Xcloud.id

Tag: Airlangga Hartarto

  • Perundingan Dagang IEU-CEPA Berlangsung Alot 9 Tahun, Airlangga Ungkap Sebabnya

    Perundingan Dagang IEU-CEPA Berlangsung Alot 9 Tahun, Airlangga Ungkap Sebabnya

    Bisnis.com, JAKARTA – Perundingan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) segera rampung usai berlangsung alot selama 9 tahun sejak 2016 dan melalui 19 putaran.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, proses yang panjang ini disebabkan oleh kompleksitas materi yang dibahas dan tantangan dalam menyelaraskan kepentingan antara Indonesia dan 27 negara anggota Uni Eropa.

    “Untuk mencari titik temu dengan 27 negara di Eropa ini bukan sesuatu hal yang sederhana. Namun, alhamdulillah sekarang kita sudah masuk dalam putaran akhir, artinya hampir seluruh isu sudah kita selesaikan,” ujar Airlangga kepada wartawan, Sabtu (7/6/2025).

    Pemerintah Indonesia optimistis bahwa perundingan IEU-CEPA segera rampung. Menko Airlangga mengatakan, setelah seluruh isu diselesaikan, proses selanjutnya adalah penyusunan draf legal serta ratifikasi oleh Indonesia dan 27 negara Uni Eropa.

    “Saat ini kita tidak terdapat ganjalan lagi karena seluruh ganjalan sudah diselesaikan. Poin utama tentu penghapusan non-tariff barrier dan juga penurunan tarif, itu yang utama, yakni liberalisasi tarif. Yang kedua, economic cooperation dan capacity building dalam program kerja sama,” tuturnya.

    Lebih lanjut, dia mengatakan, terkait dengan program agrikultur adalah penyelarasan regulasi terkait dengan Sanitary dan Phytosanitary (SPS), serta technical barrier to trade. Lalu, kerangka lanjutan adalah terkait dengan pertumbuhan dan perdagangan yang bersifat sustainable, sejalan dengan agenda Paris Agreement.

    “Indonesia dan Uni Eropa sepakat untuk segera menyelesaikan isu-isu yang masih tersisa dan siap mengumumkan penyelesaian perundingan secara substansi pada akhir Juni 2025,” tutur Airlangga.

    Alhasil, setelah perundingan IEU-CEPA berlaku, dalam 1 hingga 2 tahun ke depan hampir 80% barang yang diekspor dari Indonesia ke Eropa akan bebas bea masuk, meliputi produk sepatu hingga kelapa sawit.

    Uni Eropa juga telah sepakat di berbagai sektor utama yang menjadi kepentingan Indonesia, yaitu energi terbarukan, pengembangan ekosistem kendaraan listrik hingga produk yang dihasilkan oleh sektor padat karya (labor intensive) seperti alas kaki dan pakaian.

    “Kemudian juga produk unggulan di Indonesia, seperti minyak sawit dan juga produk-produk perikanan. Eropa memfokuskan pada beberapa isu termasuk pembahasan mendalam mengenai TKDN [tingkat komponen dalam negeri] di sektor otomotif, critical mineral serta fasilitas-fasilitas yang dapat diperoleh pada saat melakukan investasi,” pungkasnya.

    Adapun, hubungan ekonomi Indonesia dan Uni Eropa terus menunjukkan tren positif dengan nilai perdagangan mencapai US$30,1 miliar pada 2024. Uni Eropa merupakan mitra dagang terbesar kelima bagi Indonesia, sementara Indonesia menempati posisi sebagai mitra dagang ke-33 bagi Uni Eropa. 

    Neraca perdagangan antara kedua pihak tetap surplus bagi Indonesia, dengan peningkatan signifikan dari US$2,5 miliar pada 2023 menjadi US$4,5 miliar pada 2024.

  • Ekspor Sepatu hingga Sawit RI ke Eropa Bakal Bebas Bea Masuk, IEU-CEPA Dikebut

    Ekspor Sepatu hingga Sawit RI ke Eropa Bakal Bebas Bea Masuk, IEU-CEPA Dikebut

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan perundingan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) segera rampung setelah melewati negosiasi panjang hampir satu dekade. 

    Dia mengatakan, Perundingan IEU-CEPA yang memakan waktu 9 tahun dan 19 putaran ini telah memasuki tahap akhir, usai pihaknya mengadakan pertemuan bilateral dengan European Union Commissioner for Trade and Economic Security Maros Sefcovic, pada Jumat (6/6/2025) di Berlaymont Building, Brussels, Belgia.

    Perkembangan terbaru ini bisa menjadi angin segar bagi Indonesia untuk meraih peluang lebih luas untuk mengekspor berbagai produk, termasuk alas kaki hingga kelapa sawit ke Uni Eropa tanpa dikenakan bea masuk.

    “Setelah perundingan berlaku, dalam 1 hingga 2 tahun ke depan hampir 80% barang yang diekspor dari Indonesia itu tarif bea masuknya 0%,” ujar Airlangga kepada wartawan, Sabtu (7/6/2025).

    Airlangga menyebut, Uni Eropa juga telah sepakat di berbagai sektor utama yang menjadi kepentingan Indonesia, yaitu energi terbarukan, pengembangan ekosistem kendaraan listrik, hingga produk yang dihasilkan oleh sektor padat karya (labor intensive) seperti alas kaki dan pakaian.

    “Kemudian juga produk unggulan di Indonesia, seperti minyak sawit dan juga produk-produk perikanan. Eropa memfokuskan pada beberapa isu termasuk pembahasan mendalam mengenai TKDN di sektor otomotif, critical mineral serta fasilitas-fasilitas yang dapat diperoleh pada saat melakukan investasi,” tuturnya.

    Lebih lanjut, Indonesia juga mengupayakan agar Uni Eropa memberikan preferensi kepada produk perikanan, sama seperti yang diberikan kepada negara mitra lainnya di kawasan Asean.

    “Indonesia dan Uni Eropa sepakat untuk segera menyelesaikan isu-isu yang masih tersisa dan siap mengumumkan penyelesaian perundingan secara substansi pada akhir Juni 2025,” tutur Airlangga.

    Adapun, Perundingan IEU-CEPA berpotensi membuka pasar peningkatan perdagangan dan investasi yang saling menguntungkan, serta mengurangi trade barrier, baik dalam bentuk tarif maupun non-tarif barrier.

    “Indonesia dan Uni Eropa kini bersifat saling melengkapi, tidak bersaing secara langsung. Dan ini sama-sama memperkuat supply chain atau rantai pasok pasar dunia sehingga percepatan dari penyelesaian ini menjadi sangat penting,” katanya.

    Sebagai informasi, populasi penduduk Uni Eropa sekitar 450 juta jiwa dengan PDB sebesar US$19,5 triliun, sedangkan Indonesia memiliki populasi 282 juta jiwa dan ekonomi US$1,4 triliun. Menurut Airlangga, jika digabungkan, hal ini menjadi sebuah potensi pasar yang sangat besar.

    Terlebih, hubungan ekonomi Indonesia dan Uni Eropa terus menunjukkan tren positif dengan nilai perdagangan mencapai US$30,1 miliar pada 2024. Uni Eropa merupakan mitra dagang terbesar kelima bagi Indonesia, sementara Indonesia menempati posisi sebagai mitra dagang ke-33 bagi Uni Eropa. 

    Neraca perdagangan antara kedua pihak tetap surplus bagi Indonesia, dengan peningkatan signifikan dari US$2,5 miliar pada 2023 menjadi US$4,5 miliar pada 2024.

  • Indonesia dan UE Capai Kemajuan Penting pada Perundingan IEU-CEPA

    Indonesia dan UE Capai Kemajuan Penting pada Perundingan IEU-CEPA

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan perkembangan terbaru terkait negosiasi Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA).

    Dalam konferensi pers virtual yang digelar dari Jakarta, Sabtu (7/6/2025), Airlangga menyebutkan bahwa teks perundingan telah disepakati, dan beberapa isu teknis berhasil dirampungkan dalam putaran terakhir di tingkat kepala perunding (chief negotiator).

    “Kami ada pertemuan bilateral dengan EU Commissioner for Trade and Economic Security, Maroš Šefčovič, dengan agenda utama finalisasi Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement. Status adalah teks perundingan telah selesai dan sejumlah isu teknis yang kemarin mampu diselesaikan dalam putaran terakhir di tingkat chief negotiation,” ujarnya seperti dikutip dari Antara.

    Pertemuan bilateral ini mencerminkan komitmen kedua pihak untuk memperkuat kerja sama strategis dan membuka akses pasar yang lebih luas, baik dari sisi perdagangan maupun investasi. Kesepakatan ini juga diarahkan untuk menurunkan hambatan dagang, baik tarif maupun nontarif.

    Indonesia dan Uni Eropa sepakat untuk memanfaatkan situasi global yang penuh ketidakpastian saat ini sebagai peluang memperkuat rantai pasok global. Kedua pihak melihat pentingnya percepatan finalisasi IEU-CEPA, mengingat posisi komoditas utama dari masing-masing negara bersifat saling melengkapi, bukan bersaing langsung.

    Airlangga menyebutkan bahwa Uni Eropa, dengan populasi sekitar 450 juta jiwa dan produk domestik bruto (PDB) sebesar US$ 19,5 triliun, merupakan pasar strategis yang potensial. Di sisi lain, Indonesia memiliki populasi sekitar 282 juta jiwa dengan PDB sebesar US$ 1,4 triliun, menjadikannya mitra dagang penting.

    Data tahun 2024 menunjukkan bahwa nilai perdagangan Indonesia dan Uni Eropa mencapai US$ 30,1 miliar, menjadikan Uni Eropa sebagai mitra dagang terbesar kelima bagi Indonesia. Sementara itu, Indonesia berada di peringkat ke-33 sebagai mitra dagang bagi Uni Eropa. Neraca perdagangan juga menunjukkan surplus bagi Indonesia, yang meningkat dari US$ 2,5 miliar pada 2023 menjadi US$ 4,5 miliar pada 2024.

    “Komisioner Maroš dan saya telah melakukan review akhir atas perkembangan perundingan dan sepakat atas langkah strategis untuk menyelesaikan beberapa isu teknis ataupun pending issues,” ungkap Airlangga.

    Negosiasi yang berlangsung selama sembilan tahun dengan 19 putaran resmi, ditambah pembahasan mingguan di level kepala perunding, akan segera dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen.

    Airlangga juga menjelaskan bahwa ketika kesepakatan mulai diberlakukan dalam 1–2 tahun ke depan, sekitar 80% produk ekspor Indonesia ke Uni Eropa akan dikenakan tarif bea masuk 0 persen.

    Komisioner Maroš, dalam pertemuan tersebut, menyampaikan apresiasi atas komitmen kuat Indonesia dalam menyelesaikan perundingan ini. Beberapa sektor utama yang menjadi fokus kerja sama mencakup energi terbarukan, pengembangan ekosistem kendaraan listrik, industri padat karya seperti alas kaki dan tekstil, serta komoditas penting seperti minyak sawit dan hasil perikanan.

    Pihak Uni Eropa juga menyoroti beberapa isu krusial dalam kerja sama ini, termasuk tingkat komponen dalam negeri (TKDN), industri otomotif, mineral kritis, serta insentif yang akan diberikan bagi investor asing.

    “Komisioner Maroš tentu memberikan beberapa catatan yang sudah dijadikan kesepakatan bersama dan secara prinsip kesepakatan ini sudah menjadi hal yang kedua belah pihak telah menyetujui,” tambah Airlangga.

    Dalam kesempatan tersebut, Indonesia juga menyuarakan pentingnya kesetaraan dalam perlakuan ekspor hasil perikanan. Indonesia meminta agar produk perikanannya tidak diperlakukan berbeda dari negara-negara Asia Tenggara lainnya seperti Thailand atau Filipina. Pihak Uni Eropa menyatakan telah menyetujui permintaan ini dan menjanjikan perlakuan setara dalam level playing field.

    Terkait isu deforestasi, Airlangga menyebutkan bahwa Komisioner Maroš memberikan jaminan perlakuan khusus untuk Indonesia, yang akan sangat berpengaruh terhadap ekspor produk berbasis kehutanan.

    “Terkait dengan kebijakan (mengenai) deforestasi, Komisioner Maroš menjanjikan akan memberikan perlakuan khusus kepada Indonesia dan tentunya ini sangat berpengaruh terhadap ekspor dalam Indonesia, yaitu terutamanya produk-produk yang berasal dari hasil hutan,” tutupnya.

  • Airlangga Umumkan Perundingan Dagang IEU-CEPA Masuk Tahap Final

    Airlangga Umumkan Perundingan Dagang IEU-CEPA Masuk Tahap Final

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan bahwa perundingan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) sudah memasuki tahap final.

    Hal tersebut diumumkan Airlangga usai melakukan pertemuan bilateral dengan European Union Commissioner for Trade and Economic Security Maros Sefcovic, pada Jumat (6/6/2025) di Berlaymont Building, Brussels, Belgia.

    Lebih lanjut, dia mengatakan, perjanjian IEU-CEPA kini telah mencapai tahap akhir setelah 9 tahun pelaksanaan perundingan sejak 2016 silam dengan 19 putaran.

    “Kami melakukan pertemuan bilateral dengan Pak Maros Sefcovic dengan agenda utama finalisasi IEU-CEPA. Statusnya adalah teks perundingan telah selesai dan sejumlah isu teknis yang kemarin mampu diselesaikan dalam putaran terakhir di tingkat chief negotiation,” ujar Airlangga kepada wartawan, Sabtu (7/6/2025).

    Airlangga menyebut, pertemuan ini adalah komitmen kuat dari pemerintah Indonesia agar perundingan dengan negara-negara mitra strategis dan potensial bisa diselesaikan.

    Hal itu bertujuan untuk membuka pasar peningkatan perdagangan dan investasi yang saling menguntungkan, serta mengurangi trade barrier, baik dalam bentuk tarif maupun non-tarif barrier.

    “Indonesia dan Uni Eropa kini bersifat saling melengkapi, tidak bersaing secara langsung. Dan ini sama-sama memperkuat supply chain atau rantai pasok pasar dunia sehingga percepatan dari penyelesaian ini menjadi sangat penting,” katanya.

    Perlu diketahui, populasi penduduk Uni Eropa sekitar 450 juta jiwa dengan produk domestik bruto (PDB) sebesar US$19,5 triliun, sedangkan Indonesia memiliki populasi 282 juta jiwa dan ekonomi US$1,4 triliun. Menurut Airlangga, jika digabungkan, hal ini menjadi sebuah potensi pasar yang sangat besar.

    Terlebih, hubungan ekonomi Indonesia dan Uni Eropa terus menunjukkan tren positif dengan nilai perdagangan mencapai US$30,1 miliar pada 2024. Uni Eropa merupakan mitra dagang terbesar kelima bagi Indonesia, sementara Indonesia menempati posisi sebagai mitra dagang ke-33 bagi Uni Eropa. 

    Neraca perdagangan antara kedua pihak tetap surplus bagi Indonesia, dengan peningkatan signifikan dari US$2,5 miliar pada 2023 menjadi US$4,5 miliar pada 2024.

    Menko Airlangga menyampaikan apresiasi kepada pihak yang telah mencapai kesepakatan penting mengenai trade and sustainable growth. Indonesia dan Uni Eropa juga sudah menyepakati sebuah isu penting yaitu sustainability framework.

    Lebih lanjut, Indonesia juga mengupayakan agar Uni Eropa memberikan preferensi kepada produk perikanan, sama seperti yang diberikan kepada negara mitra lainnya.

    “Indonesia adalah negara kepulauan dengan laut yang luas. Kami memprioritaskan produk perikanan asal Indonesia untuk bisa masuk ke pasar Eropa,” katanya.

    Pada akhir pertemuan, Airlangga juga menyampaikan apresiasi atas pernyataan dari Komisioner Maros yang memberikan perlakuan khusus terkait kebijakan Uni Eropa yang bertujuan untuk mengurangi deforestasi dan kerusakan hutan kepada negara-negara mitra yang sudah memiliki free trade agreement (FTA) atau comprehensive economic partnership agreement (CEPA) dengan Uni Eropa.

    “Indonesia dan Uni Eropa sepakat untuk segera menyelesaikan isu-isu yang masih tersisa dan siap mengumumkan penyelesaian perundingan secara substansi pada akhir Juni 2025,” pungkas Airlangga.

  • Airlangga laporkan perkembangan terbaru perundingan IEU-CEPA

    Airlangga laporkan perkembangan terbaru perundingan IEU-CEPA

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melaporkan perkembangan terbaru perundingan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA).

    “Kami ada pertemuan bilateral dengan EU (European Union) Commissioner for Trade and Economic Security, Maroš Šefčovič, dengan agenda utama finalisasi Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement. Status adalah teks perundingan telah selesai dan sejumlah isu teknis yang kemarin mampu diselesaikan dalam putaran terakhir di tingkat chief negotiation,” ujarnya dalam konferensi pers daring di Jakarta, Sabtu.

    Pertemuan ini disebut merupakan komitmen kuat agar perundingan dengan negara-negara mitra strategis dan potensial bisa diselesaikan dengan tujuan membuka pasar peningkatan perdagangan maupun investasi yang saling menguntungkan, serta mengurangi trade barrier dalam bentuk tarif maupun non-tariff barrier.

    Indonesia dan Uni Eropa (UE) dinyatakan sepakat menggunakan momentum situasi yang saat ini penuh ketidakpastian dan tidak bisa diprediksi untuk sama-sama memperkuat rantai pasok pasar dunia, sehingga percepatan penyelesaian dari perundingan IEU-CEPA menjadi sangat penting. Dalam hal ini, komoditas utama Indonesia dengan UE bersifat saling melengkapi ataupun komplementer, tak bersaing secara langsung.

    Airlangga menilai populasi UE yang sebanyak 450 juta jiwa dengan Produk Domestik Bruto (PDB) 19,5 triliun dolar Amerika Serikat (AS) dan jumlah warga di Indonesia sebanyak 282 juta jiwa dengan PDB 1,4 triliun dolar AS merupakan potensi pasar yang sangat besar.

    Hubungan ekonomi Indonesia dan UE terus menunjukkan tren positif dengan nilai perdagangan mencapai 30,1 miliar dolar AS pada tahun 2024. UE merupakan mitra dagang terbesar kelima bagi Indonesia, sementara Indonesia menempati posisi sebagai mitra dagang ke-33 bagi Uni Eropa.

    Neraca perdagangan antara kedua pihak tetap surplus bagi Indonesia, dengan peningkatan signifikan dari 2,5 miliar dolar AS pada 2023 menjadi 4,5 miliar dolar AS pada 2024.

    “Komisioner Maroš dan saya telah melakukan review akhir atas perkembangan perundingan dan sepakat atas langkah strategis untuk menyelesaikan beberapa isu teknis ataupun pending issues,” kata dia.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Jadi khatib Iduladha, Sekjen Golkar ingatkan jemaah kisah Nabi Ibrahim

    Jadi khatib Iduladha, Sekjen Golkar ingatkan jemaah kisah Nabi Ibrahim

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji saat menjadi khatib Iduladha 1446 Hijriah mengingatkan para jemaah, termasuk para politisi yang hadir, mengenai kisah Nabi Ibrahim.

    “Ujian yang diberikan Allah kepada Nabi Ibrahim adalah puncak dari pengorbanan di jalan kebaikan. Ini menjadi pesan bagi kita semua agar selalu siap memberikan yang terbaik dari yang kita miliki demi kebaikan yang lebih besar,” ujar Sarmuji dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Selain itu, dia mengatakan bahwa semangat pengorbanan yang dimiliki Nabi Ibrahim dapat menjadi pengingat bagi politisi maupun masyarakat untuk membangun warisan kebaikan yang tidak ada habisnya, atau jauh melampaui masa jabatan.

    Oleh sebab itu, dia mengajak semua pihak untuk selalu menanamkan nilai-nilai kebaikan yang dapat menjadi warisan bagi generasi mendatang.

    “Saya menasihati diri saya sendiri dan kita semua di sini, jangan sampai kita terjebak hanya dalam gemerlap kekuasaan yang kita genggam hari ini. Jangan hanya senang mendengar tepuk tangan dan pujian ketika menjabat,” katanya.

    “Akan tetapi, kita harus mampu menciptakan warisan yang menghadirkan nama baik setelah tak lagi menjabat. Jangan sampai setelah selesai menjabat, nama kita justru menjadi bahan caci maki,” kata dia melanjutkan.

    Diketahui, sejumlah politisi yang hadir dalam salat Iduladha tersebut adalah Ketua Umum Golkar sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Wakil Ketua MPR Kahar Muzakir, hingga Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Wihaji.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Beda Pernyataan Menteri soal Diskon Tarif Listrik, Istana Bilang Begini

    Beda Pernyataan Menteri soal Diskon Tarif Listrik, Istana Bilang Begini

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro menanggapi pertanyaan seputar dinamika kebijakan diskon tarif listrik yang sempat diumumkan tetapi kemudian dibatalkan.

    Juri menegaskan bahwa Istana pada prinsipnya berpegang pada keterangan resmi dari para menteri yang menangani kebijakan tersebut.

    “Pokoknya kita berpegang pada keterangan yang disampaikan oleh para Menteri dan Menteri tentu sudah mendapatkan arahan dari Pak Presiden, bagaimana masing-masing kebijakan itu dijalankan,” kata Juri di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (5/6/2025).

    Saat ditanya mengenai adanya perbedaan sikap antara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian ESDM terkait diskon tarif listrik, Juri menyatakan belum mendapatkan informasi detail mengenai hal tersebut.

    “Aku belum dapat infonya,” ujar Juri.

    Dia juga enggan mengomentari lebih jauh soal kemungkinan adanya miskomunikasi atau miskoordinasi antar kementerian dalam pengambilan kebijakan tersebut.

    “Nah, itu saja. Jadi kami nggak perlu lah, bagaimana dinamika yang terjadi, satu kebijakan dibuat,” pungkas Juri.

    Untuk diketahui, wcana diskon tarif listrik sebelumnya disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Dia mengatakan diskon tarif listrik ini termasuk dalam enam paket kebijakan insentif ekonomi yang akan digulirkan pemerintah pada 5 Juni 2025. 

    Keenam paket stimulus ekonomi tersebut yaitu diskon tiket pesawat, diskon tarif tol, diskon tarif listrik, penebalan bansos, subsidi upah, dan iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK).

    Namun, pemerintah membatalkan secara mendadak rencana pemberian diskon tarif listrik sebesar 50%, untuk kemudian dialihkan menjadi pemberian upah. Adapun, awalnya subsidi listrik direncanakan berlangsung pada Juni hingga Juli 2025.

    Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan alasan pembatalan tersebut karena proses penganggaran yang dinilai tidak memungkinkan untuk direalisasikan dalam waktu dekat.

    “Kami sudah rapat di antara para menteri dan untuk pelaksanaan diskon listrik ternyata untuk kebutuhan atau proses penganggarannya jauh lebih lambat sehingga kalau kita tujuannya adalah untuk Juni dan Juli. Kami memutuskan [diskon listrik ini] tak bisa dijalankan,” kata Sri Mulyani di Kantor Presiden, Senin (2/6/2025).

    Sebagai gantinya, kata Sri Mulyani, pemerintah akan mengalokasikan anggaran tersebut ke dalam skema Bantuan Subsidi Upah (BSU) yang menyasar para pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta per bulan. 

    Sementara itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kembali menegaskan bahwa pihaknya tidak mengetahui dan tidak dilibatkan dalam rencana pemberian diskon tarif listrik 50% periode Juni-Juli 2025.

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan dirinya tidak mengetahui rencana tersebut sejak awal hingga akhirnya dibatalkan dan diganti dengan subsidi upah.

    “Menyangkut diskon listrik, tanyakan kepada yang pernah mengumumkan. Saya kan dari awal kalian tanya, saya bilang, saya belum mendapat konfirmasi dan belum kita tahu,” kata Bahlil kepada wartawan, Selasa (3/6/2025).

    Sebelumnya, pihaknya juga telah menegaskan bahwa tidak terlibat dalam proses perumusan maupun pembahasan kebijakan diskon tarif listrik tersebut. 

  • Istana Buka Suara soal Beda Pernyataan Menteri Terkait Diskon Tarif Listrik

    Istana Buka Suara soal Beda Pernyataan Menteri Terkait Diskon Tarif Listrik

    Jakarta –

    Perbedaan pernyataan menteri soal diskon tarif listrik 50% Juni dan Juli 2025 menuai sorotan. Awalnya, program ini menurut Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, masuk dalam daftar stimulus ekonomi kuartal II 2025.

    Namun, usai rapat di Istana Senin (2/6/2025), yang dihadiri menteri-menteri ekonomi antara lain Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, hingga Menteri BUMN Erick Thohir, diskon tarif listrik 50% tidak masuk dalam daftar 5 paket stimulus ekonomi.

    Lima stimulus yang akhirnya diumumkan pemerintah adalan diskon tarif transportasi, diskon tarif tol, tambahan bansos, bantuan subsidi upah, dan diskon Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 50%.

    Sebelum resmi batal, awalnya diskon tarif listrik 50% ini disampaikan langsung Airlangga Hartarto, namun Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengaku tak pernah diajak bicara soal kebijakan ini.

    Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengatakan semua kebijakan stimulus yang akhirnya diumumkan pemerintah sudah mendapatkan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto.

    “Pokoknya kita berpegang pada keterangan yang disampaikan oleh para Menteri dan Menteri tentu sudah mendapatkan arahan dari Pak Presiden, bagaimana masing-masing kebijakan itu dijalankan,” kata Juri ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (5/6/2025).

    Soal perbedaan yang terjadi, Juri mengatakan belum tahu ada beda sikap yang terjadi. Yang jelas, Juri mengatakan dinamika yang terjadi dalam pembuatan suatu kebijakan tak selalu mesti diketahui publik.

    “Saya belum tahu (ada beda sikap). Jadi kita nggak perlu lah diketahui bagaimana dinamika yang terjadi, satu kebijakan dibuat,” ujar Juri.

    Sekadar kilas balik soal program diskon taris listrik 50%, rencananya diskon tarif listrik diberikan selama dua bulan, yaitu Juni dan Juli untuk pelanggan dengan daya di bawah 1.300 VA.

    Namun, beberapa hari kemudian, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengaku belum tahu diskon tarif listrik 50% bakal ada lagi. Bahlil menegaskan seharusnya kebijakan terkait diskon harus dibahas dengan kementerian terkait terlebih dahulu.

    “Gini, gini, setahu saya ya kalau ada pemotongan atau apapun dalam mekanismenya, selalu ada pembahasan dulu, ya. Pembahasannya selalu biasanya, ada Kementerian ESDM. Saya nggak tahu apakah di teknis sudah ada atau belum, saya belum tahu,” kata Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Senin (26/5/2025) yang lalu.

    Pada akhirnya, rapat yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto pada Senin 2 Juni 2025, memutuskan diskon tarif listrik 50% batal dilakukan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan alasan utama batalnya diskon tarif listrik 50% karena proses penganggaran yang lambat.

    “Kita sudah rapat di antara para menteri, untuk pelaksanaan diskon listrik ternyata untuk proses penganggarannya jauh lebih lambat, sehingga kalau Juli Juni kita putuskan tak bisa dijalankan,” sebut Sri Mulyani usai rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.

    Respons Kementerian ESDM

    Di hari yang sama, Kementerian ESDM kembali buka suara menegaskan tidak terlibat dalam proses perumusan maupun pembahasan kebijakan diskon tarif listrik untuk Juni-Juli 2025. Menurut Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia sejak awal memang belum ada permintaan resmi atau undangan untuk memberikan masukan dalam proses tersebut.

    “Kementerian ESDM tidak berada dalam tim atau forum apapun yang membahas kebijakan diskon tarif listrik pada periode Juni dan Juli 2025,” ujar Dwi.

    Kendati demikian, Kementerian ESDM menghormati sepenuhnya kewenangan kementerian dan lembaga (K/L) yang mengumumkan pembatalan diskon tarif listrik 50% Juni-Juli 2025.

    “Dalam hal ini, karena inisiatif kebijakan dan pembatalannya tidak berasal dari kami, maka kami menghormati sepenuhnya kewenangan K/L yang menyampaikan dan membatalkannya. Untuk kejelasan lebih lanjut, kami sarankan agar pertanyaan ditujukan langsung kepada pihak yang berwenang dan telah mengumumkan kebijakan tersebut,” jelas Dwi.

    (hal/hns)

  • Kementan Siapkan Regulasi Baru, Amankan Produksi Singkong RI

    Kementan Siapkan Regulasi Baru, Amankan Produksi Singkong RI

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) menyatakan pemerintah akan menerbitkan regulasi terkait singkong dalam negeri untuk melindungi para petani.

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan pihaknya telah bertemu langsung dengan Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga produksi singkong dalam negeri.

    Amran mengungkap Kementan bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Budi Santoso, dan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan telag sepakat untuk melindungi para petani.

    Namun, dia mengaku belum mengetahui regulasi yang akan berlaku untuk melindungi para petani singkong apakah berupa pungutan tarif atau larangan dan pembatasan (lartas). 

    “Oleh karena itu, kami langsung telepon ke Pak Menko, Pak Airlangga, Pak Mendag, Menko Pangan, Pak, kita harus lindungi petani kita. Beliau setuju. Nanti apakah tarif atau lartas, terserah,” kata Amran saat ditemui di kediamannya di bilangan Jakarta Selatan, Rabu (4/6/2025).

    Meski demikian, Amran menyampaikan bahwa hal yang terpenting dan menjadi perhatian pemerintah adalah memperbaiki regulasi singkong. “Pak Menko Ekonomi [Airlangga Hartaro] sudah setuju. Semua, Bapak Presiden sudah setuju, perintahkan ke kita,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Amran menekankan bahwa perlindungan bagi petani singkong dalam negeri merupakan kewajiban pemerintah.

    “Yang kemarin kan kita atur tuh dengan industri dan petaninya. Sudah sepakat. Tapi katanya ada lagi tidak sepakat terakhir. Kemudian sepakat lagi. Oke, kita ikat dengan regulasi,” katanya.

    Adapun, regulasi ini hanya perlu menunggu aturan diberlakukan. “Sudah diputuskan. Tinggal tunggu berproses regulasi,” imbuhnya.

    Berdasarkan laporan yang diterima Kementan, Amran mengatakan bahwa ada pabrik di Indonesia yang memiliki perkebunan di luar negeri dan mengimpor hasil pertanian dari kebun milik sendiri di luar negeri.

    “Tentu lebih murah karena dia budidayakan sendiri. Tapi ini tidak boleh. Harus dahulukan petani dalam negeri,” ujarnya.

    Untuk itu, Amran mengimbau agar seluruh pelaku industri di sektor pertanian untuk memprioritaskan kepentingan dan hasil produksi petani singkong dalam negeri.

    “Sekali lagi, saya sampaikan, seluruh industri yang di sektor pertanian, kami memohon, kami meminta, agar mendahulukan kesejahteraan petani Indonesia. Jangan memprioritaskan petani negara lain,” pungkasnya.

  • Menko Airlangga Tegaskan Kemitraan Strategis Indonesia-Jepang untuk Kemakmuran dan Stabilitas Kawasan

    Menko Airlangga Tegaskan Kemitraan Strategis Indonesia-Jepang untuk Kemakmuran dan Stabilitas Kawasan

    Paris, Beritasatu.com – Dalam rangka OECD Ministerial Council Meeting di Paris, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menghadiri pertemuan bilateral dengan State Minister for Foreign Affairs Jepang Fujii Hisayuki, Selasa (3/6/2025). Pertemuan ini menegaskan kembali hubungan strategis yang kokoh antara kedua negara, khususnya dalam bidang perdagangan, investasi, dan pembangunan berkelanjutan. 

    Salah satu topik utama dalam pertemuan ini adalah dukungan Jepang terhadap proses Indonesia dalam bergabung sebagai anggota penuh OECD. Indonesia telah menyampaikan Initial Memorandum dalam waktu kurang dari satu tahun setelah menerima Accession Roadmap, dan menargetkan penyelesaian proses aksesi dalam waktu tiga tahun. Jepang juga memberikan dukungan melalui lokakarya dan studi mengenai OECD Anti-Bribery Convention, yang menjadi instrumen penting dalam mendorong reformasi tata kelola dan penguatan sistem hukum di Indonesia. 

    “Proses aksesi Indonesia ke OECD bukan hanya tentang integrasi ekonomi, tetapi juga tentang memperkuat komitmen kami dalam menciptakan sistem pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel,” ungkap Menko Airlangga.

    Di bidang ekonomi, tercatat total nilai perdagangan barang antara Indonesia dan Jepang mencapai US$ 35,67 miliar pada tahun 2024, melampaui tingkat sebelum pandemi. Neraca perdagangan Indonesia dengan Jepang mencatat surplus sebesar US$ 5,74 miliar. Jepang juga merupakan investor asing terbesar keenam di Indonesia dengan nilai investasi mencapai US$ 3,46 miliar, tersebar di lebih dari 12.800 proyek di sektor strategis seperti transportasi, mesin, elektronik, dan industri kimia. 

    Menko Airlangga juga menambahkan bahwa kerja sama dengan Jepang di sektor investasi menunjukkan bahwa kedua negara sangat berkomitmen untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan memperkuat perekonomian nasional Indonesia. Terkait kebijakan perdagangan global, Indonesia menyampaikan ketertarikan atas pendekatan Jepang dalam menghadapi kebijakan tarif dari Amerika Serikat. Pendekatan Jepang yang berbasis pada comprehensive package dianggap sejalan dengan strategi Indonesia dalam menjajaki pembicaraan perdagangan bilateral dengan AS, termasuk isu tarif dan hambatan non-tarif. Indonesia juga menyoroti pentingnya kerja sama dalam menjaga ketahanan rantai pasok (supply chain resilience) di kawasan Asia-Pasifik. 

    “Penting bagi Indonesia dan Jepang untuk terus mendukung satu sama lain dalam menghadapi tantangan tarif dan menjaga stabilitas ekonomi di kawasan Asia-Pasifik,” jelas Menko Airlangga.

    Kerja sama di bawah Asia Zero Emission Community (AZEC) semakin menguat, dengan sejumlah proyek penting seperti pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Muara Laboh yang sudah memasuki tahap konstruksi. Pemerintah Indonesia dan Jepang membentuk joint task force untuk mengatasi hambatan pelaksanaan proyek. 

    Selanjutnya, Menko Airlangga mengakhiri pertemuan dengan optimisme bahwa kemitraan strategis Indonesia dan Jepang tidak hanya akan mendukung pertumbuhan ekonomi kedua negara, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan bagi stabilitas dan kemajuan kawasan Asia Pasifik.

    Turut mendampingi Menko Airlangga dalam kesempatan tersebut diantaranya yakni Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Edi Priyo Pambudi, Duta Besar Republik Indonesia di Paris Mohamad Oemar, Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah Haryo Limanseto, serta Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral Ferry Ardiyanto.