Xcloud.id

Tag: Airlangga Hartarto

  • Prabowo Resmikan Wisma Danantara, Ingin Investasi Digenjot Maksimal

    Prabowo Resmikan Wisma Danantara, Ingin Investasi Digenjot Maksimal

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto didampingi Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming meresmikan kehadiran Wisma Danantara di Jl. Gatot Subroto No.Kav 36-38, RT.7/RW.3, Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Senin (30/6/2025).

    Dikutip melalui akun Instagram resmi @presidenrepublikindonesia, orang nomor satu di Indonesia itu didampingi oleh pimpinan Danantara mulai CEO Danantara Rosan Roeslani; COO Danantara Donny Oskaria; CIO Danantara Pandu Sjahrir; Dewan Pengawas Danantara Muliaman Hadad; dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

    Tak hanya itu turut hadir, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto; Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan; Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno; Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono; Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi; Menteri Agama Nasaruddin Umar; dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Keseluruhan jajaran menteri Kabinet Merah Putih ini terlihat mengunjungi Wisma Danantara Indonesia yang kini resmi menjadi kantor Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara itu.

    “Presiden, didampingi oleh Wakil Presiden beserta jajaran pimpinan Danantara dan para menteri Kabinet Merah Putih, mengunjungi Wisma Danantara Indonesia yang resmi menjadi kantor Badan Pengelola Investasi Danantara ke depan,” tulis akun tersebut.

    Presiden Ke-8 RI itu menyampaikan harapannya agar keberadaan kantor baru ini menjadi tonggak penting bagi Danantara untuk semakin tumbuh dan berkembang sebagai lembaga pengelola kekayaan negara yang profesional dan andal.

    “Melalui keberadaan kantor ini, Presiden menyampaikan harapannya agar Danantara terus tumbuh dan berkembang sebagai dana pengelolaan kekayaan negara yang andal, mampu mendorong pembiayaan berbagai proyek strategis nasional, serta memberikan manfaat besar bagi peningkatan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia,” tulis keterangan dalam unggahan tersebut.

  • Jalan mulus Appi Menuju Ketua Golkar Sulsel, Erwin Aksa Faktor Penentu

    Jalan mulus Appi Menuju Ketua Golkar Sulsel, Erwin Aksa Faktor Penentu

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Munafri Arifuddin alias Appi, figur yang terus dibicarakan memiliki peluang besar menjadi Ketua Golkar Sulsel.

    Apalagi, Appi, tokoh yang bisa melanjukan tradisi Pahon Beringin di Sulsel, yaitu mengangkat kepala daerah menjadi pemimpin.

    Appi berhasil menorehkan sejarah dengan terpilih sebagai Wali Kota Makassar periode 2025-2030.

    Kemenangan ini merupakan buah dari kegigihan Appi, setelah sebelumnya dua kali gagal dalam kontestasi Pilkada Makassar. 2018 kalah dengan “kotak kosong”. 2020, Appi harus akui keunggulan petahana Danny Pomanto.

    Kini menjadi orang nomor satu di Ibu Kota Sulsel, Appi kini dilirik dan didukung mayoritas Ketua DPD II untuk melanjutkan kepemimpinan Taufan Pawe (TP).

    Dukungan DPD II tersebut bukan tanpa sebab. Ketua DPD Golkar Makassar itu dianggap punya ‘orang dalam’ yang memiliki pengaruh besar di DPP.

    Erwin Aksa, petinggi DPP Golkar. Tak lain ipar dari Appi. Appi merupakan anak mantu pengusaha terkemuka Sulsel Aksa Mahmud, yang juga tokoh senior Partai Golkar.

    Erwin Aska, merupakan Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar di era kepemimpinan Ketua Umum Airlangga Hartarto dan saat ini, dan merupakan anggota DPR RI Komisi VIII.

    Relasi dan pengaruh keluarga Aksa Mahmud dan Erwin Aksa sangat mempengaruhi, dan memuluskan perjalanan karir politik Munafri Arifuddin di Golkar.

    Kans ini membuat Appi diprediksi menjadi kiblat baru Golkar Sulsel. Sehingga, mayoritas pemilik suara lebih dulu perlihatkan loyalitasnya.

    Terbaru, Appi kembali mengumpulkan Ketua DPD II Golkar jelang Musda Golkar Sulsel, di Hotel Novotel Makassar, Sabtu, 28 Juni 2025.

  • Airlangga Ungkap Arahan Prabowo soal Deregulasi Impor 10 Komoditas

    Airlangga Ungkap Arahan Prabowo soal Deregulasi Impor 10 Komoditas

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut, deregulasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 (Permendag No. 8/2024) yang mengatur tentang Kebijakan dan Pengaturan impor merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk menghadapi ketidakpastian perekonomian dunia.

    “Kebijakan ini merupakan salah satu kebijakan deregulasi yang menindaklanjuti arahan Bapak Presiden, terutama untuk menghadapi ketidakpastian dan juga hal yang terjadi, unpredictable atau tidak bisa diperkirakan, terkait dengan perkembangan perdagangan dan perekonomian di dunia, di global,” kata Airlangga dalam konferensi pers Deregulasi Kebijakan Impor dan Deregulasi Kemudahan Berusaha di kantor Kemendag, Jakarta, Senin (30/6/2025).

    Airlangga menuturkan bahwa Kepala Negara meminta agar pemerintah memperkuat kondisi perekonomian dalam negeri, sekaligus memperkuat kondisi regional dengan beberapa negara Asean.

    Lebih lanjut, Airlangga menuturkan, Presiden Prabowo memberikan arahan agar pemerintah memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha, sekaligus untuk mendorong daya saing.

    Selain itu, menciptakan ekosistem agar penciptaan lapangan kerja terus terbentuk, serta mendorong sektor padat karya agar bisa menarik investasi dan menjaga investasi yang ada.

    “Dan dalam hal yang sama kita perlu menjaga pertumbuhan ekonomi nasional,” imbuhnya.

    Sejalan dengan arahan itu, pemerintah telah mempersiapkan beberapa regulasi, yakni melalui Keputusan Presiden (Keppres) Satuan Tugas (Satgas) Perundingan Perdagangan, Investasi, dan Keamanan Ekonomi antara Indonesia dan Amerika Serikat.

    Kemudian, Satgas Perluasan Kesempatan Kerja, Instruksi Presiden (Inpres) tentang Deregulasi Percepatan Kemudahan Perizinan Perusahaan, serta Keppres tentang Peningkatan Iklim Investasi dan Percepatan Perizinan Perusahaan.

    “Salah satu yang dideregulasi adalah revisi Permendag 36 Tahun 2023 juncto Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan Pengaturan Impor,” imbuhnya.

    Dia menjelaskan, proses penyusunan revisi dilakukan dengan usulan dari kementerian, llembaga, asosiasi para stakeholder dan juga dilakukan regulatory impact analysis dan rapat kerja teknis dilakukan.

    “Oleh karena itu, seluruhnya telah dilaksanakan dan perubahan lartas [larangan dan pembatasan] itu mencakup relaksasi 10 komoditas,” ujarnya.

    Sementara itu, Kementerian Perdagangan (Kemendag) merelaksasi impor 10 komoditas atau 482 HS. Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan, berdasarkan rapat koordinasi terbatas (Ratas) pada 6 Mei 2025, telah diputuskan aturan impor produk kehutanan, alas kaki, hingga food tray akan dideregulasi.

    Untuk food tray, komoditas ini masuk ke dalam produk penunjang program nasional Makan Bergizi Gratis. Sebelumnya, food tray harus mengantongi persetujuan impor (PI) berupa peraturan teknis (pertek) dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin). Kini, food tray sudah tidak ada lagi larangan dan pembatasan (lartas).

    “Food tray. Ini adalah produk untuk menunjang program Makan Bergizi, jadi kami memberikan kemudahan untuk memperlancar program pemerintah,” kata Budi.

    Pemerintah juga melakukan deregulasi terhadap produk kehutanan dengan 441 HS, yakni tetap memerlukan dekorasi impor dari Kementerian Kehutanan.

    “Produk ini sebenarnya lebih banyak produk-produk kayu untuk kebutuhan industri atau bahan baku, ini dipermudah impornya tanpa persetujuan impor, tetapi tetap menggunakan deklarasi impor dari kementerian teknis,” ujarnya.

    Kemudian, deregulasi kebijakan dan ketentuan impor untuk bahan baku atau penolong industri, seperti pupuk bersubsidi, bahan bakar lain, bahan baku plastik.

    Untuk pupuk bersubsidi, Budi menjelaskan bahwa impor komoditas ini tidak ada lartas. “Karena sejak 2021 sudah tidak ada impor pupuk bersubsidi,” terangnya.

    Berikutnya, bahan bakar lainnya dan bahan baku plastik yang merupakan bahkan baku penolong dan bahan baku untuk industri diputuskan tidak ada lartas.

    “… sehingga kami ingin mempermudah di dalam urusan impornya atau relaksasi impornya,” tuturnya.

    Lebih lanjut, pemerintah juga memutuskan untuk melakukan deregulasi terhadap samarin, siklamat, preparat bau-bauan mengandung alkohol, bahan kimia tertentu, dan mutiara yang hanya menggunakan laporan surveyor (LS).

    Selanjutnya, alas kaki dengan 6 HS juga hanya menggunakan LS tanpa PI. “Ini [alas kaki] hanya untuk sepatu sport, biasanya sepatu sport tertentu yang memang tidak diproduksi di dalam negeri,” imbuhnya.

    Pemerintah juga melakukan deregulasi kebijakan terhadap sepeda roda dua dan roda tiga. Menurut Budi, industri di sektor ini sudah cukup bagus di dalam negeri.

    “Sepeda roda dua dan rida tiga ini juga industri kita sudah cukup bagus di dalam negeri, bahkan kecenderungan ekspor kita unutk sepeda itu terus meningkat,” tandasnya.

  • Airlangga: Peraturan Baru Pengganti Permendag 8/2024 Mulai Berlaku 2 Bulan Lagi

    Airlangga: Peraturan Baru Pengganti Permendag 8/2024 Mulai Berlaku 2 Bulan Lagi

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan Peraturan Menteri Perdagangan baru yang merupakan pengganti Permendag Nomor 8 Tahun 2024 Kebijakan dan Pengaturan Impor akan mulai berlaku dalam dua bulan ke depan.

    Hal itu disampaikan Menko Airlangga saat ditemui di Kantor Kemendag, Jakarta, Senin (30/6/2025).

    “[Permendag baru mulai] 60 hari lagi, transisi 60 hari, 2 bulan,” kata Airlangga.

    Airlangga mengatakan kebijakan deregulasi ini dilakukan untuk menghadapi ketidakpastian, baik dari sisi perdagangan dan perekonomian di dunia.

    “Kebijakan ini merupakan salah satu kebijakan deregulasi yang menindaklanjuti arahan Bapak Presiden, terutama untuk menghadapi ketidakpastian dan juga hal yang terjadi unpredictable atau tidak bisa diperkirakan terkait dengan perkembangan trade dan perekonomian di dunia, di global,” ujarnya.

    Adapun, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan mengganti Permendag 8/2024 dengan 9 Permendag baru.

    Dengan begitu, Permendag 36 Tahun 2023 juncto Permendag 8/2024 akan dicabut, dan selanjutnya akan diterbitkan beberapa Permendag baru.

    Sementara itu, Deputi Bidang Perekonomian Sekretariat Kabinet Satya Bhakti Parikesit menjelaskan penerbitan Permendag baru ini merupakan langkah awal dari deregulasi yang bertujuan untuk menyederhanakan perizinan dan mengeliminasi beberapa hambatan-hambatan ekspor dan impor.

    “Artinya, deregulasi ini akan diikuti lagi oleh deregulasi-deregulasi yang lain,” sambung Satya.

    Sesuai arahan Presiden Prabowo, Satya mengatakan deregulasi yang dilakukan saat ini harus bisa menjadi acuan bagi kementerian/lembaga untuk melakukan self-assessment dan kembali melihat proses perizinan yang selama ini dilakukan.

    Ke depan, Satya menyatakan pemerintah akan terus melakukan upaya perbaikan secara komprehensif, termasuk melakukan review lebih lanjut terhadap persyaratan-persyaratan atas perizinan berusaha, termasuk perizinan ekspor dan impor seperti rekomendasi, pertimbangan teknis, atau bentuk lainnya yang serupa.

    Terlebih, Kepala Negara RI juga memberikan arahan agar seluruh kementerian/lembaga harus memastikan bahwa proses perizinan berusaha tidak boleh menghambat, membuat birokrasi yang panjang dan biaya tinggi.

    “Dalam melakukan deregulasi ini tentunya nanti pemerintah akan berkaca pada negara peers. Kita harus dapat melakukan hal yang sama, bahkan harus bisa lebih cepat, mudah, dan murah dalam proses perizinan berusaha di Indonesia,” tuturnya.

    Berikut adalah 9 Permendag baru yang akan diterbitkan:

    1. Permendag Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, yang akan mengatur Ketentuan Umum Impor.

    2. Permendag Per Cluster Komoditi, dengan rincian sebagai berikut:

    a. Permendag Nomor 17 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Tekstil dan Produk Tekstil.

    b. Permendag Nomor 18 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Pertanian dan Peternakan.

    c. Permendag Nomor 19 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Garam dan Komoditas Perikanan.

    d. Permendag Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Bahan Kimia, Bahan Berbahaya,dan Bahan Tambang.

    e. Permendag Nomor 21 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Elektronik dan Telematika.

    f. Permendag Nomor 22 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Industri Tertentu.

    g. Permendag Nomor 23 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Konsumsi.

    h. Permendag Nomor 24 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Dalam Keadaan Tidak Baru dan Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun.

  • Impor 10 Komoditas Dipermudah, Ada Alas Kaki hingga Sepeda – Page 3

    Impor 10 Komoditas Dipermudah, Ada Alas Kaki hingga Sepeda – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Pemerintah melakukan deregulasi atau melakukan relaksasi terhadap 10 komoditas impor. Terdiri dari berbagai jenis barang, mulai dari produk kehutanan, alas kaki, hingga sepeda.

    Aturan ini sebelumnya tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024, yang direvisi menjadi Permendag Nomor 16 Tahun 2025.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto. Terutama untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi dan perdagangan global.

    “Oleh karena itu, beberapa hal menjadi catatan, yaitu pertama untuk pemerintah memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha, sekaligus untuk mendorong daya saing,” ujar Menko Airlangga di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Senin (30/6/2025).

    Alasan berikutnya, sektor padat karya akan terus didorong agar bisa menjaga dan menarik investasi. Pada waktu bersamaan, pemerintah disebutnya juga perlu untuk terus menjaga pertumbuhan ekonomi nasional.

    “Proses penyusunan revisi dilakukan dengan usulan dari kementerian/lembaga, asosiasi, para stakeholder, dan juga dilakukan regulatory impact analysis dan rapat kerja teknis dilakukan. Oleh karena itu seluruhnya telah dilaksanakan, dan perubahan lartas (larangan terbatas) itu mencakup relaksasi 10 komoditas,” urainya.

     

     

  • Renegosiasi Tarif Trump, Indonesia Tawarkan Mineral Kritis ke AS – Page 3

    Renegosiasi Tarif Trump, Indonesia Tawarkan Mineral Kritis ke AS – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Indonesia sudah melayangkan tawaran kedua kepada Washington DC, terkait pengenaan tarif resiprokal oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

    Salah satu penawaran yang diberikan Indonesia kepada Amerika Serikat, terkait sekitar mineral kritis (critical mineral) yang jadi penopang untuk ekosistem kendaraan listrik (EV) yang tengah digiatkan Pemerintah RI.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, second offer dari Indonesia sudah diterima oleh AS. Perwakilan Indonesia juga sudah berbicara dengan Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR), Secretary of Commerce, and Secretary of Treasury

    “Jadi tentu tim negosiasi Indonesia ini stand by di Washington. Kalau ada perubahan, ada hal detail lagi yang memerlukan klarifikasi atau apa, kita bisa segera merespons,” ujar Airlangga di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Senin (30/6/2025).

    Airlangga menuturkan, tawaran investasi di sektor mineral kritis ini ditujukan untuk pengembangan proyek yang sudah ada (brownfield project). Pemerintah pun menyatakan, kebutuhan Indonesia untuk sektor energi dan pertanian juga sebagian akan diambil dari Amerika Serikat.

    “Dan Indonesia juga menawarkan ke Amerika critical mineral untuk Amerika bersama Danantara untuk melakukan investasi di dalam ekosistem critical mineral,” imbuh dia.

     

     

  • RI-Malaysia Bakal Gelar Pertemuan Tingkat Tinggi, Bahas Isu Ekonomi hingga Wilayah Ambalat

    RI-Malaysia Bakal Gelar Pertemuan Tingkat Tinggi, Bahas Isu Ekonomi hingga Wilayah Ambalat

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa Indonesia dan Malaysia tengah mempersiapkan rangkaian pertemuan tingkat tinggi untuk memperkuat kerja sama ekonomi bilateral.

    Pertemuan tersebut akan diawali dengan pertemuan para menteri bidang ekonomi dan luar negeri, yang kemudian dilanjutkan dengan pertemuan para pemimpin pada akhir Juli nanti.

    “Kalau itu kan dari segi keseluruhan. Keseluruhan kerja sama di berbagai sektor perekonomian. Tentunya ini nanti akan ada leaders meeting di akhir bulan. Sebelumnya akan didahului dengan Economic Minister Meeting dan juga dengan Menteri Luar Negeri,” ujarnya di kompleks Istana Kepresidenan (27/6/2025).

    Salah satu isu strategis yang akan dibahas dalam pertemuan bilateral ini adalah potensi kerja sama pengelolaan bersama di wilayah Ambalat melalui mekanisme joint development.

    Namun, Airlangga menyebut bahwa detail teknis terkait hal ini masih akan dibahas lebih lanjut dalam forum resmi.

    “Nanti [ambalat] akan dibahas,” jawabnya singkat.

    Sekadar informasi, isu Ambalat kembali mengemuka setelah Perdana Menteri Malaysia Dato’ Sri Anwar Ibrahim dalam kunjungannya ke Indonesia menyatakan kesiapan untuk membangun kerja sama ekonomi konkret di wilayah sengketa, sembari menunggu penyelesaian hukum yang dinilai berpotensi memakan waktu panjang.

  • RI Sudah Sampaikan ‘Second Best Offer’ untuk Nego Tarif Trump

    RI Sudah Sampaikan ‘Second Best Offer’ untuk Nego Tarif Trump

    Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Indonesia sudah menyampaikan penawaran kedua terbaiknya (second best offer) saat negosiasi tarif resiprokal yang diberlakukan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Airlangga mengatakan, jelang batas akhir negosiasi yang jatuh pada 8 Juli mendatang, sejumlah permintaan yang diajukan Pemerintah AS pun telah disepakati oleh Pemerintah Indonesia.

    Pada prinsipnya, keputusan akhir negosiasi tarif antara Indonesia dan AS tidak bergantung pada satu pihak. Sebab, Pemerintah AS pun harus berkoordinasi dengan United States Trade Representative (USTR), Kementerian Perdagangan dan Kementerian Keuangan.

  • Pemerintah Buka-bukaan Upaya Pangkas Regulasi dan Negosiasi dengan AS

    Pemerintah Buka-bukaan Upaya Pangkas Regulasi dan Negosiasi dengan AS

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto bertemu Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Terbatas Bersama Jajaran Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jumat (27/6).

    Pertemuan tersebut membahas sejumlah langkah dalam merespons dinamika perekonomian global, termasuk mencakup penyesuaian kebijakan tarif perdagangan dengan Amerika Serikat (AS) dan penguatan kerja sama di kawasan Asia Tenggara.

    Lebih lanjut, respons yang disiapkan pemerintah untuk dapat menghadapi dinamika perekonomian global tersebut salah satunya dengan mendorong deregulasi sektor riil melalui penyederhanaan regulasi ekspor-impor dengan merevisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

    “Revisi tersebut mengarah pada pengaturan sektoral sehingga diharapkan akan kian mendorong fleksibilitas. Presiden Prabowo Subianto juga menegaskan pentingnya menciptakan iklim usaha yang sehat dan kompetitif dengan memangkas hambatan perizinan, sehingga dapat mendorong pertumbuhan investasi nasional,” ujar Juru Bicara Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto, dalam keterangan resminya pada Sabtu (28/6/2025).

    Dalam kerangka tersebut, Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa deregulasi sektor riil harus diarahkan untuk meningkatkan daya saing, utamanya melalui penyederhanaan birokrasi sehingga dapat menjaga pertumbuhan ekonomi di dalam negeri.

    Negosiasi RI-AS

    Selanjutnya, rapat tersebut juga menyoroti terkait kemajuan positif dalam dialog perdagangan antara Indonesia dan AS. Pemerintah memandang bahwa kedua negara memiliki kepentingan bersama dalam membangun kemitraan ekonomi yang saling menguntungkan.

    “Kedua pihak sepakat untuk mendorong solusi yang saling menguntungkan dengan mempertimbangkan nilai strategis dalam hubungan ekonomi bilateral kedua negara. Saat ini, proses perundingan antara tim negosiator dari masing-masing pihak berlangsung secara intensif untuk menjajaki berbagai opsi permintaan dan penawaran yang diajukan,” ujar Haryo.

    Selain itu, Pemerintah Indonesia juga memperolah dukungan dan respons positif dari United States Secretary of the Treasury dan United States Trade Representative, terhadap inisiatif dalam memperkuat kerja sama ekonomi bilateral Indonesia-AS.

    (ara/ara)

  • Airlangga: Prabowo Ingin Perkuat Sinergi Kawasan Johor–Riau–Singapura

    Airlangga: Prabowo Ingin Perkuat Sinergi Kawasan Johor–Riau–Singapura

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan pemerintah ingin memperkuat kerja sama investasi dan perdagangan antara Indonesia dan Malaysia, terutama di tengah upaya memperdalam integrasi ekonomi kawasan Asean.

    Hal itu disampaikan usai menghadiri pertemuan antara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menggelar pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat (27/6/2025).

    “Pertama, kita perlu intra-Asean trade dan intra-Asean investment harus kita dorong. Karena basis kekuatan Asean itu pertama domestic economy. Kedua regional supply chain,” ujar Airlangga kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan.

    Menurutnya, kerja sama strategis antara negara-negara besar Asean seperti Indonesia dan Malaysia perlu diprioritaskan, termasuk dalam konteks implementasi dan posisi Asean dalam kerangka kerja sama ekonomi regional seperti RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership).

    “Jadi kalau kita bicara Asean, tentu beberapa negara strategis termasuk Indonesia–Malaysia itu kita dahulukan. Dalam persiapan nanti itu juga dibahas terkait posisi RCEP, yang menjadi sangat strategis. Dan pada pertemuan di Malaysia, GCC juga akan berbicara dengan RCEP,” jelasnya.

    Airlangga juga mengungkap bahwa ada negara-negara non-Asean seperti Chile yang menunjukkan minat bergabung ke dalam RCEP. Dalam konteks ini, Indonesia melihat peluang untuk membangun sinergi ekonomi lintas negara dan kawasan.

    “Johor kan juga akan membangun special economic zone. Nah itu kita sudah bahas bagaimana kita membuat sinergi antara Singapura, Johor, dan Riau. Supaya potensi ekonomi di tiga wilayah ini bisa dijadikan satu,” kata Airlangga.

    Lebih lanjut, ia menyebut bahwa sektor kelautan menjadi salah satu fokus perluasan ekspor yang akan terus didorong, mengingat posisi geografis strategis Indonesia di kawasan regional.

    “Salah satu yang di kelautan,” pungkas Airlangga.