Xcloud.id

Tag: Airlangga Hartarto

  • Airlangga Respons Permintaan DPR soal PPN 12% Cuma buat Barang Mewah

    Airlangga Respons Permintaan DPR soal PPN 12% Cuma buat Barang Mewah

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto buka suara soal usulan DPR terkait kenaikan PPN menjadi 12% tahun depan hanya untuk barang-barang mewah. DPR juga mengusulkan tarif PPN tidak cuma satu, namun dibuat menjadi dua golongan yaitu untuk PPN barang mewah dan non mewah.

    Airlangga mengatakan sejauh ini pemerintah masih membahas dan memfinalisasi kebijakan soal PPN. Menurutnya, minggu depan akan ada keterangan resmi terkait hal tersebut.

    “PPN itu akan dibahas dan difinalisasi seperti yang saya sampaikan dalam pertemuan ke depan,” tegas Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (5/12/2024).

    Pemerintah, menurutnya sedang menyiapkan paket kebijakan ekonomi khusus untuk menjaga daya beli masyarakat. Kebijakan PPN akan ada di dalamnya. Airlangga mengatakan mudah-mudahan seminggu ke depan paket ekonomi itu bisa dituntaskan.

    Di sisi lain, dia menegaskan tidak semua barang-barang di Indonesia terkena PPN. Beberapa barang macam bahan pokok penting, jasa pendidikan, jasa kesehatan, hingga jasa transportasi dikecualikan dari pengenaan PPN.

    “Yang dapat saya sampaikan adalah tidak semua barang kena PPN. Apakah itu PPN 11% beberapa barang dikecualikan, utamanya bahan pokok dan penting itu sebagian besar bebas fasilitas tanpa PPN demikian juga untuk pendidikan dan kesehatan,” tegas Airlangga.

    Dia menegaskan kemungkinan pemerintah akan menambah barang-barang yang bisa dikecualikan dari pengenaan PPN. “Akan banyak lagi hal-hal yang dikecualikan dari PPN. Sejalan dengan apa yang dilakukan hari ini,” tegas Airlangga.

    Sebelumnya, Ketua Komisi XI DPR RI Muhammad Misbakhun mengatakan pemerintah sedang mengkaji soal penerapan PPN yang tidak lagi menjadi satu tarif. Maksudnya, PPN akan dibagi untuk tarif barang-barang yang mewah dan non mewah.

    Hal ini diungkapkan Misbakhun usai petinggi DPR melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto sore ini di Istana Kepresidenan.

    “Rencananya, masih dipelajari oleh pemerintah, dilakukan pengkajian lebih mendalam bahwa PPN nanti tidak berada dalam satu tarif. Tidak berada dalam satu tarif, dan ini masih dipelajari,” tegas Misbakhun di Kantor Presiden.

    Misbakhun mengatakan, DPR mengusulkan kepada Prabowo untuk menerapkan kenaikan PPN menjadi 12% dengan selektif. Pihaknya mengusulkan agar kenaikan PPN dari 11% menjadi 12% hanya berlaku untuk barang mewah saja. Sementara untuk barang-barang dengan kelas menengah ke bawah yang bisa diakses masyarakat PPN-nya tak perlu dinaikkan.

    (acd/acd)

  • JICA mohon dukungan Presiden atas proyek di Indonesia

    JICA mohon dukungan Presiden atas proyek di Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Japan International Corporation Agency (JICA) memohon dukungan Presiden Prabowo Subianto atas proyek-proyek yang dilaksanakan ke depan di Indonesia.

    Demikian disampaikan Menko Airlangga usai mendampingi Presiden Prabowo menerima delegasi bisnis yang tergabung dalam Japan Indonesia Association (Japinda), di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis.

    “Dari JICA masih ada beberapa proyek lain, yang meminta dukungan bapak Presiden,” kata Airlangga usai mendampingi Presiden di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis.

    Airlangga menyampaikan dalam pertemuan itu turut disampaikan beberapa proyek yang sudah difasilitasi oleh JICA, antara lain proyek MRT, pengembangan Pelabuhan Patimban, dan juga beberapa proyek lain yang berkaitan dengan irigasi.

    Proyek irigasi sendiri sesuai dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk membantu memajukan sektor pertanian dan perikanan, termasuk pembangunan beberapa pelabuhan perikanan, dan juga terkait dengan pengembangan pasar lelang ikan.

    JICA pun memohon dukungan Presiden atas proyek-proyek berikutnya yang sedang atau akan dilakukan di Indonesia, termasuk pengembangan proyek kereta api MRT untuk fase East-West.

    Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga, Livia Kristianti
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2024

  • Golkar Buka Pintu untuk Jokowi jika Ingin Bergabung jadi Kader

    Golkar Buka Pintu untuk Jokowi jika Ingin Bergabung jadi Kader

    Bisnis.com, JAKARTA – Partai Golongan Karya (Golkar) mengaku terbuka bila memang nantinya Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) dan keluarga ingin berlabuh di partai berlogo pohon beringin tersebut.

    Sekjen Golkar Sarmuji mengemukakan bahwa Jokowi memiliki hak kebebasan dalam menentukan pilihannya, termasuk pertimbangannya untuk melanjutkan karier politiknya di parpol tertentu.

    “Pak Jokowi adalah orang yang merdeka, bebas, beliau bebas menentukan pilihan. Saya meyakini Pak Jokowi pasti akan melakukan pertimbangan banyak, untuk masuk ke partai politik,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis (5/12/2024).

    Dikatakan Sarmuji, jika setelah menimbang hal tersebut dan Jokowi ingin bergabung dengan Golkar, Golkar akan menerimanya dengan tangan terbuka seperti sebagaimana mereka menerima orang lain juga.

    “Orang biasa saja kita terima secara terbuka apalagi seorang mantan presiden. Seorang presiden periode lalu yang kami yakin pengaruhnya masih cukup besar di masyarakat,” kata dia.

    Kendati demikian, Sarmuji tak mengamini bahwa pihaknya akan bertemu dengan Jokowi dalam waktu dekat. Namun, kemungkinan untuk bertemu itu ada karena hubungan Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia memiliki hubungan yang cukup dekat dengan Jokowi.

    “Pasti kalau ada sinyal Pak Jokowi mau merapat Golkar, pasti orang-orang dekat kita akan kasih tahu. Sementara ini sinyalnya belum ada,” ungkapnya.

    Lebih lanjut, Sarmuji kembali menegaskan pihaknya akan menerima siapapun yang ingin bergabung asalkan orang tersebut setia dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

    Tidak Diakui PDIP

    Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) beserta keluarganya, termasuk Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution, sudah tidak lagi menjadi bagian dari partai. 

    Pernyataan tersebut disampaikan Hasto dalam konferensi pers di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (4/12/2024).  

    “Saya tegaskan kembali bahwa Pak Jokowi dan keluarga sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDI Perjuangan,” terang Hasto.   

    Dikatakan Hasto, keputusan ini diambil karena praktik politik Jokowi dan keluarganya dinilai tidak sejalan dengan cita-cita partai yang telah diperjuangkan sejak era Bung Karno. 

  • Prabowo Bertemu Pengusaha Jepang Bahas Investasi hingga Kerja Sama Pendidikan

    Prabowo Bertemu Pengusaha Jepang Bahas Investasi hingga Kerja Sama Pendidikan

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan pengusaha Jepang yang tergabung dalam Japan-Indonesia Association (Japinda) membahas investasi hingga kerja sama pendidikan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (5/12/2024).  

    Prabowo didampingi Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, dan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara.

    Rombongan pengusaha Jepang tiba di Istana Kepresidenan Jakarta sekitar pukul 14.29 WIB menumpang sebuah bus. Rombongan juga ditemani Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Masaki Yasushi.

    Dalam pertemuan itu, Rosan mengatakan, Prabowo mengapresiasi perusahaan-perusahaan besar Jepang yang sudah berinvestasi cukup lama di Indonesia.

    “Banyak sekali yang dibicarakan, ada health care, kesehatan, pendidikan, kerja sama pengiriman mahasiswa kita ke Jepang. Bapak Presiden Prabowo juga mengundang agar dibuka sekolah-sekolah di Jepang, sekolah-sekolah, universitas Jepang di Indonesia. Jadi pembicaraan dari health care, edukasi, dan ESG, jadi tidak hanya dari sektor ekonomi atau bisnis saja,” kata Rosan seusai pertemuan, di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis.

    Selain itu, Prabowo juga mengajak perusahaan-perusahaan Jepang untuk berpartisipasi dalam pembangunan Great Giant Seawall di Jakarta. “Great Giant Seawall itu 40 km di atas Jakarta, dan sampai 600 km. Itu diharapkan partisipasi dari perusahaan-perusahaan konstruksi Jepang. Nah itu juga yang disampaikan Bapak Presiden Prabowo,” kata Rosan.

    Sementara, Japinda juga menyampaikan sejumlah investasi yang sedang dilakukan di Indonesia, termasuk program irigasi dan pengolahan lahan lainnya.

    “Tadi mereka meng-update investasi yang sedang dilakukan dan akan mereka lakukan. Tidak hanya investasi, mereka sampaikan program irigasi dan peatland (lahan gambut) 100.000 hektare (ha) manajemen yang mereka jaga selama ini, dan mereka ingin kembangkan juga,” kata Rosan.

    Selain itu, lanjut Rosan, para pengusaha Jepang juga berharap agar proyek gas abadi Masela dari kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) Inpex Masela Ltd, terlaksana pada tahun depan.

    “Itu juga mempunyai dampak sangat besar buat Indonesia, karena mereka sampaikan proyek ini sudah sejak 2000. Jadi sudah 20 tahun lebih, harapannya Insyaallah tahun depan akan jalan,” kata Rosan.

    Menindaklanjuti pertemuan ini, Presiden Prabowo juga rencananya akan menerima pengusaha Jepang dari Japan Jakarta Club, pada Jumat (5/12/2024). 

  • Sudah Rapat, Menperin Sebut Insentif Mobil Hybrid-Listrik Jalan 2025

    Sudah Rapat, Menperin Sebut Insentif Mobil Hybrid-Listrik Jalan 2025

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Menteri Perindustrian Agus Gumiwang mengungkap sudah membahas dalam rapat pemerintahan soal insentif untuk sektor otomotif dan mengambil keputusan kebijakan terkait PPnBM dan PPN. Insentif ini disebut akan berlaku untuk mobil hybrid dan mobil listrik meski belum dijelaskan mekanismenya.

    “Contohnya kemarin yang sudah dibahas ya, yaitu insentif atau stimulus yang berkaitan dengan sektor otomotif. Policy seperti PPNBM, policy seperti PPN DTP, itu akan kita ambil, kita lakukan bukan hanya untuk mobil listrik tapi juga kita akan diupayakan untuk mobil-mobil di luar listrik seperti hybrid dan sebagainya,” kata Agus di pembukaan Industrial Fest 2024, Kamis (5/12).

    Menurut Agus pemerintah memerhatikan dua sisi, yaitu masyarakat dan industri. Dari sisi masyarakat dikatakan pemerintah telah menaikkan upah minimum provinsi (UMP) sebesar 6,5 persen untuk 2025.

    Agus bilang hal itu perlu buat menciptakan daya beli masyarakat, yang salah satunya adalah kelompok pekerja atau buruh.

    Kemudian pemerintah disebut juga menyadari industri mengalami tekanan cukup besar karena saat ini daya beli lemah, sementara tahun depan juga akan berlaku kenaikan PPN dari 11 persen menjadi 12 persen.

    “Jadi, ini dua sisi yang harus kita perhatikan secara seimbang, satu adalah daya beli di mana UMP memang harus dinaikkan, di sisi lain yang juga menjadi perhatian pemerintah adalah bagaimana kinerja dari industri, itu melalui insentif dan stimulus yang akan kita siapkan,” papar Agus.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada Selasa (3/12) mengatakan kebijakan insentif untuk otomotif sedang dimatangkan dan bakal diumumkan pekan depan.

    “Kan di tahun ini kan ada PPnBM untuk otomotif, kemudian ada PPN DTP untuk perumahan. Nah ini lagi dimatangkan, seminggu lagi nanti kami umumkan untuk tahun depan,” ucap Airlangga.

    Pada November lalu Airlangga sempat mengatakan Pajak Penjualan Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk Kendaraan Listrik Berbasis Baterai (KLBB) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) merupakan usulan insentif prioritas yang bakal diajukan ke Presiden Prabowo untuk diterapkan pada 2025.

    (fea/fea)

    [Gambas:Video CNN]

  • RI-Thailand perkuat hubungan bilateral di bawah kepemimpinan baru

    RI-Thailand perkuat hubungan bilateral di bawah kepemimpinan baru

    Kamis, 5 Desember 2024 11:42 WIB

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto ketika memberikan keynote speech dalam acara National Day Kerajaan Thailand yang juga memperingati hari kelahiran mendiang Raja Thailand, Yang Mulia Raja Bhumibol Adulyadej, di Jakarta, Rabu (4/12/2024). (ANTARA/HO-Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian)

    Prioritas Presiden Prabowo Subianto mengenai ketahanan pangan dan energi, serta kebijakan luar negeri yang bebas dan aktif, selaras dengan tujuan kita bersama

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2024

  • Indonesia-Thailand Tingkatkan Hubungan Bilateral, Jajaki Kerja Sama Baru – Page 3

    Indonesia-Thailand Tingkatkan Hubungan Bilateral, Jajaki Kerja Sama Baru – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Indonesia dan Thailand terus memperkuat hubungan bilateral yang telah terjalin erat, membuka peluang untuk menjajaki jalur kerja sama baru di berbagai sektor strategis. Dengan kepemimpinan baru di kedua negara, yakni Presiden baru di Indonesia dan Perdana Menteri baru di Thailand, kedua negara berkomitmen untuk memperluas kemitraan di kawasan ASEAN.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa kerja sama antara Indonesia dan Thailand telah menghasilkan kemajuan signifikan di berbagai sektor.

    “Hubungan bilateral yang kuat, berbasis rasa saling menghormati dan nilai-nilai bersama, telah memupuk kolaborasi di bidang perdagangan, investasi, keamanan, pendidikan, dan kebudayaan,” ujar Airlangga dalam peringatan Hari Nasional Thailand di Jakarta, ditulis Kamis (5/12/2024).

    Perdagangan bilateral antara kedua negara mencatat rekor lebih dari USD 19 miliar pada 2022 dan hampir USD 17,5 miliar pada 2023.

    Investasi asing langsung (FDI) Thailand di Indonesia juga meningkat dengan lebih dari 450 proyek senilai USD 185,5 juta pada tahun lalu.

    Peluang Kerja Sama Baru

    Airlangga menekankan pentingnya keterlibatan yang lebih kuat antara pemerintah, sektor bisnis, dan masyarakat.

    “Kami yakin masih banyak potensi besar yang belum dimanfaatkan untuk memperkuat kemitraan. Prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam ketahanan pangan dan energi sejalan dengan tujuan bersama kita,” jelasnya.

    Indonesia dan Thailand juga menantikan peringatan 75 tahun hubungan diplomatik pada 2025. Sebagai pendiri ASEAN, kedua negara memiliki peran penting dalam menciptakan kemajuan dan kemakmuran kawasan.

     

  • Tahun Depan PPN Jadi 12%, Harga Toyota Avanza Bisa Naik Rp 25 Juta

    Tahun Depan PPN Jadi 12%, Harga Toyota Avanza Bisa Naik Rp 25 Juta

    Jakarta –

    Pemerintah tetap menerapkan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% mulai awal tahun depan. Kebijakan ini pun bakal berimbas ke berbagai sektor, contohnya otomotif. Kebijakan PPN 12% bakal membuat harga mobil baru naik signifikan.

    Seperti dijelaskan salah satu tenaga penjual di arena pameran GJAW (Gaikindo Jakarta Auto Week) 2024 lalu, kebijakan PPN 12% bakal mengerek harga mobil, mulai belasan juta rupiah hingga puluhan juta rupiah.

    “Tahun depan estimasi kenaikan kalau PPN jadi 12% itu, Calya-Agya naik harganya hampir Rp 17-an juta. Kalau Avanza kenaikan harganya kurang lebih Rp 25 juta, Rush juga akan sama kemungkinan kenaikan harganya,” ungkap tenaga penjual tersebut.

    Sebelumnya Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), Yohannes Nangoi, memberi gambaran, kenaikan PPN itu bisa membuat mobil Rp 200 jutaan naik harga sekitar Rp 2 jutaan.

    “Kalau Anda lihat PPN 12% itu naik, jadi per satu persen itu untuk mobil (seharga) sekitar Rp 200 juta, dampaknya sekitar Rp 2 juta. Kemudian yang Rp 400 juta dampaknya Rp 4 juta,” kata Nangoi ditemui di ICE-BSD City, Tangerang, belum lama ini.

    Diberitakan sebelumnya, Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional, Parjiono, mengatakan, kebijakan PPN 12% nanti akan mengecualikan beberapa kelompok demi menjaga daya beli. Beberapa di antaranya kelompok masyarakat miskin, kesehatan, hingga pendidikan.

    “Jadi kita masih dalam proses ke sana, artinya akan berlanjut. Tapi kalau kita lihat dari sisi, khususnya menjaga daya beli masyarakat, di situ kan pengecualiannya sudah jelas: untuk masyarakat miskin, kesehatan, pendidikan, dan seterusnya di sana,” katanya dalam Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Menara Bank Mega, Selasa (3/12/2024).

    Parjiono juga menyebut keberadaan subsidi bakal menjadi jaring pengaman. Terkait insentif perpajakan, menurut dia hal itu justru lebih banyak dinikmati kelas menengah atas.

    “Kan daya beli jadi salah satu prioritas, kita perkuat juga subsidi jaring pengaman. Kalau kita lihat juga insentif perpajakan, yang lebih banyak menikmati kan kelas menengah atas,” tambah dia.

    Sementara itu, saat ditanya wartawan terkait PPN 12% yang kabarnya akan tetap diberlakukan, Menteri Keuangan, Sri Mulyani, tidak banyak bicara. Dia hanya menjawab perlu ditanyakan langsung kepada Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto.

    “Nanti Pak Menko aja,” ucapnya singkat usai rapat bersama sejumlah menteri di Kementerian Koordinator Perekonomian, Selasa (3/12/2024).

    Di sisi lain, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan belum ada pembahasan terkait penundaan kenaikan PPN tersebut. “Belum, belum dibahas,” ucap Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (28/11/2024) dilansir dari detikFinance.

    (lua/din)

  • Sama-Sama Daftar OECD & BRICS, RI-Thailand Makin Merapat

    Sama-Sama Daftar OECD & BRICS, RI-Thailand Makin Merapat

    Jakarta, CNBC Indonesia – Indonesia dan Thailand bertekad untuk memperkuat hubungan bilateral kedua negara. Hal ini tidak hanya didasari oleh letak geografis kedua negara yang berada di dalam satu kawasan ASEAN.

    Namun, Indonesia dan Thailand ternyata sama-sama tengah menjajaki keanggotaan Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) dan BRICS.

    Hal ini diungkapkan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keynote speech dalam acara National Day Kerajaan Thailand yang juga memperingati hari kelahiran mendiang Raja Thailand, Yang Mulia Raja Bhumibol Adulyadej, di Jakarta, Rabu (4/12/2024).

    “Hal itu mendorong kedua negara untuk bekerja sama lebih erat untuk memastikan bahwa keanggotaan tersebut tidak hanya bermanfaat bagi kedua negara, tetapi juga untuk meningkatkan suara negara-negara berkembang, serta mendorong kerja sama selatan-selatan, dan memastikan adanya dampak positif pada lanskap pembangunan global,” papar Airlangga.

    Adapun, Thailand mengumumkan komitmen aksesi OECD tahun lalu, kendati rencana ini telah diinisiasi sejak 2023. Keputusan ini sejalan dengan rencana negara tersebut untuk menjadi negara maju pada 2037.

    Pada November 2023, dikutip dari GIS Online, pemerintah Thailand menyampaikan kepada para diplomatnya bahwa tawaran ganda BRICS-OECD merupakan upaya mendorong Thailand memainkan peran yang lebih besar dalam kelompik regional dan minilateral dengan cara yang proaktif, berwawasan ke depan, dan ekspansif, di luar forum multilateral tradisional.

    Sama dengan Thailand, Indonesia memulai aksesi OECD pada 2023 lalu. Upaya ini juga dimaksudkan guna membantu Indonesia mencapai mimpi sebagai negara maju sesuai Visi Indonesia Emas 2045.

    Perdagangan bilateral antara Indonesia dan Thailand telah meningkat dan mencapai rekor tertinggi lebih dari US$ 19 miliar pada 2022 dan hampir US$ 17,5 miliar pada 2023. Selain itu, FDI Thailand di Indonesia telah bertumbuh signifikan juga pada tahun lalu dengan lebih dari 450 proyek senilai US$ 185,5 juta.

    “Kita perlu terus mendorong keterlibatan yang lebih kuat, tidak hanya antara Pemerintah, namun juga business to business dan kontak antar masyarakat,” tegas Airlangga.

    Selain itu, Airlangga meyakini terdapat potensi besar yang belum dimanfaatkan untuk lebih memperkuat kemitraan.

    “Prioritas Presiden Prabowo Subianto mengenai ketahanan pangan dan energi, serta kebijakan luar negeri yang bebas dan aktif, selaras dengan tujuan kita bersama,” papar tambah Airlangga.

    (haa/haa)

  • Respons Dingin Buruh & Pengusaha usai UMP Naik 6,5% Ketok Palu

    Respons Dingin Buruh & Pengusaha usai UMP Naik 6,5% Ketok Palu

    Bisnis.com, JAKARTA – Buruh dan pelaku usaha kurang puas dengan keputusan pemerintah yang menaikkan upah minimum provinsi (UMP) 6,5%. Keduanya memberikan respons dingin.  

    Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) Mirah Sumirat mengatakan kenaikan upah yang diterima pekerja atau buruh belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup.

    Berdasarkan perhitungannya, kenaikan UMP 6,5% akan berdampak pada penambahan upah sekitar Rp300.000 secara rata-rata. Terbilang rendah jika dibandingkan dengan harga-harga bahan pokok yang melambung dalam setahun terakhir. 

    “Dan kalau kita sandingkan dengan biaya hidup, kenaikan harga barang, dan daya beli itu masih belum mencukupi,” kata Mirah kepada Bisnis, dikutip Kamis (5/12/2024).

    Mirah menyebut keinginan Indonesia untuk menaikkan daya beli masyarakat dengan kenaikan UMP 6,5% hanya dapat terwujud jika pemerintah juga menurunkan harga sembilan bahan pokok (sembako) serta memberikan bantuan sosial (bansos) kepada pekerja atau buruh. Selain itu, pemerintah tidak menaikkan tarif tenaga listrik maupun bahan bakar minyak (BBM).

    “Ketika pemerintah menurunkan harga, maka upah yang tadi naik 6,5% itu sedikit membantu daya beli masyarakat,” ujarnya.

    Aktivitas orang berbelanja di Pasar Tanah AbangPerbesar

    Sementara itu, Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga Apindo, Sarman Simanjorang menyampaikan, pelaku usaha baik dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dan Apindo akan mencoba melakukan konsolidasi terlebih dahulu menanggapi kenaikan UMP 6,5%. 

    Sejauh ini, kalangan pengusaha kurang puas dengan penjelasan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengenai asal muasal upah minimum ditetapkan naik 6,5%. Padahal, pelaku usaha ingin meminta penjelasan secara rinci mengenai perhitungan dari kenaikan tersebut.

    Kendati begitu, pelaku usaha tengah menyiapkan langkah-langkah yang perlu diantisipasi seiring adanya kebijakan tersebut. Mengingat kenaikan UMP dan UMK dipukul rata sebesar 6,5% pada 2025.

    “Kalau pukul rata itu gimana? Nasibnya industri-industri padat karya gimana? Yang sudah melakukan PHK, ini kan harus ada penanganan khusus, gimana nasib UMKM kita? Nah ini kan harus diantisipasi, jadi ya kita nanti akan coba cermati kira-kira apa dampak-dampaknya,” tutur Sarman.

    Di sisi lain, pelaku usaha mengusulkan adanya opsi penundaan kenaikan upah bagi perusahaan-perusahaan yang tidak mampu membayar kenaikan upah minimum sampai dengan 6,5%. Hal ini, rencananya akan disampaikan dalam rapat bersama dengan Kemnaker dan Dewan Pengupahan Nasional.

    Mengingat aturan ini bersifat ‘perantara’, Sarman mengharapkan agar pemerintah dalam menetapkan aturan pengupahan ke depan dapat berpihak dan mengakomodir masukan dari kedua pihak, dalam hal ini pengusaha dan buruh/pekerja.

    “Bagaimanapun upah itu adalah tanggung jawab pengusaha, sehingga inspirasi pengusaha itu juga harus sangat didengar,” pungkasnya.

    Diketahui, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menyatakan bahwa nilai kenaikan upah minimum baik provinsi maupun kabupaten/kota tahun depan minimal 6,5%.

    Hal tersebut ditegaskan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kemnaker Indah Anggoro Putri untuk merespons kemungkinan adanya daerah yang menetapkan nilai kenaikan upah minimum di bawah 6,5% tahun depan.

    Merujuk Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No.16/2024 tentang Penetapan Upah Minimum 2025, nilai kenaikan UMP dan UMK 2025 ditetapkan sebesar 6,5%. Nilai kenaikan UMP dan UMK tahun 2025 mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.

    Secara terperinci, indeks tertentu merupakan variabel yang mewakili kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi dengan memperhatikan kepentingan Perusahaan dan Pekerja/Buruh serta prinsip proporsionalitas untuk memenuhi kebutuhan hidup layak bagi Pekerja/Buruh.

    Dalam aturan itu, pemerintah juga menetapkan upah minimum sektoral provinsi dan kabupaten kota, yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Indah menyebut, penetapan upah sektoral harus lebih tinggi dari UMP.

    “Upah minimum sektoral harus lebih tinggi dari UMP,” ujarnya. 

    Buruh bekerja di pabrik tekstilPerbesar

    Sama seperti UMP dan UMK, upah minimum sektoral untuk provinsi paling lambat ditetapkan dan diumumkan pada 11 Desember 2024, sedangkan kabupaten kota paling lambat 18 Desember 2024. UMP, UMK, upah minimum sektoral provinsi dan kabupaten/kota yang telah ditetapkan mulai berlaku pada 1 Januari 2024. 

    Sementara itu, pemerintah akan memberikan perlakuan khusus bagi perusahaan yang mengalami kendala dalam menerapkan kenaikan upah minimum sebesar 6,5% tahun depan.

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan, perlakuan khusus akan diberikan pemerintah terhadap perusahaan yang mengalami kesulitan finansial. 

    “Ini lebih spesifik treatment untuk pelaku usaha yang memang saat ini kesulitan finansial sehingga kalau penerapan UMP itu sekarang, maka mereka bisa jadi tidak mampu [untuk membayar],” ungkap Yassierli dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Rabu (4/12/2024).

    Sejalan dengan rencana tersebut, Kemnaker bersama kementerian/lembaga terkait termasuk Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tengah membentuk tim untuk mencari solusi bagi industri-industri yang terkendala dalam menerapkan upah minimum 2025. Tim ini nantinya turut melibatkan asosiasi pengusaha. 

    Yassierli menyebut, pemerintah masih memiliki waktu hingga 1 Januari 2025 untuk mencari berbagai opsi yang dapat membantu perusahaan yang terkendala menerapkan kebijakan ini.

    “Kita masih punya waktu, karena penerapannya itu nantikan 1 Januari 2025,” pungkasnya. 

    Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menkeu Sri MulyaniPerbesar

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengaku pemerintah sudah mempertimbangkan setiap kemungkinan, termasuk PHK massal, sebelumnya memutuskan naikkan upah minimum provinsi (UMP) sebesar 6,5% pada 2025.

    Airlangga menjelaskan notabenenya alokasi anggaran perusahaan untuk menggaji para buruh tidak terlalu signifikan. Menurutnya, industri padat karya hanya mengalokasikan 30% anggarannya untuk menggaji buruh, bahkan industri non-padat karya hanya 15%.

    Oleh sebab itu, pemerintah melihat masih ada ruang untuk peningkatan gaji buruh. Airlangga meyakini, banyak pilihan yang bisa dilakukan perusahaan daripada lakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).

    “Tentu PHK itu langkah terakhir dari pengusaha ya,” kata Airlangga.

    Bagaimanapun, sambungnya, peningkatan upah minimum provinsi (UMP) sebesar 6,5% diambil berdasarkan banyak pertimbangan terutama tingkat inflasi maupun pertumbuhan ekonomi.

    Airlangga mengaku pemerintah juga telah menemui para pelaku usaha. Dia mencontohkan dirinya yang menghadiri Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia versi Munaslub 2024 pada Minggu (1/12/2024). “Sudah jelas di Rapimnas Kadin,” jelas mantan ketua umum Partai Golkar tersebut.