari mesin hingga peralatan elektronik yang tersisa. Tak hanya itu, beberapa kendaraan yang terbakar di sekitar lokasi ikut menjadi sasaran. Warga mempreteli bagian-bagian mobil yang hangus, seperti ban, velg, hingga onderdil lain yang masih dianggap bernilai. Mobil di komplek Kejati Sulsel juga ikut dibakar.

    Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, turun langsung menemui massa aksi di Jalan Urip Sumohardjo, Jumat (29/8/2025) malam. Dia mengimbau seluruh warga agar tetap menahan diri serta mengutamakan ketertiban dan keamanan bersama. Ia menyampaikan pentingnya menjaga stabilitas setiap wilayah masing-masing.

  • Bendera One Piece Berkibar di Tengah Demo Penolakan Kenaikan PBB 300% di Bone

    Bendera One Piece Berkibar di Tengah Demo Penolakan Kenaikan PBB 300% di Bone

    Sebelumnya, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman telah menanggapi keluhan masyarakat terkait kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang melonjak hingga 300 persen di Kabupaten Bone, sehingga masyarakat dan mahasiswa melakukan aksi protes.

    Menurutnya, persoalan ini masih dalam tahap koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) serta menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

    “Pada prinsipnya, ini masih kita koordinasikan dengan Kemendagri karena memang ada juga temuan dari BPK. Selama ini banyak tanah yang dipajaki hanya sebatas tanah, padahal di atasnya sudah berdiri rumah-rumah mewah. Bahkan ada yang satu surat tanah, tapi bangunannya empat atau lima rumah, namun PBB yang dibayar hanya tanahnya saja,” kata Andi Sudirman, Minggu (17/8).

    Dia juga menyebut kondisi tersebut saat ini menjadi dilema, karena selama puluhan tahun masyarakat Kabupaten Bone hanya membayar pajak tanah, sementara bangunannya tidak terhitung.

    “Padahal, nilai bangunan cukup signifikan dan seharusnya masuk dalam objek pajak,” ujarnya.

    Meski demikian, kata Andi Sudirman memastikan bahwa pemerintah provinsi akan mengkaji kembali kebijakan tersebut dengan berpedoman pada arahan pemerintah pusat.

    “Kita akan koordinasi lagi, bagaimana arahan pusat, tentu kita ikut,” tuturnya.

    Menanggapi rencana aksi demo terkait kenaikan PBB, Gubernur Sulsel menilai hal itu sebagai bentuk dinamika masyarakat yang wajar. Ia menyebut hampir setiap kebijakan publik selalu ada respons berupa aksi protes.

    “Kalau demo, semua kasus ada demonya. Kemarin ada demo MBG, ada demo ojol, dan sekarang pajak. Justru ini bagus karena ada respons yang bisa menjadi bahan pemerintah untuk mereview kembali kebijakan. Itu tidak ada masalah,” dia memungkasi.

  • PBB di Bone Sulsel Melonjak 300 Persen, Ribuan Orang Gelar Demo di Kantor Bupati

    PBB di Bone Sulsel Melonjak 300 Persen, Ribuan Orang Gelar Demo di Kantor Bupati

    Sebelumnya, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman telah menanggapi keluhan masyarakat terkait kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang melonjak hingga 300 persen di Kabupaten Bone, sehingga masyarakat dan mahasiswa melakukan aksi protes.

    Menurutnya, persoalan ini masih dalam tahap koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) serta menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

    “Pada prinsipnya, ini masih kita koordinasikan dengan Kemendagri karena memang ada juga temuan dari BPK. Selama ini banyak tanah yang dipajaki hanya sebatas tanah, padahal di atasnya sudah berdiri rumah-rumah mewah. Bahkan ada yang satu surat tanah, tapi bangunannya empat atau lima rumah, namun PBB yang dibayar hanya tanahnya saja,” kata Andi Sudirman, Minggu (17/8/2025).

    Dia juga menyebut kondisi tersebut saat ini menjadi dilema, karena selama puluhan tahun masyarakat Kabupaten Bone hanya membayar pajak tanah, sementara bangunannya tidak terhitung.

    “Padahal, nilai bangunan cukup signifikan dan seharusnya masuk dalam objek pajak,” ujarnya.

    Meski demikian, kata Andi Sudirman memastikan bahwa pemerintah provinsi akan mengkaji kembali kebijakan tersebut dengan berpedoman pada arahan pemerintah pusat.

    “Kita akan koordinasi lagi, bagaimana arahan pusat, tentu kita ikut,” tuturnya.

    Menanggapi rencana aksi demo terkait kenaikan PBB, Gubernur Sulsel menilai hal itu sebagai bentuk dinamika masyarakat yang wajar. Ia menyebut hampir setiap kebijakan publik selalu ada respons berupa aksi protes.

    “Kalau demo, semua kasus ada demonya. Kemarin ada demo MBG, ada demo ojol, dan sekarang pajak. Justru ini bagus karena ada respons yang bisa menjadi bahan pemerintah untuk mereview kembali kebijakan. Itu tidak ada masalah,” katanya menambahkan.

  • Surya Paloh: NasDem dukung pemerintahan Prabowo-Gibran

    Surya Paloh: NasDem dukung pemerintahan Prabowo-Gibran

    Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh (empat kiri), didampingi Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman (enam kiri) serta jajaran pengurus DPP Nasdem memutar kemudi kapal saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I Partai Nasional Demokrat di Hotel Claro Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (8/8/2025). (ANTARA/M Darwin Fatir)

    Surya Paloh: NasDem dukung pemerintahan Prabowo-Gibran
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 08 Agustus 2025 – 23:37 WIB

    Elshinta.com – Ketua Umum DPP Partai Nasional Demokrat (NasDem) Surya Paloh menyatakan tetap mendukung Presiden dan Wakil Presiden RI Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam menjalankan program pemerintahannya, namun tetap kritis.

    “Dukungan kita kepada pemerintahan Presiden Prabowo bukan sekedar lips service (pernyataan dukungan, pujian). Secara totalitas, dengan ketulusan dan kesungguhan hati, kita ingin memberikan dukungan penuh,” paparnya saat Rakernas I NasDem di  Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (8/8).

    Ia menekankan dukungan kepada pemerintah tersebut harus dilandasi fakta objektif serta niat tulus membangun bangsa. Kendati demikian, NasDem tidak akan segan mengapresiasi Langkah pemerintah yang dinilai tepat, namun akan bersuara kritis bila kebijakan itu tidak tepat.

    “Kalau yang baik, jangan segan untuk kita katakan baik. Jalankan dan teruskan bapak Presiden. Tapi, yang kurang tepat, jangan pula ragu untuk menyampaikan agar kita perbaiki bersama,” tuturnya menegaskan.

    Menurut politisi senior ini, sikap seperti itu merupakan bentuk kemandirian berpikir, yakni dukungan yang tidak membutakan akal sehat, namun tetap menjunjung objektivitas demi kepentingan rakyat.

    Rakernas Partai NasDem tahun ini menjadi panggung konsolidasi kekuatan internal dan pernyataan politik yang menegaskan posisi partai sebagai bagian dari koalisi pendukung pemerintah, namun tetap menjaga prinsip-prinsip demokrasi dan kontrol yang sehat.

    Meski perjalanan pemerintahan Prabowo-Gibran sudah 10 bulan, dukungan partai diberikan, tetapi tetap berpegang pada fakta objektif serta dapat memberikan kritik secara konstruktif bila itu diperlukan.

    Paloh kembali menekankan, partai politik punya hak prerogatif yang tidak dimiliki oleh institusi lain di luar partai politik. ” Kita bisa memilih Presiden, Bupati, Wali Kota, hingga membuat undang-undang, bahkan termasuk yang terbaru soal KPK,” ujarnya di hadapan ribuan kader NasDem.

    Walau demikian, disamping hak-hak dimiliki parpol, melekat pula kewajiban yang harus dipenuhi, salah satunya dalam proses pendidikan politik berkelanjutan dari waktu ke waktu demi membangun kesadaran demokrasi publik

    Selain itu, parpol harus hadir memberikan keteladanan dan mampu memberikan kontribusi aktif di tengah interaksi sosial di tengah-tengah masyarakat.

    Rakernas I Partai NasDem kali ini dipusatkan di Kota Makassar mengangkat tema ‘Kemandirian Berpikir Demi Kemajuan Bangsa’ sebagai komitmen partai agar terus mendukung program pemerintah yang strategis demi kemajuan Indonesia.

    Ketua DPW Partai NasDem Sulsel Rusdi Masse pada kesempatan itu menyampaikan laporan, kegiatan ini dihadiri 5.000 peserta yang datang dari berbagai daerah se-Indonesia termasuk anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD kabupaten kota, kepala daerah dan undangan terhormat lainnya.

    Hadir pula dalam Rakernas tersebut, Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, Wakil Gubernur Sulsel Fatmawati Rusdi Masse, Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni, majelis tinggi partai, serta majelis pertimbangan, jajaran pengurus DPP NasDem dan ribuan kader lainnya.

    Sumber : Antara

  • Sulsel tuntaskan pembentukan Koperasi Merah Putih 100 persen

    Sulsel tuntaskan pembentukan Koperasi Merah Putih 100 persen

    Makassar (ANTARA) – Pemprov Sulawesi Selatan berhasil menuntaskan pembentukan 100 persen Koperasi Merah Putih di seluruh desa dan kelurahan, serta siap diluncurkan di Kabupaten Takalar pada 21 Juli 2025.

    Sebanyak 3.059 koperasi kini resmi berdiri aktif di Sulawesi Selatan, terdiri dari 2.266 koperasi desa dan 793 koperasi kelurahan.

    Sekretaris Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Koperasi Merah Putih Sulsel Andi Eka Prasetya di Makassar, Jumat, menyampaikan keberhasilan ini merupakan buah dari kerja kolektif lintas sektor, mulai dari tim teknis, kementerian terkait, notaris, hingga masyarakat.

    “Tugas selanjutnya adalah memastikan koperasi yang sudah terbentuk ini benar-benar berjalan aktif, produktif, dan memberi manfaat nyata bagi anggotanya,” ujarnya.

    Ia menyebut capaian ini menjadikan Sulsel sebagai salah satu provinsi tercepat yang memenuhi target pembentukan koperasi berbadan hukum sesuai arahan Presiden Republik Indonesia.

    “Satgas akan terus melakukan pendampingan, pelatihan, dan pengawasan agar koperasi Merah Putih ini menjadi pilar ekonomi rakyat yang tangguh,” lanjut Andi Eka.

    Ia menjelaskan, peluncuran resmi kelembagaan Koperasi Merah Putih tingkat Provinsi Sulawesi Selatan digelar pada 21 Juli 2025 yang akan dihadiri oleh Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman. Acara ini mengikuti peluncuran nasional oleh Presiden RI, Prabowo Subianto yang akan berlangsung secara serentak di hari yang sama.

    Ia menambahkan, capaian 100 persen ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak, termasuk Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Desa, Kementerian Hukum dan HAM, notaris, pendamping koperasi, serta dinas-dinas teknis di provinsi dan kabupaten/kota.

    Pewarta: Abdul Kadir
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Capaian Indeks RB Kota Denpasar Jadi yang Terbaik, MenPAN-RB: Reformasi Birokrasi Tak Boleh Berhenti – Halaman all

    Capaian Indeks RB Kota Denpasar Jadi yang Terbaik, MenPAN-RB: Reformasi Birokrasi Tak Boleh Berhenti – Halaman all

    Capaian Indeks RB Kota Denpasar Jadi Yang Terbaik, MenPAN-RB: Reformasi Birokrasi Tak Boleh Berhenti

    Fahdi Fahlevi/Tribunnews.com

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah Kota Denpasar kembali meraih capaian positif dalam Indeks Reformasi Birokrasi (RB) di 2025.

    Bahkan indeks RB kota tersebut dinobatkan menjadi yang terbaik di wilayah Bali-Nusa Tenggara untuk kategori kabupaten/kota.

    Penghargaan atas capaian tersebut diserahkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini kepada Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa serangkaian Rapat Kordinasi Kebijakan Reformasi Birokrasi Tahun 2025-2029 di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta. 

    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, mengatakan bahwa secara berkelanjutan pelaksanaan reformasi birokrasi harus memberikan dampak kepada kesejahteraan rakyat.

    Reformasi Birokrasi, menurut Rini, tidak hanya bersifat prosedural, melainkan memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat. 

    “Reformasi Birokrasi tidak boleh berhenti pada aspek prosedural saja tapi harus benar-benar menghasilkan dampak kepada masyarakat, dan kami ucapkan selamat kepada provinsi, kabupaten dan kota yang telah meraih penghargaan pada tahun ini, semoga terus bergerak untuk memberikan dampak terhadap kesejahteraan rakyat,” ujar Rini melalui keterangan tertulis, Kamis (1/5/2025).

    Percepatan Pelayanan ke Warga

    Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa menyatakan penilaian Indeks Capaian Reformasi Birokrasi dilaksanakan dengan menyasar berbagai entitas. 

    Hal itu meliputi Indeks SPBE, Sistem Merit, Indeks Reformasi Hukum, Indeks Pengadaan Barang dan Jasa, Zona Integritas Lolos WBK, SPIP dan peningkatan Nilai SAKIP. 

    “Astungkara, kami sangat bangga dan bersyukur atas penghargaan capaian indeks reformasi birokrasi Kota Denpasar yang meningkat sebesar 7,22 poin dengan nilai 92,75 dan masuk dalam kategori A,” kata Kadek.

    Penghargaan ini, kata Kadek, menjadi motivasi bagi Pemkot Denpasar untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan melakukan inovasi-inovasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    “Kami akan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan melakukan inovasi-inovasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Arya Wibawa.

    Pemkot Denpasar akan terus fokus dalam merealisasikan program-program pro rakyat dan memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. 

    Salah satunya adalah percepatan pelayanan adminitrasi kependudukan, perijinan serta bernagai pelayanan yang terintegrasi di Mall Pelayanan Publik Sewakadarma. 

    “Kami berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dan merealisasikan program-program pro rakyat sesuai dengan visi kota kreatif berbasis budaya menuju Denpasar Maju dengan sepirit Vasudhaiva Kutumbakam bahwa kita semua bersaudara,” ujarnya.

    Tampak hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Menteri PANRB, Purwadi Arianto serta pejabat utama Kementerian PANRB. 

    Tampak pula beberapa kepala daerah peraih penghargaan, diantaranya Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, Walikota Surabaya, Eri Cahyadi serta undangan lainya. 

    Sementara, Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa turut didampingi Plt. Asisten Administrasi Umum Setda Kota Denpasar, I Wayan Sudiana, Kabag Organisasi Setda Kota Denpasar, Luh Made Kusuma Dewi.

  • Ketua PPIH Embarkasi Sebut Tak Ada Seremonial Penerimaan Calon Haji

    Ketua PPIH Embarkasi Sebut Tak Ada Seremonial Penerimaan Calon Haji

    JAKARTA – Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi Makassar, H Ali Yafid, mengatakan tidak ada lagi kegiatan seremonial pada menerimaan Jamaah Calon Haji (JCH) di Asrama Haji Sudiang, Makassar.

    “Begitu jamaah tiba di aula Arafah langsung diproses administrasinya serta kelengkapan lainnya termasuk pemeriksaan kesehatan, pembagian gelang identitas dan living cost,” kata Ali Yafid mengutip Antara.

    Dia mengatakan, tidak ada lagi seremoni penerimaan dan sambutan dari pejabat pemerintah daerah (pemda), karena sudah dilepas oleh pemda di daerah masing-masing.

    Hal itu dilakukan, agar jamaah setelah tiba di Asrama Haji bisa istirahat yang cukup sebelum diterbangkan ke tanah suci.

    Berkaitan dengan hal tersebut, Ali Yafid mengimbau kepada para Kepala Bidang dalam struktur PPIH untuk menyusun rancangan dan rencana kerja sesuai SOP penyelenggaraan ibadah haji agar jamaah dapat terlayani dengan baik.

    “Semua Kepala Bidang harus punya schedule dan rencana kerja sesuai SOP yang ada, terutama dalam penerimaah dan pemberangkatan jamaah haji, agar jamaah kita terlayani dengan baik, cepat, tepat dan tuntas,” katanya.

    Tak lupa Ali Yafid yang juga merupakan Kepala Kanwil Kemenag Sulsel ini mengingatkan kepada seluruh PPIH agar saling berkoordinasi dan bekerja sama dalam melaksanakan tugas masing-masing.

    “Walau beda lembaga tapi kita satu dalam PPIH. Tugas kita adalah memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah dan menyukseskan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025,” ujarnya.

    Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman (ASS) dijadwalkan akan melepas secara resmi jamaah haji kelompok terbang (Kloter) pertama Embarkasi Makassar pada Kamis (1/5) malam di Aula Arafah Asrama Haji Sudiang Makassar.

  • Ambisi Gubernur Andi Sudirman Ciptakan Konglomerat Lokal

    Ambisi Gubernur Andi Sudirman Ciptakan Konglomerat Lokal

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Pemerintan Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) mengumumkan pembentukan Tim Promosi Investasi.

    Terkait hal ini, Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Sudirman Sulaiman pun punya ambisi besar dalam pembentukan tim ini.

    Ia ingin menciptakan atau bahkan menghadirkan konglomerat-konglomerat lokal lewat Tim Promosi Investasi.

    Andi Sudirman Sulaiman mengatakan, Tim Promosi Investasi yang dibentuk akan fokus pada promosi dan pengawalan investasi untuk meningkatkan kesadaran dan pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan.

    Salah satu contoh potensi besar yang bakal dihadirkan yaitu Luwu Raya dipersiapkan sebagai lokomotif pertumbuhan investasi di Sulawesi Selatan, karena potensi tambangnya yang besar.

    “Kalau semua sepakat investasi, kita akan wujudkan arahan Bapak Presiden untuk menciptakan konglomerat lokal,” katanya.

    Ia menyebutkan bahwa tim promosi investasi akan memiliki desk khusus untuk memfilter dan mempromosikan ide-ide investasi terbaik, baik dari swasta maupun pemerintah.

    Lewat program ini juga menurutnya perlu mendorong swasembada pangan sangat penting bagi Sulawesi Selatan karena mayoritas masyarakatnya adalah petani dan nelayan.

    Karena itu, Pemerintah dalam hal ini diharapkan bisa mendukung dan meningkatkan kesejahteraan mereka melalui kebijakan yang tepat. “Pemerintah harus hadir untuk kepentingan publik,” tuturnya. (Erfyansyah/fajar)

  • Ambisi Gubernur Andi Sudirman Ciptakan Konglomerat Lokal

    Gubernur Andi Sudirman Beri Apresiasi Sulsel Masuk dalam Prioritas Pengembangan Ekonomi Kreatif

    FAJAR.CO.ID,MAKASSAR — Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman menyebut Sulsel saat ini masuk dalam prioritas pengembangan ekonomi kreatif.

    Karena hal itulah, Andi Sudirman memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada Presiden Prabowo.

    “Terima kasih banyak kepada Presiden Prabowo yang menjadikan Sulsel satu dari 17 provinsi yang menjadi prioritas untuk ekonomi kreatif,” kata Andi Sudirman Sulaiman di acara Creator Labs: Emak-Emak Matic di Hyatt Place Makassar, Rabu (23/4/2025).

    Gubernur Sulsel ini pun menyampaikan harapan besar agar hadirnya kolaborasi untuk memberikan upgrade untuk produk-produk lokal Sulsel.

    Beberapa di antaranya, mulai dari batik, tenun, tas, sepatu, dan lain-lain, agar dapat dipasarkan secara global.

    Adapun rencana ke depannya, Gubernur Andi Sudirman memberikan dedikasi lebih ke Gedung Griya Sulsel sebagai pusat pengembangan ekonomi kreatif di Sulsel.

    Ia juga ingin meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan melakukan pendataan dan memberikan QRIS kepada UMKM untuk meningkatkan transaksi dan penjualan produk lokal.

    “Kami ada sekarang sekitar 1,9 juta umkm yang telah terdaftar. Kami sekarang akan melakukan pendataan kembali melalui sensus nanti,” tuturnya.

    Gubernur juga ingin mempromosikan pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial. (Erfyansyah/fajar)

  • Ambisi Gubernur Andi Sudirman Ciptakan Konglomerat Lokal

    Pemprov Sulsel Fokus Pengembangan Ekonomi Hijau, Gubernur Andi Sudirman Gaet Investor Baru

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) tengah berfokus dalam pengembangan sektor ekonomi hijau.

    Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman menyebut sektor ekonomi hijau ini merupakan primadona investasi saat ini.

    Karena itu, menurutnya perlu adanya dorongan untuk memajukan sebagai salah satu energi terbaru. Dalam hal ini contohnya seperti pertambangan nikel.

    Dan untuk saat ini juga ada dorongan dari Pemprov Sulsel yang tengah berusaha membentuk investasi transportasi.

    “Sekarang primadonanya green economy, itu pertambangan yang mendorong untuk energi terbaru seperti pertambangan nikel,” kata Andi Sudirman.

    “Apalagi kita ingin juga membentuk investasi untuk transportasi. Karena apa, dengan adanya investigasi transportasi mengurangi jumlah volume kendaraan yang tentu bisa lebih menghemat juga,” tambahnya.

    Pemprov Sulsel juga akan fokus pada pengembangan kawasan industri terintegrasi yang menghubungkan hulu dan hilir, serta mendorong swasembada pangan.

    Gubernur Sulsel itu juga menyebut, terkait komunikasi dengan sejumlah investor baru yang diproyeksikan bakalan hadir. “Sudah ketemu investor, baru komunikasi saja karena hubungan kekeluargaan dan pertemanan,” tuturnya. (Erfyansyah/fajar)