Xcloud.id

Tag: Airlangga Hartarto

  • Giant Sea Wall Ala Airlangga dan Prabowo Belum Ditetapkan Jadi PSN

    Giant Sea Wall Ala Airlangga dan Prabowo Belum Ditetapkan Jadi PSN

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengatakan tanggul laut raksasa atau giant sea wall sepanjang pantai utara (pantura) Jawa belum ditetapkan sebagai proyek strategis nasional (PSN).

    Rencana pembangunan giant sea wall Pantura pertama kali diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

    Asisten Deputi Percepatan dan Pemanfaatan Pembangunan Suroto mengatakan yang masuk dalam PSN adalah tanggul pantai yang saat ini tengah ditangani oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Pemprov DKI Jakarta, dan Pemprov Banten.

    “Yang giant sea wall atau tanggul laut memang bukan PSN. Tapi kemarin idenya sudah disampaikan oleh Pak Menko (Airlangga) dan Pak Prabowo itu dalam rangka jangka panjang untuk melindungi di Pantura Jawa karena infrastruktur dan kawasan industri ada di Pantura yang perlu dilindungi dengan konsep giant sea wall,” katanya dalam media briefing PSN dan Kebijakan Satu Peta 2024, Rabu (7/2).

    Suroto mengatakan giant sea wall bisa saja ditetapkan sebagai PSN. Namun, saat ini masih dalam tahap kajian.

    “Pendanaan juga masih dikaji. Belum jadi PSN,” katanya.

    Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Wahyu Utomo mengatakan yang ditetapkan sebagai PSN adalah tanggul pantai yang berada di Jakarta dan sekitarnya. Kajian terkait tanggul pantai, katanya, sudah dilakukan oleh Kementerian PUPR sejak 2011.

    Namun, menurut kajian Badan Pembangunan Nasional (Bappenas), sambungnya, terjadi penurunan permukaan tanah di seluruh Pantura. Karenanya, giant sea wall dibutuhkan sebagai solusi.

    “Perlu kajian yang lebih mendalam untuk memastikan pola penanganan karena aset negara banyak sekali di Pantura. Giant sea wall ini harus jadi proyek yang prioritas menurut saya karena dampaknya sangat besar terhadap perekonomian,” katanya.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pembangunan tanggul laut raksasa itu diperlukan demi mencegah penurunan tanah dan kenaikan air laut.

    “Giant Sea Wall itu sangat diperlukan, karena kita ingin untuk menyelesaikan penurunan permukaan tanah yang terus-menerus terjadi dan juga banjir rob yang juga selalu terjadi,” ucap Airlangga usai acara seminar nasional ‘Strategi perlindungan Kawasan Pulau Jawa, Melalui Pembangunan Tanggul Pantai dan Tanggul Laut’, di Jakarta, Rabu (10/1).

    Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengatakan pembangunan tanggul laut raksasa saat ini sangat dibutuhkan.

    Di sisi lain, ia mengatakan sebenarnya bukan kapasitas menteri pertahanan membicarakan tanggul laut. Prabowo menegaskan dirinya bicara sebagai pimpinan politik.

    Ia menyebut berdasarkan data dari para pakar pembangunan tanggul laut raksasa memerlukan waktu hingga 40 tahun.

    “Pengalaman negeri Belanda ya seperti itu, 40 tahun. Nah masalahnya adalah pemimpin politik yg rela fokus berpikir mengerahkan segala kemampuan dalam kurun waktu 40-50 tahun,” kata Prabowo.

    (feb/sfr)

  • Alasan Darurat Apa yang Paksa Sri Mulyani Blokir Anggaran K/L Rp50 T?

    Alasan Darurat Apa yang Paksa Sri Mulyani Blokir Anggaran K/L Rp50 T?

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani membekukan atau memblokir anggaran Kementerian/Lembaga (KL) hingga Rp50,14 triliun di APBN 2024.

    Langkah pemblokiran sementara anggaran K/L ini disebut Automatic Adjustment. Jadi, pemerintah mengotak-atik anggaran belanja dan penerimaan negara (APBN) demi memenuhi kebutuhan belanja tertentu.

    Kebijakan ini meminta seluruh K/L untuk memblokir sebagian dari anggaran yang belum prioritas dilaksanakan pada awal tahun. Sejumlah K/L pun diminta menyisihkan 5 persen anggaran mereka untuk tidak disalurkan terburu-buru.

    Automatic Adjustment bukan lah kebijakan yang pertama dilakukan Jokowi. Pada 2022, ia juga meminta Sri Mulyani untuk memblokir sementara anggaran belanja K/L senilai Rp39,71 triliun.

    Saat itu, refocusing anggaran itu dilakukan guna mengantisipasi pandemi covid-19. Kebijakan ini pun kembali diterapkan pada awal 2023. Kala itu, Automatic Adjustment belanja K/L TA 2023 ditetapkan sebesar Rp50,23 triliun. Kebijakan itu diambil guna menghadapi kondisi ketidakpastian ekonomi global dan gejolak geopolitik.

    Sementara, untuk kebijakan blokir anggaran tahun ini yang sebesar Rp50,14 triliun, pemerintah berdalih itu untuk mengantisipasi krisis tak terduga.

    “Sesuai arahan Presiden saat penyerahan DIPA tahun 2024, saat ini kondisi geopolitik global yang dinamis berpotensi mempengaruhi perekonomian dunia, sehingga perlu diantisipasi potensi atau kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi di 2024,” ujar Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro dalam keterangan tertulis kepada awak media, Jumat (2/2).

    Deni menekankan anggaran yang diblokir akan tetap ada di Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) masing-masing K/L. Hanya saja tidak bisa dibelanjakan langsung di awal tahun. Tujuannya, melatih K/L agar bisa membuat prioritas program dan tidak jor-joran menggunakan anggaran.

    “Pada dasarnya, anggaran yang terkena automatic adjustment masih tetap berada di K/L,” katanya.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Automatic Adjustment tahun ini salah satunya demi meningkatkan anggaran subsidi pupuk.

    “Itu tekniknya ada bermacam-macam cara. Salah satunya automatic adjustment,” katanya di Kemenko Perekonomian, Senin (5/2).

    Airlangga mengatakan anggaran subsidi pupuk memang perlu ditambah karena saat ini masuk musim tanam. Dengan anggaran awal yang ditetapkan sebesar Rp26 triliun, katanya, hanya cukup untuk 5,7 juta petani.

    Oleh karena itu, pemerintah menambah anggaran sebesar Rp14 triliun untuk menambah jumlah petani yang menerima subsidi.

    “Subsidi pupuk tidak boleh lambat sehingga Bapak Presiden sudah menyetujui untuk ditambahkan subsidi Rp14 triliun,” katanya.

    Kendati begitu, muncul juga dugaan bahwa Automatic Adjustment juga demi pengadaan bantuan sosial (bansos). Maklum, di awal 2024 ini atau menjelang Pemilu, Jokowi getol mengguyur bansos kepada masyarakat.

    Tahun ini saja, pemerintah menganggarkan total bansos Rp496 triliun. Angka ini naik Rp20 triliun dari anggaran 2023 yang sebesar Rp476 triliun.

    Yang terbaru, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Rp200 ribu per bulan selama tiga bulan selama Januari, Februari dan Maret yang dicairkan sekaligus Rp600 ribu.

    Bansos ini dikucurkan dengan anggaran sebesar Rp11,2 triliun, diberikan sekaligus pada Februari 2024 kepada 18 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

    Kemenkeu memang bakal ‘mengotak atik’ program yang ada APBN untuk memenuhi dana bansos terbaru Jokowi, yang diumumkan akhir Januari lalu.

    “Sebagian besar kan (anggaran) sudah ada di APBN, tapi ini kan memang ada beberapa perubahan-perubahan yang mungkin sifatnya merespons kondisi yang ada di masyarakat dan global,” ujar Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu di Kantor Kemenko Perekonomian, Senin (29/1).

    Menurutnya, APBN adalah shock absorber untuk semua kondisi di Tanah Air, sehingga memang fleksibel. Konsepnya, mana anggaran yang paling urgent maka akan didahulukan. Kondisi yang sama pernah dilakukan saat pandemi covid-19, di mana, saat itu pemerintah me-realokasi besar-besaran anggaran untuk berbagai insentif dan bansos.

    “Kita selalu gunakan istilah shock absorber, jadi kalau misal ada kebutuhan di masyarakat yang disebabkan gejolak yang kita lihat di pasar global APBN nya bisa tetap siap,” kata Febrio.

    Lantas, kondisi darurat apa yang membuat Jokowi memblokir anggaran K/L senilai Rp150 triliun? Apakah benar untuk bansos?

    Lanjut ke halaman berikutnya…

    Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan bansos BLT pangan sifatnya tidak reguler atau ad hoc. Jadi, alokasi bansos malah yang seharusnya seharusnya disunat dalam menjalankan kebijakan Automatic Adjustment ini.

    “Seharusnya jika mengacu pada aturan terkait kebijakan tersebut maka kebijakan BLT yang sifatnya ad hoc itu, sebenarnya merupakan salah satu komponen belanja yang bisa ditunda sementara waktu,” kata Yusuf.

    Pasalnya, kata dia, BLT pangan Rp200 per bulan bukanlah bagian dari kebijakan bansos reguler seperti misalnya program keluarga harapan (PKH) dan beberapa program bansos lainnya.

    Menurut Yusuf, dengan masuknya bansos untuk program BLT, maka sebenarnya ada inkonsistensi dari acuan cara kerja Automatic Adjustment itu sendiri. Kecuali, pemerintah melakukan pengecualian lain yang memang tidak tertera dalam acuan peraturan untuk melakukan Automatic Adjustment.

    Yusuf juga mengatakan masyarakat berhak mengkritisi penyaluran BLT pangan yang menyasar kelompok penerima baru. Ia mempertanyakan bagaimana pemerintah menetapkan siapa saja yang berhak dan apa dasar pemerintah memilih kelompok tersebut.

    “Karena sekali lagi kelompok yang mendapatkan bantuan ini adalah kelompok bansos ad hoc dan tidak regular, sehingga tentu penerimanya relatif berbeda dengan bansos yang sifatnya reguler,” kata Yusuf.

    Di sisi lain, ia sejalan dengan pemerintah jika Automatic Adjustment memang dilakukan untuk mengantisipasi ketidakpastian ekonomi global. Yusuf menilai di awal tahun ini kondisi ekonomi global memang masih diliputi ketidakpastian.

    Ia berpandangan ketidakpastian ini tidak terlepas dari kondisi geopolitik di awal tahun yang tidak menentu imbas konflik Palestina dan Israel. Ketidakpastian ekonomi dunia juga tak lepas dari potensi terganggunya aliran perdagangan buntut permasalahan di Laut Merah.

    Maklum, Laut Merah merupakan salah satu jalur penghubung perdagangan internasional. Selain itu, pelemahan ekonomi global juga diperkirakan akan berlanjut di tahun ini.

    Tak hanya itu, krisis properti di China diperkirakan akan ikut mempengaruhi laju perekonomian negara tersebut. Menurut Yusuf, perlambatan perekonomian Tiongkok sudah tentu juga akan mempengaruhi harga komoditas global.

    “Kondisi ini tentu akan ikut mempengaruhi Indonesia sebagai negara yang mengandalkan komoditas dalam perekonomian,” jelasnya.

    [Gambas:Photo CNN]

    Ia menyebut pelemahan harga komoditas selain akan mempengaruhi kinerja ekspor yang berimplikasi pada penerimaan negara. Oleh karena itu, kekhawatiran penerimaan negara terganggu akan ikut berimbas pada kinerja anggaran secara umum.

    “Kondisi, perekonomian global yang tidak menentu juga, akan meningkatkan imbal hasil surat utang pemerintah,” imbuh Yusuf.

    Ia mengatakan peningkatan imbal hasil diperkirakan terjadi karena investor, terutama dalam jangka waktu pendek, menilai profil risiko yang mereka dapatkan akan semakin besar.

    Padahal, pemerintah mempunyai target imbal hasil yang harus dimenangkan. Akhirnya, pemerintah tentu akan lebih selektif dalam menetapkan target serapan surat utang yang harus dipenuhi.

    “Jadi akan berdampak juga pada pembiayaan anggaran terutama di paruh pertama tahun ini,” tutur Yusuf.

    Sementara itu, Ekonomi Senior Indef Faisal Basri menilai pemblokiran anggaran K/L tentu ada mekanismenya. Hal itu, kata dia, perlu persetujuan DPR.

    Namun, ia menduga persetujuan DPR untuk Automatic Adjustment kali ini malah baru akan dikeluarkan DPR pada kuartal berikutnya. Oleh karena itu, Faisal mengatakan hal tersebut secara moral tidak baik.

    “Secara moral nggak bener tapi (secara) aturannya selamat,” kata Faisal di Jakarta.

    Faisal juga mengaku mendapat informasi bahwa Sri Mulyani sebenarnya enggan melakukan perintah Jokowi untuk membekukan sementara anggaran setiap K/L tersebut.

    “Saya dengar Ibu Sri mulyani nggak mau, nggak mau. Kayak saya datang ke Kementerian A potong ya (anggarannya) 5 persen, nanti yang disalahin Sri Mulyani terus kan,” jelas Faisal.

    Karenanya, ia pun meminta Jokowi untuk tegas mengatakan pada para menteri bahwa yang meminta Automatic Adjustment adalah dirinya. Dengan begitu, Sri Mulyani tidak dikambinghitamkan.

    “Jadi Pak Jokowi gentle dong bilang ke menteri-menterinya gitu, di sidang tertutup. Jangan kambing hitamnya Sri Mulyani terus. Emang Sri Mulyani punya kuasa untuk motong-motong (anggaran 5 persen), kan nggak punya kuasa,” kata Faisal.

  • Airlangga Ungkap Biang Kerok Pertumbuhan Ekonomi Mentok di 5 Persen

    Airlangga Ungkap Biang Kerok Pertumbuhan Ekonomi Mentok di 5 Persen

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan tingginya biaya investasi menjadi salah satu penyebab pertumbuhan ekonomi Indonesia mentok di level 5 persen.

    Menurutnya, agar ekonomi bisa tumbuh di atas 5 persen, salah satu strateginya dengan menurunkan biaya investasi. Pasalnya, beban yang harus dikeluarkan oleh investor untuk berinvestasi di Indonesia masih tinggi. Hal itu tercermin dari angka Incremental Capital Output Ratio atau ICOR saat ini.

    Sebagai informasi, ICOR merupakan parameter yang menggambarkan efisiensi investasi yang tercermin dari besaran modal yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu unit output

    “ICOR kita kan dibandingkan negara lain masih tinggi, masih sekitar di angka 6 lebih sedikit. Nah kalau kita bisa turunkan ke 4 maka pertumbuhan kita akan tumbuh ke 6 persen dan 7 persen,” ujarnya dalam konferensi pers di Kemenko Perekonomian, Senin (5/2).

    Kendati demikian, Airlangga mengatakan pertumbuhan ekonomi yang macet di angka 5 persen biasa saja. Sebab, Indonesia memang sedang menggenjot pembangunan infrastruktur.

    Ia yakin dengan pembangunan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi akan meningkat dan ICOR akan turun.

    “Infrastruktur itu tidak langsung tapi itu makan waktu dan saya yakin begitu infrastruktur semua terbangun kemudian kita punya logistik akan lebih baik maka kita bisa menggenjot pertumbuhan dengan perbaikan ICOR,” katanya.

    Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan ekonomi Indonesia tumbuh 5,05 persen secara year on year pada 2023 kemarin. Sedangkan pada kuartal IV-2023, ekonomi Indonesia masih tumbuh 5,04 persen.

    PLT Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan capaian ini menandakan ekonomi Indonesia tetap kuat di tengah berbagai tantangan terutama dari global.

    “Di tengah melambatnya ekonomi global dan menurunnya harga komoditas ekspor unggulan, ekonomi Indonesia 2023 tetap tumbuh solid,” ujarnya dalam konferensi pers, Senin (5/2).

    Namun bila dilihat ke belakang, maka pertumbuhan ekonomi 2023 kalah jauh dibandingkan 2022 yang berhasil tumbuh 5,31 persen sepanjang tahun.

    Secara rinci, pertumbuhan ekonomi 2023 adalah kuartal I sebesar 5,04 persen, kuartal II sebesar 5,17 persen, kuartal III sebesar 4,94 persen dan kuartal V sebesar 5,04 persen.

    Meski secara tahunan PDB 2023 kalah dibandingkan 2022, namun berdasarkan kuartal IV lebih tinggi 2023.

    “Ekonomi Indonesia tumbuh positif pada kuartal IV-2023, lebih tinggi dibanding periode yang sama 2022 sebesar 5,01 persen,” pungkas Amalia.

    (fby/pta)

  • Airlangga Ungkap Blokir Anggaran K/L Rp50 T Buat Ongkosi Subsidi Pupuk

    Airlangga Ungkap Blokir Anggaran K/L Rp50 T Buat Ongkosi Subsidi Pupuk

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan tambahan anggaran subsidi pupuk akan berasal dari berbagai sumber, termasuk Automatic Adjustment atau pemblokiran sementara anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp50,14 triliun.

    “Itu tekniknya ada bermacam-macam cara. Salah satunya automatic adjustment,” katanya di Kemenko Perekonomian, Senin (5/2).

    Airlangga mengatakan anggaran subdisi pupuk memang perlu ditambah karena saat ini masuk musim tanam. Dengan anggaran awal yang ditetapkan sebesar Rp26 triliun, katanya, hanya cukup untuk 5,7 juta petani.

    Karenanya, pemerintah menambah anggaran sebesar Rp14 triliun untuk menambah jumlah petani yang menerima subsidi.

    “Subsidi pupuk tidak boleh lambat sehingga Bapak Presiden sudah menyetujui untuk ditambahkan subsidi Rp14 triliun,katanya.

    Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membekukan atau memblokir anggaran (K/L) hingga Rp50,14 triliun di 2024 melalui kebijakan Automatic Adjustment.

    Kebijakan ini pertama kali diterapkan pada 2022 lalu dengan total anggaran yang dicadangkan sebesar Rp24,5 triliun dari seluruh KL. Sedangkan, 2023 dan 2024 anggaran yang dibekukan hampir sama yakni Rp50 triliun.

    Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro mengatakan kebijakan ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengantisipasi krisis tak terduga di tahun ini.

    “Sesuai arahan Presiden saat penyerahan DIPA tahun 2024, saat ini kondisi geopolitik global yang dinamis berpotensi mempengaruhi perekonomian dunia, sehingga perlu diantisipasi potensi atau kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi di tahun 2024,” ujarnya dalam keterangan tertulis kepada awak media, Jumat (2/2).

    Belajar dari covid-19, pemerintah ingin setiap KL memiliki dana cadangan yang bisa digunakan jika terjadi krisis tak terduga. Caranya dengan kebijakan Automatic Adjustment ini.

    Namun, ini tidak hanya berlaku untuk situasi atau krisis kesehatan saja. Seperti tahun lalu, sengaja dicadangkan untuk kondisi lainnya yang betul-betul tak terduga.

    “Kebijakan automatic adjustment merupakan salah satu metode untuk merespons dinamika global dan telah terbukti ampuh untuk menjaga ketahanan APBN 2022 dan 2023,” jelasnya.

    (fby/pta)

  • Apa Beda BLT Pangan vs Bansos Beras yang Cair Jelang Pilpres 2024?

    Apa Beda BLT Pangan vs Bansos Beras yang Cair Jelang Pilpres 2024?

    Daftar Isi

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebar bantuan sosial (bansos) baru berupa bantuan langsung tunai (BLT) dengan anggaran sebesar Rp11,2 triliun.

    Bansos ini dirilis di tengah masa kampanye Pemilu 2024, di mana putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, maju menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto.

    Selain bantuan tunai, Jokowi punya bansos pangan lain berupa pembagian beras.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan BLT ini akan diberikan bersamaan dengan bansos beras 10 kg.

    “Bantuan pangan beras sampai Juni sebesar 10 kg, dan BLT (pangan baru) dengan judul mitigasi risiko pangan untuk tiga bulan,” ujar Airlangga.

    Persamaan kedua bansos ini adalah difungsikan untuk meredam gejolak harga dan menjaga stok di tengah bencana gagal panen akibat El Nino, serta pembatasan impor oleh negara-negara penghasil beras

    Lantas, apa beda dua bansos pangan tersebut?

    1. Bentuk bantuan

    BLT pangan diberikan dalam bentuk uang tunai, sementara bansos beras dalam bentuk beras 10 kg.

    2. Jumlah penerima

    BLT pangan disalurkan kepada 18,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), sementara bansos beras akan disalurkan kepada 22 juta KPM yang berbeda. Airlangga menegaskan kedua penerima bansos ini berbeda.

    3. Besaran bantuan

    BLT pangan berupa uang tunai sebesar Rp200 ribu per bulan per keluarga. Sementara bansos beras berupa beras 10 kg per bulan per keluarga.

    Jokowi pernah mengatakan beras yang disalurkan adalah beras premium. Misalkan saja bansos beras mengacu produk beras Bulog, yakni Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang dibanderol Rp10.900 per kg, maka besaran bantuan bansos beras sekitar Rp109.000.

    4. Periode program

    BLT pangan baru diumumkan Menko Airlangga dan Menkeu Sri Mulyani pada 29 Januari kemarin. Bantuan ini diberikan selama tiga bulan, yakni Januari, Februari dan Maret 2024. Namun akan dicairkan sekaligus di awal langsung Rp600 ribu pada Februari.

    Sedangkan bansos beras dirilis pada Maret 2023 di tengah bencana El Nino yang berdampak pada gagal panen akibat kekeringan. Awalnya, bansos beras diberikan dari Maret hingga Mei 2023. Lalu sempat diperpanjang hingga Desember 2023 dan kemudian diperpanjang lagi sampai Juni 2024.

    5. Alokasi anggaran

    Pembiayaan kedua bansos pangan ini berasal dari APBN. Sri Mulyani mengungkapkan BLT pangan menghabiskan anggaran Rp11,25 triliun.

    Adapun untuk bansos beras 10 kg periode Maret hingga Desember 2023, kas negara yang disedot tembus 18,57 triliun. Sedangkan untuk perpanjangan, yakni Januari-Juni 2024, pemerintah belum mengumumkan berapa alokasinya.

    (pta/sfr)

  • Mempertanyakan Urgensi Pemberian Bansos BLT Jelang Pemilu

    Mempertanyakan Urgensi Pemberian Bansos BLT Jelang Pemilu

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Pemerintah kembali menyebar bantuan sosial (bansos) baru di tengah masa kampanye Pemilu 2024.

    Kali ini, bansos berupa bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp200 ribu per bulan selama Januari hingga Maret.

    Nantinya, pencairan bansos tunai untuk tiga bulan itu bakal dirapel di depan, tepatnya pada Februari.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bansos baru ini diberikan kepada 18 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), di mana penerima akan sekaligus mendapatkan Rp600 ribu.

    “Diberikan langsung tiga bulan pada Februari,” ujar Sri Mulyani di Kantor Kemenko Perekonomian, Senin (29/1).

    Ani, sapaan akrabnya, mengatakan bansos BLT ini dibiayai APBN dengan anggaran Rp11,25 triliun.

    Sementara itu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu mengatakan pihaknya bakal mengotak-atik program yang ada di APBN demi memenuhi anggaran bansos.

    “Sebagian besar kan (anggaran) sudah ada di APBN, tapi ini kan memang ada beberapa perubahan-perubahan yang mungkin sifatnya merespons kondisi yang ada di masyarakat dan global,” ujarnya.

    Menurutnya, APBN adalah shock absorber untuk semua kondisi di Tanah Air, sehingga memang fleksibel. Konsepnya, mana anggaran yang paling urgent akan didahulukan.

    “Nah ini tentunya kita akan carikan, dan itu APBN nya akan tetap bisa fleksibel dan ini tentunya bagian dari selalu strategi kita untuk mengelola APBN itu fleksibel. Jadi kita memang selalu siapkan seperti beberapa tahun terakhir,” jelasnya.

    Di lain sisi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan BLT ini akan diberikan bersamaan dengan bantuan beras 10 kg. Di mana, bantuan pangan beras telah diperpanjang sampai Juni 2024.

    “Bantuan pangan beras sampai Juni sebesar 10 kg, dan BLT (bansos baru) dengan judul mitigasi risiko pangan untuk tiga bulan,” jelasnya.

    Bansos BLT ini menambah deret bansos lainnya yang disalurkan pemerintah di awal tahun ini, bahkan di tengah masa kampanye Pemilu 2024.

    Beberapa program bansos yang akan berlanjut dan dicairkan di awal tahun adalah bantuan beras, pangan hingga Program Keluarga Harapan (PKH).

    Lantas tepat kah langkah pemerintah menebar BLT saat ini demi memitigasi risiko pangan? Apa urgensinya?

    Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita mengatakan penyaluran bansos bisa dimengerti karena secara logika bansos memang diberikan agar pertumbuhan ekonomi tidak mengalami penurunan lebih lanjut.

    Jika dilihat dari PDB beberapa kuartal terakhir, sambungnya, pertumbuhan ekonomi terus mengalami penurunan, terutama konsumsi rumah tangga.

    “Karena itu lah semestinya pemerintah memilih opsi intervensi dengan berbagai macam bansos, agar tekanan daya beli tak terlalu memberatkan kelompok masyarakat menengah ke bawah. Jadi sekali lagi, dalam konteks ini, tentu tak ada masalah,” katanya kepada CNNIndonesia.com, Senin (29/1).

    Bersambung ke halaman berikutnya…

    Terkait bentuk bansos yang disalurkan, apakah tunai atau lainnya, Ronny menilai itu soal pilihan saja. Namun BLT, katanya, memang bisa dikerjakan lebih cepat dan imbasnya bisa langsung terasa, meskipun imbasnya tidak sustainable alias tidak bersifat pemberdayaan.

    Yang menjadi masalah, katanya, justru faktor kepentingan politik elektoral yang bersembunyi di balik keputusan bansos tersebut. Andai saja, Jokowi tidak berpihak ke salah satu kandidat atau tidak memperlihatkan keberpihakannya secara terbuka, maka tidak masalah.

    “Tapi nyatanya tidak demikian. Presiden secara de facto memang berpihak, bahkan sempat menyatakan bahwa presiden memang boleh memihak, yang serta merta membuat semua kebijakan bansos mau tak mau berpengaruh secara elektoral ke salah satu paslon, yakni paslon yang didukung presiden,” katanya.

    Alhasil yang terjadi, katanya, adalah kebijakan bansos berpeluang menjadi instrumen pork barrel politic yaitu memakai anggaran negara untuk program dan kebijakan intervensionisme untuk menguntungkan salah satu paslon.

    Terkait hal itu, Ronny mengatakan ada dua hal yang seharusnya dilakukan. Pertama, para paslon harus non aktif dari segala jabatannya di pemerintahan, agar tidak terjadi “spill over” elektoral dari kebijakan pemerintah yang menggunakan anggaran negara.

    Kedua, presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara harus senetral-netralnya. Agar pemilihan umum berada pada level playing field yang sama untuk semua paslon alias tidak ada calon yang menjadi “free rider” atas kebijakan bansos pemerintah.

    Ia juga menilai langkah pemerintah mengotak-atik APBN agar bisa mendanai bansos dengan alasan APBN bersifat fleksibel tidak lah tepat.

    Ia mengatakan APBN awalnya berbentuk RAPBN yang untuk pengesahannya membutuhkan persetujuan DPR. APBN, katanya, harus dikunci secara jelas di akhir tahun lalu, agar posnya pasti dan tidak diubah-ubah untuk kepentingan pemilu.

    Perkara keperluan intervensi, Ronny menilai seharusnya sudah bisa diprediksi dari tahun lalu karena terlihat jelas dari tren pertumbuhan ekonomi yang mulai menurun.

    “Jadi anggaran bansos sebenarnya sudah bisa dikunci di tahun lalu, ketika RAPBN diajukan. Jadi bisa terbebas dari kepentingan politik jelang pilpres,” katanya.

    Yang menjadi pertanyaan, katanya, adalah apakah perubahan pos anggaran tersebut sudah disepakati oleh pemilik anggaran, yakni rakyat via DPR. Kemudian apakah anggaran bansos masih berada dalam ambang batas kesepakatan dengan DPR di APBN 2024.

    “Jadi di sini lah letak persoalanya. Bukan soal fleksibel atau tidak fleksibel. Memangnya uang pribadi Menkeu atau Presiden, sampai-sampai bisa seenaknya dianggap fleksibel seperti itu,” katanya.

    Kental Nuansa Politik

    Senada, Direktur Center of Economic and Law (CELIOS) Bhima Yudhistra mengatakan bansos sangat kental nuansa politis dibandingkan urgensi menyelesaikan masalah daya beli orang miskin.

    Menurutnya ada dua hal yang mendasari hal tersebut. Pertama, pemberian bansos cenderung naik signifikan jelang pemilu. Pola itu, katanya, hampir sama dengan siklus anggaran perlindungan sosial (petlinsos) 2014 dan 2019 yang aat itu naik tajam.

    Berdasarkan data Kementerian Keuangan, anggaran perlindungan sosial (perlinsos) pada 2014 mencapai Rp439 triliun, lalu turun ke Rp230,7 triliun (2015) dan Rp214,9 triliun (2016).

    Anggaran kemudian naik ke Rp216,6 triliun (2017), Rp293,8 triliun (2018), dan Rp308,3 triliun (2019).

    [Gambas:Photo CNN]

    “Itu anomali sekali setelah naik tinggi saat pemilu tahun berikutnya anjlok,” katanya.

    Kedua, pemerintah beralasan pemberian bansos untuk menyelamatkan daya beli dari fluktuasi harga pangan. Ia menilai alasan itu aneh karena di saat yang sama impor pangan terutama beras justru meningkat.

    “Saling kontradiksi antara bansos dengan impor. Harusnya kan impor bisa turunkan harga pangan jadi tidak perlu kasih bansos besar besaran,” katanya.

    Ia menilai bansos berupa BLT akan menimbulkan persepsi pemerintah menjadi ‘sinterklas’ untuk mendukung salah satu calon. Apalagi, pemerintah sampai menggeser anggaran untuk bansos jelang pemilu.

    “Ini akan menimbulkan distorsi pada efektivitas program lainnya. Apalagi kalau anggaran yang digeser adalah anggaran belanja produktif,” katanya.

  • Bansos Baru Jokowi Rp11 T Dirapel Tiga Bulan, Cair Sekaligus Februari

    Bansos Baru Jokowi Rp11 T Dirapel Tiga Bulan, Cair Sekaligus Februari

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Presiden Joko Widodo (Jokowi) merilis bantuan sosial (bansos) baru berupa bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp200 ribu per bulan dari Januari hingga Maret 2024.

    Bansos ini dikucurkan dengan anggaran sebesar Rp11,2 triliun di tengah masa kampanye Pemilu 2024.

    Bantuan tunai tersebut nantinya bakal diberikan sekaligus pada Februari 2024 kepada 18 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

    Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bansos itu dirapel sehingga warga akan mendapatkan Rp600 ribu sekaligus.

    “Diberikan langsung tiga bulan pada Februari,” ujar Sri Mulyani di Kantor Kemenko Perekonomian, Senin (29/1).

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan BLT ini akan diberikan bersamaan dengan bantuan beras 10 kilogram (kg), di mana pemberian bantuan pangan beras itu diperpanjang hingga Juni 2024.

    “Bantuan pangan beras sampai Juni sebesar 10 kg, dan BLT dengan judul mitigasi risiko pangan untuk tiga bulan,” ujar Airlangga.

    Bansos yang disebar ini akan dilakukan evaluasi setiap tiga bulan. Jika nantinya bermanfaat bagi masyarakat, maka tidak menutup kemungkinan akan diperpanjang.

    “Jumlahnya Rp200 ribu per bulan, sehingga tentu ini baru kita anggarkan, yang disetujui Bu Menkeu dan dievaluasi 3 bulan. Jadi sampai Maret dulu, nanti kita evaluasi baru berikutnya kita lihat lagi,” pungkasnya.

    (del/ldy)

  • Jokowi Kucur Bansos Baru Rp11 T di Masa Kampanye Pemilu 2024

    Jokowi Kucur Bansos Baru Rp11 T di Masa Kampanye Pemilu 2024

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebar bantuan sosial (bansos) baru di tengah masa kampanye Pemilu 2024.

    Bansos baru ini berupa bantuan langsung tunai (BLT) dengan anggaran sebesar Rp11,2 triliun.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bansos BLT ini ditujukan untuk masyarakat miskin sebagai mitigasi risiko pangan.

    “Pemerintah memutuskan memberikan bantuan BLT dengan judul mitigasi risiko pangan untuk tiga bulan,” ujarnya dalam Kantor Kemenko Perekonomian, Senin (29/1).

    Menurut Airlangga bantuan itu diberikan selama tiga bulan yakni Januari, Februari dan Maret 2024. Namun, ada kemungkinan akan diperpanjang jika betul-betul bermanfaat bagi warga miskin.

    “Itu untuk tiga bulan dan itu akan dievaluasi tiga bulan lagi,” jelasnya.

    Di sisi lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan bansos BLT diberikan dengan anggaran Rp11,25 triliun.

    Menurutnya, penerima akan mendapat Rp200 per bulan, yang diberikan sekaligus pada Februari 2024.

    Jadi, penerima akan mendapatkan Rp600 ribu langsung di bulan depan. Skemanya dirapel, sama dengan pencairan bansos El Nino sebesar Rp200 ribu per bulan, tetapi dicarikan dua bulan sekaligus menjadi Rp400 ribu.

    “Karena kan ini sudah hampir selesai (Januari) jadi (disalurkan) Februari. Nanti tiga bulan sekaligus (disalurkan),” pungkasnya.

    (ldy/pta)

  • Dalih Pemerintah Tunda Penerapan Pajak Karbon yang Disinggung Cak Imin

    Dalih Pemerintah Tunda Penerapan Pajak Karbon yang Disinggung Cak Imin

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Implementasi pajak karbon di Indonesia menjadi perbincangan usai cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menyinggung hal tersebut saat debat keempat, Minggu (21/1) malam.

    Saat itu, Cak Imin bertanya kepada cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka terkait komitmen penerapan pajak karbon.

    Cak Imin menuturkan penerapan pajak karbon menjadi salah satu instrumen untuk transisi energi menuju energi hijau. Namun, pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) malah mengundur implementasinya. Hal itu menjadi bukti pemerintah tak serius dalam transisi energi.

    “Penundaan implementasi pajak karbon dilakukan pemerintah hari ini, dari 2022 mundur menjadi 2025, apanya yang mau dilanjutkan?” tutur Cak Imin.

    “Karena itu, secara tegas harus dilakukan, implementasi pajak karbon dilakukan secepatnya sekaligus transisi energi hijau dijalankan,” imbuhnya.

    Jokowi memang mengundur pelaksanaan pajak karbon dari 2022 menjadi 2025. Pajak karbon menjadi disinsentif penggunaan energi kotor atau tidak terbarukan. Penggunaan dana dari pajak karbon untuk mendorong pengembangan dan pemanfaatan energi bersih atau terbarukan.

    Namun, belakangan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan implementasi pajak karbon kembali mundur menjadi pada 2026 mendatang.

    Ia menjelaskan penerapan pajak karbon masih dalam proses. Sebab, masih ada regulasi yang harus dilengkapi juga skema perhitungannya.

    “Nanti kita akan lihat regulasinya akan dilengkapi karena salah satunya Eropa akan menerapkan CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) di tahun 2026. 2024 mereka akan sosialisasi,” ujar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan seperti dikutip dari CNBCIndonesia, September 2023 lalu.

    Meski demikian, Airlangga mengatakan pelaku industri saat ini harus bersiap dengan beralih menggunakan energi hijau, bertransisi berubah menjadi industri bersih, meski diakui diperlukan investasi tambahan.

    Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan dirinya sangat hati-hati dalam memungut pajak karbon. Kehati-hatian ini berkaitan dengan reaksi pasar di bursa karbon nantinya.

    Ani, sapaan akrabnya, menjelaskan pajak karbon adalah bagian dari rencana panjang jangka menengah yang disusun untuk terus membawa ekonomi RI ke arah ekonomi rendah emisi. Ia menyebut aturan ini sudah diterbitkan melalui UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

    “Kita telah mengamanatkan tarif pajak karbon minimal Rp30 per kg CO2 ekuivalen. Ini akan dilakukan secara bertahap dan hati-hati. Artinya, dampak positif diinginkan, tapi dampak negatif diperhatikan,” ujarnya dalam Green Economy Forum 2023 yang disiarkan di kanal YouTube Bisnis Indonesia, Juni 2023 lalu.

    Menurutnya, pemerintah terus mengakselerasi dan mengembangkan perdagangan karbon sehingga bakal makin dikenal para pelaku ekonomi. Mekanisme ini bakal dikelola secara transparan dan kredibel sehingga pelaku ekonomi semakin tertarik berpartisipasi.

    (mrh/pta)

  • Warga Indramayu Curhat ke Airlangga soal Bantuan dari Pemerintah

    Warga Indramayu Curhat ke Airlangga soal Bantuan dari Pemerintah

    Indramayu, CNN Indonesia —

    Sejumlah warga Desa Eretan Kulon, Indramayu, Jawa Barat bercerita dengan Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Airlangga Hartarto soal bantuan pemerintah.

    Momen itu terjadi pada acara temu wicara bersama penerima bantuan pangan cadangan beras pemerintah (CBP) di Desa Eretan Kulon, Indramayu, Jawa Barat, Rabu (24/1).

    Salah satu ibu rumah tangga bernama Sri mengaku telah mendapat bantuan pangan itu sebelumnya. Ia juga mengaku dapat bantuan langsung tunai dari pemerintah.

    Oleh karena itu, Sri menyampaikan terima kasih kepada Airlangga sekaligus Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), karena merasa terbantu dengan bantuan tersebut. Pernyataan senada juga dituturkan ibu rumah tangga, Tarina yang merasa terbantu dengan bantuan dari pemerintah.

    Di sana, Airlangga juga berbincang dengan Carimin yang berprofesi sebagai penjual telur.

    Airlangga lantas bertanya apakah Carimin pernah menerima bantuan sebelumnya seperti Sri dan Tarina. Menjawab pertanyaan itu, Carimin mengaku belum pernah menerima bantuan. Padahal, Carimin menilai dirinya memenuni persyaratan menjadi penerima bantuan dari pemerintah.

    “Iya (baru pertama kali), pak. Ya seharusnya saya dari dulu-dulu saya itu pak. Kartu KIS ada, syarat-syarat sangat memenuhi… Baru sekarang saya baru dapat itu pak. Ada apa itu?” ujar Carimin saat berbincang dengan Airlangga.

    Atas bantuan pemerintah yang diterimanya kini, Carimin merasa berterima kasih. Tak hanya itu, Carimin sempat mengusulkan agar bantuan pangan yang diberikan pemerintah lebih dari 10 kg seperti yang kini dilakukan.

    “Baik, jadi baru pertama kali, karena memang data itu selalu diubah. Makanya penting Pak Kepala Desa, Pak Camat untuk mengingatkan warganya pak dan mendata warganya. Terima kasih Pak Carimin,” kata Airlangga.

    Dalam kesempatan itu, Airlangga menjelaskan ihwal kedatangannya adalah untuk melaksanakan amanah Jokowi, yakni memberikan bantuan pangan dalam bentuk 10 kg beras.

    Bantuan itu, kata Airlangga, akan diberikan hingga bulan Juni degan rincian 10 kg beras per keluarga per bulan.

    “Hari ini dilakukan pembagian bantuan pangan beras di desa Eretan Kulon kepada 100 penerima. Program ini sesuai dengan arahan bapak presiden diberikan sampai bulan Juni 2024, dan diberikan untuk 22 juta penerima bantuan pangan, yang tentunya tujuannya adalah untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dan selanjutnya juga akan diberikan bantuan langsung tunai yang el nino yang besarnya Rp200 ribu per bulan,” tutur dia yang juga dikenal sebagai Ketua Umum Golkar itu usai acara.

    “Sekarang dalam proses dan diharapkan di akhir bulan atau di awal bulan depan sudah bisa diluncurkan,” imbuhnya.

    Sebelumnya dalam acara tersebut, Airlangga sempat bertanya kepada warga yang hadir terkait apakah masyarakat ingin program bantuan tersebut dilanjutkan atau dihentikan. Para warga kompak menyerukan ingin program bantuan itu terus disalurkan kepada warga.

    Tak hanya itu, Airlangga menyebut pemerintah juga akan memberikan bantuan langsung tunai kepada warga. Airlangga berharap dana yang tengah diproses itu bisa turun ke masyarakat pada akhir bulan Januari atau awal Februari 2024.

    (pop/kid)