Xcloud.id

Tag: Airlangga Hartarto

  • Menko Perekonomian Beberkan Alasan Presiden Prabowo Naikkan UMP 6,5 Persen

    Menko Perekonomian Beberkan Alasan Presiden Prabowo Naikkan UMP 6,5 Persen

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membeberkan alasan Presiden Prabowo Subianto menaikkan upah minimum provinsi (UMP) naik 6,5% pada 2025. Menurut Airlangga, kenaikan 6,5% dihitung mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi.

    “Kenaikan UMP 2025 landasannya inflasi dan pertumbuhan ekonomi,” ujar Airlangga di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/12/2024).

    Pemerintah, kata Airlangga, juga sudah mempertimbangkan biaya tenaga kerja yang dikeluarkan pengusaha dalam menentukan kenaikan UMP 2025 Menurut dia, biaya tenaga kerja bergantung pada setiap sektor lapangan kerja.

    Untuk sektor padat karya, biaya tenaga kerja sebesar 30% dari total pengeluaran perusahaan. Sedangkan sektor nonpadat karya, biaya tenaga kerja di bawah 15%. “Pemerintah sudah melihat terhadap cost structure terhadap setiap sektor,” tegas Airlangga.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto resmi menaikkan upah minimum provinsi atau UMP 2025 sebesar 6,5%. Detail besaran nominalnya akan diatur Dewan Pengupahan Nasional.

    Presiden Prabowo Subianto langsung mengumumkan kenaikan UMP 2024 di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (29/11/2024). Prabowo menerangkan, awalnya Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyarankan kenaikan UMP 2025 hanya sebesar 6% saja. Namun, Prabowo menolak usulan tersebut dan menaikkan sebesar 0,5%.

    “Menteri tenaga kerja mengusulkan kenaikan upah minimum sebesar 6%. Namun, setelah membahas juga dan melaksanakan pertemuan-pertemuan dengan pimpinan buruh kita ambil keputusan untuk menaikkan rata-rata upah minimum nasional pada 2025 sebesar 6,5%,” ujar Prabowo saat jumpa pers.

    Prabowo menilai kenaikan UMP 2025 sebesar 6,5% merupakan jaringan pengaman sosial yang sangat penting bagi pekerja yang bekerja di bawah 12 bulan dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup layak.

  • Presiden Prabowo gelar sidang kabinet paripurna

    Presiden Prabowo gelar sidang kabinet paripurna

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto menggelar sidang kabinet paripurna yang dihadiri seluruh anggota kabinet, di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.

    “Nanti ada SKP (sidang kabinet paripurna),” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.

    Airlangga belum mengungkapkan apa saja hal-hal yang akan dibahas dalam sidang kabinet paripurna ini.

    Saat ditanya apakah sidang kabinet paripurna itu akan membahas subsidi bahan bakar minyak (BBM), dia meminta wartawan menunggu.

    “Nanti kita lihat ya,” kata Airlangga.

    Berdasarkan pantauan para anggota kabinet mulai berdatangan ke Istana Kepresidenan Jakarta sejak pukul 14.30 WIB.

    Selain Airlangga, tampak juga Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, dan Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai.

    Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga, Livia Kristianti
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2024

  • Prabowo Gelar Sidang Kabinet, Bahas Isu Subsidi BBM

    Prabowo Gelar Sidang Kabinet, Bahas Isu Subsidi BBM

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menggelar Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (2/12/2024).

    Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengamini bahwa orang nomor satu di Indonesia itu akan membahas isu-isu tertentu di Sidang Kabinet Paripurna tersebut.

    Saat ditanyakan mengenai subsidi BBM juga menjadi pembahasan, mantan Ketua Umum partai Golkar itu tak menjawab secara lugas. Namun, ada potensi isu itu turut dibahas.

    “Nanti ada SKP (Sidang Kabinet Paripurna). [untuk subsidi BBM bakal dibahas] Nanti kita lihat ya, makasih,” tandas Airlangga.

    Menurut catatan Bisnis, ikhwal subsidi BBM kian mengencang usai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membocorkan kriteria dan syarat penerima subsidi BBM yang bakal diubah menjadi berbentuk bantuan langsung tunai (BLT).

    Hal ini seiring skema penyaluran BBM subsidi baru akan dilakukan secara kombinasi atau blending. Artinya, skema penyaluran BBM subsidi agar tepat sasaran akan berbentuk bantuan langsung tunai (BLT) dan subsidi langsung pada barang.

    Bahlil mengatakan pilihan subsidi ini sudah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto dan akan diumumkan lebih detil oleh sang kepala negara.

    Menurut Bahlil, khusus penerima BLT nanti akan diambil dari data masyarakat kurang mampu milik Kementerian Sosial, PT Pertamina (Persero), Kemenko Ekonomi, hingga Kemenko Pembangunan Manusia.

    Selanjutnya, data-data tersebut akan dikonsolidasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

    “Jadi selama ini kan kita tidak pernah satu data nih. Nah, kali ini Pak Presiden Prabowo memerintahkan harus satu data terkait dengan saudara-saudara kita yang berhak menerimanya. Maka, BPS yang ditunjuk sebagai komandan dalam rangka penyeragaman data,” kata Bhalil di kediamannya di Jakarta Selatan, Rabu (27/11/2024).

  • Perundingan ICA CEPA Rampung, Perjanjian Dagang RI-Kanada Berlaku 2026

    Perundingan ICA CEPA Rampung, Perjanjian Dagang RI-Kanada Berlaku 2026

    Bisnis.com, JAKARTA – Perundingan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Kanada (Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership/ICA-CEPA) telah selesai secara substansi dan bakal resmi berlaku mulai 2026.

    Sejumlah manfaat yang diperoleh Indonesia melalui perjanjian dagang tersebut yakni fasilitas pembebasan bea masuk untuk sejumlah komoditas seperti produk tekstil dan sarang burung walet.

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyampaikan, melalui ICA CEPA, manfaat yang diperoleh Indonesia yakni pertama, perdagangan barang mendapatkan liberalisasi hingga 90,5% dari total tarif yang masuk ke Kanada, dengan nilai perdagangan sebesar US$1,4 miliar.

    “Beberapa produk prioritas Indonesia yang mendapat akses pasar dari Kanada adalah tekstil, kertas dan turunannya, kayu dan turunannya, makanan olahan, sarang burung walet, dan kelapa sawit,” kata Budi Santoso dalam konferensi pers bersama Menteri Promosi Ekspor, Perdagangan Internasional dan Pengembangan Ekonomi Kanada, Mary Ng, di Hotel Mulia, Jakarta, Senin (2/12/2024).

    Manfaat kedua, yakni perdagangan jasa di mana perjanjian ini menjamin preferential treatment bagi penyedia jasa Indonesia termasuk sektor jasa seperti jasa bisnis, telekomunikasi, konstruksi, pariwisata, dan transportasi.

    Budi menuturkan perjanjian juga dapat membuka akses pasar, baik di sektor manufaktur, pertanian, perikanan, kehutanan, pertambangan, dan penggalian, serta infrastruktur energi.

    Selain itu, komitmen lainnya yaitu hak kekayaan intelektual, praktik regulasi yang baik, e-commerce, persaingan usaha, usaha kecil menengah, pemberdayaan ekonomi perempuan, lingkungan, dan ketenagakerjaan.

    Adapun, penandatanganan Joint Ministerial Statement yang menandakan berakhirnya negosiasi ICA CEPA, telah berlangsung hari ini, Senin (2/12/2024) seiring adanya kunjungan dari Menteri Promosi Ekspor, Perdagangan Internasional dan Pengembangan Ekonomi Kanada Mary Ng, ke Jakarta.

    Budi mengatakan, terdapat dua MoU bagian dari ICA CEPA yaitu Kerjasama Mineral Kritis dan Kerjasama Sanitasi dan Vito Sanitasi juga ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia dan Kanada. 

    Sejalan dengan ditandatanganinya Joint Ministerial Statement, Budi menyebut bahwa kedua negara sepakat agar perjanjian dapat ditandatangani pada pertengahan 2025.

    “Perkiraan waktu implementasi pada 2026,” pungkas Budi.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya menyatakan bahwa perundingan ICA CEPA telah selesai secara substansi. 

    “Perundingan ICA CEPA secara substansi telah selesai (substantially concluded),” kata Airlangga dalam keteranganya, pada November 2024.

    Kendati begitu, Airlangga menyebut masih ada beberapa chapter yang masih perlu finalisasi kesepakatan bersama kedua negara. 

    Sebagai informasi, total perdagangan Indonesia-Kanada mencapai US$2,08 miliar pada periode Januari-Juli 2024. Menurut catatan Kemendag, ekspor Indonesia ke Kanada mencapai IS$811,50 juta, sedangkan impor Indonesia dari Kanada US$1,27 miliar

    Sementara itu, total perdagangan kedua negara mencapai US$3,44 miliar pada 2023. Tercatat komoditas ekspor andalan Indonesia ke Kanada adalah perlengkapan  telepon,  hasil  produksi atau  limbah, karet alam, aksesori, dan koper. Sedangkan, komoditas impor utama Indonesia dari Kanada yaitu gandum, pupuk, kedelai, dan serbuk kayu.

  • Formula Kenaikan UMP 6,5% di 2025 Dipertanyakan, Airlangga Buka Suara

    Formula Kenaikan UMP 6,5% di 2025 Dipertanyakan, Airlangga Buka Suara

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto buka suara terkait keputusan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025 sebesar 6,5% yang dipertanyakan pengusaha. Landasan itu disebut memperhitungkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

    “UMP 2025 kan landasannya baik itu inflasi maupun pertumbuhan ekonomi,” kata Airlangga kepada wartawan saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (2/12/2024).

    Airlangga menyebut pemerintah juga sudah melihat struktur biaya di masing-masing sektor jika UMP 2025 naik 6,5%. Hal ini menjawab kekhawatiran pengusaha yang menilai kenaikan itu ketinggian dan berpotensi menimbulkan pemutusan hubungan kerja (PHK).

    “Tentu kan kita lihat cost daripada tenaga kerja kan tergantung sektor. Kalau sektornya padat karya sekitar 30%, non padat karya pengaruh cost of labour itu di bawah 15%. Jadi pemerintah sudah melihat terhadap cost structure di setiap sektor,” ucapnya.

    Airlangga mengaku telah bertemu kalangan pengusaha di Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. Keputusan PHK dinilai sudah menjadi langkah terakhir dari pengusaha.

    “Ya tentu PHK itu langkah terakhir dari pengusaha. Kemarin aja ada pertemuan Rapimnas Kadin, jadi sudah jelas di Rapimnas Kadin,” imbuhnya.

    Sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengaku belum ada penjelasan komprehensif terkait metodologi perhitungan kenaikan UMP 2025, terutama apakah telah memperhitungkan variabel produktivitas tenaga kerja, daya saing dunia usaha dan kondisi ekonomi aktual.

    “Metodologi penghitungan tersebut penting, agar kebijakan yang diambil mencerminkan keseimbangan antara kesejahteraan pekerja dan keberlanjutan dunia usaha. Penjelasan penetapan UMP 2025 ini juga diperlukan bagi dunia usaha untuk mengambil sikap ke depan terhadap ketidakpastian kebijakan pengupahan yang masih terus berlanjut,” kata Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani dalam keterangan tertulis, Minggu (1/12).

    Shinta menyatakan bahwa kenaikan UMP yang cukup signifikan ini akan berdampak langsung pada biaya tenaga kerja dan struktur biaya operasional perusahaan, khususnya di sektor padat karya.

    “Kami mendorong kepada pemerintah agar dapat memberikan penjelasan lebih rinci mengenai dasar penetapan kenaikan UMP ini serta mempertimbangkan masukan dari dunia usaha untuk memastikan implementasi kebijakan yang efektif dan berkelanjutan,” tambah Shinta.

    Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Bob Azam menyayangkan masukan dunia usaha yang tidak didengarkan dalam penetapan kebijakan ini. Menurutnya, Apindo selama ini telah berpartisipasi secara aktif dan intensif dalam diskusi terkait penetapan kebijakan upah minimum.

    “Kami telah memberikan masukan yang komprehensif dan berbasis data mengenai fakta ekonomi, daya saing usaha, serta produktivitas tenaga kerja. Namun, masukan dari dunia usaha sebagai aktor utama yang menjalankan kegiatan ekonomi nampaknya belum menjadi bahan pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan,” terang Bob.

    (acd/acd)

  • Banggar DPR rapat kerja dengan tujuh Menko bahas rencana kerja anggaran

    Banggar DPR rapat kerja dengan tujuh Menko bahas rencana kerja anggaran

    Jakarta (ANTARA) – Badan Anggaran DPR RI menggelar rapat kerja dengan tujuh menteri koordinator dari Kabinet Merah Putih di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, untuk membahas rencana kerja anggaran pada RAPBN Tahun Anggaran 2025.

    Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mengatakan pihaknya akan mendukung sepenuhnya rencana kerja anggaran untuk menunjang kerja-kerja koordinasi dan sinkronisasi antarkementerian dan lembaga agar segera bisa berjalan dengan baik, khususnya dalam 100 hari kerja pemerintah.

    “Terutama program makan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, renovasi sekolah, dan pembangunan lumbung pangan nasional, daerah, dan desa,” kata Said saat membuka rapat.

    Tujuh menko yang hadir dalam rapat kerja ini meliputi Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Kemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, serta Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono.

    Kemudian Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, dan Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar.

    Baca juga: Menko Pangan: Anggaran program swasembada pangan 2025 Rp139,4 triliun

    Said memaparkan anggaran yang dialokasikan untuk sejumlah Kementerian Koordinator yakni, Kementerian Koordinator Bidang Politik Keamanan sebesar Rp268,28 miliar, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan sebesar Rp9,03 miliar, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebesar Rp456,76 miliar, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sebesar Rp345,5 miliar.

    Lalu Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sebesar Rp230 miliar, Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp139,73 miliar, dan Kementerian Koordinator Bidang Pangan Rp44,09 miliar.

    Pada prinsipnya, dia mengatakan pagu anggaran untuk setiap kementerian koordinator itu akan disetujui oleh DPR. Namun, DPR akan mendengar kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan untuk program kerja.

    “Kami juga minta persetujuan jika terjadi penambahan terhadap pagu yang ada dari para Menko, kita setujui tanpa raker kembali,” kata dia.

    Baca juga: Menko Airlangga pastikan anggaran Makan Bergizi Gratis tidak dipotong
    Baca juga: Rapat perdana Kompolnas, Menko Polkam pastikan ada pembenahan

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Airlangga: Kenaikan UMP untuk Lindungi Daya Beli Kelas Menengah

    Airlangga: Kenaikan UMP untuk Lindungi Daya Beli Kelas Menengah

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah sudah memutuskan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) sebesar 6,5% pada 2025. Kondisi ini tidak terlepas dari pertimbangan pemerintah untuk menyokong kelangsungan daya beli masyarakat terutama dari masyarakat kelas menengah.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan di tengah ketidakpastian global maka pemerintah harus memperkuat struktur perekonomian dalam negeri. Dalam hal ini kegiatan belanja masyarakat kelas menengah memiliki peran vital untuk mendorong komponen konsumsi yang selama ini menjadi penopang terbesar pertumbuhan ekonomi nasional.

    “Hal tersebut yang mendasari Bapak Presiden (Prabowo Subianto) untuk meningkatkan daya beli yang di sektor formal yang sebagian besar adalah pekerja di kalangan industri dan servis. Oleh karena itu, sebagai langkah awal untuk menunjang daya beli maka kenaikan upah minimumnya (UMP) didongkrak ke 6,5%,” ucap Airlangga dalam rapat pimpinan nasional (rapimnas) Kadin Indonesia 2024 di Hotel Mulia, Jakarta pada Minggu (1/12/2024).

    Dengan adanya kenaikan UMP  maka daya beli kelas menengah bisa ditingkatkan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) masyarakat yang termasuk dalam kelompok kelas menengah di Indonesia pada 2024 adalah mereka yang memiliki pengeluaran per kapita per bulan antara Rp 2.040.262 sampai dengan Rp 9.909.844. 

    Sedangkan untuk masyarakat dalam kelompok masyarakat menuju kelas menengah jumlah penduduk yang termasuk dalam generasi X sebanyak 24,06%, generasi Z sebanyak 25,45%, dan generasi alpha sebanyak 16,58%.

    Jika dilihat dari sisi jenis pekerjaan kelas menengah yang bekerja di sektor formal sebanyak 59,36% dan informal sebanyak 40,64% pada 2024. Jika diperinci jenis pekerjaan kelas  menengah yaitu  berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar sebanyak 5,6%, buruh karyawan/pegawai sebanyak 53,76%, berusaha sendiri sebanyak 21,2%, berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar sebanyak 9,63%, pekerja bebas sebanyak 3,56%, dan pekerja keluarga/tidak dibayar sebanyak 6,25%. 

    “Tujuan kami adalah untuk mempertahankan daya beli kelas menengah yang tier di bawah 40%. Nah ini penting untuk kita jaga, karena pertumbuhan ekonomi kita ke depan bahkan di kuartal ini, tergantung daripada daya beli kelas menengah,” kata Airlangga.

    Menurut Airlangga, kegiatan belanja yang dilakukan masyarakat kelas menengah memiliki dorongan besar ke perekonomian nasional. Dengan kenaikan UMP maka diharapkan akan bisa menjaga kegiatan belanja kelas menengah. 

     

  • Airlangga: Kenaikan UMP untuk Lindungi Daya Beli Kelas Menengah

    Menteri Airlangga Hartanto Targetkan Pengurangan Kemiskinan 0% hingga 2026

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menargetkan pengurangan kemiskinan hingga 0 persen. Selain itu, pemerintah juga berambisi mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 7 hingga 8 persen pada 2026.

    “Sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, fokus kami adalah menekan kemiskinan dan mendorong pertumbuhan ekonomi,” ungkap Airlangga Hartarto kepada awak media di Jakarta, Minggu (1/12/2024).

    Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa, mengingat gejolak perekonomian dan tantangan global yang ada, pemerintah perlu menjaga daya beli nasional dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pengembangan investasi baru di dalam negeri menjadi hal yang sangat penting.

    Menurutnya, tantangan terbesar untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 7-8 persen adalah meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan pekerjaan, yang pada gilirannya dapat mengurangi angka kemiskinan.

    “Target Presiden adalah mengurangi kemiskinan hingga mendekati 0 persen. Kami menargetkan pertumbuhan ekonomi dapat mencapai 7 hingga 8 persen dalam dua tahun ke depan. Pemerintah juga akan terus melanjutkan program hilirisasi,” jelasnya.

    Untuk mencapai hal tersebut, Airlangga Hartarto menyatakan bahwa pemerintah akan fokus pada peningkatan devisa dari ekspor, yang saat ini sedang dalam tahap pengkajian lebih lanjut. Selain itu, sektor mineral, perkebunan, dan pengembangan pariwisata juga akan diprioritaskan oleh pemerintah.

    “Kita sangat membutuhkan devisa untuk masa depan, dan itu hanya bisa dicapai jika kita berhasil menghasilkan devisa. Salah satu cara yang cepat adalah dengan mengembangkan sektor pariwisata,” tuturnya.

    Pemerintah berencana memperbaiki infrastruktur untuk mendukung sektor pariwisata, dengan menambah jumlah jembatan udara, atau akses penerbangan langsung menuju destinasi wisata.

    Menurutnya, destinasi wisata Indonesia sangat potensial, tetapi dibutuhkan dukungan transportasi udara untuk menarik lebih banyak wisatawan.

    Airlangga Hartarto memberikan contoh, seperti destinasi wisata di Tanjung Kelayang, Bangka Belitung, yang akan segera dibuka. Selain itu, destinasi wisata di Mandalika dan Labuan Bajo juga akan dibuka setelah proses pemulihan pasca-bencana selesai.

    “Pesawat-pesawat regional akan diarahkan untuk masuk ke destinasi wisata tersebut. Dengan begitu, sektor pariwisata akan berkembang, menciptakan lapangan pekerjaan, dan mendorong pertumbuhan UMKM, khususnya di sektor makanan dan minuman,” ungkap  ungkap Airlangga Hartarto memaparkan langkah-langkah pemerintah sebagai tujuan mengurangi kemiskinan.

  • Harga Tiket Pesawat Turun 10%, Airlangga: Untuk Pacu Pariwisata Domestik

    Harga Tiket Pesawat Turun 10%, Airlangga: Untuk Pacu Pariwisata Domestik

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyatakan bahwa kebijakan penurunan harga tiket pesawat mencapai 10% bertujuan untuk mendorong sektor pariwisata dalam negeri. 

    Airlangga menyampaikan bahwa penurunan tarif tiket pesawat merupakan sebagai upaya untuk mendorong sektor pariwisata dalam negeri sesuai arahan dari Presiden Prabowo Subianto.

    “Pemerintah sudah putuskan tiket dalam negeri harganya turun 10 persen. Sehingga kita dorong supaya turisme di dalam negeri meningkat,” kata Airlangga dilansir dari Antara, Senin (2/12/2024).

    Lebih lanjut, Airlangga menuturkan bahwa Presiden juga sudah menyampaikan bahwa Indonesia akan membuka penerbangan domestik, misalnya di kawasan ekonomi Tanjung Kalayang di Pulau Bangka Belitung. 

    Dia menyebut apabila tidak ada penerbangan ke destinasi wisata tersebut, wisatawan akan sulit menjangkau destinasi wisata yang ada di wilayah tersebut.

    Dia mengungkapkan, dalam rapat dengan Presiden Prabowo Subianto, pihaknya sudah menyampaikan bahwa Indonesia akan membuka penerbangan regional dengan tujuan agar destinasi turis bisa masuk kembali.

    “Sebagai contoh kawasan ekonomi di Tanjung Kelayang di Pulau Bangka Belitung, itu kalau tidak ada penerbangan sulit bagi turis untuk datang karena dia harus ke Jakarta dulu baru ke Babel [Bangka Belitung] atau ke Palembang dulu baru ke Babel. Padahal secara regional itu turis bisa langsung datang kalau itu penerbangan dibuka,” ucap Airlangga.

    Lebih lanjut, dia menekankan pihaknya menjaga asas kesetaraan dalam industri penerbangan dalam negeri. Apalagi saat ini jumlah pesawat Indonesia hanya di bawah 400 unit. Di sisi lain, permintaan penerbangan domestik dalam negeri meningkat.

    “Karena sebelum Covid-19 jumlah penerbang, jumlah pesawat di Indonesia ini ada 500 unit, tapi setelah Covid-19 kurang di bawah 400 unit. Jadi supply dan demand tidak seimbang,” katanya.

    Apalagi, jumlah turis manca negara mencapai 17 juta, sedangkan warga Indonesia yang keluar negeri mencapai 7,5 juta.

    “Sehingga ini semuanya harus kita jaga dan angka pengungkit yang paling tinggi adalah dari sektor pariwisata. Nah ini yang kita minta untuk quick win yang kita dorong,” imbuh Airlangga.

    Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Elba Damhuri mengatakan bahwa Pemerintah memutuskan untuk menurunkan harga tiket pesawat penerbangan dalam negeri selama periode Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 di seluruh bandara yang ada di Indonesia.

    Elba dalam keterangan di Jakarta, Rabu mengatakan bahwa kebijakan terkait penurunan tarif pesawat angkutan udara merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto untuk membantu masyarakat dalam rangka mengurangi beban harga tiket pesawat.

    “Kemarin, Presiden Prabowo mengadakan ratas [rapat terbatas] dengan Menteri Perhubungan dan sejumlah Menteri di Istana Merdeka untuk membahas penurunan harga tiket pesawat selama masa Nataru. Hasilnya, Pemerintah sepakat menurunkan harga tiket pesawat untuk penerbangan domestik sebesar 10 persen saat Nataru, di seluruh bandara di Indonesia,” kata Elba.

    Pemberlakuan penyesuaian tarif sendiri akan berlaku selama 16 hari pada masa periode Natal dan Tahun Baru, mulai tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan 3 Januari 2025 untuk tiket yang belum terjual.

  • Anindya Bakrie Imbau Pengusaha Hindari PHK Usai Penetapan Kenaikan UMP 6,5%

    Anindya Bakrie Imbau Pengusaha Hindari PHK Usai Penetapan Kenaikan UMP 6,5%

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) versi Munaslub 2024, Anindya Bakrie meminta pengusaha untuk menghindari pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan menyusul kenaikan upah minimum provinsi (UMP) sebesar 6,5% pada 2025.

    Anindya meminta agar perusahaan mengambil berbagai langkah agar kebijakan kenaikan UMP tidak berdampak pada peningkatan angka pengangguran.

    “Kita tentu ingin mencoba dari perusahaan, dari Kadin mengimbau, (perusahaan) melakukan segala macam cara supaya tidak ada PHK,” kata Anindya dilansir dari Antara, Senin (2/12/2024).

    Menurut dia, PHK seharusnya menjadi opsi terakhir yang diambil pengusaha. PHK hanya akan menambah jumlah masyarakat yang kehilangan pendapatan, sehingga akan berdampak buruk terhadap kondisi ekonomi.

    Kadin juga menyoroti soal rencana pemerintah yang bakal membentuk Satgas PHK. Diharapkan Satgas tersebut nantinya mampu membantu perusahaan mencari solusi agar tidak harus melakukan PHK akibat penyesuaian UMP.

    “Tapi kita mau lihat bagaimana Satgasnya ini dan pasti biasanya bekerja sama dengan dunia usaha. Karena yang melakukan PHK itu ya dari dunia usaha, entah dari BUMN, koperasi atau swasta. Jadi kami akan berkomunikasi melihat,” katanya.

    Meski begitu, Anindya mengakui bahwa kondisi perusahaan berbeda-beda, sehingga beberapa pengusaha mungkin menghadapi tekanan berat dalam menyeimbangkan antara kelangsungan bisnis dan kesejahteraan karyawan. Namun, ia tetap berharap ada langkah-langkah inovatif untuk menghindari keputusan sulit seperti PHK.

    Sebagai organisasi yang mewadahi pelaku usaha, Kadin terus berupaya mendorong perusahaan untuk berpikir jangka panjang.

    “Tapi memang sebagai pengusaha juga kita berpikir untuk berlanjutan. Jadi kadang-kadang pilihan itu tidak enak ditempuh, tapi kadang-kadang ya menjadi pilihan,” ucap Anindya.

    Meskipun PHK terkadang menjadi langkah yang tak terhindarkan, Anindya optimistis bahwa dengan strategi yang tepat, perusahaan akan mampu mengatasi tantangan itu tanpa harus mengurangi jumlah karyawan.

    “Tapi kami melihat cukup banyak upaya-upaya untuk mencegah dan mencari jalanlah supaya tidak kejadian (PHK),” katanya.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah segera membentuk Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK) seusai adanya kebijakan kenaikan UMP di 2025 sebesar 6,5 persen.

    “Pemerintah akan membuat Satgas terkait dengan PHK,” kata Airlangga di sela menghadiri Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin 2024 di Jakarta, Minggu.

    Rencana pembentukan Satgas PHK merupakan respons pemerintah terhadap potensi PHK yang diambil perusahaan terhadap karyawan atau pekerja menyusul adanya kenaikan UMP.

    “Sehingga yang kita lihat adalah fundamental industrinya. Jadi nanti kita akan pelajari di sana,” ucap Airlangga.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kenaikan rata-rata upah minimum nasional sebesar 6,5% untuk tahun 2025, berdasarkan hasil keputusan melalui rapat terbatas bersama pihak terkait, Jumat (29/11/2024) sore.

    “Kita ambil keputusan untuk menaikkan rata-rata upah minimum nasional pada tahun 2025 sebesar 6,5%,” kata Presiden dalam pengumumannya di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

    Presiden mengatakan kenaikan ini sedikit lebih tinggi dari usulan Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, yang sebelumnya merekomendasikan kenaikan sebesar 6%.

    Keputusan itu diambil setelah rapat terbatas yang membahas upah minimum sebagai jaring pengaman sosial bagi pekerja, terutama yang bekerja kurang dari 12 bulan.

    Presiden menjelaskan bahwa keputusan final diambil setelah melalui diskusi mendalam, termasuk dengan para pimpinan buruh.

    Presiden juga menekankan bahwa penetapan ini bertujuan meningkatkan daya beli pekerja sambil tetap menjaga daya saing usaha.