Tag: Airlangga Hartarto

  • Berbatik, Prabowo Hadiri Pertemuan Tahunan Bank Indonesia

    Berbatik, Prabowo Hadiri Pertemuan Tahunan Bank Indonesia

    Jakarta

    Presiden Prabowo Subianto menghadiri Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2025 yang digelar di Grha Bhasvara Icchana, Kompleks Kantor Pusat Bank Indonesia, Jakarta Pusat, Jumat (28/11/2025).

    Prabowo dijadwalkan akan memberikan pidato di hadapan para pelaku ekonomi dan keuangan.

    Terpantau di lokasi, Prabowo tiba sekitar pukul 19.08 WIB. Pada kesempatan kali ini, ia berpakaian rapi, mengenakan batik berwarna hijau dengan aksen warna coklat dan peci berwarna hitam.

    Kedatangannya itu langsung disambut oleh Gubernur BI Perry Warjiyo dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Prabowo pun menyempatkan diri untuk berfoto bersama, sebelum akhirnya memasuki hall.

    Tidak hanya Perry dan Airlangga, acara PTBI dihadiri oleh berbagai menteri perekonomian dan pejabat instansi lainnya. Ada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri UMKM Maman Abdurahman, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, hingga Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.

    Turut hadir pula di lokasi Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan, Ketua Dewan Komisioner (DK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar, hingga Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Anggito Abimanyu.

    Selain itu, juga hadir di lokasi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

    PTBI merupakan puncak high level event (HLE) Bank Indonesia yang telah diselenggarakan rutin sejak tahun 1969. Agenda utama PTBI adalah penyampaian asesmen Bank Indonesia mengenai kondisi perekonomian nasional, tantangan yang dihadapi, dan arah kebijakan Bank Indonesia ke depan.

    Asesmen dan arah kebijakan tersebut diharapkan menjadi acuan bagi pemangku kepentingan, khususnya pelaku industri, investor, dan kalangan dunia usaha dalam menentukan berbagai kebijakan maupun keputusan bisnis ke depan.

    Dari sisi masyarakat, acuan strategis ini juga diharapkan dapat semakin membangun keyakinan masyarakat bahwa Bank Indonesia bersama Pemerintah dan Lembaga terkait senantiasa bersama-sama menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan.

    (shc/hns)

  • Pemerintah Selesaikan Formulasi UMP 2026, Ada Indeks Baru yang Digunakan

    Pemerintah Selesaikan Formulasi UMP 2026, Ada Indeks Baru yang Digunakan

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah telah menyelesaikan formulasi upah minimum provinsi (UMP) 2026 jelang diumumkan mendekati akhir tahun ini. Terdapat perbedaan indeks yang menjadi acuan penetapan upah minimum setiap provinsi tahun depan. 

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa formula penyusunan UMP 2026 masih sama dengan tahun sebelumnya. Saat ini, pemerintah masih melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada berbagai pemangku kepentingan sebelum nantinya diumumkan secara resmi. 

    Kendati formulasinya sama, Airlangga mengatakan bahwa terdapat indeks berbeda yang menjadi acuan penetapan UMP tahun depan. Selain perkembangan perekonomian, indeks kebutuhan hidup layak (KHL) turut disertakan. 

    “Acuannya kan perkembangan perekonomian, kemudian indeks dari kebutuhan hidup layak berdasarkan kriteria ILO [International Labor Organization],” terangnya kepada wartawan di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (28/11/2025). 

    Menko Perekonomian sejak 2019 itu enggan berkomentar lebih lanjut mengenai penentuan UMP tahun depan. Namun, dia memastikan saat ini UMP tengah disosialisasikan sebelum diumumkan secara resmi ke masyarakat. 

    Adapun Presiden Prabowo Subianto kemarin, Kamis (27/11/2025), menggelar rapat terbatas (ratas) dengan sejumlah menteri salah satunya yakni Menteri Ketenagakerjaan Yassierli. Salah satu pembahasan dengan Kepala Negara yakni mengenai UMP.

    Yassierli juga masih belum memerinci lebih lanjut bagaimana penetapan UMP tahun depan, termasuk apabila Presiden Prabowo akan mengumumkan langsung UMP seperti halnya tahun lalu. 

    Namun demikian, menteri berlatar belakang akademisi itu mengatakan bahwa Presiden telah menyetujui usulan untuk penetapan UMP berdasarkan kisaran (range). Nantinya, Dewan Pengupahan Daerah diberikan wewenang untuk mengusulkan kepada gubernur. 

    “Kan range artinya ada pilihan sesuai amanat dari MK bahwa setiap Dewan Pengupahan Daerah itu diberikan wewenang untuk mengusulkan besaran kenaikan upahnya kepada Gubernur,” ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (27/11/2025). 

    Nantinya, perubahan penetapan UMP dengan kisaran atau bukan angka tunggal bakal diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah (PP). Setelah itu, baru nantinya diumumkan 

    Yassierli menjelaskan, amanat dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) beberapa waktu lalu yakni penetapan UMP harus mempertimbangkan kebutuhan hidup layak, pertumbuhan ekonomi serta inflasi. Pemerintah pusat nantinya akan memberikan panduan terhadap range UMP, lalu Gubernur akan menentukan persentase kenaikan berdasarkan usulan aktif dari Dewan Pengupahan Daerah. 

    “Kami memberikan panduan berupa range, nanti pemerintah daerah yang menentukan sendiri sesuai dengan satu, kondisi pertumbuhan ekonomi masing-masing daerahnya, inflasinya, kebutuhan hidup layaknya. Dia jauh enggak dari upah sekarang dengan itu. Nah, itu yang jadi pertimbangan,” ujarnya. 

  • Tarif Tol Trans Sumatera Diskon Nataru? Ini Bocorannya

    Tarif Tol Trans Sumatera Diskon Nataru? Ini Bocorannya

    Jakarta

    PT Hutama Karya (Persero) buka suara soal diskon tarif tol untuk periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru). Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya Mardiansyah mengatakan sebagai BUMN akan memberikan keuntungan bagi masyarakat.

    “Di libur Nataru atau libur Idul Fitri, di mana tingkat mudik atau tingkat perjalanan trafik masyarakat tinggi, tentu kita menyadari di situ juga tingginya, expenses yang dilakukan oleh masyarakat. Tingginya expenses itu diharapkan mampu terimbangi dengan BUMN memberikan diskon tarif,” ujar Mardiansyah dalam temu media di Jakarta Selatan, Jumat (28/11/2025).

    Namun Mardiansyah enggan merinci berapa besaran diskon tarif yang akan diberikan ke masyarakat. Menurutnya, pihaknya masih menunggu persetujuan dari Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

    “Terkait dengan besarannya, tentu kami juga melakukan kajian-kajian yang sekiranya nilai diskon tarif yang akan kami usulkan dan disetujui oleh regulator adalah tidak membebani kami secara finansial pun pendapatan kami. Tapi poin pentingnya adalah kami turut ingin membantu meningkatkan expenses daripada masyarakat,” jelasnya.

    Direncanakan ada 6 ruas tol yang diusulkan menerapkan diskon tarif pada periode Nataru. Namun, belum dijelaskan juga ruas tol mana saja yang dimaksud.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan akan ada diskon tarif tol periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025-2026. Diskon yang akan diberikan berkisar di 10-20%. Airlangga mengatakan diskon tarif tol tersebut akan berlaku selama tiga hari di 26 ruas jalan tol.

    “Dan dari Kementerian PU sudah menyiapkan terkait dengan tarif diskon tarif tol selama tiga hari, yaitu 22, 23, dan 31 Desember. Range-nya 10-20 persen di 26 ruas jalan tol, 2 (ruas tol) Jabodetabek, 9 (ruas tol) Transjawa, 3 (ruas tol) Non Jawa, 12 (ruas tol) Trans Sumatera,” ujarnya dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (26/11/2025).

    (ily/hns)

  • Hutama Karya (HK) Pastikan Beri Diskon Tarif Tol Saat Nataru, Ini Bocorannya

    Hutama Karya (HK) Pastikan Beri Diskon Tarif Tol Saat Nataru, Ini Bocorannya

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Hutama Karya (Persero) atau HK memastikan bakal memberikan diskon tarif tol selama periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru). 

    Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Mardiansyah menyebut komitmen pemberian diskon tarif itu dilakukan dalam rangka mendorong laju pertumbuhan ekonomi di akhir tahun.

    “Tapi poin pentingnya [dari pemberian diskon tarif] adalah kami turut ingin membantu meningkatkan expenses daripada masyarakat di high traffic season,” jelasnya dalam Media Briefing di Jakarta, Jumat (28/11/2025).

    Saat dikonfirmasi mengenai berapa besaran diskon tarif yang akan diberikan, Mardiansyah belum merinci. Dia mengatakan, rumusan besaran tersebut masih menunggu persetujuan dari Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

    Meski demikian, manajemen HK memberi bocoran bahwa besarannya akan meningkat 5% dibandingkan dengan periode Nataru 2024/2025.

    “Persentasenya saya belum bisa jawab, saya belum punya data, ini nanti di kesempatan terpisah kami kasihkan,” imbuhnya.

    Meski demikian, sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap detail pemberian diskon tarif jalan tol pada periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru). 

    Airlangga menuturkan diskon tarif tol tersebut merupakan bagian dari paket stimulus ekonomi tambahan pada kuartal IV/2025. Kebijakan ini diharapkan mendorong mobilitas masyarakat sekaligus menopang konsumsi akhir tahun.

    Dia menjelaskan diskon tarif tol akan berlaku selama 3 hari, yakni pada 22, 23, dan 31 Desember 2025, dengan besaran potongan 10% hingga 20% di 26 ruas jalan tol. 

    “Perinciannya, 2 ruas tol Jabodetabek, 9 ruas Transjawa, 3 ruas non-Jawa serta 12 ruas Trans-Sumatra,” jelasnya dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta pada Rabu (26/11/2025).

  • Industri Otomotif Indonesia Berdarah-darah, Butuh ‘Vitamin’ Ini

    Industri Otomotif Indonesia Berdarah-darah, Butuh ‘Vitamin’ Ini

    Jakarta

    Penjualan mobil tahun ini berdarah-darah. Padahal, industri otomotif memiliki peran penting terhadap perekonomian negara.

    Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mencatat, penjualan mobil selama Januari-Oktober 2025 secara wholesales (distribusi dari pabrik ke dealer) hanya sebanyak 634.844 unit. Angka itu turun 10,6 persen dibanding tahun lalu yang mencapai 711.064 unit. Sedangkan secara retail sales (penjualan dari dealer ke konsumen) tercatat sebanyak 660.659 unit pada Januari-Oktober 2025. Angka itu turun 9,6 persen dari tahun lalu yang mencapai 731.113 unit.

    Dengan penurunan penjualan itu, Indonesia hampir disalip Malaysia dalam perebutan gelar raja otomotif ASEAN. Asosiasi Otomotif Malaysia (MAA) melaporkan, Total Industry Volume (TIV) atau registrasi mobil baru sepanjang Januari sampai Oktober 2025 tercatat sebanyak 655.328 unit. Penjualan mobil di Malaysia tersebut turun 2 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.

    Pengamat otomotif yang juga akademisi ITB Yannes Pasaribu mengatakan ada beberapa alasan mengapa merek baru yang berdatangan itu tidak mampu mendongkrak penjualan mobil di Indonesia. Alasan utamanya adalah karena daya beli masyarakat yang melemah.

    “Daya beli middle class dan middle-low melemah sejak beberapa tahun terakhir. Akibatnya, banyak kelas menengah yang dulu relatif nyaman sekarang masuk status rentan: cicilan rumah, pendidikan anak, kesehatan, dan kebutuhan sehari-hari menggerus ruang untuk cicilan mobil baru. Jadi, meskipun pilihan model makin banyak, jumlah orang yang benar-benar siap mencicil justru menyempit,” kata Yannes kepada detikOto.

    Melansir laman resmi Kemenperin, industri otomotif merupakan salah satu sektor andalan dengan kontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) manufaktur, ekspor, dan penyerapan tenaga kerja. Investasi di sektor ini diperkirakan telah mencapai sekitar Rp 174 triliun dengan penyerapan hampir 100 ribu tenaga kerja langsung di industri kendaraan roda empat, roda dua, dan roda tiga.

    Selain itu, jutaan pekerja lainnya terlibat di sepanjang rantai nilai otomotif, mulai dari pemasok komponen, logistik, hingga jaringan penjualan dan bengkel resmi maupun tidak resmi.

    Untuk menyelamatkan industri otomotif yang punya dampak besar itu, dibutuhkan peran pemerintah. Namun, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut tahun depan tidak ada insentif buat industri otomotif.

    “Kalau pemerintah belum bisa kasih insentif, kuncinya ada di memperkuat dompet masyarakat dan cara bayar, dan di sini kita semua sangat bergantung pada keberhasilan upaya pak Purbaya (Menteri Keuangan) dalam memperbaiki ekonomi makro kita dan menumbuhkan kepercayaan serta harapan masyarakat dan dunia usaha terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun depan Negara jelas harus mendorong lapangan kerja yang lebih stabil, upah riil yang naik, dan biaya hidup pokok yang terkendali supaya ruang cicilan mobil di anggaran keluarga kembali terbuka,” beber Yannes.

    Di saat yang sama, lanjut Yannes, lembaga pembiayaan juga perlu bikin skema kredit yang lebih fleksibel dan inklusif untuk pembeli pertama dan pelaku UMKM. Selain itu, pemerintah daerah sebaiknya menahan kenaikan pajak daerah.

    “Sebaiknya pemerintah daerah menahan dulu kenaikan PKB, BBNKB2 dan opsen pada angka yang masuk akal, lalu industri sebaiknya mengembangkan berbagai desain mobil yang jauh lebih terjangkau untuk harga Rp 100-250 jutaan yang masih tersisa dananya di masyarakat,” sarannya.

    (rgr/dry)

  • Prabowo Minta 88,7 Juta Rumah Tangga Buka Rekening Bank
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        27 November 2025

    Prabowo Minta 88,7 Juta Rumah Tangga Buka Rekening Bank Nasional 27 November 2025

    Prabowo Minta 88,7 Juta Rumah Tangga Buka Rekening Bank
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat fondasi inklusi dan kesehatan keuangan nasional sebagai bagian dari agenda transformasi ekonomi.
    Prabowo menekankan, percepatan kepemilikan
    rekening bank
    menjadi kunci perluasan akses keuangan nasional.
    Pemerintah pun mendorong keterhubungan rumah tangga dengan sistem perbankan sebagai landasan penyaluran bantuan yang lebih tepat sasaran dan peningkatan inklusi di seluruh daerah.
    Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
    Airlangga Hartarto
    usai mendampingi Prabowo bertemu Ratu Máxima dari Kerajaan Belanda di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (27/11/2025).
    “Bapak Presiden juga melihat dan mendengarkan, serta menyampaikan bahwa dengan 88,7 juta rumah tangga di seluruh Indonesia, itu yang ada didorong untuk memiliki rekening dan kebijakan ini bertujuan untuk efektivitas dari penyaluran bantuan dan peningkatan inklusi keuangan,” ujar Airlangga.
    Airlangga mengatakan, tingkat
    inklusi keuangan
    Indonesia yang mencapai 92,7 persen perlu terus diimbangi dengan penguatan literasi.
    Ia mengatakan, pemerintah melihat peningkatan pemahaman keuangan sebagai faktor penting, terutama ketika capaian literasi nasional telah berada di atas rata-rata negara OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development).
    “Inklusi keuangan di Indonesia sudah 92,7 persen, namun dari tingkat literasi baru 66,4. Namun, angka 66,4 literasi ini sudah lebih tinggi daripada rata-rata negara OECD terkait literasi keuangannya dan Indonesia juga menyampaikan ada simpanan pelajar yang sudah mempunyai rekening sebesar 58 juta,” tutur dia.
    Airlangga menyebut, Prabowo juga memberikan arahan untuk penguatan koordinasi lintas sektor dalam tata kelola kesehatan keuangan nasional.
    Dalam pertemuan bilateral dan tête-à-tête dengan Ratu Máxima, Prabowo mengusulkan pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan atau Financial Health Council.
    “Nah, kemudian beberapa hal yang menjadi catatan dalam pertemuan bilateral tête-à-tête Bapak Presiden, antara lain Bapak Presiden meminta agar dibentuk pembentukan Dewan Nasional Terkait Kesejahteraan Keuangan ataupun Financial Health ini, dan ini adalah untuk melengkapi atau menyempurnakan Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI),” papar Airlangga.
    Inisiatif tersebut, kata Airlangga, juga diperkuat dengan rencana penyediaan open data keuangan, penguatan edukasi publik, serta integrasi digital ID guna memperluas akses dan manfaat layanan keuangan.
    “Dan juga didorong untuk adanya data yang secara terbuka tidak hanya untuk perbankan tetapi untuk para konsumen perbankan juga. Jadi terkait dengan
    knowledge
    termasuk juga terkait dengan adanya digital ID,
    knowledge
    sharing juga terkait dengan pendalaman di sektor asuransi,” imbuh dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kisruh Ketua Umum PBNU, Idrus Marham Usulkan Percepatan Muktamar

    Kisruh Ketua Umum PBNU, Idrus Marham Usulkan Percepatan Muktamar

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Warga Nahdliyin turut mengungkapkan suara keprihatinan melihat internal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) terlibat konflik. Kisruh semakin meruncing setelah pemecatan Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf.

    Tokoh Nahdliyin yang menyuarakan keprihatinan adalah Idrus Marham. Idrus yang merupakan Wakil Ketua Umum Golkar itu merasa prihatin konflik PBNU tak kunjung usai. Belakangan, persoalan makin meruncing yang didasari sisi pragmatis.

    Menurutnya, persoalan kepemimpinan di PBNU tak bisa selesai dengan mempertemukan pihak yang bersengketa.

    “Saya melihat tidak bisa diselesaikan hanya sekadar pertemuan satu, dua, dan tiga orang, tetap perlu diwadahi dengan percepatan Muktamar NU itu sendiri,” kata dia.

    Karena itu, Idrus Marham mengusulkan percepatan Muktamar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) sebagai upaya menyelesaikan konflik internal di organisasi tersebut.

    “Ya itu ada muktamar, karena itu mungkin yang paling efektif, solutif adalah percepatan muktamar,” kata Idrus menjawab pertanyaan awak media di kantor Golkar, Jakarta Barat, Kamis (27/11).

    Eks Menteri Sosial (Mensos) itu menyatakan konflik kepemimpinan di PBNU menjadi selesai ketika terjadi percepatan muktamar.

    “Tidak ada istilah dilengserkan atau tidak, tetapi ada percepatan muktamar,” ujar Idrus.

    Dia mengatakan PBNU bisa kembali berpikir tentang penguatan nilai-nilai organisasi dan menginspirasi umat setelah muktamar dilaksanakan.

    “Dikembangkan di situ adalah bagaimana membesarkan NU, bagaimana membesarkan NU, bukan bagaimana menguasai NU,” ujarnya. (fajar)

  • Prabowo Panggil Bahlil hingga Purbaya Bahas Subsidi LPG

    Prabowo Panggil Bahlil hingga Purbaya Bahas Subsidi LPG

    Jakarta

    Presiden Prabowo Subianto memanggil beberapa menteri urusan ekonomi di Kabinet Merah Putih sore ini ke Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat. Salah satu pembahasannya adalah soal penambahan subsidi LPG.

    Hal ini dibenarkan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Saat tiba di Istana, Bahlil menyatakan subsidi LPG menjadi salah satu bahasan utama dalam rapat sore ini.

    “Salah satu di antaranya itu,” katanya singkat ketika dikonfirmasi, Kamis (27/11/2025).

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga mengatakan dirinya dipanggil ke Istana untuk membahas soal subsidi LPG.

    “Kelihatannya ada yang berhubungan dengan LPG, saya belum tahu nanti lihat saja rapatnya seperti apa,” ujar Purbaya yang juga hadir ke Istana.

    Dari informasi yang beredar rapat yang sama akan membahas soal formulasi upah minimum juga. Namun, hingga berita ini ditulis Menteri Ketenagakerjaan Yassierli selaku pemangku kepentingan teknis urusan pengupahan nampak belum datang.

    Sementara itu, Purbaya menepis kabar sore ini akan rapat membahas upah minimum. “Sepertinya nggak, saya nggak tahu sih,” katanya singkat.

    Beberapa menteri lain yang hadir antara lain, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri PU Dody Hanggodo, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, hingga Kepala BP BUMN Doni Oskaria.

    Tonton juga video “Menteri PKP: Rumah Subsidi Ciptakan Ekosistem Lapangan Pekerjaan”

    (hal/fdl)

  • Prabowo Terima Kunjungan Ratu Maxima dari Kerajaan Belanda di Istana

    Prabowo Terima Kunjungan Ratu Maxima dari Kerajaan Belanda di Istana

    Liputan6.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kerja dari Ratu Maxima dari Kerajaan Belanda dengan kapasitasnya sebagai United Nation Secretary-General’s Special Advocate (UNSGSA) for Financial Health.

    Pantauan Liputan6.com, Kamis (27/11/2025), Ratu Maxima tiba sekitar pukul 12.02 WIB di Istana Negara, Jakarta dan langsung disambut oleh Prabowo. Didit Hediprasetyo yang juga putra dari Kepala Negara ikut menyalami.

    Tampak keduanya berbincang sebelum menaiki tangga selasar. Prabowo terlihat mengenakan setelan jas abu-abu, sementara Ratu Maxima dengan busana serba merah terang.

    Setelah menaiki tangga, Prabowo langsung memperkenalkan Ratu Maxima dengan sejumlah jajaran menterinya, antara lain Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menko bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Terlihat pula Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana; Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk; Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi; Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti, hingga jurnalis senior Najwa Shihab.

    Momen penyambutan pun berlangsung hangat dan penuh perbincangan. Prabowo dan Ratu Maxima juga menyempatkan menyapa awak media sebelum memasuki ruangan.

    Diketahui, Ratu Maxima dari Kerajaan Belanda tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten menggunakan penerbangan komersial KLM 809 pada Senin, 24 November 2025 malam. Kedatangannya ke Indonesia dalam rangka kunjungan kerja dengan kapasitasnya sebagai United Nation Secretary-General’s Special Advocate (UNSGSA) for Financial Health.

     

    Presiden Prabowo Subianto menerima Menpora Erick Thohir di Istana Merdeka, di mana Erick menyoroti keseriusan Presiden dalam memajukan olahraga nasional. Komitmen itu terlihat dari lonjakan anggaran pembinaan Kemenpora, yang sebelumnya hanya Rp10 miliar untuk 120 atlet, kini meningkat menjadi Rp6…

  • Prabowo Terima Ratu Belanda Maxima di Istana sebagai Utusan UNSGSA

    Prabowo Terima Ratu Belanda Maxima di Istana sebagai Utusan UNSGSA

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Ratu Belanda, Maxima Zorreguieta yang hadir sebagai Utusan Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Financial Health, di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (27/11/2025).

    Menurut pantauan Bisnis, Ratu Maxima tiba di kompleks Istana sekitar pukul 12.03 WIB dengan pengawalan lima sepeda motor.

    Setibanya di depan tangga Istana, dia langsung disambut oleh Presiden Ke-8 RI. Suasana penyambutan tampak meriah dengan penampilan singkat tarian tari Indang asal Sumatra Barat yang juga dikenal sebagai Tari Dindin Badindin sebagai bagian dari tradisi penyambutan tamu kenegaraan.

    Usai penyambutan, Presiden Prabowo dan Ratu Maxima berjalan berdua menaiki tangga menuju area dalam Istana sebelum menuju Ruang Kredensial.

    Di ruangan tersebut, keduanya melakukan salam kehormatan dan sesi foto bersama.

    Agenda kemudian berlanjut dengan pertemuan tête-à-tête antara Presiden Prabowo dan Ratu Maxima untuk membahas isu-isu prioritas terkait financial health, inklusi keuangan, dan penguatan sistem ekonomi yang berpihak pada masyarakat rentan.

    Setelah pertemuan bilateral singkat itu, rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan working lunch yang dihadiri jajaran delegasi dari kedua pihak.

    Dalam kesempatan tersebut, diskusi diperluas ke topik kerja sama teknis, salah satunya program pemberdayaan keuangan dalam mendorong kesehatan finansial.

    Sejumlah menteri yang turut menyambut adalah Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menko bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Kemudian, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, Deputi Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti, dan jurnalis senior Najwa Shihab.