Xcloud.id

Tag: Airlangga Hartarto

  • 7 Tiba di Afrika Selatan, Gibran Langsung Berpidato di Indonesia-Africa CEO Forum Nasional

    7 Tiba di Afrika Selatan, Gibran Langsung Berpidato di Indonesia-Africa CEO Forum Nasional

    Tiba di Afrika Selatan, Gibran Langsung Berpidato di Indonesia-Africa CEO Forum
    Tim Redaksi
    JOHANNESBURG, KOMPAS.com
    – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming langsung menghadiri acara Indonesia-Africa CEO Forum usai mendarat di Bandar Udara Internasional O.R. Tambo, Johannesburg, Afrika Selatan, Jumat (21/11/2025).
    Jurnalis
    Kompas.com
    Rahel Narda Catherine ikut serta dalam kunjungan kerja rombongan Wapres
    Gibran
    di
    Afrika Selatan
    . Ikuti laporan langsung tentang kegiatan
    Wapres Gibran

    di Sini
    .
    Adapun kunjungan
    Gibran ke Afrika Selatan
    ini dalam rangka menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 untuk mewakili Presiden Prabowo Subianto.
    Dalam pidatonya, Gibran menceritakan bahwa dirinya baru saja mendarat usai menjalani perjalanan sekitar 11 jam dari Jakarta menuju Johannesburg.
    “Sebenarnya, saya baru tiba sekitar satu jam yang lalu. Penerbangannya memang panjang, tetapi saya sangat senang melihat Anda semua di sini,” kata Gibran saat berpidato dalam bahas Inggris.
    Lebih lanjut, Gibran menyampaikan salam dari Presiden Prabowo Subianto untuk para delegasi yang hadir dalam forum tersebut.
    “Salam hangat dari Presiden Prabowo untuk Anda semua, dan juga apresiasi yang mendalam kepada Pemerintah Afrika Selatan atas keramahan dan pengaturan yang sangat baik,” ujarnya.
    Dalam rangkaian
    KTT G20
    ini, Gibran menyebut Forum
    Indonesia-Africa CEO Forum
    merupakan langkah besar untuk memperkuat hubungan dan komitmen kedua negara, khususnya untuk memperluas kolaborasi dengan Afrika agar tetap sangat kuat.
    “Dengan kolaborasi, negara-negara ekonomi berkembang dapat membentuk masa depan. Pertumbuhan global tidak hanya harus kuat tetapi juga adil dan inklusif,” ujar Wapres RI.
    Lebih lanjut, Gibran menyinggung kunjungan Presiden Afrika Selatan, Cyril Ramaphosa saat bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat pada 22 Oktober 2025.
    Menurut Gibran, kunjungan Presiden Ramaphosa ke Indonesia beberapa waktu lalu ke Indonesia mencerminkan kerja sama yang erat antara kedua negara.
    Di pertemuan antara Presiden Prabowo dan Presiden Ramaphosa itu, dia mengatakan, telah disepakati adanya bebas visa antara kedua negara
    “Kedua presiden sepakat untuk bebas visa masuk, jadi saya pikir ini kabar baik bagi Anda semua, tidak ada lagi visa,” katanya.
    “Dan juga untuk mendorong perdagangan dan investasi di bidang pertanian dan energi,” ujarnya lagi.
    Adapun dalam Indonesia-Africa CEO Forum ini turut dihadiri President of the South African Chamber of Commerce and Industry, Mtho Xulu dan perwakilan delegasi terkait dari Afrika Selatan.
    Sementara dari pihak Indonesia turut dihadiri oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonimian Airlangga Hartarto, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia Anindya Novyan Bakrie, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono, hingga Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Arrmanatha Nasir.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemerintah Siapkan Aksesi CPTPP, Incar Akses Perdagangan dengan Negara Pasifik

    Pemerintah Siapkan Aksesi CPTPP, Incar Akses Perdagangan dengan Negara Pasifik

    Bisnis.com, JAKARTA – Indonesia terus memperluas keterlibatan dalam kerja sama ekonomi kawasan sebagai bagian dari upaya memperkuat posisi dalam perekonomian global. Salah satu agenda yang kini menjadi perhatian adalah rencana aksesi Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP).

    CPTP adalah perjanjian perdagangan bebas berstandar tinggi yang dinilai dapat membuka akses pasar lebih luas dan meningkatkan daya saing nasional. CPTPP saat ini menghubungkan 12 negara dengan populasi sekitar 590 juta jiwa dan mencakup hampir 15% dari produk domestik bruto (PDB) global.

    Pada 2025, Australia memegang posisi ketua dan mendorong perluasan keanggotaan serta penguatan kerja sama ekonomi dalam kerangka tersebut. CPTPP merupakan perjanjian yang sejalan dengan berbagai instrumen kerja sama internasional yang telah diikuti Indonesia.

    “CPTPP ini merupakan perjanjian perdagangan antar ekonomi. Ketentuan-ketentuan dalam CPTPP secara umum sudah kita sepakati di berbagai perjanjian internasional seperti dalam kerangka WTO, RCEP, ASEAN, serta proses aksesi OECD. Maka itu, kita hanya memerlukan beberapa penyesuaian peraturan perundang-undangan untuk memenuhi komitmen di CPTPP,” jelas Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan resmi, Jumat (21/11/2025).

    Dalam pernyataan yang sama, Menteri Perdagangan dan Pariwisata Australia Don Farrell menyampaikan bahwa pihaknya telah mengidentifikasi empat calon negara yang dinilai sejalan dengan Prinsip Auckland, yakni Uruguay, Uni Emirat Arab, Filipina, dan Indonesia. Australia memutuskan memulai proses aksesi dengan Uruguay dan melanjutkan proses bagi tiga negara lainnya, termasuk Indonesia, pada 2026.

    Pemerintah Indonesia menyambut baik sinyal tersebut dan memandangnya sebagai bentuk penguatan posisi Indonesia dalam percakapan strategis mengenai integrasi ekonomi regional. Dalam pertemuan dengan Minister for Trade and Industry Singapura Gan Kim Yong pada kunjungan kerja ke Singapura, Menko Airlangga kembali menegaskan komitmen Indonesia untuk memajukan proses aksesi CPTPP. Sikap ini juga disampaikan melalui surat resmi HM.4.6/417/SET.M.EKON.3/11/2025.

    Keanggotaan Indonesia dalam CPTPP diproyeksikan membawa manfaat luas, terutama dari sisi perluasan akses pasar. Sejumlah negara anggota CPTPP belum memiliki perjanjian dagang bilateral dengan Indonesia sehingga peluang peningkatan ekspor dinilai semakin terbuka.

    Selain itu, integrasi ekonomi yang lebih dalam diperkirakan memberikan dampak positif pada iklim investasi, termasuk peningkatan arus investasi asing langsung. Bagi Indonesia, peningkatan daya saing produk nasional dan penciptaan iklim investasi yang lebih transparan diproyeksikan mendukung pertumbuhan PDB.

    Sementara itu, bagi CPTPP, bergabungnya Indonesia akan menambah bobot strategis blok perdagangan tersebut. Posisi Indonesia sebagai ekonomi terbesar di Asia Tenggara dapat memperkuat integrasi kawasan, menciptakan peluang ekonomi baru, serta meningkatkan relevansi CPTPP sebagai perjanjian perdagangan modern di kawasan Indo-Pasifik.

    Menko Airlangga menyebut bahwa dengan bergabungnya Indonesia dalam CPTPP, arah kebijakan perdagangan nasional diharapkan bergerak menuju standar yang lebih tinggi yang dapat mendorong peningkatan volume perdagangan antarnegara anggota

  • HGU IKN 190 Tahun Dibatalkan MK, Airlangga: Target Investasi IKN Tetap Jalan Sesuai Rencana Yogyakarta 19 November 2025

    HGU IKN 190 Tahun Dibatalkan MK, Airlangga: Target Investasi IKN Tetap Jalan Sesuai Rencana Yogyakarta 19 November 2025

    HGU IKN 190 Tahun Dibatalkan MK, Airlangga: Target Investasi IKN Tetap Jalan Sesuai Rencana
    Tim Redaksi
    YOGYAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memastikan target investasi untuk Ibu Kota Nusantara (IKN) tetap berjalan sesuai rencana meski Mahkamah Konstitusi (MK) memangkas masa Hak Atas Tanah (HAT) di IKN.
    MK
    memutuskan pembatalan skema Hak Atas Tanah (HAT) hingga 190 tahun di Ibu Kota Nusantara (IKN).
    Dengan putusan tersebut, penggunaan Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) kini maksimal hanya 95 tahun.
    “Kalau IKN tetap berjalan sesuai dengan perencanaan,” ujar Airlangga usai menjadi narasumber talkshow di UGM, Rabu (19/11/2025).
    Airlangga mengatakan pihaknya masih akan melihat dampak langsung dari putusan tersebut. Namun ia menegaskan Indonesia tetap terbuka terhadap investasi.
    “Nanti kita lihat dulu (dampak putusan MK),” ungkapnya.
    “Indonesia kan terbuka terhadap investasi, jadi investasi terus kita tarik karena investasi menciptakan lapangan kerja dan dalam ekosistem hilirisasi itu juga menghasilkan devisi,” tuturnya.
    Putusan MK terkait perkara 185/PUU-XXII/2024 dibacakan pada Kamis (13/11/2025).
    MK memangkas masa HAT di IKN yang sebelumnya bisa mencapai 190 tahun melalui skema double cycle.
    Ketentuan HAT diatur dalam Pasal 16A ayat (1), (2), dan (3) UU Nomor 21 Tahun 2023 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN), mencakup HGU, HGB, dan Hak Pakai.
    UU IKN sebelumnya memungkinkan HGU hingga 95 tahun dan dapat diperpanjang 95 tahun. Namun MK menetapkan skema evaluasi berjenjang sehingga total HGU maksimal hanya 95 tahun.
    Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menjelaskan HGU diberikan paling lama 35 tahun, dapat diperpanjang 25 tahun, dan diperbarui 35 tahun selama memenuhi kriteria dan evaluasi.
    Untuk HGB, jangka waktu maksimal kini menjadi 80 tahun, terdiri dari 30 tahun pemberian awal, 20 tahun perpanjangan, dan 30 tahun pembaruan.
    Sedangkan Hak Pakai diberikan paling lama 30 tahun, diperpanjang 20 tahun, dan diperbarui 30 tahun.
    MK menilai jangka waktu HAT yang terlalu panjang berpotensi melemahkan negara dalam menjalankan kedaulatan atas tanah. Ketentuan itu juga tidak sejalan dengan aturan agraria dan UU Penanaman Modal.
    Selain itu, pengaturan khusus di IKN dianggap berpotensi menimbulkan diskriminasi terhadap upaya investasi di daerah lain yang tunduk pada aturan umum.
    “Peraturan yang bersifat khusus, terlebih di bawah Konstitusi, tidak boleh bertentangan dengan prinsip yang ditentukan dalam Konstitusi, dalam hal ini hak menguasai negara,” kata Hakim Konstitusi Guntur Hamzah.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Indonesia-Singapura Perkuat Kemitraan Strategis hingga Integrasi Ekonomi Kawasan

    Indonesia-Singapura Perkuat Kemitraan Strategis hingga Integrasi Ekonomi Kawasan

    Liputan6.com, Jakarta – Indonesia dan Singapura terus memperkuat kemitraan sebagai dua mitra kunci di Asia Tenggara yang berperan penting dalam menjaga stabilitas kawasan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

    Di tengah dinamika global yang semakin kompleks, kedua negara memandang perlunya memperdalam kolaborasi strategis agar ASEAN tetap menjadi blok ekonomi yang inklusif, terbuka, dan berdaya saing tinggi. Semangat inilah yang menjadi landasan rangkaian pertemuan bilateral dalam kunjungan kerja Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto ke Singapura.

    Dalam kunjungan tersebut, Menko Airlangga melakukan pertemuan bilateral dengan Minister of Foreign Affairs Singapore Vivian Balakrishnan, pada Selasa, 18 November 2025. Kedua menteri di antaranya membahas terkait dinamika kawasan, khususnya perkembangan di ASEAN dan CPTPP. Demikian seperti dikutip dari keterangan resmi, Rabu (19/11/2025).

    Indonesia juga menegaskan kembali tekadnya untuk melanjutkan proses aksesi CPTPP, yang disambut baik oleh Singapura melalui dukungan penuh. Pertemuan ini menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi ekonomi, mendorong integrasi kawasan, serta mempercepat kolaborasi dalam menghadapi dinamika perdagangan global dan ekonomi digital.

    Melalui pertemuan tersebut, Menko Airlangga juga menegaskan pentingnya memperkuat kerja sama melalui Future of Investment and Trade (FIT) Partnership sebagai inisiatif yang mampu mendorong arsitektur ekonomi kawasan yang lebih resilien dan responsif.

    Diskusi mengenai FIT mencakup langkah untuk memperkuat ketahanan rantai pasok melalui integrasi kawasan Batam, Bintan, dan Karimun (BBK) dengan Singapura sebagai simpul logistik regional. Singapura juga menyampaikan dukungan terhadap minat Indonesia dalam berpartisipasi di Forum FIT.

     

  • Video: Airlangga Komplain Investasi AS ke RI ‘Transit’ di Singapura

    Video: Airlangga Komplain Investasi AS ke RI ‘Transit’ di Singapura

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan komplain kepada Amerika Serikat terkait investasi mereka ke Indonesia yang kerap nyangkut di Singapura.

    Simak informasi selengkapnya dalam program Profit CNBC Indonesia (Selasa 18/11/2025) berikut ini.

  • Video: Menko Airlangga Buka Suara Soal Minyak AS Masuk Tanpa Lelang

    Video: Menko Airlangga Buka Suara Soal Minyak AS Masuk Tanpa Lelang

    Jakarta, CNBC Indonesia -Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan rencana pembelian minyak, dari Amerika Serikat oleh Pertamina akan dilakukan tanpa proses lelang.

    Selengkapnya dalam program Evening Up CNBC Indonesia, Senin (17/11/2025).

  • Nego Tarif Trump, RI Bakal Impor Migas AS 50 Juta Boe Tanpa Lelang

    Nego Tarif Trump, RI Bakal Impor Migas AS 50 Juta Boe Tanpa Lelang

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan negosiasi tarif resiprokal dengan Amerika Serikat (AS) masih terus berlangsung.

    Salah satu yang ditawarkan adalah kemudahan impor minyak dan gas (migas) dari AS tanpa proses lelang. Menurut Airlangga penugasan impor migas dari AS akan dilakukan PT Pertamina (Persero).

    Belanja produk energi tersebut akan dilakukan dengan volume 15 juta barrel of oil equivalent (boe).

    “Salah satunya terkait dengan komersial pembelian migas dari Amerika, di mana itu nanti penugasannya salah satunya ke Pertamina. Besaran volumenya sekitar 15 juta ton,” ungkap Airlangga di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Senin (17/11/2025).

    Nantinya jika negosiasi itu disetujui, pemerintah akan mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) maupun Peraturan Presiden (Perpres).

    Sebelumnya Airlangga mengatakan negosiasi tarif resiprokal antara Indonesia dan AS sudah berada dalam tahap final. Ia menargetkan perundingan tarif impor kedua negara dapat rampung tahun ini.

    “Hampir semua teks sudah kita bahas, kita juga sudah kirim ke Amerika, tinggal finalisasi legal drafting-nya di kedua sisi,” ujar Airlangga dikutip dari Antara.

    Meski telah mendapat diskon tarif resiprokal dari 32% menjadi 19%, Indonesia masih negosiasi dengan AS untuk mendapatkan tarif impor jauh lebih rendah. Beberapa produk khusus bahkan ditargetkan bisa mendapat tarif 0% dari Presiden AS Donald Trump.

    Komoditas yang diusulkan untuk mendapatkan tarif 0% adalah produksi asli Indonesia yang tidak bisa diproduksi di AS, seperti kelapa sawit hingga karet. Indonesia juga menawarkan agar komoditas yang menyangkut rantai pasok kesehatan bisa diberikan tarif impor 0% oleh AS.

    “Sudah kita bicara kan untuk produk yang Amerika tak bisa produksi seperti sawit, kakao, rubber itu seluruhnya diberikan 0. Kita minta juga untuk komoditas tertentu yang jadi supply chain di industri medical,” papar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (29/10).

    (aid/hns)

  • Bos KCIC Serahkan Urusan Utang Kereta Cepat ke Danantara

    Bos KCIC Serahkan Urusan Utang Kereta Cepat ke Danantara

    Jakarta –

    Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Dwiyana Slamet Riyadi menyerahkan urusan restrukturisasi atau penyelesaian utang kereta cepat kepada Danantara.

    Masalh utang proyek kereta cepat mencuat setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pembayarannya tidak memakai APBN

    “Pokoknya kalau untuk restrukturisasi kan kita serahkan ke Danantara,” ujar Dwiyana di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (17/11/2025).

    Dwiyana memastikan akan mengikuti semua keputusan dari Danantara. Ia menyerahkan sepenuhnya apapun mekanisme dan skema penyelesaian utang yang diambil.

    “KCIC di bawah Danantara, jadi apapun mekanisme, skemanya, kita serahkan ke Danantara,” tuturnya.

    Dwiyana juga sudah bertemu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Maksud kedatangannya itu disebut untuk membahas persoalan teknis kereta cepat.

    Airlangga mengatakan pertemuan itu belum menghasilkan keputusan alias pembahasannya belum selesai. Ia tidak mau bicara secara gamblang terkait pertemuannya, termasuk saat ditanya apakah pertemuan tersebut membahas soal utang.

    “KCIC pertemuan teknis. Teknis, belum selesai pembahasannya,” kata Airlangga.

    (aid/hns)

  • Bunga Dipatok 6%, Anggaran KUR Tahun Depan Rp 300 T

    Bunga Dipatok 6%, Anggaran KUR Tahun Depan Rp 300 T

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) di 2026. Anggaran untuk program tersebut dialokasikan sebesar Rp 300 triliun dengan suku bunga flat 6% per tahun.

    “Anggarannya Rp 300 triliun untuk program tersebut dengan suku bunga tetap 6%,” kata Airlangga kepada wartawan di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (17/11/2025).

    Airlangga menyebut aturan pembatasan jumlah pengajuan KUR juga akan dihapus. Selama ini pengajuan KUR dibatasi maksimal empat kali untuk sektor produksi (pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan) dan dua kali untuk sektor perdagangan.

    “Dalam regulasi ke depan, dengan situasi perekonomian saat sekarang, kita tetapkan single tarif yaitu 6% dan untuk sektor produksi, sektorpertanian, sektor perdagangan untuk ekspor itu tidak dibatasi, jadi itu bisa terus ditarik kembali,” jelas Airlangga.

    Selain itu, pemerintah tetap melanjutkan dukungan KUR untuk mekanisasi pertanian (alsintan) dan pembiayaan investasi industri padat karya. “Kementerian Perindustrian dan Kementerian UMKM diminta mempercepat penyaluran di kedua sektor tersebut,” pinta Airlangga.

    Airlangga juga menyinggung skema KUR yang terhubung dengan Kredit Program Perumahan (KPP). Program ini baru berjalan dua bulan dan akan terus didorong agar implementasinya meningkat.

    Airlangga mendorong Bank BUMN agar menyalurkan pembiayaan perumahan secara lebih cepat. Adapun alokasi anggaran khusus untuk KUR perumahan sebesar Rp 130 triliun.

    “Jadi ini nantinya akan menjadi on top, tetapi tahap awal yang kita harapkan bisa diselesaikan dalam Q1 itu sekitar targetnya Rp 28 triliun,” imbuhnya.

    Sementara itu, Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengungkapkan target penyaluran KUR untuk tahun depan senilai Rp 320 triliun. Dari total target tersebut, 65% dialokasikan ke sektor produksi.

    “Saya tadi mendapatkan target di 2026 sebesar Rp 320 triliun untuk didorong ke sektor UMKM. Lalu yang dialokasikan ke sektor produksi 65%. Jadi penugasan dari komite naik sekitar 5%,” beber Maman.

    (aid/hns)

  • Dorong Pelaku Informal jadi Formal, Penyaluran KUR 2026 Dibidik Rp320 Triliun untuk UMKM

    Dorong Pelaku Informal jadi Formal, Penyaluran KUR 2026 Dibidik Rp320 Triliun untuk UMKM

    JAKARTA – Menteri Usaha Kecil, Mikro dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyampaikan bahwa telah mendapatkan mandat baru untuk mendorong pelaku usaha di sektor informal beralih menjadi pelaku usaha formal melalui berbagai program.

    Maman menjelaskan bahwa pada 2026 pemerintah menargetkan penyaluran pembiayaan sebesar Rp320 triliun untuk sektor UMKM, dengan 65 persen diarahkan ke sektor produksi. 

    “Target di 2026 sebesar Rp320 triliun untuk didorong ke sektor UMKM, lalu yang dialokasikan ke sektor produksi 65 persen. Jadi dapat penugasan dari komite naik sekitar 5 persen,” jelasnya kepada awak media, Senin, 17 November. 

    Ia juga menambahkan terdapat perubahan terkait skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk UMKM yang selama ini, pengajuannya dibatasi hanya empat kali untuk sektor produksi dan dua kali untuk sektor perdagangan. Namun kini, batas tersebut dihapus sehingga pelaku UMKM dapat mengajukan KUR berulang kali sampai usaha mereka benar-benar kuat dan siap mandiri.

    “Sekarang sudah dibuka, jadi bisa beberapa kali, repetisinya bisa beberapa kali sampai UMKM-nya betul-betul kuat dan siap untuk lepas. Nggak ada batasan,” jelasnya. 

    Maman menyampaikan bahwa sebelumnya dalam aturan suku bunga KUR naik secara bertahap dari 6 persen pada pengajuan pertama hingga 9 persen pada pengajuan keempat. Kini, seluruh skema KUR tanpa memandang jumlah pengajuan ditetapkan flat pada tingkat bunga 6 persen.

    “Iya. Jadi mau yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, semua flat 6 persen,” jelasnya. 

    Maman menegaskan bahwa kebijakan baru ini merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto melalui Komite Pembiayaan UMKM yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto.

    Ia menambahkan bahwa langkah ini diambil untuk memberikan stimulus dan memperkuat pergerakan ekonomi nasional.

    Maman menjelaskan bahawa perubahan aturan tersebut mulai berlaku pada awal Januari 2026, dan regulasinya akan dituangkan dalam Peraturan Menteri terkait yang sedang disiapkan.

    Sebelumnya, Maman melaporkan hingga 15 November 2025 realisasi penyaluran pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah mencapai sebesar Rp238 triliun atau 83 persen dari target Rp286 triliun.

    “Saya khusus (kredit) UMKM, dari target yang sudah ditentukan Rp286 triliun, Alhamdulillah sudah tersalurkan sebesar Rp238 triliun, jadi sekitar 83 persen,” ujarnya. 

    Maman juga menyampaikan bahwa penyaluran KUR untuk debitur baru telah mencapai 96 persen dari target 2,34 juta debitur, atau setara dengan 2,25 juta debitur.

    Sementara itu, capaian debitur graduasi yakni pelaku usaha yang naik kelas dari kategori super mikro ke mikro, mikro ke kecil, atau kecil ke menengah telah mencapai sekitar 1,3 juta debitur atau 112 persen dari target 1,2 juta debitur.

    “Alhamdulillah debitur graduasi melebihi target sebanyak 112 persen, yaitu sekitar 1,3 juta,” ucapnya.

    Ia menambahkan, bahwa pemerintah menargetkan 60 persen dari total plafon KUR sebesar Rp286 triliun untuk disalurkan ke sektor produksi. 

    Maman menyampaikan untuk pertama kalinya sejak program KUR diluncurkan, target tersebut berhasil dicapai dengan realisasi 60,7 persen.

    Maman optimistis penyaluran ke sektor produksi dapat meningkat menjadi 61 persen pada akhir Desember 2025.

    “Ini yang pertama kali sepanjang sejarah program kur berdiri, baru sekarang kita terealisasi, yaitu di angka 60,7 persen, tuh grafiknya tuh. Ini kan dari tahun 2020, nggak pernah sampai di 60 persen, 2021, 2022, 2023, nah ini alhamdulillah di 2025 kita 60,7 persen, insyaallah di Desember akhir kita tercapai di 61 persen, akan naik lagi di 61 persen,” jelasnya.

    Terkait potensi penyerapan tenaga kerja, Maman menjelaskan bahwa program KUR diperkirakan mampu menyerap 8 hingga 11 juta tenaga kerja. 

    Namun, ia mengakui masih ada tantangan karena sebagian besar penyerapan tenaga kerja di sektor UMKM masih didominasi oleh sektor informal.

    “Memang saya harus akui masih ada tantangan, penyerapan tenaga kerja di sektor UMKM ini rata-rata masih sektor informal,” tuturnya.