Tag: Airlangga Hartarto

  • Tiket KA Diskon 30%, 1 Juta Orang Sudah Nikmati

    Tiket KA Diskon 30%, 1 Juta Orang Sudah Nikmati

    Jakarta

    Untuk menggembleng pertumbuhan ekonomi, terutama di masa libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026, pemerintah menggelontorkan sejumlah stimulus. Beberapa di antaranya adalah stimulus di sektor transportasi, agar masyarakat menambah minatnya untuk mau menggunakan uangnya dan ekonomi terus berputar.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, membeberkan sejumlah realisasi dari program stimulus ekonomi di sektor transportasi. Salah satunya, stimulus ekonomi untuk tiket kereta api yang anggarannya sudah terealisasi sebesar 83,36%.

    “Antara lain kereta api, diskon tiket sampai 30%. Ini tanggalnya 22 Desember sampai dengan 10 Januari. Kemudian terkait juga terkait dengan penjualan sampai dengan 26 Desember, itu 1 juta orang, 1.093.231 orang. Dan realisasi anggarannya adalah 83,36%” ungkap Airlangga saat melakukan konferensi pers di salah satu pusat belanja di Jakarta, Jumat (26/12/2025).

    Lebih lanjut Airlangga mengelaborasi, untuk transportasi di sektor maritim, pemerintah memberlakukan diskon tiket sebesar 20% dengan pagu anggaran Rp 24,8 triliun. Per 26 Desember 2025, realisasinya mencapai 67,4%.

    “Kemudian untuk PT Pelni (Pelayaran Nasional Indonesia), diskon 20%. Setara dengan harga tiket yang berlaku di tanggal 17 Desember sampai dengan 10 Januari. Targetnya 405.881 penumpang dengan anggaran sebesar Rp 24,8 triliun. Realisasinya sudah sampai 26 Desember itu juga 67,4% atau 273.674 orang. Atau senilai Rp 17,2 miliar,” ungkapnya.

    Sementara itu, untuk sektor penyeberangan laut yang difasilitasi oleh PT ASDP Indonesia Ferry juga memberlakukan diskon tiket sebesar 19%. Realisasi dari gemblengan stimulus ini baru mencapai 18% per 26 Desember 2025.

    “Kemudian penyeberangan ASDP, diskonnya 19%. Adapun realisasi penumpang, itu masih sekitar 89.982 unit kendaraan dan untuk penumpang 235.556. Nah, ini setara dengan sekitar 18%,” kata Airlangga.

    Sementara itu, untuk sektor transportasi dirgantara pun pemerintah juga memberlakukan diskon tiket pesawat. Namun, sayangnya, Airlangga tidak merinci besaran realisasi dari stimulus ekonomi di sektor ini.

    “Transportasi udara, itu juga tiketnya diskon 13-14% dengan asumsi 3.598.590 penumpang,” pungkasnya.

    (fdl/fdl)

  • UMKM Terdampak Bencana Aceh-Sumatra Dapat Relaksasi KUR: Bunga 0%, Cicilan Ditunda

    UMKM Terdampak Bencana Aceh-Sumatra Dapat Relaksasi KUR: Bunga 0%, Cicilan Ditunda

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah resmi memberikan relaksasi pembayaran kredit usaha rakyat (KUR) bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, seluruh debitur KUR di tiga provinsi tersebut sementara tidak perlu melakukan pembayaran bunga maupun cicilan. Kebijakan ini akan berlaku hingga pemerintah menyelesaikan fase pemetaan UMKM terdampak.

    “Seluruh KUR UMKM di Sumatra Utara, Aceh, dan Sumbar dimoratoriumkan pembayaran bunga maupun cicilannya,” ujar Airlangga dalam konferensi pers di Pondok Indah Mall 1, Jakarta Selatan, Jumat (26/12/2025).

    Airlangga menuturkan, pemerintah akan melakukan monitoring untuk percepatan pemulihan bagi KUR baru, kreditur atau debitur KUR baru per 1 Januari 2026–31 Desember 2026 dengan tingkat bunga 0%. Kemudian, suku bunga 3% pada 2027 dan 2028 kembali 6%.

    Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan, saat ini pemerintah tengah melakukan inventarisasi UMKM terdampak bencana banjir di Aceh dan Sumatra hingga Maret 2026.

    Maman menyampaikan, pemetaan ini akan menentukan siapa yang berhak mendapatkan relaksasi, penghapusan bunga, atau bahkan penghapusan piutang.

    Selain moratorium, pemerintah juga memperkenalkan program Klinik UMKM Bangkit, yang akan hadir di tiga provinsi. Aceh menjadi fokus khusus dengan tiga klinik, sementara Sumatra Utara dan Sumatra Barat masing-masing satu klinik.

    Klinik ini akan memberikan tiga layanan utama, yakni pembiayaan, fasilitas pemasaran dengan membeli produk lokal, dan dorongan produksi agar ekonomi daerah bencana mulai bergerak kembali.

  • Ada Bencana, Bunga KUR di Aceh-Sumut-Sumbar 0% di 2026

    Ada Bencana, Bunga KUR di Aceh-Sumut-Sumbar 0% di 2026

    Jakarta

    Pemerintah menerapkan keringanan kredit usaha rakyat (KUR) untuk masyarakat yang terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Nantinya pembukaan KUR baru mulai tahun depan akan dipatok bunga 0%.

    Untuk pengajuan KUR baru, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto bilang per 1 Januari 2026, khusus untuk 3 provinsi tadi bunganya dibuat 0% dari awalnya 6%. Bunga 0% tersebut akan berlaku sampai Desember 2026.

    Kemudian bunga KUR perlahan dinaikkan di tahun 2027 menjadi 3%. Lalu, berlanjut di 2028 kembali ke 6%.

    “Debitur KUR baru yaitu per 1 Januari 2006 sampai 31 Desember 2026. Dengan tingkat suku bunga di tahun 2026 sebanyak 0%. Jadi tingkat suku bunganya bagi KUR adalah 0% dan 2027 jadi 3%. 2028 baru kembali ke 6%,” papar Airlangga ditemui di Pondok Indah Mal, Jakarta Selatan, Jumat (26/12/2025).

    Sementara itu saat ini seluruh KUR di 3 provinsi tersebut sudah dibebaskan sementara. Airlangga mengatakan pembayaran bunga maupun cicilan KUR di 3 provinsi tersebut sedang dimoratoriumkan alias dihentikan sementara.

    “Seluruh KUR UMKM di 3 provinsi, yaitu di Sumatera Utara, di Aceh, dan Sumbar dimoratoriumkan pembayaran bunga maupun cicilannya,” ujar Airlangga.

    Dalam catatan detikcom, terdapat tiga fase relaksasi yang diberikan oleh pemerintah. Pertama, dari Desember 2025 hingga Maret 2026, debitur diperbolehkan untuk tidak membayar angsuran. Jadi lembaga keuangan apapun baik perbankan hingga asuransi juga tidak mendapatkan angsuran atau klaim. Dalam hal ini akan ada subsidi yang ditanggung pemerintah.

    Kedua, pemerintah memberikan relaksasi periode tertentu hingga potensi penghapusan pembiayaan bagi debitur KUR existing, khususnya bagi pelaku usaha yang tidak dapat melanjutkan kegiatan usahanya akibat kerusakan parah.

    Ketiga, bagi debitur yang masih dapat melanjutkan usahanya tetap mendapatkan relaksasi yakni perpanjangan tenor.

    (hal/fdl)

  • Airlangga Klaim Mal Penuh Saat Libur Nataru, Bos Ritel Bilang Begini

    Airlangga Klaim Mal Penuh Saat Libur Nataru, Bos Ritel Bilang Begini

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengklaim pusat perbelanjaan alias mal di berbagai daerah ramai dikunjungi masyarakat selama libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).

    Airlangga menyebut lonjakan aktivitas belanja didorong oleh sejumlah program nasional, salah satunya Belanja di Indonesia Aja (BINA) yang digelar Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) di seluruh pusat perbelanjaan dengan transaksi yang diincar Rp30 triliun hingga 4 Januari 2026.

    Selain itu, pemerintah juga mengandalkan program Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) dengan target sekitar Rp35 triliun serta kampanye Every Purchase is Cheap (EPIC). Secara total, pemerintah membidik nilai belanja masyarakat hingga akhir tahun mencapai kisaran Rp110 triliun.

    Menurutnya, target tersebut ditopang oleh strategi diskon besar-besaran yang diterapkan pelaku ritel. Airlangga menyebut hampir seluruh tenant menawarkan potongan harga hingga 50%, ditambah diskon lanjutan, serta cashback.

    Dia berharap skema ini mampu menggenjot daya beli masyarakat sekaligus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional.

    “Menjelang acara ini hampir di semua mal itu ramai. Mudah-mudahan acara ini bisa berjalan dengan lancar dan mudah-mudahan ini juga akan mendorong kegiatan ekonomi,” kata Airlangga dalam konferensi pers di Pondok Indah Mall 1, Jakarta Selatan, Jumat (26/12/2025).

    Beda Pola Belanja

    Sementara itu, Ketua Umum Hippindo Budihardjo Iduansjah mengatakan pola belanja masyarakat tahun ini menunjukkan perbedaan dibandingkan tahun sebelumnya.

    Menurut Budihardjo, peningkatan jumlah wisatawan turut memberikan dampak positif terhadap penjualan ritel, khususnya di daerah tujuan wisata seperti Bali. Dia menyebut, pembelian di Bali tercatat meningkat sekitar 30% seiring dengan tingginya belanja wisatawan.

    Namun, Budihardjo mengakui peningkatan trafik pengunjung pusat perbelanjaan secara nasional pada awal periode libur masih berada di bawah 10%. Meski demikian, lonjakan signifikan mulai terlihat sejak 25 Desember 2025 atau pada momentum Natal 2025.

    “Puncaknya itu justru mulai hari kemarin. Dari tanggal 25 itu naik sekali, semua teman-teman kita cek ramai, penjualan juga ada, restoran penuh,” ujar Budihardjo.

    Ke depan, Hippindo memperkirakan peningkatan tersebut akan berlanjut hingga 4 Januari 2026, seiring masih berlangsungnya masa libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

    Dia menilai, berbagai stimulus pemerintah seperti diskon tiket kereta api, pesawat, dan tarif jalan tol akan mendorong mobilitas masyarakat dan perputaran belanja.

    Hippindo juga optimistis kinerja sektor ritel dapat mencatatkan pertumbuhan positif sebesar dua digit pada 2026, khususnya dengan dukungan kebijakan pemerintah terhadap ritel offline serta penindakan terhadap peredaran barang ilegal.

  • Mendag: RI Kebut Perjanjian Dagang dengan Afrika Selatan-Amerika Latin pada 2026

    Mendag: RI Kebut Perjanjian Dagang dengan Afrika Selatan-Amerika Latin pada 2026

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyatakan, pemerintah akan mengebut berbagai perjanjian dagang internasional untuk membuka akses pasar baru ke kawasan Afrika, Amerika Latin, hingga Timur Tengah pada 2026.

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan, pemerintah akan memprioritaskan sejumlah perjanjian bilateral dan regional yang dinilai strategis untuk mendorong kinerja perdagangan luar negeri Indonesia.

    “Tahun depan kita kejar yang GCC [Gulf Cooperation Council] dengan Timur Tengah. Kemudian, Amerika Latin sama Afrika. Itu ada beberapa bilateral dengan Afrika Selatan. Kemudian, juga Inggris dan Meksiko yang bilateral,” kata Budi dalam konferensi pers di Pondok Indah Mall 1, Jakarta Selatan, Jumat (26/12/2025).

    Budi mengungkapkan, hingga saat ini, Indonesia telah memiliki total 20 perjanjian internasional dan 19 lainnya masih dalam tahap proses.

    Secara terperinci, pemerintah Indonesia dan Uni Eropa telah menandatangani dokumen penyelesaian substansial perundingan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU—CEPA) pada 23 September 2025.

    Kemudian, Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia—Peru (Indonesia—Peru CEPA/IP—CEPA) dan perjanjian Indonesia—Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement (ICA—CEPA).

    Budi menambahkan, pemerintah juga akan menandatangani perundingan Indonesia—Tunisia Preferential Trade Agreement (IT—PTA) pada Januari 2026 di Indonesia.

    Indonesia, sambung dia, juga telah menandatangani perjanjian perdagangan bebas Indonesia–Eurasian Economic Union (I—EAEU) pada 21 Desember 2025 di Saint Petersburg, Rusia. Penandatanganan Indonesia–EAEU melibatkan lima negara, yakni Rusia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Belarus, dan Armenia.

    Lebih lanjut, Budi menegaskan, pemerintah tidak menunggu proses ratifikasi rampung untuk mulai menggerakkan aktivitas bisnis. Sejumlah langkah akselerasi disiapkan, termasuk pembentukan Business Council dan penyelenggaraan business forum.

    Dia mengatakan, sejumlah langkah ini dilakukan untuk memudahkan komunikasi antara pelaku usaha Indonesia dengan mitra dagang. “Jadi semua sudah siap meskipun belum diimplementasikan, jadi sekarang sudah masing-masing akan mencari partner,” jelasnya.

    Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai pembukaan pasar baru sejalan dengan upaya pemerintah menjaga daya beli dan ketahanan ekonomi nasional.

    “Jadi pemerintah menjaga daya beli dalam negeri. Kemudian, melihat membuka pasar, kemudian sekaligus juga menjaga ketahanan ekonomi di dalam negeri, tetapi di pihak lain kita membuka pasar luar yang baru, termasuk EAEU,” ujar Airlangga.

    Airlangga menuturkan, perjanjian dagang tersebut membuka peluang besar bagi pengusaha nasional, termasuk UMKM, untuk menembus pasar global dengan tarif yang semakin kompetitif.

    “Kepada para pengusaha Indonesia supaya bisa juga mengisi pasar luar dengan bea masuk rata-rata sudah nol. Jadi terbuka kesempatan bagi Indonesia termasuk UMKM, juga untuk mengakses pasar global secara lebih kompetitif,” tutupnya.

  • Banjir Diskon Akhir Tahun, Airlangga Bidik Transaksi Libur Nataru Tembus Rp110 Triliun

    Banjir Diskon Akhir Tahun, Airlangga Bidik Transaksi Libur Nataru Tembus Rp110 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah membidik perputaran uang hingga Rp110 triliun selama periode libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto optimistis target tersebut tercapai lewat guyuran diskon besar-besaran di pusat perbelanjaan luring hingga platform dagang-el (e-commerce).

    Airlangga menjelaskan bahwa target jumbo tersebut merupakan akumulasi dari berbagai program belanja akhir tahun. Salah satunya adalah program ‘Belanja di Indonesia Aja (Bina)’ yang diinisiasi oleh Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) dengan target transaksi sebesar Rp30 triliun hingga 4 Januari 2026.

    Selain itu, kontribusi signifikan juga diharapkan datang dari perhelatan Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) yang diproyeksikan menyumbang transaksi sekitar Rp35 triliun, serta program promosi ‘Every Purchase is Cheap’.

    “Jadi sampai akhir tahun kita targetkan antara Rp110 triliun dibelanjakan,” ujar Airlangga saat melakukan peninjauan di Pondok Indah Mall 1, Jakarta, Jumat (26/12/2025).

    Untuk memacu daya beli masyarakat, pemerintah menggandeng peritel untuk memberikan potongan harga yang agresif. Airlangga menyebutkan bahwa skema diskon bertingkat menjadi daya tarik utama untuk mendongkrak konsumsi rumah tangga pada kuartal IV/2025.

    “Kalau kita lihat tadi seluruh penjualan di setiap toko itu ada diskonnya sampai dengan 50%. Bahkan, ada yang tambah 25% lagi ditambah cashback lagi 10%. Jadi, itulah yang didorong agar terjadi pertumbuhan ekonomi,” ungkapnya.

    Tak hanya mengandalkan pasar domestik, Airlangga juga menargetkan peningkatan belanja dari wisatawan mancanegara (wisman). Pemerintah mencatat kunjungan wisman tahun ini diproyeksikan memecahkan rekor pascapandemi dengan angka 15,3 juta kunjungan.

    Secara spesifik, dia menyoroti tingginya minat wisman asal Malaysia yang gemar berbelanja di Indonesia, khususnya di Bandung, Jawa Barat, sembari menjajal Kereta Cepat Whoosh.

    “Jadi quality tourism [pariwisata yang berkualitas] semacam itu lah yang akan kita dorong,” tuturnya.

    Dalam agenda tersebut, turut hadir Menteri UMKM Maman Abdurrahman yang diharapkan dapat memastikan produk UMKM ikut terdongkrak dalam pesta belanja akhir tahun ini. Selain itu, ada Menteri Perdagangan Budi Santoso dan Menteri Agama Nasaruddin Umar.

  • Korban Banjir-Longsor Dapat Rp 8 Juta per Keluarga, Ini Rinciannya

    Korban Banjir-Longsor Dapat Rp 8 Juta per Keluarga, Ini Rinciannya

    Jakarta

    Pemerintah resmi menetapkan besaran bantuan langsung bagi korban bencana banjir dan longsor di Sumatera. Bantuan ini berupa uang tunai yang sebesar Rp 8 juta per keluarga.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, merinci dari nominal Rp 8 juta ini, nantinya Rp 3 juta untuk biaya pengisian rumah, dan Rp 5 juta untuk pemulihan ekonomi.

    “Kemudian juga ada bantuan langsung bencana Sumatera. Yaitu bantuan langsung tunai, yaitu Rp 8 juta per keluarga. Di mana untuk keluarga terdampak banjir dan longsor, Rp 3 juta, untuk pengisian rumah, dan Rp 5 juta untuk pemulihan ekonomi,” ujarnya saat konferensi pers di salah satu pusat belanja di Jakarta, Jumat (26/12/2025).

    Selain itu, ada pula uang santunan yang diberikan kepada keluarga korban meninggal dunia dan korban luka berat. Untuk santunan keluarga meninggal dunia, pemerintah memberikan uang tunai sebesar Rp 15 juta, dan Rp 5 juta untuk korban luka berat.

    “Santunan keluarga korban yang meninggal dunia, yaitu Rp 15 juta. Dan korban luka berat, Rp 5 juta,” tambah Airlangga.

    Airlangga menambahkan, ada pula bantuan logistik berupa pangan seperti beras, dan juga uang untuk membeli lauk-pauk dengan kisaran nominal berkisar di antara Rp 300 ribu sampai Rp 400 ribu per bulannya.

    “Kemudian ada bantuan logistik dan hunian. Beras 10 kilo per bulan. Dan uang lauk pauk antara Rp 300 ribu sampai dengan Rp 450 ribu per bulan. Uang tunggu hunian itu sebesar Rp 600 ribu, serta pembangunan hunian sementara,” tandasnya.

    (fdl/fdl)

  • 79,3 Ribu Orang Kena PHK di 2025, Apa yang Dilakukan Pemerintah?

    79,3 Ribu Orang Kena PHK di 2025, Apa yang Dilakukan Pemerintah?

    Jakarta

    Jumlah pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) yang mencapai 79.302 orang sepanjang Januari-November 2025. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pemerintah sudah punya cara baru untuk menangani maraknya PHK.

    Menurutnya PHK yang berujung dengan meningkatnya pengangguran dapat ditekan dengan pembukaan lapangan kerja. Nah untuk meningkatkan pertumbuhan lapangan kerja, pemerintah kini menginisiasi layanan debottlenecking yang dapat menampung dan mencari solusi segala masalah oleh para pengusaha.

    Airlangga menyatakan layanan tersebut diharapkan dapat menyelesaikan masalah dari para pengusaha yang pada akhirnya dapat mendorong penciptaan lapangan kerja oleh sektor swasta.

    “Terkait dengan Satgas, nanti kita sedang dorong bahwa yang utama dari pencegahan PHK adalah penciptaan lapangan kerja. Jadi kita dorong bagaimana debottlenecking untuk penciptaan lapangan kerja,” ujar Airlangga ditemui di Pondok Indah Mal, Jakarta Selatan, Jumat (26/12/2025).

    Menurutnya layanan debottlenecking ini sudah mulai bekerja, dan bahkan kami menyiapkan web untuk aduan lewat laman https://lapor.satgasp2sp.go.id/. Layanan ini dibuka sejak 16 Desember 2025 oleh Kementerian Keuangan.

    Menurutnya layanan ini akan menjadi solusi manjur agar para pengusaha dapat meningkatkan skala ekonominya dan pada akhirnya mengurangi PHK dan bahkan membuka lebih banyak lapangan kerja.

    “Jadi company per company. Jadi sudah kita menyelesaikan dan membahas persoalan sektoral dan juga detail. Ini yang kita akan dorong ke depan,” papar Airlangga.

    (hal/fdl)

  • Airlangga Pastikan Sawit RI Bebas Tarif Masuk AS, Tekstil Tetap Kena

    Airlangga Pastikan Sawit RI Bebas Tarif Masuk AS, Tekstil Tetap Kena

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memastikan Amerika Serikat (AS) telah bersedia memasukkan kelapa sawit ke dalam daftar komoditas yang menikmati fasilitas pembebasan tarif bea masuk (0%). 

    Kesepakatan ini nantinya menjadi bagian dari Agreement on Reciprocal Tariff (ART), pasca-terbitnya perintah eksekutif (executive order) Presiden AS Donald Trump soal tarif resiprokal pada awal April 2025.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, kerangka awal pembebasan tarif tersebut sejatinya mengacu pada daftar komoditas yang telah ditetapkan dalam Executive Order Trump. Kendati demikian, pemerintah mengajukan negosiasi tambahan agar komoditas unggulan nasional turut terakomodasi.

    “Kalau untuk Indonesia nanti ditambahkan beberapa komoditas lain, termasuk kelapa sawit,” ujar Airlangga di PIM 1, Jakarta, Jumat (26/12/2025).

    Meski demikian, dia belum memerinci jumlah pasti total pos tarif yang akan mendapatkan fasilitas 0% tersebut. Dia menekankan bahwa detail teknis masih dalam tahap finalisasi.

    Airlangga hanya memastikan bahwa kriteria produk yang berhak mendapatkan fasilitas tarif 0% tersebut secara spesifik ditujukan bagi komoditas sumber daya alam (SDA) berbasis tropis (tropical based natural resources). Dengan demikian, komoditas hasil manufaktur seperti tekstil (yang banyak diekspor ke AS) akan tetap dikenai tarif resiprokal 19%.

    “Tekstil kan bukan dari alam. Jadi ya semua yang sumber daya alam berbasis tropical,” tegasnya.

    Saat dikonfirmasi mengenai aspirasi industri agar pembebasan tarif diekspansi ke produk manufaktur, Airlangga kembali mengingatkan batasan definisi dalam kesepakatan tersebut.

    “Ya balik lagi, yang [tarif] nol itu kan sumber daya alam. Sementara kalau produk manufaktur dalam tanda petik bukan sumber daya alam,” pungkas Airlangga.

    Prabowo-Trump Teken Kesepakatan Akhir Januari 2026

    Dokumen ATR antara RI-AS itu ditargetkan bakal ditandatangani secara resmi oleh Presiden Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump pada akhir Januari 2026.

    Kepastian tersebut disampaikan Airlangga usai menggelar pertemuan bilateral dengan Duta Besar Perwakilan Perdagangan AS (United States Trade Representative/USTR) Jameson Greer di Washington D.C. pada Senin (22/12/2025) waktu setempat.

    Airlangga mengaku bahwa seluruh isu substansial, baik aspek utama maupun teknis dalam dokumen ART, telah disepakati kedua belah pihak. Saat ini, sambungnya, proses tinggal menyisakan tahap harmonisasi bahasa hukum atau legal drafting.

    “Seluruh isu substansi dalam dokumen ART sudah disepakati. Tadi juga disepakati framework timetable, di mana pada minggu kedua Januari 2026, tentatif antara tanggal 12 sampai 19, tim teknis akan menyelesaikan legal drafting serta clean up dokumen,” ungkap Airlangga dalam konferensi pers, Selasa (23/12/2025) pagi waktu Indonesia.

    Mantan menteri perindustrian itu memerincikan bahwa setelah proses teknis tersebut rampung, dokumen final akan segera disiapkan untuk agenda penandatanganan tingkat tinggi. Saat ini, pihak Gedung Putih sedang mengatur jadwal pertemuan antara kedua pemimpin negara.

    Perjanjian ART ini merupakan kelanjutan dari kesepakatan awal yang dicapai pada 22 Juli lalu. Poin krusial dalam kesepakatan ini mencakup komitmen Indonesia membebaskan tarif bea masuk hampir seluruh produk asal AS.

    Sebagai timbal balik, AS menurunkan tarif resiprokal atas produk asal Indonesia dari awalnya 32% menjadi 19%. Negeri Paman Sam itu juga memberikan fasilitas pengecualian tarif bagi produk-produk unggulan ekspor RI, meliputi minyak kelapa sawit (CPO), teh, kopi hingga kakao.

  • Lobi Trump, RI Buka Akses Mineral Kritis untuk AS, Nikel hingga Logam Tanah Jarang

    Lobi Trump, RI Buka Akses Mineral Kritis untuk AS, Nikel hingga Logam Tanah Jarang

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Indonesia membuka akses terhadap mineral kritis (critical mineral), dari nikel hingga Logam Tanah jarang (rare earth), sebagai salah satu poin krusial yang ditawarkan kepada Amerika Serikat (AS) dalam kesepakatan dagang resiprokal atau Agreement on Reciprocal Tariff (ART).

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa pembahasan kerja sama dengan Negeri Paman Sam mencakup seluruh sektor strategis. Dia memastikan, keran investasi untuk perusahaan AS di sektor penghiliran mineral terbuka lebar.

    Bahkan, Airlangga mengungkapkan bahwa Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) telah menjalin komunikasi intensif dengan badan ekspor maupun korporasi AS terkait peluang ini.

    “Tentu yang critical mineral sudah ada pembicaraan Danantara dengan badan ekspornya di Amerika dan beberapa lagi. Ada perusahaan Amerika yang sudah berbicara dengan perusahaan critical mineral di Indonesia,” ungkap Airlangga di PIM 1, Jakarta, Jumat (26/12/2025).

    Polisi Partai Golkar itu menjelaskan bahwa peran Danantara ke depan akan difokuskan pada skema business to business (B2B). Dia menyebutkan minat korporasi AS tidak hanya terbatas pada pemain lama, tetapi juga raksasa teknologi dan otomotif seperti Ford Motor Company hingga Tesla yang membidik ekosistem baterai.

    Mantan menteri perindustrian itu membantah tudingan bahwa pembukaan akses mineral kritis bagi AS sebagai kebijakan baru. Menurutnya, jejak investasi AS di sektor tambang RI sudah terjadi sejak setengah abad lalu.

    Dia mencontohkan Freeport McMoran yang telah menanamkan modal di sektor tembaga (copper) sejak 1967 dan kini telah memiliki fasilitas pemurnian (refinery) di Gresik. Selain itu, ada pula Vale yang beroperasi di sektor nikel sejak era 1970-an.

    “Jadi bagi Indonesia, critical mineral dan Amerika itu sesuatu yang sudah dijalankan. Jadi bukan sesuatu yang baru,” tegasnya.

    Lebih lanjut, Airlangga memerinci bahwa mineral kritis yang dibutuhkan AS cukup beragam, mulai dari tembaga, nikel, bauksit, hingga logam tanah jarang yang merupakan produk sampingan timah.

    Dia menyadari posisi tawar Indonesia sangat strategis, mengingat kebutuhan AS terhadap komoditas ini bukan sekadar untuk kendaraan listrik, melainkan juga untuk kepentingan pertahanan dan teknologi tinggi.

    “Akses itu mereka perlukan, karena itu untuk otomotif, pesawat terbang, roket, pertahanan, kelautan,” pungkas Airlangga.

    Adapun, pemerintah Indonesia dan AS telah menyepakati finalisasi ART. Dokumen kerja sama perdagangan strategis ini ditargetkan bakal ditandatangani secara resmi oleh Presiden Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump pada akhir Januari 2026.