Tag: Airlangga Hartarto

  • Beda Versi 2 Kementerian soal Insentif buat Otomotif

    Beda Versi 2 Kementerian soal Insentif buat Otomotif

    Jakarta

    Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan tidak ada insentif untuk industri otomotif tahun depan. Di sisi lain, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) bilang industri otomotif perlu diselamatkan karena kondisinya sedang terpuruk.

    Airlangga menilai, industri otomotif di Indonesia sudah cukup kuat. Apalagi banyak didukung oleh pameran otomotif, baik skala nasional maupun internasional.

    “Karena industrinya sudah cukup kuat. Apalagi udah pameran di sini. Kuat banget,” sambung politisi Partai Golkar tersebut baru-baru ini.

    “Lagi dikaji (rencana pemberian insentif pemberian otomotif). Dikaji, tapi belum (ada keputusan),” sambung Airlangga.

    Dikutip Antara, Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto mengatakan, belum ada usulan resmi terkait insentif otomotif untuk tahun 2026. Namun, Kemenko Perekonomian membuka ruang untuk pembahasan jika ada usulan baru.

    “Saat ini kami belum ada pembahasan kembali dan belum menerima usulan insentif dari Kementerian/Lembaga pembina sektor,” kata Haryo.

    Haryo juga menilai, dalam beberapa tahun terakhir, industri otomotif menunjukkan penguatan yang cukup signifikan, khususnya pada segmen kendaraan listrik. Pertumbuhan kendaraan listrik dan realisasi investasi yang signifikan menunjukkan fondasi industri yang semakin kuat.

    “Kami berpendapat bahwa industri otomotif saat ini sudah cukup kuat. Hal ini dibuktikan dengan penjualan kendaraan listrik roda empat meningkat signifikan hingga 18,27 persen dari pangsa pasar tahun 2025 dan investasi untuk KBLBB (Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai) sebesar Rp5,66 triliun di tahun 2025,” ujar Haryo.

    Di sisi lain, segmen kendaraan konvensional masih mendominasi pasar sekitar 80,6 persen, sementara pasar roda dua juga terus menunjukkan pertumbuhan baik dari sisi permintaan domestik maupun ekspor.

    “Pertanyaannya, apakah masih diperlukan insentif jika suatu industri sudah cukup kuat? Kami melihat ruang kebijakan yang ada dapat mulai dipertimbangkan untuk memperkuat sektor-sektor prioritas lain yang membutuhkan dukungan lebih besar, sembari tetap menjaga momentum positif industri otomotif,” sebutnya.

    Insentif buat Selamatkan Industri Otomotif

    Di sisi lain, Kementerian Perindustrian menilai industri otomotif saat ini sangat membutuhkan insentif untuk memperkuat ekosistem industrinya dari hulu ke hilir. Insentif tersebut diperlukan untuk mempertahankan utilisasi produksi, melindungi investasi dan pekerja industrinya dari PHK, serta meningkatkan daya saing produk otomotif dalam negeri.

    Juru Bicara Kemenperin, Febri Hendri Antoni Arief mengatakan, memang penjualan mobil listrik meningkat signifikan. Namun kenaikan penjualan ini sebagian besar berasal dari mobil listrik impor. Dari total penjualan kendaraan EV tahun 2025 sebesar 69,146 unit, 73 persennya merupakan kendaraan EV impor yang nilai tambah serta penyerapan tenaga kerja industrinya berada di negara lain. Sementara segmen kendaraan lain yang diproduksi di dalam negeri dan memiliki share terbesar dalam pasar otomotif nasional terus mengalami penurunan penjualan signifikan, bahkan jauh di bawah jumlah produksi tahunan kendaraan pada segmen tersebut.

    “Jadi, keliru jika kita menyatakan industri otomotif sedang dalam kondisi kuat dengan hanya mengandalkan indikator pertumbuhan kendaraan pada segmen tertentu. Penurunan tajam penjualan kendaraan bermotor roda empat jauh di bawah angka produksinya di kala penjualan kendaraan EV impor naik tajam adalah fakta yang tidak bisa dihindari. Dan, harus menjadi indikator pertumbuhan industri otomotif nasional saat ini. Kami memandang bahwa dibutuhkan insentif untuk membalikkan keadaan tersebut,” ujar Febri dikutip dari keterangan tertulisnya.

    Selain itu, banyaknya pameran bukan berarti menunjukkan bahwa industri otomotif sedang kuat. Kuat-tidaknya industri otomotif nasional hanya bisa disimpulkan berdasarkan data penjualan dan produksi otomotif.

    “Banyaknya pameran otomotif diberbagai tempat Indonesia juga bukan ukuran industri otomotif sedang kuat. Sebaliknya, banyak pameran otomotif adalah upaya dan perjuangan industri untuk tetap mempertahankan demand di tengah anjlok penjualan domestiknya dan sekaligus melindungi pekerjanya dari PHK. Sekali lagi, kita harus menggunakan data statistik yang ada untuk menggambarkan kondisi obyektif industri otomotif saat ini dan tidak menggunakan jumlah event pameran otomotif,” ujar Febri.

    Kondisi Industri Otomotif

    Saat ini, industri otomotif mengalami penurunan penjualan. Data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mencatat, penjualan mobil selama Januari-Oktober 2025 secara wholesales (distribusi dari pabrik ke dealer) hanya sebanyak 634.844 unit. Angka itu turun 10,6 persen dibanding tahun lalu yang mencapai 711.064 unit. Sedangkan secara retail sales (penjualan dari dealer ke konsumen) tercatat sebanyak 660.659 unit pada Januari-Oktober 2025. Angka itu turun 9,6 persen dari tahun lalu yang mencapai 731.113 unit.

    Data yang dihimpun Ditjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) menunjukkan produksi kendaraan juga mengalami penurunan menjadi 957.293 unit dari 996.741 unit pada 2024.

    Penurunan paling dalam terjadi pada segmen kendaraan yang justru menjadi tulang punggung industri otomotif nasional, yaitu segmen entry dengan harga di bawah Rp 200 juta. Segmen itu anjlok hingga 40 persen. Selain itu, segmen low dengan harga Rp 200-400 juta juga merosot 36 persen, serta segmen kendaraan komersial turun 23%. Ketiga segmen tersebut selama ini menyasar konsumen domestik, terutama kelompok masyarakat kelas menengah, serta menjadi basis produksi terbesar di dalam negeri.

    Oleh karena itu, Kemenperin menegaskan bahwa insentif otomotif menjadi instrumen krusial dalam upaya memulihkan pasar kendaraan bermotor sekaligus menjaga keberlangsungan industri otomotif nasional.

    Febri menyatakan, kebijakan insentif tidak hanya penting bagi pelaku industri, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sebagai konsumen. Menurutnya, insentif akan menciptakan ruang bagi penurunan harga kendaraan, memperbaiki sentimen pasar, serta mempertahankan daya beli masyarakat, khususnya kelompok kelas menengah dan pembeli mobil pertama yang sangat sensitif terhadap perubahan harga.

    “Walaupun Kemenperin belum merumuskan jenis, bentuk dan target insentif/stimulus, tapi usulannya akan mengarah ke segmen kelas menengah-bawah dan didasarkan pada nilai TKDN.,” ungkapnya.

    Menurut Febri, pelemahan pasar yang terjadi secara simultan dapat berdampak pada penurunan utilisasi pabrik, penurunan investasi, serta berpotensi mengancam keberlanjutan lapangan kerja di industri otomotif dan sektor komponen. “Tidak adanya intervensi kebijakan akan membuat tekanan ini semakin dalam, dan efeknya dapat memengaruhi struktur industri secara keseluruhan,” katanya.

    (rgr/dry)

  • Cek BLT Kesra 2025 Melalui Aplikasi Cek Bansos hingga Situs Kemensos

    Cek BLT Kesra 2025 Melalui Aplikasi Cek Bansos hingga Situs Kemensos

    Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah mengumumkan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) yang diberikan pada Oktober-Desember 2025. Masyarakat akan menerima BLT Kesra 2025 dengan nominal Rp 300 ribu dan diberikan langsung Rp 900 ribu. Adapun BLT Kesra 2025 tersebut akan diterima 35.046.783 keluarga penerima manfaat (KPM).

    “Dan ini lebih tinggi dari BLT sebelumnya (keluarga penerima manfaat-red), dan ini bisa menjangkau kurang lebih 140 juta orang kalau kita berasumsi 1 KPM itu adalah ayah, ibu, dan 2 orang anak,” tutur Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, seperti dikutip dari laman Setkab.go.id, 17 Oktober 2025, Senin (1/12/2025).

    Airlangga mengatakan, bantuan tersebut menyasar desil 1-4 berdasarkan data sosial ekonomi nasional (DSEN). Bantuan ini merupakan tambahan di luar BLT regular yang selama ini disalurkan melalui Kementerian Sosial kepada 20,88 juta keluarga penerima manfaat dalam program keluarga harapan dan bantuan sembako. Penyaluran BLT Kesra ini disalurkan melalui himpunan bank milik negara (Himbara) untuk 18,3 juta keluarga. Penyaluran BLT Kesra juga dilakukan melalui PT Pos Indonesia untuk 17,2 juta keluarga.

    Kriteria penerima BLT Kesra sangat spesifik untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Penerima haruslah Warga Negara Indonesia (WNI) dan tidak berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, atau Polri.

    Mereka juga tidak boleh menerima bantuan ganda dari program sejenis seperti PKH atau BPNT. Selain itu, penerima harus berasal dari kelompok desil 1 hingga 4 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang mencakup masyarakat dari kategori sangat miskin hingga pas-pasan, serta memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang berlaku.

    Mengutip Antara, ada satu langkah penting yang perlu dilakukan sebelum berangkat ke kantor pos dan titik distribusi, yaitu memastikan terlebih dahulu apakah nama Anda masuk dalam daftar penerima.

    Pemerintah sudah menyiapkan layanan pengecekan secara daring melalui situs resmi Cekbansos Kemensos. Dengan bermodalkan ponsel dan NIK yang tertera di KTP, Anda bisa mengetahui status bantuan dalam hitungan menit.

  • Menko Airlangga Prediksi Ekonomi 2026 Bakal Cerah

    Menko Airlangga Prediksi Ekonomi 2026 Bakal Cerah

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut tahun 2025 sebagai whirlwind year atau tahun penuh putaran gejolak.  Menurut dia, rangkaian krisis global saling bertumpuk dan menciptakan tekanan besar bagi ekonomi dunia.

    Perang tarif antara negara besar, konflik Israel–Iran, krisis berkepanjangan di Gaza, serta perang Rusia–Ukraina menjadi penyebab utama tingginya ketidakpastian.

    “Tahun 2025 ini adalah tahun kita sebut whirlwind year. Kita lihat di tahun penuh ketidakpastian ini kita sebut juga sebagai headwind. Berbagai gejolak terutama di tahun ini adalah gejolak akibat perang tarif, kemudian Perang Israel dengan Iran, Gaza belum selesai, kemudian juga Ukraina belum selesai,” ujar Airlangga dalam Rapat Pimpinan Nasional KADIN, di Park Hyatt, Jakarta, Senin (1/12/2025).

    Namun, di tengah tekanan tersebut, Indonesia dinilai mampu menjaga daya tahan ekonomi. Stabilitas makro terjaga, konsumsi tetap positif, dan nilai tukar relatif lebih stabil dibandingkan banyak negara emerging lainnya. 

    Airlangga menegaskan bahwa fundamental ekonomi RI cukup kuat untuk menghadapi gejolak global yang masih belum menunjukkan tanda mereda.

    “Kita melihat ekonomi sebetulnya sudah kita restart dengan di kuartal ketiga antara lain tingkat suku bunga mulai dipotong dan BI memotong tingkat suku bunga 125 basis point tahun ini dan ini juga mendorong perekonomian sudah mulai di restart,” ujarnya.

     

  • Jadi Anggota Bank Bentukan BRICS, RI Mau Setor Modal Rp 16,6 T

    Jadi Anggota Bank Bentukan BRICS, RI Mau Setor Modal Rp 16,6 T

    Jakarta

    Indonesia resmi bergabung sebagai anggota ke-10 BRICS pada Januari 2025 lalu. Kondisi ini membuat Indonesia secara otomatis tergabung dalam bank bentukan blok ekonomi baru itu, New Development Bank (NDB).

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan sebagai anggota baru NDB, Indonesia diminta untuk memberikan setoran modal awal ke NDB. Dalam hal ini, pemerintah berencana untuk menyetorkan modal awal sebesar US$ 1 miliar atau Rp 16,66 triliun (kurs Rp 16.662 per dolar AS).

    “Maka bergabungnya Indonesia juga ditindaklanjuti dengan bergabung kepada New Development Bank, dan pemerintah sudah sepakat untuk memberikan dana US$ 1 miliar untuk investasi di New Development Bank,” terang Airlangga dalam Rapat Pimpinan Nasional Kadin Indonesia, di The Park Hyatt Hotel Jakarta, Senin (1/12/2025).

    Untuk diketahui, BRICS merupakan organisasi antarpemerintah dengan empat negara anggota pendiri, yakni Brasil, Rusia, India, dan China. Blok ekonomi tersebut kini diikuti oleh 11 negara termasuk Indonesia, dengan tambahan anggota seperti Afrika Selatan, Mesir, Ethiopia, Iran, Arab Saudi, Uni Emirat Arab.

    Dengan menjadi anggota NDB, Indonesia memiliki akses pendanaan lebih besar untuk proyek-proyek strategis nasional. Di saat yang bersamaan, sebagai anggota BRICS tentunya Indonesia dinilai memiliki potensi pasar baru yang lebih besar di negara-negara anggota lainnya.

    “Jadi kita menjadi anggota dan langsung berpartisipasi aktif dalam persiapan New Development Bank,” paparnya.

    “Dengan BRICS kita juga melihat ini merupakan akses pasar baru dengan BRICS kita juga melihat merupakan potensi kerja sama Global South,” kata Airlangga.

    Sebagai informasi, sebelumnya Airlangga menjelaskan NDB merupakan bank pembangunan yang dibentuk langsung oleh BRICS. Indonesia sebagai anggota BRICS pun memiliki jatah tempat untuk bergabung.

    Menurut Airlangga setoran modal ke NDB nanti dalam bentuk uang sesuai dengan formula yang ditetapkan NDB. Namun saat itu Airlangga mengaku tidak bisa menyebutkan besaran modal yang harus disetor ke NDB. Dia hanya bilang modal tersebut bisa dibayarkan dalam 7 tahun.

    “Pokoknya bayarnya bisa dalam 7 tahun,” ujarnya singkat di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (26/3/2025) lalu.

    (acd/acd)

  • Airlangga Beberkan Perekonomian RI di Setahun Pemerintahan Prabowo

    Airlangga Beberkan Perekonomian RI di Setahun Pemerintahan Prabowo

    Jakarta

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan ekonomi RI menunjukkan ketahanan yang solid memasuki tahun kedua pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah juga optimistis bahwa tahun 2026 kondisi akan jauh lebih cerah.

    Pernyataan itu disampaikan Airlangga di hadapan para pengusaha, ekonom, dan korps diplomatik dalam acara Closed-Door Dialogue: C-Suite Forum, bagian dari Conference on Indonesian Foreign Policy (CIFP) 2025. Forum tersebut membahas tantangan dan strategi ekonomi Indonesia di tengah tekanan global yang terus berkembang.

    “Pemerintahan sudah berjalan satu tahun, dan alhamdulillah perekonomian (RI) masih dalam situasi yang baik-baik saja,” kata Airlangga, dikutip dari keterangan tertulis, Minggu (30/11/2025).

    Ia memaparkan sejumlah indikator yang menopang optimisme tersebut, antara lain mencakup perbaikan kepercayaan konsumen, PMI manufaktur yang tetap berada pada zona ekspansif, serta penguatan pasar keuangan.

    Nilai tukar dan inflasi juga berada pada rentang yang terkendali. Sementara itu, realisasi investasi sudah menembus lebih dari Rp 1.400 triliun dengan target Rp 1.900 triliun hingga akhir tahun.

    “Berbagai faktor ketidakpastian itu sudah priced-in di tahun ini. Headwind yang berat sudah kita lewati. Karena itu outlook 2026 lebih optimistis, dan kita berharap pertumbuhan di atas 5,4%. Tidak ada risiko yang seberat perang Ukraina, Gaza, COVID-19, maupun perang tarif, semuanya sudah dilampaui Indonesia,” ujar Airlangga.

    Selain stabilitas ekonomi, ia juga menyoroti penguatan diplomasi ekonomi Indonesia, termasuk kesepakatan tarif dengan Amerika Serikat, proses aksesi CPTPP, keanggotaan penuh Indonesia dalam BRICS+, serta kemajuan signifikan menuju aksesi OECD.

    Airlangga menambahkan bahwa Indonesia turut mendorong transformasi digital melalui ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA), perluasan transaksi mata uang lokal (LCT), dan interoperabilitas QRIS lintas negara. Ia juga menekankan pentingnya percepatan reformasi struktural lewat deregulasi dan kemudahan perizinan.

    Pemerintah telah menerapkan mekanisme service level agreement dalam proses perizinan dan memperkuat Satgas Percepatan Program Strategis Pemerintah (P2SP) untuk mengatasi hambatan lintas kementerian. Di sisi lain, agenda energi hijau juga menjadi prioritas, antara lain melalui pengembangan Green Super Grid, fasilitas Carbon Capture and Storage (CCS/CCUS), serta perluasan PLTS berbasis desa.

    (shc/kil)

  • Ini Daftar Provinsi dan Kota yang Dapat Hadiah dari Prabowo Rp 786 Miliar

    Ini Daftar Provinsi dan Kota yang Dapat Hadiah dari Prabowo Rp 786 Miliar

    Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah mengumumkan pemenang Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) tahun 2025 tingkat provinsi dan kota yang berhasil stabilitas harga dan mendorong digitalisasi daerah. Hal itu disampaikan dalam Pertemuan Tahunan Bank Indoensia (PTBI) Tahun 2025.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, mengatakan pengumuman pemenang TPID Awards 2025 dan Championship TP2DD 2025 sebagai bentuk apresiasi kepada Pemerintah Daerah.

    Para pemenang Awards tersebut juga diusulkan untuk mendapatkan insentif fiskal seperti tahun-tahun sebelumnya, sekaligus sebagai dukungan nyata pemerintah pusat terhadap upaya pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga dan mendorong digitalisasi daerah.

    “Daerah yang mendapatkan award ini mohon dapat diberikan insentif fiskal, Pak Presiden. Jadi mohon arahan Pak Presiden. Tadi Pak Menteri Keuangan, tadi saya sudah minta kira-kira dananya tersedia,” kata Airlangga dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia, di Jakarta, ditulis Minggu (30/11/2025).

    Menko Airlangga menegaskan bahwa insentif ini merupakan bentuk apresiasi atas kerja keras daerah dalam menjaga stabilitas harga dan mempercepat transformasi digital.

    Airlangga mengungkapkan, usulan pemberian insentif fiskal telah dibicarakan dengan Menteri Keuangan. Menko Airlangga menyampaikan, kebutuhan anggaran untuk skema insentif ini mencapai sekitar Rp 786 miliar.

    “Jadi, mohon arahan Pak Presiden. Tadi Pak Menteri Keuangan, tadi saya sudah minta kira-kira dananya tersedia. Jumlahnya nggak terlalu besar Pak Presiden, kira-kira Rp 786 miliar yang dibagi,” ujarnya.

     

  • BLT Dicairkan di Pondok Aren, Warga Manfaatkan untuk Usaha dan Pendidikan Anak
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        29 November 2025

    BLT Dicairkan di Pondok Aren, Warga Manfaatkan untuk Usaha dan Pendidikan Anak Megapolitan 29 November 2025

    BLT Dicairkan di Pondok Aren, Warga Manfaatkan untuk Usaha dan Pendidikan Anak
    Tim Redaksi

    TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com –
    Warga di Kecamatan
    Pondok Aren
    , Tangerang Selatan, mulai mencairkan
    Bantuan Langsung Tunai
    (BLT) tahap Oktober–Desember 2025 pada Sabtu (29/11/2025).
    Bantuan yang dirapel selama tiga bulan dengan total Rp 900.000 itu dimanfaatkan warga untuk berbagai kebutuhan, mulai dari
    modal usaha
    hingga pendidikan anak.
    Sujila (60), warga Jurang Mangu Timur, menjadi salah satu penerima BLT yang memanfaatkan dana tersebut untuk menambah modal warung kecilnya.
    “Saya kan punya warung kecil-kecilan ya, nah itu buat nambahin modal di warung saya,” ujar Sujila saat ditemui
    Kompas.com
    di lokasi, Sabtu (29/11/2025).
    Warung yang ia kelola menyediakan jajanan anak-anak, minuman sachet, es, serta kopi. Demi bisa mendapatkan pencairan, ia rela mengantre sejak pukul 07.00 WIB.
    “Saya sudah hampir mau pulang tapi enggak jadi. Jadi milih nunggu aja, sabar aja,” kata dia.
    Cerita berbeda datang dari Didi Wahyu Nindra (40), pengemudi ojek
    online
    yang juga tinggal di Jurang Mangu Timur. Seluruh dana BLT akan ia alokasikan untuk biaya sekolah anaknya.
    “Untuk sekolah anak. Rencananya anak mau saya masukan ke Bimba,” ujar Didi.
    Demi keperluan pendidikan anaknya yang berusia empat tahun itu, Didi datang ke Kantor Pos Pondok Aren sejak pukul 05.00 WIB. Namun setibanya di lokasi, antrean sudah mengular.
    “Biar enggak antre juga tapi pas datang ternyata sudah ramai. Sudah pada datang,” ujarnya.
    Setelah menyerahkan fotokopi KTP dan KK sebagai syarat pencairan, Didi baru mendapatkan dana sekitar pukul 10.00 WIB.
    “Sekitar jam 10.00 WIB baru dapat. Sudah buka sih dari pagi tapi baru mulainya itu jam 09.00 WIB,” jelas dia.
    Baik Sujila maupun Didi berharap program bantuan tunai ini terus berlanjut karena dinilai sangat membantu masyarakat berpenghasilan rendah.
    “Mudah-mudahan berlanjut ya karena ini sangat bermanfaat,” kata Sujila.
    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan pemerintah menyalurkan BLT Kesra untuk periode Oktober hingga Desember 2025. Bantuan diberikan sebesar Rp 300.000 per bulan atau total Rp 900.000.
    Program ini berbeda dari BLT reguler Kementerian Sosial (Kemensos) yang disalurkan setiap bulan kepada 20,88 juta Keluarga Penerima Manfaat melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sembako.
    “Program BLT Kesejahteraan Rakyat merupakan program tambahan dari Kartu Sembako Reguler untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat,” ujar Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto dalam keterangan resmi, Jumat (17/10/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemkot Tangsel Jadi yang Terbaik Digitalisasi Daerah di Kawasan Jawa-Bali

    Pemkot Tangsel Jadi yang Terbaik Digitalisasi Daerah di Kawasan Jawa-Bali

    Jakarta

    Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional dengan meraih predikat terbaik pertama Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) 2025 untuk wilayah Jawa-Bali.

    Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie menyampaikan bahwa keberhasilan ini merupakan hasil konsistensi pemerintah daerah dalam membangun sistem digital yang efektif dan berorientasi pada pelayanan publik.

    “Penghargaan TP2DD ini adalah bukti bahwa transformasi digital kita berjalan nyata dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Digitalisasi bukan sekadar tren, tetapi kebutuhan agar layanan publik semakin cepat, transparan, dan akuntabel,” ujar Benyamin dalam keterangan tertulis, Sabtu (29/11/2025).

    Penghargaan tersebut disaksikan langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Gubernur Bank Indonesia dan menteri lainnnya.Penghargaan diterima langsung oleh Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie di Kompleks Perkantoran Bank Indonesia, Jakarta, Jumat (28/11).

    Kota Tangerang Selatan dinilai berhasil menunjukkan kinerja terbaik dalam transformasi digital daerah, berdasarkan penilaian komprehensif terhadap aspek proses, output, dan outcome. Mulai dari pelaksanaan High Level Meeting, penguatan koordinasi pusat dan daerah, hingga implementasi penuh transaksi non-tunai di lingkungan pemerintah daerah.

    Sepanjang 2024-2025, TP2DD Kota Tangsel telah melaksanakan 6 High Level Meeting dan berbagai program peningkatan kapasitas aparatur melalui bimtek di PKN STAN, termasuk analitika data pajak, pemeriksaan pajak daerah, dan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKI).

    Digitalisasi didukung penguatan infrastruktur seperti relokasi fiber optik ke bawah tanah, penyediaan WiFi publik berbasis IPv6, serta optimalisasi SIPD yang terintegrasi dengan SP2D Online.

    Benyamin menegaskan komitmen untuk terus memperkuat ekosistem digital di Tangerang Selatan.

    Pemerintah Kota Tangerang Selatan bahkan telah mengimplementasikan 100 persen transaksi non-tunai untuk seluruh penerimaan pajak daerah, retribusi, serta belanja daerah sejak 2024.

    Transformasi ini turut mendorong peningkatan pendapatan. Penerimaan pajak daerah Kota Tangsel naik dari Rp1,91 triliun pada 2023 menjadi Rp2,09 triliun pada 2024. Capaian tersebut ditunjang oleh penggunaan kanal pembayaran digital yang semakin luas, kerja sama intensif dengan Bank Pembangunan Daerah, serta pemutakhiran data perpajakan yang berkelanjutan.

    Benyamin juga menegaskan bahwa digitalisasi fiskal dan administrasi tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memperkuat kemandirian fiskal daerah.

    “Dengan penerimaan pajak dan retribusi yang sudah 100 persen non-tunai serta peningkatan pendapatan yang signifikan, Kota Tangsel semakin siap menuju tata kelola pemerintahan modern berbasis data dan teknologi,” tambahnya.

    Pemerintah Kota Tangsel telah menyusun Roadmap ETPD 2025-2029 untuk memastikan pengembangan digitalisasi berjalan berkelanjutan.

    Langkah ini mencakup integrasi data perpajakan, perluasan kanal pembayaran digital, penguatan infrastruktur teknologi, serta peningkatan layanan publik berbasis digital.

    Benyamin menegaskan bahwa komitmen Kota Tangsel terhadap digitalisasi akan terus diperkuat.

    “Penghargaan ini bukan garis akhir. Ini justru menjadi pemacu bagi kami untuk menghadirkan layanan yang semakin mudah, cepat, dan nyaman bagi seluruh masyarakat,” kata dia.

    (prf/ega)

  • Kereta Kilat Pajajaran Muncul, Airlangga: Whoosh Jalan Terus

    Kereta Kilat Pajajaran Muncul, Airlangga: Whoosh Jalan Terus

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto angkat bicara soal kemunculan layanan Kereta Api Kilat Pajajaran dan potensi dampaknya terhadap Kereta Cepat Whoosh.

    Airlangga menuturkan, Kereta Cepat Whoosh akan tetap beroperasi meski Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI mengumumkan rencana layanan Kereta Api Kilat Pajajaran.

    “Silakan saja, tidak apa-apa, Whoosh [tetap] jalan terus,” ujar Airlangga singkat saat di acara Conference on Indonesian Foreign Policy 2025 di Jakarta pada Sabtu (29/11/2025).

    Adapun, Kereta Api Kilat Pajajaran merupakan layanan baru hasil kerja sama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan PT KAI.

    Gubernur Provinsi Jawa Barat Dedi Mulyadi telah memaparkan rencana kereta cepat rute Pajajaran yang akan menghubungkan Jakarta–Bandung dengan waktu tempuh sekitar 1,5 jam, bahkan dapat dipersingkat hingga 1 jam.

    “Pengembangan kereta listrik dari Padalarang ke Cicalengka. Lalu, pembangunan jalur Nambo-Citayam. Kelima, Kereta Kilat Pajajaran akan memangkas waktu tempuh relatif sangat cepat, Gambir–Bandung menjadi sekitar 1,5 jam,” ungkapnya dikutip dari laman resmi Pemprov Jawa Barat, Sabtu (29/11/2025).

    Adapun, layanan kereta api kilat tersebut juga direncanakan terhubung hingga Garut, Tasikmalaya, dan Banjar dengan waktu tempuh sekitar 2 jam.

    KDM, sapaan akrab Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa seluruh rencana pengembangan perkeretaapian di Jawa Barat memerlukan dukungan pembiayaan yang kuat.

    Dia berharap sinergi antara Pemda Jawa Barat, PT KAI, dan para mitra lainnya dapat terjalin dengan baik agar berbagai program strategis tersebut dapat segera diwujudkan.

  • 5 Tanda yang Bikin Pemerintah Pede Ekonomi 2026 Moncer

    5 Tanda yang Bikin Pemerintah Pede Ekonomi 2026 Moncer

    Jakarta

    Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto optimistis ekonomi tahun depan tumbuh positif. Hal ini didukung dengan capaian sejumlah indikator ekonomi pada akhir 2025.

    Menurut Airlangga berbagai risiko ekonomi pada tahun depan sudah berhasil dikendalikan pada akhir tahun ini.

    “Proyeksi fundamental dan tren pertumbuhan ekonomi positif pada tahun 2026,” kata Airlangga dalam acara Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2025, di Gedung Grha Bhasvara Icchana, Kompleks Kantor Pusat Bank Indonesia, Jakarta, Jumat (28/11/2025).

    Airlangga pun merinci tanda-tanda ekonomi RI pada 2026 akan bertumbuh positif. Pertama, peningkatan konsumsi masyarakat yang tercermin dari level Mandiri Spending Index (MSI) November 2025 di level 312,8, naik dibanding catatan per Oktober 2025 sebesar 297,4.

    Kedua, investasi juga diproyeksikan akan terus bertumbuh. Hal ini didukungrealisasi investasi sepanjang tahun ini hingga September 2025 sudah mencapai Rp 1.434 triliun, dan masih akan terdorong dari investasi yang digenjot Danantara.

    Ketiga, pemerintah mempercepat realisasi belanja pemerintah dan lembaga hingga akhir November 2025 mencapai Rp 1.109 triliun dan program prioritas Presiden Rp 213 triliun untuk menjaga daya beli dan geliat ekonomi masyarakat.

    Keempat, dari sisi moneter, sepanjang 2025 Bank Indonesia telah memangkas suku bunga acuan sebesar 125 basis point (bps), sehingga BI Rate turun menjadi 4,25%. Ia percaya, langkah ini dapat mendorong kredit usaha dan belanja.

    Kelima, inflasi mencapai 2,86% (year on year/yoy) pada Oktober 2025. Inflasi ini terkendali dan masuk dalam rentang target nasional.

    “Ini dipengaruhi oleh konsistensi kebijakan suku bunga BI dan insentif fiskal pemerintah dalam melakukan ekspektasi inflasi. Dengan indikator tersebut hampir seluruh risiko pertumbuhan di 2026, sudah dikelola dan diserap tahun ini,” ujar dia.

    “Jadi Pak Presiden, risiko yang akan muncul seluruhnya sudah price in, sudah masuk di tingkat suku bunga, harga-harga, termasuk rupiah di tahun ini,” sambungnya.

    Dengan demikian, menurut Airlangga, pemerintah melihat adanya tanda upside risks atau pertumbuhan ekonomi pada tahun depan. Airlangga memperkirakan, pertumbuhan ekonomi akan mencapai baseline 5,4%.

    “Kita berharap dan optimistis tahun depan akan lebih baik dari tahun ini,” kata Airlangga.

    (shc/hns)