Xcloud.id

Tag: Airlangga Hartarto

  • Pemerintah Tak Kunjung Bertemu DPR Bahas Penundaan PPN 12%

    Pemerintah Tak Kunjung Bertemu DPR Bahas Penundaan PPN 12%

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah atau Kementerian Keuangan tak kunjung mengadakan pertemuan dengan Komisi XI DPR untuk membahas penundaan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% pada Januari 2025.

    Sebagaimana diketahui, tarif PPN 12% sudah menjadi amanat Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Maka, bila pemerintah ingin menunda kenaikannya mempertimbangkan tekanan daya beli dan penolakan berbagai kalangan masyarakat, salah satu opsi yang tersedia menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu).

    Sebelum menerbitkan Perpu tersebut, pemerintah harus menggelar rapat konsultasi terlebih dahulu dengan DPR, termasuk bila pemerintah ingin mengambil opsi lainnya, yakni mengubah tarifnya hanya dengan Peraturan Pemerintah (PP) tanpa menerbitkan Perppu.

    Anggota Komisi XI dari Fraksi Partai Gerindra Kamrussamad mengatakan, meski berbagai opsi itu terbuka lebar, namun hingga kini pemerintah belum mengajukan rapat konsultasi dengan Komisi XI DPR. Padahal, DPR mulai melaksanakan reses mulai sekitar 6 Desember 2024 sampai dengan 16 Januari 2025.

    “Belum ada pembicaraan formal. Kita udah reses kan minggu depan,” kata Kamrussamad saat ditemui di kawasan Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, dikutip Rabu (4/12/2024).

    Kamrussamad menduga pemerintah memang mengambil sikap untuk tetap melaksanakan amanat UU HPP tersebut. Apalagi, UU itu telah diberlakukan sejak 2021 silam dan disepakati oleh pemerintah maupun mayoritas fraksi di Komisi XI DPR. Sebagaimana diketahui, hanya Fraksi PKS yang menolak UU HPP termasuk PPN jadi 12%.

    “Karena Komisi XI yang menyusun Undang-Undang HPP, panjanya dipimpin oleh partai penguasa waktu itu, maka standing posisinya jelas sesuai dengan undang-undang sekarang ini,” ucap Kamrussamad.

    Meski begitu, Kamrussamad mengakui pemerintah bisa saja mengadakan pertemuan dengan Komisi XI DPR saat masa reses atas seizin pimpinan DPR. Namun, lagi-lagi, ia menekankan bahwa hingga kini pemerintah belum ada mengajak DPR untuk berbicara terkait penundaan kenaikan tarif PPN.

    “Belum pernah sih, karena saya kira kita konsisten sesuai dengan Undang-Undang HPP,” ucapnya.

    Pemerintah juga sebetulnya memberikan sinyal tak akan mengadakan pertemuan formal dengan DPR pada pekan ini. Sebab, mereka memilih untuk melakukan pengumuman soal PPN 12% pekan depan beriringan dengan rencana pengumuman pemberian berbagai kebijakan insentfi fiskal baru untuk sektor industri padat karya.

    “Nanti diumumkan minggu depan,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat ditemui di kantornya, Jakarta, dikutip Selasa (3/12/2024).

    Airlangga mengatakan, sebelum pengumuman, pemerintah akan melakukan berbagai simulasi. Selain itu, akan ada rapat terbatas atau ratas dengan Presiden Prabowo Subianto. Namun, Airlangga enggan berbicara lebih jauh apakah pengumuman itu langsung disampaikan Presiden Prabowo atau tidak.

    “Disimulasikan dulu. Ya nanti kita laporkan sesudah rapatnya selesai,” ucap Airlangga.

    (arj/haa)

  • Kejelasan PPN 12% dan Insentif Baru Diumumkan Pekan Depan

    Kejelasan PPN 12% dan Insentif Baru Diumumkan Pekan Depan

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa pemerintah akan menyampaikan kepada publik terkait kepastian kenaikan tarif PPN menjadi 12% pada pekan depan.

    Hal tersebut dirinya sampaikan di kantor Kemenko Perekonomian usai menggelar Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Kebijakan dan Insentif Fiskal untuk mendorong Perekonomian dan Menarik Investasi, Selasa (3/12/2024).

    “Nanti diumumkan minggu depan,” ujarnya menanggapi pertanyaan media massa soal kepastian PPN 12%.

    Airlangga enggan menyampaikan lebih lanjut soal kapan akan diumumkan. Dirinya juga menyebut masih akan menyampaikan hasil Rakortas kepada Presiden Prabowo Subianto sebelum hasil kebijakan fiskal diumumkan.

    Rapat tersebut terpantau dihadiri sejumlah menteri seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, serta Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah.

    Bukan hanya kebijakan fiskal berupa PPN, Airlangga juga menyampaikan bahwa pekan depan akan ada pengumuman sederet insentif yang ditujukan kepada industri padat karya.

    Airlangga menyampaikan insentif seperti PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) sektor perumahan dan insentif Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) turut menjadi pembahasan Rakortas tersebut.

    “Kan ada PPnBM untuk otomotif, kemudian ada PPN untuk perumahan. Nah ini lagi dimatangkan, seminggu nanti kita umumkan untuk tahun depan,” lanjutnya.

    Meski demikian, Airlangga memberikan sinyal akan adanya insentif baru yang disiapkan namun lebih kepada industri padat karya, baik sepatu, furnitur, hingga garmen.

    Sementara terkait rencana insentif untuk daya belli masyarakat, Airlangga menegaskan pemerintah telah memiliki bantuan sosial atau bansos.

    Sebelumnya, saat rapat tersebut usai dan para menteri mulai meninggalkan kantor Airlangga, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memilih bungkam terkait rencana kenaikan tarif PPN menjadi 12% yang rencananya mulai pada 1 Januari 2025.

    Sri Mulyani baru menjawab ketika ditanya soal pembahasan Rakortas tersebut.

    “Nanti Pak Menko [Airlangga Hartarto] saja yang menyampaikan [hasil Rakortas] ya,” ujarnya.

  • RI Tak Mau Kecolongan Lagi, Perusahaan Asing Pasti Kena Pajak 15%!

    RI Tak Mau Kecolongan Lagi, Perusahaan Asing Pasti Kena Pajak 15%!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah Indonesia menetapkan komitmennya untuk menerapkan prinsip pajak minimum global atau Global Minimum Tax (GMT) sebesar 15%, meskipun sedang marak banyak perusahaan asing ingin berbondong-bondong merelokasi industrinya dari China.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengakui penerapan prinsip pengenaan pajak sesuai Global Anti-Base Erosion Model Rules (GloBE Rules) Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) itu tentu akan memengaruhi sentimen investor asing.

    Namun, Indonesia kata dia tak lagi mau kehilangan sumber penerimaan pajak penghasilan dari perusahaan multinasional yang beroperasi di tanah air. Sebab, RI memberikan insentif fiskal pembebasan pajak atau tax holiday tapi PPh perusahaan itu tetao dipungut oleh negara asalnya.

    “Jadi kita tidak ingin kalau perusahaan multinasional diberikan tax holiday kemudian dipajakin oleh negaranya,” ucap Airlangga saat ditemui di kantornya, Jakarta, Rabu (4/12/2024).

    Kendati begitu, pemerintah tetap akan memberikan insentif fiskal berupa tax holiday kepada perusahaan asing, demi meningkatkan saya tarik investasi di dalam negeri. Pemberian insentif itu tetap akan diiring penegakkan prinsi GMT.

    Deputi Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan mengatakan, dengan adanya prinsip itu, sebetulnya penerapan tax holiday dan penerapan GMT dapat berjalan secara paralel.

    “Artinya, berdasarkan PMK 69/2024, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan insentif tax holiday hingga 31 Desember 2025,” ucap Ferry kepada CNBC Indonesia, Rabu (6/11/2024)

    Namun, ia nengingatkan, apabila Wajib Pajak, seperti Multi National Enterprise (MNE) yang tercakup dalam GloBE Rules yaitu MNE yang memiliki peredaran usaha sebesar EUR 750 juta atau lebih, akan menjadi termasuk dalam pengertian Low Taxed Constituent Entity (LTCE) OECD.

    Dengan termasuknya perusahaan asing itu ke dalam kategori LTCE, maka Ferry menekankan, pemerintah harus mengenakan tarif pajak penghasilan (PPh) badan tambahan atau top up tax, supaya bisa tetap sesuai prinsip pajak minimum 15%.

    “Karena memanfaatkan fasilitas tax holiday, Wajib Pajak dimaksud akan tunduk juga dengan penerapan GMT. Penentuan negara yang dapat mengenakan top-up tax atas LTCE diatur sesuai GloBE Rules dan peraturan domestik tiap-tiap negara,” ujar Ferry.

    Untuk memitigasi risiko agar top-up tax tidak dikenakan di negara lain, PMK 69/2024 ia tekankan telah dilengkapi dengan Pasal 15A yang menegaskan bahwa Wajib Pajak yang memanfaatkan tax holiday dapat dikenakan top-up tax di Indonesia.

    Namun, saat ini Pemerintah masih merumuskan pengaturan terkait GMT tersebut, antara lain dengan mengadopsi Qualified Domestic Minimum Top-Up Tax (QDMTT) agar Indonesia berhak mengenakan top-up tax atas LTCE terlebih dahulu sebelum negara lain dapat mengenakan top-up tax.

    “Dalam hal MNE masuk dalam ruang lingkup dimaksud dikenakan tarif kurang dari 15% (i.e. menerima tax holiday) akan dikenakan top-up tax sampai dengan memenuhi tarif GMT sebesar 15%,” tutur Ferry.

    (arj/haa)

  • Menteri Kanada Tiba-Tiba Sebut-Sebut Indomie, Kenapa?

    Menteri Kanada Tiba-Tiba Sebut-Sebut Indomie, Kenapa?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Promosi Ekspor, Perdagangan Internasional dan Pembangunan Ekonomi Kanada, Mary Ng, tiba-tiba menyebutkan produk mie instan Indonesia, Indomie, Selasa (3/12/2024). Ia bahkan menyampaikan isi kandungan mie instan besutan Indofood itu.

    Dalam acara Meja Bundar Bisnis Indonesia Business Council (IBC) dan Business Council of Canada (BCC) di Jakarta, Mary menyebutkan bahwa saat tiba di Indonesia, ia pernah berkelakar dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. Ia mengungkap bahwa Indomie merupakan bahan pangan yang penting di Indonesia.

    “Jadi Indomie adalah makanan pokok yang sangat, sangat besar di Indonesia. Anda, pada kenyataannya, adalah produsen mie instan terbesar di Indonesia. Jadi semua orang tahu tentang mie instan. Jadi sebagai produsen raksasa yang Anda,” ungkapnya.

    Ia kemudian melanjutkan dengan mengatakan bahwa kandungan yang dimiliki Indomie adalah gandum, yang menjadi bahan pembuatan tepung, asal Kanada.

    “Coba tebak, coba tebak apa yang ada di indomie dan mie instan itu, Gandum Kanada,” ujarnya.

    Kanada merupakan salah satu produsen besar tanaman gandum. Pada tahun 2023, Negeri Maple itu memproduksi 34,3 juta ton gandum, yang memiliki kadar protein tinggi.

    Hal ini pun juga diamini oleh Wakil Menteri Perdagangan RI, Dyah Roro Esti. Dalam forum yang sama, ia menjelaskan bahwa impor Indonesia dari Kanada yang terbesar adalah produk gandum, yang akrab dengan kehidupan warga RI sehari-hari.

    “Dan ekspor Indonesia ke Kanada juga menunjukkan tren positif sebesar 13,99% dalam lima tahun terakhir. Dan ketika kita berbicara tentang lima produk utama Indonesia, yang diimpor dari Kanada. Ini melibatkan sereal gandum,” tuturnya.

    “Jadi semua yang kita miliki setiap hari di pagi hari, pada dasarnya kita dapatkan dari Kanada. Jadi terima kasih. Dan ada juga pupuk, bubur kayu, biji minyak, boiler, mesin, peralatan mekanis. Jadi ini adalah impor teratas,” tambahnya.

    (sef/sef)

  • Bungkam Ditanya PPN 12 Persen, Sri Mulyani: Nanti Pak Menko Airlangga yang Menyampaikan

    Bungkam Ditanya PPN 12 Persen, Sri Mulyani: Nanti Pak Menko Airlangga yang Menyampaikan

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memilih untuk tidak memberikan penjelasan rinci terkait kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) yang ditetapkan menjadi 12 persen. Kebijakan ini diprediksi akan memengaruhi daya beli masyarakat, yang semakin menurun.

    “Nanti Pak Menko Perekonomian (Airlangga Hartarto) saja yang menyampaikan ya,” kata Sri Mulyani saat dikonfirmasi oleh wartawan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Selasa (3/12/2024).

    Setelah itu, Sri Mulyani tidak menjawab pertanyaan lebih lanjut dari media. Kebijakan pemerintah yang menaikkan tarif PPN ini mendapat penolakan keras baik dari kalangan masyarakat maupun pengusaha.

    Pemerintah menargetkan penerimaan pajak pada tahun 2025 sebesar Rp 2.189,3 triliun, dengan PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) diperkirakan mencapai Rp 945,1 triliun. Angka ini diperkirakan akan tumbuh 13,32 persen dibandingkan dengan realisasi PPN dan PPnBM tahun 2024 yang sebesar Rp 819,2 triliun.

    Namun, menurut kajian dari Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, jika pemerintah tetap bersikeras menaikkan tarif PPN, penerimaan pajak pada 2025 diprediksi tidak akan tercapai sesuai target.

    Hal ini disebabkan oleh perlambatan konsumsi rumah tangga yang diprediksi akan berlanjut pada 2025, terutama karena pelemahan konsumsi dari kelas menengah dan calon kelas menengah yang merupakan kontributor utama konsumsi.

    Kelas menengah yang berjumlah 52 juta orang atau 19 persen dari total penduduk Indonesia, berkontribusi terhadap 40 persen total konsumsi. Sementara itu, calon kelas menengah yang berjumlah 148 juta orang atau 54 persen dari total penduduk, berkontribusi terhadap 44 persen pengeluaran konsumsi.

    Namun, jumlah penduduk kelas menengah menurun sebesar 9 juta jiwa selama periode 2018-2023, dari 61 juta menjadi 52 juta jiwa, menurun sebesar 8 persen dalam periode tersebut.

    Sebelumnya, Direktur Riset Bright Institute, Muhammad Andri Perdana, menyayangkan kebijakan pemerintah yang menambah beban pajak PPN, sementara di sisi lain kembali mengeluarkan kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) untuk menambah penerimaan negara.

    Andri memperingatkan bahwa kebijakan tax amnesty yang kembali diterapkan akan berdampak buruk dalam jangka panjang.

    “Jika tax amnesty kembali dilakukan, pengemplang pajak akan melihat bahwa kebijakan ini bisa muncul lagi setiap kali pemerintah kesulitan keuangan, dan itu akan semakin sering terjadi ke depannya,” kata Andri.

  • Kanada Lirik Peluang Kerja Sama Tenaga Nuklir dengan RI

    Kanada Lirik Peluang Kerja Sama Tenaga Nuklir dengan RI

    Bisnis.com, JAKARTA – Kanada melihat adanya peluang kerja sama dengan Indonesia ke depannya, utamanya terkait tenaga nuklir. Hal tersebut sejalan dengan salah satu prioritas utama Presiden Prabowo Subianto yakni ketahanan energi dan energi rendah karbon.

    Hal tersebut disampaikan Menteri Promosi Ekspor, Perdagangan Internasional dan Pengembangan Ekonomi Kanada Mary Ng dalam sambutannya pada business roundtable yang digelar oleh Indonesian Business Council (IBC) dan Business Council of Canada (BCC) di Jakarta Selatan, Selasa (3/12/2024).

    “Menurut saya keahlian Kanada, baik dalam teknologi bersih atau solusi berkelanjutan dalam spektrum yang luas, tetapi juga nuklir, menjadi peluang nyata bagi kita untuk berkolaborasi,” kata Mary Ng, Selasa (3/12/2024).

    Mary menyebut, pembahasan mengenai pemanfaatan tenaga nuklir sebelumnya telah didiskusikan oleh Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau dan Presiden Prabowo Subianto di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Pacific Economic Cooperation (KTT APEC).

    Dalam diskusi itu, lanjutnya, Kanada juga telah menyampaikan bagaimana negara ini dapat bekerja sama dengan Indonesia utamanya dalam hal ketahanan energi.

    Merespons hal tersebut, Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti Widya menyebut bahwa sejauh ini belum ada pembahasan secara mendetail terkait kerja sama tersebut. 

    Namun demikian, dia tidak menampik bahwa banyak sekali sektor-sektor yang masuk dalam Perjanjian Perundingan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Kanada (Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership/ICA-CEPA), yang dapat dikerjasamakan ke depannya.

    “Baik itu di sektor energinya, dari resource yang new maupun renewables,” ujarnya. 

    Dalam catatan Bisnis, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sempat mengajak Perdana Menteri (PM) Kanada Justin Trudeau untuk melakukan kerja sama pengembangan teknologi reaktor nuklir skala kecil atau small modular reactor (SMR). 

    SMR adalah teknologi energi nuklir skala kecil menengah yang saat ini mulai banyak dikembangkan di dunia sebagai sumber energi bersih yang lebih murah dan aman. 

    “Indonesia sendiri sudah mulai melakukan asesmen SMR,” kata Airlangga dalam pertemuan ketiga Trudeau dengan para petinggi negara-negara anggota Asean pada KTT Khusus Asean-Kanada di Keketuaan Asean Laos, Kamis (10/10/2024). 

    Adapun, Indonesia tengah mengembangkan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) pada 2025-2035 yang tertuang pada PP No. 14/2015 tentang Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional (RIPIN).  

    Salah satu teknologi nuklir yang dapat dimanfaatkan adalah SMR yang bekerja sama dengan US DoS melalui program Foundational Infrastructure for the Responsible Use of SMR Technology (FIRST).

    Airlangga juga mendorong kerja sama teknologi transisi energi lainnya, yakni bahan bakar berbasis kelapa sawit.

  • Pemerintah Bentuk Satgas PHK, Pakar Sebut Antisipasi PHK pada Masa Mendatang

    Pemerintah Bentuk Satgas PHK, Pakar Sebut Antisipasi PHK pada Masa Mendatang

    Bisnis.com, JAKARTA — Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK) diharapkan menjadi langkah pemerintah untuk mengantisipasi agar angka PHK di Indonesia tidak makin besar.

    Perlu diketahui, pembentukan Satgas ini bertujuan untuk memitigasi risiko PHK dari perusahaan menyusul kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2025 sebesar 6,5%.

    Direktur Eksekutif Core Indonesia Mohammad Faisal berharap Satgas PHK ini bisa menjadi langkah pemerintah untuk mengatasi masalah PHK yang sudah terjadi selama bertahun-tahun. 

    “Saya harap terbentuknya Satgas PHK ini sebagai bentuk antisipasi pemerintah terhadap kondisi yang sudah terjadi selama bertahun-tahun, termasuk tahun ini dan juga mengantisipasi supaya tidak menjadi lebih parah ke depannya,” kata Faisal kepada Bisnis, Selasa (3/12/2024).

    Berdasarkan catatan Bisnis, sebanyak 64.751 pekerja di Indonesia di-PHK per 18 November 2024 hingga pukul 08.45 WIB. Dari angka itu, DKI Jakarta menjadi wilayah penyumbang PHK tertinggi, yakni sebanyak 14.501 tenaga kerja atau berkontribusi sebesar 22,4%.

    Menurut Faisal, gelombang PHK salah satunya dipicu dari kondisi ekonomi, di mana saat ini terjadi penurunan daya beli masyarakat. Kendati demikian, Faisal menyampaikan bahwa keberhasilan dari Satgas PHK juga bergantung dari efektivitas dan koordinasi.

    “Dan Satgas PHK ini sebetulnya lebih kepada pengobatan. Yang penting dilakukan pemerintah juga sebetulnya adalah preventif, mencegah jangan sampai terjadinya PHK,” tuturnya.

    Untuk itu, lanjut dia, pemerintah perlu menetapkan kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil yang bisa mencegah gelombang PHK. “Tapi apapun Satgas PHK ini harus betul-betul serius,” imbuhnya.

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli sebelumnya mengungkapkan bahwa pemerintah tengah mempersiapkan pembentukan Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK). “Lagi disiapkan, tim sama ininya. Ini kan masih rumusan awal,” ujar Yassierli kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/12/2024). 

    Nantinya, Satgas PHK ini akan melibatkan lintas kementerian yang dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

    Namun, Yassierli membantah bahwa pembentukan satgas ialah dampak seusai adanya kebijakan kenaikan UMP 2025 sebesar 6,5%. Menurutnya, kenaikan UMP justru akan meningkatkan daya saing industri yang membutuhkan angin segar dalam menjaga daya beli masyarakat.

    Penetapan kenaikan rata-rata upah minimum nasional tahun 2025 sebesar 6,5% pertama kali diumumkan Presiden Prabowo Subianto.

    Orang nomor satu di Indonesia itu resmi menaikkan rata-rata upah minimum nasional 2025 sebesar 6,5%. Adapun, untuk upah minimum sektoral akan ditetapkan oleh dewan pengupahan provinsi, kota, dan kabupaten.

    Mulanya, Presiden Prabowo menjelaskan bahwa Menaker Yassierli mengusulkan agar kenaikan upah minimum di angka 6%.

    “Namun setelah membahas dan melaksanakan pertemuan-pertemuan dengan pimpinan buruh, kita ambil keputusan untuk menaikkan rata-rata upah minimum nasional 2025 sebesar 6,5%,” ujar Presiden Prabowo dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (29/11/2024).

    Kemudian, Presiden Prabowo juga menyampaikan bahwa untuk upah minimum sektoral nantinya akan ditetapkan oleh dewan pengupahan provinsi, kota, dan kabupaten. Nantinya, ketentuan lebih rinci terkait upah minimum bakal diatur oleh Peraturan Menteri Ketenagakerjaan.

    Pengamat Ketenagakerjaan dari Universitas Indonesia (UI) Payaman Simanjuntak memandang pengusaha hingga pekerja atau buruh semestinya sudah bisa mengantisipasi kenaikan UMP 2025.

    Payaman menuturkan, jika melihat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023, rumus dari kenaikan UMP masih tetap berlaku.

    “Karena UU baru belum diundangkan. Jadi semua pengusaha, pekerja dan masyarakat sudah bisa mengantisipasi kenaikan upah tahun 2025,” ujar Payaman kepada Bisnis, Jumat (29/11/2024).

    Dia memperkirakan inflasi ada di rentang 4–5% dengan pertumbuhan ekonomi per provinsi antara 4–6%, sehingga kenaikan UMP pada 2025 sekitar 6–8%.

  • Prabowo Tawarkan Investasi di 3 Sektor Ini ke Pengusaha AS

    Prabowo Tawarkan Investasi di 3 Sektor Ini ke Pengusaha AS

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa terdapat sejumlah fokus pembahasan yang dilakukan dari pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan 51 delegasi pengusaha asal Amerika Serikat di Istana Negara, Selasa (3/12/2024).

    Dia mengatakan bahwa dalam pertemuan tersebut, sejumlah sektor yang dibahas secara spesifik, yaitu kesehatan, Energi Baru Terbarukan (EBT), Dirgantara. 

    “Sektor kesehatan, EBT, Dirgantara, dan lain-lain,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (3/12/2024).

    Airlangga mengatakan nantinya akan ada pembahasan lebih lanjut dengan para pengusaha di Kementeriannya. Pertemuan Prabowo dan Investor AS akan dilaksanakan pada pukul 14.00 WIB. 

    “Nanti mereka akan ke kantor saya. Jadi nanti di kantor ya. Jam 2 nanti,” ucapnya.

    Di sisi lain, Airlangga juga sedikit bicara mengenai perkembangan investasi program Giant Sea Wall. Menurutnya, saat ini suntikkan dana untuk megaproyek di pantai utara Jakarta itu masih dalam proses. 

    Kendati demikian, dia memastikan tidak ada pembahasan mengenai proyek tersebut dalam pertemuan itu. 

    “Sedang dalam proses, [Tapi tidak dibahas] tidak, itu tidak masuk [pembahasan tadi],” pungkas Airlangga.

    Sekadar informasi, Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan dari sejumlah pengusaha asal Luar Negeri di Istana Negara, Selasa (3/12/2024). 

    Beberapa pengusaha yang terlihat hadir seperti Presiden Exxon Mobil Indonesia Carole Gall hingga Garrick Thompson selaku Managing Director FedEx Express Indonesia.

    Pertemuan di Indonesia kali ini turut membahas kelanjutan komitmen investasi dari perusahaan-perusahaan internasional tersebut di Indonesia. Imbas lawatan Prabowo selama 2 pekan ke 6 Negara, yaitu China, Amerika Serikat, Peru, Brasil, Inggris, hingga Uni Emiraat Arab.

  • Daftar Lengkap 51 Pengusaha AS yang Bertemu Prabowo di Istana Negara

    Daftar Lengkap 51 Pengusaha AS yang Bertemu Prabowo di Istana Negara

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan dari 51 pengusaha Amerika Serikat (AS) di Istana Negara, Selasa (3/12/2024).

    Beberapa pengusaha yang terlihat hadir seperti Presiden Exxon Mobil Indonesia Carole Gall hingga Garrick Thompson selaku Managing Director FedEx Express Indonesia.

    Pertemuan di Indonesia kali ini turut membahas kelanjutan komitmen investasi dari perusahaan-perusahaan internasional tersebut di Indonesia. Imbas lawatan Prabowo selama 2 pekan ke 6 Negara, yaitu China, Amerika Serikat, Peru, Brasil, Inggris, hingga Uni Emiraat Arab.

    Presiden Ke-8 RI itu tiba di Istana Negara pada pukul 10.02 WIB dengan menggunakan jas abu-abu dan dasi berwarna biru dengan didampingi Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Rosa Roeslani, dan Duta Besar Amerika untuk Indonesia Kamala.

    Daftar Pengusaha Luar Negeri di Istana Presiden

    Berikut daftar delegasi pengusaha dari luar negeri yang bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Presiden pada Selasa (3/12/2024):

    1. President & CEO of the US-Asean Business Council Ted Osius

    2. Country Representative – Indonesia Nugraheni Utami

    3. Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Kamala Lakhdhir

    4. Charge d’Affaires Ida Bagus Made Bimantara

    5. Government Affairs and Market Director (3M) Audist Subekti

    6. Government Affairs Director (Abbott) Wanda Harahap

    7. Senior Manager, Global  Government Affairs (Agoda Company Pte. Ltd.) Samuel Hsiao

    8. Head of Public Policy, Indonesia (Amazon Web Services) Donny Eryastha

    9. Vice President (American Express) Sarah Wood

    10. Head of Government Affairs, APAC (Apple Inc.) Elizabeth Hernandez

    11. Managing Director, Asia Pacific (Bell Textron) David Sale

    12. President, Boeing Southeast Asia (Boeing) Penny Burtt

    13. Managing Director (Bower Group Asia) Douglas Ramage

    14. Regional President Asia Pacific, Gas & Low Carbon Energy (Bp) Kathy Wu

    15. Corporate Affairs Director, Indonesia (Cargill) Arief Susanto

    16. Managing Director, Indonesia (Cisco Systems) Marina Kacaribu

    17. Indonesia CCO & Banking Head (Citi) Batara Sianturi

    18. Country Leader, Indonesia (Corteva Agriscience) Wahyu Indrawanto

    19. Corporate Relations Director (Diageo) Dendy Borman

    20. Managing Director, Indonesia (Equinix) Haris Izmee

    21. Head of Government and Corporate Affairs, SEA (Expedia Group) Mohammad Matin Mohdari

    22. President, ExxonMobil Indonesia (Exxon Mobil Indonesia) Carole Gall

    23. Managing Director, Indonesia (FedEx) Garrick Thompson

    24. Vice President, Federal Government Relations and International Affairs (Freeport McMoRan) J.J. Ong

    25. Executive Director for International Trade and Economic Policy (GE Healthcare) Andrew Quinn

    26. Chief Executive Officer (General Atomic Global Corporation) Dr. Vivek Lall

    27. Managing Director, Government Affairs and Public Policy, Southeast Asia (Google) Andrew Ure

    28. Managing Director (Hewlett Packard Enterprise) Meygin Agustina

    29. Senior Partner (HHP Law Firm) Daniel Pardede

    30. President Director (HM Sampoerna) Ivan Cahyadi

    31. Vice President Government & Regulatory Affairs Asia Pacific (IBM) Stephen Braim

    32. Director, Government Affairs (Intel Corporation) Anna Amalina Imam Baweh

    33. Country Director, Indonesia (Jhpeigo) Maryjane Lacoste

    34. Vice President, Regulatory Affairs, APAC (JP Morgan) Katie Knight

    35. Global Head of Regulatory & Public Affairs (Manulife Financial) Maryscott Greenwood

    36. Senior Director, Owner Relations and Government Affairs (Marriott International) Lucy Christie

    37. Corporate Affairs Director Mars Petcare, Southeast Asia (Mars, Incorporated) Anastasia Timoshina

    38. Senior Managing Director, Southeast Asia & Climate (McLarty Associates) Bob Blake

    39. Head of Public Policy (Meta) Berni Moestafa

    40. Senior Director, Global Policy & Public Affairs APAC Lead (Pfizer) Hiroaki Tsukada

    41. Government Relations Senior Director (Asean) and Country Legal Head (Phils) (Procter & Gamble) Mimi Lopez

    42. Senior Director, Government Affairs, Southeast Asia (Qualcomm Inc.) Nies Purwati

    43. Vice President, Head of Global Government Affairs & Public Policy, Asia Pacific, South Asia & Latin America (S&P Global) John Phipps

    44. Director, Government Affairs & Public Policy, Southeast Asia & Greater China (Salesforce) Boon Poh Mok

    45. Sr. Director – Public Affairs, Communications, and Sustainability West Cluster (The Coca-Cola Company) Triyono Prijosoesilo

    46. Vice President, Lubrizol Asia Pacific (The Lubrizol Corporation) Henry Liu

    47. Country Manager, Indonesia (VISA) Vira Widiyasari

    48. Managing Partner (Vriens & Partners) Hans Wouter Vriens

    49. President Director (Zuellig Pharma Corporation) Christophe Piganiol

    50. Deputy Director, Maritime Southeast Asia Mega Valentina

    51. Director of Public Policy PT. PespsiCo Indonesia F&B Johnny Gabrielle

  • Menko Zulkifli minta tambahan anggaran untuk kejar swasembada pangan

    Menko Zulkifli minta tambahan anggaran untuk kejar swasembada pangan

    Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan (Zulhas) saat hadir dalam rapat bersama Badan Anggaran DPR di Komplek Parlemen, Jakarta, Senin (2/11/2024). (ANTARA/HO-Kemenko Pangan)

    Menko Zulkifli minta tambahan anggaran untuk kejar swasembada pangan
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Senin, 02 Desember 2024 – 21:32 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan (Zulhas) meminta tambahan anggaran Rp510 miliar untuk mendukung pencapaian target swasembada pangan dalam rapat dengan Badan Anggaran DPR di Jakarta, Senin. Zulkifli menjelaskan Kementerian Koordinator Bidang Pangan meminta tambahan anggaran menjadi Rp 550 miliar untuk mendukung target swasembada pangan.

    “Nah tadi saya sampaikan di Badan Anggaran, kita rapat di Badan Anggaran, anggaran kami baru Rp40 miliar. Kami memerlukan kira-kira Rp 550 miliar, jadi kurang Rp510 miliar, maka nanti dibahas, Badan Anggaran minta waktu 2-3 bulan untuk rapat dengan pemerintah,” ujar Zulhas melalui keterangan di Jakarta, Senin.

    Swasembada pangan, kata Zulkifli, merupakan salah satu program prioritas Presiden Indonesia Prabowo Subianto. Target ini diharapkan bisa tercapai pada 2027.

    “Pada waktu itu (target) 2029, pada kesempatan lain (target) Pak Presiden maju, karena dimungkinkan kelihatan, kita akan swasembada pangan 2028. Waktu di APEC dan di G20 Bapak Presiden menyampaikan kita akan swasembada pangan 2027,” kata Zulkifli.

    Ia optimistis target tersebut bisa tercapai untuk komoditas beras, jagung dan gula.

    “Ya kan tentu ada pertanyaan, apa kita bisa? Saya jawab bisa insya Allah. Paling kurang beras dan jagung, gula menuju,” ucapnya.

    Badan Anggaran DPR RI menggelar rapat kerja dengan tujuh menteri koordinator dari Kabinet Merah Putih di Komplek Parlemen Jakarta, Senin, untuk membahas rencana kerja anggaran pada RAPBN Tahun Anggaran 2025.

    Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengatakan pihaknya akan mendukung sepenuhnya rencana kerja anggaran untuk menunjang kerja-kerja koordinasi dan sinkronisasi antarkementerian dan lembaga agar segera bisa berjalan dengan baik, khususnya dalam 100 hari kerja pemerintah.

    “Terutama program makan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, renovasi sekolah, dan pembangunan lumbung pangan nasional, daerah, dan desa,” kata Said saat membuka rapat.

    Tujuh menko yang hadir dalam rapat kerja ini meliputi Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menko Bidang Hukum HAM Imigrasi dan Kemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, serta Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono.

    Kemudian Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, dan Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar.

    Said memaparkan anggaran yang dialokasikan untuk sejumlah Kementerian Koordinator yakni, Kementerian Koordinator Bidang Politik Keamanan sebesar Rp268,28 miliar, Kementerian Koordinator Bidang Hukum HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan sebesar Rp9,03 miliar, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebesar Rp456,76 miliar, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sebesar Rp345,5 miliar.

    Lalu Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sebesar Rp230 miliar, Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp139,73 miliar, dan Kementerian Koordinator Bidang Pangan Rp44,09 miliar.

    Sumber : Antara