Xcloud.id

Tag: Airlangga Hartarto

  • Prabowo Terima Kunjungan 50 Pengusaha Luar Negeri di Istana – Page 3

    Prabowo Terima Kunjungan 50 Pengusaha Luar Negeri di Istana – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan 50 pengusaha luar negeri di Istana Negara Jakarta, Selasa (3/12/2024). Pengusaha yang menemui Prabowo mayoritas berasal dari Amerika Serikat.

    Berdasarkan pantauan, Prabowo tiba di Istana Negara pada pukul 10.05 WIB, dengan menggunakan jas abu-abu dan dasi berwarna biru. Dia tampak didampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Rosa Roeslani, hingga Duta Besar Amerika untuk Indonesia, Kamala Shirin Lakhdhir.

    Prabowo sempat menyalami sejumlah pengusaha yang hadir. Prabowo menyampaikan terima kasih dan selamat datang kepada para pengusaha luar negeri.

    “Saya ingin mengucapkan selamat datang kepada Anda sekalian di Indonesia. Namun, sebagian besar dari Anda yang berdomisili di sini, saya rasa, terima kasih telah hadir dalam rapat pagi ini,” kata Prabowo mengawali sambutannya.

    Sebelumnya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melanjutkan kunjungan kerja luar negerinya ke Amerika Serikat (AS). Pada agenda yang dihelat Senin (11/11/2024) sore, Prabowo bertemu The United States Indonesia Society (USINDO).

    Organisasi non-pemerintahan ini didirikan untuk meningkatkan pemahaman AS tentang Indonesia, pengertian Indonesia tentang AS, dan memperkuat hubungan di antara kedua negara dan penduduknya.

    Mengutip siaran pers, pertemuan tersebut, dihadiri 25 pihak dari AS maupun Indonesia. Dari AS hadir beberapa pimpinan perusahaan besar AS seperti Freeport Mcmoran, S&P Global, Boeing, BP America, Exxonmobil, Citi, Caterpillar, dan lain-lain.

  • Makan Bergizi Gratis, Dadan Ungkap Ada Dukungan Luar Negeri

    Makan Bergizi Gratis, Dadan Ungkap Ada Dukungan Luar Negeri

    Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana memastikan belum ada kelanjutan mengenai bantuan dari luar negeri terkait dengan dukungan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Menurutnya sejauh ini, program andalan dari Presiden Prabowo Subianto itu masih dilakukan secara mandiri oleh pemerintah Indonesia. Mengingat kebijakan itu merupakan inisiatif dari Kepala Negara.

    “Belum, belum. Belum ada. Belum ada [bantuan] apapun. Kami tidak tergantung dengan luar negeri dan tidak bergantung pada pihak manapun. Paham kan? Ini untuk kemandirian bangsa lho,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (2/12/2024).

    Dadan menekankan bahwa sejauh ini memang belum ada hibah atau pinjaman yang masuk untuk mendukung program yang memakan anggaran hingga Rp71 triliun itu.

    “Enggak ada. Pinjaman pasti tidak akan mungkin. Enggak akan mungkin diambil karena kita ingin kemandirian bangsa. [Hibah] itu juga belum,” tandas Dadan.

    Menurut catatan Bisnis, Presiden Prabowo Subianto memperoleh dukungan dari sejumlah negara terkait program makan bergizi gratis selama melakukan kunjungan ke luar negeri.

    Program makan bergizi gratis menjadi andalan Prabowo dalam mewujudkan Asta Cita. Badan Gizi Nasional telah memproyeksikan pengeluaran harian untuk program MBG ini sebesar Rp1,2 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp800 miliar per hari dialokasikan untuk belanja produk pertanian dan peternakan lokal sebagai sumber program MBG. 

    Besarnya pengeluaran tersebut membuat Prabowo pun bergerak untuk menjawab pertanyaan baru terkait dengan kecukupan stok pangan dalam negeri dan potensi pengeluaran yang membebani APBN yang lebih besar.

    Sayangnya, hanya lawatan di Peru tak ada pembahasan mengenai program Makan Bergizi Gratis, tetapi Prabowo kembali menggencarkan niatnya tersebut berada di Negara-negara lainnya.

    Oleh-oleh pertama berasal dari China dalam acara penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Negeri Tirai Bambu yang disaksikan langsung oleh Prabowo dan Presiden China Xi Jinping itu menyepakati pendanaan Food Supplementation and School Feeding Programme in Indonesia.

    Bahkan, kedua negara dalam hal ini menyepakati pendanaan Food Supplementation and School Feeding Programme in Indonesia. Airlangga menyampaikan bahwa China yang akan mendukung program Indonesia ini telah lebih dulu melaksanakan program tersebut untuk rakyat mereka.

    Presiden Prabowo Subianto kembali membawa pulang komitmen untuk bantuan terhadap program andalannya, yaitu Makan Bergizi Gratis.

    Apabila, sebelumnya komitmen ini diberikan oleh Presiden China XI Jinping, kali ini Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden juga menyatakan komitmennya untuk membantu program prioritas Prabowo itu.

    Hal ini disampaikan Biden dalam keterangan resmi White House usai pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Gedung Putih, Washington DC, Selasa (12/11/2024).

    “Kami menyatakan dukungan kami terhadap program nasional Indonesia untuk menyediakan makanan bergizi dan sehat bagi anak sekolah dan ibu hamil,” ujar Biden dalam keterangan resminya.

    Orang nomor satu di Indonesia itu juga mengaku akan mempelajari Program Makan Gratis atau Free Meals yang diselenggarakan oleh pemerintah Brasil untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia.

    Hal itu disampaikan Prabowo ke pengusaha, asosiasi pengusaha serta sejumlah lembaga/institusi di Indonesia-Brazil Business Forum, Rio de Janeiro, Brasil, Minggu (17/11/2024).

    Prabowo menyebut akan mengirim tim ke Brazil untuk mempelajari program makan gratis yang diselenggarakan pemerintah setempat.

    Prabowo Subianto dan Presiden Prancis Emmanuel Macron juga sempat membicarakan program prioritas pemerintah tersebut pada pertemuan bilateral antara RI-Prancis di sela-sela Hari Kedua Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 Brasil, Selasa (19/11/2024).

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengamini program MBG itu juga sejalan dengan pengejawantahan inisiatif Presidensi G20 Brasil terkait dengan Alinasi Global Melawan Kelaparan dan Kemiskinan.

    Airlangga menyebut Prancis juga turut mendukung program andalan Prabowo itu, serta berencana untuk ikut mendukung terkait dengan produksi susu.

    Presiden Prabowo Subianto menjelaskan rencana melaksanakan program makanan bergizi bagi anak-anak saat bertemu Wakil Perdana Menteri Inggris Angela Rayner.

    Prabowo mengemukakan bahwa program andalannya itu mendapat perhatian serius dari pihak Inggris.

    Pembahasan mengenai program makan bergizi gratis ini dilakukan oleh Prabowo saat menghadiri jamuan santap siang yang digelar oleh Wakil Perdana Menteri (PM) Inggris Angela Rayner di Lancaster House, pada Kamis (21/11/2024) waktu setempat.

     

     

  • Upah Minimum 2025 Kalteng Jika Naik 6,5 Persen, UMP Kalimantan Tengah Jadi Berapa? Cek di Sini

    Upah Minimum 2025 Kalteng Jika Naik 6,5 Persen, UMP Kalimantan Tengah Jadi Berapa? Cek di Sini

    Upah Minimum 2025 Kalteng Jika Naik 6,5 Persen, UMP Kalimantan Tengah Jadi Berapa? Cek di Sini

    TRIBUNJATENG.COM – Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025 sebesar 6,5 persen.

    Pengumuman dilakukan di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2024).

    “Setelah melakukan pertemuan dengan pimpinan buruh, kami memutuskan menaikkan rata-rata upah minimum nasional sebesar 6,5 persen pada tahun 2025,” ujar Prabowo di Istana Negara.

    Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli merekomendasikan kenaikan sebesar 6 persen, namun pemerintah memutuskan kenaikan lebih tinggi untuk memperkuat daya beli pekerja.

    UMP 2025 dirancang sebagai jaminan pengamanan sosial, khususnya bagi pekerja yang belum berkeluarga atau bekerja di bawah 12 bulan, dengan memperhatikan kebutuhan hidup layak.

    Untuk upah minimum sektoral di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota, penentuan akan dilakukan oleh Dewan Pengupahan Daerah.

    “Dewan pengupahan akan menetapkan upah sektoral sesuai kondisi ekonomi dan kebutuhan daerah masing-masing,” tambah Prabowo.

    Kenaikan ini ditetapkan setelah rangkaian rapat di Istana Kepresidenan yang melibatkan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan pejabat terkait lainnya.

    Dalam penyusunan UMP, pemerintah mempertimbangkan aspirasi buruh dan pengusaha untuk menyeimbangkan peningkatan pendapatan pekerja serta menjaga daya saing usaha.

    “Kami ingin memastikan kenaikan UMP dapat memenuhi kebutuhan buruh sekaligus tidak membebani pengusaha,” ujar Yassierli.

    Pemerintah menargetkan aturan terkait UMP 2025 selesai pada akhir November atau paling lambat awal Desember, dengan harapan dapat memberikan kepastian kepada seluruh pihak terkait.

    Dalam pernyatannya, Presiden Prabowo menjelaskan bahwa upah minimun sektoral akan ditetapkan oleh Dewan Pengupahan Provinsi, Kota, dan Kabupaten.

    Sementara itu, ketentuan yang lebih rinci dari upah minimum 2025 akan diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) baru yang segera terbit.

    Lantas berapa besaran UMP Kalimantan Tengah jika naik 6,5 persen?

    Berikut perhitungannya:

    6,5 persen x UMP Kalteng 2024

    = 6,5/100 x 3.261.616

    Jumlah kenaikan UMP Kalteng = 212.005,04

    UMP Jateng 2025: 3.261.616 + 212.005,04 = Rp 3.473.621,04

    Dengan demikian, UMP Jateng 2025 diprediksi sebesar Rp 3.473.621,04 naik Rp 212.005,04 dari tahun 2024.

    Daftar UMP Kalteng 5 Tahun Terakhir

    2020: 2.903.144

    2021: 2.903.144

    2022: 2.922.516

    2023: 3.181.013

    2024: 3.261.616

     

     (*)

  • Formula UMP 2025 Dipertanyakan Pengusaha, Airlangga Jawab Begini

    Formula UMP 2025 Dipertanyakan Pengusaha, Airlangga Jawab Begini

    Jakarta –

    Pemerintah telah memutuskan untuk menaikkan upah minimum provinsi (UMP) 2025 rata-rata 6,5%. Perhitungan UMP ini dipertanyakan oleh kalangan pengusaha.

    Menko Perekonomian Airlangga Hartarto pun menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Menurutnya sudah jelas perhitungan UMP dilakukan berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan juga tingkat inflasi.

    “Kan jelas, mulai dari pertumbuhan ekonomi maupun tingkat inflasi,” beber Airlangga ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (2/12/2024).

    Pada intinya, Airlangga meminta agar pengusaha menyiasati kenaikan UMP yang sudah ditetapkan plus mengupayakan adanya kenaikan produktivitas.

    “UMP itu pengusaha ya tentu harus menyiasati dan harus meningkatkan produktivitas,” beber Airlangga.

    Ditanya apakah sudah melakukan pembicaraan dengan pengusaha soal penetapan kenaikan UMP, Airlangga bilang seharian kemarin saja dia sudah bertemu banyak pengusaha di agenda Rapimnas Kadin.

    “Kemarin itu saya seharian di Kadin, sudah saya perjelas,” sebut Airlangga.

    Sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengatakan pihaknya belum mendapatkan penjelasan komprehensif terkait metodologi perhitungan kenaikan UMP 2025, terutama apakah telah memperhitungkan variabel produktivitas tenaga kerja, daya saing dunia usaha, dan kondisi ekonomi aktual.

    “Metodologi penghitungan tersebut penting, agar kebijakan yang diambil mencerminkan keseimbangan antara kesejahteraan pekerja dan keberlanjutan dunia usaha. Penjelasan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025 ini juga diperlukan bagi dunia usaha untuk mengambil sikap ke depan terhadap ketidakpastian kebijakan pengupahan yang masih terus berlanjut,” ujar Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu (1/12/2024) kemarin.

    Shinta menyatakan bahwa kenaikan UMP yang cukup signifikan ini akan berdampak langsung pada biaya tenaga kerja dan struktur biaya operasional perusahaan, khususnya di sektor padat karya.

    “Kami mendorong kepada pemerintah agar dapat memberikan penjelasan lebih rinci mengenai dasar penetapan kenaikan UMP ini serta mempertimbangkan masukan dari dunia usaha untuk memastikan implementasi kebijakan yang efektif dan berkelanjutan,” tambah Shinta.

    Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Bob Azam menyayangkan masukan dunia usaha tidak didengarkan dalam penetapan kebijakan ini. Menurutnya, Apindo selama ini telah berpartisipasi secara aktif dan intensif dalam diskusi terkait penetapan kebijakan upah minimum.

    “Kami telah memberikan masukan yang komprehensif dan berbasis data mengenai fakta ekonomi, daya saing usaha, serta produktivitas tenaga kerja. Namun, masukan dari dunia usaha sebagai aktor utama yang menjalankan kegiatan ekonomi nampaknya belum menjadi bahan pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan,” terang Bob.

    (hal/kil)

  • Pemerintah Beri Respons soal Risiko PHK Massal Imbas UMP Naik 6,5%

    Pemerintah Beri Respons soal Risiko PHK Massal Imbas UMP Naik 6,5%

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengaku pemerintah sudah mempertimbangkan setiap kemungkinan, termasuk PHK massal, sebelumnya memutuskan naikkan upah minimum provinsi (UMP) sebesar 6,5% pada 2025.

    Airlangga menjelaskan notabenenya alokasi anggaran perusahaan untuk menggaji para buruh tidak terlalu signifikan. Menurutnya, industri padat karya hanya mengalokasikan 30% anggarannya untuk menggaji buruh, bahkan industri non-padat karya hanya 15%.

    Oleh sebab itu, pemerintah melihat masih ada ruang untuk peningkatan gaji buruh. Airlangga meyakini, banyak pilihan yang bisa dilakukan perusahaan daripada lakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).

    “Tentu PHK itu langkah terakhir dari pengusaha ya,” kata Airlangga di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (2/12/2024).

    Bagaimanapun, sambungnya, peningkatan upah minimum provinsi (UMP) sebesar 6,5% diambil berdasarkan banyak pertimbangan terutama tingkat inflasi maupun pertumbuhan ekonomi.

    Airlangga mengaku pemerintah juga telah menemui para pelaku usaha. Dia mencontohkan dirinya yang menghadiri Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia versi Munaslub 2024 pada Minggu (1/12/2024). “Sudah jelas di Rapimnas Kadin,” jelas mantan ketua umum Partai Golkar tersebut.

    Sebelumnya, Ketua Umum Kadin versi Munaslub 2024 Anindya Bakrie meminta pengusaha untuk menghindari PHK karyawan menyusul kenaikan UMP sebesar 6,5% pada 2025.

    Anindya meminta agar perusahaan mengambil berbagai langkah agar kebijakan kenaikan UMP tidak berdampak pada peningkatan angka pengangguran.

    “Kita tentu ingin mencoba dari perusahaan, dari Kadin mengimbau, [perusahaan] melakukan segala macam cara supaya tidak ada PHK,” kata Anindya dilansir dari Antara, Senin (2/12/2024).

    Menurut dia, PHK seharusnya menjadi opsi terakhir yang diambil pengusaha. PHK hanya akan menambah jumlah masyarakat yang kehilangan pendapatan, sehingga akan berdampak buruk terhadap kondisi ekonomi.

  • PPN Naik jadi 12%? Kemenko Perekonomian Lempar Bola Panas ke Kemenkeu

    PPN Naik jadi 12%? Kemenko Perekonomian Lempar Bola Panas ke Kemenkeu

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyerahkan keputusan final soal rencana kenaikan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN dari 11% menjadi 12% pada tahun depan kepada Kementerian Keuangan.

    Sekretaris Kemenko Bidang Perekonomian Susiwijono Morgiarso menjelaskan perpajakan merupakan urusan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian), sambungnya, hanya akan melakukan sosialisasi hingga menerima masukan dari berbagai pihak.

    “Itukan [rencana penerapan PPN 12%] teman-teman di Kemenkeu nanti dengan K/L terkait. Kalau kita kan Pak Menko sudah menyampaikan, kita lagi menjangkau semuanya, kalau masalah pemberlakuannya teman-teman Kemenkeu,” jelas Susi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (2/12/2024).

    Kendati demikian, dia tidak menampik bahwa internal Kemenko Perekonomian juga membahas perihal rencana penerapan PPN 12% pada 1 Januari 2025, yang merupakan amanat Undang-Undang No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

    Menurutnya, pemerintah berencana memberi insentif ke sejumlah sektor sebagai kompensasi kenaikan PPN. Hanya saja, sambungnya, pembahasan di internal Kemenko Perekonomian masih dalam tahap permulaan.

    “Nanti insentifnya seperti apa, sedang proses pembahasan,” ujar Susi.

    Sementara itu, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto tidak banyak bicara terkait polemik penerapan PPN 12%. Dia hanya meminta setiap bersabar menunggu kepastian.

    “Akan dibahas,” kata Airlangga pada kesempatan yang sama.

    Sampai saat ini, belum ada kepastian mengenai rencana kenaikan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN dari 11% menjadi 12% pada 2025.

    Sebelumnya, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan kemungkinan besar pemerintah akan menunda penerapan kenaikan tarif PPN. Menurut Luhut, pemerintah ingin memperbaiki daya beli masyarakat terlebih dahulu.

    Pemerintah, kata Luhut, tengah menggodok stimulus bantuan sosial kepada rakyat khususnya kelas menengah sebelum tarif PPN 12% diterapkan. 

    “Ya hampir pasti diundur [kenaikan PPN jadi 12%], biar dulu jalan tadi yang ini [bantuan sosial],” kata Luhut kepada wartawan, Rabu (27/11/2024). 

    Padahal, dalam rapat kerja antara Kementerian Keuangan dengan Komisi XI DPR pada Rabu (13/11/2024), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa kenaikan PPN menjadi 12% merupakan amanat UU HPP.

    Dia menyatakan bahwa pemerintah akan mencoba menjalankan rencana kenaikan tarif PPN tersebut meski banyak pihak yang menentangnya.

    “Kita perlu siapkan agar itu [kenaikan PPN menjadi 12%] bisa dijalankan, tapi dengan penjelasan yang baik,” ujarnya.

  • Kanada Dukung Langkah RI Gabung Perjanjian Kemitraan Trans-Pasifik CPTPP

    Kanada Dukung Langkah RI Gabung Perjanjian Kemitraan Trans-Pasifik CPTPP

    Bisnis.com, JAKARTA – Kanada merespons positif langkah Indonesia untuk bergabung dalam Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership/CPTPP).

    “Sebagai Ketua CPTPP 2024 yang akan segera lengser, saya sangat senang bahwa Indonesia telah meminta untuk bergabung dalam perjanjian perdagangan ini,” kata Menteri Promosi Ekspor, Perdagangan Internasional, dan Pengembangan Ekonomi Kanada, Mary Ng dalam agenda Misi Perdagangan Tim Kanada (TCTM) ke Indonesia di Jakarta pada Senin (2/12/2024).

    Ng menuturkan, CPTPP adalah perjanjian yang bersifat terbuka dan selalu terbuka bagi negara-negara yang dapat memenuhi standar tinggi perjanjian dan kemitraan yang sudah ditetapkan secara konsensus oleh para anggotanya. 

    Dia menyebut, semua mitra yang tergabung dalam CPTPP merespons positif pengajuan Indonesia untuk bergabung. Dia berharap, ke depannya akan semakin banyak negara yang masuk ke dalam perjanjian tersebut.

    “Kami yakin bahwa Indonesia adalah kandidat yang baik, tetapi saya baru salah satu negara CPTPP. Jadi, saya berharap untuk bekerja dengan rekan-rekan saya di CPTPP,” kata Ng.

    Sebelumnya, Presiden RI ke-7, Joko Widodo (Jokowi), ingin agar Indonesia segera ikut bergabung dalam CPTPP. 

    Keinginan Jokowi tersebut diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Bahkan, menurut Airlangga, presiden terpilih Prabowo Subianto juga memiliki keinginan yang sama. 

    “Kemarin Bapak Presiden minta agar kita segera masuk diaksesi CPTPP. Jadi, CPTPP kemarin saya sudah sampaikan juga kepada presiden terpilih Pak Prabowo dan minta untuk tidak perlu menunggu,” ujarnya. 

    Mantan ketua umum Partai Golkar itu mengungkapkan pemerintah sudah mengajukan permintaan resmi ke Selandia Baru sebagai tuan rumah CPTPP.

    Airlangga menegaskan Indonesia tidak ingin ketinggalan dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia hingga Vietnam yang sudah terlebih dahulu bergabung ke CPTPP.

  • Banggar DPR Setujui Tambahan Anggaran 7 Kemenko, Total Rp5,18 Triliun

    Banggar DPR Setujui Tambahan Anggaran 7 Kemenko, Total Rp5,18 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Anggaran DPR menyetujui tambahan anggaran di tujuh Kementerian Koordinator atau Kemenko untuk 2025. Total, tambahan anggaran tersebut mencapai Rp5,18 triliun.

    Persetujuan tersebut didapat dalam rapat kerja antara Badan Anggaran (Banggar) DPR dengan pimpinan tujuh Kemenko di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Senin (2/12/2024).

    Ketua Banggar DPR Said Abdullah menjelaskan pihaknya menyetujui pagu anggaran dan usulan tambahan yang diminta masing-masing Kemenko. Kendati demikian, keputusan finalnya masih akan dibicarakan dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.

    “Kami setujui dan kami meminta waktu dibahas dengan pemerintah dengan rentang waktu tiga bulan. Dapat disetujui?” ujar Said diikuti persetujuan anggota Banggar lainnya dan ketukan palu.

    Sebagai informasi, rapat tersebut dihadiri langsung oleh Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto; Menko Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan; Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Kemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.

    Lalu Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, serta Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar.

    Berikut rincian pagu dan tambahan anggaran yang disetujui Banggar DPR:

    1. Kemenko Pangan 

    Pagu anggaran: Rp44.089.025.000

    Minta tambahan anggaran: Rp505.910.975.000 

    Total anggaran 2025 menjadi: Rp550.000.000.000

    2. Kemenko Pembedayaan Masyarakat

    Pagu anggaran: Rp139.727.234.000

    Minta tambahan: Rp653.772.765.000

    Total: Rp793.500.000.000

    3. Kemenko Perekonomian 

    Pagu anggaran: Rp459.766.254.000

    Minta tambahan: Rp64.209.800.000

    Total: Rp523.976.054.000

    4. Kemenko Polkam

    Pagu anggaran: Rp268.281.288.000

    Minta tambahan: Rp3.000.000.000.000

    Total: Rp3.268.281.288.000

    5. Kemenko PMK 

    Pagu anggaran: Rp111.241.324.000

    Minta tambahan: Rp360.337.151.000

    Total: Rp471.578.475.000

    6. Kemenko Kumham Imipas

    Pagu anggaran: Rp9.029.527.000

    Minta tambahan: Rp325.000.000.000

    Total: Rp334.029.527.000

    7. Kemenko Infra 

    Pagu anggaran: Rp230.000.000.000 

    Minta tambahan: Rp273.143.736.000

    Total: Rp503.143.736.000

    Total permintaan tambahan anggaran: Rp5.182.374.427.000

  • Soal Kecemasan Pengusaha Kenaikan UMP Picu PHK, Airlangga: Biaya Tenaga Kerja Tergantung Sektor

    Soal Kecemasan Pengusaha Kenaikan UMP Picu PHK, Airlangga: Biaya Tenaga Kerja Tergantung Sektor

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto merespons kecemasan pengusaha soal gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) karena kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 6,5% pada 2025. 

    Menurut Airlangga, pemerintah sudah menghitung biaya tenaga kerja yang dikeluarkan pengusaha dalam menentukan kenaikan UMP.

    “Ya, tentu kan kita lihat cost tenaga kerja, kan tergantung sektor,” ujar Airlangga di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/12/2024).

    Airlangga mengatakan, biaya tenaga kerja bergantung setiap sektor lapangan kerja. Untuk sektor padat karya, biaya tenaga kerja sebesar 30% dari pengeluaran perusahaan. Sedangkan sektor nonpadat karya, biaya tenaga kerja katanya di bawah 15%. “Jadi pemerintah sudah melihat cost structure setiap sektor,” tandas dia.

    Menurut Airlangga, PHK merupakan langkah terakhir perusahaan dalam merespons situasi berkembang. Hanya saja, kata dia, sudah ada pertemuan di Kamar Dagang Indonesia (Kadin) soal kenaikan UMP 6,5% dan antisipasi terhadap kenaikan tersebut. “Kemarin saja ada pertemuan Rapimnas Kadin, jadi sudah jelas di Rapimnas Kadin,” pungkas Airlangga.

    Sebelumnya, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesi Anindya Bakrie mendorong pengusaha untuk mencegah PHK menyusul kenaikan UMP sebesar 6,5% pada 2025.

  • Yassierli Benarkan Pemerintah Buat Satgas PHK, Ini Alasannya

    Yassierli Benarkan Pemerintah Buat Satgas PHK, Ini Alasannya

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengungkapkan bahwa pemerintah tengah mempersiapkan pembentukan Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK).

    “Lagi disiapkan, tim sama ininya. Ini kan masih rumusan awal,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/12/2024).

    Bakal melibatkan lintas Kementerian, kata Yassierli nantinya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang lebih mengetahui instansi mana saja yang akan terlibat.

    “Belum ini, dari pak Menko lah ininya. Kami koordinasi sekarang,” ucapnya.

    Kendati demikian, dia membantah bahwa pembentukan satgas ialah dampak seusai adanya kebijakan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2025 sebesar 6,5 persen.

    Menurutnya, kenaikan UMP justru akan meningkatkan daya saing industri yang menurutnya membutuhkan angin segar dalam menjaga daya beli masyarakat.

    Dia pun juga merespon adanya keluhan pengusaha dari kenaikkan UMP tersebut. Menurutnya, akan ada kebijakan-kebijakan pengiring untuk menyeimbangkan segala regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah.

    “Itu kan kebijakan presiden. Jangan melihat UMP satu-satunya, presiden pikirkan ada sekian kebijakan lain dan tentu kita kerja yang terbaik,” pungkas Yassierli.