Xcloud.id

Tag: Airlangga Hartarto

  • Kadin Ingatkan 3 Dampak Kenaikan UMP 6,5 Persen di 2025 – Halaman all

    Kadin Ingatkan 3 Dampak Kenaikan UMP 6,5 Persen di 2025 – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) memastikan industri padat karya bakal memikul beban terberat pasca dinaikkannya Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar 6,5 persen, sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025.

    Pasalnya, keputusan kenaikan UMP tahun depan dibuat saat industri nasional tengah mengalami penurunan permintaan dan kebijakan fiskal tahun depan yang dinilai memberatkan.

    Wakil Ketua Umum KADIN Bidang Ketenagakerjaan Subchan Gatot memastikan, sebagai mitra pemerintah, KADIN menghormati keputusan Presiden Prabowo Subianto dalam menetapkan besaran UMP 2025.

    “Kita menghormati apa yang diputuskan Presiden, walaupun cukup berat bagi dunia usaha khususnya padat karya yang memiliki ribuan pekerja dan saat ini sedang mengalami penurunan permintaan,” ujar Subchan saat dihubungi, Jumat (6/12/2024).

    Pria yang juga aktif sebagai anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan ini menyayangkan formula yang ditetapkan dalam menghitung Upah Minimum tahun depan sesuai Permenaker Nomor 16/2024 menggantikan formula yang sudah diatur sebelumnya dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan. 

    Padahal formula dalam PP tersebut merupakan perbaikan dari dua aturan terdahulu yaitu PP Nomor 36 Tahun 2021 dan PP Nomor 78 Tahun 2015.

    Seperti diketahui, Permenaker yang diteken Menteri Ketenagakerjaan Yassierli pada 4 Desember 2024 lalu mencantumkan formula penghitungan UMP dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Pasal 2 dan Pasal 5. 

    Secara garis besar dalam menetapkan UMP/UMK, Dewan Pengupahan di level Provinsi atau Kabupaten/Kota harus menggunakan formula: UMK 2025 = UMK2024 + Nilai Kenaikan UMK 2025.

    “Sejak pertengahan tahun lalu mereka (industri padat karya) sudah membuat anggaran untuk gaji pegawai berdasarkan aturan sebelumnya yaitu PP Nomor 51 di kisaran 2,5-3,5 persen. Namun di ujung tahun tiba-tiba diputuskan 6,5 persen. Apalagi ditengah situasi bayang-bayang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen dan melemahnya daya beli masyarakat, pasti berat bagi mereka,” kata Subchan.

    Risiko Kenaikan UMP

    Menurutnya, pelaku industri yang tidak kuat memikul kondisi naiknya biaya operasional namun tidak bisa mengerek harga jual produk akibat rendahnya daya beli masyarakat, akan mempertimbangkan satu dari tiga opsi berikut. 

    Pertama, melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK); Kedua, gulung tikar; Ketiga, mati perlahan karena tidak mampu bersaing dengan produk impor yang membanjiri pasar dalam negeri.

    “Saya khawatir perusahaan yang tidak kuat akan mengambil langkah-langkah PHK karena terpaksa kondisi yang semakin sulit, atau menutup usahanya karena UMKM yang mendominasi sektor padat karya tidak mampu lagi menanggung beban, terakhir daya saingnya semakin melemah karena naiknya biaya pasti mengurangi daya saing produk kita,” tegas Subchan.

    Insentif Pemerintah

    Untuk mencegah tiga risiko tersebut terjadi, KADIN menurutnya akan berkoordinasi dengan pemerintah untuk memberikan dukungan kepada dunia usaha. Terutama dari sisi finansial berupa dukungan pembiayaan bagi pelaku usaha yang bisnisnya sedang lesu serta meningkatkan daya beli masyarakat.

    “Contohnya, pemerintah bisa menanggung 50 persen iuran BPJS Ketenagakerjaan selama 1 tahun untuk meringankan beban pekerja dan pengusaha. Bisa juga menunda kenaikan PPN menjadi 12 persen,” usulnya.

    Sementara bagi perusahaan skala besar yang terdampak, Subchan mengusulkan diberikannya relaksasi Pajak Penghasilan (PPh) Badan dengan pengurangan tarif untuk masa tertentu. Serta penghapusan pinalti bunga keterlambatan pembayaran pajak.

    Sebelumnya Ketua Umum KADIN Anindya Bakrie, meminta para pengusaha anggotanya untuk menjadikan PHK sebagai opsi terakhir imbas dari ditetapkannya kenaikan UMP 2025 sebesar 6,5 persen.

    “Kami mengimbau agar melakukan segala macam cara supaya tidak ada PHK karena hanya akan menambah populasi masyarakat yang kehilangan pendapatan,” kata Anindya. Ia juga berharap Satuan Tugas (Satgas) PHK yang akan dibentuk pemerintah bisa membantu pengusaha mencari solusi agar tidak harus melakukan PHK.

    Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, memastikan pembentukan Satgas PHK merupakan respons pemerintah terhadap potensi PHK terhadap karyawan atau pekerja menyusul adanya kenaikan UMP. 

    “Sehingga yang kita lihat adalah fundamental industrinya. Jadi nanti kita akan pelajari,” ucap Airlangga.

     

  • Pemerintah Tetap Lindungi Rakyat Kecil

    Pemerintah Tetap Lindungi Rakyat Kecil

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto memastikan bahwa kebijakan penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen yang akan diberlakukan mulai 2025 akan diterapkan secara selektif. Kebijakan ini hanya akan berlaku untuk barang-barang mewah, sementara kebutuhan masyarakat umum tetap mendapatkan perlindungan penuh dari pemerintah.

    Presiden Prabowo menegaskan sejak akhir 2023, pemerintah telah mengambil langkah untuk tidak memungut PPN secara penuh pada barang tertentu sebagai upaya membantu masyarakat, khususnya kalangan menengah ke bawah.

    “Untuk rakyat kecil, pemerintah tetap memberikan perlindungan. Bahkan sejak akhir 2023, pajak tidak dipungut sepenuhnya untuk melindungi mereka. Jadi, kalaupun ada kenaikan, itu hanya untuk barang mewah,” ujar Prabowo di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (6/12/2024).

    Kenaikan tarif PPN 12 persen merupakan bagian dari ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

    “PPN adalah amanat undang-undang, jadi harus kita laksanakan. Namun, penerapannya selektif hanya untuk barang mewah,” ungkap Prabowo.

    Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, dalam keterangannya Kamis (5/12/2024), menyebutkan adanya usulan penghitungan PPN dengan tarif berbeda untuk berbagai barang. Kebutuhan pokok dan layanan esensial, seperti kesehatan, pendidikan, dan perbankan, disepakati hanya dikenakan tarif PPN sebesar 11 persen, bukan 12 persen.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa komoditas bahan pokok dan layanan publik akan tetap dibebaskan dari kenaikan PPN. Saat ini, pemerintah sedang memfinalisasi paket kebijakan ekonomi terkait penerapan PPN 12 persen, yang ditargetkan rampung dalam satu pekan ke depan.

  • Bisnis Indonesia Economic Outlook 2025, Menuju Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan

    Bisnis Indonesia Economic Outlook 2025, Menuju Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan

    Bisnis.com, JAKARTA — Inklusif dan berkelanjutan menjadi dua kata kunci dalam narasi kebijakan ekonomi pemerintahan baru yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Harapannya, Indonesia menunjukkan resiliensi yang solidaa di tengah tantangan dan situasi ekonomi global yang diproyeksi masih penuh tantangan pada 2025.

    Perekonomian Indonesia tentu dipengaruhi oleh dinamika ekonomi global melalui jalur keuangan dan perdagangan. Perkembangan ekonomi di negara-negara utama seperti Amerika Serikat, China, Jepang, dan Uni Eropa perlu terus dimonitor dan diantisipasi dampaknya.

    Dari sentimen makroekonomi, tingkat suku bunga global yang sejatinya masih di level tinggi, juga eskalasi konflik geopolitik yang mengakibatkan fragmentasi ekonomi, telah meningkatkan ketidakpastian ekonomi global pada 2025.

    Perekonomian nasional diharapkan tetap tumbuh kuat tahun depan, melaju di kisaran 5,1%—5,5% seperti tertuang dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2025. Asumsi ini memang cenderung optimistis di tengah perkiraan stagnasi ekonomi dunia.

    Permintaan domestik akan menjadi andalan Indonesia dalam menopang perekonomiannya. Perbaikan daya beli masyarakat dengan tingkat inflasi yang terjaga, diharapkan mampu mendorong konsumsi rumah tangga. Konsumsi pemerintah akan difokuskan pada program-program produktif, sementara kelanjutan proyek-proyek strategis nasional diharapkan berkontribusi pada investasi yang berkelanjutan.

    Target pertumbuhan ekonomi tersebut akan dapat dicapai apabila terjadi konvergensi dalam aktivitas perekonomian regional di seluruh sektor usaha, serta efektivitas kebijakan fiskal yang mendukung akselerasi transformasi ekonomi nasional. Sinergi antara pemerintah, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan Otoritas Jasa Keuangan juga harus terus diperkuat sebagai garda terdepan menjaga stabilitas perekonomian.

    Untuk menelaah lebih lanjut prospek ekonomi pada 2025, Bisnis Indonesia menggelar Bisnis Indonesia Economy Outlook 2025, yang akan diselenggarakan pada Selasa, 10 Desember 2025 di Raffles Hotel, Jakarta.

    Acara ini mengusung tema utama yang harmonis dengan visi kebijakan pemerintahan baru yakni “Menuju Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Tema tersebut akan dijabarkan dengan membahas berbagai isu sektoral strategis yang memengaruhi perekonomian Indonesia pada 2025.

    Presiden Direktur Bisnis Indonesia Group Lulu Terianto mengatakan bahwa Bisnis Indonesia Economy Outlook 2025 bakal menjadi navigasi bagi pelaku usaha dan industri serta seluruh pemangku kepentingan dalam menyongsong tantangan ekonomi global dan meresponsnya secara strategis untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi domestik.

    “Kami menghadirkan para ahli dan praktisi di bidangnya, sehingga bisa menjadi referensi yang dapat diimplementasikan oleh berbagai pihak untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan,” ujar Lulu.

    Bisnis Indonesia Economy Outlook 2025 berencana menghadirkan Presiden Prabowo Subianto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia sebagai keynote speakers.

    Outlook Ekonomi Sektor Riil dan Finansial

    Selain keynote speakers, Bisnis Indonesia Economic Outlook 2025 akan menampilkan dua sesi diskusi, yakni sesi ekonomi riil dan sesi finansial.

    Di sesi ekonomi riil, Bisnis Indonesia Economy Outlook 2025 mengusung tiga topik. Pertama, ‘Skenario Transisi Energi dalam Mewujudkan Ekonomi Hijau di Indonesia, yang akan membahas urgensi transisi energi, skenario transisi yang diagendakan, serta tantangan seperti mitigasi risiko fiskal dan kolaborasi global dalam mengakselerasi transisi energi.

    Kedua, sesi ekonomi riil mengusung topik Optimalisasi Sektor Mineral demi Mengungkit Pertumbuhan Ekonomi Nasional yang akan membahas program strategis sektor minerba nasional 2025, prioritas hilirisasi, dan menjamin pertumbuhan jangka panjang melalui investasi berkelanjutan di ekosistem industri mineral.

    Sementara itu, di sesi ekonomi finansial, Bisnis Indonesia Economy Outlook 2025 mengusung tiga topik. Pertama terkait tema Memacu Peran Investasi dan Strategi Fiskal dalam Mendukung Ekonomi Berkelanjutan yang akan mendiskusikan strategi memposisikan Indonesia sebagai pusat investasi di Asean, kebijakan moneter dan fiskal pro-investasi, serta prospek pertumbuhan ekonomi 2025 di tengah tantangan global.

    Topik kedua mengangkat tema dinamika dan arah kebijakan moneter di tengah tren pelonggaran global yang akan menyoroti upaya BI menjaga stabilitas makroprudensial, strategi moneter mengejar target pertumbuhan 8%, serta peluang dan tantangan kredit-likuiditas perbankan 2025.

    Ketiga, sesi finansial mengangkat tema Peluang Pertumbuhan Sektor Keuangan Non-Bank Menyusul Transisi Finansial yang akan mendiskusikan cara mendorong pertumbuhan sektor keuangan nonbank termasuk di dalamnya sektor pembiayaan, modal ventura, aset kripto, dan fintech lending sambil mengelola risikonya.

    Selain di Jakarta, Bisnis Indonesia Economic Outlook 2025 juga digelar di 9 kota lainnya secara serentak dan serempak, yakni Medan, Pekanbaru, Palembang, Bandung, Semarang, Surabaya, Bali, Balikpapan, dan Makassar. Masing-masing kota tersebut juga akan membahas topik sesuai dengan karakteristik dan keunggulan ekonomi di masing-masing daerah.

    Bisnis Indonesia Group mengundang seluruh pihak yang berkepentingan untuk menghadiri acara ini dan berpartisipasi aktif dalam diskusi.

    “Kami berharap acara ini dapat menjadi pijakan untuk kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada ke depan,” tutup Lulu.

    Bisnis Indonesia Economic Outlook 2025 dengan tema Perbesar

  • Fantastis! Airlangga Incar Omzet Harbolnas 2024 “Meledak” ke Rp40 T

    Fantastis! Airlangga Incar Omzet Harbolnas 2024 “Meledak” ke Rp40 T

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah optimistis target penjualan e-commerce selama gelaran Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) ke-13 Tahun 2024 dapat mencapai Rp40 triliun. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengungkapkan optimisme ini saat peluncuran Harbolnas di The Park Pejaten Mall, Jakarta, Jumat (6/12/2024).

    Adapun untuk gelaran Harbolnas sendiri akan dimulai pada 10-16 Desember 2024. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana Harbolnas biasanya hanya digelar selama tiga hari, Harbolnas kali ini akan digelar selama tujuh hari.

    “Kalau tahun lalu sekitar Rp24,7 triliun, tahun ini diharapkan bisa naik menjadi Rp40 triliun. Oleh karena itu, kita berharap program ini akan mendongkrak daya beli konsumen,” kata Airlangga kepada wartawan di lokasi.

    Ia juga menyebutkan, 99% peserta Harbolnas tahun ini berasal dari kalangan pelaku UMKM, dengan total 417 peserta.

    Dengan mengusung tagline “Pakai Produk Sendiri”, Harbolnas 2024 bertujuan untuk mendongkrak daya beli masyarakat sekaligus memberdayakan UMKM.

    Dalam kesempatan yang sama, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyampaikan apresiasinya atas penyelenggaraan Harbolnas.

    “Program ini sangat membantu saudara-saudara kita, para pengusaha UMKM, yang menjadi mayoritas peserta. Kami berharap target Rp40 triliun dapat tercapai sebagai wujud pemberdayaan UMKM,” ujar Maman.

    Produk yang ditawarkan dalam Harbolnas beragam, mulai dari barang kebutuhan sehari-hari hingga produk teknologi. Diskon besar-besaran dan promosi ongkos kirim gratis juga diharapkan menarik minat konsumen.

    Lebih lanjut, Airlangga mengungkapkan Harbolnas tahun ini tidak hanya menawarkan diskon barang, tetapi juga melibatkan sektor pariwisata. Travel Fair, yang menjadi rangkaian gelaran diskon di Desember 2024, menghadirkan promosi untuk hotel, tiket perjalanan, restoran, dan tempat wisata.

    “Jangan lupa ada travel fair. Jadi belanja online sekaligus rencanakan liburan Nataru,” kata Airlangga.

    Setelah Harbolnas, program Belanja di Indonesia Saja (BINA) yang diusung Himpunan Peritel dan penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) akan digelar pada 20-29 Desember. Melalui kampanye Every Purchase is Cheap (EPIC), diskon besar juga akan diberikan oleh 80 ribu outlet supermarket dan minimarket di seluruh Indonesia.

    Dorong Daya Beli dan Ekonomi Digital

    Harbolnas menjadi salah satu strategi pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan konsumsi masyarakat. Sektor e-commerce sendiri diproyeksikan menyumbang Rp40 triliun selama Harbolnas, di luar transaksi dari Travel Fair.

    “Kita berharap program ini akan mendongkrak daya beli konsumen,” ucap Airlangga.

    Dengan diskon besar dan berbagai kemudahan, Harbolnas tidak hanya menjadi pesta belanja, tetapi juga wadah bagi UMKM untuk memperluas pasar mereka di era digital. Pemerintah berharap gelaran ini menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi nasional yang signifikan di kuartal terakhir 2024.

    (dce)

  • Investasi Ceria Group & PLN Dapat Atensi Menteri Airlangga

    Investasi Ceria Group & PLN Dapat Atensi Menteri Airlangga

    Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengapresiasi investasi PT Ceria Nugraha Indotama (Ceria Group). Hal ini karena perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) itu mendukung hilirisasi nikel yang dicanangkan pemerintah. 
     
    Ceria Group saat ini tengah menggarap Smelter Merah Putih yang merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Objek Vital Nasional (Obvitnas). Ceria Group sedang dalam tahap akhir commissioning Smelter ‘Merah Putih’ Rectangular Rotary Kiln Electric Furnace (RKEF) & persiapan konstruksi High-Pressure Acid Leach (HPAL) di Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara.
     
    “Kita mengapresiasi PT Ceria Nugraha Indotama dalam hilirisasi nikel, apalagi ini PMDN. Ceria sedang membangun smelter RKEF yang nantinya akan menghasilkan green nickel product dan HPAL. Tentu ini membanggakan,” kata Airlangga melalui keterangan tertulis yang diterima, Jumat, 6 Desember 2024.
    Airlangga juga mengapresiasi PT PLN (Persero) yang telah menyuplai energi bersih ke sejumlah smelter, termasuk smelter Ceria Group. Menurut dia, hal ini sejalan dengan rencana pemerintah menciptakan hilirisasi nikel yang berkelanjutan.
     
    Kembangkan Hilirisasi
    Menko Airlangga mengatakan pemerintah akan berusaha membantu industrialisasi mineral dan batubara melalui sejumlah insentif. Saat ini sudah terdapat 87 smelter yang beroperasi dari total 172 smelter yang dibangun.
     
    “Investasi menjadi kunci penting pertumbuhan ekonomi. Tahun 2024 ditargetkan investasi sebesar Rp1.900 triliun dan tahun 2025 meningkat menjadi Rp2.100 triliun.” 
     
    “Salah satu yang terus dikembangkan yakni hilirisasi dan pendalaman struktur supply chain. Terkait critical minerals, perlu untuk menjaga kerja sama dengan negara lain dalam rangka meningkatkan investasi dan menghasilkan devisa,” jelas Airlangga.
     
    Menurut Airlangga, hilirisasi telah terbukti berbuah manis bagi perekonomian Indonesia. Ia juga menyoroti pentingnya penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam pengembangan investasi hilirisasi di Tanah Air. 
     
    “Pembangunan harus menerapkan prinsip ramah lingkungan, kesesuaian terhadap regulasi, serta prioritas penggunaan tenaga kerja lokal secara bertahap. Transfer teknologi dan upaya peningkatan kapasitas masyarakat lokal merupakan faktor yang ditekankan pemerintah dalam setiap investasi,” kata dia.
     
    Dukung UMKM
    Pada kesempatan tersebut, Menko Airlangga yang didampingi Sekjen Indonesia Mining Association (IMA), Tony Wenas, mengunjungi booth Ceria Group di acara IMS tersebut. Kunjungan ini disambut CEO Ceria Group, Derian Sakmiwata. Booth Ceria Group juga menampilkan berbagai produk hasil UMKM dari masyarakat lingkar tambang. 
     
    “UMKM ini merupakan bagian dari program binaan Ceria Group yang bertujuan mendukung pemberdayaan ekonomi lokal dan menciptakan dampak positif yang berkelanjutan bagi komunitas sekitar,” kata Derian. 
     
    Derian menegaskan sebagai PMDN dan PSN, Ceria Group telah menetapkan peta jalan untuk menjadi pemain global industri nikel dan EV battery material producer. 
     
    “Untuk memenuhi standar pasar internasional, Ceria Group siap menghasilkan green nickel product yang disokong energi bersih,” kata dia.  
     

    Derian menjelaskan Ceria Group telah mendapatkan Renewable Energy Certificate (REC) dari PLN, di mana pasokan listrik yang digunakan smelter Ceria Group 100 persen menggunakan energi bersih dan terbarukan. 
     
    “Saat ini aliran listrik bersih PLN yang bersumber dari PLTA sudah energize. Selain itu, Kapal Pembangkit Listrik Terapung atau Barge Mounted Power Plant (BMPP) Nusantara II sudah berada di Pelabuhan Ceria Group dan sudah siap memasok listrik ke Smelter ‘Merah Putih’ yang akan segera beroperasi. BMPP Nusantara II-60MW ini menggunakan 100% bahan bakar gas dengan kapasitas 60 MW,” kata Derian. 
     
    Punya Tungku Terbesar
    Ia juga mengungkapkan bahwa Smelter ‘Merah Putih’ Ceria Group yang siap beroperasi menggunakan teknologi mutakhir Rectangular Rotary Kiln Electric Furnace (RKEF) dan memiliki salah satu tungku terbesar di Indonesia sebesar 72 MVA. Tungku ini berfungsi untuk mengolah bijih nikel saprolite yang menghasilkan output feronikel dengan kadar nikel sebesar 22 persen. 
     
    Dengan teknologi canggih seperti RKEF untuk produksi Ferronickel (FeNi) dan Nickel Matte Converter, serta High-Pressure Acid Leach (HPAL) untuk produksi Mixed Hydroxide Precipitate (MHP), Ceria Group berperan aktif dalam menciptakan produk-produk yang memiliki nilai tambah tinggi. 
     
    “Smelter ‘Merah Putih’ Ceria Group akan menjadi smelter pertama di Indonesia yang terintegrasi. Nantinya, pasokan bijih nikel dan kegiatan pengolahan pemurnian terjadi di dalam Kawasan IUP PT Ceria Nugraha Indotama,” kata Derian.
     
    Adapun smelter ini dirancang dengan standar keberlanjutan yang tinggi, sehingga dipastikan bahwa setiap tahap proses produksi memperhatikan kaidah ESG. Dengan teknologi modern yang digunakan, smelter ini mampu meminimalkan emisi dan limbah serta mengelola sumber daya alam dengan efisien. 
     
    “Ini sejalan dengan visi Ceria Group untuk menjadi pelopor dalam industri nikel yang ramah lingkungan dan berkelanjutan di Indonesia,” kata Derian.
     
    Keberlanjutan Pertambangan
    Corporate Secretary Ceria Group, Imelda Kiagoes, menegaskan komitmen Ceria dalam mendukung program hilirisasi komoditas yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Ceria Group berfokus pada pengembangan hilirisasi melalui downstream processing. 
     
    “Dengan pertumbuhan organik yang kami rencanakan selama lima tahun ke depan, arah kami menuju produksi pCAM atau precursor battery sebagai material utama kendaraan listrik (EV),” kata Imelda. 
     
    Keberlanjutan pertambangan juga menjadi fokus Ceria Group. Hal ini untuk memastikan sumber daya dan cadangan nikel terus berlanjut lebih dari 20 tahun ke depan.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (UWA)

  • Presiden Prabowo lanjutkan diksusi dengan pengusaha Jepang

    Presiden Prabowo lanjutkan diksusi dengan pengusaha Jepang

    Presiden RI Prabowo Subianto bertemu dengan perwakilan pengusaha Jepang dari Japan-Indonesia Association (JAPINDA) di Istana Negara, Kamis (5/12/2024). (ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden)

    Presiden Prabowo lanjutkan diksusi dengan pengusaha Jepang
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 06 Desember 2024 – 17:19 WIB

    Elshinta.com – Presiden RI Prabowo Subianto melanjutkan pertemuan dan diskusi dengan para pengusaha Jepang, membahas kerja sama investasi di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat.

    “Melanjutkan pertemuan kemarin dengan pengusaha Jepang,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat.

    Airlangga menyampaikan pada kesempatan kali ini seluruh delegasi bisnis Jepang hadir untuk bertemu Presiden Prabowo. Pada Kamis (5/12), sejumlah delegasi bisnis Jepang yang tergabung dalam Japan-Indonesia Association (Japinda) sudah hadir bertemu Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta.

    Pada kesempatan tersebut Prabowo dan delegasi bisnis Jepang sudah membahas komitmen mengenai investasi hingga masalah edukasi yang siap dikerjakan oleh para pengusaha tersebut di Indonesia. Presiden mengapresiasi investasi-investasi yang selama ini telah dilakukan pengusaha Jepang dan mengajak agar Jepang bisa meningkatkan lebih banyak keterlibatan dalam proyek-proyek penting di Indonesia.

    Secara terpisah Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie menyampaikan banyak kerja sama yang bisa diteruskan dengan pengusaha Jepang, baik dari bidang manufaktur, industrialisasi, energi transisi, kesehatan hingga sekolah.

    Sumber : Antara

  • Airlangga harap perluasan kerja sama RI-India di berbagai sektor lain

    Airlangga harap perluasan kerja sama RI-India di berbagai sektor lain

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto berharap, kerja sama ekonomi antara Indonesia dan India kian diperluas dalam berbagai sektor mulai dari sektor digital, UMKM, kesehatan, termasuk pengembangan vaksin dan produk farmasi, telekomunikasi, hingga sektor strategis lainnya.

    India sendiri merupakan mitra penting bagi Indonesia. Kedua negara memperdagangkan sekitar 27 miliar dolar AS pada tahun 2023 dan tumbuh sekitar 20 persen setiap tahun.

    “Bagi Indonesia, India merupakan mitra strategis tidak hanya dalam perdagangan tetapi juga dalam investasi. Indonesia perlu membangun jembatan dengan India yang menghubungkan antara made in Indonesia dan made in India,” kata Airlangga di India-Indonesia Synergy Investment Forum, Jakarta, Jumat.

    Dalam konteks hubungan internasional, Indonesia berupaya membuka pasar baru dengan dengan mempunyai komitmen terhadap kebijakan luar negeri dengan menjadi bagian dari G20, APEC, ASEAN, Indo-Pasifik Economic Framework (IPEF), Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP), Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), dan BRICS.

    Pemerintah Indonesia juga aktif menjalin kerja sama bilateral dengan berbagai negara mitra, termasuk India, untuk memaksimalkan potensi ekonomi Indonesia yang diprediksi tumbuh 5 persen pada 2024 dan 5,2 persen pada 2025.

    Adapun pertumbuhan ekonomi Indonesia ditargetkan mencapai 8 persen pada tahun 2029. Menilik capaian selama tahun 1986 hingga 1997, Indonesia bahkan mampu tumbuh sebesar 8,2 persen pada tahun 1995 dengan kondisi ICOR (Incremental Capital Output Ratio/ rasio modal terhadap output) Indonesia sekitar 4 persen.

    Untuk mencapai target pertumbuhan antara 5,2 persen hingga 8 persen dalam lima tahun ke depan, Pemerintah melakukan transformasi ekonomi melalui hilirisasi industri, penguatan ekonomi digital, pengembangan ekonomi baru seperti ekosistem semikonduktor, serta transisi energi.

    “Untuk mencapai target pertumbuhan tersebut diperlukan pendanaan untuk melaksanakan program pembangunan dan investasi menjadi kunci untuk mendanai pembangunan. Indonesia akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk optimalisasi infrastruktur untuk mengurangi ICOR sehingga investasi dan produktivitas akan menjadi sektor utama,” ungkap Airlangga.

    Lebih lanjut, Airlangga menjelaskan bahwa melalui nilai tambah manufaktur dan hilirisasi mampu meningkatkan pertumbuhan di kawasan.

    Ia mengatakan bahwa saat ini Indonesia memiliki Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dengan 22 sektor yang berada di KEK dan 7 sektor sedang dalam proses, untuk hilirisasi, pendirian pusat kesehatan (health center), pusat pendidikan, serta pusat data digital.

    Airlangga dalam kesempatan tersebut juga menjelaskan bahwa ekspor nikel Indonesia meningkat dari 4 miliar dolar AS pada 2015 menjadi mendekati 35 miliar dolar AS pada 2023.

    “Jadi, pembelajaran dari hilirisasi nikel ini juga bisa dikembangkan pada komoditas lain termasuk sektor pertanian. Indonesia merupakan penghasil minyak sawit atau minyak nabati terbesar di dunia dengan produksi sekitar 50 juta ton per tahun,” ungkapnya.

    Perlambatan ekonomi di beberapa negara mitra, seperti China, berdampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun Airlangga mengatakan bahwa fundamental ekonomi Indonesia masih kuat. Rendahnya inflasi Indonesia sebesar 1,71 persen secara tahunan (yoy) mencerminkan efektivitas kebijakan Pemerintah dalam menjaga stabilitas harga dan juga daya beli masyarakat.

    Rasio utang Indonesia juga kurang dari 40 persen produk domestik bruto (PDB). Melihat fundamental ekonomi Indonesia yang kuat tersebut Airlangga dalam India-Indonesia Synergy Investment Forum mendorong kemitraan Indonesia-India untuk memperkuat ekonomi demi kesejahteraan masyarakat kedua negara.

    “Mari kita manfaatkan kesempatan yang ada untuk memperkuat kemitraan kita lebih lanjut dan menciptakan masa depan yang sejahtera bagi masyarakat kita,” pungkas Airlangga.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2024

  • Presiden Prabowo Kenalkan Pengusaha Kalimantan Haji Isam ke Investor Jepang – Page 3

    Presiden Prabowo Kenalkan Pengusaha Kalimantan Haji Isam ke Investor Jepang – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Presiden Prabowo Subianto bertemu delegasi Japan-Indonesia Association (JAPINDA) dan The Jakarta Japan Club (JJC) di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat. Pada pertemuan ini, sejumlah menteri hingga pengusaha turut hadir mendampingi Prabowo.

    Salah satu pengusaha yang hadir adalah Andi Syamsudin Arsyad atau Haji Isam. Prabowo mengenalkan Haji Isam sebagai salah satu pengusaha terkemuka asal Kalimantan.

    “Ada Arsjad Rasjid dan Anindya Bakrie dari Kadin Indonesia. Lalu, Andi Syamsudin Arsyad, pengusaha terkemuka dari Kalimantan,” kata Prabowo, Jumat (6/12/2024).

    Jajaran menteri yang dikenalkan Prabowo antara lain Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, hingga Menteri BUMN Erick Thohir.

    Selain sebagai Menteri BUMN, sebut Prabowo, Erick juga menjabat Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI).

    Pada kesempatan itu, Prabowo menekankan posisi Indonesia sebagai negara dagang. Oleh karena itu, Indonesia sangat terbuka terhadap semua negara, ras, dan agama di seluruh dunia.

    “Selama bertahun-tahun, bahkan sebelum Indonesia berdiri, tradisi kita sangat menyambut para tamu termasuk dari luar negeri. Itulah tradisi kami dan mungkin juga sudah menjadi DNA,” terang Prabowo.

    Hadirnya para investor Jepang sangat disambut oleh pemerintah Indonesia. Prabowo berharap Jepang mau lebih berpartisipasi dalam perkembangan di Tanah Air.

    Prabowo juga menyinggung jabatannya sebagai Presiden Indonesia yang baru berjalan 47 hari. Namun ia mengaku cukup nyaman berkat kerja sama tim yang cukup baik dan siap mengabdi untuk rakyat.

  • Menko Airlangga Dorong Sinergi Ekonomi Indonesia-India untuk Pertumbuhan Berkelanjutan – Page 3

    Menko Airlangga Dorong Sinergi Ekonomi Indonesia-India untuk Pertumbuhan Berkelanjutan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Pemerintah Indonesia terus memperkuat hubungan ekonomi internasional, termasuk dengan India, sebagai bagian dari upaya memperluas pasar dan mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan pentingnya membangun “jembatan ekonomi” antara Made in Indonesia dan Made in India dalam forum India-Indonesia Synergy Investment Forum yang digelar secara virtual pada Jumat (6/12/2024).

    Target Pertumbuhan Ekonomi Ambisius

    Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 8% pada 2029. Menko Airlangga menyoroti pengalaman Indonesia di era 1986–1997, di mana pertumbuhan ekonomi mencapai puncaknya sebesar 8,2% pada 1995 dengan ICOR (Incremental Capital-Output Ratio) sekitar 4%.

    “Untuk mencapai target pertumbuhan ini, pemerintah melakukan transformasi ekonomi melalui hilirisasi industri, penguatan ekonomi digital, pengembangan ekosistem semikonduktor, dan transisi energi,” ujar Airlangga.

    Pendanaan dan investasi menjadi kunci utama dalam mendorong pembangunan, termasuk optimalisasi infrastruktur untuk menurunkan ICOR serta meningkatkan produktivitas.

    India sebagai Mitra Strategis

    India merupakan salah satu mitra dagang dan investasi terpenting bagi Indonesia. Pada 2023, nilai perdagangan kedua negara mencapai USD27 miliar, tumbuh 20% per tahun. Pemerintah berharap kerja sama ini dapat mencakup berbagai sektor, seperti:

    Digitalisasi dan penguatan UMKM.
    Kesehatan, termasuk pengembangan vaksin dan farmasi.
    Telekomunikasi dan teknologi strategis lainnya.

    “India adalah mitra strategis yang tidak hanya penting dalam perdagangan, tetapi juga investasi. Indonesia perlu membangun hubungan yang saling melengkapi antara Made in Indonesia dan Made in India,” tegas Airlangga.

     

  • Prabowo tegaskan penerapan PPN 12 persen sesuai UU dan selektif

    Prabowo tegaskan penerapan PPN 12 persen sesuai UU dan selektif

    Kan sudah diberi penjelasan, PPN adalah undang-undang, ya kita akan laksanakan, tapi selektif hanya untuk barang mewah.

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kebijakan penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen yang berlaku mulai 2025 akan dilaksanakan sesuai dengan undang-undang, namun bersifat selektif.

    Kepala Negara dalam pernyataannya, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, mengatakan bahwa kenaikan PPN ini hanya akan berlaku untuk barang-barang mewah, sementara perlindungan terhadap rakyat tetap menjadi prioritas pemerintah.

    “Kan sudah diberi penjelasan, PPN adalah undang-undang, ya kita akan laksanakan, tapi selektif hanya untuk barang mewah,” kata Prabowo, usai bertemu dengan delegasi Aliansi Global untuk Vaksin dan Imunisasi (GAVI).

    Presiden Prabowo juga menambahkan bahwa sejak akhir tahun 2023, pemerintah tidak memungut PPN secara penuh terhadap barang-barang yang seharusnya dikenakan pajak, sebagai bentuk upaya membantu masyarakat, terutama kalangan bawah.

    “Untuk rakyat yang lain, kita tetap lindungi, sudah sejak akhir 2023 pemerintah tidak memungut yang seharusnya dipungut untuk membela, membantu rakyat kecil. Jadi kalaupun naik, itu hanya untuk barang mewah,” ujarnya pula.

    Ketentuan PPN 12 persen itu diperintahkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

    Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dalam pernyataannya di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (5/12), mengatakan usulan penghitungan PPN dengan tarif berbeda untuk barang-barang, seperti kebutuhan pokok, agar dikenakan pajak lebih rendah.

    Hasil pertemuan dengan pemerintah menyepakati bahwa kebutuhan pokok dan layanan publik, seperti kesehatan, pendidikan, dan perbankan, akan dikenakan PPN 11 persen, bukan 12 persen.

    Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan PPN tidak berlaku untuk komoditas bahan pokok dan layanan penting.

    Pewarta: Andi Firdaus, Rangga Pandu Asmara Jingga
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2024